Peraturan Direktur Jenderal Pajak
PER-15/PJ/2025 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Disebut juga: PER 15/PJ/2025 · PER 15 Tahun 2025 · Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2025
Berlaku menurut sumber resmi Tanggal tercatat 5 Agustus 2025
Catatan status
Label sumber: “Berlaku”, diperiksa 2026-10-06. Label katalog berbeda dari cakupan perubahan; gunakan riwayat dan naskah perubahan untuk mengetahui ketentuan yang berubah. Naskah terbitan asli, bukan konsolidasi.
Cakupan naskah Naskah asli lengkap · seluruh halaman tersedia
PDF sumber: 42 halaman · HTML: halaman 1–42
Seluruh halaman PDF asli tersedia. Cakupan ini bukan sertifikasi transkripsi HTML kata demi kata.
Peraturan Dirjen Pajak PER-15/PJ/2025 Tanggal Peraturan 05-08-2025
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-15/PJ/2025
TENTANG BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik, perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai batasan kriteria tertentu serta penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
Mengingat:
-
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
-
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 489);
Menetapkan:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:
-
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
-
Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
-
Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
-
Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
-
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
-
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
-
Pedagang Dalam Negeri adalah pelaku usaha yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di wilayah negara Republik Indonesia yang melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, atau sistem elektronik lainnya yang menyediakan sarana Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
-
Pihak Lain adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 32A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
-
Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran.
-
Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
-
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
-
Portal Wajib Pajak adalah sarana wajib pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
Pasal 2
-
Direktur Jenderal Pajak menunjuk Pihak Lain sebagai pemungut Pajak Penghasilan untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
-
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22.
-
Pihak Lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemungut Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di:
a. dalam wilayah negara Republik Indonesia; dan
b. luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memenuhi kriteria tertentu.
- Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menggunakan rekening eskro (escrow account) untuk menampung penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan:
a. memiliki nilai transaksi dengan pemanfaat jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan; dan/atau;
b. memiliki jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan.
-
Direktur Jenderal Pajak menetapkan batasan mengenai besarnya nilai transaksi dan/atau jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
-
Termasuk dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri dari transaksi yang dilakukan melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dengan Instansi Pemerintah.
-
Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan transaksi dengan pembayaran oleh Instansi Pemerintah menggunakan kartu kredit pemerintah maupun cara lainnya dalam mekanisme uang persediaan.
-
Atas transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Instansi Pemerintah tidak melakukan pemungutan Pajak Panghasilan Pasal 22.
BAB II
BATASAN KRITERIA TERTENTU DAN PENUNJUKAN PIHAK LAIN
Pasal 3
-
Direktur Jenderal Pajak menunjuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang telah memenuhi batasan kriteria tertentu dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
-
Penunjukan sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada awal bulan berikutnya setelah tanggal ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan sebagai Pihak Lain.
-
Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 4
Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menggunakan rekening eskro (escrow account) untuk menampung penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan memenuhi batasan:
a. nilai transaksi dengan pemanfaat jasa di Indonesia melebihi Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 12 (dua belas) bulan atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan; dan/atau;
b. jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam 12 (dua belas) bulan atau 1.000 (seribu) dalam 1 (satu) bulan.
Pasal 5
-
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang belum ditunjuk sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tetapi memilih untuk ditunjuk sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
-
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau melalui Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
-
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan bagi Direktur Jenderal Pajak untuk menunjuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
-
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 6
- Dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak memenuhi batasan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pencabutan penunjukan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1):
a. secara jabatan; atau
b. berdasarkan pemberitahuan Pihak Lain, dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian.
-
Pemberitahuan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau melalui Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
-
Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian dan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pencabutan penunjukan sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak lagi memenuhi batasan kriteria tertentu.
-
Pencabutan penunjukan sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
-
Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
-
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 7
-
Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar wilayah negara Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Pihak Lain dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
-
Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan status Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar.
-
Nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menerbitkan surat keterangan terdaftar dan kartu nomor identitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
-
Dalam hal terhadap Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pencabutan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus secara jabatan melalui penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Pasal 8
-
Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) secara jabatan atau berdasarkan permohonan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam hal terdapat elemen data dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak dimaksud yang berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.
-
Permohonan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau melalui Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
-
Dalam hal Keputusan Direktur Jenderal Pajak diterbitkan berdasarkan permohonan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal permohonan perubahan diterima
-
Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penunjukan sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tetap berlaku.
-
Permohonan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
-
Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
BAB III
KETENTUAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
Pasal 9
- Ketentuan dan tata cara mengenai:
a. pemungutan;
b. penyetoran; dan
c. pelaporan;
Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) oleh Pihak Lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang telah dipungut oleh Pihak Lain:
a. dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan; atau
b. dapat menjadi bagian dari pelunasan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
-
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Pedagang Dalam Negeri yang telah memberitahukan keterangan berupa nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan yang terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk dicantumkan dalam bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
-
Bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa dokumen tagihan yang dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik atau sistem elektronik lainnya yang disediakan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
-
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku dalam hal dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat mencantumkan keterangan berupa nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan Pedagang Dalam Negeri, sepanjang dokumen tagihan dimaksud dilampiri dengan dokumen yang membuktikan bahwa akun Pedagang Dalam Negeri pada sistem elektronik Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memuat nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan Pedagang Dalam Negeri yang terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
-
Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang telah dipungut sebelum tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dan melaporkannya dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.
-
Setelah tanggal ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dokumen tagihan yang dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik atau sistem elektronik lainnya yang disediakan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bukan merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
Ketentuan mengenai pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk tahun pajak 2025 mulai dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak penunjukan Pihak Lain sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 5 Agustus 2025
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
BIMO WIJAYANTO
Naskah asli lengkap
Seluruh 42 halaman PDF sumber disajikan di bawah, termasuk lampiran. Tampilan halaman mempertahankan formulir, tabel, angka, dan susunan dokumen asli.
Unduh PDF lengkap · Sumber pemerintah ↗
Halaman asli menjadi rujukan. Teks pendamping untuk pencarian berasal dari ekstraksi otomatis dan belum merupakan transkripsi yang diperiksa kata demi kata.
Buka awal lampiran: halaman 10 ↓
Teks pendamping untuk pencarian
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-15/PJ/2025 TENTANG BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik, perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai batasan kriteria tertentu serta penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Teks pendamping untuk pencarian
-2- 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 489); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang. 2. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang. 3. Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Teks pendamping untuk pencarian
-3- 4. Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 5. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. 6. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. 7. Pedagang Dalam Negeri adalah pelaku usaha yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di wilayah negara Republik Indonesia yang melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, atau sistem elektronik lainnya yang menyediakan sarana Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 8. Pihak Lain adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 32A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 9. Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran. 10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 11. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 12. Portal Wajib Pajak adalah sarana wajib pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak. Pasal 2 (1) Direktur Jenderal Pajak menunjuk Pihak Lain sebagai pemungut Pajak Penghasilan untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. (2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22. (3) Pihak Lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemungut Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di: a. dalam wilayah negara Republik Indonesia; dan
Teks pendamping untuk pencarian
-4- b. luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memenuhi kriteria tertentu. (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menggunakan rekening eskro (escrow account) untuk menampung penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan: a. memiliki nilai transaksi dengan pemanfaat jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan; dan/atau b. memiliki jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan. (5) Direktur Jenderal Pajak menetapkan batasan mengenai besarnya nilai transaksi dan/atau jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Termasuk dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri dari transaksi yang dilakukan melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dengan Instansi Pemerintah. (7) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan transaksi dengan pembayaran oleh Instansi Pemerintah menggunakan kartu kredit pemerintah maupun cara lainnya dalam mekanisme uang persediaan. (8) Atas transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Instansi Pemerintah tidak melakukan pemungutan Pajak Panghasilan Pasal 22. BAB II BATASAN KRITERIA TERTENTU DAN PENUNJUKAN PIHAK LAIN Pasal 3 (1) Direktur Jenderal Pajak menunjuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang telah memenuhi batasan kriteria tertentu dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. (2) Penunjukan sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada awal bulan berikutnya setelah tanggal ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan sebagai Pihak Lain. (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Teks pendamping untuk pencarian
-5- Pasal 4 Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menggunakan rekening eskro (escrow account) untuk menampung penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan memenuhi batasan: a. nilai transaksi dengan pemanfaat jasa di Indonesia melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 12 (dua belas) bulan atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan; dan/atau b. jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam 12 (dua belas) bulan atau 1.000 (seribu) dalam 1 (satu) bulan. Pasal 5 (1) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang belum ditunjuk sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tetapi memilih untuk ditunjuk sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau melalui Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan bagi Direktur Jenderal Pajak untuk menunjuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 6 (1) Dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak memenuhi batasan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pencabutan penunjukan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1): a. secara jabatan; atau b. berdasarkan pemberitahuan Pihak Lain, dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian. (2) Pemberitahuan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau melalui Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
Teks pendamping untuk pencarian
-6- (3) Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian dan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pencabutan penunjukan sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak lagi memenuhi batasan kriteria tertentu. (4) Pencabutan penunjukan sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 7 (1) Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar wilayah negara Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Pihak Lain dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. (2) Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan status Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar. (3) Nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menerbitkan surat keterangan terdaftar dan kartu nomor identitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (4) Dalam hal terhadap Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pencabutan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus secara jabatan melalui penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Teks pendamping untuk pencarian
-7- Pasal 8 (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) secara jabatan atau berdasarkan permohonan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam hal terdapat elemen data dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak dimaksud yang berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. (2) Permohonan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau melalui Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. (3) Dalam hal Keputusan Direktur Jenderal Pajak diterbitkan berdasarkan permohonan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal permohonan perubahan diterima. (4) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penunjukan sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tetap berlaku. (5) Permohonan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (6) Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB III KETENTUAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN Pasal 9 (1) Ketentuan dan tata cara mengenai: a. pemungutan; b. penyetoran; dan c. pelaporan; Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) oleh Pihak Lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (2) Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang telah dipungut oleh Pihak Lain: a. dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan; atau b. dapat menjadi bagian dari pelunasan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
Teks pendamping untuk pencarian
-8- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Pedagang Dalam Negeri yang telah memberitahukan keterangan berupa nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan yang terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk dicantumkan dalam bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. (4) Bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa dokumen tagihan yang dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik atau sistem elektronik lainnya yang disediakan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku dalam hal dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat mencantumkan keterangan berupa nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan Pedagang Dalam Negeri, sepanjang dokumen tagihan dimaksud dilampiri dengan dokumen yang membuktikan bahwa akun Pedagang Dalam Negeri pada sistem elektronik Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memuat nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan Pedagang Dalam Negeri yang terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak. (6) Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang telah dipungut sebelum tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dan melaporkannya dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. (7) Setelah tanggal ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dokumen tagihan yang dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik atau sistem elektronik lainnya yang disediakan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bukan merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 Ketentuan mengenai pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk tahun pajak 2025 mulai dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak penunjukan Pihak Lain sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
Teks pendamping untuk pencarian
-9- BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2025 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Ditandatangani secara elektronik BIMO WIJAYANTO
Teks pendamping untuk pencarian
-10- LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-15/PJ/2025 TENTANG BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-..…/PJ/20….(1) TENTANG PENUNJUKAN …….. (2) SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER KEP-...../PJ/20…. (1) ON THE APPOINTMENT OF …….. (2) AS THE OTHER PARTY TO COLLECT, REMIT, AND FILE THE INCOME TAX ON INCOME RECEIVED OR EARNED BY DOMESTIC MERCHANTS THROUGH ELECTRONIC COMMERCE DIRECTOR GENERAL OF TAXES, Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Menteri Keuangan menunjuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Considering: a. that based on the provision of Article 2 section (1) of the Regulation of the Minister of Finance Number 37 Year 2025 on the Appointment of the Other Party as Income Tax Withholder and Procedures to Collect, Remit, and File the Income Tax Withheld by the Other Party on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce, the Minister of Finance appoints Electronic Commerce Platform to collect, remit, and file the Income Tax on Income Received or Earned by
Teks pendamping untuk pencarian
-11- Elektronik untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Domestic Merchants through Electronic Commerce; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Menteri Keuangan melimpahkan kewenangannya untuk menunjuk Pihak Lain kepada Direktur Jenderal Pajak; b. that based on the provision of Article 4 of the Regulation of the Minister of Finance Number 37 Year 2025 on the Appointment of the Other Party as Income Tax Withholder and Procedures to Collect, Remit, and File the Income Tax Withheld by the Other Party on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce, the Minister of Finance delegates his/her authority to appoint the Other Party to the Director General of Taxes; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Pasal … ayat (...) atau Pasal … ayat (…) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-.../PJ/20… tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan ............ (2) sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; c. that based on considerations as referred to in point a, point b, and for the implementation of the provision of Article ... section (...) of the Regulation of the Director General of Taxes Number PER- .../PJ/20… on the Thresholds of the Other Party and the Appointment of the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce, it is necessary to issue the Decree of the Director General of Taxes on the Appointment of …… (2) as the Other Party to Collect, Remit, and File the the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce;
Teks pendamping untuk pencarian
-12- Mengingat: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-…../PJ/20… tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Observing: 1. The Regulation of the Minister of Finance Number 37 Year 2025 on the Appointment of the Other Party as Income Tax Withholder and Procedures to Collect, Remit, and File the Income Tax Withheld by the Other Party on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce; 2. Regulation of the Director General of Taxes Number PER- …../PJ/20… on the Thresholds of the Other Party and the Appointment of the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce; MEMUTUSKAN: HAS DECIDED: Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN ............ (2) SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK. To Issue: THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES ON THE APPOINTMENT OF …… (2) AS THE OTHER PARTY TO COLLECT, REMIT, AND FILE THE INCOME TAX ON INCOME RECEIVED OR EARNED BY DOMESTIC MERCHANTS THROUGH ELECTRONIC COMMERCE. KESATU: Menunjuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di bawah ini: FIRST: Appoints Electronic Commerce Platform below: Nama : ……………..................... (2) Name Nomor Pokok Wajib Pajak / Nomor Identitas Perpajakan : …………......................... (3) Tax Identification Number sebagai Pihak Lain untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan atas as the Other Party to collect, remit, and file the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic
Teks pendamping untuk pencarian
-13- Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Pihak Lain). Merchants through Electronic Commerce (hereinafter referred to as the Other Party). KEDUA: Sehubungan dengan penunjukan sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pihak Lain berkewajiban untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, beserta peraturan pelaksanaannya. SECOND: In connection with the appointment as the Other Party as referred to in the FIRST Dictum, the Other Party is obliged to comply with the provisions stipulated in Article 7, Article 14, and Article 15 of the Regulation of the Minister of Finance Number 37 Year 2025 on the Appointment of the Other Party as Income Tax Withholder and Procedures to Collect, Remit, and File the Income Tax Withheld by the Other Party on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce, along with its implementing regulations. KETIGA: Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, selain dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, juga dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberi teguran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. THIRD: The Other Party as referred to in the FIRST Dictum who does not comply with the provisions in the Regulation of the Minister of Finance along with its implementing regulations as referred to in the SECOND Dictum, in addition to being subject to penalties in accordance with tax laws and regulations, is also subject to penalties in the form of termination of access after being reprimanded in accordance with the prevailing laws and regulations. KEEMPAT: Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya. FOURTH: Any mistakes in this Decree of the Director General shall be amended accordingly. Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1. Pimpinan/Direktur ………. (2); 2. Sekretaris Direktorat Jenderal; 3. Direktur Peraturan Perpajakan I; 4. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan; This Decree of the Director General is conveyed to: 1. The Head/Director of ……. (2); 2. The Secretary of Directorate General; 3. The Director of Tax Regulations I; 4. The Director of Potential, Compliance, and Revenue;
Teks pendamping untuk pencarian
-14- 5. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian; 6. Direktur Data dan Informasi Perpajakan; 7. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi; 8. Direktur Transformasi Proses Bisnis; 9. Direktur Perpajakan Internasional; 10. Kepala Kantor Wilayah DJP …….. (4); dan 11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ……. (5) 5. The Director of Tax Extensification and Valuation; 6. The Director of Tax Data and Information; 7. The Director of Information and Communication Technology; 8. The Director of Business Process Transformation; 9. The Director of International Taxation; 10. The Head of …….. (4) Regional Tax Office; and 11. The Head of ……. (5) Tax Office. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ……….. (6) Issued in Jakarta on ……….. (6) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, DIRECTOR GENERAL OF TAXES, ………………….. (7)
Teks pendamping untuk pencarian
-15- PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Pihak Lain). Nomor (2) : Diisi dengan nama Pihak Lain. Nomor (3) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Pihak Lain Dalam Negeri atau nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Pihak Lain Luar Negeri. Nomor (4) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang membawahkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Pihak Lain terdaftar. Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pihak Lain terdaftar. Nomor (6) : Diisi dengan tanggal penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pihak Lain. Nomor (7) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Direktur Jenderal Pajak yang menandatangani keputusan.
Teks pendamping untuk pencarian
-16- B. CONTOH FORMAT FORMULIR PEMBERITAHUAN UNTUK DITUNJUK SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK A. IDENTITAS KUASA / REPRESENTATIVE IDENTITY 1. NIK/NPWP Kuasa Representative NIK/TIN 2. Nama Kuasa Representative Name B. IDENTITAS WAJIB PAJAK / TAXPAYER IDENTITY 1. Nama Wajib Pajak Taxpayer Name 2. Negara Asal Country of Origin C. DATA KONTAK WAJIB PAJAK / TAXPAYER CONTACT DETAIL 1. Pos Elektronik Email 2. Nomor Telepon Phone Number 3. Nomor Faksimili Facsimile Number 4. Nomor Handphone Mobile Phone Number 5. Laman Website D. PENGURUS WAJIB PAJAK / TAXPAYER PERSONS (PIC) 1. Jenis Pengurus Title/Position 2. NIK/NPWP Pengurus Person NIK/TIN 3. Nama Pengurus Name 4. Kewarganegaraan Citizenship 5. Negara Asal Country of Origin 6. Pos Elektronik Email
Teks pendamping untuk pencarian
-17- 7. Nomor Handphone Mobile Phone Number 8. Tax Identification Number dari Negara Asal TIN issued by the Country of Origin E. PENGURUS LAINNYA WAJIB PAJAK / OTHER TAXPAYER PERSONS 1. Jenis Pengurus Title/Position 2. NIK/NPWP Pengurus Person NIK/TIN 3. Nama Pengurus Name 4. Nomor Paspor Passport Number 5. Kewarganegaraan Citizenship 6. Negara Asal Country of Origin 7. Pos Elektronik Email 8. Nomor Handphone Mobile Phone Number F. ALAMAT WAJIB PAJAK / TAXPAYER ADDRESS 1. Jenis Alamat Address Type 2. Detail Alamat Address Detail 3. Negara Country G. DATA EKONOMI WAJIB PAJAK / TAXPAYER ECONOMIC DATA 1. KLU Utama Primary Economic Code 2. Deskripsi KLU Utama Primary Economic Code’s Descriptions 3. KLU Tambahan Other Economic Code 4. Deskripsi KLU Tambahan Other Economic Code’s Descriptions
Teks pendamping untuk pencarian
-18- 5. Merek Dagang/Usaha Trademark/Business 6. Mata Uang Pembukuan Bookkeeping Currency 7. Jumlah Nilai Transaksi per Tahun Total Annual Transaction Value 8. Jumlah Traffic Pengakses per Tahun Total Annual Number of Visitor Traffic H. DOKUMEN / DOCUMENT Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap / By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the prevailing laws and regulations, I declare that what I have informed above is true and complete.
Teks pendamping untuk pencarian
-19- PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PEMBERITAHUAN UNTUK DITUNJUK SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK/ INSTRUCTION OF FIILING OUT APPLICATION FORM FOR BEING APPOINTED AS THE OTHER PARTY TO COLLECT, REMIT, AND FILE THE INCOME TAX ON INCOME RECEIVED OR EARNED BY DOMESTIC MERCHANTS THROUGH ELECTRONIC COMMERCE A. IDENTITAS KUASA / REPRESENTATIVE IDENTITY 1. NIK/NPWP Kuasa/ Representative NIK/TIN : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau Nomor Pokok Wajib Pajak wakil/kuasa Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the National Identity Number or Tax Identification Number of the representative of the Electronic Commerce Platform submitting this application form. 2. Nama Kuasa/ Representative Name : Diisi dengan nama kuasa Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the name of the representative of the Electronic Commerce Platform submitting this application form. B. IDENTITAS WAJIB PAJAK / TAXPAYER IDENTITY 1. Nama Wajib Pajak/ Taxpayer Name : Diisi dengan nama Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the name of the Electronic Commerce Platform submitting this application form. 2. Negara Asal/ Country of Origin : Diisi dengan negara asal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the country of origin of the Electronic Commerce Platform submitting this application form. C. DATA KONTAK WAJIB PAJAK / TAXPAYER CONTACT DETAIL 1. Pos Elektronik/ Email : Diisi dengan email Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the email address of the Electronic Commerce Platform submitting this application form. 2. Nomor Telepon/ Phone Number : Diisi dengan nomor telepon Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the phone number of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.
Teks pendamping untuk pencarian
-20- 3. Nomor Faksimili/ Facsimile Number : Diisi dengan nomor faksimili Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the facsimile number of the Electronic Commerce Platform submitting this application form. 4. Nomor Handphone/ Mobile Phone Number : Diisi dengan nomor handphone Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the mobile phone number of the Electronic Commerce Platform submitting this application form. 5. Laman/ Website : Diisi dengan website Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the website address of the Electronic Commerce Platform submitting this application form. D. PENGURUS WAJIB PAJAK / TAXPAYER PERSONS (PIC) 1. Jenis Pengurus/ Title/Position : Diisi dengan jabatan pengurus Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang telah teregistrasi pada Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagai person in charge (selanjutnya disebut sebagai person in charge), yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the title/position of person of the Electronic Commerce Platform who is registered on the Taxpayer Portal or another platform integrated with the Directorate General of Taxes’ administrative system as the person in charge (PIC) submitting this application form. 2. NIK/NPWP Pengurus/ Person NIK/TIN : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau tax identification number person in charge yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the national identity number or tax identification number of the PIC submitting this application form. 3. Nama Pengurus/ Name : Diisi dengan nama person in charge yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the name of the PIC submitting this application form. 4. Kewarganegaraan/ Citizenship : Diisi dengan kewarganegaraan person in charge yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the citizenship of the PIC submitting this application form. 5. Negara Asal/ Country of Origin : Diisi dengan negara asal person in charge yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the Country of Origin of the PIC submitting this application form. 6. Pos Elektronik/ Email : Diisi dengan alamat email person in charge yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the email address of the PIC submitting this application form.
Teks pendamping untuk pencarian
-21- 7. Nomor Handphone/ Mobile Phone Number : Diisi dengan nomor handphone person in charge yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the mobile phone number of the PIC submitting this application form. 8. Tax Identification Number dari Negara Asal/ TIN issued by the Country of Origin : Diisi dengan tax identification number dari negara asal person in charge yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the PIC’s tax identification number issued by the Country of Origin. E. PENGURUS LAINNYA WAJIB PAJAK / OTHER TAXPAYER PERSONS 1. Jenis Pengurus/ Title/Position : Diisi dengan jabatan pengurus lainnya dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the title/position of other persons of the Electronic Commerce Platform submitting this application form. 2. NIK/NPWP Pengurus/ Person NIK/TIN : Diisi dengan nomor induk kependudukan/tax identification number pengurus lainnya dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the National Identity Number or Tax Identification Number of other persons of the Electronic Commerce Platform submitting this application form. 3. Nama Pengurus/ Name : Diisi dengan nama pengurus lainnya dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the name of other persons of the Electronic Commerce Platform submitting this application form. 4. Nomor Paspor/ Passport Number : Diisi dengan nomor paspor pengurus lainnya dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the passport number of other persons of the Electronic Commerce Platform submitting this application form. 5. Kewarganegaraan/ Cizenship : Diisi dengan kewarganegaraan pengurus lainnya dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the citizenship of other persons of the Electronic Commerce Platform submitting this application form. 6. Negara Asal/ Country of Origin : Diisi dengan negara asal pengurus lainnya dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the country of origin of other persons of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.
Teks pendamping untuk pencarian
-22- 7. Pos Elektronik/ Email : Diisi dengan alamat email pengurus lainnya dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the email address of other persons of the Electronic Commerce Platform submitting this application form. 8. Nomor Handphone/ Mobile Phone Number : Diisi dengan nomor handphone pengurus lainnya dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the mobile phone number of other persons of the Electronic Commerce Platform submitting this application form. F. ALAMAT WAJIB PAJAK / TAXPAYER ADDRESS 1. Jenis Alamat/ Address Type : Diisi dengan jenis alamat Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the type of address of the Electronic Commerce Platform submitting this application form. 2. Detail Alamat/ Address Detail : Diisi dengan detail alamat Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the address detail of the Electronic Commerce Platform submitting this application form. 3. Negara/ Country : Diisi dengan negara Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the country of the Electronic Commerce Platform submitting this application form. G. DATA EKONOMI WAJIB PAJAK / TAXPAYER ECONOMIC DATA 1. KLU Utama/ Primary Economic Code : Diisi dengan klasifikasi lapangan usaha utama Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the primary economic code of the Electronic Commerce Platform submitting this application form. 2. Deskripsi KLU Utama/ Primary Economic Code’s Descriptions : Diisi dengan deskripsi kegiatan usaha atas klasifikasi lapangan usaha utama Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the primary economic code’s description of the Electronic Commerce Platform submitting this application form. 3. KLU Tambahan/ : Diisi dengan klasifikasi lapangan usaha tambahan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan, dalam hal diperlukan./
Teks pendamping untuk pencarian
-23- Other Economic Code Filled with the other economic code of the Electronic Commerce Platform submitting this application form, if applicable. 4. Deskripsi KLU Tambahan/ Other Economic Code’s Description : Diisi dengan deskripsi kegiatan usaha atas klasifikasi lapangan usaha tambahan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the other economic code’s description of the Electronic Commerce Platform submitting the form. 5. Merek Dagang/Usaha/ Trademark/Business : Diisi dengan merek dagang Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the trade or business name of the Electronic Commerce Platform submitting this application form. 6. Mata Uang Pembukuan/ Bookkeeping Currency : Diisi dengan mata uang pembukuan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the bookkeeping currency used by the Electronic Commerce Platform submitting this application form. 7. Jumlah Nilai Transaksi per Tahun/ Total Annual Transaction Value : Diisi dengan jumlah nilai transaksi pertahun Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the total annual transaction value of the Electronic Commerce Platform submitting this application form. 8. Jumlah Traffic Pengakses per Tahun/ Total Annual Number of Visitor Traffic : Diisi dengan jumlah traffic pengakses pertahun Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./ Filled with the total annual number of visitor traffic of the Electronic Commerce Platform submitting this application form. H. DOKUMEN / DOCUMENT Diisi dengan lampiran dokumen yang harus diunggah untuk mendukung pemberitahuan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik./ To be filled with the supporting documents that must be uploaded to accompany the application form submitted by the Electronic Commerce Platform. I. PERNYATAAN / DECLARATION Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang berisi pernyataan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik./ Mark an (X) in the box containing the declaration of the Electronic Commerce Platform.
Teks pendamping untuk pencarian
-24- C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NOMOR KEP-…../PJ/20..... (1) NUMBER KEP-…../PJ/20….. (1) TENTANG ON PENCABUTAN PENUNJUKAN …. (2) SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK THE REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF …. (2) AS THE OTHER PARTY TO COLLECT, REMIT, AND FILE THE INCOME TAX ON INCOME RECEIVED OR EARNED BY DOMESTIC MERCHANTS THROUGH ELECTRONIC COMMERCE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, DIRECTOR GENERAL OF TAXES, Menimbang: a. bahwa ……. (2) tidak lagi memenuhi batasan kriteria tertentu dan/atau berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-…../PJ/20... tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Considering: a. that ……. (2) no longer meets the thresholds and/or based on the consideration of the Director General of Taxes as referred to the Regulation of the Director General of Taxes Number PER- …../PJ/20… on the Thresholds of the Other Party and the Appointment of the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penunjukan ….. (2) sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima b. that based on consideration as referred to in point a, it is necessary to issue the Decree of the Director General of Taxes on the Revocation of the Appointment of ….. (2) as the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through
Teks pendamping untuk pencarian
-25- atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Electronic Commerce; Mengingat: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-…../PJ/20… tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Observing: 1. The Regulation of the Minister of Finance Number 37 Year 2025 on the Appointment of the Other Party as Income Tax Withholder and Procedures to Collect, Remit, and File the Income Tax Withheld by the Other Party on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce; 2. Regulation of the Director General of Taxes Number PER- …../PJ/20… on the Thresholds of the Other Party and the Appointment of the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce; MEMUTUSKAN: HAS DECIDED: Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PENUNJUKAN ….. (2) SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK. To Issue: THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES ON THE REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF ….. (2) AS THE OTHER PARTY TO COLLECT, REMIT, AND FILE THE INCOME TAX ON INCOME RECEIVED OR EARNED BY DOMESTIC MERCHANTS THROUGH ELECTRONIC COMMERCE. KESATU: Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- ....../PJ/20..... (3) tentang Penunjukan ….. (2) sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, terhadap FIRST: Revokes the Decree of the Director General of Taxes Number KEP- ...../PJ/20..... (3) on the Appointment of ..... (2) as the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce, for the following Electronic Commerce Platform:
Teks pendamping untuk pencarian
-26- Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di bawah ini: Nama : …………….. (2) Name Nomor Pokok Wajib Pajak / Nomor Identitas Perpajakan : ……………… (4) Tax Identification Number KEDUA: Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya. SECOND: Any mistakes in this Decree of the Director General shall be amended accordingly. Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1. Pimpinan/Direktur ………. (2); 2. Sekretaris Direktorat Jenderal; 3. Direktur Peraturan Perpajakan I; 4. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan; 5. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian; 6. Direktur Data dan Informasi Perpajakan; 7. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi; 8. Direktur Transformasi Proses Bisnis; 9. Direktur Perpajakan Internasional; 10. Kepala Kantor Wilayah DJP …….. (5); dan 11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ……. (6) This Decree of the Director General is conveyed to: 1. The Head/Director of ……. (2); 2. The Secretary of Directorate General; 3. The Director of Tax Regulations I; 4. The Director of Potential, Compliance, and Revenue; 5. The Director of Tax Extensification and Valuation; 6. The Director of Tax Data and Information; 7. The Director of Information and Communication Technology; 8. The Director of Business Process Transformation; 9. The Director of International Taxation; 10. The Head of …….. (5) Regional Tax Office; and 11. The Head of ……. (6) Tax Office. Ditetapkan di Jakarta Issued in Jakarta pada tanggal ……… (7) on ……….. (7) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, DIRECTOR GENERAL OF TAXES, ………………… (8)
Teks pendamping untuk pencarian
-27- PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PENUNJUKAN SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penunjukan sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut dengan Pihak Lain). Nomor (2) : Diisi dengan nama Pihak Lain sebagaimana tercantum di Surat Keterangan Terdaftar. Nomor (3) : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pihak Lain. Nomor (4) : Diisi dengan nomor identitas perpajakan Pihak Lain yang digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan sebagaimana tercantum di Surat Keterangan Terdaftar. Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang membawahkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Pihak Lain terdaftar. Nomor (6) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pihak Lain terdaftar. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penunjukan sebagai Pihak Lain. Nomor (8) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Direktur Jenderal Pajak yang menandatangani keputusan.
Teks pendamping untuk pencarian
-28- D. CONTOH FORMAT FORMULIR PEMBERITAHUAN TIDAK MEMENUHI BATASAN KRITERIA TERTENTU SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK A. IDENTITAS WAKIL/KUASA / REPRESENTATIVE IDENTITY 1. NIK/NPWP Wakil/ Kuasa Representative NIK /TIN 2. Nama Wakil/Kuasa Representative Name B. IDENTITAS WAJIB PAJAK / TAXPAYER IDENTITY 1. NIP Wajib Pajak Taxpayer TIN 2. Nama Wajib Pajak Taxpayer Name 3. Alamat Address C. ALASAN TIDAK MEMENUHI BATASAN KRITERIA TERTENTU/REASONS FOR NOT MEETING THE THRESHOLD D. DOKUMEN PENDUKUNG/SUPPORTING DOCUMENTS Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap / By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the prevailing laws and regulations, I declare that what I have informed above is true and complete. .................,………. Wakil / Kuasa /Representative Identity, .............................
Teks pendamping untuk pencarian
-29- PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PEMBERITAHUAN TIDAK MEMENUHI BATASAN KRITERIA TERTENTU SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK/ INSTRUCTION OF FIILING OUT APPLICATION FORM FOR NON-FULFILLMENT OF SPECIFIC THRESHOLD CRITERIA AS THE OTHER PARTY TO COLLECT, REMIT, AND FILE INCOME TAX ON INCOME RECEIVED OR EARNED BY DOMESTIC MERCHANTS THROUGH ELECTRONIC COMMERCE A. IDENTITAS WAKIL/KUASA / REPRESENTATIVE IDENTITY 1. NIK/NPWP Wakil/Kuasa Representative NIK/TIN : Diisi dengan nomor induk kependudukan/Nomor Pokok Wajib Pajak wakil/kuasa Pihak Lain yang mengajukan pemberitahuan tidak memenuhi batasan kriteria tertentu sebagai Pihak Lain untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik./ Filled with the national identity number or tax identification number of the representative of the Other Party submitting this application form. 2. Nama Wakil/Kuasa Representative Name : Diisi dengan nama wakil/kuasa dari Pihak Lain yang mengajukan pemberitahuan tidak memenuhi batasan kriteria tertentu sebagai Pihak Lain./ Filled with the representative name of the Other Party submitting this application form. B. IDENTITAS WAJIB PAJAK / TAXPAYER IDENTITY 1. NIP Wajib Pajak/ Taxpayer TIN : Diisi dengan nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak Pihak Lain yang mengajukan pemberitahuan tidak memenuhi batasan kriteria tertentu sebagai Pihak Lain./ Filled with the tax identification number of the Other Party submitting this application form. 2. Nama Wajib Pajak/ Taxpayer Name : Diisi dengan nama Pihak Lain yang mengajukan pemberitahuan tidak memenuhi batasan kriteria tertentu sebagai Pihak Lain./ Filled with the name of the Other Party submitting this application form. 3. Alamat Wajib Pajak/ Address : Diisi dengan alamat Pihak Lain yang mengajukan pemberitahuan tidak memenuhi batasan kriteria tertentu sebagai Pihak Lain./ Filled with the address of the Other Party submitting this application form.
Teks pendamping untuk pencarian
-30- C. ALASAN TIDAK MEMENUHI BATASAN KRITERIA TERTENTU / REASONS FOR NOT MEETING THE THRESHOLD Diisi dengan uraian alasan tidak memenuhi batasan kriteria tertentu secara jelas./ To be filled with a clear explanation of the reasons for not meeting the specific threshold criteria. D. DOKUMEN PENDUKUNG / SUPPORTING DOCUMENTS Diisi dengan lampiran dokumen yang harus diunggah untuk mendukung bahwa Pihak Lain tidak memenuhi batasan kriteria tertentu./ To be filled with supporting documents that must be uploaded to prove that the Other Party does not meet the specific threshold criteria. E. PERNYATAAN / DECLARATION Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang berisi pernyataan Pihak Lain./ Mark an (X) in the box containing the declaration of the Other Party. F. TEMPAT, TANGGAL, TANDA TANGAN, DAN NAMA / PLACE, DATE, SIGNATURE, AND NAME Diisi dengan tempat dan tanggal formulir ditandatangani, serta tanda tangan dan nama wakil/kuasa Pihak Lain./ To be filled with the place and date the form is signed, along with the signature and name of the representative of the Other Party.
Teks pendamping untuk pencarian
-31- E. CONTOH FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN ELEMEN DATA A. Identitas Kuasa/Representative Identity (dalam hal Wajib Pajak menggunakan kuasa/in the event Taxpayer appoints a representative) 1. ID Penunjukan Kuasa Representative Appointment ID 2. NIK/NPWP Kuasa Representative NIK/NPWP 3. Nama Kuasa Representative Name B. Identitas Wajib Pajak/ Taxpayer Identity 1. NPWP/NIP TIN 2. Nama Wajib Pajak Taxpayer Name 3. Negara Asal Country of Origin 4. Laman Website 5. Kewarganegaraan Citizenship 6. Bahasa Language C. Data Ekonomi Wajib Pajak / Taxpayer Economic Data 1. Merek Dagang/Usaha Trademark/Business 2. Mata Uang Pembukuan Bookkeeping Currency 3. Jumlah Nilai Transaksi per Tahun Total Annual Transaction Value 4. Jumlah Traffic Pengakses per Tahun Total Annual Number of Visitor Traffic D. Data Contact Wajib Pajak/ Taxpayer Contact Detail 1. Nomor Telepon Phone Number 2. Nomor Faksimili Facsimile Number 3. Nomor Handphone Mobile Phone Number
Teks pendamping untuk pencarian
-32- 4. Pos Elektronik Email 5. Laman Website E. Data Pengurus Wajib Pajak/ Taxpayer Related Persons 1. Jenis Pengurus Title/Position 2. Kewarganegaraan Citizenship 3. NIK/TIN Pengurus Person NIK/TIN 4. Nama Pengurus Name 5. Negara Asal Country of Origin 6. Nomor Paspor Passport Number 7. Pos Elektronik Email 8. Nomor Handphone Phone Number F. Data Alamat Wajib Pajak/ Taxpayer Address 1. Negara Country 2. Jenis Alamat Type of Address 3. Detail Alamat Address Detail G. Data Bank Wajib Pajak/ Taxpayer Bank Data (tidak wajib, dalam hal diperlukan/not mandatory, unless deemed applicable) 1. Nama Bank Bank Name 2. Nomor Rekening Bank Account Number 3. Jenis Rekening Bank Type of Bank Account 4. Nama Pemilik Rekening Account Holder Name H. Data KLU/ Taxpayer Economic Code 1. KLU Economic Code
Teks pendamping untuk pencarian
-33- 2. Kegiatan Usaha Business Activity Dokumen Persyaratan Required Documents Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap/ Fully aware of all legal consequences, including any sanctions in accordance with the prevailing laws and regulations, I hereby declare that the foregoing statements are true and complete.
Teks pendamping untuk pencarian
-34- PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN DATA PIHAK LAIN YANG DITUNJUK UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK/ INSTRUCTION OF FIILING OUT APPLICATION FORM FOR DATA UPDATE OF THE OTHER PARTY APPOINTED TO COLLECT, REMIT, AND REPORT INCOME TAX ON INCOME RECEIVED OR EARNED BY DOMESTIC MERCHANTS THROUGH ELECTRONIC COMMERCE A. Identitas Kuasa / Representative Identity 1. ID Penunjukan Kuasa Representative ID Number : Diisi dengan nomor identitas wakil/kuasa yang ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Pihak Lain), yang mengajukan permohonan./ Filled with the identification number of the representative appointed to collect, remit, and file Income Tax on income received or earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce (hereinafter referred to as the "Other Party") submitting this application form. 2. NIK/NPWP Kuasa Representative NIK/Tax ID (NPWP) : Diisi dengan nomor induk kependudukan/Nomor Pokok Wajib Pajak wakil/kuasa Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the national identity number or taxpayer identification number (NPWP) of the representative of the Other Party submitting this application form. 3. Nama Kuasa Representative Name : Diisi dengan nama wakil/kuasa Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the name of the representative of the Other Party submitting this application form. B. Identitas Wajib Pajak / Taxpayer Identity 1. NPWP/NIP Tax ID Number (NPWP/NIP) 2. Nama Wajib Pajak Taxpayer Name : : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/nomor identitas perpajakan Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the taxpayer identification number or tax registration number of the Other Party submitting this application form. Diisi dengan nama Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the name of the Other Party submitting this application form. 3. Negara Asal Country of Origin : Diisi dengan negara asal Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the country of origin of the Other Party submitting this application form.
Teks pendamping untuk pencarian
-35- 4. Laman/ Website 5. Kewarganegaraan/ Citizenship : : Diisi dengan website Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the website of the Other Party submitting this application form. Diisi dengan kewarganegaraan Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the citizenship of the Other Party submitting this application form. 6. Bahasa/ Language Used : Diisi dengan bahasa yang digunakan oleh Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the language used by the Other Party submitting this application form. C. Data Ekonomi Wajib Pajak / Taxpayer Economic Data 1. Merek Dagang/Usaha/ Trademark/ Business 2. Mata Uang Pembukuan/ Bookkeeping Currency 3. Jumlah Nilai Transaksi per Tahun/ Total Annual Transaction Value 4. Jumlah Traffic Pengakses per Tahun/ Total Annual Number of Visitor Traffic : : : : Diisi dengan merek dagang Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the trade or business name of the Other Party submitting this application form. Diisi dengan mata uang pembukuan Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the currency used for bookkeeping by the Other Party submitting this application form. Diisi dengan jumlah nilai transaksi pertahun Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the total annual transaction value of the Other Party submitting this application form. Diisi dengan jumlah traffic pengakses pertahun Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the total annual website traffic (visits) of the Other Party submitting this application form. D. Data Contact Wajib Pajak /Taxpayer Contact Detail 1. Nomor Telepon/ Telephone Number : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the telephone number of the Other Party submitting this application form. 2. Nomor Faksimili/ Facsimile Number : Diisi dengan nomor faksimili Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the facsimile number of the Other Party submitting this application form. 3. Nomor Handphone/ Mobile Phone Number : Diisi dengan nomor handphone Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the mobile phone number of the Other Party submitting this application form. 4. Pos Elektronik/ Email : Diisi dengan alamat email Pihak Lain yang mengajukan permohonan. Filled with the email address of the Other Party submitting this application form. 5. Laman/ : Diisi dengan website Pihak Lain yang mengajukan permohonan.
Teks pendamping untuk pencarian
-36- Website Filled with the website of the Other Party submitting this application form. E. Data Pengurus Wajib Pajak / Taxpayer Related Person Information 1. Jenis Pengurus/ Title/Position : Diisi dengan jenis pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the title/position of the individual related to the Other Party submitting this application form. 2. Kewarganegaraan/ Citizenship 3. NIK/TIN Pengurus/ NIK/Tax ID Number 4. Nama Pengurus/ Full Name 5. Negara Asal/ Country of Origin 6. Nomor Paspor/ Passport Number 7. Pos Elektronik/ Email 8. Nomor Handphone/ Mobile Phone Number : : : : : : : Diisi dengan kewarganegaraan pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the citizenship of the related person. Diisi dengan nomor induk kependudukan/tax identification number pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the national identity number or tax identification number of the related person. Diisi dengan nama pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the name of the related person. Diisi dengan negara asal pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the country of origin of the related person. Diisi dengan nomor paspor pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the passport number of the related person. Diisi dengan email pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the email address of the related person. Diisi dengan nomor handphone pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the mobile phone number of the related person. F. Data Alamat Wajib Pajak / Taxpayer Address 1. Negara/ Country 2. Jenis Alamat/ Type of Address 3. Detail Alamat/ Address Detail : : : Diisi dengan negara Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the country of the Other Party submitting this application form. Diisi dengan jenis alamat Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the type of address provided by the Other Party submitting this application form. Diisi dengan detail alamat Pihak Lain yang mengajukan permohonan. Filled with the complete address of the Other Party submitting this application form.
Teks pendamping untuk pencarian
-37- G. Data Bank Wajib Pajak / Taxpayer Bank Account Information 1. Nama Bank/ Bank Name : Diisi dengan nama bank Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the name of the bank used by the Other Party submitting this application form. 2. Nomor Rekening/ Bank Account Number 3. Jenis Rekening Bank/ Type of Bank Account 4. Nama Pemilik Rekening/ Account Holder Name : : : Diisi dengan nomor rekening Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the bank account number of the Other Party submitting this application form. Diisi dengan jenis rekening bank Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the type of bank account of the Other Party submitting this application form. Diisi dengan nama pemilik rekening Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the name of the account holder. H. Data KLU / Taxpayer Economic Code 1. KLU/ KLU Code 2. Kegiatan Usaha/ Business Activity Description : : Diisi dengan klasifikasi lapangan usaha Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with the business classification code of the Other Party submitting this application form. Diisi dengan kegiatan usaha Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Filled with a description of the business activities conducted by the Other Party. I. Dokumen Persyaratan / Required Documents Diisi dengan lampiran dokumen yang harus diunggah untuk mendukung permohonan perubahan data./ To be completed with attachments of the required supporting documents for the proposed data update. J. PERNYATAAN / DECLARATION Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang berisi pernyataan Pihak Lain yang mengajukan permohonan./ Mark an (X) in the box provided to declare the affirmation made by the Other Party submitting this application.
Teks pendamping untuk pencarian
-38- F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENGENAI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NOMOR KEP-....../PJ/20... (1) NUMBER KEP-....../PJ/20..... (1) TENTANG ON PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-.... /PJ/20.... (2) TENTANG PENUNJUKAN …. (3) SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK THE AMENDMENT OF THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER KEP-...../PJ/20… (2) ON THE APPOINTMENT OF …. (3) AS THE OTHER PARTY TO COLLECT, REMIT, AND FILE THE INCOME TAX ON INCOME RECEIVED OR EARNED BY DOMESTIC MERCHANTS THROUGH ELECTRONIC COMMERCE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, DIRECTOR GENERAL OF TAXES, Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil penelitian atas permohonan dari Pihak Lain atas nama ….. (3) atau pertimbangan secara jabatan, terdapat perubahan elemen data berupa nama Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- ...../PJ/20… (2) tentang Penunjukan ….. (3) sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Considering: a. that based on the examination of the notification from the Other Party namely ….. (3) or based on ex officio consideration, there were changes on data elements regarding name of the Other Party as referred to in the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-..../PJ/20…. (2) on the Appointment of ..... (3) as the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan Pasal … ayat (…) PER-…../PJ/20... b. that based on consideration as referred to in point a and for the implementation of the provision of Article … section (…) of the Regulation of the Director
Teks pendamping untuk pencarian
-39- tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/20... (2) tentang Penunjukan ….. (3) sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. General of Taxes Number PER- …../PJ/20… on the the Thresholds of the Other Party and the Appointment of the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce, it is necessary to issue the Decree of the Director General of Taxes on the Amendment of the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-..../PJ/20…. (2) on the Appointment of ..... (3) as the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce. Mengingat: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-…../PJ/20… tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Observing: 1. The Regulation of the Minister of Finance Number 37 Year 2025 on the Appointment of the Other Party as Income Tax Withholder and Procedures to Collect, Remit, and File the Income Tax Withheld by the Other Party on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce; 2. Regulation of the Director General of Taxes Number PER- …../PJ/20… on the Thresholds of the Other Party and the Appointment of the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce; MEMUTUSKAN: HAS DECIDED: Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL To Issue: THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES ON THE AMENDMENT THE DECREE OF THE
Teks pendamping untuk pencarian
-40- PAJAK NOMOR KEP-.... /PJ/20.... (2) TENTANG PENUNJUKAN …. (3) SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK. KESATU: Diktum KESATU dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- ...../PJ/20... (2) tentang Penunjukan ….. (3) sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut: DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER KEP-...../PJ/20….(2) ON THE APPOINTMENT OF …. (3) AS THE OTHER PARTY TO COLLECT, REMIT, AND FILE THE INCOME TAX ON INCOME RECEIVED OR EARNED BY DOMESTIC MERCHANTS THROUGH ELECTRONIC COMMERCE. FIRST: The FIRST dictum in the Decree of the Director General of Taxes Number KEP- ..../PJ/20..... (2) on the Appointment of ..... (3) as the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce, for the following Electronic Commerce Platform have has been amended as follows: KESATU: Menunjuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di bawah ini: FIRST: Appoints Electronic Commerce Platform below: Nama : ……………..................... (3) Name Nomor Pokok Wajib Pajak / Nomor Identitas Perpajakan : …………........................ (4) Tax Identification Number KEDUA: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. SECOND: This Decree of the Director General shall become effective on the date of issuance of this Decree of the Director General. Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1. Pimpinan/Direktur ………. (3); 2. Sekretaris Direktorat Jenderal; 3. Direktur Peraturan Perpajakan I; 4. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan; 5. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian; 6. Direktur Data dan Informasi Perpajakan; 7. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi; This Decree of the Director General is conveyed to: 1. The Head/Director of ……. (3); 2. The Secretary of Directorate General; 3. The Director of Tax Regulations I; 4. The Director of Potential, Compliance, and Revenue; 5. The Director of Tax Extensification and Valuation; 6. The Director of Tax Data and Information; 7. The Director of Information and Communication Technology;
Teks pendamping untuk pencarian
-41- 8. Direktur Transformasi Proses Bisnis; 9. Direktur Perpajakan Internasional; 10. Kepala Kantor Wilayah DJP …….. (5); dan 11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ……. (6) 8. The Director of Business Process Transformation; 9. The Director of International Taxation; 10. The Head of …….. (5) Regional Tax Office; and 11. The Head of ……. (6) Tax Office. Ditetapkan di Jakarta Issued in Jakarta pada tanggal ……… (7) on ……….. (7) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, DIRECTOR GENERAL OF TAXES, ……………… (8)
Teks pendamping untuk pencarian
-42- PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Pihak Lain). Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pihak Lain yang diubah. Nomor (3) : Diisi dengan nama Pihak Lain. Nomor (4) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Pihak Lain Dalam Negeri atau nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Pihak Lain Luar Negeri. Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang membawahkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Pihak Lain terdaftar. Nomor (6) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pihak Lain terdaftar. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pihak Lain. Nomor (8) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Direktur Jenderal Pajak yang menandatangani keputusan. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Ditandatangani secara elektronik BIMO WIJAYANTO
Lampiran dan dokumen
1 item- Lampiran dalam naskah resmi Lampiran dalam PDF lengkap · halaman 10–42 Unduh PDF lengkap Buka lampiran ↗
Catatan verifikasi status resmi pajak.go.id: "Aktif" — perlu cek manual