PMK 128 Tahun 2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 ten tang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu;

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6361);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENYELENGGARAAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu.

2. Penghasilan bruto adalah semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

3. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

4. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian antara Wajib Pajak dengan sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, balai latihan kerja, atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota bagi perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.

5. Surat Keterangan Fiskal adalah informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.

Pasal 2

(1) Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran. (2) Pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran; dan

b. Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3) Wajib Pajak dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan memenuhi ketentuan:

a. telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu;

b. memiliki Perjanjian Kerja Sama;

c. tidak dalam keadaan rugi fiskal pada Tahun Pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto; dan

d. telah menyampaikan Surat Keterangan Fiskal.

(4) Kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kompetensi yang diajarkan pada:

a. sekolah menengah kejuruan dan/atau madrasah aliyah kejuruan untuk siswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan;

b. perguruan tinggi program diploma pada program vokasi untuk mahasiswa, pendidik, dan/ atau tenaga kependidikan; dan/atau

c. balai latihan kerja untuk perorangan serta peserta latih, instruktur dan/ atau tenaga kepelatihan.

(5) Daftar kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan kegiatan yang diikuti oleh:

a. siswa, pendidik, dan/ atau tenaga kependidikan di sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan;

b. mahasiswa, pendidik, dan/ atau tenaga kependidikan di perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi;

c. peserta latih, instruktur, dan/atau tenaga kepelatihan di balai latihan kerja; dan/ atau

d. perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun yang dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah KabupatenjKota, yang dilakukan Wajib Pajak di tempat usaha Wajib Pajak, sebagai bagian dari kurikulum pendidikan kejuruan atau vokasi dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian di bidang tertentu.

(2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh pihak yang ditugaskan oleh Wajib Pajak untuk mengaJar di sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, dan/atau balai latihan kerja. Pasal 4 Biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi biaya:

a. penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan dan biaya penunjang fasilitas fisik khusus meliputi listrik, mr, bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan biaya terkait lainnya untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja dan/atau kegiatan pemagangan;

b. instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing praktik kerja, pemagangan, dan/ atau kegiatan pembelajaran;

c. barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran;

d. honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada siswa, mahasiswa, peserta latih, perorangan yang tidak terikat hubungan kerja pihak manapun, pendidikjpelatih, tenaga kependidikanjkepelatihan, dan/atau instruktur yang merupakan peserta praktik kerja dan/ atau pemagangan; dan/ atau

e. Biaya sertifikasi kompetensi bagi siswa, mahasiswa, peserta latih, perorangan yang tidak terikat hubungan kerja pihak manapun, pendidikjpelatih, tenaga kependidikanjkepelatihan, dan/ atau instruktur yang merupakan peserta praktik kerja,, dan/atau pemagangan oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan sertifikasi kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk biaya perolehan barang berwujud dan tidak berwujud terkait penyediaan fasilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, tambahan pengurangan penghasilan bruto dihitung dari biaya penyusutan atau amortisasi barang berwujud dan tidak berwujud bersangkutan yang dibebankan pada saat bulan dilakukannya kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

b. Untuk biaya selain biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, tambahan pengurangan penghasilan bruto dihitung dari biaya yang sesungguhnya dikeluarkan yang dibebankan pada Tahun Pajak bersangkutan.

c. Dalam hal biaya penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan barang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak digunakan penuh selama satu Tahun Pajak untuk kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tambahan pengurangan penghasilan bruto dibebankan secara proporsional berdasarkan waktu pemanfaatan dalam satu Tahun Pajak.

d. Dalam hal biaya penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan merupakan biaya listrik, air, dan bahan bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a tidak dapat dipisahkan antara biaya untuk tujuan produksi komersial dan biaya terkait pelaksanaan praktik kerja dan/ atau pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tambahan pengurangan penghasilan bruto dibebankan secara proporsional berdasarkan pemanfaatan yang terkait dengan kegiatan praktik kerja dan/ atau pemagangan.

e. Untuk biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yang diberikan kepada peserta praktik kerja dan/atau pemagangan yang mempunyai hubungan:

1. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat,

2. usaha, dan/atau

3. kepemilikan atau penguasaan, dengan pemilik, komisaris, direksi; dan/atau pengurus dari Wajib Pajak,. tidak dapat diberikan tambahan ·\ pengurangan penghasilan bruto.

f. Dalam hal praktik kerja dan/atau pemagangan dilakukan dengan menggunakan fasilitas fisik, bahan, dan/ atau barang yang digunakan dalam produksi komersial, tambahan pengurangan penghasilan bruto hanya dapat diberikan atas biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf d, dan huruf e.

g. Tambahan pengurangan penghasilan bruto dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat tambahan pengurangan penghasilan bruto tersebut tidak menyebabkan rugi fiskal tahun berjalan.

h. Dalam hal tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada huruf g menyebabkan rugi fiskal tahun berjalan, besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dikurangkan pada tahun berjalan sebesar jumlah yang tidak menyebabkan rugi fiskal pada tahun berjalan.

1. Tambahan pengurangan penghasilan bruto atas biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a tidak dapat diberikan dalam hal fasilitas fisik yang digunakan merupakan bagian dari penanaman modal yang telah mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam:

2. Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; atau

3. Pasal 29A Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Pajak Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Pasal 6 Penghitungan besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dikurangkan pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

4. dan Pasal 5 huruf h dilakukan sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Untuk mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Wajib Pajak melakukan penyampaian pemberitahuan melalui sistem OSS dengan melampirkan:

a. Perjanjian Kerja Sama; dan

b. Surat Keterangan Fiskal yang masih berlaku.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sebelum dilakukannya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manus1a yang berbasis kompetensi tertentu dimulai.

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

a. nomor dan tanggal perjanjian kerja sama;

b. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak;

c. jenis kompetensi yang diajarkan;

d. nama sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, balai latihan kerja, dan/atau instansi yang ’ menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah KabupatenjKota;

e. tanggal efektif dan masa berlakunya kerjasama;

f. perkiraan jumlah peserta praktik kerja dan/ atau pemagangan;

g. perkiraan jumlah pegawai dan/ atau pihak lain yang ditugaskan dalam kegiatan pembelajaran; dan

h. perkiraan biaya dan tahun pengeluaran biaya.

(4) Dalam hal sistem OSS tidak berjalan sebagaimana mestinya, penyampman pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara luar jaringan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib (5) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima secara lengkap dan benar, sistem OSS mengeluarkan notifikasi yang menyatakan Wajib Pajak memenuhi kriteria untuk memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto kepada Wajib Pajak bersangku tan.

(6) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diterima secara lengkap dan benar, Wajib Pajak dinyatakan memenuhi kriteria untuk memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Pasal 8

(1) Wajib Pajak yang telah memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto, wajib menyampaikan laporan biaya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manus1a yang berbasis kompetensi tertentu setiap tahun kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan Tahun Pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesua1 contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan.

Pasa19 Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan bahwa tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tidak dapat diberikan, dalam hal Wajib Pajak:

a. tidak membuat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);

b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kompetensi yang diajarkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama;

c. tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (3); atau

d. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 10

(1) Kementerian dan/atau Dinas terkait dapat melakukan evaluasi efektivitas pemberian pengurangan penghasilan bruto yang diterima Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Kementerian dan/ atau Dinas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Kernen terian atau Din as daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

b. Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang agama;

c. Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;

d. Kementerian atau Dinas Daerah Provinsi/Kota yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan/ atau;

e. Kementerian yang menjadi pembina sektor dari Wajib Pajak.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:

a. kesesuaian program kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran;

b. keahlian dari instruktur atau pengajar kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran;

c. peningkatan kompetensi peserta praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran; dan/atau d. penyerapan tenaga kerja dari peserta praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direkur Peraturan Perpajakan II.

(5) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dinilai tidak efektif, tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tidak diberikan kepada Wajib Pajak untuk Tahun-Tahun Pajak berikutnya setelah dilakukannya evaluasi dari Kementerian dan/ atau Dinas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 11 Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 6 September 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta,

pada tanggal 9 September 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1028

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 128/PMK.010/2019

TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS PENYELENGGARAAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN, DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

A. DAFTAR KOMPETENSI TERTENTU DALAM RANGKA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DAFTAR KOMPETENSI TERTENTU UNTUK SISWA, PENDIDIK, DAN/ATAU TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU MADRASAH ALIYAH KEJURUAN Sektor Manufaktur

1. Teknologi Konstruksi dan Properti: Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan

2. Teknologi Konstruksi dan Properti: Konstruksi Jalan, Irigasi dan Jembatan

3. Teknologi Konstruksi dan Properti: Bisnis Konstruksi dan Properti

4. Teknologi Konstruksi dan Properti: Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan

5. Teknik Geomatika dan Geospasial: Teknik Geomatika

6. Teknik Geomatika dan Geospasial: Informasi Geospasial

7. Teknik Ketenagalistrikan: Teknik Pembangkit Tenaga Listrik

8. Teknik Ketenagalistrikan: Teknik Jaringan Tenaga Listrik

9. Teknik Ketenagalistrikan: Teknik Instalasi Tenaga Listrik

10. Teknik Ketenagalistrikan: Teknik Otomasi Industri

11. Teknik Ketenagalistrikan: Teknik Pendinginan dan Tata Udara

12. Teknik Ketenagalistrikan: Teknik Tenaga Listrik

13. Teknik Mesin: Teknik Pemesinan

14. Teknik Mesin: Teknik Pengelasan

15. Teknik Mesin: Teknik Pengecoran Logam

16. Teknik Mesin: Teknik Mekanik Industri

17. Teknik Me sin: Teknik Perancangan dan Gam bar Me sin

18. Teknik Mesin: Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur

19. Teknologi Pesawat Udara: Airframe Power Plant

20. Teknologi Pesawat Udara: Aircraft Machining

21. Teknologi Pesawat Udara: Aircraft Sheet Metal Forming

22. Teknologi Pesawat Udara: Airframe Mechanic

23. Teknologi Pesawat Udara: Aircraft Electricity

24. Teknologi Pesawat Udara: Aviation Electronics

25. Teknologi Pesawat Udara: Electrical Avionics

26. Teknik Grafika: Desain Grafika

27. Teknik Grafika: Produksi Grafika

28. Telmik Instrumentasi Industri: Teknik Instrumentasi Logam

29. Teknik Instrumentasi Industri: Instrumentasi dan Otomatisasi Proses

30. Teknik Instrumentasi Industri: Kontrol Mekanik

31. Teknik Industri: Teknik Pengendalian Produksi

32. Teknik Industri: Teknik Logistik

33. Teknik Industri: Teknik Pergudangan

34. Teknologi Tekstil: Teknik Pemintalan Serat Buatan

35. Teknologi Tekstil: Teknik Pembuatan Benang

36. Teknologi Tekstil: Teknik Pembuatan Kain

37. Teknologi Tekstil: Teknik Penyempurnaan Tekstil

38. Teknologi Tekstil: Teknik Produksi Pakaian Jadi/Garmen

39. Teknik Kimia: Analisis Pengujian Laboratorium

40. Teknik Kimia: Kimia Industri

41. Teknik Kimia: Kimia Analisis

42. Teknik Kimia: Kimia Tekstil

43. Teknik Otomotif: Teknik Kendaraan Ringan Otomotif

44. Teknik Otomotif: Teknik dan Bisnis Sepeda Motor

45. Teknik Otomotif: Teknik Alat Berat

46. Teknik Otomotif: Teknik Bodi Otomotif 4

47. Teknik Otomotif: Teknik Ototronik

48. Teknik Otomotif: Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif

49. Teknik Otomotif: Otomotif Day a dan Konversi Energi

50. Teknik Perkapalan: Konstruksi Kapal Baja

51. Teknik Perkapalan: Konstruksi Kapal Non Baja

52. Teknik Perkapalan: Teknik Pemesinan Kapal

53. Teknik Perkapalan: Teknik Pengelasan Kapal

54. Teknik Perkapalan: Teknik Kelistrikan Kapal

55. Teknik Perkapalan: Desain dan Rancang Bangun Kapal

56. Teknik Perkapalan: Interior Kapal

57. Teknik Elektronika: Teknik Audio Video

58. Teknik Elektronika: Teknik Elektronika Industri

59. Teknik Elektronika: Teknik Mekatronika

60. Teknik Elektronika: Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi

61. Teknik Elektronika: Instrumentasi Medik

62. Teknik Perminyakan: Teknik Produksi Minyak dan Gas

63. Teknik Perminyakan: Teknik Pemboran Minyak dan Gas

64. Teknik Perminyakan: Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petrokimia

65. Geologi Pertambangan

66. Teknik Energi Terbarukan: Teknik Energi Surya, Hidro, dan Angin

67. Teknik Energi Terbarukan: Teknik Energi Biomassa

68. Teknologi Komputer dan Informatika: Rekayasa Perangkat Lunak

69. Teknologi Komputer dan Informatika: Teknik Komputer dan Jaringan

70. Teknologi Komputer dan Informatika: Multimedia

71. Teknologi Komputer dan Informatika: Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi

72. Teknik Telekomunikasi: Teknik Transmisi Telekomunikasi

73. Teknik Telekomunikasi: Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi Sektor Kesehatan

74. Keperawatan

75. Kesehatan Gigi

76. Teknologi Laboratorium Medik

77. Farmasi: Farmasi Klinis dan Komunitas

78. Farmasi: Farmasi Industri

79. Social Care (Keperawatan So sial)

80. Caregiver Sektor Agribisnis

81. Agribisnis Tanaman: Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

82. Agribisnis Tanaman: Agribisnis Tanaman Perkebunan

83. Agribisnis Tanaman: Pemuliaan dan Perbenihan Tanaman

84. Agribisnis Tanaman: Lanskap dan Pertamanan

85. Agribisnis Tanaman: Produksi dan Pengelolaan Perkebunan

86. Agribisnis Tanaman: Agribisnis Organik Ekologi

87. Agribisnis Ternak: Agribisnis Ternak Ruminansia

88. Agribisnis Ternak: Agribisnis Ternak Unggas

89. Agribisnis Ternak: Industri Peternakan

90. Keperawatan Hewan

91. Kesehatan dan Reproduksi Hewan

92. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian: Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian

93. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian: Pengawasan Mutu Hasil Pertanian

94. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian: Agroindustri

95. Teknik Pertanian: Alat Mesin Pertanian

96. Teknik Pertanian: Otomatisasi Pertanian

97. Kehutanan: Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan

98. Kehutanan: Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan

99. Kehutanan: Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

100. Kehutanan: Teknologi Produksi Hasil Hutan

101. Nautika Kapal Penangkap Ikan

102. Teknika Kapal Penangkap Ikan

103. Nautika Kapal Niaga

104. Teknika Kapal Niaga

105. Perikanan: Agribisnis Perikanan Air Tawar

106. Perikanan: Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut

107. Perikanan: Agribisnis Ikan Hias

108. Perikanan: Agribisnis Rumput Laut

109. Perikanan: Industri Perikanan Laut

110. Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan Sektor Pariwisata dan Industri Kreatif

111. Usaha Perjalanan Wisata

112. Perhotelan

113. Wisata Bahari dan Ekowisata

114. Hotel dan Resto ran

115. Tata Boga

116. Tata Busana

117. Desain Fesyen

118. Seni Rupa: Seni Lukis

119. Seni Rupa: Seni Patung

120. Seni Rupa: Desain Komunikasi Visual

121. Seni Rupa: Desain Interior dan Teknik Furnitur

122. Seni Rupa: Animasi

123. Kriya Kreatif Batik dan Tekstil

124. Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi

125. Kriya Kreatif Keramik

126. Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan.

127. Kriya Kreatif Kayu dan Rotan

II. DAFTAR KOMPETENSI TERTENTU UNTUK MAHASISWA, PENDIDIK DAN/ATAU TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI PROGRAM DIPLOMA PADA PROGRAM VOKASI Sektor Manufaktur

1. Kimia: Analisis Kimia

2. Kimia: Penjamin Mutu Industri Pangan

3. Kimia: Pengolahan Limbah Industri Kimia

4. Kimia: Kimia Industri

5. Kimia: Kimia Tekstil

6. Teknik Kimia: Pelapisan Pelindung

7. Teknik Kimia: Pembuatan Alat Mekanik Tangan

8. Teknik Kimia: Pembuatan Produk Kaca

9. Teknik Kimia: Teknologi Pengolahan Minyak dan Gas

10. Teknik Kimia: Teknologi Kimia Polimer

11. Teknik Kimia: Teknologi Mineral

12. Teknik Kimia: Teknologi Kimia Bahan Nabati

13. Teknik Kimia: Teknologi Rekayasa Kimia Industri

14. Teknik Kimia: Teknologi Rekayasa Bersih

15. Teknik Fisika: Pemanasan, Ventilasi dan Penyejuk Udara

16. Teknik Fisika: Teknologi Instrumentasi

17. Teknik Fisika: Rekayasa Teknologi Instrumentasi

18. Teknik Fisika: Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol

19. Teknik Fisika: Teknologi Rekayasa Robotika

20. Teknik Fisika: Intrumentasi dan Metrologi

21. Teknik Elektro: Instalasi dan Pemeliharaan Kabel Bertegangan Rendah

22. Teknik Elektro: Instalasi dan Pemeliharaan Kabel Bertegangan Tinggi

23. Teknik Elektro: Perawatan Saluran Transmisi Listrik

24. Teknik Elektro: Teknologi Listrik

25. Teknik Elektro: Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik

26. Teknik Elektro: Teknologi Listrik Industri Logam

27. Teknik Elektro: Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi

28. Teknik Elektro: Teknologi Elektro Perkeretaapian

29. Telmik Elektro: Teknologi Elektronika

30. Teknik Elektro: Teknologi Rekayasa Elektronika

31. Teknik Elektro: Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika

32. Telmik Elektro: Teknologi Otomasi

33. Teknik Elektro: Teknologi Rekayasa Otomasi

34. Teknik Mesin: Instalasi dan Perawatan Pendingin Udara

35. Teknik Mesin: Tata Operasi dan Perawatan Mesin Pemotongan Kayu

36. Teknik Mesin: Pembuatan Kunci

37. Teknik Mesin: Pembuatan Pagar

38. Teknik Mesin: Pengujian Kendaraan Bermotor

39. Teknik Me sin: Pengoperasian dan Perawatan Derek

40. Teknik Mesin: Tata Operasi dan Perawatan Peralatan Alat Berat

41. Teknik Mesin: Teknologi Perancangan Mekanik

42. Teknik Mesin: Teknologi Perancangan Mesin Perkakas

43. Teknik Mesin: Teknologi Perancangan Perkakas Presisi

44. Teknik Mesin: Rekayasa Perancangan Mekanik

45. Teknik Mesin: Teknologi Manufaktur Elektronik

46. Teknik Mesin: Teknologi Rekayasa Manufaktur

47. Teknik Mesin: Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur

48. Teknik Mesin: Teknologi Pembuatan Mesin Perkakas

49. Teknik Mesin: Teknologi Pembuatan Perkakas Presisi

50. Teknik Mesin: Teknologi Pendingin dan Tata Udara

51. Teknik Mesin: Otomasi Sistem Permesinan

52. Teknik Mesin: Mekatronika

53. Teknik Mesin: Teknologi Rekayasa Mekatronika

54. Teknik Me sin: Pemeliharaan Me sin

55. Teknik Mesin: Pemeliharaan Mesin Otomotif

56. Teknik Mesin: Pemeliharaan Mesin Industri Logam

57. Teknik Mesin: Teknologi Alat Berat

58. Teknik Mesin: Pemeliharaan Alat Berat

59. Teknik Me sin: Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat

60. Teknik Mesin: Teknologi Mekanika Otomotif

61. Teknik Mesin: Teknologi Mekanika Perkeretaapian

62. Teknik Mesin: Teknologi Konversi Energi

63. Teknik Mesin: Teknologi Rekayasa Tekstil

64. Teknik Sipil: Fondasi, Beton, dan Pengaspalan Jalan

65. Teknik Sipil: Perancahan ’

66. Teknik Sipil: Prosedur Pengadaan Konstruksi Bangunan Sipil

67. Teknik Sipil: Pembuatan Fondasi Bangunan Sipil

68. Teknik Sipil: Saluran Air dan Perpipaan

69. Teknik Sipil: Pengeboran

70. Teknik Sipil: Perawatan Utilitas Air

71. Teknik Sipil: Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung

72. Teknik Sipil: Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung

73. Teknik Sipil: Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air

74. Teknik Sipil: Teknologi Konstruksi Bangunan Air

75. Teknik Sipil: Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian

76. Teknik Sipil: Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan

77. Teknik Sipil: Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan

78. Teknik Sipil: Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Rawa

79. Teknik Sipil: Teknologi Rekayasa Transportasi

80. Teknik Sipil: Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil

81. Teknik Sipil: Teknologi Rekayasa Sumber Daya Tanah dan Air

82. Teknik Sipil: Teknologi Perpipaan

83. Teknik Industri: Tata Operasi Produksi Ban

84. Teknik Industri: Pengemasan Material Khusus

85. Teknik Industri: Teknologi Industri

86. Teknik Industri: Teknologi RekayasE• Logistik

87. Teknik Industri: Teknologi Rekayasa Industri Otomotif

88. Teknik atau Rekayasa Geologi

89. Teknik atau Rekayasa Perminyakan

90. Teknik Pertambangan: Teknologi Pertambangan

91. Teknik Pertambangan: Teknologi Pertambangan Batubara

92. Teknik Pertambangan: Teknologi Eksplorasi Minyak dan Gas

93. Teknik Pertambangan: Teknologi Pertambangan Mineral

94. Teknik Material: Teknologi Metalurgi

95. Teknik Material: Teknologi Metalurgi Industri Logam

96. Teknik Material: Teknologi Pengecoran Logam

97. Teknik Material: Teknologi Pengelasan Logam

98. Teknik Material: Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik

99. Teknik Material: Teknologi Pengolahan Kulit

100. Teknik Dirgantara: Teknologi Rekayasa Aeronautika

101. Teknik Dirgantara: Sistem Elektronika Pesawat

102. Teknik Dirgantara: Motor Pesawat

103. Teknik Dirgantara: Aeronautika

104. Teknik Dirgantara: Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara

105. Teknik Perkapalan: Sistem Kelistrikan Kapal

106. Teknik Perkapalan: Permesinan Kapal

107. Teknik Perkapalan: Teknologi Perancangan dan Konstruksi Kapal

108. Teknik Perkapalan: Teknologi Rekayasa Arsitektur Perkapalan

109. Teknik Perkapalan: Teknologi Konstruksi Bangunan Kapal

110. Teknik Perkapalan: Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan

111. Teknik Geomatika: Teknologi Penginderaan Jauh

112. Teknik Geomatika: Teknologi Rekayasa Penginderaan Jauh

113. Teknik Geomatika: Survei dan Pemetaan

114. Teknik Lingkungan: Teknologi Lingkungan

115. Teknik Lingkungan: Teknologi Rekayasa Pengendalian Pencemaran Lingkungan

116. Teknik atau Rekayasa Kelautan

117. Teknik atau Rekayasa Energi Terbarukan

118. Teknologi Rekayasa Cetak dan Grafis 3 Dimensi

119. Teknik Pembuatan Benang

120. Teknik Pembuatan Kain

121. Teknik Pembuatan Garmen

122. Produksi Garmen

123. Teknik Produksi Furnitur

124. Desain Furnitur Sektor Kesehatan

125. Teknik Biomedis: Teknologi Elektro-medis

126. Teknik Biomedis: Teknologi Rekayasa Elektro-medis

127. Teknologi Transfusi Darah

128. Kesehatan Kulit dan Rambut

129. Farmasi

130. Gizi

131. Gizi dan Dietetika

132. Gizi Klinik

133. Kesehatan Masyarakat: Pengawasan Epidemiologi

134. Kebidanan

135. Keperawatan

136. Pengobatan Tradisional

137. Jamu

138. Audiologi

139. Teknologi Bank Darah

140. Teknik Kardiovaskular

141. Teknologi Laboratorium Medis

142. Kesehatan Gigi

143. Teknik Gigi

144. Terapi Gigi

145. Analisis Farmasi dan Makanan

146. Keperawatan Anestesiologi

147. Terapi Okupasi

148. Optometri

149. Ortotik dan Prostetik

150. Fisioterapi

151. Radiologi

152. Sanitasi

153. Terapi Wicara

154. Terapi Wicara dan Bahasa

155. Akupuntur Sektor Agribisnis

156. Pertanian: Pengendalian Hama Tanaman

157. Pertanian: Budi Daya Pertanian Lahan Kering

158. Pertanian: Pengelolaan Pertanian Lahan Kering

159. Pertanian: Teknologi Benih

160. Pertanian: Budi Daya Tanaman Hortikultura

161. Pertanian: Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura

1620 Pertanian: Budi Daya Tanaman Pangan

1630 Pertanian: Teknologi Produksi Tanaman Pangan

1640 Pertanian: Budi Daya Tanaman Perkebunan

1650 Pertanian: Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan

1660 Pertanian: Teknologi Hasil Pertanian

1670 Pertanian: Teknologi Hasil Perkebunan

1680 Pertanian: Pengelolaan Perkebunan

1690 Pertanian: Pengelolaan Hasil Perkebunan

1700 Pertanian: Agribisnis Pertanian

1710 Pertanian: Tata Air Pertanian 1720 Kehutanan: Pengolahan Bahan Kayu 1730 Kehutanan: Pertukangan Kayu 1740 Kehutanan: Pengelolaan Hutan 1750 Kehutanan: Pengelolaan Hutan Alam Produksi 1760 Kehutanan: Pengelolaan Hasil Hutan 1770 Kehutanan: Pengolahan Hasil Hutap. 1780 Kehutanan: Teknologi Produk Kayu, 1790 Kehutanan: Rekayasa Kayu ’ 1800 Kehutanan: Budi Daya Tanaman Hutan

181. Peternakan: Insiminasi Buatan

1820 Peternakan: Peternakan Lebah

1830 Peternakan: Pemeliharan Hewan

1840 Peternakan: Pengembangbiakan Kuda

1850 Peternakan: Pengolahan Daging

1860 Peternakan: Pengolahan Susu

1870 Peternakan: Pemerahan Susu Hewan

1880 Peternakan: Pengujian Kualitas Susu

1890 Peternakan: Pelatihan Kuda

1900 Peternakan: Budi Daya Ternak

1910 Peternakan: Teknologi Produksi Ternak

1920 Peternakan: Nutrisi Ternak

1930 Peternakan: Teknologi Pakan Ternak

1940 Peternakan: Teknologi Pengolahan Hasil Ternak

1950 Peternakan: Usaha Budi Daya Ternak

1960 Peternakan: Agribisnis Peternakan

1970 Peternakan: Usaha Budi Daya Unggas

1980 Peternakan: Agribisnis Unggas 199 0 Perikanan: Bioteknologi Perikanan

2000 Perikanan: Pengolahan Hasil LautjPerikanan 20 10 Perikanan: Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan

2020 Perikanan: Perikanan Tangkap

2030 Perikanan: Budi Daya Ikan

2040 Perikanan: Teknologi Pembenihan Ikan

2050 Perikanan: Pembenihan Ikan

2060 Perikanan: Usaha Budi Daya Ikan 207 0 Perikanan: Agribisnis Perikanan 2080 Teknologi Biosistem: Teknologi Mekanisasi Pertanian 209 0 Teknologi Biosistem: Teknologi Rekayasa Me sin Pertanian 210 0 Teknik Kimia: Teknologi Pengolahan Gula

2110 Teknik Kimia: Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit

2120 Teknik Kimia: Teknologi Pengolahan Minyak Kelapa Sawit

2130 Teknik Kimia: Teknologi Manufaktur Industri Agro 214 0 Teknologi Industri Pertanian: Agroindustri 2150 Teknologi Industri Pertanian: Pengembangan Produk Agroindustri 2160 Lingkungan: Pengelolaan Lingkungan 217 0 Lingkungan: Pengelolaan Sumber Day a Lahan 2180 Teknologi Pangan 219 0 Teknologi Rekayasa Pangan Sektor Pariwisata Dan Industri Kreatif

2200 Pariwisata: Penerimaan Tamu Hotel

2210 Pariwisata: Pemandu Pariwisata

2220 Pariwisata: Pelayanan Katering

2230 Pariwisata: Pelayanan Makanan dan Minuman

2240 Pariwisata: Pengelolaan Usaha Rekreasi

225. Pariwisata: Ekowisata

226. Pariwisata: Pengelolaan Perhotelan

227. Pariwisata: Seni Kuliner

228. Pariwisata: Seni Pengolahan Patiseri

229. Pariwisata: Tata Hidang

230. Pariwisata: Perjalanan Wisata

231. Pariwisata: Pengelolaan Konvensi dan Acara

232. Seni: Seni Rupa

233. Seni: Kriya Keramik

234. Seni: Kriya Logam

235. Seni: Kriya Kayu

236. Seni: Kriya Kain

237. Seni: Kriya Batik

238. Seni: Kriya Tenun

239. Seni: Seni Lukis

240. Desain: Desain Mode Batik

241. Desain: Desain Mode Tenun

242. Desain: Desain Tekstil

243. Desain: Multimedia

244. Desain: Desain Komunikasi Visual

245. Desain: Desain Grafis Sektor Ekonomi Digital

246. Animasi 24

247. Desain: Desain Digital

248. Desain: Percetakan

249. Komputer: Sistem Informasi

250. Komputer: Keamanan Sistem Informasi

251. Komputer: Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

252. Komputer: Rekayasa Perangkat Lunak

253. Komputer: Teknologi Komputer Grafis

254. Komputer: Teknologi Rekayasa Komputer Grafis

255. Komputer: Teknologi Rekayasa Multimedia

256. Komputer: Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis

257. Komputer: Perancangan Permainan

258. Komputer: Teknologi Permainan

259. Komputer: Kecerdasan Buatan dan Robotik

260. Komputer: Rekayasa Keamanan Siber

261. Teknik Komputer: Pengujian Piranti Lunak

262. Teknik Komputer: Teknologi Rekayasa Komputer

263. Teknik Komputer: Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan

264. Teknik Telekomunikasi: Tata Operasi Selular

265. Teknik Telekomunikasi: Teknologi Telekomunikasi

266. Teknik Telekomunikasi: Teknologi Rekayasa Telekomunikasi

267. Teknik Telekomunikasi: Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi

268. Teknik Telekomunikasi: Teknologi Rekayasa Internet

III. DAFTAR KOMPETENSI TERTENTU UNTUK PERORANGAN SERTA PESERTA LATIH, INSTRUKTUR, DAN/ ATAU TENAGA KEPELATIHAN PADA BALAI LATIHAN KERJA Sektor Manufaktur

1. Teknik Manufaktur: Kerja Pelat

2. Teknik Manufaktur: Mesin Produksi

3. Teknik Las: Las Industri

4. Teknik Las: Fabrikasi

5. Teknik Otomotif: Teknik Kendaraan Ringan

6. Teknik Otomotif: Teknik Sepeda Motor

7. Teknik Otomotif: Teknik Alat Berat

8. Teknik Listrik: Instalasi Penerangan

9. Teknik Listrik: Instalasi Tenaga

10. Teknik Listrik: Otomasi Industri

11. Teknik Elektronika: Telekomunikasi

12. Teknik Elektronika: Instrumentasi dan Kontrol

13. Teknik Elektronika: Audio Video

14. Refrigeration: Teknik Refrigerasi Domestik

15. Refrigeration: Teknik Tata Udara

16. Bangunan: Konstruksi Batu dan Beton

17. Bangunan: Konstruksi Kayu

18. Bangunan: Gambar Bangunan

19. Bangunan: Furnitur Sektor Agribisnis

20. Pertanian: Mekanisasi Pertanian

21. Pertanian: Tanaman Pangan

22. Pertanian: Hortikultura

23. Pertanian: Mix Farming

24. Pertanian: Pengolahan Tanah

25. Pertanian: Konservasi Lahan

26. Pertanian: Budidaya Tanaman

27. Perikanan: Penangkapan

28. Perikanan: Budidaya

29. Pengolahan Hasil Pertanian

30. Pengolahan Hasil Perikanan

31. Pengolahan Hasil Peternakan

32. Agribisnis: Agribisnis Produksi Tanaman

33. Agribisnis: Agribisnis Produksi Peternakan

34. Agribisnis: Agribisnis Produksi Sumber Daya Perairan Sektor Pariwisata Dan Industri Kreatif

35. Pariwisata: Perhotelan

36. Desain Batik: Teknik Batik Tulis

37. Desain Batik: Teknik Batik Cap

38. Pengolahan Kulit: Penyamakan Kulit

39. Pengolahan Kulit: Finishing Kulit

40. Pengolahan Kulit: Pembuatan Produk dari Kulit

41. Industri Kreatif: Teknik Ukir Logam

42. Industri Kreatif: Teknik Ukir Kayu

43. Industri Kreatif: Merenda

44. Industri Kreatif: Menyulam

45. Industri Kreatif: Menenun

46. Industri Kreatif: Sablon 4

47. Industri Kreatif: Anyaman Sektor Ekonomi Digital

48. Teknologi Informasi dan Komunikasi: Networking

49. Teknologi Informasi dan Komunikasi: Technical Support

50. Teknologi Informasi dan Komunikasi: Computer Engineering

51. Teknologi Informasi dan Komunikasi: Pemrograman

52. Teknologi Informasi dan Komunikasi: Database

53. Teknologi lnformasi dan Komunikasi: Graphic Design

54. Teknologi Informasi dan Komunikasi: Office Tool Sektor Pekerja Migran

55. Pengurus Rumah Tangga

56. Penjaga Lanjut Usia

57. Pengasuh BayijBalita

58. Pengasuh Anak

B. CONTOH PERHITUNGAN BATASAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO DALAM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YANG TIDAK MENYEBABKAN RUGI FISKAL

Contoh 1: PT X melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto Biaya non-praktik kerja dan pemagangan Biaya praktik kerja dan pemagangan Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas Tambahan pengurangan penghasilan bruto Penghasilan Kena Pajak Rp Rp Rp Rp Rp Rp 500.000.000,00 (400.000.000,00) (20.000.000,00) 80.000.000,00 (20.000.000,00) 60.000.000 ‘00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan PT X sebesar Rp 20.000.000,00 (100% x Biaya Pemagangan).

Contoh 2: PT Y melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto Biaya non-praktik kerja dan pemagangan Biaya praktik kerja dan pemagangan Penghasilan (rugi) neto Tambahan pengurangan penghasilan bruto Penghasilan Kena Pajak Rp Rp Rp Rp Rp Rp 500.000.000,00 (400.000.000’

0. (60.000.000,00) 40.000.000,00 (40.000.000,00) Rp 0,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang seharusnya dapat dimanfaatkan PT Y sebesar Rp 60.000.000,00 (100% x Biaya praktik kerja dan pemagangan).

Namun demikian, karena tambahan pengurangan tersebut menyebabkan rugi fiskal sebesar Rp 20.000.000,00 maka tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan PT Y hanya sebesar Rp 40.000.000,00.

Contoh 3: PT Z melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto Biaya non-praktik kerja dan pemagangan Biaya praktik kerja dan pemagangan Penghasilan (RUGI) NETO Tambahan pengurangan penghasilan bruto Penghasilan Kena Pajak Rp Rp Rp Rp Rp Rp 400.000.000,00 (350.000.000,00) (60.000.000,00) (10.000.000,00) 0,00 (10.000.000,00)

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang seharusnya dapat dimanfaatkan PT Z sebesar Rp 60.000.000,00 (100% x Biaya Praktik Kerja dan Pemagangan).

Namun demikian, PT Z sudah melaporkan rugi fiskal sebesar Rp 10.000.000,00 sebelum adanya tambahan pengurangan penghasilan bruto sehingga PT Z tidak dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Contoh 4: PT DEF merupakan Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas tax allowance. Pada tahun 2022, besaran fasilitas pengurang penghasilan neto (investment allowance), sebagai salah satu fasilitas tax allowance, adalah sebesar Rp 15.000.000,00. Selain mendapatkan fasilitas tax allowance, pada tahun 2022 PT DEF melakukan kegiatan praktik kerja untuk pertama kalinya dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) PMK ini.

Rincian penghasilan bruto, biaya, dan pemanfaatan fasilitas investment allowance adalah se bagai berikut:

Penghasilan bruto Biaya non-praktik kerja Biaya praktik kerja Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas Investment Allowance Tambahan pengurangan penghasilan bruto Praktik Kerja Penghasilan Kena Pajak Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 500.000.000,00 (4 70.000.000,00) (20.000.000,00) 10.000.000,00 (15.000.000,00) (0,00) (5.000.000,00)

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang seharusnya dapat dimanfaatkan PT DEF sebesar Rp 20.000.000,00 (100% x Biaya Praktik Kerja).

Namun demikian, PT Z sudah melaporkan rugi fiskal sebesar Rp 5.000.000,00 yang disebabkan pemanfaatan fasilitas investment allowance. Karena PT DEF telah mencatatkan rugi fiskal sebelum adanya tambahan pengurangan penghasilan bruto berdasarkan PMK ini, maka PT DEF tidak dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto berdasarkan PMK ini.

C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN RENCANA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBASIS KOMPETENSITERTENTU Nomor Perihal Pemberitahuan Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Kompetensi Tertentu Yth. Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Wilayah DJP. (yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak) Sehubungan dengan tidak tersedianya sistem OSS dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor. /PMK.Ol0/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/ atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu, bersama dengan m1 kami sampaikan:

1. Pemberitahuan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu dengan ringkasan perjanjian kerjasama sebagai berikut: Nama Wajib Pajak NPWP Jenis Kompetensi yang diajarkan Nama sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, dan/ atau balai latihan ker:ia Tanggal Efektif Perjanjian Kerjasama Masa berlaku Perjanjian Kerjasama s.d. tanggal u. Perjanjian kerjasama Nomor. Tanggal.

Demikian disampaikan. Tembusan:.

20. Pengurus I Kuasa, Cap Perusahaan dan Tandatangan Nama Jelas Jabatan Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak

D. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN BIAYA DAN LAPORAN RINCIAN BIAYA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBASIS KOMPETENSI

I. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN BIAYA

Nomor Perihal Yth. Laporan biaya kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi Tahun Pajak. Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak. (tern pat Wajib Pajak Terdaftar) Memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor. /PMK.Ol0/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu, terlampir kami sampaikan laporan biaya kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi untuk Tahun Pajak.

Demikian disampaikan. Tembusan:.

20. Pengurus j Kuasa, Cap Perusahaan dan Tandatangan Nama Jelas Jabatan Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak (12).

(14).

(16) Jumlah Hari Pemakaian clalam Setahun Tambahan Ke1jasama. (13).

(15).

(17) (23) Nomor Perjanjian Kerjasama

3. Biaya Honorarium atau Pembayaran Sejenis yang Diberikan Kepada Peserta Praktik Kerja dan/atau Pemagangan. No 1 2 Nama Penerima Honorarium atau Sejenisnya NPWP Total biaya honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada peserta praktik kerja dan/atau pemagangan Biaya (Rp).

(29) Nomor Perjanjian Kerjasama (34) Nomor Perjanjian Kerja Sama

5. Biaya Sertifikasi serta Biaya Listrik, Air, Bahan Bakar, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya terkait lainnya untuk Keperluan Pelaksanaan Praktik Kerja dan/ atau Pemagangan. No. Jenis Biaya

6. Listrik

7. Air

8. Bahan Bakar

9. Biaya Pemeliharaan

10. Biaya Lain -lain Total Biaya Biaya sertifikasi serta biaya listrik, air, bahan bakar; dan biaya pemeliharaan.

(39) Proporsional Pemakaian Biaya sertifikasi serta Biaya listrik, air, bahan bakar (setelah diproporsionalkan) dan biaya pemeliharaan.

(40) Nomor Perjanjian Kerja Sama (41).

(42) pelatihan sejenis lainnya terkait praktik kerja dan/ atau pernagangan

2. Biaya instruktur atau pengajar sebagai tenaga pernbirnbing.

(43).

(44) pelaksanaan praktik kerja, pernagangan, dan./ atau pernbelajaran.

3. Barang dan/ atau bahan untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja,.

(45).

(46) pernagangan, dan/ atau pernbelajaran

4. Honorarium atau pernbayaran sejenis yang diberikan kepada peserta.

(47).

(48) praktik kerja dan/ atau pernagangan

5. Biaya sertifikasi serta biaya listrik, air, dan bahan bakar untuk.

(49).

(50) keperluan pelaksanaan praktik kerj a dan I atau pernagangan Total.

(51).

(52)

III. PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN BIAYA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSITERTENTU -----,

Angka 1 Diisi dengan kode sesuai dengan urutan. Diisi per jenis harta berwujudjtidak berwujud yang dimiliki dan

Angka 2 dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang dapat disusutkan/ diamortisasi. Diisi dengan bulan dan tahun perolehan harta berwujudjtidak

Angka 3 berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang dapat disusutkanj diamortisasi. Diisi dengan harga perolehan harta berwujudjtidak berwujud

Angka 4 yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang dapat disusutkanj diamortisasi. Diisi dengan nilai sisa buku. fiskal pada awal Tahun Pajak harta berwujudjtidal{ berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib

Angka 5 Pajak untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang dapat disusu tkan j diamortisasi. Diisi dengan kode metode penyusutanj amortisasi komersial harta berwujudjtidak berwujud sebagai berikut: GL: Garis Lurus JAT: Jumlah Angka Tahun

Angka 6 SM: Saldo Menurun SMG: Saldo Menurun Ganda JJJ: Jumlah Jam Jasa JSP: Jumlah Satuan Produksi ML: Metode Lainnya Diisi dengan kode metode penyusutan/ amortisasi fiskal harta berwujudjtidak berwujud sebagai berikut:

Angka 7 GL: Garis Lurus SM: Saldo Menurun JSP: Jumlah Satuan Produksi (Amortisasi Fiskal) ·- Diisi dengan biaya penyusutan/ amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki Angka8 dan dipergunal{an Wajib Pajak untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang dapat disusutkan/ diamortisasi. Diisi dengan jumlah pemakaian hari harta berwu_iudjtidal{ berwujud dalam setahun.

Angka 9 Contoh: Mesin A (teaching factory) dalam setahun digunakan untuk kegiatan praktik kerja selama 200 hari. Penulisan dalam laporan: 200/365. Diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto atas biaya penyusutanjamortisasi harta berwujudjtidak berwujud

Angka 10 Tahun Pajak pelaporan setelah diproporsionalkan dengan jumlah hari pemakaian dalam setahun. Contoh: Mesin A (sebagaimana dimaksud dalam angka 9), biaya I penyusutan Tahun Pajak pelaporan adalah Rpl.OOO.OOO, OO. Proporsional biaya penyusutan (Tambahan pengurangan penghasilan bruto): (200/365)xRpl.OOO.OOO = Rp547.945

Angka 11 Diisi dengan nomor perjanjtan kerjasama yang berkaitan dengan penggunaan harta berwujudjtidak berwujud dimaksud. Diisi dengan jumlah total biaya penyusutan fi.skal Tahun Pajak

Angka 12 pelaporan atas harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam angka

8. Diisi dengan jumlah total tambahan pengurangan penghasilan

Angka 13 bruto atas biaya penyusutan harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam Angka

10. Diisi dengan jumlah total biaya amortisasi fi.skal Tahun Pajak

Angka 14 pelaporan atas harta tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam angka

8. Diisi dengan jumlah total tambahan pengurangan penghasilan

Angka 15 bruto atas biaya amortisasi harta tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam angka 10.

Angka 16 Diisi dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam angka 12 dan angka 14.

Angka 17 Diisi dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam angka 13 dan angka 15.

Angka 18 Diisi dengan nomor sesuai dengan urutan nama instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing. Diisi dengan nama lengkap instruktur atau pengajar sebagai

Angka 19 tenaga pembimbing praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran. Diisi dengan NPWP instruktur atau pengajar sebagai tenaga

Angka 20 pembimbing praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran.

Angka 21 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima instruktur atau pengajar. Diisi dengan nomor perjanjian kerjasama atas kegiatan kegiatan

Angka 22 pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang melibatkan tenaga pembimbing sebagaimana dimaksud. Diisi dengan jumlah total penghasilan bruto yang diterima

Angka 23 instruktur atau pengajar sebagaimana dimaksud pada angka 21.

Angka 24 Diisi dengan nomor sesuai dengan urutan nama penerima honorarium atau sejenisnya.

Angka 25 Diisi dengan nama lengkap penerima honorarium atau sejenisnya.

Angka 26 Diisi dengan NPWP penerima honorarium atau sejenisnya. Diisi dengan jumlah penghasilan bruto (honorarium atau

Angka 27 sejenisnya) yang diterima peserta praktik kerja dan/ atau pemagangan atas kegiatan dimaksud.

Diisi dengan nomor perjanjian kerjasama atas kegiatan kegiatan

Angka 28 pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang melibatkan peserta praktik kerja dan/atau pemagangan atas kegiatan dimaksud. Diisi dengan jumlah total penghasilan bruto yang diterima

Angka 29 peserta praktik kerja dan/ atau pemagangan sebagaimana dimaksud pada angka

27. Diisi dengan nomor sesuai’ dengan urutan bahan atau barang

Angka 30 untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran. Diisi dengan uraian bahan atau barang untuk keperluan

Angka 31 pelaksanaan praktik kerj a, pemagangan, dan/atau pembelaj aran. Diisi dengan jumlah biaya barang dan/ atau bahan untuk

Angka 32 keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran. Diisi dengan nomor perjanjian kerjasama atas kegiatan kegiatan

Angka 33 pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang terkait dengan penggunaan barang dan/ atau bahan dimaksud. Diisi dengan jumlah total biaya barang dan/ atau bahan untuk

Angka 34 keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka

32. Diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk biaya

Angka 35 sertifikasi serta biaya listrik, air, bahan bakar, dan biaya pemeliharaan untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja dan/ atau pemagangan. Diisi dengan nilai proporsional pemakaian (untuk biaya listrik, air dan bahan bakar) dalam hal tidak dapat dipisahkan antara biaya keperluan kegiatan komersial dengan kegiatan praktik kerja dan/ atau pemagangan.

Angka 36 Contoh: Biaya listrik yang dikeluarkan Wajib Pajak (untuk produksi komersial dan teaching factory) dalam setahun sebesar RplOO.OOO.OOO. Nilai proporsional pemakaian listrik untuk teaching factory berdasarkan pemakaian sebesar 20%. Diisi dengan biaya listrik, air, dan bahan bakar setelah diproporsionalkan. Contoh: Biaya listrik yang dikeluarkan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 35.

Angka 37 Biaya listrik setelah diproporsionalkan sebesar: 20% X RplOO.OOO.OOO = Rp20.000.000. Jika biaya dapat dipisahkan maka diisi sebagaimana dimaksud pada angka

35. Untuk biaya sertifikasi dan biaya pemeliharaan tidal<: diproporsionalkan. Diisi dengan nomor perjanjian kerjasama atas kegiatan

Angka 38 pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi.

Angka 39

Angka 40

Angka 41

Angka 42

Angka 43

Angka 44

Angka 45

Angka 46

Angka 47

Angka 48 —

Angka 49

Angka 50

Angka 51

Angka 52 - 33:._ Diisi dengan jumlah total biaya sertifikasi serta biaya l istrik, air, bahan bakar, dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada angka 3

5. Diisi dengan jumlah total biaya sertifikasi serta biaya listrik, air, bahan bakar, dan biaya pemeliharaan setelah diproporsionalkan sebagaimana dimaksud pada angka

6. Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1

7. Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka

8. Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka

9. Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka

10. Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka

11. Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 34. - Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka

12. Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka

13. Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka

14. Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka

15. Diisi denganjumlah nilai angka angka 41, 43, 45, 47, dan

16. Diisi dengan jumlah nilai angka angka 42, 44, 46, 48, dan

17. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI