PajegiPeraturan Pajak Terbaru
Cari nomor atau judul…

Arsip peraturan

Arsip peraturan pajak

Temukan nomor yang tepat, periksa statusnya, lalu buka naskah dan sumber resminya.

2.495 peraturan · Halaman 4 dari 84

Tanggal hukum yang tercatat lebih baru tampil lebih dulu; entri tanpa tanggal diurutkan menurut tahun. Tanggal ini bukan waktu pembaruan situs.

  1. PMK 72/2025Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025;
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  2. PER-19/PJ/2025Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Tanggal tercatat
  3. PMK 71/2025Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Natal dan Tahun Baru yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  4. PER-18/PJ/2025Tindak Lanjut atas Data Konkret
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Tanggal tercatat
  5. PER-17/PJ/2025Penetapan Tempat Terdaftar bagi Wajib Pajak, Orang Pribadi, dan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, dan Madya
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Tanggal tercatat
  6. PMK 61/2025Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hewan Khusus Tertentu Berupa Kuda serta Perlengkapan Pendukungnya yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  7. PMK 60/2025Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  8. PER-16/PJ/2025Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2025 tentang Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, serta Special Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Tanggal tercatat
  9. PER-15/PJ/2025Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Tanggal tercatat
  10. PMK 52/2025Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  11. PMK-51/2025PMK tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Tanggal tercatat
  12. PMK 54/2025Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Tanggal tercatat
  13. PMK 45/2025Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Penyerahan di dalam Daerah Pabean Dan/atau Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan Dan/atau Keamanan Negara
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  14. PMK 44/2025Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bekal Khusus Operasi Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  15. PER-13/PJ/2025Piagam Wajib Pajak (taxpayers’ Charter)
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Tanggal tercatat
  16. PMK 37/2025Penunjukan Pihak lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan melalui Sistem Elektronik
    Status sumber: Berlaku Metadata saja
    Diundangkan
  17. PMK 36/2025Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  18. PER-12/PJ/2025Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Rangka Pelaksanaansistem Inti Administrasi Perpajakan
    Status sumber: Aktif Badan peraturan
    Tanggal tercatat
  19. PER-10/PJ/2025Pelaksanaan Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  20. PER-9/PJ/2025Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak dalam rangka Penanganan Terhadap Kegiatan Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  21. PER-8/PJ/2025Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
    Status sumber: Berlaku Badan peraturan
    Tanggal tercatat
  22. PER-7/PJ/2025Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan serta Perincian Jenis, Dokumen, dan Saluran untuk Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
    Status sumber: Berlaku Badan peraturan
    Tanggal tercatat
  23. PER-6/PJ/2025Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, serta Special Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Tanggal tercatat
  24. PER-5/PJ/2025Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
    Status sumber: Berlaku Badan peraturan
    Tanggal tercatat
  25. PER-4/PJ/2025Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-25/pj/2020 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Pemberitahuan, serta Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  26. PMK 27/2025Mekanisme Penggantian Pajak Pertambahan Nilai dan Biaya Lain-Lain pada Hibah Rumah Sakit Kardiologi Emirat-Indonesia
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  27. PP 18/2025Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  28. PER-3/PJ/2025Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/pj/2022 tentang Badan atau Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tanggal tercatat
  29. KEP-79/PJ/2025Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 yang Terutang Dan/atau Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2024 sehubungan dengan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama dalam Rangka Hari Suci Nyepi (tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Tanggal tercatat
  30. PMK 18/2025Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Kelas Ekonomi yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan

“Perlu verifikasi” berarti status hukum belum selesai diperiksa. Salinan tersedia tidak menjamin seluruh lampiran sudah disalin.

Jelajahi menurut jenis
Jelajahi menurut tahun

Pencarian cepat peraturan

↑↓ pilih Enter buka Esc tutup Tambahkan “pasal 14” untuk melompat ke pasal