PER-9/PJ/2025 tentang Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak dalam rangka Penanganan Terhadap Kegiatan Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah
Disebut juga: PER 9/PJ/2025 · PER 9 Tahun 2025 · Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2025
Label sumber: “Berlaku”, diperiksa 2026-10-06. Label katalog berbeda dari cakupan perubahan; gunakan riwayat dan naskah perubahan untuk mengetahui ketentuan yang berubah. Naskah terbitan asli, bukan konsolidasi.
PDF sumber: 3 halaman
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-9/PJ/2025 TENTANG PENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DALAM RANGKA PENANGANAN TERHADAP KEGIATAN PENERBITAN DAN/ATAU PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH
CONTOH FORMAT SURAT KLARIFIKASI ATAS PENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK ……………
-
Nomor: ……………………
-
…………,……….
-
Lampiran: Satu Set Hal: Klarifikasi atas Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak terhadap …………….
-
Yth. Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala Kanwil DJP …………
-
Sehubungan dengan pemberitahuan mengenai penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak tanggal …………
-
terhadap ………… (7), saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: …………
-
NPWP: …………
-
Nomor KTP/Paspor *): …………
-
Alamat sesuai KTP/Paspor *): …………
-
Alamat Tempat Tinggal: …………
-
Jabatan: …………
-
bertindak selaku Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab *) ………… (14), dengan ini kami menyampaikan klarifikasi atas penonaktifan pembuatan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dengan alasan sebagai berikut:
-
………… (15)
-
…………, dan seterusnya.
Dalam rangka klarifikasi ini, terlampir disampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:
-
………… (16)
-
…………, dan seterusnya.
Demikian klarifikasi ini disampaikan.
Hormat kami, ……………… (17)
Tembusan Yth:
-
Direktur Intelijen Perpajakan
-
Kepala KPP ………… (18)
Catatan: *) coret yang tidak perlu
PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT KLARIFIKASI ATAS PENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK
Angka 1: Diisi dengan kepala surat yang sekurang-kurangnya meliputi nama dan alamat Wajib Pajak (hanya diisi oleh Wajib Pajak Badan.
Angka 2: Diisi dengan nomor surat.
Angka 3: Diisi dengan nama kota dan tanggal surat dibuat.
Angka 4: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang menyampaikan klarifikasi atas penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak.
Angka 5: Diisi dengan nama dan alamat Kanwil DJP tempat klarifikasi disampaikan.
Angka 6: Diisi dengan tanggal pemberitahuan penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak.
Angka 7: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang dinonaktifkan akses pembuatan Faktur Pajak.
Angka 8: Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.
Angka 9: Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.
Angka 10: Diisi dengan Nomor KTP/Paspor Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.
Angka 11: Diisi dengan alamat sesuai KTP/Paspor Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.
Angka 12: Diisi dengan alamat tempat tinggal sebenarnya Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.
Angka 13: Diisi dengan jabatan Wajib Pajak/Pengurus/Penanggung Jawab Wajib Pajak yang menandatangani surat klarifikasi.
Angka 14: Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang menyampaikan klarifikasi atas penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak.
Angka 15: Diisi dengan alasan penyampaian klarifikasi atas penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak.
Angka 16: Diisi dengan bukti pendukung yang dilampirkan dalam penyampaian klarifikasi atas penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak.
Angka 17: Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak dalam hal yang menyampaikan klarifikasi adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau nama, jabatan dan tanda tangan pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak dalam hal yang menyampaikan klarifikasi adalah Wajib Pajak Badan.
Angka 18: Diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Ditandatangani secara elektronik
SURYO UTOMO