Transfer Pricing: Prinsip Dasar dan Asas Penawar Berdiri Sendiri

Ketika dua perusahaan dalam satu grup — misalnya induk di luar negeri dan anak usaha di Indonesia — saling berjual-beli, harga yang mereka sepakati tidak lahir dari tawar-menawar pasar yang murni. Keputusan harga bisa diarahkan ke mana pun laba ingin ditempatkan. Di sinilah aturan transfer pricing bekerja: memastikan pajak dihitung seolah-olah transaksi itu dilakukan oleh pihak yang tidak saling terkait.

Siapa Itu Pihak Berelasi

Peraturan pemerintah tentang penghasilan membedah hubungan yang disebut hubungan spesial. Dua pihak disebut berelasi antara lain bila:

• Salah satunya memegang saham paling sedikit 25% di pihak lainnya, atau keduanya dikendalikan oleh pemegang saham yang sama;
• Ada hubungan antara pengelola dan Wajib Pajak;
• Ada jalur kontrol tidak langsung, misalnya melalui perusahaan perantara.

Selain itu dikenal istilah pihak istimewa yang lebih luas: pihak yang satu dapat memengaruhi pihak yang lain dalam menetapkan harga, meski tanpa kepemilikan saham formal — misalnya lewat kendali manajerial atau afiliasi keluarga. Aturan klausul anti penghindaran dalam PMK 239/PMK.03/2008 memakai konsep ini untuk menyentuh transaksi yang bentuknya sah tetapi tujuan bisnis utamanya bukan bisnis yang wajar, melainkan memperoleh manfaat pajak.

Asas Penawar Berdiri Sendiri (Arm’s Length)

Pasal 18 ayat (3) UU PPh memberi Direktur Jenderal Pajak kewenangan meninjau ulang dan menyesuaikan penghasilan dari transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak berelasi atau pihak istimewa yang tidak wajar. Tolok ukurnya adalah asas penawar berdiri sendiri (arm’s length principle): harga dan kondisi transaksi harus setara dengan harga dan kondisi yang disepakati pihak independen dalam transaksi sejenis.

Dalam praktik, “wajar” diuji dengan membandingkan transaksi Wajib Pajak terhadap transaksi antar pihak independen yang serupa — jenis barang, volume, fungsi yang dijalankan, risiko yang ditanggung, dan kondisi ekonomi. Perangkat ujinya adalah metode pembandingan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan tentang penerapan kewajaran dan kelaziman usaha (PPKU), yang kini dikodifikasi dalam PMK 172/PMK.04/2023.

Koreksi dan Efek Ganda

Bila DJP menyimpulkan harga tidak wajar, konsekuensinya konkret:

1. Penghasilan dikoreksi naik — misalnya harga jual ke pihak berelasi dinaikkan ke harga wajar, atau biaya yang berlebihan ditolak;
2. Kurang bayar ditegakkan lewat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, ditambah sanksi administratif;
3. Potensi pajak ganda — jika negara tempat pihak berelasi berada juga menyesuaikan dari sisi sana, laba yang sama bisa kena pajak dua kali. Penyembuhnya ada pada perjanjian penghindaran pajak ganda melalui prosedur persetujuan bersama (MAP) atau persetujuan awal harga transfer (APA).

Efek ganda inilah alasan dokumentasi yang rapi bukan sekadar formalitas: ia adalah pertahanan pertama Wajib Pajak saat koreksi datang.

Mengapa Ini Relevan bagi Semua Skala

Transfer pricing sering dianggap urusan perusahaan raksasa. Kenyataannya, kewajiban dokumentasi memang punya ambang, tetapi prinsip kewajarannya berlaku untuk setiap transaksi pihak berelasi — termasuk PT kecil dengan dua pemegang saham yang menjual bahan baku ke PT lain milik saudaranya, atau konsultan yang menagih jasa ke perusahaan milik keluarganya. DJP tetap berhak meninjau transaksi tersebut sekalipun Wajib Pajak tidak wajib menyusun dokumentasi lengkap.

Pertanyaan Umum

Berapa persen kepemilikan yang membuat dua perusahaan dianggap pihak berelasi?

Paling sedikit 25% modal disahkan. Hubungan spesial juga muncul bila kedua perusahaan dikendalikan pemegang saham yang sama, atau antara pengelola dan Wajib Pajak — sehingga bukan hanya soal angka saham langsung.

Apakah perusahaan tanpa pihak berelasi bebas dari koreksi transfer pricing?

Koreksi transfer pricing menyangkut transaksi dengan pihak berelasi atau istimewa. Namun transaksi dengan pihak independen yang strukturnya dimanipulasi bisa disentuh klausul anti penghindaran — misalnya transaksi berlapis tanpa tujuan bisnis yang sah.

Apa akibatnya bila DJP menilai harga transfer tidak wajar?

Penghasilan disesuaikan, terbit ketetapan kurang bayar beserta sanksi administratif, dan bila tidak selesai lewat keberatan atau banding, ada potensi pajak ganda di negara pihak berelasi. Dokumentasi yang kuat sejak awal jauh lebih murah daripada memperjuangkan koreksi.