PER-13/PJ/2025 tentang Piagam Wajib Pajak (taxpayers’ Charter)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-13/PJ/2025
TENTANG
PIAGAM WAJIB PAJAK (TAXPAYERS’ CHARTER)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat komitmen Direktorat
Jenderal Pajak untuk mendukung transparansi,
akuntabilitas, dan keadilan, meningkatkan hubungan
saling percaya antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal
Pajak dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban
wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan, serta
menyesuaikan dengan kelaziman dan praktik terbaik
secara internasional, diperlukan Piagam Wajib Pajak
(Taxpayers’ Charter);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak tentang Piagam Wajib Pajak (Taxpayers’
Charter);
Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PIAGAM
WAJIB PAJAK (TAXPAYERS’ CHARTER).
Pasal 1
(1) Direktur Jenderal Pajak membentuk Piagam Wajib Pajak
(Taxpayers’ Charter) berupa dokumen yang memuat hak
dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(2) Piagam Wajib Pajak (Taxpayers’ Charter) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 2
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2025
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Ditandatangani secara elektronik
BIMO WIJAYANTO

- 2 -
LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-13/PJ/2025
TENTANG PIAGAM WAJIB PAJAK
(TAXPAYERS’ CHARTER)
PIAGAM WAJIB PAJAK
(TAXPAYERS’ CHARTER)
A. PENDAHULUAN
Dalam sistem perpajakan diperlukan keseimbangan hak dan kewajiban
antara negara dan wajib pajak. Negara memiliki wewenang untuk mengenakan
pajak dan wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Di sisi lain,
negara wajib memberikan jaminan keadilan kepada wajib pajak dan wajib pajak
berhak mendapatkan perlindungan hukum serta memperoleh keadilan. Oleh
karena itu, perlu disusun dokumen hak dan kewajiban wajib pajak dalam
bentuk Piagam Wajib Pajak (Taxpayers’ Charter).
Piagam ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan saling percaya, saling
menghormati, dan saling bertanggung jawab antara wajib pajak dan negara.
Hubungan tersebut akan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan
berkelanjutan, dengan pengakuan dan pemenuhan hak dan kewajiban kedua
belah pihak secara seimbang. Piagam Wajib Pajak (Taxpayers’ Charter) ini
berfungsi sebagai jembatan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan
keadilan dalam sistem perpajakan. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban
wajib pajak secara lengkap tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.
B. HAK WAJIB PAJAK
1. Hak untuk memperoleh informasi dan edukasi di bidang perpajakan.
2. Hak untuk mendapatkan pelayanan di bidang perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan tanpa dipungut biaya.
3. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara adil, setara, dihormati, dan
dihargai dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban
perpajakan.
4. Hak untuk membayar tidak lebih dari jumlah pajak yang terutang.
5. Hak untuk mengajukan upaya hukum atas sengketa perpajakan serta
hak untuk memilih penyelesaian secara administratif dalam rangka
mencegah timbulnya sengketa perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
6. Hak atas kerahasiaan dan keamanan data wajib pajak.
7. Hak untuk diwakili oleh kuasa dalam pelaksanaan hak dan
pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
8. Hak untuk menyampaikan pengaduan dan melaporkan pelanggaran
pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.

- 3 -
C. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
1. Kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan
benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Kewajiban untuk bersikap jujur dan transparan dalam pemenuhan
kewajiban sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai dengan
menjunjung tinggi etika, sopan santun, dan moralitas dalam
pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.
4. Kewajiban untuk bersikap kooperatif dalam menyampaikan data,
informasi, dan hal lain sebagai dasar dalam kegiatan pelayanan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum di bidang
perpajakan.
5. Kewajiban untuk menggunakan fasilitas atau kemudahan di bidang
perpajakan secara jujur, tepat guna, dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
6. Kewajiban untuk melakukan dan menyimpan pembukuan atau
pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perpajakan.
7. Kewajiban untuk menunjuk kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan bagi wajib pajak yang
menunjuk kuasa.
8. Kewajiban untuk tidak memberikan gratifikasi atau imbalan dengan
nama dan dalam bentuk apapun kepada pegawai Direktorat Jenderal
Pajak.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Ditandatangani secara elektronik
BIMO WIJAYANTO