PER-23/PJ/2016 tentang Layanan Pajak di Luar Kantor di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tempat pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau tempat pelaporan usaha selain kantor Direktorat Jenderal Pajak;

b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu mengatur mengenai tempat lain yang dapat digunakan untuk menerima Surat Pemberitahuan;

c. bahwa terdapat daerah tertentu yang karena faktor geografis sulit dijangkau dan/atau pusat-pusat perdagangan sektor formal dan informal yang menjadi konsentrasi perekonomian Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang belum dijangkau secara optimal oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak guna memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan/atau Wajib Pajak dipandang perlu untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan;

e. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Pos Pengamatan/Pos Pajak/Pos Pelayanan/Loket Pajak/Gerai Pajak/Pojok Pajak yang merupakan Barang Milik Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau barang pihak lain sebagai penyelenggara dipandang perlu untuk menyeragamkan kedudukan dan bentuk kegiatan layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat/Wajib Pajak;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Layanan Pajak di Luar Kantor di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2011 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 21/PJ/2013;

9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26;

10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penghapusan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013;

11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Pengaduan Pelayanan Perpajakan;

12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Layanan Pajak di Luar Kantor adalah unit organisasi nonstruktural di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan tempat pelaksanaan sebagian tugas pelayanan perpajakan berupa penyuluhan, pelayanan, dan konsultasi perpajakan bagi masyarakat atau Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang bertempat di lokasi atau daerah tertentu dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang dilaksanakan di luar kantor baik secara manual maupun menggunakan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

3. Aplikasi e-Registration adalah sarana pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak, pemindahan Wajb Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara on-line dengan Direktorat Jenderal Pajak.

4. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

5. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.

6. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

7. SPT Tahunan Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPT Tahunan adalah data SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik beserta lampiran-lampirannya yang dilaporkan dengan menggunakan Media Penyimpanan Elektronik.

8. e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara on-line yang real time melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 2

Bentuk Layanan Pajak di Luar Kantor, meliputi:

a. Layanan Pajak dengan tempat atau sarana permanen, terdiri atas:

1. Pos Pajak;

2. Pos Pengamatan Pajak;

3. Pos Pelayanan;

4. Loket Pajak;

5. Gerai Pajak; dan

6. Tempat atau sarana permanen lainnya.

b. Layanan Pajak dengan tempat atau sarana nonpermanen (Mobile Tax Unit), terdiri atas:

1. Drop Box;

2. Point of Contact;

3. Mobil Pajak Keliling;

4. Pojok Pajak; dan

5. Tempat atau sarana nonpermanen lainnya.

Pasal 3

(1) Kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor, yaitu: a. bagi Wajib Pajak dan/atau masyarakat dari wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, meliputi:

1. penyuluhan dan edukasi perpajakan (dapat dilaksanakan dalam bentuk kelas pajak);

2. penyediaan materi dan sarana penyuluhan perpajakan;

3. konsultasi perpajakan;

4. pendaftaran NPWP;

5. cetak ulang kartu NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi;

6. cetak kartu NPWP suami bagi istri;

7. pengukuhan dan penerimaan permohonan pencabutan PKP;

8. penerimaan permohonan penghapusan NPWP;

9. penerimaan Penerimaan permohonan perubahan data Wajib Pajak;

10. penerimaan permohonan penetapan dan proses pengaktifan Wajib Pajak Non Efektif;

11. aktivasi Electronic Filing Identification Number (e-FIN) Wajib Pajak Orang Pribadi;

12. pembuatan e-Billing tanpa akun;

13. penerimaan SPT;

14. pengaduan Wajib Pajak dan/atau masyarakat tentang masalah perpajakan;

15. administrasi penerimaan surat selain permohonan dari Wajib Pajak dan/atau masyarakat; dan

16. penyampaian surat kepada Wajib Pajak dan/atau masyarakat.

b. bagi Wajib Pajak dan/atau masyarakat selain wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, meliputi:

1. penyuluhan dan edukasi perpajakan (dapat dilaksanakan dalam bentuk kelas pajak);

2. penyediaan materi dan sarana penyuluhan perpajakan;

3. konsultasi perpajakan;

4. cetak ulang kartu NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi;

5. cetak kartu NPWP suami bagi istri;

6. aktivasi e-FIN Wajib Pajak Orang Pribadi;

7. pembuatan e-Billing tanpa akun;

8. penerimaan SPT;dan

9. pengaduan Wajib Pajak dan/atau masyarakat tentang masalah perpajakan.

(2) Ketentuan mengenai SPT yang diterima melalui Layanan Pajak di Luar Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 13 dan Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 8 mengikuti ketentuan dalam peraturan tentang pengelolaan SPT.

Pasal 4

(1) Konsultasi perpajakan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 dan Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 adalah konsultasi yang bersifat umum dengan menggunakan Tax Knowledge Base sebagai panduan.

(2) Konsultasi perpajakan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dapat menghubungi via saluran telepon ke nomor 1500200 atau secara langsung melalui Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan.

Pasal 5

(1) Jadwal operasional Layanan Pajak di Luar Kantor adalah pukul 10.00 s.d 15.00 waktu setempat.

(2) Jadwal operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah hari Layanan Pajak di Luar Kantor dapat diatur sesuai kebutuhan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan setempat.

(3) Lokasi Layanan Pajak di Luar Kantor ditentukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan setempat.

(4) Jadwal operasional dan lokasi Layanan Pajak di Luar Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diumumkan melalui media cetak dan elektronik serta diunggah ke dalam situs www.pajak.go.id.

Pasal 6

(1) Setiap pelaksanaan kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor dilengkapi dengan identitas institusi Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Identitas institusi Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan pada Layanan Pajak di Luar Kantor diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

BAB II

PROSES BISNIS

Pasal 7

(1) Layanan Pajak di Luar Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dengan susunan Tim sebagai berikut:

a. Pengarah dan Pembina: Kepala Kantor Wilayah;

b. Pengawas: Kepala Bagian Umum dan Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;

c. Penanggung Jawab: Kepala Kantor Pelayanan Pajak;

d. Ketua Tim: Kepala Seksi Pelayanan (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan Madya)/Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan (Kantor Pelayanan Pajak Pratama);

e. Sekretaris Tim: Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;

f. Koordinator Tim, terdiri dari:

1. Pejabat Eselon IV di Kantor Pelayanan Pajak untuk Layanan Pajak di Luar Kantor yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak; atau

2. Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan untuk Layanan Pajak di Luar Kantor yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan.

g. Petugas Pelaksana, terdiri dari:

1. Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak untuk Layanan Pajak di Luar Kantor yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak; atau

2. Pelaksana Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakandan/atau Kantor Pelayanan Pajak untuk Layanan Pajak di Luar Kantor yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan.

(2) Rincian tugas tim adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

(1) Kegiatan operasional Layanan Pajak di Luar Kantor dipimpin oleh Koordinator dan dilaksanakan bersama Petugas Pelaksana sesuai jadwal yang ditetapkan, minimal terdiri dari:

a. Petugas Pelaksana yang bertugas menerima, meneliti, dan memberikan pelayanan sebanyak 1 orang.

b. Petugas Pelaksana yang bertugas memberikan penyuluhan dan konsultasi sebanyak 1 orang.

c. Petugas Pelaksana yang bertugas memberikan dukungan teknis sebanyak 1 orang.

(2) Petugas dalam tim yang bertugas pada Layanan Pajak di Luar Kantor harus dilengkapi dengan Surat Tugas dan tanda pengenal petugas yang jelas.

(3) Persiapan administrasi dalam kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor, meliputi:

a. penyiapan surat tugas dan tanda pengenal petugas;

b. penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor;

c. penyiapan administrasi lainnya yang diperlukan berupa formulir perpajakan dan formulir permohonan lainnya.

Pasal 9

(1) Petugas dalam tim diberikan otorisasi/hak akses untuk mengakses data dan aplikasi pendukung dalam menjalankan tugasnya.

(2) Kantor Pelayanan Pajak dapat mengajukan permintaan hak akses untuk aplikasi tambahan yang dibutuhkan untuk Layanan Pajak di Luar Kantor kepada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dengan tembusan Kantor Wilayah.

Pasal 10

Proses bisnis kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor meliputi:

a. Proses bisnis persiapan pelaksanaan kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor;

b. Proses bisnis pelaksanaan kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor;

c. Proses bisnis pelaporan pelaksanaan kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor.

Pasal 11

(1) Tata cara persiapan pelaksanaan kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2) Tata cara pelaksanaan kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(3) Tata cara pelaporan pelaksanaan kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 12

(1) Kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor dapat berbentuk permanen atau nonpermanen （Mobile Tax Unit）dan bersifat sementara atau jangka panjang.

(2) Layanan Pajak di Luar Kantor dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan.

(3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan untuk menetapkan pembentukan dan penghapusan Layanan Pajak di Luar Kantor di wilayah kerjanya setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah.

(4) Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki beberapa Layanan Pajak di Luar Kantor sesuai dengan kebutuhan dari Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan.

(5) Layanan Pajak di Luar Kantor dapat diselenggarakan oleh Kantor Wilayah dengan berkoordinasi dan melibatkan Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan setempat.

Pasal 13

(1) Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor dapat dilakukan berdasarkan:

a. usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak; atau

b. usulan Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; atau

c. hasil evaluasi.

(2) Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan menyampaikan usulan pembentukan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

(3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak melaksanakan analisis kebutuhan untuk pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor.

(4) Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan menggunakan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.

(5) Penetapan Tim Layanan Pajak di Luar Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.

(6) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyiapkan kebutuhan anggaran, sarana, dan prasarana sebelum menetapkan pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor di wilayah kerjanya.

(7) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan penetapan pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor di wilayah kerjanya kepada Kepala Kantor Wilayah, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 14

(1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menetapkan penghapusan Layanan Pajak di Luar Kantor yang telah dibentuk di wilayah kerjanya.

(2) Penghapusan Layanan Pajak di Luar Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi Kantor Pelayanan Pajak secara mandiri atau berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah.

(3) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan dapat mengusulkan penghapusan Layanan Pajak di Luar Kantor.

(4) Penghapusan Layanan Pajak di Luar Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV — MONITORING, PELAPORAN, DAN EVALUASI

Pasal 15

(1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor setiap tiga bulan kepada Kantor Wilayah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya periode tiga bulan tersebut.

(2) Kantor Wilayah melakukan bimbingan dan monitoring atas pelaksanaan tugas kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor di Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan.

(3) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan laporan monitoring pelaksanaan kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada awal semester berikutnya.

Pasal 16

(1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor di wilayah kerjanya.

(2) Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui efektivitas kegiatan dan/atau efisiensi dana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor.

(3) Hasil evaluasi dipergunakan sebagai pertimbangan untuk pembentukan dan/atau penghapusan Layanan Pajak di Luar Kantor di wilayah kerjanya.

(4) Hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 17

(1) Kepala Kantor Wilayah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor di wilayah kerjanya.

(2) Hasil evaluasi dipergunakan sebagai pertimbangan untuk pembentukan dan/atau penghapusan serta penataan Layanan Pajak di Luar Kantor di wilayah kerja Kantor Wilayah.

(3) Hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

BAB V — KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

(1) Operasional kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor menggunakan anggaran pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan.

(2) Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang mengusulkan pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor, namun belum mempunyai anggaran yang dialokasikan untuk Layanan Pajak di Luar Kantor), dapat mengoptimalkan anggaran satuan kerja yang tersedia atau dapat mengajukan usulan permintaan anggaran kepada Kantor Wilayah dengan tembusan Sekretariat Direktorat Jenderal.

(3) Mekanisme pemenuhan anggaran untuk pelaksanaan Layanan Pajak di Luar Kantor dianggarkan melalui mekanisme penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian atau Lembaga (RKA-K/L).

Pasal 19

(1) Operasional kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor menggunakan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan.

(2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mengajukan usulan kebutuhan sarana dan prasarana Layanan Pajak di Luar Kantor yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri kepada Kepala Kantor Wilayah.

(3) Kepala Kantor Wilayah menggunakan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana di lingkungan wilayah kerjanya untuk Layanan Pajak di Luar Kantor.

(4) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan kebutuhan sarana dan prasarana Layanan Pajak di Luar Kantor di wilayah kerjanya yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan tembusan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat dan Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi.

(5) Sarana dan prasarana berupa Barang Milik Negara yang digunakan untuk Layanan Pajak di Luar Kantor dikelola dan dikuasai oleh Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan atau dikuasai dan dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah.

Pasal 20

Kontrak Kinerja dan Indikator Kinerja Utama pelaksanaan kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor diatur sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang Kontrak Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka:

(1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2008 tentang Pojok Pajak dan Mobil Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2009; dan

(2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Coba Mobile Tax Unit di KPP Pratama Ketapang; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 5 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEN DWIJUGIASTEADI KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA, KEMENTERIAN KEUANSARENBLIK INDONESIA SEKRETARIAT ODING RIFALDI NIP 19700311 199

TUGAS TIM KEGIATAN LAYANAN PERPAJAKAN MELALUI LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR

Tim Kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor, mempunyai kedudukan dan tugas meliputi:

1. Pengarah dan Pembina, yaitu Kepala Kantor Wilayah, bertugas untuk:

a. memberikan arahan terkait program-program kerja untuk mendukung kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor;

b. memberikan rekomendasi atau persetujuan dalam rangka pembentukan atau penghapusan Layanan Pajak di Luar Kantor;

c. melaksanakan pembinaan kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor; dan

d. menyampaikan laporan monitoring pelaksanaan kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor.

2. Pengawas, yaitu:

a. Kepala Bagian Umum, bertugas untuk:

1. melakukan analisis terhadap usulan pembentukan atau penghapusan Layanan Pajak di Luar Kantor;

2. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor; dan

3. menyampaikan usulan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan tembusan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat dan Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi.

b. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, bertugas untuk:

1. melakukan diseminasi program-program kerja yang mendukung kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor;

2. melakukan pemantauan dan memastikan jadwal kerja Layanan Pajak di Luar Kantor;

3. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor;

4. memberikan informasi jadwal kerja Layanan Pajak di Luar Kantor kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik serta melalui situs www.pajak.go.id;

5. melakukan pembimbingan pelaksanaan kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor; dan

6. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor.

7. Penanggung Jawab Layanan Pajak di Luar Kantor, yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak, bertugas untuk:

a. melakukan analisis kebutuhan pembentukan dan/atau penghapusan Layanan Pajak di Luar Kantor;

b. mengajukan permintaan persetujuan pembentukan dan/atau penghapusan Layanan Pajak di Luar Kantor;

c. menetapkan Layanan Pajak di Luar Kantor di lingkungan wilayah kerjanya;

d. menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor;

e. melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan operasional Layanan Pajak di Luar Kantor; dan

f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.

4. Ketua Layanan Pajak di Luar Kantor, yaitu Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, bertugas untuk:

a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak;

b. memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Koordinator Tim dan Petugas Pelaksana Layanan Pajak di Luar Kantor;

c. mengoordinasikan persiapan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor bersama Tim Layanan Pajak di Luar Kantor;

d. mengoordinasikan rencana kerja dan jadwal kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor;

e. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor;

f. menyiapkan bahan pembinaan dan pelatihan kepada Tim Layanan Pajak di Luar Kantor; dan

g. menyelesaikan permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor.

5. Sekretaris Layanan Pajak di Luar Kantor, yaitu Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, bertugas untuk:

a. membantu mengoordinasikan persiapan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor bersama Tim Layanan Pajak di Luar Kantor;

b. membantu mengoordinasikan rencana kerja kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor;

c. memberikan saran dan usulan dalam pengadaan barang kebutuhan penyelenggaraan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor;

d. mengumpulkan bahan pembinaan dan pelatihan kepada Tim Layanan Pajak di Luar Kantor;

e. menggandakan dan menyampaikan jadwal kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor kepada seluruh Tim Layanan Pajak di Luar Kantor; dan

f. mengompilasikan dan menyusun laporan rutin pelaksanaan kegiatan yang memuat capaian hasil pelaksanaan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor beserta permsalahan dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor berlangsung.

6. Koordinator Layanan Pajak di Luar Kantor, yaitu pejabat eselon IV Kantor Pelayanan Pajak lainnya atau Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, bertugas untuk:

a. memberikan usulan penunjukan lokasi kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor di tingkat desa/kelurahan;

b. menyiapkan dan menyusun usulan rencana kerja kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor;

c. memberikan pengarahan teknis yang berkaitan dengan prosedur pelayanan dan konsultasi perpajakan kepada petugas Layanan Pajak di Luar Kantor;

d. memberikan usulan dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi pelaksanaan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor;

e. mengoordinasikan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor sesuai jadwal yang telah ditetapkan; dan

f. melakukan pemantauan perkembangan dan kemajuan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor.

7. Petugas Pelaksana Layanan Pajak di Luar Kantor, yaitu Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak atau Pelaksana Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, bertugas untuk:

a. melaksanakan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

b. membantu penyiapan rencana kerja kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor;

c. menyiapkan sarana dan prasarana, alat tulis kantor serta perlengkapannya, dokumen perpajakan, dan peralatan teknologi informasi terkait kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor;

d. memastikan kesiapan koneksi jaringan sistem aplikasi pelayanan perpajakan dan lainnya yang berkaitan dengan sistem aplikasi pelayanan;

e. menerima dan meneliti berkas-berkas surat, permohonan dan dokumen perpajakan atau memberikan konsultasi dan materi penyuluhan perpajakan;

f. memberikan penjelasan tentang pelayanan perpajakan dan permasalahan perpajakan secara umum; dan

g. melaksanakan kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor lainnya.

Salinan sesuai dengan aslinya DIREKTUR JENDERAL PAJAK, SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ttd.

GIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA, KEMENTERIAN KEUALGAR REPUBLIK DONESIA SEKRETARIAT DIREKSI KEMENTERIAN KEUALGAR REPUBLIK DONESIA KEN DWIJUGIASTEADI

TATA CARA PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN LAYANAN PERPAJAKAN MELALUI LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR

Tata cara ini meliputi rangkaian kegiatan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor meliputi 5 (lima) prosedur yaitu:

1. Tata Cara Penetapan Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor

a. Deskripsi Prosedur ini menguraikan tata cara penyampaian usulan pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor.

b. Prosedur Kerja;

1. Tata Cara Penyampaian Usulan Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan a) Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan menugasi Pelaksana Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan untuk membuat konsep surat usulan pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor di wilayah kerja Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

b. Pelaksana Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan menyusun konsep surat usulan pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan.

c. Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan menelaah dan menandatangani surat usulan pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor.

d. Pelaksana Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan menatausahakan dan mengirimkan usulan pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor kepada Kantor Pelayanan Pajak.

2. Tata Cara Penetapan Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor a) Kantor Pelayanan Pajak

(1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerima surat usulan pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor dari Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan dan menugaskan Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal untuk menyusun analisis kebutuhan untuk pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor.

(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal menerima disposisi dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan menugaskan Pelaksana Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal untuk menganalisis surat usulan dan menyusun konsep analisis kebutuhan pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor.

(3) Pelaksana Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal menganalisis surat usulan, menyusun konsep analisis kebutuhan pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor dan membuat konsep Surat Permintaan Persetujuan Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor, dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

(4) Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal menelaah konsep analisis kebutuhan pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantorserta meneliti dan memaraf konsep Surat Permintaan Persetujuan Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor, dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

(5) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani analisis kebutuhan pembentukan Layanan Pajakdan Surat Permintaan Persetujuan Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor.

(6) Pelaksana Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal menatausahakan analisis kebutuhan pembentukan Layanan Pajakdan Surat Permintaan Persetujuan Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantordan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.

(7) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerima Surat Persetujuan Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor dari Kepala Kantor Wilayah dan menugaskan Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tentang Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor.

(8) Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal meneliti disposisi dan menugaskan Pelaksana Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tentang Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor.

(9) Pelaksana Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal membuat konsep Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tentang Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantordan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

(10) Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal meneliti dan memaraf konsep Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tentang Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor dan menyampaikan kepada Kepala Kantor.

(11) Kepala Kantor Pelayanan Pajakmenelaah dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tentang Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor.

(12) Pelaksana Subbagian Umum menatausahakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tentang Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor dan menyampaikan tembusan kepada Kantor Wilayah.

(13) Proses selesai. b) Kantor Wilayah

(1) Kepala Kantor Wilayah menerima Surat Permintaan Persetujuan Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan menugaskan Kepala Bagian Umum untuk menganalisis.

(2) Kepala Bagian Umum meneliti disposisi dan menugaskan Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga untuk menganalisis dan menyampaikan permintaan pendapat kepada Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat.

(3) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menganalisis Surat Permintaan Persetujuan Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga untuk menyusun konsep nota dinas permintaan pendapat kepada Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat.

(4) Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga membuat konsep nota dinas permintaan pendapat dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

(5) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga meneliti dan memaraf konsep nota dinas permintaan pendapat dan menyampaikan kepada Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat.

(6) Kepala Bagian Umum menelaah dan menandatangani nota dinas permintaan pendapat kepada Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menyampaikan notas dinas permintaan pendapat kepada Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat.

(7) Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat menelaah nota dinas permintaan pendapat dan menyampaikan nota dinas tanggapan kepada Kepala Bagian Umum.

(8) Kepala Bagian Umum menganalisis nota dinas tanggapan dan menugaskan Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga untuk membuat konsep Surat Persetujuan/Penolakan Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor.

(9) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga meneliti disposisi dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga untuk membuat konsep Surat Persetujuan/Penolakan Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor.

(10) Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga membuat konsep Surat Persetujuan/Penolakan Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

(11) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga meneliti dan memaraf konsep Surat Persetujuan/Penolakan Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Umum.

(12) Kepala Bagian Umum meneliti dan memaraf konsep Surat Persetujuan/Penolakan Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.

(13) Kepala Kantor Wilayah menelaah dan menandatangani Surat Persetujuan/Penolakan Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor.

(14) Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tanggamenatausahakan dan mengirimkan Surat Persetujuan/Penolakan Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor Kepada Kantor Pelayanan Pajak.

(15) Proses selesai.

c. Bagan Arus (Flowchart)

1. Tata Cara Penyampaian Usulan Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan

2. Tata Cara Penetapan Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor TATA CARA PENETAPAN PEMBENTUKAN LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR

3. Tata Cara Pembentukan Tim Layanan Pajak di Luar Kantor

a. Deskripsi Prosedur ini menguraikan tata cara pembentukan tim Layanan Pajak di Luar Kantor.

b. Prosedur Kerja;

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menugasi Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep Susunan Tim Layanan Pajak di Luar Kantor.

2. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal menerima disposisi dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan menugasi Pelaksana Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep Susunan Tim Layanan Pajak di Luar Kantor.

3. Pelaksana Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal menyusun konsep Surat Keputusan tentang Susunan Tim Layanan Pajak di Luar Kantor, dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

4. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal menelaah dan memaraf konsep Surat Keputusan tentang Susunan Tim Layanan Pajak di Luar Kantor, dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan tentang Susunan Tim Layanan Pajak di Luar Kantor, dan menugasi Pelaksana Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal melalui Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal untuk mengadministrasikan Daftar Usulan tersebut.

6. Pelaksana Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal menatausahakan dan meneruskan Surat Keputusan tentang Susunan Tim Layanan Pajak di Luar Kantor kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

7. Proses selesai.

c. Bagan Arus (Flowchart)

3. Tata Cara Penyiapan Sarana dan Prasarana Layanan Pajak di Luar Kantor

a. Deskripsi Prosedur ini menguraikan tata cara penyiapan sarana dan prasarana kebutuhan untuk kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor sehingga dapat berjalan secara efisien dan efektif.

b. Prosedur Kerja;

1. Kepala Bagian Umum menerima Surat Keputusan Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor dan Usulan Kebutuhan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan menugaskan Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga untuk menyiapkan sarana dan prasarana untuk kebutuhan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor.

2. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menganalisis Surat Keputusan Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor dan Usulan Kebutuhan dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga untuk menyiapkan sarana dan prasarana untuk kebutuhan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor dan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menjadi lokasi pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor.

3. Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga meneliti Surat Keputusan Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor dan Usulan Kebutuhan dan melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menjadi lokasi pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor.

4. Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat dipenuhi secara mandiri untuk kebutuhan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor.

5. Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga membuat konsep serah terima sarana dan prasarana kebutuhan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga.

6. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mengecek sarana dan prasarana yang akan diserahterimakan dan meneliti serta memaraf konsep surat serah terima dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Umum.

7. Kepala Bagian Umum menyetujui dan menandatangani surat serah terima sarana dan prasarana.

8. Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menatausahakan surat serah terima dan menyampaikan surat serah terima serta menyerahkan sarana dan prasarana ke Kantor Pelayanan Pajak. Apabila sarana dan prasarana tidak dapat dipenuhi sebagian atau seluruhnya secara mandiri oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, maka Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menyusun konsep surat permintaan pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

9. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga meneliti dan memaraf konsep surat permintaan pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Umum.

10. Kepala Bagian Umum meneliti dan memaraf konsep surat permintaan pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

11. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani surat permintaan pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor, dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga melalui Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga untuk mengadministrasikan surat tersebut.

12. Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menatausahakan dan mengirimkan surat permintaan pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan tembusan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat serta Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi.

13. Proses selesai.

c. Bagan Arus (Flowchart)

4. Tata Cara Pembuatan Rencana Kerja

a. Deskripsi Prosedur ini menguraikan tata cara pembuatan rencana kerja pelaksanaan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor sehingga dapat berjalan secara efisien dan efektif.

b. Prosedur Kerja;

1. Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tentang Susunan Tim Layanan Pajak di Luar Kantor di Kantor Pelayanan Pajak, Ketua Layanan Pajak di Luar Kantor menugasi seluruh Koordinator Layanan Pajak di Luar Kantor untuk menyiapkan rencana kerja kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor untuk kemudian dikompilasi dan disusun konsepnya oleh Sekretaris Layanan Pajak di Luar Kantor.

2. Seluruh Koordinator Layanan Pajak di Luar Kantor beserta Petugas Pelaksana Layanan Pajak di Luar Kantor menyiapkan bahan dan data yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor, yang paling sedikit meliputi pemilihan lokasi, jadwal pelaksanaan, sarana dan prasarana, dan kebutuhan biaya.

Pemilihan lokasi mempertimbangkan: a) Kondisi Wilayah dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, antara lain: i. daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KP2KP; ii. tingkat sosial ekonomi masyarakat cukup baik; iii. usulan/permintaan masyarakat; iv. kawasan sentra ekonomi/kawasan bisnis sektor formal dan informal yang menjadi konsentrasi perekonomian masyarakat/Wajib Pajak yang belum dijangkau secara optimal oleh Kantor Pelayanan Pajak maupun KP2KP; v. kondisi lainnya yang dianggap penting untuk kabupaten/kota yang bersangkutan. b) Kondisi administrasi perpajakan, antara lain:

i. Jumlah Wajib Pajak terdaftar; dan ii. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT.

3. Koordinator Layanan Pajak di Luar Kantor menyusun konsep rencana kerja kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor berdasarkan kompilasi bahan dan data yang disiapkan tersebut, kemudian menyampaikan konsep tersebut kepada Ketua Tim Layanan Pajak di Luar Kantor.

4. Ketua Layanan Pajak di Luar Kantor menelaah dan memaraf konsep rencana kerja kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor, dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku Penanggung Jawab Layanan Pajak di Luar Kantor.

5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku Penanggung Jawab Layanan Pajak di Luar Kantor menyetujui dan menandatangani rencana kerja kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor, dan menugaskan Sekretaris Layanan Pajak di Luar Kantor melalui Ketua Layanan Pajak di Luar Kantor untuk mengadministrasikan Rencana Kerja tersebut.

6. Sekretaris Layanan Pajak di Luar Kantor menatausahakan serta menyampaikan Rencana Kerja kegiatan Layanan Pajak Di Luar Kantor kepada Tim Layanan Pajak di Luar Kantor di Kantor Pelayanan Pajak dan mengirimkannya ke Kantor Wilayah DJP.

7. Proses selesai.

c. Bagan Arus (Flowchart)

5. Tata Cara Koordinasi dengan Pihak Internal dan Eksternal

a. Deskripsi Prosedur ini menguraikan petunjuk koordinasi dengan pihak internal dan eksternal agar kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor dapat berjalan dengan lancar.

b. Prosedur Kerja;

1. Koordinasi Internal a) Ketua Layanan Pajak di Luar Kantor melaksanakan rapat terkait pembagian tugas serta wewenang dalam Tim Layanan Pajak di Luar Kantor. Output yang dihasilkan dari proses ini antara lain Laporan Hasil Rapat dan Surat Tugas.

b. Ketua Layanan Pajak di Luar Kantor dengan bimbingan dan arahan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku Penanggung Jawab Layanan Pajak di Luar Kantor melaksanakan proses sosialisasi dan/atau pelatihan pelaksanaan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor kepada Petugas Pelaksana kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor.

c. Tim Layanan Pajak di Luar Kantor melakukan simulasi proses pelaksanaan untuk melatih petugas pelaksana di lapangan agar kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Koordinasi Eksternal a) Ketua Layanan Pajak di Luar Kantor melalui Sekretaris Layanan Pajak di Luar Kantor menyampaikan Surat Pemberitahuan Kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor kepada pihak ketiga (Pemerintah Daerah, Ketua RW, Ketua RT, pengelola/ manajemen perumahan/ apartemen/ kawasan bisnis, perhimpunan, tokoh masyarakat dan kantor pos) dan melakukan koordinasi untuk menentukan waktu pelaksanaan.

b. Ketua Layanan Pajak di Luar Kantor melalui Sekretaris Layanan Pajak di Luar Kantor dapat menyampaikan Surat Permohonan Pendampingan kepada instansi terkait.

c. Ketua Layanan Pajak di Luar Kantor atau petugas yang ditunjuk melakukan sosialisasi sebelum pelaksanaan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor dengan memberikan informasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor di lapangan.

Sosialisasi dilaksanakan dengan sasaran para pejabat Pemerintah Daerah, para Camat, para Kepala Desa/Lurah, dan organisasi masyarakat, pelaku usaha. Pemberian informasi pelaksanaan kegiatan layanan perpajakan melalui Layanan Pajak di Luar Kantor agar dilakukan melalui sarana papan pengumuman Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Desa/Kelurahan yang bersangkutan, Kantor Kecamatan, Kantor Pengelola, Kantor Perhimpunan, brosur dan lain-lain. Pengumuman lokasi dan jadwal Layanan Pajak di Luar Kantor melalui laman www.pajak.go.id, dilakukan dengan berkoordinasi dengan Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP.

c. Bagan Arus (Flowchart)

1. Tata Cara Koordinasi dengan Pihak Internal TATA CARA KOORDINASI DENGAN PIHAK INTERNAL
2. Tata Cara Koordinasi dengan Pihak Eksternal Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA, ttd.

KEMENTERIAN GUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT DEKATORAT JENDERA JAK ODING RIFALDI NIP 19700311 19 KEN DWIJUGIASTEADI

TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN LAYANAN PERPAJAKAN MELALUI LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR

Tata cara ini meliputi rangkaian prosedur pelaksanaan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor yang terdiri dari:

1. Tata Cara Penerimaan Dokumen di Layanan Pajak di Luar Kantor dan Penyampaian Dokumen yang Diterima di Layanan Pajak di Luar Kantor ke Kantor Pelayanan Pajak

a. Deskripsi Prosedur ini menguraikan tata cara penerimaan dokumen yang disampaikan secara langsung di Layanan Pajak di Luar Kantor, meliputi surat, permohonan, SPT, atau surat pengaduan. Hal-hal teknis terkait penerimaan dan penelitian surat, permohonan, SPT, atau surat pengaduan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Prosedur Kerja;

1. Tata Cara Penerimaan Dokumen di Layanan Pajak di Luar Kantor a) Wajib Pajak mengajukan surat, permohonan, SPT, atau surat pengaduan yang disampaikan secara langsung di Layanan Pajak di Luar Kantor.

b. Petugas Pelaksana menerima dan meneliti berkas surat, permohonan, Surat Pemberitahuan, atau surat pengaduan beserta dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Apabila berkas surat, permohonan, Surat Pemberitahuan, atau surat pengaduan lengkap, Petugas Pelaksana menginput ke dalam sistem untuk dibuatkan tanda terima, dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak. Apabila berkas surat, permohonan, Surat Pemberitahuan, atau surat pengaduan belum lengkap, maka Petugas mengembalikan berkas tersebut kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi terlebih dahulu.

d. Proses Selesai.

2. Tata Cara Penyampaian Dokumen yang Diterima di Layanan Pajak di Luar Kantor ke Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak a) Petugas Pelaksana membuat Daftar Penerimaan Dokumen yang diterima pada hari tersebut dan konsep surat pengantar untuk penerusan dokumen ke Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak, kemudian menyampaikannya kepada Koordinator Tim Layanan Pajak di Luar Kantor.

b. Koordinator Tim Layanan Pajak di Luar Kantor meneliti, menyetujui, dan menandatangani daftar penerimaan dokumen beserta surat pengantar, dan menyerahkan kembali kepada Petugas.

c. Petugas Pelaksana menatausahakan dan mengirimkan, daftar penerimaan dokumen, surat pengantar, dan dokumen Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

d. Proses Selesai.

c. Bagan Arus (Flowchart) TATA CARA PENERIMAAN DOKUMEN DI LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR DAN PENYAMPAIAN DOKUMEN YANG DITERIMA DI LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR KE KP2KP ATAU KPP

2. Tata Cara Pemberian Konsultasi dan Materi Penyuluhan Perpajakan

a. Deskripsi

Prosedur ini menguraikan tata cara pelayanan konsultasi perpajakan dan pemberian materi penyuluhan perpajakan yang diberikan atas permintaan masyarakat/Wajib Pajak yang datang ke Layanan Pajak di Luar Kantor.

Konsultasi Perpajakan sifatnya yang massal dan membutuhkan penanganan lebih lanjut agar disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Konsultasi yang diberikan oleh Layanan Pajak di Luar Kantor meliputik konsultasi perpajakan yang bersifat umum.

b. Prosedur Kerja:

1. Petugas Pelaksana Layanan Pajak di Luar Kantor yang bertugas sebagai Petugas Konsultasi pada Layanan Pajak di Luar Kantor menerima kedatangan Masyarakat/Wajib Pajak yang ingin berkonsultasi atau meminta materi penyuluhan tentang perpajakan.

2. Petugas Konsultasi pada Layanan Pajak di Luar Kantor memberikan layanan konsultasi/pemberian materi penyuluhan perpajakan kepada Masyarakat/Wajib Pajak.

3. Petugas Konsultasi pada Layanan Pajak di Luar Kantor mencatat identitas, waktu, serta konsultasi yang diberikan ke dalam buku pelayanan konsultasi perpajakan.

4. Proses Selesai.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN LAYANAN PERPAJAKAN MELALUI LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR

Tata cara ini meliputi rangkaian prosedur pelaporan Kegiatan Layanan di Luar Kantor, yang terdiri dari:

1. Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor

a. Deskripsi Prosedur ini menguraikan prosedur pelaporan kegiatan layanan perpajakan pada Layanan Pajak di Luar Kantor, yang dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor oleh Kantor Wilayah dan Kantor Pusat.

b. Prosedur kerja:

1. Ketua Layanan Pajak di Luar Kantor menugaskan seluruh Koordinator Tim Layanan Pajak di Luar Kantor untuk menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor.

2. Koordinator Layanan Pajak di Luar Kantor menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor, dan menyampaikan ke Sekretaris Layanan Pajak di Luar Kantor.

3. Sekretaris Layanan Pajak di Luar Kantor menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor berdasarkan hasil kompilasi dari seluruh Koordinator Layanan Pajak di Luar Kantor, dan menyampaikannya kepada Ketua Layanan Pajak di Luar Kantor.

4. Ketua Layanan Pajak di Luar Kantor menelaah dan membubuhkan paraf laporan pelaksanaan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor, dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani laporan pelaksanaan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor, dan menugaskan Sekretaris Layanan Pajak di Luar Kantor melalui Ketua Layanan Pajak di Luar Kantor untuk menatausahakan laporan pelaksanaan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor tersebut.

6. Sekretaris Layanan Pajak di Luar Kantor menatausahakan dan meneruskan laporan pelaksanaan Layanan Pajak di Luar Kantor kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan ke Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

7. Proses selesai.

c. Bagan Arus (Flowchart)

2. Tata Cara Tindak Lanjut Laporan Pelaksanaan Kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor

a. Deskripsi

Proses ini menguraikan tata cara tindak lanjut atas laporan pelaksanaan kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor, yang dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor oleh Kantor Wilayah dan Kantor Pusat.

b. Prosedur Kerja

1. Kepala Kantor Wilayah menerima Laporan Pelaksanaan Kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor dari Kantor Pelayanan Pajak dan menugaskan Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat untuk menindaklanjuti Laporan Pelaksanaan Kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor.

2. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menugaskan Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi melalui Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi untuk menyusun laporan evaluasi atas Pelaksanaan Kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor.

3. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi menyusun laporan evaluasi atas Pelaksanaan Kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor dan meneruskan kepada pihak terkait apabila terdapat hal yang perlu ditindaklanjuti.

4. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi menatausahakan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor.

5. Proses selesai.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-23/PJ/2016 TENTANG LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR FORMAT

NO	KODE	NAMA
1	LDK-1	Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tentang Penetapan Pembentukan Layanan Pajak di Luar Kantor
2	LDK-2	Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tentang Penetapan Tim Layanan Pajak di Luar Kantor
3	LDK-3	Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tentang Perubahan atau Penghapusan Layanan Pajak di Luar Kantor
4	LDK-4	Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor
5	LDK-5	Surat Permohonan Pendampingan Kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor
6	LDK-6	Daftar Penerimaan Dokumen Kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor
7	LDK-7	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Layanan Pajak di Luar Kantor