PP 143/2000

Peraturan Pemerintah

PP 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Disebut juga: PP 143/2000 · Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000

Nomor registri PP 143/2000 PDF sumber 23 hlm

Tidak berlaku menurut sumber resmi Tanggal penetapan belum terverifikasi

Catatan status

Label sumber: “Tidak Berlaku”, diperiksa 2026-10-07. Label katalog berbeda dari cakupan perubahan; gunakan riwayat dan naskah perubahan untuk mengetahui ketentuan yang berubah. Naskah terbitan asli, bukan konsolidasi.

Bukti status pada sumber resmi ↗

Cakupan naskah Naskah asli lengkap · seluruh halaman tersedia

PDF sumber: 23 halaman · HTML: halaman 1–23

Seluruh halaman PDF asli tersedia. Cakupan ini bukan sertifikasi transkripsi HTML kata demi kata.

Halaman sumber ↗ PDF sumber pemerintah ↗ Lampiran dan dokumen (1) ↓ Peta dan riwayat ↓ Laporkan koreksi

Naskah peraturan dan penjelasan disajikan melalui seluruh halaman dokumen asli di bawah. Halaman mempertahankan isi sumber resmi; ini bukan naskah konsolidasi.

Naskah asli lengkap

Seluruh 23 halaman PDF sumber disajikan di bawah, termasuk lampiran. Tampilan halaman mempertahankan formulir, tabel, angka, dan susunan dokumen asli.

Unduh PDF lengkap · Sumber pemerintah ↗

Halaman asli menjadi rujukan. Teks pendamping untuk pencarian berasal dari ekstraksi otomatis dan belum merupakan transkripsi yang diperiksa kata demi kata.

Buka awal lampiran: halaman 13 ↓

Halaman asli 1 PP 143 — **Halaman 1 dari 23** Buka halaman pada PDF ↗

Halaman asli 2 PP 143 — **Halaman 2 dari 23** Buka halaman pada PDF ↗

Halaman asli 3 PP 143 — **Halaman 3 dari 23** Buka halaman pada PDF ↗

Halaman asli 4 PP 143 — **Halaman 4 dari 23** Buka halaman pada PDF ↗

Halaman asli 5 PP 143 — **Halaman 5 dari 23** Buka halaman pada PDF ↗

Halaman asli 6 PP 143 — **Halaman 6 dari 23** Buka halaman pada PDF ↗

Halaman asli 7 PP 143 — **Halaman 7 dari 23** Buka halaman pada PDF ↗

Halaman asli 8 PP 143 — **Halaman 8 dari 23** Buka halaman pada PDF ↗

Halaman asli 9 PP 143 — **Halaman 9 dari 23** Buka halaman pada PDF ↗

Halaman asli 10 PP 143 — **Halaman 10 dari 23** Buka halaman pada PDF ↗

Halaman asli 11 PP 143 — **Halaman 11 dari 23** Buka halaman pada PDF ↗

Halaman asli 12 PP 143 — **Halaman 12 dari 23** Buka halaman pada PDF ↗

Halaman asli 13 PP 143 — lampiran — **Halaman 13 dari 23** Buka halaman pada PDF ↗

Halaman asli 14 PP 143 — lampiran — **Halaman 14 dari 23** Buka halaman pada PDF ↗

Halaman asli 15 PP 143 — lampiran — **Halaman 15 dari 23** Buka halaman pada PDF ↗

Halaman asli 16 PP 143 — lampiran — **Halaman 16 dari 23** Buka halaman pada PDF ↗

Halaman asli 17 PP 143 — lampiran — **Halaman 17 dari 23** Buka halaman pada PDF ↗

Halaman asli 18 PP 143 — lampiran — **Halaman 18 dari 23** Buka halaman pada PDF ↗

Halaman asli 19 PP 143 — lampiran — **Halaman 19 dari 23** Buka halaman pada PDF ↗

Halaman asli 20 PP 143 — lampiran — **Halaman 20 dari 23** Buka halaman pada PDF ↗

Halaman asli 21 PP 143 — lampiran — **Halaman 21 dari 23** Buka halaman pada PDF ↗

Halaman asli 22 PP 143 — lampiran — **Halaman 22 dari 23** Buka halaman pada PDF ↗

Halaman asli 23 PP 143 — lampiran — **Halaman 23 dari 23** Buka halaman pada PDF ↗

Lampiran dan dokumen

1 item

Penjelasan dalam naskah resmi Lampiran dalam PDF lengkap · halaman 13–23 Unduh PDF lengkap Buka lampiran ↗

Catatan verifikasi Target sitasi — ditambah dari audit 2026-09-21 (25 penyebutan)

Konteks hukum

Peta dan riwayat peraturan

1 hubungan tercatat

Buka aturan yang terhubung untuk mengikuti perubahan. Garis putus-putus menunjukkan hubungan yang masih perlu dikonfirmasi. Peta ini mencakup hubungan langsung yang tercatat, bukan seluruh riwayat hukum.

Panah: aturan yang bertindak → aturan yang diubah/dicabut atau dasar pelaksanaan. Garis utuh: terkonfirmasi · putus-putus: perlu konfirmasi.

Geser peta ke samping untuk melihat semua simpul. Daftar lengkap dan bukti tersedia di bawahnya.

Hubungan dan bukti

PP 24/2002 mengubah PP 143/2000
Hubungan perlu konfirmasi
Lihat cakupan dan sumber
Cakupan pasal belum dipetakan.
judul
Tautan bukti belum dilampirkan pada pencatatan hubungan ini.

Riwayat tanggal dan perubahan (1)

Tanggal efek belum tercatat
Terdeteksi: Diubah oleh PP 24/2002Buka aturan →

Regulasi sejenis (bukan relasi hukum)

Semua peraturan →

PP-20/2026 Berlaku

PP tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

PP 18/2025 Berlaku

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara

PP 22/2024 Perlu verifikasi

Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam pada Instrumen Moneter Dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia

PP 4/2023 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Konsumsi Tenaga Listrik

PP 12/2023 Diubah sebagian

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

PP 35/2023 Berlaku

PP 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Naskah asli lengkap

Lampiran dan dokumen

Peta dan riwayat peraturan

Hubungan dan bukti

Regulasi sejenis (bukan relasi hukum)

PP tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara

Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam pada Instrumen Moneter Dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Konsumsi Tenaga Listrik

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah