PER-9/PJ/2021 tentang Perubahan atas PER-6/PJ/2021 (Pemindahan Tempat Kedudukan Wajib Pajak)

Disebut juga: PER 9/PJ/2021 · PER 9 Tahun 2021 · Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2021

Administrasi & SPT KUP, Sanksi & Sengketa

Nomor registri PER 9/2021

Berlaku menurut sumber resmi · telah diubah Tanggal penetapan belum terverifikasi

Catatan status

Label sumber: “Berlaku”, diperiksa 2026-10-06. Label katalog berbeda dari cakupan perubahan; gunakan riwayat dan naskah perubahan untuk mengetahui ketentuan yang berubah.

Bukti status pada sumber resmi ↗

Cakupan naskah Metadata saja

Halaman sumber ↗ Peta dan riwayat ↓ Laporkan koreksi

Naskah belum tersedia di Pajegi

Naskah tersedia sebagai pindaian resmi namun belum dapat diekstraksi teks berkualitas — sedang diproses. Gunakan tautan sumber di bawah untuk membaca naskah aslinya.

Buka halaman sumber resmi ↗ Kabari bila naskah sudah terbit

Catatan verifikasi Judul diperbaiki: PER-9/PJ/2021 = perubahan aturan pemindahan WP, bukan pembayaran/penyetoran. Judul diperbaiki: PER-9/PJ/2021 = perubahan aturan pemindahan WP, bukan pembayaran/penyetoran.

Konteks hukum

Peta dan riwayat peraturan

1 hubungan tercatat

Buka aturan yang terhubung untuk mengikuti perubahan. Garis putus-putus menunjukkan hubungan yang masih perlu dikonfirmasi. Peta ini mencakup hubungan langsung yang tercatat, bukan seluruh riwayat hukum.

Panah: aturan yang bertindak → aturan yang diubah/dicabut atau dasar pelaksanaan. Garis utuh: terkonfirmasi · putus-putus: perlu konfirmasi.

Geser peta ke samping untuk melihat semua simpul. Daftar lengkap dan bukti tersedia di bawahnya.

Hubungan dan bukti

PER-9/PJ/2021 pelaksana dari UU 28/2007
Hubungan perlu konfirmasi
Lihat cakupan dan sumber
Cakupan pasal belum dipetakan.
kurasi
Tautan bukti belum dilampirkan pada pencatatan hubungan ini.

Riwayat tanggal dan perubahan (1)

Tanggal efek belum tercatat
Terdeteksi: Peraturan pelaksana dari UU 28/2007Buka aturan →

Regulasi terkait

Semua peraturan →

UU 28/2007 Diubah sebagian

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

UU 11/2016 Berlaku

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

PP 74/2011 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

PMK 81/2024 Diubah sebagian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

PMK 242/2014 Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Percepatan Pemeriksaan, Batas Waktu Pemeriksaan, dan Kriteria Wajib Pajak yang Diperiksa dengan Kecepatan Tinggi

PER-2/PJ/2024 Berlaku

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Tata Cara Penyusunan, Penandatanganan, Penyampaian, dan Pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta SPT Masa PPh Unifikasi