Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dalam rangka Penanaman Modal

Konteks & Latar

Pada 2015 pemerintah menghidupkan kembali insentif PPh berupa tax holiday untuk industri perintis lewat PMK 159/2015. Namun pengampunan PPh saja belum menjawab beban kas di fase pembangunan pabrik: saat mesin dan bahan baku diimpor, PPN impor harus dibayar di depan dalam jumlah raksasa — baru dikreditkan bertahun-tahun kemudian setelah pabrik beroperasi dan menghasilkan output kena pajak. Modal kerja proyek padat kapital tertekan di titik paling rawan.

PMK 188/PMK.03/2015 lahir untuk menutup celah itu: fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor dan penyerahan barang kena pajak tertentu dalam rangka penanaman modal. Dengan begitu, paket insentif industri perintis menjadi utuh — pajak penghasilan diampuni di fase produksi, dan PPN atas sarana produksi dibebaskan di fase pembangunan.

Siapa yang Terdampak

• Perusahaan industri perintis penerima fasilitas PPh (tax holiday) — penerima manfaat langsung fasilitas PPN ini, meliputi bidang seperti logam dasar, penyulingan minyak dan petrokimia dari minyak bumi, petrokimia dasar dari gas alam, kimia dasar organik dari hasil pertanian, kimia dasar anorganik, serta bahan baku farmasi.
• Pemasok domestik yang menyerahkan bahan ke perusahaan fasilitas — penyerahannya dapat dibebaskan dari PPN dengan syarat tertentu.
• Pelaku investasi baru yang kini masuk lewat rezim penggantinya berbasis perizinan investasi (OSS) dan bidang usaha prioritas.
• Negara — menanggung defisit penerimaan PPN jangka pendek demi proyek strategis hulu.

Isi Pokok

Objek Fasilitas

Fasilitas menjangkau dua jalur: impor barang kena pajak berupa barang modal — mesin dan peralatan pabrik — untuk kegiatan usaha pokok perusahaan fasilitas, dan penyerahan barang tertentu berupa bahan mentah, bahan baku, atau bahan penolong untuk kegiatan usaha pokok. Barang modal yang menjadi objek harus tercatat dalam daftar (masterlist) kegiatan usaha pokok, sehingga aset non-produktif seperti kendaraan manajemen tidak lolos.

Jangka Waktu dan Batasan

Fasilitas diberikan dalam jendela waktu terbatas sejak penetapan fasilitas, dirancang menutup fase pembangunan dan perdana operasi — indikasi dua tahun dan dapat dimohonkan perpanjangan dengan evaluasi. Ada juga pembatasan pemanfaatan: barang modal yang dibebaskan tidak boleh dipindahtangankan atau dialihfungsikan tanpa konsekuensi — penggunaan tidak sesuai tujuan memicu kewajiban membayar kembali PPN yang semestinya terutang beserta sanksinya.

Mekanisme Permohonan

Permohonan diproses terpusat melalui badan pengelola penanaman modal (BKPM), bukan langsung ke DJP, karena fasilitas ini turunan dari fasilitas PPh yang juga diurus di sana. Perusahaan melampirkan bukti perolehan fasilitas PPh, daftar kebutuhan barang modal dan bahan untuk kegiatan usaha pokok, serta dokumen legalitas. Pada rezim lanjutannya, alur ini dilebur ke sistem perizinan investasi berbasis risiko: fasilitas terbit mengikuti dokumen perizinan di OSS.

Posisi dalam Rezim Kini

Pasca-UU HPP menambahkan Pasal 16B UU PPN, arsitektur fasilitas bergeser: pembebasan PPN atas impor dan penyerahan BKP dalam rangka penanaman modal serta BKP strategis dijalankan lewat surat keterangan bebas (SKB) PPN dan peraturan penerus yang menggabungkan sejumlah rezim lama. PMK 188/2015 beserta penyesuaiannya berhenti menjadi pintu operasional, meski pola dasarnya — bebas PPN untuk sarana produksi proyek prioritas — tetap diwariskan.

Angka & Tarif Penting

Titik Kepatuhan

Perusahaan penerima fasilitas wajib mencocokkan setiap impor dan penyerahan dengan masterlist yang disetujui, mendokumentasikan penggunaan barang untuk kegiatan usaha pokok, dan melaporkan realisasi pemanfaatannya. Barang modal dibebaskan untuk produksi, bukan dagang — penjualan, penyewaan, atau peminjaman ke pihak lain memicu pembayaran ulang PPN beserta sanksi. Pemasok yang menyerahkan bahan dalam skema pembebasan juga harus memastikan status fasilitas pembelinya valid saat penyerahan, karena faktur pajak atas transaksi bebas menjadi titik rawan kesalahan.

Hubungan dengan Peraturan Lain

PMK 188/2015 adalah pasangan PPN dari fasilitas PPh tax holiday era PMK 159/2015, dan membentuk paket insentif hulu bersama pembebasan bea masuk impor mesin di rezim kepabeanan. Setelah UU HPP menambah Pasal 16B UU PPN, gugus fasilitas ini dirombak: PP 49/2022 dan turunannya mengatur kegiatan usaha tertentu, rezim BKP strategis diperbarui dengan mekanisme SKB PPN, dan fasilitas penanaman modal mengalir lewat perizinan OSS beserta insentif PPh di PMK 130/2020 jo. perubahannya.

Pertanyaan Umum

Apakah fasilitas PMK 188/2015 masih bisa dimohon?

Tidak sebagai pintu utama. Rezim operasionalnya telah digantikan skema pasca-UU HPP yang berbasis OSS dan SKB PPN. Perusahaan yang kini mengajukan insentif penanaman modal menerima fasilitas PPN melalui jalur baru tersebut, dengan pola pembebasan yang serupa.

Kenapa fasilitas ini diberikan lewat BKPM, bukan DJP?

Karena fasilitas PPN ini hanya untuk perusahaan yang telah memperoleh fasilitas PPh di bidang yang sama. Menyatukan prosesnya di badan perizinan investasi membuat investor mengurus satu paket insentif di satu meja, bukan berpindah-pindah instansi.

Apa risiko terbesar penerima fasilitas?

Penyimpangan penggunaan. Mesin yang dibebaskan PPN lalu dijual atau dipakai di luar kegiatan usaha pokok memicu kewajiban membayar PPN beserta sanksi — dan pada rezim penerusnya, pengawasan atas barang modal berlangsung hingga sepuluh tahun.

Identitas Peraturan