PMK 43 Tahun 2022 tentang Perubahan atas KMK No. 523/KMK.04/2002 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Disebut juga: PMK 43/2022

Nomor registri PMK 43/2022 Tanggal tercatat 8 Juni 2022 Mulai berlaku 8 Juni 2022

Berlaku Mulai berlaku 8 Juni 2022

Catatan status

Status adalah catatan terkini database, bukan penetapan status pada tanggal historis. Cakupan perubahan belum diperiksa menyeluruh.

Cakupan naskah Metadata saja

Peta dan riwayat ↓ Laporkan koreksi

Naskah belum tersedia di Pajegi

Hingga 15 September 2026, naskah ini belum tersedia di repositori resmi yang diperiksa Pajegi (JDIH Kemenkeu, peraturan.go.id/BPK, pajak.go.id). Halaman akan terisi otomatis saat naskah dipublikasikan.

Kabari bila naskah sudah terbit

Bukti pengecekan: pajak.go.id — "Norma Penghitungan Penghasilan" · pajak.go.id — "Penghitungan Penghasilan Neto" · pajak.go.id · pajak.go.id · pajak.go.id · pajak.go.id

Konteks hukum

Peta dan riwayat peraturan

1 hubungan tercatat

Buka aturan yang terhubung untuk mengikuti perubahan. Garis putus-putus menunjukkan hubungan yang masih perlu dikonfirmasi. Peta ini mencakup hubungan langsung yang tercatat, bukan seluruh riwayat hukum.

Panah: aturan yang bertindak → aturan yang diubah/dicabut atau dasar pelaksanaan. Garis utuh: terkonfirmasi · putus-putus: perlu konfirmasi.

Geser peta ke samping untuk melihat semua simpul. Daftar lengkap dan bukti tersedia di bawahnya.

Hubungan dan bukti

PMK Norma Penghitungan (Perubahan) mengubah KMK Norma Penghitungan
Hubungan perlu konfirmasi
Lihat cakupan dan sumber
Cakupan pasal belum dipetakan.
deskripsi
Tautan bukti belum dilampirkan pada pencatatan hubungan ini.

Riwayat tanggal dan perubahan (3)

8 Juni 2022 · tanggal tercatat, belum dikonfirmasi
Terdeteksi: Tanggal tercatat · jenis tanggal belum dikonfirmasi
8 Juni 2022 · tanggal tercatat, belum dikonfirmasi
Terdeteksi: Mulai berlaku
8 Juni 2022 · tanggal tercatat, belum dikonfirmasi
Terdeteksi: Mengubah KMK Norma PenghitunganBuka aturan →
Tanggal mulai berlaku aturan terkait; tanggal efek tiap pasal belum dipetakan.