PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Disebut juga: PER 25/PJ/2018 · PER 25 Tahun 2018 · Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018

Nomor registri PER 25/2018 Tanggal tercatat 21 Desember 2018

Identitas naskah bermasalah · perlu koreksi sumber Tanggal tercatat 21 Desember 2018

Catatan status

Naskah sebelumnya merupakan PER-25/BC/2018 milik Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang tarif cukai tembakau, bukan PER-25/PJ/2018 tentang P3B. Salinan dan editorial pada pemetaan ini dipisahkan.

Cakupan naskah Metadata saja

Peta dan riwayat ↓ Laporkan koreksi

Naskah belum tersedia di Pajegi

Identitas dan status di atas disusun dari pencatatan database Pajegi; dokumen asli bisa dicek pada repositori resmi penerbit.

Kabari bila naskah sudah terbit

Catatan verifikasi perlu verifikasi judul lengkap resmi

Konteks hukum

Peta dan riwayat peraturan

1 hubungan tercatat

Buka aturan yang terhubung untuk mengikuti perubahan. Garis putus-putus menunjukkan hubungan yang masih perlu dikonfirmasi. Peta ini mencakup hubungan langsung yang tercatat, bukan seluruh riwayat hukum.

Panah: aturan yang bertindak → aturan yang diubah/dicabut atau dasar pelaksanaan. Garis utuh: terkonfirmasi · putus-putus: perlu konfirmasi.

Geser peta ke samping untuk melihat semua simpul. Daftar lengkap dan bukti tersedia di bawahnya.

Hubungan dan bukti

PER-25/PJ/2018 pelaksana dari UU PPh
Hubungan perlu konfirmasi
Lihat cakupan dan sumber
Cakupan pasal belum dipetakan.
kurasi
Tautan bukti belum dilampirkan pada pencatatan hubungan ini.

Riwayat tanggal dan perubahan (2)

21 Desember 2018 · tanggal tercatat, belum dikonfirmasi
Terdeteksi: Tanggal tercatat · jenis tanggal belum dikonfirmasi
Tanggal efek belum tercatat
Terdeteksi: Peraturan pelaksana dari UU PPhBuka aturan →

Regulasi terkait

Semua peraturan →

Perppu 1/2024 Berlaku

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

PP 80/2019 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

PMK 12/2021 Diubah sebagian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2021 tentang Penyelenggaraan, Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi

PMK 22/2020 Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)

PMK 34/2017 Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

PMK 136/2024 Berlaku

PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Naskah belum tersedia di Pajegi

Peta dan riwayat peraturan

Hubungan dan bukti

Regulasi terkait

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2021 tentang Penyelenggaraan, Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional