PajegiPeraturan Pajak Terbaru
Cari nomor atau judul…

Topik

PPh Badan

Tarif 22%, fasilitas penghasilan kecil, dividen, pembulatan, dan kewajiban.

22 peraturan dalam topik4 materi belajarCari dalam seluruh naskah →

Peraturan dalam topik

Seluruh arsip →

Diurutkan menurut tanggal hukum yang tercatat. Daftar memakai kategori editorial, bukan penetapan hubungan hukum atau daftar yang dijamin lengkap — periksa status dan riwayat pada halaman tiap peraturan.

  1. PMK 136/2024Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  2. PMK 74/2024Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
    Status sumber: Berlaku Metadata saja
    Diundangkan
  3. PMK 69/2024Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Tanggal tercatat
  4. Perppu 1/2024Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
    Berlaku Metadata saja
    Tanggal tercatat
  5. PP 12/2023Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  6. UU 4/2023 P2SKUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  7. UU 11/2020 Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
    Status sumber: Tidak Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  8. PMK 22/2020Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)
    Status sumber: Tidak Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  9. PMK 32/2017Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2017 tentang Penentuan Besaran Penghasilan Neto Dianggap dari Kegiatan Usaha di Bidang Energi dan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Dilakukan oleh Kontraktor
    Dicabut Metadata saja
    Tanggal tercatat
  10. KMK 640/1994Keputusan Menteri Keuangan Nomor 640/KMK.04/1994 tentang Penentuan Subjek Pajak dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri
    Status sumber: Tidak Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  11. PMK 172/2023Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  12. PMK 18/2021Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Penyelenggaraan, Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan PPh dalam hal Pembagian atau Penyebaran Dividen
    Berlaku Metadata saja
    Tahun
  13. PP 93/2021Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Participating Interest dalam Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi
    Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  14. PMK 172/2020Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Transfer Pricing dalam Rangka Prinsip Kewajaran serta Tata Cara Pemeriksaan dan Pengambilan Data dan Keterangan dalam Rangka Pemeriksaan atas Prinsip Kewajaran
    Dicabut Metadata saja
    Tahun
  15. PMK 153/2020Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia
    Status sumber: Tidak Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  16. PMK 130/2020Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  17. PP 12/2020Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus
    Identitas perlu koreksi Metadata saja
    Tahun
  18. PMK 128/2019Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  19. PP 45/2019Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  20. PMK 34/2017Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
    Status sumber: Tidak Berlaku Metadata saja
    Tahun
  21. UU 39/2009Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  22. PP 1/2007Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun

Pelajari konsep dan praktik

Semua materi →

Materi edukasi adalah penjelasan editorial, terpisah dari bunyi peraturan.

Tarif PPh Badan 22% dan Fasilitas Pasal 31E untuk Omzet hingga Rp 50 Miliar

Tarif PPh Badan berlaku 22% sejak UU HPP. Badan beromzet sampai Rp 50 miliar bisa menikmati diskon tarif melalui Pasal 31E. Lihat rumus dan contohnya.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →Dividen Badan Dalam Negeri dan Pembulatan Penghasilan Kena Pajak

Bedakan dividen domestik untuk badan dan orang pribadi, dividen luar negeri, serta pembulatan Penghasilan Kena Pajak.

Cakupan pemeriksaan tersedia →Angsuran PPh 25 Badan: Cara Hitung, RPB, Jadwal Setor, dan Sanksi

Pahami cara menghitung angsuran PPh 25 dari SPT Tahunan terakhir atau RPB, tenggat setor tanggal 15, kewajiban SPT masa, dan sanksi keterlambatannya.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →SPT Tahunan PPh Badan (1771): Lampiran, Batas 30 April, dan Rekonsiliasi Fiskal

Panduan SPT Tahunan Badan: formulir 1771 dan lampirannya, batas waktu 30 April sejak UU HPP, denda Rp 1 juta, serta gambaran rekonsiliasi fiskal.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →

Topik lain

Pencarian cepat peraturan

↑↓ pilih Enter buka Esc tutup Tambahkan “pasal 14” untuk melompat ke pasal