Topik
PPN & PPnBM
PPN 11%/12% barang mewah, UMKM 0%, PPnBM, dan DPP nilai lain.
Peraturan dalam topik
Seluruh arsip →Diurutkan menurut tanggal hukum yang tercatat. Daftar memakai kategori editorial, bukan penetapan hubungan hukum atau daftar yang dijamin lengkap — periksa status dan riwayat pada halaman tiap peraturan.
- Diundangkan
- Diundangkan
- Diundangkan
- Diundangkan
- Diundangkan
- Diundangkan
- Diundangkan
- Diundangkan
- Diundangkan
- Diundangkan
- Diundangkan
- Diundangkan
- Diundangkan
- Diundangkan
- Diundangkan
- Diundangkan
- Diundangkan
- Diundangkan
- Diundangkan
- Diundangkan
- Ditetapkan
- Diundangkan
- Diundangkan
- Diundangkan
- Tanggal tercatat
- Tanggal tercatat
- Tanggal tercatat
- Tahun
- Tahun
- Tahun
- Tahun
- Tahun
- Tahun
- Tahun
- Tahun
- Tahun
- Tahun
- Tahun
- Tahun
- Tahun
- Tahun
- Tahun
- Tahun
- Tahun
- Tahun
- Tahun
- Tahun
- Tahun
- Tahun
- Tahun
Pelajari konsep dan praktik
Semua materi →Materi edukasi adalah penjelasan editorial, terpisah dari bunyi peraturan.
Pahami dasar PPN, siapa yang diangkat jadi PKP, objek BKP dan JKP, mekanisme masukan-keluaran, plus kronologi tarif 10%, 11%, dan 12%.
Pemeriksaan substansi belum tercatat →PPN 12% dan Barang Mewah: Mekanisme DPP Nilai Lain yang Bikin Tarif Tetap 11%Cara kerja PPN 12% sejak 2025: penuh hanya untuk barang mewah, sementara barang umum tetap efektif 11% lewat DPP nilai lain 11/12 harga jual.
Pemeriksaan substansi belum tercatat →PPN UMKM: Fasilitas Pengusaha Kecil dan Kronologi Tarif 1% ke 0%Fasilitas PPN pengusaha kecil untuk omzet sampai Rp 4,8 miliar: kronologi 1%, 3% yang batal, 0,5%, hingga 0% beserta konsekuensinya.
Pemeriksaan substansi belum tercatat →PPN Masukan, Pengkreditan, dan Daftar Non-Pajak Pasal 16B–16CSyarat PPN masukan bisa dikreditkan, mekanisme lebih bayar, serta daftar layanan dan barang non-objek serta yang dibebaskan dari PPN.
Pemeriksaan substansi belum tercatat →PPN Ekspor 0%, PPN Impor, dan PPN PMSE: Aturan Lintas BatasPerlakuan PPN untuk ekspor barang dan jasa, pungutan PPN impor di pemberitahuan impor barang, serta aturan PMSE dalam dan luar negeri.
Pemeriksaan substansi belum tercatat →Kode Transaksi Faktur Pajak 01–09: Arti, Kapan Dipakai, dan DPP Nilai LainPanduan memilih kode transaksi faktur pajak 01 sampai 09, kode status normal vs pengganti, serta macam-macam DPP nilai lain yang umum dipakai.
Pemeriksaan substansi belum tercatat →