PajegiPeraturan Pajak Terbaru
Cari nomor atau judul…

Topik

PPh Pasal 21

Pemotongan atas gaji, TER, NPPN, honorarium, dan bukti potongnya.

10 peraturan dalam topik6 materi belajarCari dalam seluruh naskah →

Peraturan dalam topik

Seluruh arsip →

Diurutkan menurut tanggal hukum yang tercatat. Daftar memakai kategori editorial, bukan penetapan hubungan hukum atau daftar yang dijamin lengkap — periksa status dan riwayat pada halaman tiap peraturan.

  1. PMK 6/2026Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima Dan/atau Diperoleh Peserta Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  2. PMK 105/2025Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2026
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  3. PMK 72/2025Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025;
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  4. PMK 10/2025Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  5. PMK 66/2023Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  6. PMK 17/2021Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2021 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto dari Suatu Usaha atau Pekerjaan Bebas oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
    Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  7. PMK 12/2021Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2021 tentang Penyelenggaraan, Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi
    Diubah sebagian Metadata saja
    Tahun
  8. PMK 167/2018Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2018 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja
    Status sumber: Tidak Berlaku Metadata saja
    Tahun
  9. PMK 101/2016Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  10. PMK 137/2005Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
    Status sumber: Tidak Berlaku Naskah lengkap
    Tahun

Pelajari konsep dan praktik

Semua materi →

Materi edukasi adalah penjelasan editorial, terpisah dari bunyi peraturan.

PPh Pasal 21: Pengantar dan Perubahan Besar 2024

Kenali PPh Pasal 21, pajak atas penghasilan pegawai yang dipotong pemberi kerja, beserta perubahan besar metode TER sejak 1 Januari 2024.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →Kategori dan Tabel TER PPh 21 (A, B, C)

Panduan membaca tabel TER PPh 21: kategori A, B, dan C berdasarkan status PTKP, cara memilih lapisan tarif, hingga tarif maksimum 34%.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →Cara Menghitung PPh 21 Gaji Bulanan dengan TER

Langkah demi langkah menghitung potongan PPh 21 gaji bulanan pegawai tetap dengan TER, lengkap contoh angka dan mekanisme rekalkulasi Desember.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →PPh 21 untuk Non-Pegawai: Pegawai Tidak Tetap, Jasa Profesional, dan NPPN

Perlakuan PPh 21 bagi pegawai tidak tetap, penerima busana kerja, dan penyedia jasa profesional dengan mekanisme NPPN, plus contoh hitungnya.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →PPh 21 atas Pesangon, Manfaat Pensiun, dan THT/JKN

Cara menghitung PPh 21 atas uang pesangon PHK, manfaat pensiun berkala dan sekaligus, serta manfaat THT/JKN beserta tabel tarifnya.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →Kewajiban Pemotong PPh 21: Setoran, Bukti Potong, dan Sanksi

Panduan kewajiban pemberi kerja memotong PPh 21: batas waktu setor dan bukti potong, hapusnya SPT masa, gross-up, hingga sanksi keterlambatan.

Pemeriksaan substansi belum tercatat →

Topik lain

Pencarian cepat peraturan

↑↓ pilih Enter buka Esc tutup Tambahkan “pasal 14” untuk melompat ke pasal