PMK 118/2021 — PPh Pasal 22 Ekspor Tambang dan Reduksi Tarif Hilirisasi

Naskah ini membahas rezim pemungutan PPh Pasal 22 atas ekspor barang komoditas pertambangan — batubara dan mineral — beserta insentif berupa pengurangan tarif bagi eksportir yang barangnya sudah melalui pengolahan di dalam negeri. Rezim ini lahir dan berkembang dalam kerangka PMK 34/PMK.010/2017 beserta peraturan perubahannya, dan sejak 1 Agustus 2025 dipadatkan ke dalam PMK 51/2025.

Konteks & Latar

Di satu sisi, ekspor batubara dan mineral membawa devisa. Di sisi lain, setiap ton bijih yang keluar mentah adalah nilai tambah yang pekerjaannya pindah ke pabrik negara lain. Kebijakan pajak diarahkan menjadi dua pisau: tarif pemberat bagi barang mentah, dan reduksi tarif bagi barang yang sudah diolah. Karena pemungutannya menempel pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), efeknya langsung terasa di kas eksportir, bukan menunggu rekonsiliasi SPT.

Kebijakan reduksi ini bekerja lewat matriks per kelompok barang: baris pertama untuk produk hasil pengolahan lanjut mendapat reduksi penuh, baris berikutnya reduksi menengah, dan barang setengah jadi reduksi terbatas. Eksportir yang ingin tarif ringan harus menunjukkan barangnya benar-benar produk hilirisasi, termasuk kepemilikan izin pengolahan yang sah. PPh Pasal 22 pun bukan sekadar penerimaan, melainkan sinyal investasi ke industri pengolahan dalam negeri.

Siapa yang Terdampak

• Eksportir batubara dan mineral — penanggung pemungutan dari nilai ekspor pada saat penyelesaian PEB.
• Produsen hasil hilirisasi seperti pengolahan baja, tembaga, alumina, dan nikel — penerima manfaat reduksi tarif.
• Bendaharawan ekspor (Bea Cukai) — memeriksa bukti penyetoran sebagai dokumen pelengkap PEB.
• Pengusaha tambang hulu tanpa API-P — menghadapi tarif jauh lebih berat.
• Negara dan perencana industri — menggunakan tarif ini sebagai instrumen kebijakan hilirisasi minerba.

Isi Pokok

Pemungutan dari Nilai Ekspor melalui PEB

PPh Pasal 22 atas ekspor dihitung dari realisasi nilai ekspor sesuai PEB dan disetor bersamaan dengan penyelesaian dokumen pabean. Bendaharawan ekspor memeriksa kepatuhan setoran secara formal sebelum layanan ekspor berjalan. Sifatnya tidak final, sehingga bisa dikreditkan dengan pajak terutang di akhir tahun.

Struktur Reduksi untuk Hilirisasi

Tarif dasar ditetapkan per kelompok barang tambang, lalu direduksi sesuai tingkat pengolahan. Barang yang sudah menjadi produk industri — semisal besi dan baja, tembaga dan olahannya, alumina, hingga solder dari timah — berada di baris reduksi penuh hingga tarifnya nol. Produk antara seperti nikel matik atau ferro nikel berada di baris reduksi sebagian. Sebaliknya, batubara yang diekspor dalam bentuk aslinya tidak memperoleh reduksi, dan eksportir tanpa Angka Pengenal Importir — Producer (API-P) terkena tarif pemberat yang jauh di atas tarif normal.

Penyesuaian Daftar Barang

Seiring perubahan klasifikasi barang (BTKI/HS), daftar komoditas dan kodenya diperbarui melalui peraturan perubahan agar reduksi tidak bisa “bocor” ke barang yang belum benar-benar diolah. Penyesuaian terakhir pada rezim ini menyempurnakan daftar barang impor dan ekspor berdasarkan klasifikasi terbaru.

Angka & Tarif Penting

Titik Kepatuhan

• Pastikan klasifikasi HS barang ekspor sesuai dengan pos yang mendapat reduksi; salah pos berarti tarif penuh.
• Siapkan bukti izin pengolahan/hilirisasi dan dokumen dukung sebelum pendaftaran PEB.
• Setor pajak yang dipungut bersamaan dokumen PEB dan simpan SSP tervalidasi.
• Kreditkan pemungutan ini di SPT Tahunan karena sifatnya tidak final.

Hubungan dengan Peraturan Lain

Rezim ini adalah cabang ekspor tambang dari PMK 34/PMK.010/2017, yang disempurnakan lewat PMK 110/PMK.010/2018 dan PMK 41/PMK.010/2022, lalu dipadatkan ke PMK 51/2025 sejak 1 Agustus 2025. Ia berjalan paralel dengan bea keluar atas hasil tambang yang dasar hukum dan dasar pengenaannya berbeda, serta beririsan dengan kebijakan larangan ekspor bijih yang memotong objek pajaknya dari hulu.

Pertanyaan Umum

Apakah eksportir hilirisasi benar-benar bebas PPh Pasal 22?

Untuk produk yang masuk baris reduksi penuh, tarif efektifnya nol — tetapi tetap ada kewajiban prosedural: klasifikasi yang benar dan dokumen pendukung. Salah dokumen, reduksi bisa batal di meja pemeriksaan bendaharawan.

Apa bedanya dengan bea keluar?

Bea keluar adalah pungutan pabean atas hasil tambang dengan harga patokan tersendiri; PPh Pasal 22 adalah pajak penghasilan dari nilai ekspor yang tidak final dan dapat dikreditkan. Satu pengapalan bisa terkena keduanya.

Apakah rezim ini masih berlaku?

Tidak. Seluruh rezim PPh Pasal 22 era PMK 34/2017 beserta perubahannya dicabut dan digantikan PMK 51/2025 sejak 1 Agustus 2025, yang menyeragamkan tarif ekspor menjadi 1,5% tanpa matriks reduksi era lama.

Identitas Peraturan