PMK 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)

Menimbang:

a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement);

b. bahwa mengingat ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum sepenuhnya sesuai dengan standar minimum dalam Rencana Aksi Nomor 14 Proyek OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) serta untuk menyempurnakan ketentuan dimaksud agar lebih efektif dan memberikan kepastian hukum terutama terkait penentuan harga transfer, prosedur, jangka waktu, dan tindak lanjut permohonan pelaksanaan kesepakatan harga transfer, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement);

Mengingat:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING AGREEMENT).

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disingkat P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.

2. Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang selanjutnya disebut Mitra P3B adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam P3B.

3. Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) yang selanjutnya disebut MAP adalah prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B.

4. Pejabat Berwenang (Competent Authority) terkait pelaksanaan MAP yang selanjutnya disebut Pejabat Berwenang adalah pejabat di Indonesia atau pejabat di Mitra P3B yang berwenang untuk melaksanakan MAP sebagaimana diatur dalam P3B.

5. Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) yang selanjutnya disebut APA adalah perjanjian tertulis antara:

a. Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak; atau

b. Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas pajak pemerintah Mitra P3B yang melibatkan Wajib Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan untuk menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar di muka.

6. Harga Transfer adalah harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

7. Naskah APA adalah dokumen yang berisi kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dalam negeri mengenai kriteria-kriteria dalam penentuan Harga Transfer dan penentuan Harga Transfer di muka sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha selama Periode APA serta Roll-back.

8. Persetujuan Bersama yang selanjutnya disebut Persetujuan Bersama adalah hasil yang telah disepakati dalam penerapan P3B oleh Pejabat Berwenang dari Pemerintah Indonesia dan Pejabat Berwenang dari pemerintah Mitra P3B sehubungan dengan MAP yang telah dilaksanakan.

9. APA Unilateral adalah APA antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dalam negeri.

10. APA Bilateral adalah APA antara Pejabat Berwenang Indonesia dan Pejabat Berwenang Mitra P3B yang dilaksanakan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dalam negeri.

11. Periode APA adalah tahun pajak yang dicakup di dalam APA sesuai permohonan Wajib Pajak dalam negeri atau sesuai Persetujuan Bersama paling lama 5 (lima) tahun pajak setelah tahun pajak diajukannya permohonan APA.

12. Roll-back adalah pemberlakuan hasil kesepakatan dalam APA untuk tahun-tahun pajak sebelum Periode APA.

13. Pihak Afiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan istimewa satu sama lain.

14. Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi.

15. Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa adalah transaksi yang meliputi:

a. Transaksi Afiliasi; dan/atau

b. transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi Pihak Afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi.

16. Transaksi Independen adalah transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dan tidak dipengaruhi hubungan istimewa.

17. Penentuan Harga Transfer atau Transfer Pricing yang selanjutnya disebut Penentuan Harga Transfer adalah penentuan harga dalam Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

18. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang Tidak Dipengaruhi oleh Hubungan Istimewa (arm’s length principle/ALP) yang selanjutnya disebut Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha adalah prinsip yang berlaku di dalam praktik bisnis yang sehat yang dilakukan sebagaimana Transaksi Independen.

19. Dokumen Penentuan Harga Transfer adalah dokumen yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Penentuan Harga Transfer yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 2

(1) Wajib Pajak dalam negeri dapat mengajukan permohonan APA kepada Direktur Jenderal Pajak atas Transaksi Afiliasi berdasarkan:

a. inisiatif Wajib Pajak, berupa permohonan APA Unilateral atau APA Bilateral; atau

b. pemberitahuan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak sehubungan dengan permohonan APA Bilateral yang diajukan wajib pajak luar negeri kepada Pejabat Berwenang Mitra P3B.

(2) APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup seluruh atau sebagian Transaksi Afiliasi selama Periode APA dan Roll-back dalam hal Wajib Pajak meminta Roll-back dalam Permohonan APA.

(3) Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Transaksi Afiliasi antara Wajib Pajak dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya dan/atau dengan Wajib Pajak luar negeri.

(4) Roll-back sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sepanjang atas tahun pajak tersebut:

a. fakta dan kondisi Transaksi Afiliasi tidak berbeda secara material dengan fakta dan kondisi Transaksi Afiliasi yang telah disepakati dalam APA;

b. belum daluwarsa penetapan;

c. belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Badan; dan

d. tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana atau sedang menjalani pidana di bidang perpajakan.

(5) APA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kesepakatan:

a. kriteria-kriteria dalam Penentuan Harga Transfer; dan

b. Penentuan Harga Transfer di muka, untuk Periode APA dan Roll-back dalam hal Wajib Pajak meminta Roll-back dalam Permohonan APA.

(6) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a paling sedikit memuat:

a. identitas Pihak Afiliasi yang dicakup dalam APA;

b. Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam APA;

c. metode Penentuan Harga Transfer yang digunakan;

d. cara penerapan metode Penentuan Harga Transfer yang disepakati; dan

e. asumsi kritis (critical assumptions) yang mempengaruhi Penentuan Harga Transfer.

(7) Asumsi kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e paling sedikit memuat:

a. ketentuan kontraktual tertulis dan tidak tertulis terkait Transaksi Afiliasi;

b. fungsi yang dilakukan masing-masing pihak yang bertransaksi, aktiva yang digunakan dan risiko yang diasumsikan terjadi dan ditanggung oleh para pihak tersebut;

c. karakteristik transaksi dan karakteristik para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi; dan

d. kondisi ekonomi yang mempengaruhi Penentuan Harga Transfer.

(8) Penentuan Harga Transfer di muka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan dengan menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sesuai kondisi yang telah terjadi dan yang diperkirakan akan terjadi selama Periode APA.

Pasal 3

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak berwenang membuat kesepakatan dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan Pejabat Berwenang Mitra P3B untuk menentukan harga transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang berlaku selama suatu periode tertentu.

(2) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk mengawasi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.

(3) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan dan Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 4

(1) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh:

a. kepemilikan atau penyertaan modal;

b. penguasaan; atau

c. hubungan keluarga sedarah atau semenda.

(2) Keadaan ketergantungan atau keterikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan satu atau lebih pihak:

(3) Hubungan istimewa karena kepemilikan atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggap ada apabila:

a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; atau

b. hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada 2 (dua) Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara 2 (dua) Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.

(4) Hubungan istimewa karena penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggap ada apabila:

a. satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain, secara langsung dan/atau tidak langsung;

b. dua pihak atau lebih berada di bawah penguasaan pihak yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung;

c. terdapat orang yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung terlibat atau berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih;

d. para pihak yang secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu grup usaha yang sama; atau

e. satu pihak menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain.

(5) Hubungan istimewa karena hubungan keluarga sedarah atau semenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggap ada apabila terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

BAB II — TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN APA

Pasal 5

(1) Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat mengajukan permohonan APA sepanjang:

a. telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk 3 (tiga) tahun pajak sebelum tahun pajak diajukannya permohonan APA;

b. telah diwajibkan dan telah memenuhi kewajiban untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa dokumen induk dan dokumen lokal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk 3 (tiga) tahun pajak sebelum tahun pajak diajukannya permohonan APA;

c. tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana atau tidak sedang menjalani pidana di bidang perpajakan;

d. Transaksi Afiliasi dan Pihak Afiliasi diusulkan untuk dicakup dalam permohonan APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan Transaksi Afiliasi dengan Pihak Afiliasi yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

e. usulan Penentuan Harga Transfer dalam permohonan APA dibuat berdasarkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dan tidak mengakibatkan laba operasi Wajib Pajak lebih kecil daripada laba operasi yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Wajib Pajak dalam negeri yang mengajukan permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan permohonan tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

(3) Pengajuan permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengisi secara benar, lengkap, dan jelas formulir permohonan APA sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. ditandatangani oleh pengurus yang namanya tercantum dalam:

1. akta pendirian; atau

2. akta perubahan, dalam hal terjadi perubahan pengurus;

c. diajukan dalam periode 12 (dua belas) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum dimulainya Periode APA; dan

d. dilampiri dengan:

1. surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia untuk melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses APA; dan

2. surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia untuk melaksanakan kesepakatan APA.

(4) Penyampaian permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan:

a. secara langsung; atau

b. melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(5) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan bukti penerimaan atas penyampaian permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Tanggal yang tercantum dalam bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tanggal penerimaan permohonan APA.

Pasal 6

(1) Atas permohonan APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap:

a. kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan APA berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan

b. pemenuhan ketentuan Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(2) Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan pemberitahuan tertulis dapat atau tidak dapat ditindaklanjutinya permohonan APA kepada:

a. Wajib Pajak; dan

b. Pejabat Berwenang Mitra P3B, dalam hal permohonan APA Bilateral, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan pemberitahuan tertulis, permohonan APA yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dapat ditindaklanjuti.

(4) Dalam hal pemberitahuan permohonan APA Bilateral kepada Pejabat Berwenang Mitra P3B tidak mendapatkan jawaban tertulis dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan pemberitahuan tertulis penghentian proses APA kepada:

a. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan APA; dan

b. Pejabat Berwenang Mitra P3B.

(5) Atas permohonan APA yang dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dianggap

(6) Kelengkapan permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit berupa:

a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk 3 (tiga) tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak diajukannya permohonan APA;

b. Dokumen Penentuan Harga Transfer untuk 3 (tiga) tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak diajukannya permohonan APA; dan

c. dokumen yang berisi penjelasan rinci atas penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha untuk setiap Transaksi Afiliasi yang diusulkan untuk dicakup dalam APA dalam bahasa Indonesia.

(7) Penjelasan rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c paling sedikit memuat informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(8) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan bukti penerimaan atas penyampaian kelengkapan permohonan APA secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(9) Tanggal yang tercantum dalam bukti penerimaan kelengkapan permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan tanggal penerimaan kelengkapan permohonan APA.

(10) Dalam hal kelengkapan permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan pemberitahuan tertulis penghentian proses APA kepada:

a. Wajib Pajak; dan

b. Pejabat Berwenang Mitra P3B, dalam hal Permohonan APA Bilateral.

(11) Dalam hal permohonan APA tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan permohonan APA dihentikan prosesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (10), Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan APA sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3).

BAB III — TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN APA

Bagian Kesatu — Pengujian Material Penyelesaian Permohonan APA

Pasal 7

(1) Atas permohonan APA yang telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), Direktur Jenderal Pajak melaksanakan pengujian material.

(2) Dalam pengujian material sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:

a. melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak terkait dengan permohonan APA Wajib Pajak;

b. melakukan peninjauan ke tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau Pihak Afiliasi;

c. mewawancarai pengurus dan/atau karyawan Wajib Pajak;

d. meminta tambahan data dan/atau informasi dalam bentuk bukti, baik berupa dokumen atau keterangan, dari Wajib Pajak; dan/atau

(3) Dalam hal diperlukan untuk pengujian material sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat melaksanakan pemeriksaan untuk tujuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal Wajib Pajak:

a. belum pernah dilakukan pemeriksaan terkait Penentuan Harga Transfer atas Transaksi Afiliasi yang diusulkan untuk dicakup dalam APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan 3 (tiga) tahun pajak sebelum tahun pajak diajukannya permohonan APA; dan/atau

b. mengajukan permintaan Roll-back dalam Permohonan APA.

(5) Pengujian material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

Bagian Kedua — Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Pasal 8

(1) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diterapkan untuk menentukan Harga Transfer wajar.

(2) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan membandingkan kondisi dan indikator harga Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dengan kondisi dan indikator harga Transaksi Independen yang sebanding.

(3) Indikator harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa harga transaksi, laba kotor (gross profit),

(4) Harga Transfer disebut memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam hal nilai indikator Harga Transfer sama dengan nilai indikator harga Transaksi Independen yang sebanding.

(5) Nilai indikator harga Transaksi Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

a. titik kewajaran (arm’s length point); atau

b. titik di dalam rentang kewajaran (arm’s length range).

(6) Titik kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan titik indikator harga yang terbentuk dari satu atau lebih pembanding yang memiliki nilai indikator harga yang sama.

(7) Rentang kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan rentang indikator harga yang terbentuk dari dua atau lebih pembanding yang memiliki nilai indikator harga yang berbeda, berupa:

a. nilai minimum sampai dengan nilai maksimum (full range), dalam hal terbentuk dari dua pembanding; atau

b. nilai kuartil satu sampai dengan nilai kuartil tiga (interquartile range), dalam hal terbentuk dari tiga atau lebih pembanding.

(8) Dalam hal Harga Transfer tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Harga Transfer dilakukan sebagaimana penentuan harga dalam Transaksi Independen dengan menggunakan:

a. titik kewajaran;

b. titik yang paling tepat di dalam rentang kewajaran sesuai kesebandingannya; atau

c. titik tengah (median) di dalam rentang kewajaran, dalam hal tidak dapat ditentukan titik paling tepat sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 9

(1) Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib dilakukan:

a. berdasarkan keadaan yang sebenarnya;

b. pada saat Penentuan Harga Transfer dan/atau saat terjadinya Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa; dan

c. sesuai dengan tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

(2) Tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: mengidentifikasi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Pihak Afiliasi; melakukan analisis industri yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut; mengidentifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara Wajib Pajak dan para Pihak Afiliasi dengan melakukan analisis atas kondisi transaksi; melakukan analisis kesebandingan; menentukan metode Penentuan Harga Transfer; dan menerapkan metode Penentuan Harga Transfer dan menentukan harga wajar atas Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

Pasal 10

(1) Kondisi transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan karakteristik ekonomi yang relevan untuk menentukan Harga Transfer wajar, seperti:

a. ketentuan kontraktual, baik tertulis atau tidak tertulis;

b. fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak yang bertransaksi;

(2) Ketentuan kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang dilaksanakan dan/atau berlaku bagi para pihak yang bertransaksi sesuai keadaan yang sebenarnya, baik secara tertulis atau tidak tertulis.

(3) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aktivitas dan/atau tanggung jawab pihak-pihak yang bertransaksi dalam menjalankan kegiatan usaha.

(4) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aset berwujud, aset tidak berwujud, aset keuangan, dan/atau aset non-keuangan yang berpengaruh dalam pembentukan nilai (value creation), termasuk akses dan tingkat penguasaan pasar di Indonesia.

(5) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dampak dari ketidakpastian dalam mencapai tujuan usaha yang ditanggung pihak-pihak yang bertransaksi.

(6) Karakteristik produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan karakteristik spesifik dari barang atau jasa yang secara signifikan mempengaruhi penetapan harga dalam pasar terbuka.

(7) Keadaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan karakteristik ekonomi dari tempat usaha dan pasar dari para pihak yang bertransaksi.

(8) Strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan strategi yang dijalankan perusahaan dalam menjalankan usaha di pasar terbuka.

Pasal 11

(1) Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dilakukan secara terpisah untuk setiap jenis Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

(2) Dalam hal terdapat dua atau lebih jenis Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam penentuan Harga Transfer sehingga penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha secara terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara andal dan akurat, penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dapat dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih jenis Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tersebut.

Pasal 12

(1) Transaksi Independen sebanding dengan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sepanjang:

a. kondisi Transaksi Independen sama atau serupa dengan kondisi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji;

b. kondisi Transaksi Independen berbeda dengan kondisi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji, tetapi perbedaan kondisi tersebut tidak mempengaruhi penentuan harga; atau

c. kondisi Transaksi Independen berbeda dengan kondisi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan perbedaan kondisi tersebut mempengaruhi penentuan harga, tetapi penyesuaian yang akurat dapat dilakukan secara memadai terhadap Transaksi Independen untuk menghilangkan dampak material perbedaan kondisi tersebut terhadap penentuan harga.

(2) Untuk menentukan kesebandingan Transaksi Independen dan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan analisis kesebandingan atas kondisi transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

(3) Analisis kesebandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. memahami karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sedang diuji berdasarkan hasil identifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dan menentukan karakteristik usaha masing-masing pihak yang bertransaksi;

b. mengidentifikasi keberadaan Transaksi Independen yang menjadi calon pembanding yang andal;

c. menentukan pihak yang diuji indikator harga transfernya dalam hal metode yang digunakan adalah metode yang berbasis laba sesuai penggunaan Metode Penentuan Harga Transfer;

d. mengidentifikasi perbedaan kondisi antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan calon pembanding;

e. melakukan penyesuaian yang akurat secara layak atas calon pembanding untuk menghilangkan dampak material perbedaan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf d terhadap indikator harga transaksi; dan

f. menentukan Transaksi Independen yang menjadi pembanding terpilih.

(4) Pihak yang diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pihak dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang memiliki fungsi, aset, dan risiko yang lebih sederhana.

(5) Pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pembanding internal atau pembanding eksternal.

(6) Pembanding internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan transaksi antara pihak yang independen dengan Wajib Pajak atau dengan Pihak Afiliasi yang merupakan lawan transaksi.

(7) Pembanding eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan transaksi antar pihak yang independen selain pembanding internal.

(8) Dalam hal tersedia pembanding internal dan pembanding eksternal dengan tingkat kesebandingan dan keandalan yang sama, pembanding internal yang dipilih dan digunakan sebagai pembanding.

(9) Dalam hal tersedia lebih dari satu pembanding eksternal dengan tingkat kesebandingan dan keandalan yang sama, pembanding eksternal yang berasal dari negara atau yurisdiksi yang sama dengan pihak yang diuji sesuai dengan Metode Penentuan Harga Transfer yang dipilih dan digunakan sebagai pembanding.

Pasal 13

(1) Metode Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e yang digunakan dalam penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dapat berupa:

a. metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price method);

b. metode harga penjualan kembali (resale price method);

c. metode biaya-plus (costplus method); dan/atau

d. metode lainnya, seperti:

1. metode pembagian laba (profit split method);

2. metode laba bersih transaksional (transactional net margin method);

3. metode perbandingan transaksi independen (comparable uncontrolled transaction method);

4. metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud (tangible asset and intangible asset valuation); atau

(2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan metode, yang dinilai dari:

a. kesesuaian metode Penentuan Harga Transfer dengan karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi;

b. kelebihan dan kekurangan setiap metode yang dapat diterapkan;

c. ketersediaan Transaksi Independen yang menjadi pembanding yang andal;

d. tingkat kesebandingan antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen yang menjadi pembanding; dan

e. keakuratan penyesuaian yang dibuat dalam hal terdapat perbedaan kondisi antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen yang menjadi pembanding.

(3) Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price method) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan membandingkan harga antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan Transaksi Independen, dan sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa sebagai berikut:

a. transaksi produk komoditas; dan

b. transaksi barang atau jasa dengan karakteristik barang atau jasa yang sama atau serupa dengan karakteristik barang atau jasa pada Transaksi Independen dalam kondisi yang sebanding.

(4) Metode harga penjualan kembali (resale price method) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengurangkan laba kotor wajar distributor atau reseller terhadap harga jual kembali, dan sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut:

a. Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dilakukan dengan melibatkan distributor atau reseller yang melakukan penjualan kembali barang atau jasa kepada pihak yang independen atau kepada Pihak Afiliasi dengan harga yang telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; dan

b. distributor atau reseller sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menanggung risiko bisnis yang signifikan, tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, atau tidak memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap barang atau jasa yang ditransaksikan.

(5) Metode biaya-plus (cost plus method) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menambahkan laba kotor wajar pabrikan atau penyedia jasa terhadap harga pokok penjualan barang atau jasa, dan sesuai untuk karakteristik Transaksi Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan yang karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut:

a. Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dilakukan dengan melibatkan pabrikan atau penyedia jasa yang membeli bahan baku atau faktor produksi lainnya dari pihak yang independen atau dari Pihak Afiliasi dengan harga yang telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; dan

b. pabrikan atau penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menanggung risiko bisnis yang signifikan dan tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

(6) Metode pembagian laba (profit split method) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 dilakukan dengan membagi laba gabungan transaksi yang relevan berdasarkan fungsi, aset, risiko, dan/atau kontribusi para pihak di dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, dan sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut:

a. para pihak yang bertransaksi memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;

b. kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi merupakan kegiatan usaha yang sangat terintegrasi (highly integrated) sehingga kontribusi masing-masing pihak yang bertransaksi tidak dapat dilakukan analisis secara terpisah; atau

c. para pihak yang bertransaksi saling berbagi risiko bisnis yang signifikan secara ekonomi (share the assumption of economically significant risks) atau secara terpisah menanggung risiko bisnis yang saling berkaitan (separately assume closely related risks).

(7) Metode laba bersih transaksional (transactional net margin method) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 dilakukan dengan membandingkan tingkat laba bersih operasi pihak yang diuji dengan tingkat laba bersih operasi pembanding, yang dapat dipilih sepanjang tidak tersedia pembanding di tingkat harga dan laba kotor yang andal dan sebanding dan sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut:

a. salah satu pihak atau para pihak yang melakukan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;

(8) Metode perbandingan transaksi independen (comparable uncontrolled transaction) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 dilakukan dengan membandingkan harga/laba transaksi terhadap basis tertentu antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen, dan sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang secara komersial dinilai berdasarkan basis tertentu, antara lain tingkat suku bunga, diskonto, provisi, komisi, dan persentase royalti terhadap penjualan atau laba operasi.

(9) Metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud (tangible asset and intangible asset valuation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 4 dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang mengatur mengenai standar penilaian yang berlaku, dan sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa antara lain sebagai berikut:

a. transaksi pengalihan harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud;

b. transaksi persewaan harta berwujud;

c. transaksi sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud;

d. transaksi pengalihan aset keuangan;

e. transaksi pengalihan hak sehubungan dengan pengusahaan wilayah pertambangan dan/atau hak sejenis lainnya; dan

(10) Metode dalam penilaian bisnis (business valuation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 5 dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang mengatur mengenai standar penilaian yang berlaku, dan sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa antara lain sebagai berikut:

a. transaksi sehubungan dengan restrukturisasi usaha, termasuk pengalihan fungsi, aset, dan/atau risiko antar Pihak Afiliasi;

b. transaksi pengalihan harta selain kas kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal (inbreng); dan

c. transaksi pengalihan harta selain kas kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota dari perseroan, persekutuan, atau badan lainnya.

(11) Dalam hal metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan metode yang lain dapat digunakan dan memiliki keandalan yang setara, maka metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih diutamakan dari pada metode yang lain.

(12) Dalam hal metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d angka 1, dan huruf d angka 2 dapat digunakan dan memiliki keandalan yang setara, metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c lebih diutamakan dari pada metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, dan huruf d angka 2.

Pasal 14

(1) Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha untuk Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu harus dilakukan dengan tahapan pendahuluan dan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

(2) Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. transaksi jasa;

b. transaksi terkait penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud;

c. transaksi terkait biaya pinjaman;

d. transaksi pengalihan harta;

e. restrukturisasi usaha; dan

f. kesepakatan kontribusi biaya.

(3) Tahapan pendahuluan untuk transaksi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pembuktian bahwa jasa tersebut:

a. secara nyata telah diberikan oleh pemberi jasa dan diperoleh penerima jasa;

b. dibutuhkan oleh penerima jasa;

c. memberikan manfaat ekonomis kepada penerima jasa;

d. bukan merupakan aktivitas untuk kepentingan pemegang saham (shareholder activity);

e. bukan merupakan aktivitas yang memberikan manfaat kepada suatu pihak semata-mata karena pihak tersebut menjadi bagian dari grup usaha (passive association);

f. bukan merupakan duplikasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan sendiri oleh Wajib Pajak;

g. bukan merupakan jasa yang memberi manfaat insidental; dan

h. dalam hal jasa siaga (on call services), bukan merupakan jasa yang dapat diperoleh segera dari pihak yang independen tanpa adanya perjanjian siaga (on call contract) terlebih dahulu.

(4) Tahapan pendahuluan untuk transaksi terkait penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pembuktian atas:

a. keberadaan (eksistensi) harta tidak berwujud secara ekonomis dan secara legal;

b. jenis harta tidak berwujud;

c. nilai harta tidak berwujud;

d. pihak yang memiliki harta tidak berwujud secara legal;

e. pihak yang memiliki harta tidak berwujud secara ekonomis;

f. penggunaan atau hak untuk menggunakan harta tidak berwujud;

g. pihak-pihak yang berkontribusi dan melakukan aktivitas pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, proteksi, dan eksploitasi (Development, Enhancement, Maintenance, Protection, and Exploitation.) atas harta tidak berwujud; dan

h. manfaat ekonomis yang diperoleh pihak yang menggunakan harta tidak berwujud.

(5) Tahapan pendahuluan untuk transaksi terkait biaya pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pembuktian bahwa pinjaman tersebut:

a. sesuai dengan substansi dan keadaan sebenarnya;

b. dibutuhkan oleh peminjam;

c. digunakan untuk mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan;

d. memenuhi karakteristik pinjaman, antara lain:

1. kreditur mengakui pinjaman secara ekonomis dan secara legal;

2. adanya tanggal jatuh tempo pinjaman;

3. adanya kewajiban untuk membayar kembali pokok pinjaman;

4. adanya pembayaran pembayaran yang telah ditetapkan baik untuk pokok pinjaman dan imbal hasilnya;

5. pada saat pinjaman diperoleh, peminjam memiliki kemampuan untuk: a) mendapatkan pinjaman dari kreditur independen; dan

(6) Tahapan pendahuluan untuk transaksi pengalihan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi pembuktian atas:

a. motif, tujuan, dan alasan ekonomis (economic rationale) transaksi pengalihan harta;

b. pengalihan harta sesuai dengan substansi dan keadaan yang sebenarnya;

c. manfaat yang diharapkan (expected benefit) dari pengalihan harta; dan

d. pengalihan harta tersebut merupakan pilihan terbaik dari berbagai pilihan lain yang tersedia.

(7) Tahapan pendahuluan untuk restrukturisasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi pembuktian atas:

a. motif, tujuan, dan alasan ekonomis (economic rationale) dari restrukturisasi usaha;

b. restrukturisasi usaha sesuai dengan substansi dan keadaan yang sebenarnya;

c. manfaat yang diharapkan (expected benefit) dari restrukturisasi usaha; dan

d. restrukturisasi usaha tersebut merupakan pilihan terbaik dari berbagai pilihan lain yang tersedia.

a. dibuat sebagaimana kesepakatan antara pihak-pihak independen;

b. dibutuhkan oleh pihak yang melakukan kesepakatan; dan

c. memberikan manfaat ekonomis kepada pihak yang melakukan kesepakatan.

(9) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat membuktikan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu berdasarkan tahapan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tersebut tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Ketiga — Perundingan APA

Pasal 15

(1) Direktur Jenderal Pajak melaksanakan perundingan APA dengan:

a. Wajib Pajak, dalam hal APA Unilateral; atau

b. Pejabat Berwenang Mitra P3B melalui MAP, dalam hal APA Bilateral.

(2) Perundingan APA Unilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:

a. dimulai paling lambat 6 (enam) bulan sejak Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan permohonan APA dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5); dan

b. diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak dimulainya perundingan APA sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3) Perundingan APA Bilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

(4) Direktur Jenderal Pajak membentuk delegasi perundingan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Hasil perundingan APA sebagaimana dimaksud pada dapat berisi kesepakatan atau ketidaksepakatan atas kriteria-kriteria dalam Penentuan Harga Transfer dan Penentuan Harga Transfer di muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

(6) Direktur Jenderal Pajak dapat tidak menyepakati APA antara lain dalam hal:

a. Transaksi Afiliasi tidak didasari oleh motif ekonomi;

b. substansi ekonomi Transaksi Afiliasi berbeda dengan bentuk formalnya;

c. Transaksi Afiliasi dilakukan dengan salah satu tujuan untuk meminimisasi beban pajak;

d. informasi dan/atau bukti atau keterangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;

e. informasi dan/atau bukti atau keterangan terkait dengan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d tidak dapat diperoleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak tanggal permintaan tertulis; dan/atau

f. tahun pajak dalam Periode APA atau Roll-back telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Badan.

(7) Hasil perundingan APA dianggap berisi ketidaksepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal:

a. perundingan APA tidak menghasilkan kesepakatan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perundingan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3); atau

b. Direktur Jenderal Pajak menerima pemberitahuan tertulis dari Pejabat Berwenang Mitra P3B bahwa perundingan APA tidak dapat dilakukan.

(8) Dalam hal perundingan APA menghasilkan ketidaksepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak menghentikan proses APA dan menerbitkan pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak.

(9) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perundingan APA Unilateral kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Perpajakan Internasional dalam hal:

a. perundingan APA Bilateral menghasilkan ketidaksepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5); atau

b. proses APA Bilateral dihentikan karena Pejabat Berwenang Mitra P3B tidak menyampaikan jawaban tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau dalam Pasal 6 ayat (4).

(10) Atas permohonan perundingan APA Unilateral yang disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Direktur Jenderal Pajak melaksanakan perundingan dengan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama:

a. 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan, dalam hal permohonan tersebut disampaikan menghasilkan ketidaksepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a; atau

b. 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan, dalam hal permohonan disampaikan karena proses APA Bilateral dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b.

(11) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum dicapai kesepakatan, hasil perundingan APA Unilateral dianggap berupa ketidaksepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(12) Hasil perundingan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam:

a. Naskah APA, dalam hal perundingan APA Unilateral menghasilkan kesepakatan; atau

b. Persetujuan Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai prosedur persetujuan bersama, dalam hal APA Bilateral.

(13) Naskah APA sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(14) Atas hasil perundingan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti:

a. Naskah APA dengan menerbitkan keputusan pemberlakuan APA dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Naskah APA ditandatangani; atau

b. Persetujuan Bersama dengan menerbitkan surat keputusan pemberlakuan APA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai prosedur persetujuan bersama.

(15) Keputusan pemberlakuan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (14) disampaikan kepada:

a. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan APA; dan

b. unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menindaklanjuti.

BAB IV — TATA CARA PENCABUTAN PERMOHONAN APA

Pasal 16

(1) Permohonan APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diajukan pencabutan permohonan APA oleh Wajib Pajak.

(2) Pencabutan permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan pencabutan;

b. diajukan sebelum diperoleh kesepakatan;

c. ditandatangani oleh pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahan, dalam hal terjadi perubahan pengurus; dan

d. pencabutan permohonan APA sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Pencabutan permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Perpajakan Internasional.

(4) Atas pencabutan permohonan APA yang diajukan, Direktur Jenderal Pajak meneliti pemenuhan persyaratan pencabutan permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menerbitkan pemberitahuan tertulis penghentian proses APA kepada:

a. Wajib Pajak; dan

b. Pejabat Berwenang Mitra P3B, dalam hal APA Bilateral, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pencabutan permohonan APA diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

(5) Dalam hal pencabutan permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah perundingan APA dimulai, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan APA untuk tahun pajak yang dicakup dalam permohonan APA yang dicabut.

BAB V — TATA CARA PELAKSANAAN APA

Pasal 17

(1) Wajib Pajak harus melaksanakan kesepakatan dalam APA yang dimuat dalam surat keputusan pemberlakuan APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (14) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Kesepakatan dalam APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercermin dalam kebijakan Penentuan Harga Transfer Wajib Pajak dan pelaksanaannya harus dituangkan dalam Dokumen Penentuan Harga Transfer untuk Periode APA.

(3) Dalam hal atas Periode APA dan/atau Roll-back:

a. telah disampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan;

b. Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan; dan

c. terdapat kekurangan pembayaran pajak penghasilan yang terutang dihitung berdasarkan kesepakatan dalam APA, Wajib Pajak harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan kesepakatan dalam APA paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya keputusan pemberlakuan APA.

(4) Dalam hal atas Periode APA dan/atau Roll-back sedang dilakukan tindakan pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Badan dengan memperhitungkan kesepakatan dalam APA.

(5) Dalam hal atas tahun pajak dalam Periode APA telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, Direktur Jenderal Pajak melakukan pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan memperhitungkan kesepakatan dalam APA.

BAB VI — TATA CARA EVALUASI APA

Bagian Kesatu — Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Melakukan Evaluasi APA

Pasal 18

(1) Dalam pengawasan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak melakukan evaluasi atas kesepakatan dalam APA yang dimuat dalam keputusan pemberlakuan APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (14).

(2) Dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:

a. melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak terkait dengan pelaksanaan kesepakatan dalam APA;

b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang diperlukan;

c. melakukan peninjauan ke tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau Pihak Afiliasi Wajib Pajak;

d. mewawancarai pengurus dan/atau karyawan Wajib Pajak; dan/atau

e. meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari Pihak Afiliasi atau pihak lainnya yang terkait.

(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan:

a. peninjauan kembali APA, sepanjang terdapat perubahan material atas fakta dan kondisi Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam APA dengan asumsi kritis yang disepakati dalam APA; atau

b. pembatalan kesepakatan dalam APA, sebelum periode APA berakhir.

Bagian Kedua — Peninjauan Kembali APA

Pasal 19

(1) Peninjauan kembali APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a juga dapat dilakukan berdasarkan permohonan peninjauan kembali APA yang diajukan oleh Wajib Pajak.

(2) Permohonan peninjauan kembali APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara langsung kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Perpajakan Internasional dengan mengisi secara benar, lengkap, dan jelas formulir permohonan peninjauan kembali APA sebagaimana dimaksud pada Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan bukti penerimaan atas penyampaian permohonan peninjauan kembali APA secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Tanggal yang tercantum dalam bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggal penerimaan permohonan peninjauan kembali APA.

(5) Dalam peninjauan kembali APA, Direktur Jenderal Pajak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15.

(6) Hasil perundingan peninjauan kembali APA dituangkan dalam perubahan Naskah APA atau Persetujuan Bersama.

(7) Atas perubahan Naskah APA atau perubahan Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai perubahan APA dengan mencantumkan tahun pajak dalam Periode APA yang ditinjau kembali.

Bagian Ketiga — Pembatalan APA

Pasal 20

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan kesepakatan dalam APA yang dimuat dalam keputusan pemberlakuan APA sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (14), dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa:

a. Wajib Pajak menyampaikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; dan/atau

b. Wajib Pajak tidak menyampaikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang:

1. diketahui atau patut diketahui oleh Wajib Pajak; dan

2. dapat mempengaruhi hasil kesepakatan dalam APA, kepada Direktur Jenderal Pajak tanpa harus menunggu permintaan dari Direktur Jenderal Pajak.

(2) Atas kesepakatan dalam APA yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan:

a. keputusan pembatalan kesepakatan dalam APA kepada Wajib Pajak; dan

b. pemberitahuan pembatalan APA kepada Pejabat Berwenang Mitra P3B, dalam hal APA Bilateral.

(3) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak membatalkan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Wajib Pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan APA untuk Periode APA dan/atau Roll-back yang dicakup dalam APA yang dibatalkan; dan

b. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB VII — TATA CARA PEMBARUAN APA

Pasal 21

(1) Dalam renegosiasi kesepakatan setelah periode tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembaruan APA kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan mengisi formulir permohonan pembaruan APA sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan benar, lengkap, dan jelas.

(2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan bukti penerimaan atas penyampaian permohonan pembaruan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tanggal yang tercantum dalam bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal penerimaan permohonan pembaruan APA.

(4) Berdasarkan permohonan pembaruan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat menyepakati 1 (satu) kali pembaruan APA untuk 1 (satu) Periode APA sejak berakhirnya Periode APA yang telah disepakati pada APA sebelumnya.

(5) Permohonan pembaruan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara langsung dan diajukan dalam periode 12 (dua belas) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum tahun pajak terakhir dalam Periode APA sebelumnya.

(6) Pembaruan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal:

a. Wajib Pajak melaksanakan seluruh kesepakatan dalam APA sebelumnya;

b. tidak terdapat perubahan material atas fakta dan/atau kondisi Transaksi Afiliasi yang dicakup

(7) Permohonan pembaruan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersamakan dengan permohonan APA yang telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

(8) Atas permohonan pembaruan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak melakukan proses pengujian material sampai dengan perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15.

BAB VIII — KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

(1) Kesepakatan APA tidak menghalangi Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan tindakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak dilakukan tindakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan pada Direktur Jenderal Pajak tidak dapat melakukan koreksi atas Penentuan Harga Transfer transaksi yang dicakup dalam kesepakatan APA, sepanjang Wajib Pajak melaksanakan kesepakatan dalam APA.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak:

a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang

(4) Dalam hal proses APA tidak menghasilkan kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak atau Pejabat Berwenang Mitra P3B, dokumen Wajib Pajak yang dipergunakan selama proses APA harus dikembalikan sepenuhnya kepada Wajib Pajak.

(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

(6) Dalam hal Pejabat Berwenang Mitra P3B memerlukan informasi dan/atau bukti atau keterangan dari Wajib Pajak dalam perundingan APA, pelaksanaan permintaan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai MAP.

(7) Dalam hal pada saat perundingan diketahui bahwa Wajib Pajak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atau sedang menjalani pidana di bidang perpajakan, Direktur Jenderal Pajak menghentikan proses APA dan menerbitkan pemberitahuan tertulis penghentian proses APA kepada:

(8) Selisih antara nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dengan nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dianggap sebagai dividen yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, dan Pasal 15 sampai dengan Pasal 21;

b. tata cara penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 dan pada ayat (8); dan

c. hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 23

(1) Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 juga wajib dilakukan oleh Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

(2) Dalam hal:

a. Wajib Pajak tidak menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);

b. penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang dilakukan Wajib Pajak tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 14; atau

c. Harga Transfer yang ditentukan Wajib Pajak tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan Harga Transfer sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

Pasal 24

(1) Penentuan harga wajar atas Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 huruf b yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri dilaksanakan dengan menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Dalam hal Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan Transaksi yang dipengaruhi Hubungan Istimewa pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagai bentuk usaha tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penentuan bentuk usaha tetap, Wajib Pajak dalam negeri tersebut juga ditetapkan sebagai bentuk usaha tetap.

(3) Bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan seluruh data dan/atau informasi terkait transaksi yang dilakukan oleh Pihak Afiliasi di luar negeri yang terkait dengan usaha atau kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dalam menentukan nilai transaksi bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Dalam hal bentuk usaha tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nilai

(6) Pemenuhan kewajiban perpajakan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(7) Pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang sebelumnya telah dilaksanakan Wajib Pajak dalam negeri diperhitungkan dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX — KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. terhadap permohonan pembicaraan awal yang telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak sejak berlakunya Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan permohonan APA sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;

2. terhadap permohonan APA yang telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diterbitkan Naskah APA atau Persetujuan Bersama, dilakukan pemrosesan lebih lanjut sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;

3. terhadap APA yang telah diterbitkan surat keputusan pemberlakuan APA sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini:

a. dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Menteri ini; dan

b. dilakukan proses evaluasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Menteri ini;

4. terhadap permohonan pembaruan APA yang telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilakukan proses berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Menteri ini.

BAB X — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. dengan mi

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 18 Maret 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd. WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 262

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b. Pit. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

%u « \ t- w \ i / * n

ttd. ANDRIANSYAH W

NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PMK.03/2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KESEPAKATA

(2) NPWP:

(3) Alamat Wajib Pajak:

(4) B. USULAN APA

(5) sampai dengan Periode APA: Ya, tahun pajak Roll-back:

(6) Tidak

(7) Transaksi Afiliasi yang diusulkan untuk dicakup: Transaksi 2 Transaksi 1 Transaksi 3 dst. Keterangan No. Jenis transaksi 1.

(8)

(10) Mitra P3B 4.

(11) Metode Penentuan Harga Transfer 5.

(12) Pihak yang diuji 6.

(13) Karakterisasi 7.

(14) usaha Wajib Pajak Karakterisasi 8.

(15) usaha Pihak yang diuji Indikator tingkat laba 9.

(16) 10. Rentang kewajaran

(17) Keterangan tambahan terkait dengan usulan APA:

(18)

C. RIWAYAT TRANSAKSI AFILIASI YANG DICAKUP DALAM APA DALAM 3 (TIGA) TAHUN PAJAK TERAKHIR

Metode Penentuan Harga Transfer Kebijakan Harga yang Diterapkan Tahun Pajak Nilai Transaksi

Transaksi X-1 (19) X-2 Transaksi 1 (20) X-3 (21) X-1 (22) Transaksi 2 X-2 (23)

(29) X-3 (30)

D. PENJELASAN SINGKAT TERKAIT USULAN APA

1. Latar belakang atau alasan pengajuan permohonan APA:

(31) 2) Penjelasan singkat terkait dengan strategi bisnis Wajib Pajak dan rencana pengembangan bisnis yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak selama Periode APA:

(32) 3) Pernyataan status pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan untuk 3 (tiga) tahun pajak terakhir: (33), disampaikan tanggal (35), disampaikan tanggal (37), disampaikan tanggal tahun pajak tahun pajak tahun pajak (34) (36)

4. Pernyataan mengenai kewajiban untuk menyelenggarakan dan menyimpan dokumen penentuan harga transfer:

Local File CbCR Master File Tahun Pajak Telah Telah Telah Telah Telah Telah Tersedia Diwajibkan Tersedia Diwajibkan Tersedia Diwajibkan

39. X-1 Ya/Tidak*) Ya/Tidak*) Ya/Tidak*) Ya/Tidak*) Ya/Tidak*) Ya/Tidak*)

40. X-2 Ya/Tidak*) Ya/Tidak*) Ya/Tidak*) Ya/Tidak*) Ya/Tidak*) Ya/Tidak*)

41. X-3 Ya/Tidak*) Ya/Tidak*) Ya/Tidak*) Ya/Tidak*) Ya/Tidak*) Ya/Tidak*)

42. Pernyataan status pemeriksaan terkait transfer pricing dalam 3 (tiga) tahun pajak terakhir:

Nilai Nominal Koreksi yang disetujui Wajib Pajak Tahun Pajak yang Diperiksa Jenis Transaksi Afiliasi yang Dikoreksi Nilai Koreksi Transfer Pricing X-1

42. X-2

43. X-3

44. Pernyataan status keberatan atas koreksi transfer pricing dalam 5 (lima) tahun pajak terakhir:

Nilai Nominal Koreksi Transfer Pricing yang diajukan keberatan Jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan Keputusan Keberatan Tahun Pajak Nomor SK Tanggal SK

45. X-1

46. X-2

47. X-3

48. X-4

49. X-5

7. Pernyataan status banding atas koreksi transfer pricing 5 (lima) tahun terakhir:

Nilai Nominal Koreksi Transfer Pricing yang diajukan banding Jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding Putusan Banding Tahun Pajak Tanggal Putusan Nomor Putusan

50. X-1

51. X-2

52. X-3

53. X-4

54. X-5

(57)

(58) Peredaran Usaha

1. Harga Pokok Penjualan (HPP) (59)

(60) Laba Kotor

(61) Biaya Operasi

(62) Laba Operasi

(63) Penghasilan lain-lain

(64) Laba bersih

7. Rasio Keuangan (%)

Laba kotor/peredaran usaha (3:1) (65) (66) Laba kotor/HPP (3:2) Laba operasi/Peredaran Usaha (5:1) (67) Laba operasi/(HPP+Biaya Operasi) (5:(4+2)) (68)

F. PROYEKSI ELEMEN LAPORAN KEUANGAN SELAMA PERIODE APA

Tahun Pajak Uraian No.

(69) 20. 20. 20. 20. 20.

(70) Peredaran Usaha

1. Harga Pokok Penjualan (HPP) (71)

(72) Laba Kotor

(73) Biaya Operasi

(74) Laba Operasi

(75) Penghasilan lain-lain

(76) 7. Laba bersih

Rasio Keuangan (%) Laba kotor/peredaran usaha (3:1) (77) (78) Laba kotor/HPP (3:2) Laba operasi/Peredaran Usaha (5:1) (79) Laba operasi/(HPP+Biaya Operasi) (5:(4+2)) (80)

G. LAMPIRAN

Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia untuk melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses APA.

Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia melaksanakan kesepakatan dalam APA.

Dokumen lainnya (sebutkan):

(81) (82) (83) 1. 2. 3. dst.

(84) 4.

(85) Tanda Tangan dan Cap Perusahaan:

(86) Nama Lengkap:

(87) NPWP:

(88)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN APA

Nomor (1)

Nomor (2)

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan APA.

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan APA.

Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan APA.

Diisi dengan tahun pajak yang diusulkan untuk dicakup dalam Periode APA.

Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal terdapat Roll-back dalam permohonan APA dan cantumkan tahun pajak yang diusulkan untuk diberlakukan Roll-back (dapat diisi lebih dari satu tahun pajak). Contoh: 2017, 2016, 2015.

Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal tidak terdapat Roll-back dalam permohonan APA.

Diisi dengan jenis Transaksi Afiliasi. Contoh jenis transaksi antara lain sebagai berikut:

1. pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan);

2. penjualan barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan);

3. pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap;

4. penjualan barang modal, termasuk aktiva tetap;

5. penyerahan barang tidak berwujud;

6. pemanfaatan barang tidak berwujud;

7. peminjaman uang;

8. penyerahan jasa;

9. pemanfaatan jasa;

10. penyerahan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi;

11. perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi;

12. dan lain-lain.

Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor (5)

Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Diisi dengan jenis APA berupa APA Unilateral atau Bilateral.

Diisi dengan nama Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi.

Diisi dengan negara Mitra P3B tempat dimana Pihak Afiliasi berdomisili.

Diisi dengan metode Penentuan Harga Transfer yang digunakan.

Diisi dengan nama pihak dalam Transaksi Afiliasi yang ditetapkan sebagai pihak yang diuji indikator harga transfernya (tested party).

Diisi dengan karakterisasi usaha Wajib Pajak.

Diisi dengan karakterisasi usaha pihak dalam Transaksi Afiliasi yang ditetapkan sebagai pihak yang diuji indikator harga transfernya (tested party).

Diisi dengan indikator tingkat laba atau profit level indicator (PLI). Kolom ini dapat dikosongkan dalam hal metode yang diusulkan tidak memerlukan PLI.

Diisi dengan rentang kewajaran sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas Transaksi Afiliasi yang dicakup.

Diisi dengan keterangan lain yang terkait usulan APA.

Diisi dengan nilai nominal dari setiap Transaksi Afiliasi (Nilai Transaksi), metode transfer pricing yang digunakan untuk menentukan harga transfer dari setiap Transaksi Afiliasi (Metode Penentuan Harga Transfer), nominal harga barang yang ditransaksikan atau nilai tingkat laba yang digunakan untuk menentukan harga transfer dari setiap Transaksi Afiliasi (Kebijakan Harga yang Ditetapkan) sesuai dengan isian Transaksi 1 pada isian huruf B (Usulan APA) pada satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 1 pada isian huruf B (Usulan APA) pada dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 1 pada isian huruf B (Usulan APA) pada tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Nomor 9.:

Nomor 10.:

Nomor 11.:

Nomor 12.:

Nomor 13.:

Nomor 14.:

Nomor 15.:

Nomor 16.:

Nomor 17.:

Nomor 18.:

Nomor 19.:

Nomor 20.:

Nomor 21.:

Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 2 pada isian huruf B (Usulan APA) pada satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 2 pada isian huruf B (Usulan APA) pada dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 2 pada isian huruf B (Usulan APA) pada tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 3 pada isian huruf B (Usulan APA) pada satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 3 pada isian huruf B (Usulan APA) pada dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 3 pada isian huruf B (Usulan APA) pada tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi seterusnya pada isian huruf B (Usulan APA) pada satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi seterusnya pada isian huruf B (Usulan APA) pada dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Diisi dengan Nilai Transaksi, Metode Penentuan Harga Transfer, dan Kebijakan Harga yang Ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi seterusnya pada isian huruf B Nomor

22.:

Nomor 23.:

Nomor 24.:

Nomor 25.:

Nomor 26.:

Nomor 27.:

Nomor 28.:

Nomor 29.:

Nomor 30.:

(Usulan APA) pada tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Diisi dengan uraian latar belakang atau alasan pengajuan permohonan APA.

Diisi dengan penjelasan singkat terkait dengan strategi bisnis Wajib Pajak dan rencana pengembangan bisnis yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak selama Periode APA.

Diisi dengan tahun pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang telah dilaporkan (satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA).

Diisi dengan tanggal pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang telah dilaporkan (satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA).

Diisi dengan tahun pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang telah dilaporkan (dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA).

Diisi dengan tanggal pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang telah dilaporkan (dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA).

Diisi dengan tahun pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang telah dilaporkan (tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA).

Diisi dengan tanggal pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang telah dilaporkan (tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA).

Diisi dengan mencoret hal yang tidak tepat mengenai kewajiban Wajib Pajak menyelenggarakan dan menyediakan Dokumen Penentuan Harga Transfer baik berupa master file, local file, maupun Country-by-Country Report (CbCR) untuk satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Diisi dengan mencoret hal yang tidak tepat mengenai kewajiban Wajib Pajak menyelenggarakan dan menyediakan Dokumen Penentuan Harga Transfer baik berupa master file, local file, maupun Country-by-Country Report (CbCR) untuk dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Diisi dengan mencoret hal yang tidak tepat mengenai kewajiban Wajib Pajak menyelenggarakan dan menyediakan Nomor

31.:

Nomor 32.:

Nomor 33.:

Nomor 34.:

Nomor 35.:

Nomor 36.:

Nomor 37.:

Nomor 38.:

Nomor 39.:

Nomor 40.:

Nomor 41.:

Dokumen Penentuan Harga Transfer baik berupa master file, local file, maupun Country-by-Country Report (CbCR) untuk tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Diisi dengan status pemeriksaan terkait transfer pricing yang meliputi nilai koreksi transfer pricing, jenis Transaksi Afiliasi yang dikoreksi, dan nilai nominal koreksi yang disetujui Wajib Pajak satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Diisi dengan status pemeriksaan terkait transfer pricing yang meliputi nilai koreksi transfer pricing, jenis Transaksi Afiliasi yang dikoreksi, dan nilai nominal koreksi yang disetujui Wajib Pajak dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Diisi dengan status pemeriksaan terkait transfer pricing yang meliputi nilai koreksi transfer pricing, jenis Transaksi Afiliasi yang dikoreksi, dan nilai nominal koreksi yang disetujui Wajib Pajak tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Diisi dengan status keberatan atas koreksi transfer pricing yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi Transfer Pricing yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Diisi dengan status keberatan atas koreksi transfer pricing yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi Transfer Pricing yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan dua tahun pajak sebelum tahun Nomor

42.:

Nomor 43.:

Nomor 44.:

Nomor 45.:

Nomor 46.:

pengajuan APA. Diisi dengan status keberatan atas koreksi transfer pricing meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan Nomor

47.:

yang keberatan, nilai nominal koreksi Transfer Pricing yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Diisi dengan status keberatan atas koreksi transfer pricing yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan Nomor

48.:

keberatan, nilai nominal koreksi Transfer Pricing yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan empat tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Diisi dengan status keberatan atas koreksi transfer pricing yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi Transfer Pricing yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan lima tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Diisi dengan status banding atas koreksi transfer pricing yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi Transfer Pricing yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Diisi dengan status banding atas koreksi transfer pricing yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi Transfer Pricing yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Diisi dengan status banding atas koreksi transfer pricing yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi Transfer Pricing yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Diisi dengan status banding atas koreksi transfer pricing yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi Transfer Pricing yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding empat tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA.

Diisi dengan status banding atas koreksi transfer pricing yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi Transfer Pricing yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding lima tahun pajak sebelum tahun pengajuan APA. Nomor

49.:

Nomor 50.:

Nomor 51.:

Nomor 52.:

Nomor 53.:

Nomor 54.:

Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak “Ya’7”Tidak” sesuai pernyataan yang tepat mengenai status penyidikan tindak pidana perpajakan.

Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak “Ya”/”Tidak” sesuai pernyataan yang tepat apakah Wajib Pajak tidak sedang menjalani pidana di bidang perpajakan.

Diisi dengan 5 (lima) tahun pajak terakhir.

Diisi dengan nilai nominal dari peredaran usaha/omzet.

Diisi dengan nilai nominal dari harga pokok penjualan (HPP).

Diisi dengan nilai nominal dari laba kotor.

Diisi dengan nilai nominal dari biaya operasi.

Diisi dengan nilai nominal dari laba operasi.

Diisi dengan nilai nominal dari penghasilan lain-lain.

Diisi dengan nilai nominal dari laba bersih.

Diisi dengan persentase dari laba kotor dibandingkan dengan peredaran usaha/omzet.

Diisi dengan persentase dari laba kotor dibandingkan dengan harga pokok penjualan (HPP).

Diisi dengan persentase dari laba operasi dibandingkan dengan peredaran usaha/omzet.

Diisi dengan persentase dari laba operasi dibandingkan dengan jumlah harga pokok penjualan (HPP) dan biaya operasi.

Diisi dengan 5 (lima) tahun pajak Periode APA.

Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari peredaran usaha/omzet.

Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari harga pokok penjualan (HPP).

Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari laba kotor.

Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari biaya operasi.

Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari laba operasi.

Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari penghasilan lain-lain.

Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari laba bersih.

Diisi dengan proyeksi persentase dari laba kotor dibandingkan dengan peredaran usaha/omzet. Nomor

55.:

Nomor 56.:

Nomor 57.:

Nomor 58.:

Nomor 59.:

Nomor 60.

Nomor 61.

Nomor 62.

Nomor 63.

Nomor 64.

Nomor 65.

Nomor 66.:

Nomor 67.:

Nomor 68.:

Nomor 69.:

Nomor 70.:

Nomor 71.:

Nomor 72.

Nomor 73.

Nomor 74.

Nomor 75.

Nomor 76.:

Nomor 77.:

Diisi dengan proyeksi persentase dari laba kotor dibandingkan dengan harga pokok penjualan (HPP).

Diisi dengan proyeksi persentase dari laba operasi dibandingkan dengan peredaran usaha/omzet.

Diisi dengan proyeksi persentase dari laba operasi dibandingkan dengan jumlah harga pokok penjualan (HPP) dan biaya operasi.

Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak “Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia untuk melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses APA”.

Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak “Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia melaksanakan kesepakatan dalam APA”.

Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak “Dokumen lainnya (sebutkan)” dalam hal Wajib Pajak melampirkan dokumen lainnya sebagai kelengkapan permohonan APA.

Diisi dengan menyebutkan dokumen lain yang dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan APA.

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun permohonan APA disampaikan.

Diisi dengan tanda tangan Pengurus dan cap Wajib Pajak.

Diisi dengan nama lengkap Pengurus Wajib Pajak penandatangan permohonan APA.

Diisi dengan NPWP Pengurus Wajib Pajak penandatangan permohonan APA. Nomor (

78.:

Nomor (79.:

Nomor (80.:

Nomor (81.:

Nomor (82.:

Nomor (83.:

Nomor (84.:

Nomor (85.:

Nomor (86.:

Nomor (87.:

Nomor (88.:

B. INFORMASI DALAM PENJELASAN RINCI TERKAIT DENGAN PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA UNTUK TRANSAKSI AFILIASI YANG DIUSULKAN OLEH WAJIB PAJAK

1. GAMBARAN UMUM WAJIB PAJAK

a. Struktur dan bagan kepemilikan grup usaha serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota grup usaha.

b. Daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak dan jenis hubungan istimewa yang dimiliki.

c. Uraian mengenai kegiatan usaha, proses bisnis, rantai usaha, pangsa pasar dan kompetitor utama dari grup usaha secara umum.

d. Uraian mengenai kegiatan usaha, proses bisnis, rantai usaha, pangsa pasar dan kompetitor utama dari Wajib Pajak yang mengajukan APA.

e. Struktur organisasi Wajib Pajak yang mengajukan APA, yang mencantumkan nama, jabatan, latar belakang pendidikan dan uraian deskripsi pekerjaan sampai dengan jenjang setara dengan manajer.

f. Struktur organisasi dari Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi Wajib Pajak, yang mencantumkan nama, jabatan, latar belakang pendidikan dan uraian deskripsi pekerjaan sampai dengan jenjang setara dengan manajer.

g. Uraian mengenai sistem akuntansi, proses produksi, dan proses pembuatan keputusan Wajib Pajak.

h. Penjelasan mengenai proyeksi bisnis dan industri Wajib Pajak untuk tahun pajak yang diusulkan untuk dicakup dalam APA.

i. Penjelasan mengenai strategi bisnis, rencana bisnis dan proyeksi kinerja keuangan Wajib Pajak untuk tahun pajak yang diusulkan untuk dicakup dalam APA.

2. ANALISIS ATAS TRANSAKSI AFILIASI

a. Uraian tentang Transaksi Afiliasi yang diusulkan untuk dicakup dalam APA.

b. Uraian tentang analisis fungsi, aset dan risiko Wajib Pajak dan Pihak Afiliasi untuk setiap transaksi yang diusulkan untuk dicakup dalam APA.

c. Penjelasan terkait dengan transaksi afiliasi lain yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan tetapi tidak diusulkan untuk dicakup dalam APA, serta alasan kenapa transaksi tersebut tidak diusulkan untuk dicakup dalam APA.

3. PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA UNTUK TRANSAKSI YANG DIUSULKAN UNTUK DICAKUP DALAM APA

a. Uraian tentang metode Penentuan Harga Transfer yang dipilih serta penjelasannya.

b. Uraian tentang pihak yang diuji indikator harga transfernya (tested party) dan indikator tingkat laba (profit level indicator) yang dipilih serta penjelasannya.

c. Uraian tentang langkah-langkah pemilihan pembanding yang dilakukan, termasuk sumber data, kriteria pencarian dan penyesuaian yang dilakukan untuk mendapatkan pembanding yang diusulkan untuk digunakan dalam APA.

d. Uraian tentang asumsi kritis yang diusulkan oleh Wajib Pajak untuk disepakati dalam APA.

e. Uraian tentang mekanisme compensating adjustment yang diusulkan dalam hal harga/laba yang diterima/diperoleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan kesepakatan dalam APA.

(2) Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement), DIREKTUR JENDERAL PAJAK dan:

Nama Wajib Pajak (3) selanjutnya disebut WAJIB yang PAJAK

Nomor Pokok Wajib Pajak:

Alamat:

telah mencapai kesepakatan untuk membentuk Advance Pricing Agreement (APA) unilateral dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahun Pajak yang Dicakup

APA ini berlaku selama Periode APA mulai dari (6) sampai dengan

Selain periode tersebut di atas, kesepakatan dalam APA ini juga disepakati untuk dapat diberlakukan untuk tahun pajak (4) (5) (7).

(8).

2. Transaksi yang Dicakup

WAJIB PAJAK adalah perusahaan yang bergerak di bidang (9). usaha

Transaksi afiliasi yang dicakup dalam APA untuk kepentingan penerapan metode penentuan harga transfer (yang diuraikan dalam butir 3) adalah sebagai berikut:

a. transaksi (10) kepada/dari*) (11) di (12);

b. dst.

3. Metode Penentuan Harga Transfer yang Disepakati

DIREKTUR JENDERAL PAJAK dan WAJIB PAJAK menyepakati bahwa harga atau laba yang diterima/diperoleh dari transaksi afiliasi yang dicakup dalam butir 2 harus sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pasal 9 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan negara (13).

Dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ( arm’s length principle), telah disepakati metode penentuan harga transfer sebagai berikut: untuk transaksi (14) metode

a. penentuan harga transfer adalah indikator tingkat laba (profit level indicator/PLI) (16) dan pihak yang diuji indikator party) (15), harga transfernya PAJAK/ (tested (17)*). WAJIB

Nilai indikator harga transfer yang harus dicapai dalam penerapan metode penentuan harga transfer tersebut adalah sebesar (18) untuk tahun (19); pajak

b. dst.

4. Prosedur Pelaksanaan APA

Dengan memperhatikan asumsi kritis yang disebutkan dalam butir 5/6*), WAJIB PAJAK akan melakukan koreksi fiskal berupa compensating adjustment pada akhir tahun pajak dalam hal diperlukan untuk menyesuaikan penghasilan kena pajak yang dilaporkan agar sesuai dengan hasil kesepakatan dalam APA dengan ketentuan sebagai berikut:

a. koreksi fiskal positif: dalam hal nilai indikator harga transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih kecil daripada nilai indikator harga transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan kesepakatan dalam APA, WAJIB PAJAK wajib melakukan koreksi fiskal positif untuk mencapai nilai indikator harga transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/ kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 APA.

b. koreksi fiskal negatif: dalam hal nilai indikator harga transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih besar daripada nilai indikator harga transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan kesepakatan dalam APA, WAJIB PAJAK berhak melakukan koreksi fiskal negatif untuk mencapai nilai indikator harga transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 APA.

c. koreksi fiskal yang dilakukan harus dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang dilaporkan selama Periode APA.

5. Prosedur Pelaksanaan Roll-back *)

WAJIB PAJAK akan melakukan koreksi fiskal berupa compensating adjustment pada tahun pajak yang dicakup dalam Roll-back dalam hal diperlukan untuk menyesuaikan penghasilan kena pajak yang telah dilaporkan agar sesuai dengan hasil kesepakatan dalam APA dengan ketentuan sebagai berikut:

a. koreksi fiskal positif: dalam hal nilai indikator harga transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih kecil daripada nilai indikator harga transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan kesepakatan dalam APA, WAJIB PAJAK wajib melakukan koreksi fiskal positif untuk mencapai nilai indikator harga transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 APA.

b. koreksi fiskal negatif: dalam hal nilai indikator harga transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih besar daripada nilai indikator harga transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan kesepakatan dalam APA, WAJIB PAJAK berhak melakukan koreksi fiskal negatif untuk mencapai nilai indikator harga transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 APA.

c. koreksi fiskal yang dilakukan harus dicantumkan dalam Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang dilaporkan untuk tahun pajak yang dicakup dalam Roll-back.

6. Asumsi Kritis

Asumsi kritis yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan APA ini adalah sebagai berikut: tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas ketentuan kontraktual terkait Transaksi Afiliasi selama Periode APA; tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas aktivitas bisnis dan fungsi yang dilakukan oleh WAJIB PAJAK dan/atau pihak afiliasi yang menjadi lawan transaksi, dengan memperhatikan aktiva yang digunakan dan risiko yang diasumsikan terjadi dan ditanggung oleh para pihak tersebut selama Periode APA; tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas karakteristik transaksi serta karakteristik dari WAJIB PAJAK dan/atau pihak afiliasi yang menjadi lawan transaksi selama Periode APA; tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas kondisi ekonomi atau peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi aktivitas usaha dan Penentuan Harga

a.

d. Transfer dari WAJIB PAJAK dan/atau pihak afiliasi yang menjadi lawan transaksi selama Periode APA; dst.

e.

7. Dokumen Penentuan Harga Transfer

a. WAJIB PAJAK wajib melaksanakan APA tersebut dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak.

b. WAJIB PAJAK wajib mendokumentasikan Pelaksanaan APA di dalam Dokumen Penentuan Harga Transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

8. Peninjauan Kembali/Pembatalan APA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK berwenang untuk meninjau kembali atau membatalkan APA sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).

9. Kerahasiaan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK dan WAJIB PAJAK memahami bahwa seluruh Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan yang disampaikan oleh WAJIB PAJAK terkait dengan pelaksanaan APA dilindungi kerahasiaannya berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP).

10. Kewajiban Penyimpanan Buku, Catatan Dan Dokumen

WAJIB PAJAK harus menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam pembentukan APA sesuai dengan ketentuan

UU KUP. Dalam hal diminta oleh DIREKTUR JENDERAL PAJAK dalam evaluasi APA, buku, catatan, dan dokumen tersebut harus diserahkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan.

APA ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemberlakuan APA.

Ditandatangani di Jakarta pada

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

(20)

WAJIB PAJAK,

(21) (22)

Keterangan: *) cantumkan hanya keterangan yang sesuai.

**) butir dan paragraf yang terkait dengan Roll-back hanya dicantumkan apabila dalam APA disepakati Roll-back.

PETUNJUK PENGISIAN NASKAH KESEPAKATAN HARGA TRANSFER DI MUKA (ADVANCE PRICING AGREEMENT / APA) UNILATERAL

Nomor (

1. Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam negeri yang mengajukan permohonan APA.

Diisi dengan nomor Kesepakatan Harga Transfer Di Muka (Advance Pricing Agreement / APA) Unilateral.

Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam negeri yang mengajukan permohonan APA.

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak dalam negeri yang mengajukan permohonan APA.

Diisi dengan alamat domisili Wajib Pajak dalam negeri yang mengajukan permohonan APA.

Diisi dengan tahun awal periode APA.

Diisi dengan tahun akhir periode APA.

Diisi dengan tahun - tahun pajak sebelum Periode APA dalam hal disepakati adanya Roll-back.

Diisi dengan uraian umum secara singkat, padat, dan jelas mengenai kegiatan usaha Wajib Pajak.

Diisi dengan jenis Transaksi Afiliasi.

Diisi dengan nama Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi.

Diisi dengan negara Mitra P3B tempat dimana Pihak Afiliasi berdomisili.

Diisi dengan negara Mitra P3B tempat dimana Pihak Afiliasi berdomisili.

Diisi dengan jenis Transaksi Afiliasi.

Diisi dengan Metode Penentuan Harga Transfer.

Diisi dengan indikator tingkat laba atau profit level indicator (PLI). Bagian ini dapat dikosongkan dalam hal metode yang diusulkan tidak memerlukan PLI.

Diisi dengan nama Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi.

Diisi dengan rentang kewajaran.

Diisi dengan Periode APA.

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya Kesepakatan Harga Transfer Di Muka (Advance Pricing Agreement / APA) Unilateral.

Nomor (

2. Nomor (

3. Nomor (

4. Nomor (

5. Nomor (

6. Nomor (

7. Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10):

Nomor (11):

Nomor (12):

Nomor (13):

Nomor (14):

Nomor (15):

Nomor (16):

Nomor (17)

Nomor (18)

Nomor (19)

Nomor (20)

Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.

Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/wamil dari Wajib Pajak.

Nomor (21):

Nomor (22):

(4)

(5) NPWP (6) Jabatan (7) Alamat

Bertindak selaku Pengurus dari Wajib Pajak

Nama NPWP Alamat (8) (9) (10)

dengan ini mengajukan pencabutan atas permohonan APA Unilateral/Bilateral*) (12) dengan alasan (11) tanggal nomor sebagai berikut:

(13) Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

(14) Keterangan: *) Coret yang tidak sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN APA

Nomor (1)

Diisi dengan nomor surat pencabutan permohonan APA sesuai dengan administrasi Wajib Pajak.

Diisi dengan nama kota dan tanggal surat pencabutan permohonan APA dibuat.

Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat pencabutan permohonan APA.

Diisi dengan nama Pengurus dari Wajib Pajak menandatangani surat pencabutan permohonan APA.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pengurus yang menandatangani surat pencabutan permohonan APA.

Diisi dengan jabatan pengurus yang menandatangani surat pencabutan permohonan APA.

Diisi dengan alamat pengurus yang menandatangi surat pencabutan permohonan APA.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan permohonan APA.

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan permohonan APA.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan permohonan APA.

Diisi dengan nomor pada Bukti Penerimaan Surat dari permohonan APA yang akan dicabut oleh Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal pada Bukti Penerimaan Surat dari permohonan APA yang akan dicabut oleh Wajib Pajak.

Diisi dengan alasan pencabutan permohonan APA.

Diisi dengan tanda tangan dan nama Pengurus dari Wajib Pajak sebagaimana tercantum pada Nomor (4) disertai stempel/cap Wajib Pajak.

Nomor 2.

Nomor 3.

Nomor 4.

yang

Nomor 5.

Nomor 6.

Nomor 7.

Nomor 8.

Nomor 9.

Nomor 10.:

Nomor 11.:

Nomor 12.:

Nomor 13.:

Nomor 14.:

(2) (3) NPWP:

Alamat Wajib Pajak:

(4) B. INFORMASI APA

(5) Nomor SK APA berlaku: Unilateral Jenis APA:

(6) Bilateral, dengan negara sampai dengan Periode APA:

(8) Ada, tahun pajak Roll-back:

(9) Tidak Ada (10)

C. ASUMSI KRITIS (CRITICAL ASSUMPTION)

1. Perubahan model bisnis Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan Tahun Pajak sebelumnya: (11)

2. Perubahan model bisnis Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan Tahun Pajak sebelum Periode APA: (

3. Perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan Tahun Pajak sebelumnya: (

4. Perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan Tahun Pajak sebelum Periode APA: (

5. Perubahan struktur organisasi dari grup usaha Wajib Pajak (misalnya karena merger, akuisisi, demerger, penjualan lini bisnis, atau karena cara-cara lain) serta efeknya terhadap asumsi kritis yang telah disepakati dalam APA: (

(16)

7. Perubahan atas asumsi-asumsi kritis tersebut dan efeknya dalam Penentuan Harga Transfer Wajib Pajak:

(17)

D. PENINJAUAN KEMBALI APA

Tahun Pajak yang diajukan peninjauan kembali APA:

Alasan pengajuan peninjauan kembali APA:

s.d.

(18) (19)

E. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG YANG DILAMPIRKAN

a) Laporan keuangan yang telah diaudit

b) Informasi dan perhitungan terkait dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha

Tidak (20) Ya Tidak (21) Ya

c) Perhitungan compensating adjustment yang dilakukan

Tidak (22) Ya Tidak (23) Ya d) Lainnya (sebutkan):

1. 2. dst.

(26)

Nama Lengkap:

(27) (28) NPWP:

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR USULAN PENINJAUAN KEMBALI APA

Nomor 1.

Nomor 2.:

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali APA.

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak permohonan peninjauan kembali APA.

Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali APA.

Diisi dengan nomor SK APA Wajib Pajak yang masih berlaku pada saat pengajuan peninjauan kembali APA.

Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal APA yang telah disepakati adalah APA Unilateral.

Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal APA yang telah disepakati adalah APA Bilateral dan cantumkan negara Mitra P3B yang dicakup dalam permohonan APA.

Diisi dengan tahun pajak yang dicakup dalam Periode APA.

Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal terdapat Roll-back pada APA yang telah disepakati dan cantumkan tahun pajak yang dicakup dalam Roll-back.

Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal tidak terdapat Roll-back.

Diisi dengan uraian perubahan model bisnis Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelumnya.

Diisi dengan uraian perubahan model bisnis Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelum Periode APA.

Diisi dengan uraian perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelumnya.

Diisi dengan uraian perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun

Nomor 3.

yang mengajukan

Nomor 4.

Nomor 5.

Nomor 6.

Nomor 7.

Nomor 8.

Nomor 9.

Nomor 10.

Nomor 11.

Nomor 12.

Nomor 13.

Nomor 14.

pajak sebelum Periode APA.

Diisi dengan uraian perubahan struktur organisasi dari grup usaha Wajib Pajak (misalnya karena merger, akuisisi, demerger, penjualan lini bisnis, atau karena cara-cara lain) serta efeknya terhadap asumsi kritis yang telah disepakati dalam APA.

Diisi dengan asumsi-asumsi kritis yang dicakup dalam APA.

Diisi dengan uraian perubahan atas asumsi-asumsi kritis tersebut dan efeknya dalam Penentuan Harga Transfer Wajib Pajak.

Diisi dengan tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali APA.

Diisi dengan uraian alasan pengajuan peninjauan kembali APA.

Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak “Ya”/”Tidak” atas laporan keuangan yang telah diaudit yang dilampirkan.

Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak “Ya’7”Tidak” atas informasi dan perhitungan terkait dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang dilampirkan.

Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak “Ya”/”Tidak” atas perhitungan compensating adjustment yang dilampirkan.

Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak “Ya” /”Tidak” atas dokumen pendukung yang dilampirkan.

Diisi dengan uraian dokumen pendukung yang dilampirkan.

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun permohonan peninjauan kembali APA disampaikan.

Diisi dengan tanda tangan Pengurus dan cap Wajib Pajak.

Diisi dengan nama lengkap Pengurus Wajib Pajak penandatangan permohonan peninjauan kembali APA.

Diisi dengan NPWP Pengurus Wajib Pajak penandatangan permohonan peninjauan kembali APA.

Nomor 15.

Nomor 16.

Nomor 17.

Nomor 18.

Nomor 19.

Nomor 20.

Nomor 21.

Nomor 22.

Nomor 23.

Nomor 24.

Nomor 25.

Nomor 26.

Nomor 27.

Nomor 28.

(3) NPWP:

(4) Alamat Wajib Pajak:

(5) B. INFORMASI APA YANG AKAN DIPERBARUI

Nomor SK Pemberlakuan APA:

(6) Unilateral Jenis APA:

(7) Bilateral, dengan negara (8) sampai dengan Periode APA:

(9) Ada, tahun pajak Roll-back:

(10) Tidak Ada (11)

lwww.jdih.kemenkeu.go.id

C. PENERAPAN APA DAN ROLL-BACK

(12)

Nilai Indikator Harga Transfer Pihak yang Diuji (Tested Party)

Karakter Usaha Wajib Pajak Karakter Usaha Tested Nilai Indikator Nilai Indikator Harga Transfer yang Diajukan Pembaruan. Harga/Laba Setelah Akun Pencatatan Compensating Adjustment Profit Level Indicator

Nilai Metode Transfer Harga Pihak Afiliasi Compensating Adjustment Transaksi Negara yang Dicapai pada Tahun Berjalan Periode Compensating Adjustment Transfer yang Disepakati Pricing Party

12 9 15 1 6 7 8 10 11 14 2 3 4 5 13

Periode Roll-back X-5 Periode Roll-back X-4 Periode Roll-back X-3 Periode Roll- Transaksi 1 back X-2 Periode Roll-back X-1 Periode APA 1 Periode APA 2 Periode APA 3 Periode APA 4 Periode Roll-back X-5 Periode Roll-back X-4 Transaksi 2 Periode Roll-back X-3

Pihak Nilai Indikator Harga Transfer yang Dicapai pada Tahun Berjalan Karakter Usaha Tested Party Karakter Usaha Wajib Pajak Nilai Indikator Nilai Indikator Harga/Laba Setelah Compensating Adjustment Profit Level Metode Transfer Pricing Nilai Compensating Adjustment Akun Pencatatan Compensating Adjustment yang Harga Transfer Pihak Harga Transfer yang Periode Transaksi diuji (Tested Party) Negara yang Diajukan Afiliasi Indicator Pembaruan. Disepakati

11 3 1 2 3 4 5 6. 7 8 9 10 12 14 15

Periode Roll-back X-2 Periode Roll-back X-1 Periode APA 1 Periode APA 2 Periode APA 3 Periode APA 4 Periode Roll-back X-5 Periode Roll-back X-4 Periode Roll-back X-3 Periode Roll-back X-2 Transaksi 3 dst Periode Roll-back X-1 Periode APA 1 Periode APA 2 Periode APA 3 Periode APA 4

twww.jdih.kemenkeu.go.id

(14)

3. Perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang diajukan pembaruan APA dibandingkan dengan Tahun Pajak sebelum Periode APA:

(15)

4. Perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang diajukan pembaruan APA dibandingkan dengan Tahun Pajak dalam Periode APA:

(16)

5. Struktur organisasi dari grup usaha Wajib Pajak pada saat permohonan pembaruan APA diajukan, serta uraian apabila terdapat perbedaan dengan asumsi kritis yang telah disepakati pada APA (misalnya merger, akuisisi, demerger, penjualan lini bisnis, atau lewat cara-cara lain):

(17)

/www.jdih.kemenkeu.go.id

(18)

7. Uraian penjelasan apabila menurut Wajib Pajak terdapat perubahan atas asumsi-asumsi kritis tersebut dan efeknya dalam penentuan harga transfer Wajib Pajak pada Tahun Pajak yang diajukan pembaruan APA:

(19)

E. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG YANG DILAMPIRKAN

1. dst.(20) 2.

F. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

(21) Tanda Tangan dan Cap Perusahaan:

(22) (23) Nama Lengkap:

(24) NPWP:

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

lwww.jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN PEMBARUAN APA

Nomor (1)

Nomor (2):

Diisi dengan kepala surat.:

Diisi dengan tahun pajak yang diajukan untuk dicakup dalam pembaruan APA.:

Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembaruan APA.:

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak permohonan pembaruan APA.:

Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembaruan APA.:

Diisi dengan nomor SK APA Wajib Pajak yang masih berlaku pada saat pengajuan pembaruan APA.:

Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal APA yang akan diperbarui adalah APA Unilateral.:

Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal APA yang akan diperbarui adalah APA Bilateral dan cantumkan negara Mitra P3B yang dicakup dalam permohonan pembaruan APA.:

Diisi dengan tahun pajak yang dicakup dalam Periode APA pada permohonan pembaruan APA.:

Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal terdapat Roll-back pada APA yang telah disepakati dan cantumkan tahun pajak yang dicakup dalam Roll-back untuk diperbarui pada permohonan pembaruan APA.:

Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal tidak terdapat Roll-back.:

Diisi dengan panduan sebagai berikut:

1. Tabel PENERAPAN APA DAN ROLL-BACK dibuat dalam bentuk tabel dengan satu baris untuk tiap transaksi afiliasi yang dicakup dalam APA dalam setiap Periode APA dan roll-back yang sebelumnya telah disepakati oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diajukan untuk diperbarui.

2. Jumlah baris dapat diperbanyak sesuai dengan jumlah transaksi afiliasi yang diusulkan untuk dicakup.

Nomor

Nomor

yang mengajukan

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

/www.jdih.kemenkeu.go.id

3. Tabel dapat dibuat pada lembar terpisah dalam hal diperlukan.

4. Petunjuk pengisian untuk tiap kolom:

Kolom 1: Diisi dengan jenis transaksi afiliasi, contohnya pembelian, penjualan, pembayaran royalti, dsb;

Kolom 2: Diisi tahun-tahun pajak yang dicakup dalam Periode APA dan/atau Roll-back sebelumnya telah disepakati oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diajukan untuk diperbarui dengan pemberlakuan APA;

Kolom 3: Diisi dengan nama Pihak Afiliasi lawan transaksi;

Kolom 4: Diisi dengan negara Mitra P3B tempat dimana Pihak Afiliasi berdomisili;

Kolom 5: Diisi dengan metode Penentuan Harga Transfer yang disepakati terkait dengan transaksi yang dicakup dalam APA;

Kolom 6: Diisi dengan nama pihak dalam Transaksi Afiliasi yang ditetapkan sebagai pihak yang diuji indikator harga transfernya (tested party)

Kolom 7: Diisi dengan karakterisasi usaha Wajib Pajak;

Kolom 8: Diisi dengan karakterisasi usaha pihak dalam Transaksi Afiliasi yang ditetapkan sebagai pihak yang diuji (tested party);

Kolom 9: Diisi dengan indikator tingkat laba atau profit level indicator (PLI). Kolom ini dapat dikosongkan dalam hal metode yang diusulkan tidak memerlukan PLI;

Kolom 10: Diisi dengan nilai indikator harga transfer berupa titik kewajaran atau titik dalam rentang kewajaran yang disepakati dalam APA;

Kolom 11: Diisi dengan nilai indikator harga transfer berupa titik kewajaran atau titik dalam rentang kewajaran yang diajukan Wajib Pajak dalam pembaruan APA; yang kesepakatan dalam sesuai

twww.jdih.kemenkeu.go.id

Kolom 12: Diisi dengan nilai indikator harga transfer berupa titik kewajaran atau titik dalam rentang kewajaran yang dicapai Wajib Pajak pada tahun pajak tersebut;

Kolom 13: Diisi dengan nilai compensating adjustment yang dilakukan dalam hal titik harga, titik laba, rentang harga atau rentang laba yang dicapai oleh Wajib Pajak pada tahun pajak yang dilaporkan tidak sama dengan yang disepakati dalam APA;

Kolom 14: Diisi dengan titik harga, titik laba, rentang harga atau rentang laba yang dicapai oleh Wajib Pajak setelah melakukan compensating adjustment; dan

Kolom 15: Diisi dengan nama akun di pembukuan Wajib Pajak dimana nilai compensating adjustment dibukukan/dicatat.

5. Penjelasan tambahan dapat diisi dalam hal terdapat penjelasan lain yang perlu untuk diuraikan terkait dengan penentuan metode untuk Transaksi Afiliasi yang dicakup.:

Diisi dengan uraian penjelasan model bisnis Wajib Pajak pada tahun pajak sebelum Periode APA dan dalam Periode APA yang telah disepakati.:

Diisi dengan uraian penjelasan model bisnis Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang diajukan untuk dicakup dalam pembaruan APA.:

Diisi dengan uraian penjelasan perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang diajukan pembaruan APA dibandingkan dengan Tahun Pajak sebelum Periode APA.:

Diisi dengan uraian penjelasan perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan pembaruan APA dibandingkan dengan tahun pajak pada Periode APA.:

Diisi dengan struktur organisasi dari grup usaha Wajib Pajak pada saat permohonan pembaruan APA diajukan, serta uraian apabila terdapat perbedaan dengan asumsi kritis yang telah disepakati pada APA (misalnya merger, akuisisi, demerger, Nomor.:

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

penjualan lini bisnis, atau lewat cara-cara lain).:

Diisi dengan uraian penjelasan asumsi-asumsi kritis dalam APA yang telah disepakati.:

Diisi dengan uraian penjelasan apabila menurut Wajib Pajak terdapat perubahan atas asumsi-asumsi kritis tersebut dan efeknya dalam penentuan harga transfer Wajib Pajak pada Tahun Pajak yang diajukan pembaruan APA.:

Diisi dengan menyebutkan dokumen pendukung yang dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan pembaruan APA.:

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun permohonan pembaruan APA disampaikan.:

Diisi dengan tanda tangan Pengurus dan cap Wajib Pajak.:

Diisi dengan nama lengkap Pengurus Wajib Pajak penandatangan permohonan pembaruan APA.:

Diisi dengan NPWP Pengurus Wajib Pajak penandatangan permohonan pembaruan APA. Nomor.:

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

/www.jdih.kemenkeu.go.id

G. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI DAPAT ATAU TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI PERMOHONAN APA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nomor

4. Sifat Lampiran Hal

5. Pemberitahuan Dapat atau Tidak Dapat Ditindaklanjutinya Permohonan APA Yth.

6. Sehubungan dengan permohonan APA yang Saudara sampaikan dan telah

7. dengan nomor kami terima pada tanggal (8), dengan ini disampaikan bahwa:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

1. Sesuai dengan Pasal /PMK.03/2020, Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan APA untuk memutuskan dapat atau tidak dapat ditindaklanjutinya permohonan APA.

2. Berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan APA Saudara, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa permohonan APA Saudara dapat/tidak dapat*) ditindaklanjuti.

3. Dalam hal permohonan APA Saudara dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, Saudara harus menyampaikan kelengkapan permohonan APA secara langsung kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktorat Perpajakan Internasional dalam bentuk kertas dan elektronik (softcopy) berapa:

a. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk 3 (tiga) tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak diajukannya permohonan APA;

b. Dokumen Penentuan Harga Transfer untuk 3 (tiga) tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak diajukannya permohonan APA;

twww.jdih.kemenkeu.go.id

c. Dokumen yang berisi penjelasan rinci atas penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha untuk setiap Transaksi Afiliasi yang diusulkan untuk dicakup dalam APA; dan

d. (9) paling lama 2 (dua) bulan setelah tanggal surat pemberitahuan ini.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terimakasih.

Direktur,

(10)

Tembusan:

(11)

Kepala

lwww.jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI DAPAT ATAU TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI PERMOHONAN APA

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor surat.

Diisi dengan tanggal surat.

Diisi dengan sifat surat.

Diisi sesuai dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan APA.

Diisi dengan tanggal diterimanya permohonan APA oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana tercantum dalam Lembar Pengawasan Arus Dokumen.

Diisi dengan nomor sebagaimana tercantum dalam Lembar Pengawasan Arus Dokumen dari permohonan APA Wajib Pajak.

Diisi dengan menyebutkan kelengkapan permohonan APA.

Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.

Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Nomor (

Nomor (

Nomor (

Nomor (

Nomor (

Nomor (

Nomor (

Nomor (

Nomor (

9.:

Nomor (

10.:

Nomor (

11.:

/www.jdih.kemenkeu.go.id

H. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PROSES APA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(1) Nomor (2)

3. Sifat

4. Hal Surat Pemberitahuan Penghentian Proses APA Yth.

5. Sehubungan dengan permohonan APA yang Saudara ajukan sesuai

6. yang kami terima pada tanggal (7), dengan ini disampaikan bahwa proses APA Saudara dengan nomor dihentikan karena*): kelengkapan permohonan APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- Saudara sampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- /PMK.03/2020; Saudara mengajukan pencabutan permohonan APA sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan (1) /PMK.03/2020 tidak (2) /PMK.03/2020 PMK-

7. tanggal berdasarkan temuan kami, Saudara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- / PMK.03/2020. dengan Nomor nomor

9.;

(3) Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terimakasih.

Direktur,

10. Tembusan: Kepala *) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PROSES APA

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor surat.

Diisi dengan tanggal surat.

Diisi dengan sifat surat.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan APA.

Nomor

6.:

Diisi dengan nomor sebagaimana tercantum dalam Lembar Pengawasan Arus Dokumen dari permohonan APA Wajib Pajak. Nomor

7.:

Diisi dengan tanggal diterimanya permohonan APA oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana tercantum dalam Lembar Pengawasan Arus Dokumen. Nomor

8.:

Diisi dengan nomor surat pencabutan permohonan APA, dalam hal proses APA dihentikan karena permohonan pencabutan APA dari Wajib Pajak. Nomor

9.:

Diisi dengan tanggal surat pencabutan permohonan APA, dalam hal proses APA dihentikan karena permohonan pencabutan APA dari Wajib Pajak. Nomor

10.:

Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat. Nomor

11.:

Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

/www.jdih.kemenkeu.go.id

I. CONTOH FORMAT SURAT UNDANGAN PERUNDINGAN APA UNILATERAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

1. Und - Nomor

2. Sifat

3. Undangan Perundingan APA Unilateral Hal Yth.

4. Sehubungan dengan tindak lanjut permohonan APA: Nomor (

5. Tanggal Nama Wajib Pajak NPWP Periode APA

6. (9) (10)

kami memohon kesediaan Saudara untuk menghadiri pertemuan dalam perundingan APA Unilateral yang akan diselenggarakan pada: hari/tanggal pukul tempat (11) (12) (13)

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur,

(14)

lwww.jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT UNDANGAN PERUNDINGAN APA UNILATERAL

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor surat.

Diisi dengan tanggal surat.

Diisi dengan sifat surat.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan APA.

Diisi dengan nomor sebagaimana tercantum dalam Lembar Pengawasan Arus Dokumen permohonan APA Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal diterimanya permohonan APA oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana tercantum dalam Lembar Pengawasan Arus Dokumen.

Diisi nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan APA.

Diisi NPWP dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan APA.

Diisi dengan Tahun Pajak yang diajukan permohonan APA.

Diisi dengan hari/tanggal diadakannya pertemuan perundingan APA Unilateral.

Diisi dengan jam diadakannya pertemuan perundingan APA Unilateral.

Diisi dengan tempat diadakannya pertemuan perundingan APA Unilateral.

Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat. Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

6.:

Nomor

7.:

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

12.:

Nomor

13.:

1. Atas permohonan APA Saudara telah dilakukan perundingan APA Unilateral/Bilateral*) dengan Otoritas Pajak Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra (8), terakhir pada tanggal

2. Bahwa perundingan APA Unilateral/Bilateral*) sebagaimana dimaksud pada Angka 1 menghasilkan ketidaksepakatan.

3. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- /PMK.03/2020, dalam hal hasil perundingan APA menghasilkan ketidaksepakatan Direktur Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa permohonan APA Wajib Pajak ditolak.

4. Dalam hal perundingan yang menghasilkan ketidaksepakatan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dan 2 merupakan perundingan APA Bilateral, maka sesuai dengan Pasal 15 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- /PMK.03/2020, Saudara dapat mengajukan permohonan untuk melakukan perundingan APA Unilateral dengan Direktur Jenderal Pajak.

5. Saudara dapat mengajukan permohonan perundingan sebagaimana dimaksud pada Angka 4 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri /PMK.03/2020. Dalam hal Saudara tidak mengajukan permohonan perundingan APA Unilateral, atau mengajukan melewati jangka waktu, maka proses APA Saudara akan dihentikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terimakasih.

(7), (9)

Keuangan Nomor PMK-

Direktur,

(10)

Tembusan: Kepala *) coret salah satu (11)

twww.jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN APA YANG DITOLAK

Nomor

1.:

Diisi dengan kepala surat. Nomor

2.:

Diisi dengan nomor surat. Nomor

3.:

Diisi dengan tanggal surat. Nomor

4.:

Diisi dengan sifat surat. Nomor

5.:

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan APA. Nomor (6):

Diisi dengan tanggal diterimanya permohonan APA oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana tercantum dalam Lembar Pengawasan Arus Dokumen. Nomor

7.:

Diisi dengan nomor sebagaimana tercantum dalam Lembar Pengawasan Arus Dokumen dari permohonan APA Wajib Pajak. Nomor

8.:

Diisi dengan Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra dalam hal perundingan APA Bilateral Nomor

9.:

Diisi dengan tanggal perundingan APA terakhir terkait permohonan Wajib Pajak yang menghasilkan ketidaksepakatan. Nomor

10.:

Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat. Nomor

11.:

Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Iwww.jdih.kemenkeu.go.id

(5)

Sehubungan dengan surat pencabutan permohonan APA yang Saudara ajukan (7), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan /PMK.03/2020 pencabutan permohonan APA harus memenuhi (6) tanggal nomor Nomor PMK- persyaratan sebagai berikut:

a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan pencabutan;

b. diajukan sebelum diperoleh kesepakatan;

c. ditandatangani oleh pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahan, dalam hal terjadi perubahan pengurus; dan

d. pencabutan permohonan APA sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1. dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Surat pencabutan permohonan APA yang Saudara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, yaitu

3. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan /PMK.03/2020, maka pencabutan permohonan APA Saudara ditolak dan proses APA tetap dilanjutkan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terimakasih.

(8) Nomor PMK-

Direktur,

(9)

Tembusan:

(10)

Kepala

lwww.jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PROSES APA

Diisi dengan kepala surat.:

Diisi dengan nomor surat.:

Diisi dengan tanggal surat.:

Diisi dengan sifat surat.:

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan APA.:

Diisi dengan nomor surat pencabutan permohonan APA.:

Diisi dengan tanggal surat pencabutan permohonan APA.:

Diisi dengan persyaratan pencabutan permohonan APA yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak. Nomor (9):

Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat. Nomor (10):

Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Nomor (

1. Nomor (

2. Nomor (

3. Nomor (

4. Nomor (

5. Nomor (

6. Nomor (

7. Nomor (

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b. Pit. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

NIP 730213 199703 1 001