PER-21/PJ/2016 tentang Tata Cara Pencabutan atas Surat Pernyataan

TENTANG TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:** bahwa berdasarkan Pasal 50B ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pencabutan atas Surat Pernyataan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN.

Pasal 1

Wajib Pajak yang telah menyampaikan Surat Pernyataan dan/atau menerima Surat Keterangan dapat mengajukan pencabutan atas Surat Pernyataan dalam hal:

a. memiliki penghasilan di bawah batasan penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016; dan/atau

b. hanya memiliki Harta tambahan berupa harta warisan dan/atau harta hibahan yang bukan merupakan objek Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016.

Pasal 2

(1) Pencabutan atas Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan ketentuan:

a. Wajib Pajak menyampaikan surat pencabutan atas Surat Pernyataan dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.

b. Surat pencabutan atas Surat Pernyataan disampaikan langsung atau dikirimkan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir kepada KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar.

c. Surat pencabutan atas Surat Pernyataan memenuhi syarat:

1. ditandatangani oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan tidak dapat dikuasakan;

2. dilampiri dengan seluruh tanda terima Surat Pernyataan dan/atau seluruh Surat Keterangan;

3. mencantumkan pernyataan bahwa Wajib Pajak:

a. memiliki penghasilan di bawah batasan penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016; dan/atau

b. hanya memiliki Harta tambahan berupa harta warisan dan/atau harta hibahan yang bukan merupakan objek Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016.

4. dilampiri dengan fotokopi SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan SPT PPh.

(2) Penyampaian pencabutan atas Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan paling lambat:

a. tanggal 30 Oktober 2016, dalam hal Surat Keterangan diterbitkan sampai dengan tanggal 22 September 2016; atau

b. 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Keterangan diterbitkan dalam hal Surat Keterangan diterbitkan setelah tanggal 22 September 2016.

(3) Dalam hal pada jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak belum menerima Surat Keterangan, penyampaian pencabutan atas Surat Pernyataan dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Keterangan diterima Wajib Pajak.

Pasal 3

(1) Dalam hal pencabutan atas Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pencabutan atas Surat Pernyataan dimaksud dianggap tidak disampaikan.

(2) Terhadap pencabutan atas Surat Pernyataan yang dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar:

a. mengembalikan pencabutan atas Surat Pernyataan dimaksud; atau

b. menyampaikan pemberitahuan bahwa pencabutan atas Surat Pernyataan dianggap tidak disampaikan dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini dengan melampirkan pencabutan atas Surat Pernyataan dimaksud, dalam hal pencabutan atas Surat Pernyataan dikirimkan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

Pasal 4

(1) Dalam hal pencabutan atas Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang disampaikan oleh Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat pemberitahuan mengenai pencabutan atas Surat Pernyataan dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2) Surat pemberitahuan mengenai pencabutan atas Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat pencabutan atas Surat Pernyataan diterima di KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar.

(3) Prosedur penerbitan surat pemberitahuan mengenai pencabutan atas Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pencabutan atas Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1:

a. tanda terima Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) atau Pasal 14A ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016; dan/atau

b. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016, menjadi tidak berlaku.

Pasal 6

Bagi Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat pemberitahuan mengenai pencabutan atas Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak tidak mengikuti Pengampunan Pajak;

b. Wajib Pajak tidak diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;

c. Uang Tebusan yang telah dibayar merupakan kelebihan pembayaran pajak;

d. terhadap Wajib Pajak yang telah menyampaikan pernyataan pencabutan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016, Wajib Pajak dapat menyampaikan kembali permohonan dan/atau pengajuan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

e. terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh tanda terima Surat Pernyataan atau Surat Keterangan namun belum menyampaikan pernyataan pencabutan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016, Wajib Pajak dianggap telah menyampaikan pernyataan pencabutan permohonan dan mempunyai hak menyampaikan kembali permohonan dan/atau pengajuan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

f. Surat Pernyataan beserta lampirannya yang telah disampaikan tidak dikembalikan kepada Wajib Pajak; dan

g. data dan informasi yang telah disampaikan dalam Surat Pernyataan digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai basis data perpajakan.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 21 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA, KEMENTERIAN KEU INDONESIA SEKRETARIAT ODING RIFALDI NIP 19700311 199

CONTOH FORMAT PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN

Yth. Direktur Jenderal Pajak u.b. Kepala KPP.

2. Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama:.(3) NPWP.(4) Alamat:.(5) Nomor Telepon:.(6) bersama ini menyatakan bahwa saya:

1. merupakan Wajib Pajak yang $ ^{*} $: memiliki penghasilan di bawah batasan penghasilan tertentu hanya memiliki Harta tambahan berupa harta warisan dan/atau harta hibahan yang bukan merupakan objek Pengampunan Pajak

2. mencabut Surat Pernyataan dan terhadap Surat Pernyataan dimaksud telah menerima tanda terima dan/atau Surat Keterangan sebagaimana terlampir: (7) | No | Surat Pernyataan | Tanda Terima | Surat Keterangan | | | |-|-|-|-|-|-| | Nomor | Tanggal | Nomor | Tanggal | | | | 1 | Pertama | | | | | | 2 | Kedua | | | | | | 3 | Ketiga | | | | |

3. menyetujui data dan informasi yang telah disampaikan dalam Surat Pernyataan digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai basis data perpajakan.

Demikian surat pencabutan atas Surat Pernyataan ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.

Atas bantuan dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wajib Pajak, Keterangan:

*)Beri tanda X pada yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN

Nomor (1): Diisi dengan tempat dan tanggal pencabutan dibuat.

Nomor (2): Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (3) ： Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (4): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor (5) ： Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (6): Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak.

Nomor (7): Diisi dengan nomor tanda terima Surat Pernyataan, tanggal tanda terima Surat Pernyataan, nomor Surat Keterangan, dan tanggal Surat Keterangan untuk masing-masing Surat Pernyataan.

Nomor (8): Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id Nomor: S-./PP/C/WPJ./KP./.(2) 3. Sifat: Sangat Segera Hal: Pemberitahuan bahwa Pencabutan atas Surat Pernyataan Dianggap Tidak Disampaikan Yth. (4) NPWP. (5) Jalan. (6) Sehubungan dengan surat pencabutan atas Surat Pernyataan Saudara tanggal. (7), dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, surat pencabutan atas Surat Pernyataan Saudara $ ^{*} $: tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2016 melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau Pasal 2 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2016 tidak disampaikan atau dikirimkan kepada KPP tempat Saudara terdaftar

2. Bersama ini kami kembalikan surat pencabutan atas Surat Pernyataan yang telah Saudara sampaikan;

3. Dalam hal surat pencabutan atas Surat Pernyataan yang telah Saudara sampaikan tidak memenuhi syarat atau melewati batas waktu, Saudara tidak dapat menyampaikan kembali surat pencabutan atas Surat Pernyataan dan terhadap Saudara tetap berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak; dan (8) dengan alamat.

(9) paling lambat tanggal. (10).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

Keterangan:

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat) (11) NIP.

*)Beri tanda X pada yang sesuai.

Nomor (1): Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP dan nama KPP tempat Wajib Pajak menyampaikan Surat Pencabutan.

Nomor (2): Diisi dengan kode penomoran surat.

Nomor (3): Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (4): Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan atas Surat Pernyataan.

Nomor (5): Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan atas Surat Pernyataan.

Nomor (6): Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan atas Surat Pernyataan.

Nomor (7): Diisi dengan tanggal pencabutan atas Surat Pernyataan yang diajukan Wajib Pajak.

Nomor (8): Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (9): Diisi dengan alamat KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (10): Diisi dengan tanggal batas waktu terakhir penyampaian Surat Pencabutan.

Nomor (11): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala KPP.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor:.(1) 2. Sifat: (3) Hal: Pemberitahuan Mengenai Pencabutan atas Surat Pernyataan Yth. (4) NPWP. (5) Jalan. (6) Sehubungan dengan surat pencabutan atas Surat Pernyataan Saudara tanggal. (7), dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak:

Nama:.(8) NPWP:.(9) Alamat:.(10) telah menyampaikan Surat Pernyataan dan/atau menerima Surat Keterangan sebagai berikut: (11) | No | Surat Pernyataan | Tanda Terima | Surat Keterangan | | | |-|-|-|-|-|-| | Nomor | Tanggal | Nomor | Tanggal | | | | 1 | Pertama | | | | | | 2 | Kedua | | | | | | 3 | Ketiga | | | | |

2. terhadap Wajib Pajak diperlakukan sebagaimana Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak;

3. terhadap Wajib Pajak tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 15, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak;

4. Uang Tebusan yang telah dibayar merupakan kelebihan pembayaran pajak dan terhadap kelebihan pembayaran pajak tersebut dikembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan dalam rangka Pengampunan Pajak; dan

5. terhadap data dan informasi yang telah disampaikan dalam Surat Pernyataan digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai basis data perpajakan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih. a.n.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH DJP, Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat) (13) NIP. (14)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN

Nomor (1): Diisi dengan nomor surat pemberitahuan mengenai pencabutan atas Surat Pernyataan.

Nomor (2): Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan mengenai pencabutan atas Surat Pernyataan dibuat.

Nomor (3): Diisi dengan sifat surat pemberitahuan mengenai pencabutan atas Surat Pernyataan menurut ketentuan persuratan yang berlaku.

Nomor (4): Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan atas Surat Pernyataan.

Nomor (5): Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan atas Surat Pernyataan.

Nomor (6): Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan atas Surat Pernyataan.

Nomor (7): Diisi dengan tanggal pencabutan atas Surat Pernyataan yang diajukan Wajib Pajak.

Nomor (8): Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan atas Surat Pernyataan.

Nomor (9): Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan atas Surat Pernyataan.

Nomor (10): Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan atas Surat Pernyataan.

Nomor (11): Diisi dengan nomor tanda terima Surat Pernyataan, tanggal tanda terima Surat Pernyataan, nomor Surat Keterangan, dan tanggal Surat Keterangan untuk masing-masing Surat Pernyataan.

Nomor (12): Diisi dengan nama kota/kabupaten dan tanggal surat pemberitahuan mengenai pencabutan atas Surat Pernyataan dibuat.

Nomor (13): Diisi dengan nama lengkap Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan surat pemberitahuan mengenai pencabutan atas Surat Pernyataan.

Nomor (14): Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan surat pemberitahuan mengenai pencabutan atas Surat Pernyataan.

Nomor (15): Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

I. Prosedur penerimaan surat pencabutan atas Surat Pernyataan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

1. Penerimaan surat pencabutan atas Surat Pernyataan yang disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak a. Subtim Penerima menerima surat pencabutan atas Surat Pernyataan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan meneliti hal-hal sebagai berikut:

2. surat pencabutan atas Surat Pernyataan disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan;

3. surat pencabutan atas Surat Pernyataan ditandatangani oleh Wajib Pajak orang pribadi dan tidak dapat dikuasakan;

4. surat pencabutan atas Surat Pernyataan disampaikan oleh Wajib Pajak ke KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar;

5. surat pencabutan atas Surat Pernyataan dilampiri dengan:

a. seluruh tanda terima Surat Pernyataan yang telah diterima; dan/atau

b. seluruh Surat Keterangan yang telah diterima;

5. surat pencabutan atas Surat Pernyataan mencantumkan pernyataan bahwa Wajib Pajak:

a. memiliki penghasilan di bawah batasan penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016, dan/atau

b. hanya memiliki Harta tambahan berupa harta warisan dan harta hibahan yang bukan merupakan objek Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016; dan

6. fotokopi SPT PPh Terakhir sesuai dengan pernyataan Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak menyatakan memiliki penghasilan di bawah batasan penghasilan tertentu.

b. Dalam hal surat pencabutan atas Surat Pernyataan memenuh ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a:

1. Subtim Penerima merekam dan mencetak tanda terima surat pencabutan atas Surat Pernyataan melalui aplikasi Pengampunan Pajak menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.

2. Subtim Penerima menyampaikan tanda terima tersebut kepada Wajib Pajak.

3. Subtim Penerima melakukan pemberkasan terhadap surat pencabutan atas Surat Penyataan yang telah diterima secara lengkap.

c. Dalam hal surat pencabutan atas Surat Pernyataan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, surat pencabutan atas Surat Pernyataan dianggap tidak disampaikan dan dikembalikan secara langsung kepada Wajib Pajak.

2. Penerimaan surat pencabutan atas Surat Pernyataan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir oleh Wajib Pajak a. Sekretaris Kepala KPP meneruskan surat pencabutan atas Surat Pernyataan pada hari yang sama kepada Subtim Penerima.

b. Subtim Penerima menerima surat pencabutan atas Surat Pernyataan dan meneliti hal-hal sebagai berikut:

1. surat pencabutan atas Surat Pernyataan disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan;

2. surat pencabutan atas Surat Pernyataan ditandatangani oleh Wajib Pajak orang pribadi dan tidak dapat dikuasakan;

3. surat pencabutan atas Surat Pernyataan dikirimkan oleh Wajib Pajak ke KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar;

4. surat pencabutan atas Surat Pernyataan dilampiri dengan:

a. seluruh tanda terima Surat Pernyataan yang telah diterima; dan/atau

b. seluruh Surat Keterangan yang telah diterima;

5. surat pencabutan atas Surat Pernyataan mencantumkan pernyataan bahwa Wajib Pajak:

a. memiliki penghasilan di bawah batasan penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016, dan/atau

b. hanya memiliki Harta tambahan berupa harta warisan dan harta hibahan yang bukan merupakan objek Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016;

6. fotokopi SPT PPh Terakhir sesuai dengan pernyataan Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak menyatakan memiliki penghasilan di bawah batasan penghasilan tertentu.

c. Dalam hal surat pencabutan atas Surat Pernyataan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b:

1. Subtim Penerima merekam dan mencetak tanda terima surat pencabutan atas Surat Pernyataan melalui aplikasi Pengampunan Pajak.

2. Subtim Penerima menggabungkan tanda terima tersebut dengan surat pencabutan atas Surat Penyataan yang telah diterima secara lengkap.

3. Subtim Penerima melakukan pemberkasan terhadap surat pencabutan atas Surat Penyataan yang telah diterima secara lengkap.

d. Dalam hal surat pencabutan atas Surat Pernyataan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b:

1. Surat pencabutan atas Surat Pernyataan dianggap tidak disampaikan dan Subtim Penerima merekam konsep Surat Pemberitahuan bahwa Pencabutan atas Surat Pernyataan Dianggap Tidak Disampaikan melalui aplikasi Pengampunan Pajak.

2. Ketua Subtim Penerima menelaah dan memberikan persetujuan atas konsep Surat Pemberitahuan bahwa Pencabutan atas Surat Pernyataan Dianggap Tidak Disampaikan melalui aplikasi Pengampunan Pajak dan meneruskannya kepada Ketua Tim.

3. Ketua Tim menelaah dan memberikan persetujuan atas konsep Surat Pemberitahuan bahwa Pencabutan atas Surat Pernyataan Dianggap Tidak Disampaikan melalui aplikasi Pengampunan Pajak.

4. Subtim Penerima mencetak konsep Surat Pemberitahuan bahwa Pencabutan atas Surat Pernyataan Dianggap Tidak Disampaikan yang telah disetujui Ketua Tim dan menyampaikannya kepada Ketua Subtim Penerima.

5. Ketua Subtim Penerima membubuhkan paraf pada konsep Surat Pemberitahuan bahwa Pencabutan atas Surat Pernyataan Dianggap Tidak Disampaikan dan menyampaikannya kepada Ketua Tim.

6. Ketua Tim menandatangani Surat Pemberitahuan bahwa Pencabutan atas Surat Pernyataan Dianggap Tidak Disampaikan dan menyerahkannya kepada Subtim Penerima untuk diadministrasikan.

7. Subtim Penerima mengirimkan Surat Pemberitahuan bahwa Pencabutan atas Surat Pernyataan Dianggap Tidak Disampaikan kepada Wajib Pajak.

II. Tata cara penerbitan surat pemberitahuan mengenai pencabutan atas Surat Pernyataan di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Terdaftar

1. Subtim Penelaah menerima dan menelaah surat pencabutan atas Surat Penyataan dari KPP Wajib Pajak Terdaftar melalui aplikasi Pengampunan Pajak.

2. Subtim Penelaah membuat dan mencetak konsep surat pemberitahuan mengenai pencabutan atas Surat Pernyataan melalui aplikasi Pengampunan Pajak dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Wilayah DJP.

3. Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Terdaftar menerbitkan surat pemberitahuan mengenai pencabutan atas Surat Pernyataan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak sejak surat pencabutan atas Surat Pernyataan diterima.

4. Subtim Penelaah mengirimkan surat pemberitahuan mengenai pencabutan atas Surat Pernyataan kepada Wajib Pajak dan tembusannya kepada KPP Wajib Pajak Terdaftar.

Contoh Format Tanda Terima Pencabutan atas Surat Pernyataan KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id UNTUK WAJIB PAJAK

TANDA TERIMA

PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN

NOMOR: XXX-CABUT-XXXXXXX (2) NAMA WP 3. NPWP Disampaikan Oleh, Tempat, Tanggal (5) Diterima Oleh,

6. Subtim Penerima

7. NIP.

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. (1) LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id BERKAS

TANDA TERIMA

PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN NOMOR NAMA WP NPWP: XXX-CABUT-XXXXXXX (2) 3. Disampaikan Oleh, Tempat, Tanggal (5)

6. Diterima Oleh, Subtim Penerima

7. NIP.

PETUNJUK PENGISIAN

CONTOH FORMAT TANDA TERIMA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN

Nomor (1): Diisi dengan kop dinas KPP Nomor (2): Diisi dengan nomor tanda terima, dengan format sebagai berikut:

 Nomor (3): Diisi dengan Nama Wajib Pajak Nomor (4): Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Nomor (5): Diisi dengan tempat dan tanggal dikeluarkannya tanda terima.

Nomor (6): Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak yang menyampaikan Pencabutan atas Surat Pernyataan Nomor (7): Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Subtim Penerima di KPP