Dividen Domestik: Bedakan Penerimanya
Dividen dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 huruf b) UU PPh. Ketentuan ini tidak mensyaratkan kepemilikan lebih dari 25% atau investasi kembali oleh badan penerima.
Untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, pasal yang sama pada huruf a) mensyaratkan investasi dividen di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Karena penerimanya berbeda, ketentuan investasi orang pribadi tidak boleh dipakai sebagai syarat dividen antarbadan dalam negeri.
| Sumber dan penerima | Prinsip dalam UU PPh |
|---|---|
| Dividen domestik → badan dalam negeri | Dikecualikan dari objek PPh; angka 1 huruf b) |
| Dividen domestik → orang pribadi dalam negeri | Pengecualian mensyaratkan investasi di Indonesia; angka 1 huruf a) |
| Dividen luar negeri → badan/orang pribadi dalam negeri | Punya persyaratan tersendiri; angka 2 dan seterusnya |
Pembahasan ini tidak mencakup penerima luar negeri atau seluruh prosedur pelaporan. Untuk transaksi nyata, cocokkan status penerima, sumber dividen, tahun pajak dan aturan pelaksanaan yang berlaku.
Dividen dari Luar Negeri
Dividen luar negeri tidak otomatis selalu dikenai tarif umum. UU PPh juga mengatur pengecualian dengan persyaratan investasi dan ketentuan lain, termasuk perbedaan perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa dan yang tidak. Karena cakupannya berbeda, jangan memakai kesimpulan dividen domestik untuk dividen luar negeri.
Baca UU HPP, perubahan Pasal 4 UU PPh dan teks resmi pada DJP untuk memeriksa syarat lengkap. Artikel ini tidak menggantikan pemeriksaan persyaratan investasi, waktu, serta pelaporan untuk kasus luar negeri.
Pembulatan Penghasilan Kena Pajak
Pasal 17 ayat (4) UU PPh mengatur pembulatan Penghasilan Kena Pajak (PKP) ke bawah dalam ribuan rupiah penuh untuk penerapan tarif ayat (1). Dasar pembulatan ini adalah PKP, bukan alasan untuk menyatakan bahwa badan tidak mengenal pembulatan ribuan.
Contoh: PKP Rp100.123.456 dibulatkan menjadi Rp100.123.000 sebelum penerapan tarif yang sesuai. Jangan mencampurkan ketentuan ini dengan format angka pada formulir atau pembulatan PPh hasil perhitungan.
Catatan Koreksi 2026-10-05
Versi sebelumnya keliru menempatkan investasi tiga tahun atau kepemilikan di atas 25% sebagai dua jalur pengecualian dividen domestik bagi badan. Pernyataan tersebut sudah diganti dengan pembedaan penerima menurut UU PPh. Pernyataan bahwa dividen luar negeri selalu dikenai tarif 22% juga dihapus. Bagian pembulatan kini merujuk PKP dalam Pasal 17 ayat (4); klaim pembukuan tambahan yang tidak memiliki sumber memadai dihapus dari artikel ini.
Pertanyaan Umum
Apakah badan harus menginvestasikan kembali dividen domestik agar bukan objek PPh?
Syarat investasi dalam angka 1 huruf a) berlaku bagi orang pribadi dalam negeri. Dividen domestik kepada badan dalam negeri diatur terpisah pada huruf b), tanpa syarat kepemilikan 25% atau investasi kembali pada ketentuan itu.
Apakah dividen luar negeri mengikuti ketentuan yang sama?
Tidak. Periksa Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 2 dan seterusnya serta aturan pelaksanaannya; sumber dan persyaratan dividen luar negeri berbeda.
Apakah pembulatan ribuan hanya berlaku bagi orang pribadi?
Pasal 17 ayat (4) merujuk penerapan tarif ayat (1). Artikel ini tidak membatasi pembulatan PKP tersebut hanya bagi orang pribadi.