KMK 9 Tahun 2026 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Maret 2026 Sampai dengan 31 Maret 2026

Disebut juga: KMK 9/2026

KUP, Sanksi & Sengketa Topik PPhTopik PPN

Nomor registri KMK 9/2026 Ditetapkan 28 Februari 2026 Mulai berlaku 1 Maret 2026

Status sumber: Aktif · efek hukum belum dikonfirmasi Mulai berlaku 1 Maret 2026

Catatan status

Label sumber: “Aktif”, diperiksa 2026-10-11. Label katalog berbeda dari cakupan perubahan; gunakan riwayat dan naskah perubahan untuk mengetahui ketentuan yang berubah.

Bukti status pada sumber resmi ↗

Cakupan naskah Metadata saja

Halaman sumber ↗ Peta dan riwayat ↓ Laporkan koreksi

Naskah belum tersedia di Pajegi

Identitas dan status di atas disusun dari pencatatan database Pajegi; dokumen asli bisa dicek pada repositori resmi penerbit. Gunakan tautan sumber di bawah untuk membaca naskah aslinya.

Buka halaman sumber resmi ↗ Kabari bila naskah sudah terbit

Konteks hukum

Peta dan riwayat peraturan

0 hubungan tercatat

Buka aturan yang terhubung untuk mengikuti perubahan. Garis putus-putus menunjukkan hubungan yang masih perlu dikonfirmasi. Peta ini mencakup hubungan langsung yang tercatat, bukan seluruh riwayat hukum.

Belum ada hubungan hukum terpetakan. Ini bukan bukti bahwa peraturan belum pernah diubah atau dicabut.

Riwayat tanggal dan perubahan (2)

1 Maret 2026
Mulai berlakuBukti sumber ↗
28 Februari 2026
DitetapkanBukti sumber ↗

Regulasi terkait

Semua peraturan →

UU 28/2007 Diubah sebagian

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

UU 11/2016 Berlaku

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

PP 74/2011 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

PMK 242/2014 Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Percepatan Pemeriksaan, Batas Waktu Pemeriksaan, dan Kriteria Wajib Pajak yang Diperiksa dengan Kecepatan Tinggi

UU 11/2020 Cipta Kerja Dicabut

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

UU 6/1983 Diubah sebagian