PajegiPeraturan Pajak Terbaru
Cari nomor atau judul…

Topik

Administrasi & SPT

NPWP/NIK, Coretax, SPT masa & tahunan, bukti potong, dan kewajiban formal.

26 peraturan dalam topik5 materi belajarCari dalam seluruh naskah →

Peraturan dalam topik

Seluruh arsip →

Diurutkan menurut tanggal hukum yang tercatat. Daftar memakai kategori editorial, bukan penetapan hubungan hukum atau daftar yang dijamin lengkap — periksa status dan riwayat pada halaman tiap peraturan.

  1. PER-8/PJ/2026Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
    Status sumber: Aktif Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  2. PMK 37/2025Penunjukan Pihak lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan melalui Sistem Elektronik
    Status sumber: Berlaku Metadata saja
    Diundangkan
  3. PMK 15/2025Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  4. KMK 456/2024Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan
    Status sumber: Aktif Metadata saja
    Ditetapkan
  5. PMK 81/2024Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Diundangkan
  6. PER-4/PJ/2024Pelaksanaan Administrasi Pemungutan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau
    Status sumber: Aktif Badan peraturan
    Ditetapkan
  7. PER-2/PJ/2024Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Tata Cara Penyusunan, Penandatanganan, Penyampaian, dan Pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta SPT Masa PPh Unifikasi
    Status sumber: Berlaku Metadata saja
    Tanggal tercatat
  8. PP 50/2022Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  9. PP 74/2011Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  10. PER-11/PJ/2025Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  11. PMK 112/2022Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  12. PER-27/PJ/2021Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak secara Elektronik
    Berlaku Metadata saja
    Tahun
  13. PER-24/PJ/2021Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi
    Diubah sebagian Salinan tersedia
    Tahun
  14. PER-22/PJ/2021Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2021 tentang Tata Cara Pembayaran atau Penyetoran Pajak serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Tata Cara Penyampaian Surat Setoran Pajak
    Diubah sebagian Metadata saja
    Tahun
  15. PER-9/PJ/2021Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2021 tentang Perubahan atas PER-6/PJ/2021 (Pemindahan Tempat Kedudukan Wajib Pajak)
    Status sumber: Berlaku Metadata saja
    Tahun
  16. PER-6/PJ/2021Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2021 tentang Tata Cara Penatausahaan Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak dalam Rangka Reorganisasi Instansi Vertikal Kementerian Keuangan
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Tahun
  17. PMK 63/2021Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak secara Elektronik
    Status sumber: Tidak Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  18. PMK 231/2019Perlakuan Perpajakan atas Penyaluran Dana oleh Kementerian/Lembaga dan Instansi Pemerintah
    Dicabut Salinan tersedia
    Tahun
  19. PMK 39/2018Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
    Status sumber: Tidak Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  20. PMK 147/2017Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
    Status sumber: Tidak Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  21. PMK 261/2016Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
    Status sumber: Tidak Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  22. PER-4/PJ/2014Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman dan Pengawasan Pembukuan dan Pencatatan bagi Wajib Pajak
    Diubah sebagian Metadata saja
    Tahun
  23. PMK 243/2014Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan
    Dicabut Salinan tersedia
    Tahun
  24. PMK 229/2014Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa
    Status sumber: Tidak Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  25. PMK 29/2014Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dalam Rupiah atau dengan Menggunakan Satuan Mata Uang selain Rupiah
    Berlaku Metadata saja
    Tahun
  26. PMK 198/2013Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013 tentang Pelaksanaan Penetapan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Besar (Pasal 17D UU PPh)
    Status sumber: Tidak Berlaku Salinan tersedia
    Tahun

Pelajari konsep dan praktik

Semua materi →

Materi edukasi adalah penjelasan editorial, terpisah dari bunyi peraturan.

NPWP 16 Digit dan NIK sebagai NPWP

Perubahan NPWP dari 15 menjadi 16 digit, NIK yang berlaku sebagai NPWP orang pribadi, cara konversi, dan dampaknya ke pembayaran serta pelaporan pajak.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →Coretax: Administrasi Pajak Satu Pintu

Mengenal Coretax DJP sebagai sistem satu pintu untuk pendaftaran, faktur pajak, bukti potong, pelaporan SPT, dan pembayaran, serta cara beradaptasi dari sistem lama.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →Jenis-Jenis SPT dan Jadwal Pelaporannya

Daftar lengkap SPT Tahunan dan SPT Masa, siapa yang wajib lapor, tabel batas waktu, perubahan UU HPP, serta sanksi bila telat melapor.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →Bukti Potong dan e-Bupot

Memahami bukti pemotongan pajak: jenis bupot 21/26 dan unifikasi, kewajiban pembuat, batas penyampaian, serta manfaatnya sebagai kredit pajak bagi penerima penghasilan.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →Pembayaran Pajak dengan Kode Billing

Cara menyetor pajak era Coretax: membuat kode billing, kanal pembayaran di bank dan kantor pos, membaca bukti setor, serta kesalahan pembayaran yang paling sering terjadi.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →

Topik lain

Pencarian cepat peraturan

↑↓ pilih Enter buka Esc tutup Tambahkan “pasal 14” untuk melompat ke pasal