PP 16 Tahun 2009 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan

Menimbang:

a. bahwa untuk membantu kegiatan operasional Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki prospek yang baik sesuai dengan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah tersebut maka Pemerintah Kota Makassar bermaksud untuk memberikan tambahan modal pada Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Makassar sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);

b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tambahan Modal Pemerintah Kota Makassar Pada Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 20 Tahun 1999 Seri D Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

Dan

WALI KOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG TAMBAHAN MODAL PEMERINTAH KOTA MAKASSAR PADA PERUSAHAAN DAERAH RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Makassar;

2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar;

3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar;

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

5. Perusahaan daerah adalah Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Makassar;

6. Tambahan modal adalah modal yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Makassar.

7. Dividen adalah bagian laba yang menjadi hak bagi Pemerintah Kota Makassar.

8. Neraca adalah posisi keuangan suatu entitas yang menggambarkan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

BAB II — JUMLAH DAN SUMBER DANA TAMBAHAN MODAL

Pasal 2

(1) Jumlah dana tambahan modal ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk Tahun Anggaran 2009 dianggarkan pada Perubahan APBD sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

b. Untuk Tahun Anggaran 2010 dianggarkan pada APBD sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

(2) Tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA).

BAB III — PENCATATAN, PENGAKUAN DAN PELAPORAN PERKEMBANGAN TAMBAHAN MODAL

Pasal 3

(1) Tambahan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dicatat dan diakui sebagai tambahan modal bagi Perusahaan Daerah pada Neraca Perusahaan Daerah;

(2) Modal Pemerintah Kota pada Perusahaan Daerah sampai dengan posisi 31 Desember 2008 dalam bentuk ekuitas dana sebesar Rp. 4.168.451.514 (empat Miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah);

(3) Perkembangan posisi keuangan (Neraca) Perusahaan Daerah setiap tahunnya wajib disampaikan kepada Pemerintah Kota.

BAB IV — DIVIDEN

Pasal 4

(1) Tambahan modal Pemerintah Kota pada Perusahaan Daerah ini akan menimbulkan hak bagi Pemerintah Kota berupa dividen dan kewajiban menyetorkan dividen bagi Perusahaan Daerah;

(2) Besarnya dividen yang menjadi hak Pemerintah Kota dihitung berdasarkan ketentuan pasal 25 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendirian Rumah Pemotongan Hewan;

(3) Dividen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi penerimaan daerah dan dicatat sebagai bagian laba atas modal pada Perusahaan Daerah.

BAB V — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal

WALI KOTA MAKASSAR,

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

H. M. ANIS ZAKARIA KAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR TAHUN 2009