SE-52/PJ/2021 tentang Petunjuk Umum Interpretasi dan Penerapan Ketentuan dalam P3B

Disebut juga: SE 52/PJ/2021 · SE 52 Tahun 2021 · Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-52/PJ/2021

Nomor registri SE 52/2021

Berlaku Tanggal penetapan belum terverifikasi

Catatan status

Status adalah catatan terkini database, bukan penetapan status pada tanggal historis. Cakupan perubahan belum diperiksa menyeluruh.

Cakupan naskah Metadata saja

Peta dan riwayat ↓ Laporkan koreksi

Naskah belum tersedia di Pajegi

Hingga 15 September 2026, naskah ini belum tersedia di repositori resmi yang diperiksa Pajegi (JDIH Kemenkeu, peraturan.go.id/BPK, pajak.go.id). Halaman akan terisi otomatis saat naskah dipublikasikan.

Kabari bila naskah sudah terbit

Bukti pengecekan: pajak.go.id — "Petunjuk Umum Interpretasi" · pajak.go.id — "Interpretasi dan Penerapan"

Catatan verifikasi Judul diperbaiki: SE-52/PJ/2021 = interpretasi P3B, bukan MAP. Petunjuk MAP = SE-49/PJ/2021 (dicabut SE-18/PJ/2025). Naskah bertopik MAP menyandingkan keduanya. Judul diperbaiki: SE-52/PJ/2021 = interpretasi P3B, bukan MAP. Petunjuk MAP = SE-49/PJ/2021 (dicabut SE-18/PJ/2025). Naskah bertopik MAP menyandingkan keduanya.

Konteks hukum

Peta dan riwayat peraturan

1 hubungan tercatat

Buka aturan yang terhubung untuk mengikuti perubahan. Garis putus-putus menunjukkan hubungan yang masih perlu dikonfirmasi. Peta ini mencakup hubungan langsung yang tercatat, bukan seluruh riwayat hukum.

Panah: aturan yang bertindak → aturan yang diubah/dicabut atau dasar pelaksanaan. Garis utuh: terkonfirmasi · putus-putus: perlu konfirmasi.

Geser peta ke samping untuk melihat semua simpul. Daftar lengkap dan bukti tersedia di bawahnya.

Hubungan dan bukti

SE-52/PJ/2021 pelaksana dari UU 28/2007
Hubungan perlu konfirmasi
Lihat cakupan dan sumber
Cakupan pasal belum dipetakan.
kurasi
Tautan bukti belum dilampirkan pada pencatatan hubungan ini.

Riwayat tanggal dan perubahan (1)

Tanggal efek belum tercatat
Terdeteksi: Peraturan pelaksana dari UU 28/2007Buka aturan →

Regulasi terkait

Semua peraturan →

Perppu 1/2024 Berlaku

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

PP 80/2019 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

PMK 22/2020 Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)

PMK 136/2024 Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional

PMK 172/2020 Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Transfer Pricing dalam Rangka Prinsip Kewajaran serta Tata Cara Pemeriksaan dan Pengambilan Data dan Keterangan dalam Rangka Pemeriksaan atas Prinsip Kewajaran

UU 17/2006 Diubah sebagian

SE-52/PJ/2021 tentang Petunjuk Umum Interpretasi dan Penerapan Ketentuan dalam P3B

Naskah belum tersedia di Pajegi

Peta dan riwayat peraturan

Hubungan dan bukti

Regulasi terkait

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Transfer Pricing dalam Rangka Prinsip Kewajaran serta Tata Cara Pemeriksaan dan Pengambilan Data dan Keterangan dalam Rangka Pemeriksaan atas Prinsip Kewajaran

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan