PajegiPeraturan Pajak Terbaru
Cari nomor atau judul…

Arsip peraturan

Peraturan Tahun 2024

Peraturan pajak bertahun 2024, dari tanggal tercatat terbaru.

47 peraturan · Halaman 2 dari 2

Tanggal hukum yang tercatat lebih baru tampil lebih dulu; entri tanpa tanggal diurutkan menurut tahun. Tanggal ini bukan waktu pembaruan situs.

  1. PMK 8/2024Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  2. PMK 7/2024Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024
    Status sumber: Berlaku Naskah lengkap
    Diundangkan
  3. PER-2/PJ/2024Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Tata Cara Penyusunan, Penandatanganan, Penyampaian, dan Pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta SPT Masa PPh Unifikasi
    Status sumber: Berlaku Metadata saja
    Tanggal tercatat
  4. PER-1/PJ/2024Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
    Status sumber: Aktif Badan peraturan
    Ditetapkan
  5. Perppu 1/2024Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
    Berlaku Metadata saja
    Tanggal tercatat
  6. Perpres 158/2024Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan
    Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  7. PMK 124/2024Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
    Status sumber: Berlaku Salinan tersedia
    Tahun
  8. SE-11/PJ/2024Pemberitahuan Berlakunya Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Beserta Protokol
    Perlu verifikasi Metadata saja
    Tahun
  9. SE-10/PJ/2024Pemberitahuan Berlakunya Pasal 9 Ayat 4 Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Finlandia Beserta Protokol
    Perlu verifikasi Metadata saja
    Tahun
  10. SE-9/PJ/2024Pemberitahuan Berlakunya Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hong Kong Wilayah Administratif Khusus Republik Rakyat China Beserta Protokolnya
    Perlu verifikasi Metadata saja
    Tahun
  11. SE-8/PJ/2024Pemberitahuan Berlakunya Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Selatan
    Perlu verifikasi Metadata saja
    Tahun
  12. SE-7/PJ/2024Pemberitahuan Berlakunya Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania
    Perlu verifikasi Metadata saja
    Tahun
  13. SE-6/PJ/2024Pemberitahuan Berlakunya Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria Beserta Protokolnya
    Perlu verifikasi Metadata saja
    Tahun
  14. SE-5/PJ/2024Pemberitahuan Berlakunya Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Meksiko Serikat dan Protokolnya
    Perlu verifikasi Metadata saja
    Tahun
  15. SE-3/PJ/2024Penjelasan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kawasan Berikat
    Perlu verifikasi Metadata saja
    Tahun
  16. SE-2/PJ/2024Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam Rangka Operasi Moneter yang Memiliki Karakteristik Sama dengan Sertifikat Bank Indonesia
    Perlu verifikasi Metadata saja
    Tahun
  17. SE-1/PJ/2024Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Direktur Jenderal Pajak
    Perlu verifikasi Metadata saja
    Tahun

“Perlu verifikasi” berarti status hukum belum selesai diperiksa. Salinan tersedia tidak menjamin seluruh lampiran sudah disalin.

Jelajahi menurut jenis
Jelajahi menurut tahun

Pencarian cepat peraturan

↑↓ pilih Enter buka Esc tutup Tambahkan “pasal 14” untuk melompat ke pasal