PMK 141/2021

Peraturan Menteri Keuangan

PMK 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM dan Tata Cara Pengenaannya

Disebut juga: PMK 141/2021 · PMK 141/PMK.010/2021 · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021

Nomor registri PMK 141/2021 PDF sumber 84 hlm

Berlaku menurut sumber resmi Tanggal penetapan belum terverifikasi

Catatan status

Label sumber: “Berlaku”, diperiksa 2026-10-06. Label katalog berbeda dari cakupan perubahan; gunakan riwayat dan naskah perubahan untuk mengetahui ketentuan yang berubah. Naskah terbitan asli, bukan konsolidasi.

Bukti status pada sumber resmi ↗

Cakupan naskah Salinan HTML · kelengkapan belum diperiksa

PDF sumber: 84 halaman

Halaman sumber ↗ Peta dan riwayat ↓ Laporkan koreksi

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 141/PMK.010/2021

TENTANG PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGENAAN, PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa untuk mempercepat penurunan emisi gas buang yang bersumber dari kendaraan bermotor, dan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan, perlu melakukan penyesuaian kebijakan mengenai jenis kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah;

b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.011/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah belum dapat menampung kebutuhan penyesuaian kebijakan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Mengingat:

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGENAAN, PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan perubahannya.
Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berdasarkan Undang-Undang PPN.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
Orang Pribadi atau Badan adalah orang pribadi atau badan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN dan PPnBM.
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
Surat Keterangan Bebas PPnBM yang selanjutnya disebut SKB PPnBM adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Orang Pribadi atau Badan dibebaskan dari pengenaan PPnBM atas impor dan/atau perolehan kendaraan bermotor.
Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Jadi (completely built up) yang selanjutnya disebut Kendaraan CBU adalah kendaraan bermotor yang bagian serta perlengkapannya dalam keadaan telah terakit secara lengkap atau dapat dikategorikan lengkap.
Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Terurai Lengkap (completely knocked down) yang selanjutnya disebut Kendaraan CKD adalah kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan terurai dan lengkap sebagai sebuah kendaraan.
Kendaraan Sasis adalah rangka kendaraan yang telah dilengkapi dengan motor bakar dan dengan transmisinya serta sistem kemudi dan gardan yang terpasang untuk kendaraan bermotor.
Kendaraan Pengangkutan Barang adalah kendaraan bermotor dengan kabin tunggal dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan jumlah penumpang tidak lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk kegiatan pengangkutan barang, baik yang disediakan untuk umum maupun pribadi.
Kendaraan Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan angkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran selain dengan cara sewa, baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, sepanjang menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor yang ditujukan khusus untuk kendaraan angkutan umum.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB II — BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN ORANG YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Pasal 2

(1) Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc, yang dikenai PPnBM dengan tarif:

a. 15% (lima belas persen);

b. 20% (dua puluh persen);

c. 25% (dua puluh lima persen); atau

d. 40% (empat puluh persen), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3.000 (tiga ribu) cc sampai dengan 4.000 (empat ribu) cc, yang dikenai PPnBM dengan tarif:

a. 40% (empat puluh persen);

b. 50% (lima puluh persen);

c. 60% (enam puluh persen); atau

d. 70% (tujuh puluh persen), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor listrik yang seluruh penggerak utamanya menggunakan listrik dari baterai atau media penyimpanan energi listrik lainnya atau pembangkit listrik lain secara langsung baik di kendaraan maupun di luar kendaraan, yang dikenai PPnBM dengan tarif 15% (lima belas persen) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan mulai dari 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc, yang dikenai PPnBM dengan tarif:

a. 15% (lima belas persen); atau

b. 20% (dua puluh persen), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan mulai dari 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc sampai dengan 4.000 (empat ribu) cc, yang dikenai PPnBM dengan tarif:

a. 25% (dua puluh lima persen); atau

b. 30% (tiga puluh persen), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan mulai dari 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi yang dengan motor listrik yang seluruh penggerak utamanya menggunakan listrik dari baterai atau media penyimpanan energi listrik lainnya atau pembangkit listrik lain secara langsung baik di kendaraan maupun di luar kendaraan, yang dikenai PPnBM dengan tarif 15% (lima belas persen) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III — BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN KABIN GANDA YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Pasal 4

(2) Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dengan kabin ganda untuk kapasitas isi silinder lebih dari 3.000 (tiga ribu) cc sampai dengan 4.000 (empat ribu) cc, yang dikenai PPnBM dengan tarif:

a. 20% (dua puluh persen);

b. 25% (dua puluh lima persen); atau

c. 30% (tiga puluh persen), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor kabin ganda dengan motor listrik yang seluruh penggerak utamanya menggunakan listrik dari baterai atau media penyimpanan energi listrik lainnya atau pembangkit listrik lain secara langsung baik di kendaraan maupun di luar kendaraan, yang dikenai PPnBM dengan tarif 10% (sepuluh persen) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV — BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT EMISI KARBON RENDAH YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Pasal 5

a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 sampai dengan 120 (seratus dua puluh) gram per kilometer, untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 1.200 (seribu dua ratus) cc; atau

b. motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak paling rendah 21,8 (dua puluh satu koma delapan) kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 sampai dengan 120 (seratus dua puluh) gram per kilometer, untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) cc.

Pasal 6

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Harga Jual merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi full hybrid untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc dengan:

a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 23 (dua puluh tiga) kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 kurang dari 100 (seratus) gram per kilometer; atau

b. motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 26 (dua puluh enam) kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 kurang dari 100 (seratus) gram per kilometer.

Pasal 7

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 46⅓% (empat puluh enam dua per tiga persen) dari Harga Jual 3 merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi full hybrid untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc dengan:

a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 18,4 (delapan belas koma empat) kilometer per liter sampai dengan 23 (dua puluh tiga) kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 mulai dari 100 (seratus) gram per kilometer sampai dengan 125 (seratus dua puluh lima) gram per kilometer; atau

b. motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 20 (dua puluh) kilometer per liter sampai dengan 26 (dua puluh enam) kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 mulai dari 100 (seratus) gram per kilometer sampai dengan 125 (seratus dua puluh lima) gram per kilometer.

Pasal 8

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 53⅓% (lima puluh tiga satu per tiga persen) dari Harga Jual 3 merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi full hybrid untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc dengan:

a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 15,5 (lima belas koma lima) kilometer per liter sampai dengan 18,4 (delapan belas koma empat) kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 lebih dari 125 (seratus dua puluh lima) gram per kilometer sampai dengan 150 (seratus lima puluh) gram per kilometer; atau

b. motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 17,5 (tujuh belas koma lima) kilometer per liter sampai dengan 20 (dua puluh) kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 lebih dari 125 (seratus dua puluh lima) gram per kilometer sampai dengan 150 (seratus lima puluh) gram per kilometer.

Pasal 9

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 53⅓% (lima puluh tiga satu per tiga persen) dari Harga Jual 3 merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi mild hybrid untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc dengan:

a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 23 (dua puluh tiga) kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 kurang dari 100 (seratus) gram per kilometer; atau

Pasal 10

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 66⅓% (enam puluh enam dua per tiga persen) dari Harga Jual merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi mild hybrid untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc dengan:

Pasal 11

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Harga Jual merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi mild hybrid untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc dengan:

Pasal 12

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi full hybrid atau mild hybrid untuk kapasitas isi silinder lebih dari 3.000 (tiga ribu) cc sampai dengan 4.000 (empat ribu) cc dengan:

a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 23 (dua puluh tiga) kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 kurang dari 100 (seratus) gram per kilometer; atau

Pasal 13

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen) merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi full hybrid atau mild hybrid untuk kapasitas isi silinder lebih dari 3.000 (tiga ribu) cc sampai dengan 4.000 (empat ribu) cc dengan:

Pasal 14

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen) merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi full hybrid atau mild hybrid untuk kapasitas isi silinder lebih dari 3.000 (tiga ribu) cc sampai dengan 4.000 (empat ribu) cc dengan:

Pasal 15

(1) Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 53⅓% (lima puluh tiga satu per tiga persen) dari Harga Jual merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi flexy engine yang dapat menggunakan bahan bakar Bio Fuel 100 (seratus).

(2) Pengenaan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sepanjang bahan bakar Bio Fuel 100 (seratus) telah tersedia secara nasional dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Pasal 16

Pasal 17

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 33⅓% (tiga puluh tiga satu per tiga persen) dari Harga Jual 3 merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi plug-in hybrid electric vehicles dengan konsumsi bahan bakar lebih dari 28 (dua puluh delapan) kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 sampai dengan 100 (seratus) gram per kilometer.

Pasal 18

(1) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, dan Pasal 17 tidak berlaku dalam hal adanya realisasi investasi paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) pada industri kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi battery electric vehicles:

a. setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tercapainya realisasi; atau

(2) Dasar Pengenaan Pajak untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, dan Pasal 17 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai berikut:

a. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan Dasar Pengenaan Pajak 2 sebesar 66⅓% (enam puluh enam dua per tiga persen) 3 dari Harga Jual;

b. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 73⅓% (tujuh puluh tiga satu per tiga persen) dari Harga Jual;

c. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Harga Jual;

d. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Harga Jual;

e. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 86⅓% (delapan puluh enam dua per tiga persen) dari Harga Jual;

f. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 93⅓% (sembilan puluh tiga satu per tiga persen) dari Harga Jual; atau

g. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 53⅓% (lima puluh tiga satu per tiga persen) dari Harga Jual.

(3) Pemberlakuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(4) Pemberlakuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun setelah adanya realisasi investasi.

(5) Dalam hal industri melakukan percepatan produksi komersial kendaraan battery electric vehicles Menteri dapat mempercepat pemberlakuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 berlaku untuk kelompok kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi maritim dan investasi, Menteri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi.

Pasal 20

Pengusaha yang menghasilkan kendaraan bermotor dapat melakukan penyerahan kelompok kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam hal memenuhi ketentuan:

a. telah ditetapkan sebagai peserta pengembangan kendaraan bermotor roda 4 (empat) emisi karbon rendah; dan

b. memiliki surat penetapan kendaraan bermotor roda 4 (empat) emisi karbon rendah penerima fasilitas perpajakan, yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.

BAB V — KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA

Pasal 21

Jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, berupa:

a. kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) cc sampai dengan 500 (lima ratus) cc; atau

b. kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, atau kendaraan sejenis, yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 60% (enam puluh persen) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, berupa:

a. kendaraan bermotor dengan kapasitas isi silinder lebih dari 4.000 (empat ribu) cc;

b. kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 (lima ratus) cc; atau

c. trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah, yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

(2) Tarif PPnBM atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah ditentukan berdasarkan:

a. kapasitas isi silinder;

b. konsumsi bahan bakar minyak atau tingkat emisi CO2; dan

c. teknologi yang digunakan.

(3) Konsumsi bahan bakar minyak atau tingkat emisi CO2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan laporan hasil pengujian dan/atau sertifikat uji tipe kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana transportasi dan disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(4) Setiap tipe kendaraan bermotor yang belum diterbitkan laporan hasil pengujian dan/atau sertifikat uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (3), konsumsi bahan bakar minyak atau tingkat emisi CO2 ditentukan berdasarkan laporan hasil pengujian kendaraan yang diterbitkan oleh pabrikan, prinsipal, atau lembaga uji di negara asal kendaraan bermotor.

(5) PPnBM dihitung dengan tarif tertinggi sesuai jenis kendaraan bermotor dan kelompok kapasitas isi silinder, dalam hal Orang Pribadi atau Badan tidak dapat menunjukkan laporan hasil pengujian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada saat impor untuk kendaraan bermotor asal impor atau saat penyerahan kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor hasil perakitan atau produksi di dalam Daerah

(6) Dalam hal laporan hasil pengujian dan/atau sertifikat uji tipe yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana transportasi terhadap tipe kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan hasil pengujian berupa konsumsi bahan bakar minyak atau tingkat emisi CO2 yang berbeda dengan hasil pengujian kendaraan yang diterbitkan oleh pabrikan, prinsipal, atau lembaga uji di negara asal kendaraan bermotor, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal perbedaan hasil pengujian menyebabkan PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor seharusnya lebih tinggi, Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menghasilkan wajib membayar kekurangan pembayaran PPnBM; atau

b. dalam hal perbedaan hasil pengujian menyebabkan PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor seharusnya lebih rendah, Orang Pribadi atau Badan yang dipungut dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPnBM.

(7) Kekurangan PPnBM yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terutang pada saat dilakukannya impor atau saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(8) PPnBM yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diajukan permohonan pengembalian pembayaran PPnBM dalam hal setelah impor atau penyerahan Wajib Pajak menyampaikan hasil uji tipe kendaraan bermotor yang menunjukkan bahwa atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor seharusnya dikenai PPnBM yang lebih rendah.

Pasal 25

(1) Dasar Pengenaan Pajak PPnBM atas impor Kendaraan CBU yaitu Nilai Impor.

(2) Dasar Pengenaan Pajak PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor hasil perakitan atau produksi di dalam Daerah Pabean yaitu Harga Jual.

(3) Dasar Pengenaan Pajak PPnBM atas kendaraan bermotor roda empat emisi karbon rendah yaitu Harga Jual yang dihitung dengan persentase sesuai Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 dalam hal memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan diserahkan oleh PKP yang menghasilkan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(4) Dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan laporan hasil pengujian dan/atau sertifikat uji tipe yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana transportasi menunjukkan bahwa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18, Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan kendaraan bermotor dihitung sesuai dengan laporan hasil pengujian dan/atau sertifikat uji tipe.

(5) Kekurangan PPnBM karena perubahan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terutang pada saat penyerahan atau saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan wajib dibayarkan ke kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

BAB VII — PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 26

PPnBM tidak dikenakan atas impor atau penyerahan:

a. Kendaraan CKD;

b. Kendaraan Sasis;

c. Kendaraan Pengangkutan Barang;

d. kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) cc; dan

e. kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan 16 (enam belas) orang atau lebih termasuk pengemudi.

Pasal 27

(1) PPnBM dibebaskan atas impor atau penyerahan:

a. kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan Kendaraan Angkutan Umum;

b. kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan;

c. kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi diesel dengan semua kapasitas isi silinder yang digunakan untuk kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

d. kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan semua jenis kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan rombongan kepresidenan atau yang digunakan berkenaan dengan penyambutan tamu kenegaraan, tidak termasuk kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat atau karyawan.

Pasal 28

(1) Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Orang

(2) SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimiliki sebelum pengajuan pemberitahuan pabean impor atau penyerahan kendaraan bermotor dilakukan.

(3) Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, dan kendaraan tahanan;

b. pengusaha angkutan umum;

c. Sekretariat Negara; dan

d. Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam hal Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. tidak memiliki SKB PPnBM; atau

b. memiliki SKB PPnBM setelah pengajuan pemberitahuan pabean impor atau menerima penyerahan, PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor tersebut tetap dipungut atau dibayar.

Pasal 29

(1) Untuk memperoleh SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Orang Pribadi atau Badan mengajukan permohonan SKB PPnBM kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Permohonan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi:

a. nama, alamat, dan NPWP;

b. jenis usaha/instansi;

(3) Permohonan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diunggah pada laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak.

(4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

a. surat keterangan dari instansi terkait atau dokumen lain yang menunjukkan penggunaan kendaraan bermotor dimaksud;

b. perjanjian atau dokumen jual beli kendaraan bermotor yang memuat keterangan nama penjual, nama pembeli, jenis, dan spesifikasi kendaraan yang dibeli;

c. khusus untuk impor kendaraan bermotor, dilengkapi dokumen impor berupa invois dan bill of lading atau airway bill;

d. dalam hal permohonan SKB PPnBM diajukan oleh pengusaha angkutan umum, permohonan dilengkapi dengan dokumen berupa nomor induk berusaha dan sertifikat standar yang telah terverifikasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau izin penyelenggaraan angkutan untuk Kendaraan Angkutan Umum selain taksi atau persetujuan prinsip yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat untuk taksi; dan

e. dalam hal permohonan SKB PPnBM diajukan oleh bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, permohonan dilengkapi dengan dokumen berupa kontrak atau surat perintah kerja untuk pengadaan kendaraan.

(5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Orang Pribadi atau Badan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. tidak memiliki utang pajak, kecuali Orang Pribadi atau Badan mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak; dan

b. telah menyampaikan:

surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan 2 (dua) tahun pajak terakhir; dan
surat pemberitahuan masa PPN 3 (tiga) masa pajak terakhir, yang telah menjadi kewajibannya baik bagi pusat maupun cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 30

(2) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak secara elektronik dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan SKB PPnBM diterima menerbitkan:

a. SKB PPnBM, dalam hal permohonan Orang Pribadi atau Badan telah dilengkapi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5); atau

b. pemberitahuan penolakan, dalam hal permohonan Orang Pribadi atau Badan tidak dilengkapi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5), melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak.

(3) Dalam hal permohonan Orang Pribadi atau Badan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Orang Pribadi atau Badan dapat mengajukan kembali permohonan SKB PPnBM.

Pasal 31

(1) Dalam hal laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) belum tersedia atau tidak dapat diakses, Orang Pribadi atau Badan dapat mengajukan permohonan SKB PPnBM secara langsung ke kantor pelayanan pajak tempat terdaftar yang

(2) Permohonan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila ditandatangani oleh orang pribadi, pengurus, pejabat yang berwenang, atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala kantor pelayanan pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan SKB PPnBM diterima menerbitkan:

b. surat penolakan, dalam hal permohonan Orang Pribadi atau Badan tidak dilengkapi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5).

(4) Dalam hal permohonan Orang Pribadi atau Badan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Orang Pribadi atau Badan dapat mengajukan permohonan SKB PPnBM kembali.

(5) Wajib Pajak bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang diisi atau disampaikan dalam permohonan penerbitan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Pasal 29 ayat (1).

Pasal 32

(1) Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) yang akan melakukan impor dan telah

(2) Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) yang akan menerima penyerahan kendaraan bermotor dan telah memperoleh SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a atau Pasal 31 ayat (3) huruf a harus menyerahkan SKB PPnBM kepada PKP yang menyerahkan kendaraan bermotor.

(3) PKP yang menyerahkan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM, harus menerbitkan Faktur Pajak dengan ketentuan mencantumkan:

a. informasi berupa “PPnBM DIBEBASKAN SESUAI DENGAN PP NOMOR 73 TAHUN 2019 dan perubahannya”; dan

b. nomor dan tanggal SKB PPnBM.

Pasal 33

(1) Dalam hal terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam penerbitan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a atau Pasal 31 ayat (3) huruf a, kepala kantor pelayanan pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau melalui permohonan Wajib Pajak yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan dapat mengganti SKB PPnBM dengan menerbitkan SKB PPnBM pengganti.

(2) Permohonan penggantian SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan tertulis dilakukannya penggantian dengan dilampiri asli

(3) Berdasarkan permohonan penggantian SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala kantor pelayanan pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala kantor pelayanan pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima lengkap memberikan keputusan berupa:

a. menerbitkan SKB PPnBM pengganti, dalam hal terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau

b. menerbitkan surat penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM, dalam hal tidak terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) SKB PPnBM pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berlaku terhitung sejak tanggal mulai berlakunya SKB PPnBM yang dilakukan penggantian.

Pasal 34

(1) Kepala kantor pelayanan pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan pembatalan SKB PPnBM atau surat keterangan pembatalan SKB PPnBM pengganti dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) tidak berhak memperoleh SKB PPnBM.

(2) Berdasarkan surat keterangan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang Pribadi atau Badan

(3) PPN yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PPN yang seharusnya dibayar dengan memperhitungkan PPnBM dalam Dasar Pengenaan Pajak PPN apabila atas penyerahan tersebut tidak dibebaskan dari PPnBM.

(4) PPnBM dan/atau PPN yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutang pada saat dilakukannya impor atau saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(5) PPnBM dan/atau PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayarkan ke kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

(6) PPN yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 35

(1) PPnBM yang telah dibebaskan dan/atau PPN yang kurang dibayar atas impor atau perolehan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), wajib dibayar apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak dilakukannya impor atau sejak perolehan, kendaraan tersebut:

a. digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula; atau

b. dipindahtangankan kepada pihak lain.

(2) PPN yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PPN yang seharusnya dibayar dengan memperhitungkan PPnBM dalam Dasar Pengenaan Pajak PPN apabila atas penyerahan tersebut tidak dibebaskan dari PPnBM.

(3) PPnBM dan/atau PPN yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang pada saat kendaraan

(4) PPnBM dan/atau PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan ke kas negara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak kendaraan bermotor digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

(5) PPN yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan.

Pasal 36

Dalam hal:

a. pembayaran PPnBM dan/atau PPN dilakukan setelah saat terutang atau jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), Pasal 34 ayat (4), dan Pasal 35 ayat (4); atau

b. kewajiban pembayaran PPnBM dan/atau PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7), Pasal 25 ayat (5), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 35 ayat (4) tidak dipenuhi, diterbitkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII — PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 37

Orang Pribadi atau Badan yang dipungut dapat mengajukan permohonan pengembalian PPnBM atas impor atau perolehan kendaraan bermotor yang seharusnya dikenai PPnBM lebih rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b, dengan ketentuan:

a. untuk impor, PPnBM telah disetor ke kas negara pada saat dilakukannya impor dan tidak dibiayakan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak yang dipungut atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan; atau

b. untuk penyerahan kendaraan bermotor, PPnBM telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN oleh PKP pabrikan atau pihak yang menghasilkan kendaraan bermotor yang tergolong mewah dan tidak diajukan keberatan oleh Wajib Pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 38

(1) Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dapat mengajukan permohonan pengembalian PPnBM atas impor atau perolehan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dengan ketentuan:

(2) PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat mengajukan permohonan pengembalian PPnBM yang telah dibayar atau dipungut pada lini sebelumnya, dengan ketentuan:

a. Orang Pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor tersebut telah

(3) Permohonan pengembalian PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disampaikan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah dilakukannya impor atau penyerahan kendaraan bermotor, dengan dilampiri:

a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan penggunaan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), untuk permohonan yang disampaikan oleh Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);

b. SKB PPnBM yang dimiliki oleh Orang Pribadi atau Badan yang menerima penyerahan, untuk permohonan yang disampaikan oleh PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2);

c. Faktur Pajak dari PKP yang merakit atau

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, kepala kantor pelayanan pajak melakukan penelitian kebenaran pembayaran pajak dan penelitian terhadap:

a. kelengkapan dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

b. untuk impor, PPnBM telah dibayar ke kas negara pada saat dilakukannya impor; dan

c. untuk penyerahan, PPnBM telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN oleh Wajib Pajak yang melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM.

(5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala kantor pelayanan pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak:

a. menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar, dalam hal terdapat PPnBM yang seharusnya dikembalikan; atau

b. menerbitkan surat penolakan permohonan pengembalian PPnBM, dalam hal tidak memenuhi

(6) Surat ketetapan pajak lebih bayar atau surat penolakan permohonan pengembalian PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lama 2 (dua) bulan sejak surat permohonan diterima lengkap.

(7) Dalam hal permohonan pengembalian PPnBM ditolak, Orang Pribadi atau Badan atau PKP dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang permohonan tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah dilakukannya impor atau penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 39

(2) Permohonan pengembalian PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Pasal 40

Ketentuan mengenai contoh:

a. penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), (2), dan ayat (3);

b. format permohonan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1);

c. format SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a;

d. format surat penolakan permohonan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b;

e. penghitungan PPN dan/atau PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor yang tergolong mewah kepada Orang Pribadi atau Badan yang memiliki SKB PPnBM sebelum dilakukannya impor atau penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);

f. format permohonan penggantian SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);

g. format SKB PPnBM pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a;

h. format surat penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4)

Pasal 41

(4) Permohonan SKB PPnBM yang belum diselesaikan sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(5) Permohonan pengembalian PPnBM atas impor atau penyerahan oleh pabrikan atau pihak yang menghasilkan kendaraan bermotor dilakukan yang disampaikan sebelum tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini, penyelesaian pengembaliannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 1111.

BAB X — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.011/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 360);

b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-199/PJ./2000 tentang Pelaporan dan Pemungutan PPN dan PPnBM atas Penyerahan Kendaraan Bermotor;

c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-540/PJ./2000 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Kendaraan Bermotor;

d. Pasal 12 angka 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan atau Dokumen Lain yang Harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan; dan

e. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/PJ./2003 tentang Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan Serta Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 7 Oktober 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta,

pada tanggal 13 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1150

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b. ala Bagian ministrasi Kementerian YAU<} 6J13-199703 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 141/PMK.010/2021

JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. JENIS KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN ORANG UNTUK PENGANGKUTAN KURANG DARI 10 (SEPULUH) ORANG TERMASUK PENGEMUDI YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Kapasitas Konsumsi Tingkat Tarif Pos Tariff No. U raian Barang Bahan Emisi Mesin Bakar CO.2 PPnBM HS Code ·-

Kendaraan bermotor Ex. 8703.21.41 clengan mesin piston Ex. 8703.’.2 l.4’.2 pembakaran clalam Ex. 8703.21.44 bolak-balik cetus api Ex. 8703.’.21.45 dengan kapasitas Ex. 8703.21.51 silincler tidak rn.elebihi Ex. 8703.’.2 l.5() 3.000 cc, termasuk Ex. 8703.21.Y0 kenclaraan l1y/Jrid Ex. 8703.’.2’.2.4 I (kenclaraan bennotor Ex. 8703.22.4’.2 clengan kedua mesin Ex. 8703.’.22.46 piston pernbakaran Ex. 8703.’.22.47 dalam bolak balik cetus Ex. 8703.’.2’.2.51 a pi clan motor listrik Ex. 8703.2’.2.5() sebagai motor untuk > 15,5 < 150 Ex. 8703.’.2’.2.90 penggerak) s 3000 cc km/liter grarn/km 15’X, Ex. 8703.’.23.54 Ex. 8703.23.55 Ex. 8703.’.23.5() Ex. 8703.’.23.57 Ex. 8703.’.23.58 Ex. 8703.’.23.61 Ex. 8703.23.62 Ex. 8703.23.63 Ex. 8703.23.64 Ex.

8703.’.23.bS Ex. 8703.’.23.66 Ex. 8703.’.23.67 Ex. 8703.’.23.68 Ex. 8703.23.71

Kapasitas ~· h:onsumsi Tingkat Tarif Pos Tarif/

No. Uraian Barang Bahan Emisi Mesin Bakcu co_, PPnBM HS Code ----- Ex. 8703.’.23.7’.2 Ex. 8703.23.73 Ex. 8703.23.74 Ex. 8703.40.31 Ex. 8703.40.32 Ex. 8703.40.33 Ex. 8703.40.56 Ex. 8703.40.57 Ex. 8703.40.58 > 11,5 s.cl. 150 s.cl. Ex. 8703.40.61 15,5 200 20’X, Ex. 8703.40.62 Ex. 8703.40.63 km/liter gram/km Ex. 8703.40.64 Ex. 8703.40.65 Ex. 8703.40.60 Ex. 8703.40.71 Ex. 8703.40. 72 Ex. 8703.40.73 Ex. 8703.40.74 Ex. 8703.40.75 Ex. 8703.40. 76 Ex. 8703.40.81 Ex. 8703.40.82 Ex. 8703.40.83 Ex. 8703.40.84 Ex. 8703.40.85 Ex. 8703.40.86 Ex. 8703.40.01 Ex. 8703.40.92 Ex. 8703.40.03 Ex. 8703.40.04 Ex. 8703.40.95 Ex. 8703.40.% > 9,3 s.d. > 200 Ex. 8703.60.31 11,5 s.d. 250 25% Ex. 8703.60.3’.2 km/ liter gram/km Ex. 8703.60.33 Ex. 8703.60.56 Ex.

8703.60.57 Ex. 8703.60.58 Ex. 8703.60.61 Ex. 8703.60.62 Ex. 8703.60.63 Ex. 8703.60.64 Ex. 8703.60.65 Ex. 8703.60.66 Ex. 8703.60. 71 Ex. 8703.60. 72 Ex. 8703.60. 73 Ex. 8703.60.74 Ex. 8703.60.75 Ex. 8703.60. 76 Ex. 8703.60.81 Ex. 8703.60.8’.2 Ex. 8703.60.83 Ex. 8703.60.84 Ex. 8703.60.85 Ex. 8703.60.86 < 9,3 > 250 40% Ex. 8703.60.91 km/liter gram/km Ex. 8703.60.02 Ex. 8703.60.93 Ex. 8703.60.94 Ex. 8703.b0.95 Ex. 8703.b0.96 Ex. 8703.90.91 Ex. 8703.90.92 Ex. 8703.90.96 Ex. 8703.90.97 Ex. 8703.90.98 Ex. 8703.90.99

-42- ··—·—·

Kapasitas Konsurnsi Tingkat Tarif Pos Tariff

No. Uraian Barang Ba.ban Emisi Mesin Bakar CO2 PPnBM HS Code ·-

Kendaraan bermotor Ex. 8703.31.41 dengan mesin piston Ex. 8703.31.42 pembakaran clalam nyala Ex. 8703.31.46 kompresi (diesel atau Ex. 8703.31.4 7 semi-diesel) clengan Ex. 8703.31.51 kapasitas silinder tidak Ex. 8703.31.59 melebihi 3.000 cc, Ex. 8703.31.Y0 termasuk kendaraan Ex. 8703.32.54 hy/)11<1 (kenclaraan > 17,5 < 150 Ex. 8703.32.61 bermotor dengan kedua km/ liter gram/km 15’¼) Ex. 8703.32.6’.2 mesin piston Ex. 8703.32.63 pembakaran dalam nyala Ex. 8703.32. 71 kompresi (diesel atau Ex. 8703.32.72 semi-diesel) clan motor Ex. 8703.32.73 listrik sebagai motor Ex. 8703.32.74 untuk penggerak) Ex. 8703.32.75 Ex. 8703.32.76 Ex. 8703.32.81 Ex. 8703.32.82 Ex. 8703.32.83 Ex. 8703.33.54 Ex. 8703.33.61 Ex. 8703.33. 71 Ex. 8703.33.80 Ex.

8703.33.90 > 13,0 s.d. 150 s.d. Ex. 8703.50.31 17,5 200 20% Ex. 8703.50.32 km/liter gnirn/km Ex. 8703.50.33 Ex. 8703.50.56 Ex. 8703.50.57 Ex. 8703.50.58 Ex. 8703.50.61 Ex. 8703.50.62 Ex. 8703.50.63::; 3000 cc Ex. 8703.50.64 Ex. 8703.50.65 Ex. 8703.50.66 Ex. 8703.50.71 Ex. 8703.50.72 Ex. 8703.50.73 Ex. 8703.50.74 Ex. 8703.50.75 Ex. 8703.50.76 Ex. 8703.50.81 Ex. 8703.50.82 Ex. 8703.50.83 Ex. 8703.50.84 > 10,5 s.cl. > 200 Ex. 8703.50.85 13,0 s.cl. 250 25% Ex. 8703.50.86 km/ liter gram/km Ex. 8703.50.91 Ex. 8703.50.92 Ex. 8703.50.93 Ex. 8703.50.94 Ex. 8703.50.95 Ex. 8703.50.96 Ex. 8703. 70<11 Ex. 8703. 70.32 Ex. 8703. 70.33 Ex. 8703.70.56 Ex. 8703. 70.57 Ex. 8703.70.58 Ex. 8703. 70.61 Ex. 8703. 70.62 Ex. 8703.70.63 Ex. 8703. 70.64 > 10,5 > 250

Ex. 8703.70.65 km/liter gram/km 40’1/.1 Ex. 8703. 70.66 Ex. 8703. 70. 71 Ex. 8703.70.72 Ex. 8703. 70. 73 ---

-·-·—··-·---

h.apas1t.:1s l(unsurn si Tingkat Tarif Pos Tarif/

No. Uraian Barang Bah::111 Emisi Me::-;in Bakar co_ PPnBM HS Code ·—···----· Ex. 8703.70.74 Ex. 8703.70.75 Ex. 8703.70.76 Ex. 8703.70.81 Ex. 8703.70.8’.2 Ex. 8703. 70.83 Ex. 8703.70.84 Ex. 8703. 70.85 Ex. 8703.70.86 Ex. 8703.70.Yl Ex. 8703. 70. lJ’.2 Ex. 8703.70.lJ3 Ex. 8703.70.94 Ex. 8703.70.95 Ex. 8703.70.96 Ex. 8703.90.91 Ex. 8703.90.9’.2 Ex. 8703.90.96 Ex. 8703.90.97 Ex. 8703.90.98 Ex. 8703.90.09

Kendaraan bermotor Ex. 8703.24.44 dengan mesin piston Ex. 8703.24.45 pern bakaran dalam Ex. 8703.24.49 bolak-balik cetus api > 15,5 < 150 Ex. 8703.24.51 dengan kapasitas km/liter gram/km 40 1 1/;, Ex. 8703.24.50 silinder melebihi 3.000 Ex. 8703.24.61 cc tetapi tidak melebihi Ex. 8703.24.69 4.000 cc, termasuk Ex. 8703.40.31 kenclaraan l1y/Jri<l Ex. 8703.40.33 (kendaraan bermotor Ex. 8703.40.58 dengan keclua mesin > 11,5 s.d. 150 s.d. Ex. 8703.40.b7 piston pembakaran 15,5 200 50 1 1/., Ex. 8703.40.68 dalam bolak balik cet us km/ liter gram/km Ex. 8703.40. 77 api clan motor listrik Ex. 8703.40.87 sebagai motor untuk > 3000 s.d. Ex. 8703.40.97 penggerak):s: 4000cc Ex. 8703.40.lJ8 Ex. 8703.60.31 Ex. 8703.60.33 > 9,3 s.cl. > ‘.200 Ex.

8703.60.58 11,5 s.d. 250 60% Ex. 8703.60.67 km/liter gram/km Ex. 8703.60.68 Ex. 8703.60.77 Ex. 8703.60.87 Ex. 8703.60.97 Ex. 8703.60.08 Ex. 8703.90.91 < 9,3 > 250 Ex. 870.3.90.9’.2 km/ liter gram/km 70’1/., Ex. 8703.90.96 Ex. 8703.90.97 Ex. 8703.90.98 Ex. 8703.90.99

Kenclaraan bermotor Ex. 8703.33.54 clengan mesin piston Ex. 8703.33.6’.2 pembakaran dalam nyala > 17,5 < 150 Ex. 8703.33. 7’.2 kompresi (diesel atau km/ liter gram/km 40’1/., Ex. 8703.33.80 semi-diesel) clengan Ex. 8703.33.90 kapasitas silincler Ex. 8703.50.31 melebihi 3.000 cc tetapi Ex. 8703.50.33 ticlak melebihi 4.000 cc, Ex. 8703.50.58 termasuk kendaraan > 3000 s.d. > 13,0 s.cl. 150 s.cl. Ex. 8703.50.67 lzy/Jri<l (kendaraan:s: 4000cc 17,5 ‘.200 50% Ex. 8703.50. 77 bermotor dengan kedua km/liter gram/km Ex. 8703.50.87 mesin pembakaran Ex. 8703.50.97 dalam nyala kompresi Ex. 8703.70.31 (diesel atau semi-diesel) Ex. 8703. 70.33 dan motor listrik sebagai > 10,5 s.d. > ‘.200 Ex. 8703.70.58 motor untuk penggerak) 13,0 s.cl. 250 60’1/., Ex.
70.67 km/liter gram/km Ex. 8703. 70. 77

Kapasitas Konsurnsi Tingkat Tarif Pos Tariff

No. Uraian Barang Bahan Emisi Mesin Bakar CO2 PPnBM HS Code ---- Ex. 8703. 70.87 Ex. 8703.70.97 Ex. 8703.90.91 > 10,5 > 250 Ex. 8703.90.92 km/liter gram/km 70’1/i, Ex. 8703.90.96 Ex. 8703.90.97 Ex. 8703.90.98 Ex. 8703.90.99

Kendaraan bermotor Ex. 8703.80.91 hanya dengan motor Ex. 8703.80.92 listrik untuk penggerak 15% Ex. 8703.80.96 Ex. 8703.80.97 Ex. 8703.80.98 Ex. 8703.80.99 B. \JENIS KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN ORANG UNTUK PENGANGKUTAN MULAI DARI 10 (SEPULUH) ORANG SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) ORANG TERMASUK PENGEMUDI YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Kapasitas Konsumsi Tingkat Tarif Pos Tarif/

No. Uraian Barang Bahan Emisi Mesin Bakar CO2 PPnBM HS Code

Kendaraan bermotor Ex. 8702.30.50 dengan mesin piston > 11,6 < 200 Ex. 8702.30. 71 krn/liLer gram/km 15’1/t, pembakaran clalam Ex. 8702.30.79 bolak-balik cetlls api,:s 3000cc Ex. 8702.30.91 termasuk kendaraan <= 11,6 >= 200 Ex. 8702.30.99 20% hy/Jrid (kenclaraan km/liLer gram/km Ex. 8702.90.40 bermotor clengan keel ua Ex. 8702.90.71 mesin piston > 11,6 < 200 Ex. 8702.90.79 25% pembakaran dalam > 3000 s.d. km/liter gram/km Ex. 8702.90.80 bolak balik cetus api:s 4000cc Ex. 8702.90.90 clan motor listrik <= 11,6 >= 200 sebagai motor untuk km/liter gram/km 30% — penggerak) -
Kenclaraan bermotor Ex. 8702.10.60 dengan mesin piston > 13, 1 < 200 Ex. 8702.10.81 15% pembakaran clalam km/liter gram/km Ex. 8702.10.82 nyala kompresi (diesel:s 3000cc Ex. 8702.10.89 atau semi-diesel), <= 13, l >= 200 Ex. 8702.10.91 termasuk kendaraan km/ liter gram/km 20% Ex. 8702. 10.99 lly/Jrid (kenclaraan Ex. 8702.20.50 bermotor clengan keel ua Ex. 8702.’.20.71 mesin piston > 13, 1 < 200 Ex. 8702.20.72 25% pembakaran dalam > 3000 s.d. km/ liter gram/km Ex. 8702.’.20.79 nyala kompresi (diesel Ex. 870’.2.20.91 atau semi-diesel) clan:s 4000cc Ex. 8702.20.99 <= 13, 1 >= 200 motor listrik sebagai km/ liter gram/km 30% motor untuk penggerak)

0,). Kendaraan bermotor Ex. 8702.40.50 hanya clengan n1otor Ex. 8702.40.71 listrik untuk penggerak - — - 15’1/i. Ex. 8702.40.79 Ex. 8702.40.91 Ex. 8702.40.99

C. JENIS KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KABIN GANDA YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Kapasitas Konsumsi Tingkat Tarif Pos Tarif/

No. Uraian Barang Bahan Emisi Mesin Bakar CO_i PPnBM HS Code

Kendaraan bermotor > 15,5 < 150 Ex. 8704.31.’.29 dengan kabin ganda km/ liter gram/km 10’1/i) dengan mesin piston pembakaran dalam 11,6 - 15,5 150:5 3000cc ‘.200 l’.2% cetus api, gvw ticlak km/liter melebihi 5 t, termasuk gram/km kendaraan l1y!Jn·c1 <= 11,6 >= ‘.200 krn/liter gram/km 15% (kendaraan bermotor dengan kedua mesin > 15,5 < 150 ‘.20% piston pembakaran km/liter gram/km dalam nyala kompresi > 3000 s.cl. 150 - (diesel atau semi-diesel) 11,6 15,5:::: 4000cc km/ liter ‘.200 ‘.25% clan motor listrik gram/km sebagai motor untuk <= 11,6 >= ‘.200 penggerak) km/liter gram/km 30% ’.
Kendaraan bermotor > 17,5 < 150 Ex. 8704.’.2 l.’.29 dengan kabin gancla km/liter gram/km 10% clengan mesin piston 13,1-15,5 150 pembakaran clalam:5 3000cc ‘.200 l’.2% nyala kompresi (diesel km/ liter gram/kn1 atau semi diesel), gvw <= 13,1 >= ‘.200 ticlak mele bihi 5 t, km/liter gram/km 15’1/.) termasuk kenclaraan hylnfrl (kenclaraan > 17,5 < 150 bermotor dengan keclua km/ liter gram/km ‘.20% mesin piston ~· 150 pembakaran dalam > 3000 s.cl. 13,1 - 15,5 ‘.200 ‘.25% nyala kompresi (diesel:5 4000cc km/liter gram/km atau semi-diesel) clan 13, 1 >= ‘.200 motor listrik sebagai <= km/ liter gram/km 30% motor untuk penggerak)
Kenclaraan bermotor Ex. 8704.90.91 clengan kabin gancla hanya clengan motor - - 10% listrik untuk penggerak, gvw ticlak melebihi 5 t

D. JENIS KENDARAAN BERMOTOR LAINNY A YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

No. Uraian Barang

Mobil golf (termasuk golf buggy) chm kencbrw, m sernacam it u ’.
Kendaraan khusus yang clibuat untuk pe1jalanan di atas salju, di pantai, di gunung, atau kenclaraan sejenis
Kenclaraan bermotor berocla ‘.2 (dua) atau 3 (liga) clengan mesin piston pembakaran clalam bolak-balik clengan kapasitas silincler melebihi ‘.250 (dua ratus lima puluh) cc tetapi tidak melebihi 500 (lima rat us) cc
Kenclaraan bermotor berocla 2 (clua) atau 3 (tiga) clengan mesin piston pembakaran clalam bolak-balik clengan kapasitas silincler melebihi 500 (lima ratus) cc
Trailer, semi-trailer clari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah
Kendaraan bermotor clengan kapasitas isi silincler lebih clari 4.000 (empat ribu) cc PPnBM 50’1/t, 60% 60% 95% 95% 95% Pus Tari!’/ HS Code Ex. 8703. 10.10 Ex. 8703.10.YO Ex. 8711.30.19 Ex. 8711.30.90 Ex. 8711.40.19 Ex. 8711.40.90 Ex. 8711.50.YO Ex. 8716.10.00 Ex. 8703.24.44 Ex. 8703.24.45 Ex. 8703.24.49 Ex. 8703.24.51 Ex. 8703.24.5Y Ex. 8703.24.61 Ex. 8703.24.69 Ex. 8703.33.54 Ex. 8703.33.62 Ex. 8703.33.72 Ex. 8703.33.80 Ex. 8703.33.90 Ex. 8703.40.31 Ex. 8703.40.33 Ex. 8703.40.58 Ex. 8703.40.67 Ex. 8703.40.68 Ex. 8703.40. 77 Ex. 8703.40.87 Ex. 8703.40.97 Ex. 8703.40.98 Ex. 8703.50.31 Ex. 8703.50.33 Ex. 8703.50.58 Ex. 8703.50.67 Ex. 8703.50.77 Ex. 8703.50.87 Ex. 8703.50.97 Ex. 8703.60.31 Ex. 8703.60.33 Ex. 8703.60.58 Ex. 8703.60.67 Ex.

8703.60.68 Ex. 8703.60.77 Ex. 8703.60.87 Ex. 8703.60.97 Ex. 8703.60.98 Ex. 8703.70.J l Ex. 8703. 70.33 Ex. 8703.70.58 Ex. 8703. 70.67 Ex. 8703.70.77 Ex. 8703. 70.87 Ex. 8703.70.Y7 Ex. 8703.90.91 Ex. 8703.90.92 Ex. 8703.90.9() Ex. 8703.90.97 - ·,43- -·- · ------------ ··---------------·---·-------·-—--- ---·---

Uraian Bnrang PPnBM. ---------· --- Pos Tarif/ HS Code

Ex.8703.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum,

u.b.

SRI MULYANI INDRAWATI

ala Bagian ministrasi Kementerian YAR<}. -13-199703 1 001

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 141/PMK.010/2021

TATA CARA PENGENAAN, PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TERUTANG

Contoh penghitungan PPN dan PPnBM atas penyerahan Kendaraan CBU.

PT Jaya mengimpor Kendaraan CBU dengan Nilai Impor Rp300.000.000,00. PPN impor dipungut dengan tarif 10% dan PPnBM 25%. Kendaraan bermotor diserahkan kepada distributor yaitu PT Citra dengan keuntungan Rp30.000.000,00. PT Citra menyerahkan kendaraan bermotor kepada showroom “Intan” dengan keuntungan Rp40.000.000,00. Showroom “Intan” menyerahkan kendaraan bermotor kepada konsumen dengan keuntungan Rp50.000.000,00.

Penghitungan PPN dan PPnBM:

Importir “PT Jaya”

a. Impor CBU

Nilai Impor (DPP)

PPN (10%)

PPnBM (25%)

Harga Impor

b. Penyerahan

Harga Beli

Keuntungan

DPP

PPN

PPN (10%)

Harga Penjualan oleh Importir

keuntungan Rp50.000.000,00.

300.000.000,00

30.000.000,00 (Pajak Masukan)

75.000.000,00 (PPnBM impor yang dibayar)

405.000.000,00 (termasuk PPN dan PPnBM)

375.000.000,00 (termasuk PPnBM yang telah dibayar)

30.000.000,00

405.000.000,00 (Harga Jual)

40.500.000,00 (Pajak Keluaran)

445.500.000,00

Distributor “PT Citra”

a. Pembelian

b. Harga Beli dari Importir

PPN (10%)

Harga Pembelian

Penyerahan

Harga Beli dari Importir

Keuntungan

DPP

PPN

PPN (10%)

Harga Penjualan oleh Distributor

405.000.000,00

40.500.000,00

445.500.000,00

405.000.000,00

40.000.000,00

445.000.000,00

44.500.000,00

489.500.000,00

445.000.000,00

44.500.000,00

489.500.000,00

445.000.000,00

50.000.000,00

495.000.000,00

49.500.000,00

544.500.000,00

Dealer atau Showroom “Intan”

a. Pembelian

b. Harga Beli dari Distributor

PPN (10%)

Harga Pembelian

Penyerahan

Harga Beli dari Distributor

Keuntungan

DPP

PPN

PPN (10%)

Harga Penjualan oleh Showroom

(termasuk PPnBM yang telah dibayar)

(Pajak Masukan)

(termasuk PPnBM yang telah dibayar)

(Harga Jual)

(Pajak Keluaran)

(termasuk PPnBM yang telah dibayar)

(Pajak Masukan)

(termasuk PPnBM yang telah dibayar)

(Harga Jual)

(Pajak Keluaran)

(harga dibayar oleh konsumen)

Contoh penghitungan PPN dan PPnBM atas penyerahan Kendaraan CKD atau diproduksi di dalam Daerah Pabean.

PT Jaya mengimpor Kendaraan CKD dengan Nilai Impor Rp200.000.000,00. Setelah dirakit, kendaraan bermotor diserahkan kepada distributor yaitu PT Citra dengan memungut PPnBM 20% dan keuntungan Rp20.000.000,00. PT Citra menyerahkan kendaraan bermotor kepada showroom “Intan” dengan keuntungan Rp30.000.000,00. Showroom “Intan” menyerahkan kendaraan bermotor kepada konsumen dengan keuntungan Rp40.000.000,00.

Penghitungan PPN dan PPnBM:

Importir Kendaraan CKD dan/atau Pabrikan “PT Jaya”

a. Impor Kendaraan CKD:

Nilai Impor (DPP)

PPnBM (-) (tidak dikenakan PPnBM)

PPN (10%)

Harga Impor

b. Penyerahan setelah dirakit

Harga Beli atau Harga Pokok Produksi

Keuntungan

DPP

PPN (10%)

PPnBM (20%)

Harga Penjualan oleh Importir atau Pabrikan

20.000.000,00 (Pajak Masukan)

220.000.000,00

200.000.000,00

20.000.000,00

220.000.000,00

22.000.000,00

44.000.000,00

286.000.000,00 (Harga Jual) (Pajak Keluaran) (PPnBM yang dipungut)

Distributor “PT Citra”

a. Pembelian

b. Harga Beli dari Importir atau Pabrikan

PPN (10%)

Harga Pembelian

Penyerahan

Harga Beli dari Importir atau Pabrikan

Keuntungan

DPP

PPN

PPN (10%)

Harga Penjualan oleh Distributor

Dealer atau Showroom “Intan”

a. Pembelian

b. Harga Beli dari Distributor

PPN (10%)

Harga Pembelian

Penyerahan

Harga Beli dari Distributor

Keuntungan

DPP

PPN

PPN (10%)

Harga Penjualan oleh Showroom

264.000.000,00

22.000.000,00

286.000.000,00

264.000.000,00

30.000.000,00

294.000.000,00

29.400.000,00

323.400.000,00

294.000.000,00

29.400.000,00

323.400.000,00

294.000.000,00

40.000.000,00

334.000.000,00

33.400.000,00

367.400.000,00

(termasuk PPnBM yang telah dipungut)

(Pajak Masukan)

(termasuk PPnBM yang telah dipungut)

(Harga Jual)

(Pajak Keluaran)

(termasuk PPnBM yang telah dipungut)

(Pajak Masukan)

(termasuk PPnBM yang telah dipungut)

(Harga Jual)

(Pajak Keluaran)

(harga dibayar oleh konsumen)

Contoh penghitungan PPN dan PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean.

PT Jaya, produsen kendaraan bermotor hemat energi dan harga terjangkau, memproduksi kendaraan bermotor dengan biaya produksi Rp100.000.000,00. Kendaraan bermotor diserahkan kepada Distributor yaitu PT Citra dengan nilai penyerahan Rp130.000.000,00. Kendaraan bermotor termasuk dalam golongan tarif PPnBM 15%. PT Citra menyerahkan kendaraan bermotor kepada showroom “Tanjung” dengan keuntungan Rp20.000.000,00. Selanjutnya, showroom “Tanjung” menyerahkan kendaraan bermotor kepada konsumen dengan keuntungan Rp30.000.000,00.

Penghitungan PPN dan PPnBM terutang adalah:

Pabrikan “PT Jaya”

a. Biaya Produksi

b. Penyerahan

Harga Jual - DPP

PPN - DPP PPnBM

PPN (10%)

PPnBM (15%)

130.000.000,00

26.000.000,00

Harga Penjualan oleh Pabrikan

100.000.000,00

130.000.000,00

13.000.000,00

3.900.000,00

146.900.000,00 (sama dengan Harga Jual) (20% dari Harga Jual) (Pajak Keluaran) (PPnBM dipungut)

Distributor “PT Citra”

a. Pembelian

Harga Beli dari Pabrikan

PPN (10%)

Harga Pembelian

b. Penyerahan

Harga Beli dari Pabrikan

Keuntungan

DPP

PPN

PPN (10%)

Harga Penjualan oleh Distributor

133.900.000,00 (termasuk PPnBM yang telah dipungut)

13.000.000,00 (Pajak Masukan)

146.900.000,00

133.900.000,00

20.000.000,00

153.900.000,00

15.390.000,00 (Pajak Keluaran)

169.290.000,00

Dealer atau Showroom “Tanjung”

a. Pembelian

Harga Beli dari Distributor

PPN (10%)

Harga Pembelian

b. Penyerahan

Harga Beli dari Distributor

Keuntungan

DPP

PPN

PPN (10%)

Harga Penjualan oleh Dealer atau Showroom

153.900.000,00

15.390.000,00 (Pajak Masukan)

169.290.000,00

153.900.000,00

30.000.000,00

183.900.000,00

18.390.000,00 (Pajak Keluaran)

202.290.000,00

Contoh penghitungan PPN dan PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor yang berasal dari sasis.

PT Jaya menyerahkan sasis kendaraan bermotor kepada PT Tanjung seharga Rp100.000.000,00 (tidak termasuk PPN). PT Tanjung meminta PT Larastika mengubah sasis tersebut menjadi kendaraan bermotor dengan biaya jasa karoseri sebesar Rp20.000.000,00. PPnBM terutang dan dipungut oleh PT Tanjung saat penyerahan kepada pembeli Bapak Rizky dengan tarif 20%. Penghitungan dan pelaporan PPN dan PPnBM oleh PT Tanjung adalah sebagai berikut:

a. Biaya Produksi

Harga Beli Sasis

PPN

b. Biaya Jasa Karoseri

PPN

Biaya Produksi

Penyerahan

Biaya Produksi

Keuntungan

DPP

PPN (10%)

PPnBM (20%)

Harga Jual

100.000.000,00

20.000.000,00

120.000.000,00

30.000.000,00

150.000.000,00

10.000.000,00 (Pajak Masukan)

2.000.000,00 (Pajak Masukan)

15.000.000,00 (Pajak Keluaran)

30.000.000,00 (PPnBM dipungut)

195.000.000,00

Atas pembelian kendaraan bermotor dengan sistem on the road (langsung atas nama pembeli), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak merupakan unsur Harga Jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak.

B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

Nomor Surat

Lampiran

Hal.

[1]

[2]

Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (SKB PPnBM) atas Impor/Penyerahan*) Kendaraan Bermotor

Yth. Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak. [3]

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, dengan ini:

Nama. [4]

Alamat.

NPWP. jenis usaha/instansi

mengajukan permohonan untuk diberikan SKB PPnBM atas kendaraan bermotor:

Kode

No. Kendaraan Bermotor

Merek

Tipe

Kapasitas Isi Silinder (cc)

Nomor Rangka (NIK)

Nomor Mesin

Nilai Impor/Harga Jual (Rp)

Nilai PPnBM (Rp)

Total

Sesuai dengan:

(10) Invois No.:. Tanggal:.

No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan:. Tanggal:.

Kurs USD 1 Rp. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101 Tanggal:.

diperoleh dari: [6] [5]

SKB PPnBM akan diserahkan kepada unit kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor. [7]

penyerahan, kendaraan bermotor tersebut diperoleh dari: [8]

nama

alamat

NPWP

Sehubungan dengan permohonan di atas, dengan ini menyatakan bahwa:

kendaraan bermotor yang diimpor atau diperoleh akan digunakan sesuai dengan tujuan semula atau tidak dipindahtangankan kepada pihak lain dalam jangka waktu 4 (empat) tahun setelah dilakukannya impor atau penyerahan; dan
bersedia membayar kembali PPnBM yang dibebaskan dan/atau PPN yang kurang dibayar ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, apabila di kemudian hari kendaraan bermotor yang diimpor atau diperoleh digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Terlampir disampaikan dokumen: [9]

surat kuasa khusus (jika ditandatangani oleh kuasa);

surat keterangan penggunaan kendaraan bermotor;

perjanjian atau dokumen jual beli;

invois dan Bill of Lading atau Airway Bill (khusus impor kendaraan bermotor);

nomor induk berusaha dan sertifikat standar atau izin penyelenggaraan angkutan atau persetujuan prinsip; dan

dokumen berupa kontrak atau surat perintah kerja untuk pengadaan kendaraan.

[10] Pemohon, [11]

*) Dipilih salah satu yang sesuai. Agar permohonan dibuat terpisah antara SKB PPnBM atas impor dan penyerahan kendaraan bermotor.

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

[1] Diisi dengan nomor surat permohonan.

[2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan, contoh: 1 lembar.

[3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan SKB PPnBM terdaftar. Dalam hal kendaraan bermotor yang diimpor atau diperoleh adalah kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan, kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengajukan permohonan SKB PPnBM tersebut terdaftar.

[4] Identitas Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan: nama, alamat, NPWP, jenis usaha/instansi

Diisi dengan nama Orang Pribadi atau Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, diisi dengan nama bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diisi dengan alamat Orang Pribadi atau Badan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diisi dengan jenis usaha Orang Pribadi atau Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, diisi dengan nama instansi.

[5] Tabel rincian kendaraan bermotor yang diimpor atau diserahkan.

Kolom (1) Diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) Diisi dengan kode kendaraan bermotor, yaitu:

kode 1, untuk kendaraan ambulan;
kode 2, untuk kendaraan jenazah;
kode 3, untuk kendaraan pemadam kebakaran;
kode 4, untuk kendaraan tahanan;
kode 5, untuk Kendaraan Angkutan Umum;
kode 6, untuk kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan; atau
kode 7, untuk kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kolom (3) Diisi dengan merek kendaraan bermotor.

Kolom (4) Diisi dengan tipe kendaraan bermotor.

Kolom (5) Diisi dengan angka kapasitas isi silinder.

Kolom (6) Diisi dengan 17 (tujuh belas) digit nomor rangka atau nomor identifikasi kendaraan.

Untuk kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean, nomor rangka diisi berdasarkan nomor rangka dalam sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK).
Untuk kendaraan bermotor yang diimpor, nomor rangka diisi berdasarkan nomor rangka dalam sertifikat vehicle identification number (VIN) atau dokumen pemberitahuan impor barang.

Kolom (7) Diisi dengan nomor mesin kendaraan bermotor.

Kolom (8) Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung PPnBM pada saat dilakukannya impor atau penyerahan kendaraan bermotor, yaitu Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan rupiah. Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing, agar dikonversi dengan kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat.

Kolom (9) Diisi dengan Nilai PPnBM yang dibayar saat dilakukannya impor atau dipungut saat penyerahan kendaraan bermotor dalam satuan rupiah.

Kolom (10): Dalam hal impor diisi dengan: Contoh:

nomor dan tanggal invois;
kurs mata uang asing serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan yang digunakan saat permohonan.

Dalam hal penyerahan:

nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;
untuk penyerahan menggunakan valuta asing, dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPnBM diterbitkan;
penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak.

Mobil merek XYZ tipe Kovik jenis sedan dengan kapasitas mesin 1800 cc. Mobil akan diserahkan oleh pabrikan PT Jaya kepada PT Citra dengan Harga Jual Rp200.000.000,00 dan dipungut PPnBM dengan tarif 15%. PT Citra merupakan pengusaha angkutan umum yang mengajukan permohonan SKB PPnBM. Pada saat mengajukan permohonan SKB PPnBM, PT Citra membuat surat permohonan dengan rincian kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan sebagai berikut:

No. Kode Kendaraan Bermotor

Merek

Tipe

Kapasitas Isi Silinder (cc)

Nomor Rangka (NIK)

Nomor Mesin

Nilai Impor/Harga Jual (Rp)

Nilai PPnBM (Rp)

5 XYZ Kovik 1800 MHYKZE81SCJ JF51E2103 200.000.000 30.000.000 115045 081

Total 200.000.000 30.000.000

Sesuai dengan:

(10) Invois No.:. Tanggal:.

No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan: 022/VICA/01/2022 Tanggal: 11 Januari 2022

Kurs USD 1. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor x-x Tanggal.

[6] Diisi dengan asal kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda cek (✓) pada kotak yang dipilih, yaitu:

impor, dalam hal kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau

penyerahan, dalam hal kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean.

[7] Diisi dengan unit kerja kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan, contoh: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.

[8] Diisi dengan identitas PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor.

[9] Diisi dengan membubuhkan tanda cek (✓) pada dokumen yang dilampirkan.

[10] Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan SKB PPnBM.

[11] Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pemohon. Permohonan dianggap sah jika ditandatangani oleh direksi atau pengurus yang berwenang dan dibubuhi cap perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal permohonan ditandatangani atau diwakilkan kepada orang lain, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, permohonan dianggap sah jika ditandatangani bendahara atau minimal pejabat setara eselon III yang berwenang.

C. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

Lembar ke-: untuk. [1]

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH. [2]

KANTOR PELAYANAN PAJAK.

SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Nomor:. [3]

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. [4] atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa:

Nama. [5]

Alamat.

NPWP. jenis usaha/instansi

Sesuai dengan surat permohonan Nomor:. tanggal. [6] dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, maka diberikan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor/penyerahan*) kendaraan bermotor sebagai berikut:

No. Kode Kendaraan Bermotor

Merek

Tipe

Kapasitas Isi Silinder (cc)

Nomor Rangka (NIK)

Nomor Mesin

Nilai Impor/Harga Jual (Rp)

Nilai PPnBM (Rp)

Total

Sesuai dengan:

(10) Invois No.:. Tanggal:.

No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan:. Tanggal:.

Kurs USD 1 Rp. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor. Tanggal:.

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada: [8] [7]

dalam hal impor, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. [9] bersama dengan pemberitahuan impor barang; atau

dalam hal penyerahan, PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor:

Nama

Alamat

NPWP. [10]

Demikian untuk dipergunakan seperlunya. [11]

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor [12]

*) Dipilih salah satu yang sesuai.

Kode Verifikasi:.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

[1] Diisi dengan lembar peruntukan.

[2] Diisi dengan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB PPnBM.

[3] Diisi dengan nomor SKB PPnBM.

[4] Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB PPnBM.

[5] Identitas Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan: nama, alamat, NPWP, jenis usaha/instansi

Diisi dengan alamat Orang Pribadi atau Badan.

Diisi dengan jenis usaha Orang Pribadi atau Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, diisi dengan nama instansi.

Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPnBM.

Tabel rincian kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM.

Kolom (1) Diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) Diisi dengan kode kendaraan bermotor, yaitu:

kode 1, untuk kendaraan ambulan;
kode 2, untuk kendaraan jenazah;
kode 3, untuk kendaraan pemadam kebakaran;
kode 4, untuk kendaraan tahanan;
kode 5, untuk Kendaraan Angkutan Umum;
kode 6, untuk kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan; atau
kode 7, untuk kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kolom (3) Diisi dengan merek kendaraan bermotor.

Kolom (4) Diisi dengan tipe kendaraan bermotor.

Kolom (5) Diisi dengan angka kapasitas isi silinder.

Kolom (6) Diisi dengan 17 (tujuh belas) digit nomor rangka atau nomor identifikasi kendaraan.

Untuk kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean, nomor rangka diisi berdasarkan nomor rangka dalam sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK).
Untuk kendaraan bermotor yang diimpor, nomor rangka diisi berdasarkan nomor rangka dalam sertifikat vehicle identification number (VIN) atau dokumen pemberitahuan impor barang.

Kolom (7) Diisi dengan nomor mesin kendaraan bermotor.

Untuk kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean, nomor mesin diisi berdasarkan nomor mesin yang tercantum dalam sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK).
Untuk kendaraan bermotor yang diimpor, nomor mesin diisi berdasarkan nomor mesin yang tercantum dalam sertifikat vehicle identification number (VIN) atau dokumen pemberitahuan impor barang.

Kolom (9) Diisi dengan Nilai PPnBM yang dibayar saat dilakukannya impor atau dipungut saat penyerahan kendaraan bermotor dalam satuan rupiah.

Kolom (10): Dalam hal impor diisi dengan: Contoh:

nomor dan tanggal invois;
kurs mata uang asing serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan yang digunakan saat permohonan.

Dalam hal penyerahan:

nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;
untuk penyerahan menggunakan valuta asing, dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPnBM diterbitkan;
penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak.

Mobil merek XYZ tipe Kovik jenis sedan dengan kapasitas mesin 1800 cc. Mobil diimpor oleh PT Jaya dengan Nilai Impor Rp200.000.000,00 dan dipungut PPnBM impor dengan tarif 15%. KLM merupakan pengusaha angkutan umum sekaligus importir yang mengajukan permohonan SKB PPnBM. SKB PPnBM memuat informasi:

No. Kode Kendaraan Bermotor

Merek

Tipe

Kapasitas Isi Silinder (cc)

Nomor Rangka (NIK)

Nomor Mesin

Nilai Impor/Harga Jual (Rp)

Nilai PPnBM (Rp)

5 XYZ Kovik 1800 MHYKZE81SCJ JF51E2103 200.000.000 30.000.000 115045 081

Total 200.000.000 30.000.000

Sesuai dengan:

(10) Invois No.: KVK/INV/2-HH/01/2022 Tanggal: 11 Januari 2022

No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan:. Tanggal:.

Kurs USD 1. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor xx Tanggal.

[8] Diisi dengan asal kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda cek (✓) pada kotak yang dipilih, yaitu:

impor, dalam hal kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau

penyerahan, dalam hal kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean.

[9] Diisi dengan kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan, contoh: Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.

[10] Diisi dengan identitas PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor.

[11] Diisi dengan tempat dan tanggal SKB PPnBM diterbitkan.

[12] Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak penerbit.

D. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

Nomor Hal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH. [1]

KANTOR PELAYANAN PAJAK. [2]

Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kendaraan Bermotor

Kepada Yth. [3]. [4]

Sehubungan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kendaraan Bermotor yang Saudara ajukan melalui surat: Nomor. [5] Tanggal

dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, karena tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut: [6]

[ ] permohonan tidak lengkap

[ ] Wajib Pajak bukan merupakan pihak yang dapat diberikan SKB PPnBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. [7]./PMK.03/2021;

Barang Kena Pajak yang dimohonkan pembebasan pengenaan PPnBM tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. [7]./PMK.03/2021;

mempunyai utang pajak;

belum menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir dan surat pemberitahuan masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir; dan/atau

lainnya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. [8]

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor, [9]

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

[1] Diisi dengan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat penolakan permohonan SKB PPnBM.

[2] Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan.

[3] Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM, yaitu nama dan NPWP.

[4] Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM.

[5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPnBM.

[6] Dipilih pada kotak yang sesuai, dapat diisi lebih dari satu.

[7] Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.

[8] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penolakan permohonan SKB PPnBM.

[9] Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak penerbit.

E. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR KEPADA PIHAK YANG MEMILIKI SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Contoh penghitungan PPN dan PPnBM terutang atas impor kendaraan bermotor yang tergolong mewah oleh Orang Pribadi atau Badan yang memiliki SKB PPnBM sebelum dilakukannya impor

Importir “PT Jaya”

Saat Impor

Nilai Impor (DPP)

PPnBM (15%)

PPN (10%)

Harga Impor

Penjelasan:

200.000.000,00

0,00 (PPnBM impor dibebaskan Saat Impor)

20.000.000,00 (Pajak Masukan)

220.000.000,00

PPnBM dibebaskan atas impor kendaraan bermotor yang tergolong mewah karena importir telah memiliki SKB PPnBM sebelum dilakukannya impor.

Contoh penghitungan PPN dan PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor yang tergolong mewah kepada Orang Pribadi atau Badan yang memiliki SKB PPnBM sebelum penyerahan
Pabrikan “PT Jaya”

Penyerahan

Harga Jual

PPN (10%)

PPnBM (15%)

Harga Penjualan oleh Pabrikan

Distributor “PT Citra”

a. Pembelian

Harga Beli dari Pabrikan

PPN (10%)

Harga Pembelian

b. Penyerahan

Harga Beli dari Pabrikan

Keuntungan

DPP

PPN

PPN (10%)

Harga Penjualan oleh Distributor

200.000.000,00

20.000.000,00 Pajak Keluaran

30.000.000,00

250.000.000,00

230.000.000,00 (termasuk PPnBM yang telah dipungut)

20.000.000,00 (Pajak Masukan)

250.000.000,00

230.000.000,00 (termasuk PPnBM yang telah dipungut)

30.000.000,00

260.000.000,00 (Harga Jual)

26.000.000,00 (Pajak Keluaran)

386.000.000,00

Dealer atau Showroom “Intan”, dalam hal kendaraan bermotor diserahkan kepada pihak yang memiliki SKB PPnBM

a. Pembelian

Harga Beli dari Distributor

PPN (10%)

Harga Pembelian

260.000.000,00 (termasuk PPnBM yang telah dipungut)

26.000.000,00 (Pajak Masukan)

386.000.000,00

b. Penyerahan

Harga Beli dari Distributor

Keuntungan

Dikurangi PPnBM yang dibebaskan dengan SKB

DPP

PPN

PPN (10%)

Harga Penjualan oleh Showroom

Penjelasan:

260.000.000,00 (termasuk PPnBM yang telah dipungut)

000, 00 (30.000.000,00)

280.000.000,00 (Harga Jual, tidak termasuk PPnBM yang sudah dipungut)

28.000.000,00 (Pajak Keluaran)

308.000.000,00 (harga dibayar oleh konsumen)

Harga Beli pada angka 3) huruf b adalah sebesar Rp260.000.000,00 termasuk PPnBM yang telah dipungut sebesar Rp30.000.000,00 (angka 1). Untuk penghitungan Dasar Pengenaan Pajak PPN atas penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM, nilai PPnBM sebesar Rp30.000.000,00 dikurangkan dari Harga Jual. Setelah memperhitungkan keuntungan, Dasar Pengenaan Pajak PPN menjadi Rp280.000.000,00.

F. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGGANTIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

Nomor Surat

Lampiran

Hal

[1]

[2]

Permohonan Penggantian Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor/Penyerahan*) Kendaraan Bermotor

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak. [3]

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. /PMK./ peraturan perubahannya dengan ini:

Nama

Alamat

NPWP. [4]

mengajukan permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor/penyerahan*) sebagai berikut:

Nomor. [5] tanggal.

dengan alasan terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung sebagai berikut: [6]

No. Uraian Semula Seharusnya

dst.

Terlampir disampaikan dokumen-dokumen: [7]

[8] [9] Pemohon

*) Dipilih salah satu yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENGGANTIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

[1] Diisi dengan nomor surat permohonan penggantian SKB PPnBM.

[2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan penggantian SKB PPnBM.

[3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat Orang Pribadi atau Badan terdaftar.

[4] Diisi dengan identitas Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan, meliputi: nama, alamat, dan NPWP. Khusus Sekretariat Negara, TNI, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, identitas diisi nama, alamat, dan NPWP bendahara Sekretariat Negara, TNI, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[5] Diisi dengan nomor dan tanggal SKB PPnBM yang diajukan penggantian.

[6] Diisi dengan alasan dilakukannya penggantian SKB PPnBM.

[7] Diisi dengan lampiran dokumen yang dipersyaratkan.

[8] Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan penggantian SKB PPnBM.

[9] Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pemohon.

G. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PENGGANTI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

(10) Invois No.:. Tanggal:.

Tipe (4) Kapasitas Isi Silinder (cc) Nomor Rangka (NIK) (5) (6)

No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan:. Tanggal:.

Nomor Mesin

Nilai Impor/Harga Jual (Rp)

Nilai PPnBM (Rp) [7]

Kurs USD 1 Rp. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor. Tanggal:.

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada: [8]

Dalam hal impor, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. [9] bersama dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); atau

dalam hal penyerahan, PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor:

Nama

Alamat

NPWP

Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor. tanggal. [11] dinyatakan tidak berlaku lagi dan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pengganti ini berlaku sejak tanggal. [12].

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor. [14]

*) Dipilih salah satu yang sesuai. [13]

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PENGGANTI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

[1] Diisi dengan lembar peruntukan.

[2] Diisi dengan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB PPnBM Pengganti.

[3] Diisi dengan nomor SKB PPnBM Pengganti.

[4] Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB PPnBM Pengganti.

[5] Identitas Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan: nama, alamat, NPWP, jenis usaha/instansi

Diisi dengan alamat Orang Pribadi atau Badan.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diisi jenis usaha Orang Pribadi atau Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, diisi dengan nama instansi.

[6] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPnBM Pengganti.

[7] Tabel rincian kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM.

Kolom (1) Diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) Diisi dengan kode kendaraan bermotor, yaitu:

kode 1, untuk kendaraan ambulan;
kode 2, untuk kendaraan jenazah;
kode 3, untuk kendaraan pemadam kebakaran;
kode 4, untuk kendaraan tahanan;
kode 5, untuk Kendaraan Angkutan Umum;
kode 6, untuk kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan; atau
kode 7, untuk kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kolom (3) Diisi dengan merek kendaraan bermotor.

Kolom (4) Diisi dengan tipe kendaraan bermotor.

Kolom (5) Diisi dengan angka kapasitas isi silinder.

Kolom (6) Diisi dengan 17 (tujuh belas) digit nomor rangka atau nomor identifikasi kendaraan.

Untuk kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean, nomor rangka diisi berdasarkan nomor rangka dalam sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK).
Untuk kendaraan bermotor yang diimpor, nomor rangka diisi berdasarkan nomor rangka dalam sertifikat vehicle identification number (VIN) atau dokumen pemberitahuan impor barang.

Kolom (7) Diisi dengan nomor mesin kendaraan bermotor.

Untuk kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean, nomor mesin diisi berdasarkan nomor mesin yang tercantum dalam sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK).
Untuk kendaraan bermotor yang diimpor, nomor mesin diisi berdasarkan nomor mesin yang tercantum dalam sertifikat vehicle identification number (VIN) atau dokumen pemberitahuan impor barang.

Kolom (9) Diisi dengan Nilai PPnBM yang dibayar pada saat impor kendaraan bermotor atau dipungut saat penyerahan kendaraan bermotor, dalam satuan rupiah.

Kolom (10): Dalam hal impor diisi dengan: Contoh:

nomor dan tanggal invois;
kurs mata uang asing serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan yang digunakan saat permohonan.

Dalam hal penyerahan:

nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;
untuk penyerahan menggunakan valuta asing, dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPnBM diterbitkan;
penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak.

Mobil merek XYZ tipe Kovik jenis sedan dengan kapasitas mesin 1800 cc. Mobil diimpor oleh PT Jaya dengan harga Rp200.000.000,00 dan dipungut PPnBM impor dengan tarif 15%. KLM merupakan pengusaha angkutan umum sekaligus importir yang mengajukan permohonan SKB PPnBM Pengganti. SKB PPnBM Pengganti memuat informasi:

No. Kode Kendaraan Bermotor

Merek

Tipe

Kapasitas Isi Silinder (cc)

Nomor Rangka (NIK)

Nomor Mesin

Nilai Impor/Harga Jual (Rp)

Nilai PPnBM (Rp)

5 XYZ Kovik 1800 MHYKZE81SCJ JF51E210 200.000.000 30.000.000 115045 3081

Total 200.000.000 30.000.000

Sesuai dengan:

(10) Invois No.: KVK/INV/2-00-01/2022 Tanggal: 11 Januari 2022

No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan:. Tanggal:.

Kurs USD 1 =. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor xx Tanggal.

[8] Diisi dengan asal kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda cek (✓) pada kotak yang dipilih, yaitu:

impor, dalam hal kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau

penyerahan, dalam hal kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean.

[9] Diisi dengan kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan, contoh: Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.

[10] Diisi dengan identitas PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor.

[11] Diisi dengan nomor dan tanggal SKB PPnBM yang diajukan permohonan penggantian.

[12] Diisi dengan tanggal SKB PPnBM yang diajukan permohonan penggantian.

[13] Diisi dengan tempat dan tanggal SKB PPnBM Pengganti.

[14] Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak penerbit.

H. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGGANTIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

Nomor Hal

Kepada Yth.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH. [1]

KANTOR PELAYANAN PAJAK. [2]

Penolakan Permohonan Penggantian Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah. [3]. [4]

Sehubungan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Pengganti yang Saudara ajukan melalui surat: Nomor Tanggal. [5]

dengan 1111 diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, karena tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. (7)

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor, [8]

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PENGGANTIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

[1] Diisi dengan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat penolakan penggantian SKB PPnBM.

[2] Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM.

[3] Diisi dengan identitas Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan penggantian SKB PPnBM, yaitu nama dan NPWP.

[4] Diisi dengan alamat Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan penggantian SKB PPnBM.

[5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan penggantian SKB PPnBM.

[6] Diisi dengan alasan penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM.

[7] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM.

[8] Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak penerbit.

I. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP. [1]

KANTOR PELAYANAN PAJAK.

SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Nomor: KET-BTL-. [2]

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. [3] atas nama Direktur Jenderal Pajak, dengan ini menerangkan bahwa Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah nomor. [4] tanggal. [5] atas Wajib Pajak:

Nama. [6]

NPWP.

alamat

dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku. Kepada Wajib Pajak wajib membayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibebaskan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. [7]

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak [8]

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

[1] Diisi dengan nama kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM.

[2] Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN.

[3] Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat keterangan pembatalan SKB PPnBM.

[4] Diisi dengan nomor SKB PPnBM yang dibatalkan.

[5] Diisi dengan tanggal SKB PPnBM yang dibatalkan.

[6] Diisi dengan nama, NPWP, dan alamat pemilik SKB PPnBM yang dibatalkan.

[7] Diisi dengan tempat dan tanggal surat keterangan pembatalan ditandatangani.

[8] Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak penerbit.

J. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

[1] [2]

Nomor Surat

Lampiran

Hal

Permohonan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas Impor/Penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak. [3]

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, dengan ini:

Nama

Alamat

NPWP

Jenis Usaha

[4]

mengajukan permohonan untuk diberikan pengembalian PPnBM atas impor/penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM sebagai berikut: [5]

Pemberitahuan Impor Barang

Faktur Pajak

Saat Perolehan Barang Kena Pajak Kendaraan Bermotor

No. Saat Dilakukannya Impor

Jumlah

Nilai Impor

Nomor

Tanggal

Nomor Seri

Tanggal

Harga Jual

Nilai PPnBM (8)

Total

yang diperoleh dari: [6]

impor; atau

penyerahan, Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut diperoleh dari: [7]

Nama

Alamat

NPWP

Alasan diajukannya permohonan:

Terlampir disampaikan dokumen: [8]

dalam hal diajukan oleh importir/pengguna atau Wajib Pajak yang menerima Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dibebaskan:

surat keterangan penggunaan kendaraan bermotor;

surat kuasa khusus (jika ditandatangani kuasa);

kontrak, perjanjian atau dokumen jual beli, invois dan Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB);

nomor induk berusaha atau sertifikat standar atau izin penyelenggaraan angkutan atau persetujuan prinsip;

surat perintah kerja untuk pengadaan (khusus untuk bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia);

bukti pembayaran pajak atau Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak Penjual.

dalam hal diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah:

surat keterangan penggunaan kendaraan bermotor;

surat kuasa khusus (jika ditandatangani kuasa);

kontrak, perjanjian atau dokumen jual beli;

nomor induk berusaha atau sertifikat standar atau izin penyelenggaraan angkutan atau persetujuan prinsip;

surat perintah kerja untuk pengadaan (khusus untuk bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia);

SKB PPnBM yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan;

bukti pembayaran pajak atau Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak Penjual.

[9] Pemohon, [10]

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

[1] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan.

[2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan.

[3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan pengembalian PPnBM terdaftar.

[4] Diisi identitas Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan.

[5] Tabel kendaraan bermotor yang diajukan permohonan pengembalian PPnBM.

Kolom (1) Diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) Diisi dengan nomor pendaftaran pemberitahuan impor barang sebagaimana terdapat pada dokumen pemberitahuan impor barang berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur tentang pemberitahuan impor barang.

Kolom (3) Diisi dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan impor barang sebagaimana terdapat pada dokumen pemberitahuan impor barang berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur tentang pemberitahuan impor barang.

Kolom (4) Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung PPnBM pada saat dilakukannya impor atau penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor, yaitu Nilai Impor dalam satuan rupiah. Nilai Impor dalam valuta asing, agar dikonversi dengan kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat.

Kolom (5) Diisi dengan Nomor Seri Faktur Pajak saat perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dari PKP Penjual.

Kolom (6) Diisi dengan tanggal Faktur Pajak saat perolehan kendaraan bermotor dari PKP Penjual.

Kolom (7) Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung PPnBM pada saat penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor, yaitu Harga Jual dalam satuan rupiah.

Kolom (8) Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor.

Kolom (9) Diisi dengan Nilai PPnBM yang dibayar saat dilakukannya impor atau dipungut saat penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dalam satuan rupiah. Dalam hal PPnBM menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (4) serta mencantumkan pula nilai PPnBM yang terutang dalam valuta asing tersebut.

[6] Diisi dengan asal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda cek (✓) pada kotak yang dipilih, yaitu:

impor, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang diajukan permohonan pengembalian PPnBM berasal dari impor; atau

penyerahan, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang diajukan permohonan pengembalian PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean.

[7] Diisi dengan identitas PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor.

[8] Diisi dengan membubuhkan tanda cek (✓) pada dokumen yang dilampirkan.

[9] Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan pengembalian PPnBM diajukan.

[10] Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pemohon. Permohonan pengembalian PPnBM dianggap sah jika ditandatangani oleh direksi atau pengurus yang berwenang dan dibubuhi cap perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal permohonan pengembalian PPnBM ditandatangani atau diwakilkan kepada orang lain, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

K. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Nomor Hal

Kepada Yth.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH.

KANTOR PELAYANAN PAJAK. [1]

Penolakan Permohonan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor. [2]

[3]. [4]

Sehubungan dengan permohonan pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang Saudara ajukan melalui surat: Nomor. [5] Tanggal

dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu:

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. [7]

Kepala Kantor, [8]

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

[1] Diisi dengan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat penolakan permohonan pengembalian PPnBM.

[2] Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan.

[3] Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian PPnBM, yaitu nama dan NPWP.

[4] Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian PPnBM.

[5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan pengembalian PPnBM.

[6] Diisi dengan alasan penolakan permohonan pengembalian PPnBM.

[7] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penolakan permohonan pengembalian PPnBM.

[8] Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala kantor pelayanan pajak penerbit.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

ministrasi Kementerian SYAH<:A 0213-199703 1 001

Konteks hukum

Peta dan riwayat peraturan

1 hubungan tercatat

Buka aturan yang terhubung untuk mengikuti perubahan. Garis putus-putus menunjukkan hubungan yang masih perlu dikonfirmasi. Peta ini mencakup hubungan langsung yang tercatat, bukan seluruh riwayat hukum.

Panah: aturan yang bertindak → aturan yang diubah/dicabut atau dasar pelaksanaan. Garis utuh: terkonfirmasi · putus-putus: perlu konfirmasi.

Geser peta ke samping untuk melihat semua simpul. Daftar lengkap dan bukti tersedia di bawahnya.

Hubungan dan bukti

PMK 141/2021 pelaksana dari UU PPN/PPnBM
Hubungan perlu konfirmasi
Lihat cakupan dan sumber
Cakupan pasal belum dipetakan.
kurasi
Tautan bukti belum dilampirkan pada pencatatan hubungan ini.

Riwayat tanggal dan perubahan (1)

Tanggal efek belum tercatat
Terdeteksi: Peraturan pelaksana dari UU PPN/PPnBMBuka aturan →

Regulasi terkait

Semua peraturan →

PP 80/2019 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

PMK 68/2022 Diubah sebagian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa serta Pajak Pertambahan Nilai atas Penyebarluasan Barang Kena Pajak

PMK 96/2021 Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah

PMK 173/2021 Diubah sebagian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian PPN atau PPN dan PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dari dan/atau ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

PER-11/PJ/2025 Berlaku

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

PMK 60/2022 Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dari Luar Daerah Pabean