PMK 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi

Disebut juga: PMK 12/2021 · PMK 12/PMK.03/2021 · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2021

Nomor registri PMK 12/2021

Berlaku · telah diubah Tanggal penetapan belum terverifikasi

Catatan status

Status adalah catatan terkini database, bukan penetapan status pada tanggal historis. Cakupan perubahan belum diperiksa menyeluruh.

Cakupan naskah Metadata saja

Peta dan riwayat ↓ Laporkan koreksi

Naskah belum tersedia di Pajegi

Salinan yang pernah terpasang ternyata merupakan dokumen lain (peraturan daerah dengan nomor dan tahun yang sama) dan telah dihapus demi akurasi. Naskah resmi akan diambil ulang secara otomatis.

Kabari bila naskah sudah terbit

Bukti audit: audit-salinan (BPK nomor+tahun sama → dokumen daerah)

Catatan verifikasi perlu verifikasi ketentuan mana yang masih berlaku setelah terbitnya PMK 168/2023 dan PER-2/PJ/2024

Konteks hukum

Peta dan riwayat peraturan

1 hubungan tercatat

Buka aturan yang terhubung untuk mengikuti perubahan. Garis putus-putus menunjukkan hubungan yang masih perlu dikonfirmasi. Peta ini mencakup hubungan langsung yang tercatat, bukan seluruh riwayat hukum.

Panah: aturan yang bertindak → aturan yang diubah/dicabut atau dasar pelaksanaan. Garis utuh: terkonfirmasi · putus-putus: perlu konfirmasi.

Geser peta ke samping untuk melihat semua simpul. Daftar lengkap dan bukti tersedia di bawahnya.

Hubungan dan bukti

PMK 12/2021 pelaksana dari UU HPP
Hubungan perlu konfirmasi
Lihat cakupan dan sumber
Cakupan pasal belum dipetakan.
kurasi
Tautan bukti belum dilampirkan pada pencatatan hubungan ini.

Riwayat tanggal dan perubahan (1)

Tanggal efek belum tercatat
Terdeteksi: Peraturan pelaksana dari UU HPPBuka aturan →

Regulasi terkait

Semua peraturan →

PMK 17/2021 Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2021 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto dari Suatu Usaha atau Pekerjaan Bebas oleh Wajib Pajak Orang Pribadi

PMK 66/2023 Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

PMK 34/2017 Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

PER-2/PJ/2024 Berlaku

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Tata Cara Penyusunan, Penandatanganan, Penyampaian, dan Pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta SPT Masa PPh Unifikasi

PMK 101/2016 Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

PER-24/PJ/2021 Diubah sebagian

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi