Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak secara Elektronik

Konteks & Latar

PMK 63/PMK.03/2021 membuka pintu hukum bagi tanda tangan elektronik (TTE) dalam perpajakan, tetapi pintu itu butuh pegangan operasional: dokumen apa saja yang boleh elektronik, sertifikatnya diurus ke mana, dan bagaimana ketetapan pajak dianggap sampai ke wajib pajak tanpa kertas. Jawabannya diturunkan dalam PER-27/PJ/2021, peraturan Direktur Jenderal Pajak dengan nama panjang yang sama persis dengan induknya: tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik.

Aturan ini menjadi pegangan operasional TTE sepanjang era akhir layanan konvensional DJP dan landasan teknis ketika sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) beroperasi awal 2025. Payung PMK-nya memang sudah dicabut dan diserap PMK 81/2024, tetapi logika mekanismenya — sertifikat, akun, bukti pengiriman — tetap jalan di sistem baru.

Siapa yang Terdampak

• Wajib pajak dan penandatangan dokumen — direktur, kuasa, atau pemotong pajak — yang memakai sertifikat elektronik untuk dokumen pajak.
• Wajib pajak penerima keputusan pajak elektronik, karena batas waktu banding dan keberatan berjalan dari saat ketetapan dianggap diterima.
• Penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) terdaftar yang sertifikatnya diakui untuk dokumen pajak.
• Petugas DJP yang menerbitkan dan mengirim keputusan serta ketetapan secara elektronik.

Isi Pokok

Dokumen Pajak yang Boleh Elektronik

Aturan ini menyebut keluarga dokumen pajak yang dapat dibuat, ditandatangani, dan disampaikan dalam bentuk elektronik: SPT Tahunan dan SPT Masa, bukti pemotongan dan pemungutan, faktur pajak, surat setoran, keputusan dan ketetapan pajak beserta turunannya, sampai surat-surat prosedural seperti pemberitahuan pemeriksaan dan putusan keberatan. Dokumen elektronik yang dibuat sesuai aturan memiliki kekuatan hukum dan keabsahan sama dengan bentuk fisik — jadi surat pemeriksaan yang muncul di akun elektronik bukan “draft”, melainkan surat resmi yang menggerakkan tenggat hukum.

Mekanisme TTE Tersertifikasi

Jalur utamanya adalah TTE tersertifikasi: penandatangan memakai sertifikat elektronik yang diterbitkan PSrE. DJP menyelenggarakan sendiri layanan penerbitan sertifikat elektronik untuk layanan perpajakan, sehingga wajib pajak mengaktifkannya lewat identitas wajib pajak tanpa urusan dengan pihak ketiga — meski sertifikat dari PSrE terdaftar lain tetap diakui. Setiap sertifikat terikat pada satu penandatangan; korporasi harus memetakan siapa berhak menandatangani dokumen apa, dan kewenangan itu harus konsisten dengan anggaran dasar atau surat kuasa.

Pengiriman Keputusan dan Ketetapan Elektronik

Bagian paling berimplikasi prosedural: DJP menerbitkan dan mengirim keputusan serta ketetapan pajak secara elektronik ke akun resmi atau alamat elektronik wajib pajak. Dokumen yang tersedia di akun dianggap telah disampaikan, dan di sanalah jam berjalan untuk langkah hukum — keberatan, banding, penundaan penagihan. Karena itu kewajiban memutakhirkan alamat email dan menjaga akses akun bukan formalitas: akun yang hilang aksesnya bukan alasan mengabaikan ketetapan yang sudah terkirim.

TTE Tersertifikasi Sendiri

Untuk wajib pajak berskala besar yang sistemnya menandatangani dokumen dalam volume masif, aturan ini menjabarkan mekanisme sertifikasi sendiri: kelayakan infrastruktur, keamanan, dan jejak audit diuji DJP, lalu disahkan. Setelah sah, tandatangan internal korporasi tersebut diperlakukan setara sertifikat pihak ketiga untuk dokumen pajaknya.

Angka & Tarif Penting

Titik Kepatuhan

Tiga kebiasaan yang menyelamatkan wajib pajak di rezim ini: aktifkan sertifikat elektronik jauh sebelum tenggat pelaporan — antrean aktivasi di akhir masa SPT adalah penyebab klasik SPT telat; pantau akun dan email terdaftar setiap hari kerja, terutama saat ada sengketa, karena ketetapan elektronik tidak mengetuk pintu; dan arsipkan bukti pengiriman serta penerimaan dua arah, karena sengketa “sudah kirim–belum terima” hanya bisa dibuktikan lewat jejak sistem. Bagi penandatangan, jaga kerahasiaan media sertifikat seperti tanda tangan basah: penyalahgunaan oleh pihak lain tetap mengikat kecuali dilaporkan dan dicabut.

Hubungan dengan Peraturan Lain

Aturan ini adalah turunan teknis langsung PMK 63/PMK.03/2021 dan menggantikan rezim pelaksana elektronik sebelumnya di era UU Cipta Kerja. Sejak PMK 81/2024 mencabut payungnya, klasifikasi yang dipakai rezim baru adalah TTE tersertifikasi (sertifikat elektronik dari penyelenggara sertifikasi) dan TTE tidak tersertifikasi (kode otorisasi DJP) untuk kanal-layanan tertentu — sedangkan mekanisme pengiriman dokumen berpindah ke akun wajib pajak di Coretax. Kaitannya juga menjangkau layanan sertifikat elektronik lain, misalnya meterai elektronik pada dokumen non-pajak, yang tetap mengikuti aturannya sendiri.

Pertanyaan Umum

Surat pemeriksaan yang masuk lewat akun elektronik sah untuk memulai tenggat hukum?

Sah. Dokumen pajak elektronik yang dikirim sesuai mekanisme aturan ini berkekuatan hukum sama dengan fisik, dan tenggat tanggapan berjalan dari penyampaian elektronik tersebut.

Boleh memakai sertifikat elektronik dari PSrE swasta untuk dokumen pajak?

Bisa, sepanjang PSrE-nya terdaftar dan sertifikatnya memenuhi syarat TTE tersertifikasi. Praktisnya DJP menyediakan layanan sertifikat sendiri sehingga mayoritas wajib pajak cukup memakai jalur itu.

Apa yang terjadi kalau email terdaftar mati dan ketetapan terkirim saat itu?

Pengiriman ke alamat elektronik terdaftar tetap diperlakukan sebagai penyampaian. Kewajiban memutakhirkan data kontak ada di sisi wajib pajak, sehingga keterlambatan mengetahui ketetapan bukan dasar membatalkan tenggat keberatan atau banding.

Identitas Peraturan