Keputusan Menteri Keuangan
KMK 19 Tahun 2026 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Mei 2026 Sampai dengan 31 Mei 2026
Disebut juga: KMK 19/2026
Berlaku menurut sumber resmi Mulai berlaku 1 Mei 2026
Catatan status
Label sumber: “Berlaku”, diperiksa 2026-10-11. Label katalog berbeda dari cakupan perubahan; gunakan riwayat dan naskah perubahan untuk mengetahui ketentuan yang berubah. Naskah terbitan asli, bukan konsolidasi.
Cakupan naskah Naskah asli lengkap · seluruh halaman tersedia
PDF sumber: 3 halaman · HTML: halaman 1–3
Seluruh halaman PDF sumber disajikan sebagai gambar asli. Cakupan ini merujuk kelengkapan halaman asli; teks pendamping hasil ekstraksi belum disahkan sebagai transkripsi kata demi kata.
KMK 19/2026
Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Mei 2026 Sampai Dengan 31 Mei 2026.
Naskah terbitan asli tersedia lengkap per halaman di bawah. Halaman sumber mempertahankan susunan dokumen, angka, tabel.
Teks pendamping untuk pencarian berasal dari ekstraksi otomatis. Pemeriksaan cakupan halaman ini tidak menyatakan transkripsi telah diperiksa kata demi kata atau status hukum terkini telah disimpulkan.
Naskah asli lengkap
Seluruh 3 halaman PDF sumber disajikan di bawah, termasuk lampiran. Tampilan halaman mempertahankan formulir, tabel, angka, dan susunan dokumen asli.
Unduh PDF lengkap · Sumber pemerintah ↗
Halaman asli menjadi rujukan. Teks pendamping untuk pencarian berasal dari ekstraksi otomatis dan belum merupakan transkripsi yang diperiksa kata demi kata.
Teks pendamping untuk pencarian
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/MK/EF.2/2026 TENTANG TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 MEI 2026 SAMPAI DENGAN 31 MEI 2026 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Diktum KELIMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 Tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, kewenangan penetapan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga, sebagaimana diubah dengan KMK Nomor 169 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 Tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga, untuk periode selanjutnya dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal untuk dan atas nama Menteri Keuangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (2a), Pasal 13 ayat (3b), Pasal 14 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 27B ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Mei 2026 sampai dengan 31 Mei 2026
Teks pendamping untuk pencarian
- 2 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 Tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga (sebagai mana diubah dengan KMK Nomor 51 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 Tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga, untuk periode selanjutnya dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Strategi Stabilisasai Ekonomi untuk dan atas nama Menteri Keuangan. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 MEI 2026 SAMPAI DENGAN 31 MEI 2026. KESATU : Menetapkan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku sejak tanggal 1 Mei 2026 sampai dengan tanggal 31 Mei 2026 sebagai berikut: A. Sanksi Administratif No. Ketentuan dalam Undang- Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tarif bunga per bulan 1. Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) 0,55% (nol koma lima lima persen) 2. Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3) 0,97% (nol koma sembilan tujuh persen) 3. Pasal 8 ayat (5) 1,39% (satu koma tiga sembilan persen) 4. Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a) 1,80% (satu koma delapan nol persen)
Teks pendamping untuk pencarian
- 3 - llii 5. Pasal 13 ayat (3b) 2,22% (dua koma dua dua persen) B. Imbalan Bunga Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tarif bunga per bulan Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4) 0,55% (nol koma lima lima persen) KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2026. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Wakil Menteri Keuangan; 2. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan; 3. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan 4. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jendela Kementerian Keuangan; dan 5. Para Pejabat Pimpinan Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2026 a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR STRATEGI STABILISASI EKONOMI, Ditandatangani secara elektronik NOOR FAISAL ACHMAD - Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF