PajegiPeraturan Pajak Terbaru
Cari nomor atau judul…

Topik

Topik Khusus

Transfer pricing, ekonomi digital, minimum global, dan topik lanjutan lainnya.

36 peraturan dalam topik5 materi belajarCari dalam seluruh naskah →

Peraturan dalam topik

Seluruh arsip →

Diurutkan menurut tanggal hukum yang tercatat. Daftar memakai kategori editorial, bukan penetapan hubungan hukum atau daftar yang dijamin lengkap — periksa status dan riwayat pada halaman tiap peraturan.

  1. PMK 49/2026Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi Digital Luar Negeri yang Dilakukan melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  2. PMK 108/2025Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  3. PMK 136/2024Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  4. PMK 79/2024Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi
    Status sumber: Berlaku Metadata saja
    Diundangkan
  5. PMK 69/2024Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Tanggal tercatat
  6. PMK 47/2024Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
    Status sumber: Tidak Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  7. PP 22/2024Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam pada Instrumen Moneter Dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia
    Status sumber: Aktif Naskah lengkap
    Diundangkan
  8. Perpres 56/2024Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention On Mutual Administrative Assistance In Tax Matters (konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan)
    Status sumber: Aktif Metadata saja
    Diundangkan
  9. Perppu 1/2024Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
    Berlaku Metadata saja
    Tanggal tercatat
  10. PP 12/2023Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  11. UU 4/2023 P2SKUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  12. PMK 118/2021Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain serta Atas Ekspor Barang Tertentu
    Identitas perlu koreksi Metadata saja
    Tanggal tercatat
  13. PMK 22/2020Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)
    Status sumber: Tidak Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  14. PER-25/PJ/2018Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
    Identitas perlu koreksi Metadata saja
    Tanggal tercatat
  15. PMK 32/2017Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2017 tentang Penentuan Besaran Penghasilan Neto Dianggap dari Kegiatan Usaha di Bidang Energi dan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Dilakukan oleh Kontraktor
    Dicabut Metadata saja
    Tanggal tercatat
  16. PMK-188/2015Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dalam rangka Penanaman Modal
    Diubah sebagian Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  17. UU 17/2006Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  18. UU 12/1994Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
    Dicabut Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  19. PMK 112/2025Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 tentang Ketentuan Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda di Indonesia
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Tahun
  20. PMK 50/2025Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pemajakan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Tahun
  21. PMK 172/2023Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  22. PP 35/2023Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  23. PP 4/2023Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Konsumsi Tenaga Listrik
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Tahun
  24. PMK 69/2022Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Perlakuan Perpajakan atas Teknologi Finansial
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  25. PP 93/2021Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Participating Interest dalam Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi
    Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  26. SE-52/PJ/2021Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-52/PJ/2021 tentang Petunjuk Umum Interpretasi dan Penerapan Ketentuan dalam P3B
    Berlaku Metadata saja
    Tahun
  27. PMK 172/2020Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Transfer Pricing dalam Rangka Prinsip Kewajaran serta Tata Cara Pemeriksaan dan Pengambilan Data dan Keterangan dalam Rangka Pemeriksaan atas Prinsip Kewajaran
    Dicabut Metadata saja
    Tahun
  28. PMK 153/2020Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia
    Status sumber: Tidak Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  29. PMK 130/2020Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  30. PMK 128/2019Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  31. PP 80/2019Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
    Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  32. PP 45/2019Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  33. UU 39/2009Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  34. PP 1/2007Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  35. UU 25/2007Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  36. UU 34/2000Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
    Status sumber: Tidak Berlaku Salinan tersedia
    Tahun

Pelajari konsep dan praktik

Semua materi →

Materi edukasi adalah penjelasan editorial, terpisah dari bunyi peraturan.

Transfer Pricing: Prinsip Dasar dan Asas Penawar Berdiri Sendiri

Pihak berelasi, pihak istimewa, asas penawar berdiri sendiri, dan koreksi tarif efek: fondasi aturan transfer pricing di Indonesia.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →Lima Metode Pembandingan Transfer Pricing dan Kapan Dipakainya

CUP, harga jual kembali, cost plus, TNMM, dan pembagian laba: inti setiap metode, contoh perhitungan, dan cara memilih metode paling andal.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →TP Doc: Master File, Local File, CbCR, dan Ambang Kewajibannya

Struktur tiga lapis dokumentasi transfer pricing di Indonesia, ambang transaksi yang memicu kewajiban, dan konsekuensi bila tidak disiapkan.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →Pajak Ekonomi Digital: PPN PMSE dan PPh Penjual Daring

Peta pajak jualan online: PPN untuk platform dan penjual asing, PPh final 0,5% untuk pedagang kecil, dan pemotongan PPh 22 baru oleh marketplace.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →Pajak Minimum Global (Pillar Two): Aturan 15% untuk Grup Besar

Siapa yang terkena pajak minimum global 15% di Indonesia, cara kerja IIR, UTPR, dan QDMTT, serta dampaknya bagi anak usaha PMA.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →

Topik lain

Pencarian cepat peraturan

↑↓ pilih Enter buka Esc tutup Tambahkan “pasal 14” untuk melompat ke pasal