PajegiPeraturan Pajak Terbaru
Cari nomor atau judul…

Topik

Bea Meterai, PBB & Daerah

Bea meterai Rp 10.000, PBB, BPHTB, dan pajak daerah utama.

11 peraturan dalam topik4 materi belajarCari dalam seluruh naskah →

Peraturan dalam topik

Seluruh arsip →

Diurutkan menurut tanggal hukum yang tercatat. Daftar memakai kategori editorial, bukan penetapan hubungan hukum atau daftar yang dijamin lengkap — periksa status dan riwayat pada halaman tiap peraturan.

  1. PMK 26/2026Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  2. PMK 85/2024Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  3. PMK 78/2024Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai
    Status sumber: Berlaku Metadata saja
    Diundangkan
  4. PMK 58/2024Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan/atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  5. UU 11/1995Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  6. UU 12/1994Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
    Dicabut Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  7. PMK 7/2025Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  8. PP 4/2023Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Konsumsi Tenaga Listrik
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Tahun
  9. PMK 151/2021Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2021 tentang Penetapan Pemungut Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai
    Status sumber: Tidak Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  10. PMK 134/2021Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertulis pada Meterai, serta Tata Cara Penerapan dan Pembayaran Bea Meterai dalam Bentuk dan Isi Tertentu
    Status sumber: Tidak Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  11. PMK 4/2021Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Penerapan, dan Tata Cara Pembayaran Bea Meterai
    Status sumber: Tidak Berlaku Salinan tersedia
    Tahun

Pelajari konsep dan praktik

Semua materi →

Materi edukasi adalah penjelasan editorial, terpisah dari bunyi peraturan.

Bea Meterai Rp 10.000: Objek Dokumen, E-Meterai, dan Sanksi

Aturan bea meterai pasca UU 10/2020: tarif tunggal Rp 10.000, dokumen mana yang wajib, cara pakai e-meterai, dan apa yang terjadi tanpa meterai.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →PBB-P2 Pasca HKPD: NJOP, Tarif Maksimum, dan Kewajiban Wajib Pajak

PBB sektor rumah dan tanah kini dikelola pemda: cara NJOP dibentuk, batas tarif 0,5%, jadwal bayar SPPT, dan kewajiban yang sering terlewat.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →BPHTB: Pajak 5% saat Membeli atau Menerima Hak atas Tanah dan Bangunan

Cara hitung BPHTB maksimum 5% dari NPOP dikurangi NPOPTKP minimal Rp 60 juta, kapan dibayar, dan kaitannya dengan PPh final 2,5% penjual.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →Peta Pajak Daerah Utama: PBJT, PBB-P2, dan BPHTB

Kenali tiga pajak daerah yang paling sering membebani usaha: PBJT beserta batas tarifnya, PBB-P2 untuk properti, dan BPHTB saat peralihan hak.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →

Topik lain

Pencarian cepat peraturan

↑↓ pilih Enter buka Esc tutup Tambahkan “pasal 14” untuk melompat ke pasal