PajegiPeraturan Pajak Terbaru
Cari nomor atau judul…

Topik

KUP, Sanksi & Sengketa

Pemeriksaan, penagihan, bunga per bulan, keberatan, banding, dan pengampunan.

26 peraturan dalam topik6 materi belajarCari dalam seluruh naskah →

Peraturan dalam topik

Seluruh arsip →

Diurutkan menurut tanggal hukum yang tercatat. Daftar memakai kategori editorial, bukan penetapan hubungan hukum atau daftar yang dijamin lengkap — periksa status dan riwayat pada halaman tiap peraturan.

  1. KMK 47/2026Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Oktober 2026 Sampai Dengan 31 Oktober 2026
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Ditetapkan
  2. KMK 24/2026Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Juni 2026 Sampai Dengan 30 Juni 2026
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Ditetapkan
  3. KMK 19/2026Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Mei 2026 Sampai Dengan 31 Mei 2026
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Ditetapkan
  4. PMK 28/2026Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
    Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  5. KMK 14/2026Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 April 2026 Sampai Dengan 30 April 2026
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Ditetapkan
  6. KMK 9/2026Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Maret 2026 Sampai dengan 31 Maret 2026
    Status sumber: Aktif Metadata saja
    Ditetapkan
  7. KMK 51/2026Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/kmk.010/2021 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga
    Status sumber: Aktif Metadata saja
    Ditetapkan
  8. PMK 111/2025Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  9. PMK 17/2025Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  10. PMK 15/2025Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  11. PMK 119/2024Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
    Status sumber: Tidak Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  12. PMK 117/2024Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  13. PER-1/PJ/2024Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
    Status sumber: Aktif Badan peraturan
    Ditetapkan
  14. UU 11/2020 Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
    Status sumber: Tidak Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  15. UU 11/2016Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
    Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  16. PP 74/2011Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  17. UU 28/2007Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  18. UU 6/1983Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  19. PMK 7/2025Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  20. PER-9/PJ/2021Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2021 tentang Perubahan atas PER-6/PJ/2021 (Pemindahan Tempat Kedudukan Wajib Pajak)
    Status sumber: Berlaku Metadata saja
    Tahun
  21. PMK 39/2018Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
    Status sumber: Tidak Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  22. PMK 242/2014Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Percepatan Pemeriksaan, Batas Waktu Pemeriksaan, dan Kriteria Wajib Pajak yang Diperiksa dengan Kecepatan Tinggi
    Berlaku Metadata saja
    Tahun
  23. PMK 229/2014Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa
    Status sumber: Tidak Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  24. PMK 198/2013Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013 tentang Pelaksanaan Penetapan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Besar (Pasal 17D UU PPh)
    Status sumber: Tidak Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  25. UU 16/2000Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  26. UU 9/1994Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun

Pelajari konsep dan praktik

Semua materi →

Materi edukasi adalah penjelasan editorial, terpisah dari bunyi peraturan.

Sistem KUP dan Hak Wajib Pajak

Kerangka UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: hak wajib pajak, kewajiban dasar, peran DJP, dan istilah penting yang perlu dipahami.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →Sanksi Administrasi Pasca-UU HPP: dari Denda Tetap ke Bunga

UU HPP mengubah wajah sanksi administrasi: denda tetap telat lapor SPT Tahunan dihapus, digantikan bunga per bulan untuk semua keterlambatan.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →Pemeriksaan Pajak: SPHP, SHP, dan LHP

Alur pemeriksaan pajak — administrasi vs substantif, batas waktu, dokumen SPHP/SHP/LHP, serta hak dan kewajiban wajib pajak saat diperiksa.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →Tahapan Penagihan Pajak: dari Surat Teguran sampai Surat Paksa

Alur penagihan pajak: jatuh tempo ketetapan, Surat Teguran, Surat Paksa, sampai upaya eksekusi seperti penyanderaan dan gerbang pajak.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →Sengketa Pajak: Keberatan, Banding, dan Ditinjau Kembali

Alur sengketa pajak: keberatan ke DJP, banding ke Pengadilan Pajak, sampai Ditinjau Kembali — beserta syarat, tenggat, dan biayanya.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →Pengampunan Pajak dan Keringanan Sanksi

Riwayat pengampunan pajak 2016, penghapusan sanksi 100% lewat pengungkapan sukarela (Pasal 13B UU KUP, masuk lewat UU HPP), cicilan sanksi, dan KPPK pasca-UU HPP.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →

Topik lain

Pencarian cepat peraturan

↑↓ pilih Enter buka Esc tutup Tambahkan “pasal 14” untuk melompat ke pasal