Glosarium Perpajakan

78 istilah

Alat Bukti

Dokumen atau keterangan yang dapat dipakai untuk melakukan pemeriksaan, penelitian, atau alat pembuktian lainnya dalam hubungan perpajakan.kup

Angsuran PPh 25

Kredit pajak yang harus disetor sendiri oleh WPFOP dan WPB setiap bulan, besarnya ditetapkan dalam SKP berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya.pph

Bukti Pemotongan

Bukti penarikan pajak oleh pihak yang membayar penghasilan, wajib diberikan kepada penerima penghasilan dan menjadi dasar kredit pajak.pphadministrasi

Bukti Perpindahan (BP)

Dokumen dalam transaksi pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang menjadi lampiran pemberitahuan BPHTB.daerah

Bukti Potong Gaji (BP21)

Bukti pemotongan PPh 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan; sejak Coretax diterbitkan elektronik oleh pemotong.pph21administrasi

Bunga per Bulan

Sanksi administratif atas keterlambatan membayar/kurang bayar pajak sejak UU HPP — dihitung per bulan sejak jatuh tempo hingga tanggal pembayaran, menggantikan denda administratif lama.kuphpp

Coretax

Sistem administrasi perpajakan modern DJP yang mengintegrasikan pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pelayanan WP sejak akhir 2024/2025.administrasi

Deklarasi

Pernyataan penyelesaian kewajiban perpajakan berdasarkan data dan kondisi kebenaran sendiri oleh wajib pajak.kup

DPP (Dasar Pengenaan Pajak)

Nilai yang menjadi dasar perhitungan pajak terutang — untuk PPN umumnya harga jual dikurangi diskon.ppn

DPP Nilai Lain

Dasar pengenaan pajak yang dipakai bila nilai konvensi tidak dapat ditentukan, misalnya barang mewah (dihitung dari harga jual tanpa PPN) atau jasa PIN.ppn

e-Bupot

Aplikasi elektronik DJP untuk membuat dan melaporkan bukti potong/pungut secara elektronik (Unifikasi, 21/26, PPN).administrasi

Ekspor BKP/JKP

Penyerahan BKP/JKP dari daerah pabean ke luar negeri — dikenai tarif PPN 0% dengan syarat bukti ekspor yang sah.ppn

Ekualisasi

Perhitungan ulang PPh 21 karyawan sejak Januari sampai Desember dalam satu tahun pajak (biasanya memakai TER), untuk memastikan pemotongan akhir tahun tepat.pph21

Faktur Pajak

Bukti pajak keluaran yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP/JKP, menjadi dasar pembukuan PPN masukan/keluaran.ppn

Gross Up

Skema di mana PPh 21 karyawan dibebankan ke perusahaan (dibayar majikan), sehingga pegawai menerima gaji bersih bebas pajak.pph21

Harga Jual

Jumlah seluruh pengganti atas penyerahan barang kena pajak, termasuk semua yang wajib dibayar pembeli, dikurangi diskon.ppn

Indikasi Penghindaran Pajak

Transaksi yang tidak wajar, penggunaan transfer praktik tidak wajar, penggunaan negara/jurisdiksi berpajak rendah, atau transaksi yang tidak memiliki substansi ekonomi.kuptp

Instrumen Keuangan

Kontrak yang memberi hak/kewajiban tukar instrumen keuangan antara entitas, menjadi objek PPN kecuali yang dikecualikan UU.ppn

Jasa Kena Pajak (JKP)

Pemberian jasa yang berdasarkan UU PPN dikenai PPN; daftarnya diatur dalam peraturan pemerintah.ppn

Keberatan

Upaya hukum WP yang keberatan atas SKPKB/SKPKBPT/STP dengan membayar sebagian minimal dan mengajukan maksimal 3 bulan setelah SKP diterima.kup

Kelompok Usaha Terpadu (KLU)

Kelompok pusat-cabang yang terdiri atas WP bentuk usaha tetap dan WP bentuk pribadi di Indonesia yang melekat satu sama lain.ppn

Kepengurusan yang Efektif

Tempat pengambilan keputusan strategis perusahaan secara faktual berada (place of effective management) — sejak UU Cipta Kerja menjadi kriteria penetapan tempat kedudukan WP badan.konsep

Komoditas Berbasis Aktivitas Ekstraktif

Hasil alam yang diambil langsung dari sumbernya dalam bentuk aslinya atau yang mengalami perubahan yang membuatnya dapat diperdagangkan.ppnpph

Kontrak Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu; penghasilan pegawai PKWT dikenai PPh 21 dengan dasar perhitungan 12 bulan penuh (tidak diprorata).pph21

Kredit Pajak

Pajak yang telah dibayar/dipotong/dipungut pihak lain dan dapat dikurangkan dari pajak terutang dalam SPT.pph

Kuasa Wajib Pajak

Orang/badan hukum yang mempunyai Surat Kuasa Pelaksana Khusus untuk mewakili WP dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan.administrasi

KUP

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan — aturan prosedural pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (UU 28/2007 jo. UU 7/2021).kup

Kurang Bayar

Selisih PPh terutang lebih besar daripada kredit pajak dalam SPT, wajib dilunasi sebelum SPT disampaikan.pph

Lebih Bayar

Selisih kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang; dapat diminta kembali atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya.pph

Maklon

Kegiatan serah terima bahan baku/bahan setengah jadi untuk diproses menjadi barang jadi, yang penyerahannya diperlakukan khusus dalam PPN.ppn

Masa Pajak

Jangka waktu satu bulan kalender; basis untuk kewajiban setoran dan pelaporan SPT masa.konsep

Merkulis (Barang Mewah)

Barang kena pajak tertentu (misalnya pesawat, kapal, rumah tertentu) yang sejak 2025 dikenai tarif PPN 12% dengan DPP nilai lain = harga jual tanpa PPN.ppn

Neraca Fiskal

Rekonsiliasi laba komersial (akuntansi) menjadi laba fiskal dengan menyesuaikan pendapatan dan beban menurut ketentuan UU PPh.pph-badan

NIK sebagai NPWP

Kebijakan integrasi Nomor Induk Kependudukan dengan NPWP untuk orang pribadi Indonesia sejak UU HPP.administrasi

NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto)

Angka rata-rata penghasilan neto atas omzet per jenis usaha untuk menghitung PPh 21 non-peggewai; daftar resmi diatur dalam PMK terpisah.pph21

NPWP 16 Digit

Nomor pokok wajib pajak lama yang sejak integrasi NIK diperluas menjadi 16 digit (NIK menjadi NPWP untuk orang pribadi).administrasi

Objek Pajak

Penghasilan, barang, jasa, kegiatan, atau kewenangan lain yang berdasarkan UU dikenai pajak.konsep

Objek Pajak dan/atau Pungutan Pajak Tidak Termasuk

Penghasilan/barang/jasa yang bukan objek pajak atau sengaja tidak dikenai pajak berdasarkan UU (non-objek, exemption).konsep

PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Pajak atas bumi dan bangunan; sejak UU HKPD dikelola pemerintah kabupaten/kota (PBB-P2) untuk sektor perdesaan-perkotaan.daerah

PBB-KB

PBB Kelas/Bidang tertentu — sebutan untuk PBB Sektor tertentu (perkebunan, kehutanan, dan pertambangan) yang tetap dikelola pemerintah pusat, berbeda dari PBB-P2 yang menjadi pajak daerah.daerah

PBK

Laporan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan — laporan atas transaksi yang mengindikasikan penghindaran pajak, terpisah dari SPT.kup

Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan — surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.administrasi

Pembulatan Penghasilan

Aturan pembulatan penghasilan neto dalam setahun: penuh ribuan ke bawah, kecuali tahun pajak terpendek.pph

Pemeriksaan

Kegiatan mengumpulkan dan mengolah data untuk menguji kepatuhan WP; ada pemeriksaan administrasi (kepatuhan formal) dan substantif (jumlah).kup

Pengampunan Pajak

Ketentuan penghapusan pajak terutang atas pengungkapan harta untuk masa pajak s.d. 2015, diperkenalkan UU 11/2016.kup

Penghasilan Neto

Penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperbolehkan; dasar penghitungan PPh terutang.pph

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Batas penghasilan neto yang tidak dikenai PPh: dasar 54 juta, tambahan 4,5 juta per tanggungan (maks 3), dan tambahan status kawin 4,5 juta.pph

Pengukuhan PKP

Penetapan resmi status PKP oleh DJP setelah pendaftaran, menjadi syarat dapat menerbitkan faktur pajak.ppn

Pengungkapan Transaksi Keuangan (PTPP)

Kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu antara WP dengan pihak lain untuk mengidentifikasi indikasi penghindaran pajak.kup

Perdagangan Elektronik (PMSE)

Kegiatan jual beli/penyediaan jasa melalui sistem elektronik; PMSE dalam negeri wajib PPN umum, PMSE luar negeri dapat diangkat sebagai PKP jika melewati ambang omzet.ppndigital

Perintah Bayar

Surat perintah untuk membayar pajak terutang yang telah ditetapkan, bagian dari tahapan penagihan pajak dengan piutang.kup

Perusahaan Permanen (PE)

Bentuk usaha tetap yang dipakai orang badan luar negeri untuk menjalankan usaha di Indonesia — dikenai PPh sebagaimana WP badan.internasional

Pihak Berelasi

WP atau pihak yang memiliki hubungan khusus: saling menguasai minimal 25%, hubungan kekeluargaan langsung, atau melalui penguasaan bersama.tp

Pihak Istimewa

Pihak yang mendapatkan keistimewaan atas perlakuan pajak atau penyediaan sumber daya ekonomi dari WP yang akan melakukan transaksi.tp

PKP (Pengusaha Kena Pajak)

Pengusaha BKP/JKP yang telah mendaftarkan diri untuk memungut PPN.ppn

Praktik Transfer Tidak Wajar

Praktik antar pihak berelasi yang meniadakan atau mengurangi beban pajak dengan menetapkan harga tidak wajar.tp

Preferensi Tarif

Tarif PPh yang lebih rendah dari tarif umum untuk jenis penghasilan tertentu, biasanya sebagai fasilitas kebijakan.pph

PTPP

Permintaan Penjelasan atas data/informasi WP oleh penyuluh atau DJP; batas waktu pemberian penjelasan 1 bulan, dapat diperpanjang 1 bulan.kup

Rasio Penghasilan

Perbandingan antara laba fiskal dengan omzet (atau indikator lain) untuk kewajiban angsuran PPh 25 tertentu.pph-badan

SEKI

Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (Bank Indonesia) — salah satu sumber data pembanding internal dalam analisis transfer pricing.tp

Sengketa Perpajakan

Perselisihan antara WP dan DJP mengenai pajak terutang atau sanksi: keberatan, banding ke Pengadilan Pajak, dan upaya hukum lebih lanjut.kup

SKPKB

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar — hasil pemeriksaan yang menetapkan pajak yang kurang dibayar.kup

SPT Masa Unifikasi

Satu SPT masa untuk PPh 4(2), 22, 23, dan 26 sejak UU HPP, disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.administrasi

STP

Surat Tagihan Pajak — penagihan atas pajak yang kurang bayar (misalnya karena denda atau koreksi kecil).kup

Substansi Ekonomi

Aktivitas, aset, dan risiko riil yang mendukung penghasilan suatu entitas; syarat transaksi diakui dalam ketentuan anti penghindaran pajak.tp

Surat Setoran Pajak (SSP)

Bukti pembayaran/setoran pajak ke kas negara, baik melalui bank pos, bending harian, maupun sistem pembayaran elektronik.administrasi

Tahun Pajak

Periode 12 bulan kalender; dapat menjadi tahun pajak terpendek bila WP baru terbentuk/keluar dari pembukuan (kurang dari 12 bulan).konsep

Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Tabel tarif bulanan PPh 21 untuk pegawai tetap sejak Januari 2024 (PMK 168/2023): kategori A, B, dan C sesuai status PTKP, tarif maksimum 34%.pph21

Tax Ratio

Perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB, indikator kontribusi sektor pajak pada ekonomi.konsep

Transfer Pricing

Penentuan harga transaksi antar pihak berelasi yang wajar sesuai prinsip kewajaran (arm length principle).tp

Uji Kompetensi (Sertifikasi)

Sertifikasi keahlian bidang perpajakan (misalnya Brevet, sertifikasi BPPK) — bukan ketentuan UU, melainkan kebutuhan profesional.umum

UP Pajak

Usaha Perpajakan — usaha mengenai administrasi, pemungutan, penagihan, pengawasan, dan penegakan pajak.konsep

Wajib Pajak (WP)

Orang pribadi, harta warisan yang belum dibagi, korporasi, atau badan/CIPTAKERS yang berdasarkan UU menentukan dan/atau melakukan pembayaran pajak.konsep

Wajib Pajak Badan (WPB)

WP berbentuk badan hukum atau bentuk usaha: PT, koperasi, yayasan, persero, persekutuan komanditer, bentuk usaha tetap, dan badan/bentuk lainnya.konsep

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Individu yang memiliki objek pajak penghasilan; termasuk pegawai, pengusaha, dan profesional.konsep

Warga Negara Asing (WNA)

Orang pribadi bukan warga negara Indonesia; subjek pajak dalam negeri bila tinggal lebih 183 hari atau berkedudukan di Indonesia.konsepinternasional

Warisan yang Belum Membagi

Kesatuan harta dan kewajiban almarhum yang masih dalam proses pembagian — diperlakukan sebagai WP tersendiri.konsep

Zona Eksklusi PPN

Area tertentu yang diperlakukan sebagai luar daerah pabean (misalnya kawasan bebas) sehingga penyerahan ke area ini diperlakukan ekspor.ppn