PMK 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan PPh dalam hal Pembagian atau Penyebaran Dividen

Disebut juga: PMK 18/2021 · PMK 18/PMK.03/2021 · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021

Nomor registri PMK 18/2021

Berlaku Tanggal penetapan belum terverifikasi

Catatan status

Status adalah catatan terkini database, bukan penetapan status pada tanggal historis. Cakupan perubahan belum diperiksa menyeluruh.

Cakupan naskah Metadata saja

Peta dan riwayat ↓ Laporkan koreksi

Naskah belum tersedia di Pajegi

Salinan yang pernah terpasang ternyata merupakan dokumen lain (peraturan daerah dengan nomor dan tahun yang sama) dan telah dihapus demi akurasi. Naskah resmi akan diambil ulang secara otomatis.

Kabari bila naskah sudah terbit

Bukti audit: audit-salinan (BPK nomor+tahun sama → dokumen daerah)

Konteks hukum

Peta dan riwayat peraturan

1 hubungan tercatat

Buka aturan yang terhubung untuk mengikuti perubahan. Garis putus-putus menunjukkan hubungan yang masih perlu dikonfirmasi. Peta ini mencakup hubungan langsung yang tercatat, bukan seluruh riwayat hukum.

Panah: aturan yang bertindak → aturan yang diubah/dicabut atau dasar pelaksanaan. Garis utuh: terkonfirmasi · putus-putus: perlu konfirmasi.

Geser peta ke samping untuk melihat semua simpul. Daftar lengkap dan bukti tersedia di bawahnya.

Hubungan dan bukti

PMK 18/2021 pelaksana dari UU HPP
Hubungan perlu konfirmasi
Lihat cakupan dan sumber
Cakupan pasal belum dipetakan.
kurasi
Tautan bukti belum dilampirkan pada pencatatan hubungan ini.

Riwayat tanggal dan perubahan (1)

Tanggal efek belum tercatat
Terdeteksi: Peraturan pelaksana dari UU HPPBuka aturan →

Regulasi terkait

Semua peraturan →

Perppu 1/2024 Berlaku

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

PMK 22/2020 Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)

PMK 34/2017 Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

PMK 136/2024 Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional

PMK 172/2020 Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Transfer Pricing dalam Rangka Prinsip Kewajaran serta Tata Cara Pemeriksaan dan Pengambilan Data dan Keterangan dalam Rangka Pemeriksaan atas Prinsip Kewajaran

UU 11/2020 Cipta Kerja Dicabut