PMK 153 Tahun 2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia

Menimbang:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6361);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU DI INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

2. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.

4. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

5. Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

6. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

7. Surat Keterangan Fiskal adalah informasi mengenai kepatuhan Wajib Pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

8. Komersialisasi adalah kegiatan produksi di Indonesia dan penjualan atas barang dan/atau jasa hasil Penelitian dan Pengembangan.

9. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(2) Pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan; dan

b. tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan dalam jangka waktu tertentu.

(3) Besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% (dua ratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. 50% (lima puluh persen) jika Penelitian dan Pengembangan menghasilkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT yang didaftarkan di kantor Paten atau kantor PVT dalam negeri;

b. 25% (dua puluh lima persen) jika Penelitian dan Pengembangan menghasilkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT yang selain didaftarkan di kantor Paten atau kantor PVT dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga didaftarkan di kantor Paten atau kantor PVT luar negeri;

c. 100% (seratus persen) jika Penelitian dan Pengembangan mencapai dan/atau tahap Komersialisasi;

d. 25% (dua puluh lima persen) jika Penelitian dan Pengembangan yang menghasilkan hak Kekayaan;

Pasal 3

(2) Dalam hal Komersialisasi dilakukan oleh Wajib Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan/atau huruf d diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

(3) Komersialisasi oleh Wajib Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):

a. telah mendapatkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT; dan

b. harus mendapatkan penghasilan dengan nilai yang sebenarnya atau seharusnya diterima atas pemanfaatan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT, dari Wajib Pajak lainnya yang melakukan Komersialisasi.

Pasal 4

(1) Penelitian dan Pengembangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi Penelitian dan Pengembangan yang:

a. dilakukan oleh Wajib Pajak, selain Wajib Pajak yang menjalankan usaha berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang penghasilan kena pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan tersendiri dalam kontrak yang berbeda dengan ketentuan umum di bidang Pajak Penghasilan;

b. mulai dilaksanakan paling lama sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan;

c. memenuhi kriteria:

1. bertujuan untuk memperoleh penemuan baru;

2. berdasarkan konsep atau hipotesa orisinal;

3. memiliki ketidakpastian atas hasil akhirnya;

4. terencana dan memiliki anggaran; dan

5. bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang bisa ditransfer secara bebas atau diperdagangkan di pasar; dan

d. merupakan Penelitian dan Pengembangan prioritas dengan fokus dan tema sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

(2) Kegiatan yang tidak diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

a. penerapan rekayasa sepenuhnya dalam kegiatan produksi pada tahap awal produksi komersial;

b. kendali mutu selama produksi komersial, termasuk pengujian rutin terhadap hasil produksi;

c. perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi selama produksi komersial;

d. perbaikan, penambahan, pengayaan atau peningkatan kualitas lainnya yang bersifat rutin dari produk yang telah ada;

e. penyesuaian dari kemampuan yang ada terhadap permintaan khusus atau kebutuhan pelanggan sebagai bagian dari kegiatan komersial yang berkesinambungan;

f. perubahan rancangan secara musiman ataupun periodik dari produk yang telah ada;

g. rancangan rutin dari peralatan dan cetakan;

h. rekayasa konstruksi dan rancang bangun sehubungan dengan konstruksi, relokasi, pengaturan kembali, atau fasilitas permulaan yang digunakan (start-up of facilities) dan peralatan; dan/atau

i. riset pemasaran.

(3) Biaya Penelitian dan Pengembangan yang dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi biaya yang berkaitan dengan:

a. aktiva selain tanah dan bangunan, berupa:

1. biaya penyusutan aktiva tetap berwujud dan/atau biaya amortisasi aktiva tidak berwujud; dan

2. biaya penunjang aktiva tetap berwujud yang meliputi listrik, air, bahan bakar dan biaya pemeliharaan;

b. barang, dan/atau bahan;

c. gaji, honor, atau pembayaran sejenis yang dibayarkan kepada pegawai, peneliti, dan/atau perekayasa yang dipekerjakan;

d. pengurusan untuk mendapatkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT; dan/atau

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan berdasarkan masing-masing proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

(5) Dalam hal biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipisahkan untuk masing-masing proposal Penelitian dan Pengembangan, pembebanan berdasarkan

(6) Tambahan pengurangan penghasilan bruto atas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dapat diberikan dalam hal aktiva yang digunakan merupakan bagian dari penanaman modal yang telah mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam:

a. Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; atau

b. Pasal 29A Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Pajak Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Pajak Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Pasal 5

(1) Besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan sebesar persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikalikan akumulasi biaya penelitian dan pengembangan terkait untuk 5 (lima) Tahun Pajak terakhir sejak saat yang terjadi terlebih dahulu antara saat:

a. pendaftaran hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT; atau

b. mencapai tahap Komersialisasi.

(2) Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud ayat (1) mulai dibebankan pada saat Wajib

(3) Besarnya tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dibebankan di setiap Tahun Pajak paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan kena pajak sebelum dikurangi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.

(4) Dalam hal tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari 40% (empat puluh persen) dari penghasilan kena pajak sebelum dikurangi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang belum termanfaatkan dapat diperhitungkan untuk Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

(5) Penghitungan besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembebanan tambahan pengurangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Wajib Pajak yang melakukan Penelitian dan Pengembangan untuk memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d wajib mendaftarkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT:

a. atas nama Wajib Pajak yang menerima tambahan pengurangan penghasilan bruto; atau

b. atas nama bersama Wajib Pajak-Wajib Pajak yang melakukan kerjasama kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia.

(2) Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten dan/atau Hak PVT yang dihasilkan dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal pengalihan dilakukan setelah jangka waktu perlindungan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten dan/atau Hak PVT tidak lagi dimiliki oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengalihkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten dan/atau Hak PVT yang dihasilkan dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas tambahan pengurangan penghasilan bruto yang telah dimanfaatkan diperhitungkan sebagai penghasilan Wajib Pajak dan terutang Pajak Penghasilan pada saat dilakukannya pengalihan Kekayaan Intelektual tersebut.

Pasal 7

(1) Untuk mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan melalui OSS dengan melampirkan:

a. proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan; dan

b. Surat Keterangan Fiskal.

(2) Proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

a. nomor dan tanggal proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan;

b. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak;

c. fokus, tema, dan topik Penelitian dan Pengembangan;

d. target capaian dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan;

(3) Dalam hal OSS tidak berjalan sebagaimana mestinya, penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara luar jaringan oleh Wajib Pajak kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menggunakan surat sesuai contoh Format Surat Pemberitahuan Rencana Kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melakukan penelitian kesesuaian antara proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang diajukan dengan ketentuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kriteria Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(5) Terhadap penelitian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan koordinasi antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah yang menangani bidang terkait tema Penelitian dan Pengembangan yang dimohonkan.

(6) Dalam hal proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan dinyatakan sesuai atau tidak sesuai

(7) Pemberitahuan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Peraturan Perpajakan II serta Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah yang menangam bidang terkait tema Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 8

(1) Dalam hal kegiatan Penelitian dan Pengembangan dilakukan melalui kerja sama antara satu atau lebih Wajib Pajak, dan masing-masing Wajib Pajak menanggung sebagian atau seluruh biaya Penelitian dan Pengembangan, Wajib Pajak yang melakukan kerjasama harus membuat 1 (satu) proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan bersama.

(2) Proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat

1. selain memuat hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

2. juga harus mencantumkan rencana kegiatan dan biaya yang ditanggung oleh masing-masing Wajib Pajak yang bekerjasama.

3. Masing-masing Wajib Pajak menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (3). (4) Besarnya tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk masing-masing Wajib Pajak ditentukan berdasarkan:

Pasal 9

(2) Dalam hal OSS tidak berjalan sebagaimana mestinya, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara luar jaringan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan ditembuskan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan Tahun Pajak bersangkutan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai contoh Format Penyampaian Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan Setiap Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan.

Pasal 10

(1) Untuk dapat memanfaatkan pembebanan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan beserta bukti pendukung bahwa Penelitian dan Pengembangan telah memperoleh hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT dan/atau mencapai tahap Komersialisasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui OSS.

(2) Penelitian kesesuaian antara proposal dengan realisasi kegiatan Penelitian dan Pengembangan dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Terhadap penelitian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan koordinasi antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah yang menangani bidang terkait tema Penelitian dan Pengembangan yang dimohonkan.

(4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa:

a. Wajib Pajak dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto, besaran persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan Wajib Pajak, dan Tahun Pajak saat Wajib Pajak dapat mulai memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto; atau;

(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Pajak melalui OSS dengan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Peraturan Perpajakan II.

(6) Wajib pajak yang dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto, wajib menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto setiap tahun kepada Direktur Jenderal Pajak melalui OSS paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan Tahun Pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

(7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan sesuai Format Surat Penyampaian Laporan Pemanfaatan Pengurangan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(8) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan.

Pasal 11

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memperoleh pemberitahuan kesesuaian pemenuhan ketentuan untuk memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan/atau tidak memperoleh pemberitahuan dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan koreksi tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang dibebankan oleh Wajib Pajak.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan kegiatan dan biaya Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau tidak menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan koreksi tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang dibebankan oleh Wajib Pajak.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan besaran dan jenis biaya Penelitian dan Pengembangan dengan benar, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan koreksi tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang dibebankan oleh Wajib Pajak.

Pasal 12

(1) Wajib Pajak yang telah melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.

(2) Pemberian tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan jika hasil Penelitian dan Pengembangan:

a. belum didaftarkan untuk memperoleh hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT; dan/atau

b. belum mencapai tahap Komersialisasi.

Pasal 13

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau Pasal 7 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, dengan melampirkan:

(2) Dalam hal pemberitahuan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan setelah batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2020, Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) harus menyampaikan laporan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk Tahun Pajak 2019 dan Tahun Pajak 2020, yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberitahuan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan.

Pasal 15

(1) Besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) sebesar persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikalikan akumulasi biaya penelitian dan pengembangan terkait dalam jangka waktu sejak kegiatan Penelitian dan Pengembangan dilakukan sampai dengan saat yang terjadi terlebih dahulu antara saat:

a. pendaftaran hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT; atau

b. mencapai tahap Komersialisasi.

(2) Dalam hal jangka waktu akumulasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) Tahun Pajak, besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) sebesar persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikalikan akumulasi biaya penelitian dan pengembangan terkait untuk 5 (lima) Tahun Pajak terakhir sejak saat yang terjadi terlebih dahulu antara saat:

a. pendaftaran hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT; atau

b. mencapai tahap Komersialisasi.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 9 Oktober 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta,

pada tanggal 9 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1173

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

Administrasi Kementerian

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 153/PMK.010/2020 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU DI INDONESIA

A. DAFTAR FOKUS DAN TEMA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS

NO FOKUS TEMA

1 PANGAN

a. Pertanian dan/atau Pengolahan Padi

b. Pertanian dan/atau Pengolahan Jagung

c. Pertanian dan/atau Pengolahan Kedelai

d. Perkebunan dan/atau Pengolahan Buah-buahan;

e. Perkebunan dan/atau Pengolahan Sayur-sayuran.

f. Pembibitan dan Budidaya Sapi;

g. Pembibitan dan Budidaya Ayam;

h. Perikanan dan Sumberdaya Hayati Perairan Lainnya

i. Pengolahan Susu

j. Aromatik/Bahan Penyegar

k. Pengolahan dan/atau pengawetan daging dan daging unggas

l. Pengolahan minyak dan lemak nabati dan hewani;

m. Pembuatan tepung dan pati;

n. Pembuatan pemanis;

o. Pembuatan roti, kue dan biskuit;

p. Pengolahan kakao, cokelat dan/atau kembang gula;

q. Pembuatan makaroni, bihun, mie, dan produk sejenisnya;

r. Pembuatan bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya;

s. Pengolahan kopi, teh, dan herbal;

t. Pengolahan minuman;

u. Pembuatan produk makanan lainnya dan makanan siap saji

v. Penggilingan dan pengolahan biji-bijian, dan serelia

w. Penggilingan dan pengolahan kacang-kacangan

x. Penggilingan dan pengolahan umbi-umbian

y. Pengolahan kelapa

z. Pangan darurat

aa. Pengolahan sagu

bb. Pengolahan cengkeh dan tembakau

2 FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT KESEHATAN

a. Bahan Farmasi

b. Farmasi untuk Manusia

c. Obat Tradisional;

d. Kosmetik;

e. Alat Kesehatan dan Laboratorium;

f. Implan tulang dan gigi;

g. Industri fitofarmaka;

h. Industri ekstrak bahan alami

3 TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI, DAN ANEKA

a. Pembuatan serat sintetis dan serat alam

b. Pembuatan kain dan bahan baku APD

c. Technical Textile;

d. Garmen dan fashion;

e. Proses pengolahan kulit dan pembuatan alas kaki;

f. Furnitur dan/atau barang lainnya dari kayu;

g. Ban pesawat dan vulkanisir ban pesawat;

h. Ban off the road diameter di atas 27 inci

i. Benang karet

j. Floating fender/barang karet infrastruktur transportasi

k. Plastik film kemasan pengganti multilayer plastik

l. Plastik kemasan food grade dengan bahan daur ulang

m. Pembuatan alat musik bukan tradisional

n. Pembuatan alat olahraga

o. Furnitur dan/atau barang dari bambu, rotan, dan sejenisnya

4 ALAT TRANSPORTASI

a. Kendaraan Bermotor dan/atau komponennya

b. Kereta Api dan/atau komponennya

c. Kapal dan/atau komponennya

d. Pesawat Udara dan/atau komponennya

e. Kendaraan listrik dan/atau komponennya

f. Kendaraan multiguna pedesaan (Alat Mekanis Multiguna Pedesaan/AMMDES)

g. Wing in ground craft

5 ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA/INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT);

a. Elektronika

b. Komputer atau Laptop

c. Peralatan Komunikasi

d. Kartu Cerdas (Smart Card)

e. Komponen elektronika;

f. Komponen peralatan komunikasi;

g. Lampu;

h. Software (operating system dan program aplikasi)

i. Drone

6 ENERGI

a. Pembangkitan Tenaga Listrik

b. Energi Baru dan Terbarukan

c. Pengolahan limbah/sampah untuk energi

d. Baterai

e. Alat Kelistrikan

f. Enhanced Oil Recovery (EOR)

7 BARANG MODAL, KOMPONEN, DAN BAHAN PENOLONG;

a. Mesin dan/atau Komponennya

b. Perlengkapan dan Bahan Penolong

c. Biodegradable/smart packaging

8 AGROINDUSTRI

a. Perkebunan dan/atau Pengolahan Kelapa Sawit

b. Perkebunan dan/atau Pengolahan Tebu

c. Oleofood

d. Oleokimia;

e. Kemurgi;

f. Pakan hewan;

g. Pulp dan/atau Kertas;

h. Pencetakan;

i. Pengolahan minyak atsiri

j. Pengolahan karet hulu

9 LOGAM DASAR DAN BAHAN GALIAN BUKAN LOGAM

a. Besi dan Baja Dasar

b. Logam Dasar Bukan Besi

c. Logam mulia, logam tanah jarang (rare earth), dan bahan bakar nuklir

d. Bahan Galian Non Logam

e. Mineral

f. Fly Ash Bottom Ash

10 KIMIA DASAR BERBASIS MIGAS DAN BATUBARA

a. Petrokimia

b. Kimia Organik

c. Pupuk;

d. Resin Sintetik dan Bahan Plastik;

e. Karet Alam dan Sintetik;

f. Barang Kimia Lainnya;

g. Pestisida;

h. Gasifikasi batubara

11 PERTAHANAN DAN KEAMANAN

a. Pesawat Udara Tanpa Awak

b. Roket

c. Radar

d. GPS dan image sensing

e. Sistem cyber security B. CONTOH PENGHITUNGAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Contoh 1: PT X telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui OSS. PT X kemudian melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) selama 4 tahun mulai dari tahun 2022 hingga 2025. Biaya kegiatan litbang di tiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00.

Selama tahun 2022 hingga 2025 PT X berhak membebankan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya riil, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 tiap tahunnya. Di tahun 2025, kegiatan litbang telah diselesaikan dan didaftarkan untuk memperoleh Paten di kantor Paten Indonesia, dengan tambahan biaya pendaftaran Paten sebesar Rp20.000.000,00. Di tahun 2026, PT X memperoleh Paten dari kantor Paten Indonesia.

Dengan diperolehnya Paten tersebut, PT X berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 50% dari akumulasi biaya litbang selama 4 (empat) Tahun Pajak terakhir sejak Tahun Pajak 2025 (saat pendaftaran Paten), sebagai berikut:

Biaya Litbang Tahun 2022

Biaya Litbang Tahun 2023

Biaya Litbang Tahun 2024

Biaya Litbang Tahun 2025

Biaya Pengurusan Paten Tahun 2025

Akumulasi Biaya Litbang yang Berhak Mendapat Fasilitas atas Pendaftaran Paten

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto (50% x Rp420.000.000,00)

Rp 100.000.000,00

Rp 100.000.000,00

Rp 100.000.000,00

Rp 100.000.000,00

Rp 20.000.000,00

Rp 420.000.000,00

Rp 210.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 dapat dibebankan sejak Tahun Pajak diperolehnya Paten. PT X di Tahun Pajak 2026 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan Bruto

Rp 1.000.000.000,00

Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan

Rp (400.000.000,00)

Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas

Rp 600.000.000,00

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

Rp (210.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak

Rp 390.000.000,00

Karena total tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 lebih kecil daripada 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas (40% x Rp600.000.000,00), maka di Tahun Pajak 2026 PT X berhak memanfaatkan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00.

Contoh 2: PT Y telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui OSS. PT Y melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) selama 5 tahun mulai dari tahun 2021 hingga 2025. Biaya kegiatan litbang di tiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00.

Selama tahun 2021 hingga 2025 PT Y berhak membebankan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya riil, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 tiap tahunnya. Di tahun 2026, kegiatan litbang didaftarkan melalui kantor Paten Indonesia dengan mengeluarkan biaya pendaftaran Paten sebesar Rp20.000.000,00. Di tahun 2027, PT Y memperoleh Paten dari kantor Paten Indonesia.

Dengan diperolehnya Paten di tahun 2027, PT Y berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 50% dari akumulasi biaya litbang selama 5 Tahun Pajak terakhir sejak tahun 2006 (Tahun saat pendaftaran Paten) sebagai berikut:

Biaya Litbang Tahun 2022

Biaya Litbang Tahun 2023

Biaya Litbang Tahun 2024

Biaya Litbang Tahun 2025

Biaya Pengurusan Paten Tahun 2026

Akumulasi Biaya Litbang yang Berhak Mendapat Fasilitas atas Pendaftaran Paten

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto (50% x Rp420.000.000,00)

Rp 100.000.000,00

Rp 100.000.000,00

Rp 100.000.000,00

Rp 100.000.000,00

Rp 20.000.000,00

Rp 420.000.000,00

Rp 210.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 dapat dibebankan sejak Tahun Pajak diperolehnya Paten. PT. Y di tahun 2027 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan Bruto

Rp 1.000.000.000,00

Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan

Rp (700.000.000,00)

Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas

Rp 300.000.000,00

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Maksimal (40% x Rp300.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak

Rp (120.000.000,00)

Rp 180.000.000,00

Di tahun 2027, PT Y tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas. PT Y hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar Rp120.000.000,00 (40% x Rp300.000.000,00). Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak termanfaatkan sebesar Rp90.000.000,00 (Rp210.000.000,00 - Rp120.000.000,00) dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

Contoh 3: PT Z telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui OSS. PT Z melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) selama 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2021 hingga 2025. Biaya kegiatan litbang di tiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00. Selama tahun 2021 hingga 2025 PT Z berhak membebankan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya riilnya, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 tiap tahunnya. Di tahun 2025, kegiatan litbang telah diselesaikan dan di tahun yang sama PT Z mulai melakukan komersialisasi atas hasil kegiatan litbangnya.

Maka saat komersialisasi produk barunya, PT Z berhak mendapat tambahan pengurangan di tahun 2025 sebesar 100% dari akumulasi biaya litbang 5 (lima) tahun terakhir sebesar:

Biaya Litbang tahun 2021

Biaya Litbang tahun 2022

Biaya Litbang tahun 2023

Biaya Litbang tahun 2024

Biaya Litbang tahun 2025

Biaya Litbang yang mendapat fasilitas

Tambahan pengurangan penghasilan bruto (100% x Rp500.000.000,00)

Rp 100.000.000,00

Rp 100.000.000,00

Rp 100.000.000,00

Rp 100.000.000,00

Rp 100.000.000,00

Rp 500.000.000,00

Rp 500.000.000,00

PT Z di tahun 2025 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto

Rp 1.000.000.000,00

Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan

Rp (400.000.000,00)

Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas

Rp 600.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto maksimal (40% x Rp600.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak

Rp (240.000.000,00)

Rp 360.000.000,00

Di tahun 2025, PT Z tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas. PT Z hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar Rp240.000.000,00 (40% x Rp600.000.000,00). Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak termanfaatkan sebesar Rp260.000.000,00 (Rp500.000.000,00 - Rp240.000.000,00) dapat menjadi pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

Di tahun 2025 PT Z mendaftarkan litbangnya ke kantor Paten Indonesia, dan mendapatkan Paten di tahun 2026 dengan mengeluarkan biaya pengurusan pendaftaran paten sebesar Rp20.000.000,00 di tahun 2026. Dengan diperolehnya Paten di tahun 2026, PT. Z berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto di tahun 2026 sebesar 50% akumulasi biaya litbang selama 5 Tahun Pajak terakhir sejak komersialisasi (karena komersialisasi terjadi lebih dahulu, maka akumulasi biaya litbang dihitung untuk 5 tahun terakhir sejak komersialisasi dilakukan) yaitu sebagai berikut:

Biaya Litbang Tahun 2021

Biaya Litbang Tahun 2022

Biaya Litbang Tahun 2023

Biaya Litbang Tahun 2024

Biaya Litbang Tahun 2025

Akumulasi Biaya Litbang yang Berhak Mendapat Fasilitas atas Pendaftaran Paten

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto atas Perolehan Hak Paten (50% x Rp500.000.000,00)

Rp 100.000.000,00

Rp 100.000.000,00

Rp 100.000.000,00

Rp 100.000.000,00

Rp 100.000.000,00

Rp 500.000.000,00

Rp 250.000.000,00

Dengan diperolehnya hak paten tersebut, maka hak tambahan pengurangan penghasilan bruto di tahun 2026 sebesar:

Tambahan pengurangan penghasilan bruto karena komersialisasi (100% x Rp500.000.000,00)

Tambahan pengurangan penghasilan bruto karena hak Paten (50% x Rp500.000.000,00)

Total tambahan pengurangan penghasilan bruto

Tambahan pengurangan penghasilan bruto telah dimanfaatkan di tahun 2025

Sisa tambahan pengurangan penghasilan bruto dapat dimanfaatkan mulai tahun 2026

Rp 500.000.000,00

Rp 250.000.000,00

Rp 750.000.000,00

Rp (240.000.000,00)

Rp 510.000.000,00

PT Z di tahun 2026 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto

Rp 1.200.000.000,00

Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan

Rp (400.000.000,00)

Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas

Rp 800.000.000,00

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto maksimal (40% x Rp800.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak

Rp (320.000.000,00)

Rp 480.000.000,00

PT Z tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas. PT Z hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp320.000.000,00 (40% x Rp800.000.000,00). Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak termanfaatkan di tahun 2026 sebesar Rp190.000.000,00 (Rp510.000.000,00 - Rp320.000.000,00) dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN RENCANA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Nomor

Perihal Pemberitahuan Rencana Kegiatan Litbang Tertentu di Indonesia

Yth. Menteri Riset dan Teknologi

Sehubungan dengan tidak tersedianya OSS dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor. /PMK. /. tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia, bersama dengan ini kami sampaikan:

1. Proposal kegiatan penelitian dan pengembangan dengan ringkasan sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak

NPWP

Fokus dan Terna Litbang

Target Capaian dari Litbang

Perkiraan Waktu Penyelesaian

11. Surat Keterangan Fiskal yang dikeluarkan pada tanggal

Demikian disampaikan.

Tembusan:.

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas

Jabatan

Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak

D. FORMAT PENYAMPAIAN LAPORAN BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SETIAP TAHUN PAJAK

I. Contoh Format Surat Penyampaian Laporan Biaya

Nomor

Perihal Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan Tahun Pajak.

Yth. Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak. (tempat Wajib Pajak Terdaftar)

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor. /PMK. /. tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia, terlampir kami sampaikan laporan biaya kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk Tahun Pajak.

Demikian disampaikan.

Tembusan:.

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas

Jabatan

1. Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak

2. Menteri Riset dan Teknologi

II. CONTOH FORMAT LAPORAN RINCIAN BIAYA ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Biaya Aktiva Tetap

a. Biaya Penyusutan dan Amortisasi atas Aktiva Tetap Untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Metode Penyusutan/Pembebanan Biaya Bulan/Harga Nilai Sisa Amortisasi Penyusutan/Nama Aktiva Tahun Perolehan Buku Fiskal Kelompok Amortisasi Proposal Tetap Perolehan (Rp) AwalTahun Harta Fiskal Proposal Litbang Proposal (Rp) Tahun ini Litbang Litbang Komersial Fiskal No.: No.: No.: dst. (10).

1. ·

2. ·.·

3. ·. ·.

4. .

5. 8.·· ·.

6. (11):. (11),. (11).:. 1-,·. I. HARTA BERWUJUD I.l I.2 I.3 dst. .• ·.· ‘{13) Total Depresiasi ·.· ·:· (12) (13).·.;{13) :. ’. ·;.: II. HARTA TIDAK BERWUJUD II.1 II.2 II.3 dst. Total Amortisasi •.·.: ·. ·f:;.,__ (13):.•• (13)·. ’.·.,. ql;2):· ·.,.·. (13);·.; ·:.·. ···.··.;,. <•. ·•.· ·••. /: ·.· > ‘o’”.··,;·.,:. ··:.:. 1•· ·: .Total Depresiasi dan Amortisasi.·.•;.;·. I. ··.·.:.,·.·.·.

(19) (16);

(20) .· (17).

(18) 1 2 3 dst. TOTAL BIAYA PERALATAN, BAHAN, DAN/ATAU BAHAN TAHUN PAJAK BERJALAN (21)., (22)

2. Biaya Bahan dan/atau Barang Untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Uraian Bahan dan/atau Barang

2 3 dst. TOTAL BIAYA PERALATAN, BAHAN, DAN/ATAU BAHAN TAHUN PAJAK BERJALAN Jumlah Biaya (Rp) Proposal Litbang No.:.

(26) •. ·. Pembebanan Biaya Proposal Proposal Litbang No.: Litbang No.:.

(20) (20). (22).:: (22). Pembebanan Biaya Proposal Litbang No.: Proposal Litbang No.: dst. ·:c~ <“t dst. (34).

(30) (31).·.

(32) (33) (35) ·.

(35) ·. (35).: ·.•. 1 2 3 dst.,:.,;:,, TOTAL BIAYA GAJI/HONOR:.

(36) ·.·’ (37). (37). ••:.:•·· (37) TAHUN PAJAK BERJALAN •.·,.·

4. Biaya/Imbalan yang Dibayarkan terkait Kerja Sama Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tahun Pajak Berjalan. Partner Kerja Sama Pembebanan Biaya Jenis Biaya Proposal Proposal Proposal Nama NPWP Litbang No.: Litbang No.: Litbang No.: dst. (42). I (38)··· ”. • ·,. ·.:. •·· c;.:. (4;1).!.·.

(43) ·: (43): ·.:.:• ·.,.,,. ··•· ·,,.::

(39) •··.:·•: ·.

(40) ’:.:.··.:

(43) •.• 1 2 3 4 dst. TOTAL BIAYA KERJA SAMA LITBANG TAHUN PAJAK BERJALAN;:. ”.’. •. (44);,’., •·. ··. (44);’.

(44) · I·.: ~ (49). - - (50) (45) (46) (47) (48) (50) • - (50) - — 1 2 3 dst. TOTAL BIAYA PENGURUSAN HAK KEKAYAAN - / — - — - —. INTELEKTUALTAHUN PAJAK BERJALAN.

(51) -. (51). (51). }:.— - — - —

6. Rekapitulasi Pembebanan Biaya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Prosoposal Kegiatan Penelitian dan Jenis Biaya Pengembangan Jumlah No:.

(52) No:. No:. dst.

Biaya Penyusutan dan Amortisasi. (53).

(54) Biaya Penunjang Aktiva Tetap. (55).

(56) Biaya Barang dan/atau Bahan. (57).

(58) Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis yang dibayarkan. (59).

(60) kepada pegawai atau peneliti yang dipekerjakan

Biaya atau Imbalan yang Dibayarkan terkait Kerja. (61).

(62) Sama Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Biaya untuk Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual. (63).

(64) Jumlah. (65). (66)

Ill. PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN RINCIAN BIAYA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Angka 1

Diisi dengan nomor urut.

Angka 2

Diisi nama per jenis harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.

Angka 3

Diisi dengan bulan dan tahun perolehan harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.

Angka 4

Diisi dengan harga perolehan harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.

Angka 5

Diisi dengan nilai sisa buku fiskal pada awal Tahun Pajak harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.

Angka 6

Diisi dengan kode metode penyusutan/amortisasi komersial harta berwujud/tidak berwujud sebagai berikut:

GL: Garis Lurus

JAT: Jumlah Angka Tahun

SM: Saldo Menurun

SMG: Saldo Menurun Ganda

JJJ: Jumlah Jam Jasa

JSP: Jumlah Satuan Produksi

ML: Metode Lainnya

Angka 7

Diisi dengan kode metode penyusutan/amortisasi fiskal harta berwujud/tidak berwujud sebagai berikut:

GL: Garis Lurus

SM: Saldo Menurun

JSP: Jumlah Satuan Produksi (Amortisasi Fiskal)

Angka 8

Diisi dengan kelompok harta sesuai dengan umur manfaat fiskal.

Angka 9

Diisi dengan biaya penyusutan/amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.

Angka 10

Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan penggunaan harta berwujud/tidak berwujud dimaksud.

Angka 11

Diisi dengan nilai biaya penyusutan atau amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud atau tidak berwujud yang dialokasikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 10. Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan. Dalam hal aktiva tetap digunakan hanya untuk satu proposal litbang, nilai di angka 11 sama dengan angka 9. Dalam hal aktiva tetap digunakan untuk beberapa proposal litbang dan tidak bisa dipisahkan, nilai sebagaimana pada angka 9 dibagi secara proporsional.

Angka 12

Contoh: Total biaya penyusutan Mesin A yang digunakan untuk kegiatan seluruh litbang pada suatu Tahun Pajak sebesar Rp100.000.000,00, dan dalam satu tahun digunakan selama 200 hari. Penggunaan mesin A dalam satu Tahun Pajak untuk masing-masing proposal ialah: 150 hari digunakan untuk kegiatan litbang dalam Proposal-I, 25 hari untuk kegiatan litbang dalam Proposal-II, dan 25 hari untuk kegiatan litbang dalam Proposal-III. Maka dalam kolom distribusi pembebanan biaya:

• Proposal-I: (150/200) x Rp100.000.000,00 = Rp75.000.000,00;

• Proposal-II: (25/200) x Rp100.000.000,00 = Rp12.500.000,00;

• Proposal-III: (25/200) x Rp100.000.000,00 = Rp12.500.000,00.

Angka 13

Diisi dengan akumulasi nilai biaya penyusutan atau amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud atau tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam angka 9.

Angka 14

Diisi dengan akumulasi nilai biaya penyusutan atau amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud atau tidak berwujud yang dialokasikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 10.

Angka 15

Diisi dengan akumulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 12.

Angka 16

Diisi dengan akumulasi biaya penyusutan atau amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud atau tidak berwujud yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 13.

Angka 17

Diisi dengan nomor sesuai dengan urutan biaya penunjang aktiva tetap untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Angka 18

Diisi dengan uraian biaya penunjang aktiva tetap untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Angka 19

Diisi dengan jumlah total masing-masing uraian biaya penunjang aktiva tetap untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Angka 20

Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan biaya penunjang aktiva tetap dimaksud.

Diisi dengan biaya penunjang aktiva tetap yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 19. Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan. Dalam hal biaya penunjang aktiva tetap digunakan hanya untuk satu proposal litbang, nilai di angka 20 sama dengan angka 18. Dalam hal biaya penunjang aktiva tetap digunakan untuk beberapa proposal litbang, nilai sebagaimana pada angka 18 dibagi secara proporsional.

Contoh: Total biaya listrik dan pemeliharaan Mesin A yang digunakan untuk kegiatan litbang pada suatu Tahun Pajak sebesar Rp100.000.000,00, dan setahun digunakan: 40% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-I, 30% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-II, dan 30% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-III. Maka dalam kolom pembebanan biaya:

• Proposal-I: 40% x Rp100.000.000,00 = Rp40.000.000,00;

• Proposal-II: 30% x Rp100.000.000,00 = Rp30.000.000,00;

• Proposal-III: 30% x Rp100.000.000,00 = Rp30.000.000,00.

Angka 21

Diisi dengan akumulasi nilai biaya penunjang aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 18.

Angka 22

Diisi dengan akumulasi nilai biaya penunjang aktiva tetap yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 19.

Angka 23

Diisi dengan nomor sesuai dengan urutan bahan dan/atau barang untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan

Angka 24

Diisi dengan uraian bahan dan/atau barang untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Angka 25

Diisi dengan total biaya bahan dan/atau barang untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Angka 26

Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan penggunaan bahan dan/atau barang dimaksud.

Angka 27

Diisi dengan biaya bahan dan/atau barang yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 26. Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan. Dalam hal bahan dan/atau barang digunakan hanya untuk satu proposal litbang, nilai di angka 27 sama dengan angka 25. Dalam hal bahan dan/atau barang digunakan untuk beberapa proposal litbang, nilai sebagaimana pada angka 25 dibagi secara proporsional.

Contoh: Total biaya bahan dan/atau barang yang digunakan untuk kegiatan litbang pada suatu Tahun Pajak sebesar Rp100.000.000,00 dan setahun digunakan: 40% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-I, 30% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-II, dan 30% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-III. Maka dalam kolom pembebanan biaya:

• Proposal-I: 40% x Rp100.000.000,00 = Rp40.000.000,00;

• Proposal-II: 30% x Rp100.000.000,00 = Rp30.000.000,00;

• Proposal-III: 30% x Rp100.000.000,00 = Rp30.000.000,00.

Angka 28

Diisi dengan akumulasi nilai bahan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam angka 25.

Angka 29

Diisi dengan akumulasi nilai bahan dan/atau barang yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 26.

Angka 30

Diisi dengan nomor urut.

Angka 31

Diisi dengan nama lengkap pegawai atau peneliti yang menerima gaji, honor, atau pembayaran sejenis terkait kegiatan penelitian dan pengembangan.

Angka 32

Diisi dengan NPWP pegawai atau peneliti yang menerima gaji, honor, atau pembayaran sejenis terkait kegiatan penelitian dan pengembangan.

Angka 33

Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima pegawai atau peneliti.

Angka 34

Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pembayaran gaji, honor, atau pembayaran sejenis.

Angka 35

Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima pegawai atau peneliti yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 34. Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan. Dalam hal pegawai atau peneliti digunakan hanya untuk satu proposal litbang, nilai di angka 35 sama dengan angka 33. Dalam hal pegawai atau peneliti digunakan untuk beberapa proposal litbang, nilai sebagaimana pada angka 33 diatribusikan ke masing-masing proposal.

Contoh: PT X menggunakan jasa Tn. A sebagai peneliti dalam kegiatan litbang PT X. Atas jasanya, Tn. A diberikan honor masing-masing untuk kegiatan litbang dalam Proposal-I sebesar Rp50.000.000,00, kegiatan litbang dalam Proposal-II sebesar Rp30.000.000,00, dan kegiatan litbang dalam Proposal-III sebesar Rp20.000.000,00. Maka dalam kolom pembebanan biaya:

• Proposal-I: Rp50.000.000,00;

• Proposal-II: Rp30.000.000,00;

• Proposal-III: Rp20.000.000,00.

Angka 36

Diisi dengan akumulasi nilai biaya pegawai atau peneliti sebagaimana dimaksud dalam angka 33.

Angka 37

Diisi dengan akumulasi nilai biaya pegawai atau peneliti yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 34.

Angka 38

Diisi dengan nomor urut.

Angka 39

Diisi dengan uraian jenis biaya/imbalan yang dibayarkan terkait kerja sama yang dilakukan Wajib Pajak untuk keperluan pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Biaya yang dicantumkan merupakan imbalan yang dibayarkan kepada lembaga Penelitian dan Pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia, yang dikontrak oleh Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan tanpa memiliki hak atas hasil dari Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan.

Angka 40

Diisi dengan nama lengkap nama lembaga atau institusi sebagai rekan kerja sama untuk keperluan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

Angka 41

Diisi dengan NPWP lembaga atau institusi sebagai rekan kerja sama untuk keperluan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

Angka 42

Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pembayaran biaya kerja sama litbang dimaksud.

Angka 43

Diisi dengan jumlah biaya kerja sama litbang yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk keperluan pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk masing-masing proposal kegiatan. Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.

Angka 44

Diisi dengan akumulasi nilai imbalan yang dibayarkan kepada lembaga Penelitian dan Pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia dalam rangka kerjasama penelitian dan pengembangan, untuk masing-masing proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 42.

Angka 45

Diisi dengan nomor urut.

Angka 46

Diisi dengan uraian biaya untuk keperluan pengurusan hak kekayaan intelektual hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

Angka 47

Diisi dengan nama lengkap lembaga atau institusi penerima pembayaran pengurusan hak kekayaan intelektual hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

Angka 48

Diisi dengan NPWP lembaga atau institusi penerima pembayaran pengurusan hak kekayaan intelektual hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

Angka 49

Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan.

Angka 50

Diisi dengan jumlah biaya pengurusan hak kekayaan intelektual hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dialokasikan masing-masing proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 49. Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.

Angka 51

Diisi dengan akumulasi biaya pengurusan hak kekayaan intelektual yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk keperluan pengurusan hak kekayaan intelektual untuk masing-masing proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 50.

Angka 52

Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pembayaran biaya pengurusan hak kekayaan intelektual.

Angka 53

Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 15.

Angka 54

Diisi dengan nilai jumlah biaya penyusutan dan amortisasi seluruh proposal.

Angka 55

Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 22.

Angka 56

Diisi dengan nilai jumlah biaya penunjang aktiva tetap seluruh proposal.

Angka 57

Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 29.

Angka 58

Diisi dengan nilai jumlah biaya barang dan bahan seluruh proposal.

Angka 59

Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 37.

Angka 60

Diisi dengan nilai jumlah biaya pegawai atau peneliti seluruh proposal.

Angka 61

Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 44.

Angka 62

Diisi dengan nilai jumlah biaya kerjasama seluruh proposal.

Angka 63

Diisi dengan jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada angka 51.

Angka 64

Diisi dengan jumlah biaya pengurusan Hak Kekayaan Intelektual seluruh proposal.

Angka 65

Diisi hasil penjumlahan nilai pada angka 53, 55, 57, 59, 61, dan 63.

Angka 66

Diisi hasil penjumlahan nilai pada angka 54, 56, 58, 60, 62, dan 64.

E. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PEMANFAATAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

I. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PEMANFAATAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

Nomor

Perihal

Yth. Laporan Pemanfaatan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tahun Pajak.

Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak. (tempat Wajib Pajak Terdaftar)

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor. /PMK. /. tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia, terlampir kami sampaikan laporan Pemanfaatan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk Tahun Pajak

Demikian disampaikan.

Tembusan:.

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas

Jabatan

Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak

(4).· (1). ·;.··.• ” (3).

(3) (3) (3) (3)

Proposal Litbang No:

Biaya Penyusutan dan Amortisasi.

Biaya Penunjang Aktiva Tetap

Biaya Peralatan, Barang, atau Bahan

Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis yang dibayarkan kepada pegawai atau peneliti yang dipekerjakan

Imbalan yang dibayarkan dalam rangka Kerjasama Litbang dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Litbang Pemerintah

Biaya untuk Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual

Jumlah

(5) (5) (5) (5) (5) (6)

(15) □ Perolehan HAKI DN 50% Proposal Litbang □ Perolehan HAKI LN 25% 2 No:. □ Komersialisasi 100% □ Kerjasama 25% dst.

Total Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto (16)

Pemanfaatan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

a. Pemanfaatan Tahun-Tahun Sebelumnya:

1. Tahun.

(17) (18)

2. Tahun.

(17) (18)

3. Tahun.

(17) (18)

4. dst

Total Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Tahun-Tahun Sebelumnya:

(19)

b. Pemanfaatan Tahun Berjalan

(20)

Total Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto yang dimanfaatkan (21).·

Sisa Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto belum termanfaatkan (22)

III. PETUNJUK PENGISIAN PEMANFAATAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

Angka 1

Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan.

Angka 2

Diisi paling lama dengan 5 (lima) Tahun Pajak terakhir sejak saat yang lebih dahulu terjadi antara pendaftaran hasil litbang ke kantor paten/kantor PVT dengan saat dilakukannya komersialisasi hasil litbang.

Angka 3

Diisi dengan jumlah masing-masing jenis biaya yang dibebankan pada Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Angka 4

Diisi dengan jumlah akumulasi masing-masing biaya, selama paling lama 5 (lima) Tahun Pajak terakhir.

Angka 5

Diisi dengan jumlah akumulasi seluruh jenis biaya untuk masing-masing Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Angka 6

Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 5.

Angka 7

Diisi dengan nomor urut.

Angka 8

Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan.

Angka 9

Diisi dengan Tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 kolom (tahun) pertama.

Angka 10

Diisi dengan Tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 kolom (tahun) ke lima.

Angka 11

Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 6.

Angka 12

Diisi dengan memberikan tanda checklist (✓) pada kolom kotak di sebelah kiri pilihan jenis keterangan tambahan pengurangan penghasilan bruto. Tanda checklist (✓) dibubuhkan di sebelah kiri jenis keterangan kegiatan yang telah dipenuhi Wajib Pajak guna mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto. Tanda checklist (✓) dapat diisi lebih dari satu kotak dalam hal Wajib Pajak memanfaatkan lebih dari jenis tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Contoh: Di tahun 2025 diperoleh Paten dimana litbang dilakukan dengan kerjasama dengan lembaga litbang Pemerintah, maka pada laporan Tahun Pajak 2025:

• diberi checklist pada Perolehan HAKI DN dan pada kolom sebelahnya (angka 13) ditulis tahun 2025.

• diberi checklist pada Kerjasama, dan kolom sebelahnya (angka 13) ditulis tahun 2025.

Selanjutnya di tahun 2026 memperoleh HAKI LN dan dilakukan Komersialisasi, maka pada laporan Tahun Pajak 2026:

• diberi checklist pada HAKI DN, dan pada kolom sebelahnya (Angka 13) ditulis tahun 2025.

• diberi checklist pada HAKI LN, dan pada kolom sebelahnya (Angka 13) ditulis tahun 2026.

• diberi checklist pada Komersialisasi, dan pada kolom sebelahnya (angka 13) ditulis tahun 2026.

• diberi checklist pada Kerjasama, dan pada kolom sebelahnya (angka 13) ditulis tahun 2025.

Angka 13

Diisi dengan Tahun Pajak diperolehanya hak kekayaan intelektual di dalam negeri, diperolehnya hak kekayaan intelektual di luar negeri, atau tahap komersialisasi dimulai.

Angka 14

Diisi dengan hasil perkalian antara nilai sebagaimana dimaksud pada angka 11 dengan Persentase Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto.

Angka 15

Diisi dengan hasil penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 14 untuk masing-masing proposal.

Angka 16

Diisi dengan hasil penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 15 untuk seluruh proposal.

Angka 17

Diisi dengan Tahun Pajak dimana Wajib Pajak telah memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak sebelumnya. Dalam hal Tahun Pajak pelaporan bersangkutan merupakan Tahun Pajak pertama pemanfaatan, maka angka 17 dikosongkan.

Angka 18

Diisi dengan nilai tambahan pengurangan penghasilan bruto yang telah dimanfaatkan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak masing-masing sebagaimana dimaksud pada angka 17. Dalam hal Tahun Pajak pelaporan bersangkutan merupakan Tahun Pajak pertama pemanfaatan, maka angka 18 dikosongkan.

Angka 19

Diisi dengan hasil penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 18.

Angka 20

Diisi dengan nilai pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dimanfaatkan Wajib Pajak pada saat Tahun Pajak Berjalan. Nilai yang diisi pada kolom ini ialah nilai yang lebih kecil antara nilai pada angka 19 dengan nilai 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum fasilitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.

Angka 21

Diisi dengan hasil penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan angka 20.

Angka 22

Diisi dengan hasil pengurangan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 16 dengan angka 21.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

Administrasi Kementerian

AB J13 199703 1 001