KMK 456 Tahun 2024 tentang Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Disebut juga: KMK 456/2024

Administrasi & SPT Topik KUPTopik PPhTopik PPN

Nomor registri KMK 456/2024 Ditetapkan 30 Desember 2024 Mulai berlaku 30 Desember 2024

Status sumber: Aktif · efek hukum belum dikonfirmasi Mulai berlaku 30 Desember 2024

Catatan status

Label sumber: “Aktif”, diperiksa 2026-10-11. Label katalog berbeda dari cakupan perubahan; gunakan riwayat dan naskah perubahan untuk mengetahui ketentuan yang berubah.

Bukti status pada sumber resmi ↗

Cakupan naskah Metadata saja

Halaman sumber ↗ Peta dan riwayat ↓ Laporkan koreksi

Naskah belum tersedia di Pajegi

Identitas dan status di atas disusun dari pencatatan database Pajegi; dokumen asli bisa dicek pada repositori resmi penerbit. Gunakan tautan sumber di bawah untuk membaca naskah aslinya.

Buka halaman sumber resmi ↗ Kabari bila naskah sudah terbit

Konteks hukum

Peta dan riwayat peraturan

0 hubungan tercatat

Buka aturan yang terhubung untuk mengikuti perubahan. Garis putus-putus menunjukkan hubungan yang masih perlu dikonfirmasi. Peta ini mencakup hubungan langsung yang tercatat, bukan seluruh riwayat hukum.

Belum ada hubungan hukum terpetakan. Ini bukan bukti bahwa peraturan belum pernah diubah atau dicabut.

Riwayat tanggal dan perubahan (2)

30 Desember 2024
DitetapkanBukti sumber ↗
30 Desember 2024
Mulai berlakuBukti sumber ↗

Regulasi terkait

Semua peraturan →

PP 74/2011 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

PMK 81/2024 Diubah sebagian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

PER-2/PJ/2024 Berlaku

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Tata Cara Penyusunan, Penandatanganan, Penyampaian, dan Pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta SPT Masa PPh Unifikasi

PP 50/2022 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

PMK 15/2025 Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak

PER-24/PJ/2021 Diubah sebagian

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi