PajegiPeraturan Pajak Terbaru
Cari nomor atau judul…

Topik

Konsep Dasar

Asas, subjek & objek pajak, istilah inti, dan peta sistem perpajakan Indonesia.

15 peraturan dalam topik5 materi belajarCari dalam seluruh naskah →

Peraturan dalam topik

Seluruh arsip →

Diurutkan menurut tanggal hukum yang tercatat. Daftar memakai kategori editorial, bukan penetapan hubungan hukum atau daftar yang dijamin lengkap — periksa status dan riwayat pada halaman tiap peraturan.

  1. UU 6/2023Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  2. PP 50/2022Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  3. UU 11/2020 Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
    Status sumber: Tidak Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  4. UU 28/2007Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  5. UU 17/2006Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  6. KMK 640/1994Keputusan Menteri Keuangan Nomor 640/KMK.04/1994 tentang Penentuan Subjek Pajak dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri
    Status sumber: Tidak Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  7. UU 6/1983Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  8. PMK 112/2022Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  9. PMK 147/2017Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
    Status sumber: Tidak Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  10. PER-4/PJ/2014Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman dan Pengawasan Pembukuan dan Pencatatan bagi Wajib Pajak
    Diubah sebagian Metadata saja
    Tahun
  11. UU 25/2007Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  12. UU 18/2000Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  13. UU 16/2000Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  14. UU 11/1994Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  15. UU 9/1994Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun

Pelajari konsep dan praktik

Semua materi →

Materi edukasi adalah penjelasan editorial, terpisah dari bunyi peraturan.

Pengantar Sistem Perpajakan Indonesia

Peta sistem perpajakan Indonesia: pajak pusat dan daerah, prinsip self-assessment, peran DJP dan Coretax, serta tahun dan masa pajak.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →Subjek dan Objek Pajak

Siapa yang dianggap subjek pajak PPh — orang pribadi, warisan belum terbagi, badan, bentuk usaha tetap — dan penghasilan apa yang menjadi objek.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →Prinsip Self-Assessment

Sistem penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh wajib pajak sendiri: hak, kewajiban, dokumen yang dijaga, dan risiko kalau tidak patuh.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →NPWP, NIK, dan Coretax

Memahami NPWP 16 digit, integrasi NIK sebagai NPWP sejak UU HPP, dan peran Coretax sebagai satu pintu administrasi perpajakan DJP.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →Tahun Pajak dan Masa Pajak

Perbedaan tahun pajak, tahun pajak terpendek, dan masa pajak — serta dampaknya pada jadwal membayar dan melapor pajak.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →

Topik lain

Pencarian cepat peraturan

↑↓ pilih Enter buka Esc tutup Tambahkan “pasal 14” untuk melompat ke pasal