PER-27/PJ/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak secara Elektronik

Disebut juga: PER 27/PJ/2021 · PER 27 Tahun 2021 · Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2021

Nomor registri PER 27/2021

Berlaku Tanggal penetapan belum terverifikasi

Catatan status

Status adalah catatan terkini database, bukan penetapan status pada tanggal historis. Cakupan perubahan belum diperiksa menyeluruh.

Cakupan naskah Metadata saja

Peta dan riwayat ↓ Laporkan koreksi

Naskah belum tersedia di Pajegi

Hingga 15 September 2026, naskah ini belum tersedia di repositori resmi yang diperiksa Pajegi (JDIH Kemenkeu, peraturan.go.id/BPK, pajak.go.id). Halaman akan terisi otomatis saat naskah dipublikasikan.

Kabari bila naskah sudah terbit

Bukti pengecekan: pajak.go.id — "Tata Cara Pelaksanaan" · pajak.go.id — "Cara Pelaksanaan Hak" · pajak.go.id · pajak.go.id · pajak.go.id · pajak.go.id

Konteks hukum

Peta dan riwayat peraturan

1 hubungan tercatat

Buka aturan yang terhubung untuk mengikuti perubahan. Garis putus-putus menunjukkan hubungan yang masih perlu dikonfirmasi. Peta ini mencakup hubungan langsung yang tercatat, bukan seluruh riwayat hukum.

Panah: aturan yang bertindak → aturan yang diubah/dicabut atau dasar pelaksanaan. Garis utuh: terkonfirmasi · putus-putus: perlu konfirmasi.

Geser peta ke samping untuk melihat semua simpul. Daftar lengkap dan bukti tersedia di bawahnya.

Hubungan dan bukti

PER-27/PJ/2021 pelaksana dari UU 28/2007
Hubungan perlu konfirmasi
Lihat cakupan dan sumber
Cakupan pasal belum dipetakan.
kurasi
Tautan bukti belum dilampirkan pada pencatatan hubungan ini.

Riwayat tanggal dan perubahan (1)

Tanggal efek belum tercatat
Terdeteksi: Peraturan pelaksana dari UU 28/2007Buka aturan →

Regulasi terkait

Semua peraturan →

PP 74/2011 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

PMK 81/2024 Diubah sebagian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

PER-2/PJ/2024 Berlaku

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Tata Cara Penyusunan, Penandatanganan, Penyampaian, dan Pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta SPT Masa PPh Unifikasi

PP 50/2022 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

PMK 15/2025 Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak

PER-24/PJ/2021 Diubah sebagian

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi