PER-24/PJ/2016 tentang Tata Cara Penilaian untuk Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Menimbang:

a. bahwa ketentuan mengenai penilaian objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan, telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);

b. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan, meningkatkan kualitas penilaian, serta memberikan kepastian hukum, perlu menyesuaikan ketentuan mengenai tata cara penilaian untuk penentuan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penilaian untuk Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENILAIAN UNTUK PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

2. Penilaian PBB adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya, dengan menggunakan Pendekatan Data Pasar, Pendekatan Biaya, dan Pendekatan Pendapatan.

3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak dan subjek pajak atau Wajib Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak.

4. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek pajak.

5. Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan.

6. Objek Pajak PBB Sektor Perhutanan adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan.

7. Objek Pajak PBB Sektor Pertambangan adalah bumi dan/atau bangunan, yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan meliputi kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas bumi, kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dan kegiatan pengusahaan panas bumi.

8. Objek Pajak PBB Sektor Lainnya adalah objek pajak selain Objek Pajak Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, dan Sektor Pertambangan, yang tidak berada dalam wilayah kabupaten/kota.

9. Penilaian Lapangan adalah Penilaian PBB yang dilakukan dengan peninjauan lapangan atas objek pajak.

10. Penilaian Kantor adalah Penilaian PBB yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak tanpa peninjauan lapangan atas objek pajak.

11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

12. Penilai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan untuk melakukan Penilaian PBB, dan menjabat sebagai Fungsional Penilai PBB atau yang ditetapkan menjadi petugas penilai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

13. Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat Kepala KPP adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang mengadministrasikan Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan, dan Sektor Lainnya.

14. Surat Pemberitahuan Penilaian PBB yang selanjutnya disingkat SPbP PBB adalah surat pemberitahuan kepada subjek pajak atau Wajib Pajak mengenai dilakukannya Penilaian PBB.

15. Tanggal Penilaian PBB adalah tanggal pada saat NJOP dinyatakan berdasarkan kondisi objek pajak per 1 Januari tahun pajak.

16. Tanggal Laporan Penilaian PBB adalah tanggal laporan Penilaian PBB ditandatangani oleh Penilai atau tim Penilai, dan diketahui oleh Kepala KPP.

17. Pendekatan Data Pasar adalah pendekatan penilaian dengan menggunakan data transaksi atau penawaran atas objek yang sebanding dengan objek pajak yang dinilai melalui proses perbandingan dan penyesuaian.

18. Pendekatan Biaya adalah pendekatan penilaian dengan menggunakan Biaya Pembangunan Baru atau Biaya Penggantian Baru, dikurangi penyusutan.

19. Biaya Pembangunan Baru adalah estimasi biaya untuk membangun suatu objek baru yang sama atau identik dengan objek pajak yang dinilai, berdasarkan harga pasar setempat pada Tanggal Penilaian.

20. Biaya Penggantian Baru adalah estimasi biaya untuk membangun suatu objek baru yang sama fungsinya dengan objek pajak yang dinilai, berdasarkan harga pasar setempat pada Tanggal Penilaian.

21. Teknik Meter Persegi adalah metode perhitungan estimasi biaya pembangunan baru berdasarkan harga per unit luas atau volume.

22. Teknik Survei Kuantitas adalah metode perhitungan estimasi biaya pembangunan baru berdasarkan rincian kuantitas satuan pekerjaan dan harga satuan pekerjaan.

23. Pendekatan Pendapatan adalah pendekatan penilaian yang didasarkan pada kapitalisasi pendapatan yang dihasilkan dari objek pajak dalam satu tahun sebelum tahun pajak.

24. Angka Kapitalisasi adalah angka pengali tertentu yang digunakan untuk mengonversi pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun sebelum tahun pajak menjadi nilai.

25. Jenis Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat JPB adalah pengelompokan bangunan berdasarkan penggunaannya.

26. Bangunan Umum adalah bangunan yang memiliki jenis konstruksi dan material pembentuk yang umum digunakan.

27. Bangunan Khusus adalah bangunan yang memiliki jenis konstruksi, material pembentuk, dan/atau penggunaan khusus.

28. Biaya Produksi adalah seluruh biaya langsung yang terkait dengan kegiatan usaha untuk menghasilkan produksi dalam satu tahun sebelum tahun pajak.

29. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP PENILAIAN PBB

Pasal 2

(1) Penilaian PBB dilakukan terhadap Objek Pajak PBB:

a. Sektor Perkebunan;

b. Sektor Perhutanan;

c. Sektor Pertambangan; dan

d. Sektor Lainnya.

(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. bumi, meliputi:

1. permukaan bumi berupa tanah dan perairan darat pada sektor perkebunan dan sektor perhutanan;

2. permukaan bumi berupa tanah dan perairan, dan/atau tubuh bumi pada sektor pertambangan; dan

3. permukaan bumi berupa perairan yang berada di luar wilayah kabupaten/kota pada sektor lainnya.

b. bangunan berupa konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 3

Ruang lingkup Penilaian PBB dapat meliputi 1 (satu) atau beberapa tahun pajak untuk tahun pajak berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.

BAB III

PENILAIAN LAPANGAN DAN PENILAIAN KANTOR

Pasal 4

(1) Penilaian PBB dilaksanakan melalui:

a. Penilaian Lapangan; atau

b. Penilaian Kantor.

(2) Penilaian PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap objek pajak berdasarkan SPOP dan LSPOP yang sudah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak atau Wajib Pajak.

(3) Penilaian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan terhadap objek pajak dengan kriteria sebagai berikut:

a. 2 (dua) tahun atau lebih tidak dilakukan Penilaian Lapangan;

b. memiliki potensi kenaikan nilai bumi dan/atau bangunan yang signifikan; dan/atau

c. terdapat indikasi penambahan luas bumi dan/atau bangunan yang signifikan.

(4) Penilaian Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap objek pajak yang tidak dilakukan Penilaian Lapangan.

Pasal 5

Dalam Penilaian Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Penilai melakukan hal-hal berikut:

a. mengidentifikasi dan mengumpulkan data melalui peninjauan lapangan objek pajak;

b. menganalisis data;

c. menentukan pendekatan penilaian dan metode penilaian yang sesuai;

d. membuat kertas kerja Penilaian PBB; dan

e. membuat laporan Penilaian Lapangan.

Pasal 6

(1) Dalam peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Penilai mengumpulkan data dan informasi terkait:

a. karakteristik fisik objek pajak;

b. legalitas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan objek pajak;

c. lingkungan objek pajak;

d. objek pembanding; dan

e. kegiatan usaha subjek pajak atau Wajib Pajak yang terkait dengan objek pajak.

(2) Data dan informasi terkait karakteristik fisik objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk objek pajak:

a. bumi, berupa:

1. tanah, meliputi data dan informasi mengenai:

a. kondisi fisik tanah, antara lain bentuk, ukuran, elevasi, topografi, keadaan permukaan, luasan, dan/atau batas-batas;

b. tanaman pada perkebunan atau hutan tanaman, antara lain jenis tanaman, luas tertanam, umur tanaman, dan/atau standar investasi; dan/atau

c. tegakan pada hutan alam, antara lain hasil produksi, harga jual produksi, dan/atau luas blok tebangan;

2. tubuh bumi eksplorasi, antara lain data dan informasi mengenai luas wilayah izin usaha pertambangan, wilayah izin pengusahaan panas bumi, wilayah kerja, atau wilayah sejenisnya;

3. tubuh bumi eksploitasi/operasi produksi, antara lain data dan informasi mengenai luas wilayah izin usaha pertambangan, wilayah izin pengusahaan panas bumi, wilayah kerja, wilayah sejenisnya, kuantitas produksi, spesifikasi hasil produksi, harga jual, dan/atau biaya produksi; atau

4. perairan, antara lain data dan informasi mengenai luas objek pajak, hasil penangkapan ikan, hasil budidaya ikan, dan/atau harga satuan hasil produksi ikan.

b. bangunan, antara lain data dan informasi mengenai spesifikasi teknis bangunan, berupa jenis bangunan, jenis konstruksi, jumlah lantai, bentuk dan ukuran, komponen material, komponen fasilitas, dan/atau peralatan penunjang bangunan.

(3) Data dan informasi terkait legalitas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:

a. Untuk tubuh bumi, berupa Izin Usaha Pertambangan, Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), atau Kontrak Kerja Sama (KKS);

b. Untuk tanah (onshore), berupa sertifikat tanah, izin usaha perkebunan, izin usaha pemanfaatan, dan/atau perjanjian sewa menyewa;

c. Untuk perairan (offshore), berupa izin dari instansi yang berwenang; dan

d. Untuk bangunan, berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

(4) Data dan informasi terkait lingkungan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain berupa aksesibilitas dan ketersediaan infrastruktur.

(5) Data dan informasi untuk kegiatan usaha subjek pajak atau Wajib Pajak yang terkait dengan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk:

a. Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan, antara lain berupa data dan informasi mengenai hasil produksi, hasil olahan, areal statement, biaya produksi, harga jual hasil produksi, harga jual hasil olahan, peta tematik tahun tanam, sarana produksi dan distribusi, dan/atau pihak lawan transaksi;

b. Objek Pajak PBB Sektor Perhutanan, antara lain berupa data dan informasi mengenai hasil produksi, hasil olahan, biaya produksi, harga jual hasil produksi, harga jual hasil olahan, peta areal kerja, dokumen rencana kerja tahunan, dokumen rencana kerja usaha, sarana produksi, pengolahan dan distribusi, dan/atau pihak lawan transaksi;

c. Objek Pajak PBB Sektor Pertambangan, antara lain berupa data dan informasi mengenai hasil produksi, spesifikasi hasil produksi, biaya produksi, harga jual hasil produksi, peta areal kerja, dokumen rencana kerja anggaran biaya, sarana produksi, pengolahan dan distribusi, dan/atau pihak lawan transaksi; dan

d. Objek Pajak PBB Sektor Lainnya, antara lain berupa data dan informasi mengenai hasil produksi, hasil olahan, biaya produksi, harga jual hasil produksi, harga jual hasil olahan, sarana produksi, pengolahan dan distribusi, dan/atau pihak lawan transaksi.

(6) Dalam melakukan Penilaian Lapangan, Penilai berwenang:

a. meminta salinan dokumen, melihat dan/atau meminjam dokumen yang berhubungan dengan tujuan Penilaian PBB;

b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari subjek pajak atau Wajib Pajak, kuasanya, atau yang mewakilinya; dan

c. meminta bantuan subjek pajak atau Wajib Pajak, kuasanya, atau yang mewakilinya untuk menyediakan tenaga pendamping dalam rangka peninjauan lapangan.

(7) Dalam pelaksanaan Penilaian Lapangan, subjek pajak atau Wajib Pajak berhak:

a. meminta kepada Penilai untuk memberikan SPbP PBB;

b. meminta kepada Penilai untuk memperlihatkan surat tugas Penilaian PBB; dan

c. meminta kepada Penilai untuk memperlihatkan surat tugas Penilaian PBB perubahan apabila susunan keanggotaan tim Penilai atau Penilai mengalami perubahan.

(8) Dalam pelaksanaan Penilaian Lapangan, subjek pajak atau Wajib Pajak wajib:

a. memberikan kesempatan kepada Penilai untuk melakukan peninjauan lapangan;

b. memberikan bantuan tenaga pendamping yang dilengkapi dengan surat penugasan, dalam rangka peninjauan lapangan atas permintaan Penilai;

c. memberikan salinan dokumen, memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen atas permintaan Penilai; dan

d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan yang diperlukan.

Pasal 7

Dalam Penilaian Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Penilai melakukan hal-hal berikut:

a. menganalisis data yang telah tersedia di kantor yang berkaitan dengan objek pajak;

b. menentukan pendekatan penilaian dan metode penilaian yang sesuai;

c. membuat kertas kerja Penilaian PBB; dan

d. membuat laporan Penilaian Kantor.

BAB IV

SURAT TUGAS PENILAIAN PBB, SURAT PEMBERITAHUAN PENILAIAN PBB, DAN JANGKA WAKTU PENILAIAN PBB

Pasal 8

(1) Penilaian PBB dilakukan berdasarkan surat tugas Penilaian PBB yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

(2) Surat tugas Penilaian PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

a. Penilaian Lapangan, diterbitkan untuk 1 (satu) tahun pajak atas 1 (satu) objek pajak; atau

b. Penilaian Kantor dapat diterbitkan untuk 1 (satu) atau beberapa tahun pajak atas 1 (satu) atau beberapa objek pajak.

(3) Dalam hal terdapat perubahan Penilai atau susunan tim Penilai, Kepala KPP menerbitkan surat tugas Penilaian PBB perubahan.

Pasal 9

(1) Penilai wajib memberitahukan kepada subjek pajak atau Wajib Pajak mengenai dilakukannya Penilaian Lapangan dengan menyampaikan SPbP PBB secara langsung kepada:

a. subjek pajak atau Wajib Pajak;

b. kuasa dari subjek pajak atau Wajib Pajak; atau

c. pihak yang dapat mewakili subjek pajak atau Wajib Pajak, yaitu:

1. pegawai dari subjek pajak atau Wajib Pajak yang menurut Penilai dapat mewakili subjek pajak atau Wajib Pajak, dalam hal subjek pajak atau Wajib Pajak badan; atau

2. anggota keluarga yang telah dewasa dari subjek pajak atau Wajib Pajak yang menurut Penilai dapat mewakili subjek pajak atau Wajib Pajak, dalam hal subjek pajak atau Wajib Pajak orang pribadi.

(2) Dalam hal subjek pajak atau Wajib Pajak, kuasa, atau pihak yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak menerima SPbP PBB, Penilai membuat dan menandatangani berita acara penolakan.

(3) SPbP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk 1 (satu) tahun pajak atas 1 (satu) objek pajak sebagaimana tercantum dalam surat tugas Penilaian PBB.

Pasal 10

(1) Setelah menyampaikan SPbP PBB kepada subjek pajak atau Wajib Pajak, kuasanya atau yang mewakilinya, Penilai melakukan peninjauan lapangan, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil peninjauan lapangan.

(2) Dalam melakukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilai dapat meminta bantuan kepada subjek pajak atau Wajib Pajak untuk menyediakan tenaga pendamping.

(3) Dalam hal subjek pajak atau Wajib Pajak, kuasanya atau yang mewakilinya, menolak untuk dilakukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilai membuat surat pernyataan penolakan peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh subjek pajak atau Wajib Pajak, kuasanya atau yang mewakilinya.

(4) Dalam hal subjek pajak atau Wajib Pajak, kuasanya atau yang mewakilinya, menolak menandatangani surat pernyataan penolakan, Penilai membuat dan menandatangani berita acara penolakan.

(5) Berita acara hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Penilai, dan subjek pajak atau Wajib Pajak, kuasanya atau yang mewakilinya.

(6) Dalam hal subjek pajak atau Wajib Pajak, kuasanya atau yang mewakilinya, menolak menandatangani berita acara hasil peninjauan lapangan, Penilai membuat catatan mengenai penolakan pada berita acara tersebut.

Pasal 11

(1) Penilaian Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal SPbP PBB disampaikan kepada subjek pajak atau Wajib Pajak, sampai dengan Tanggal Laporan Penilaian PBB.

(2) Penilaian Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat tugas Penilaian PBB diterbitkan, sampai dengan Tanggal Laporan Penilaian PBB.

(3) Jangka waktu Penilaian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penilaian Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperpanjang atas persetujuan Kepala KPP berdasarkan pertimbangan tertentu.

BAB V

PENDEKATAN PENILAIAN, KESIMPULAN NILAI DAN LAPORAN PENILAIAN PBB

Pasal 12

(1) Pendekatan penilaian objek pajak meliputi:

a. Pendekatan Data Pasar;

b. Pendekatan Biaya; dan

c. Pendekatan Pendapatan.

(2) Pendekatan Data Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk penilaian objek pajak bumi berupa tanah.

(3) Pendekatan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk penilaian objek pajak:

a. pengembangan bumi berupa tanaman pada perkebunan dan hutan tanaman; dan

b. bangunan.

(4) Pendekatan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk penilaian objek pajak bumi berupa:

a. tubuh bumi eksploitasi, untuk pertambangan minyak bumi dan gas bumi serta pengusahaan panas bumi pada Sektor Pertambangan;

b. tubuh bumi operasi produksi, untuk pertambangan mineral dan batubara pada Sektor Pertambangan;

c. tanah areal produktif, untuk hutan alam pada Sektor Perhutanan; dan

d. perairan, untuk kegiatan usaha perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan, yang sudah terdapat hasil produksi pada Sektor Lainnya.

Pasal 13

(1) Pendekatan Data Pasar dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. mengumpulkan data objek pembanding berupa data transaksi atau penawaran;

b. menggunakan paling sedikit 3 (tiga) data objek pembanding yang:

1. terkini;

2. terletak di lingkungan sekitar atau kawasan yang sejenis dengan objek pajak; dan

3. transaksi atau penawarannya terjadi secara wajar;

c. melakukan penyesuaian nilai antara objek pembanding dengan objek pajak yang dinilai dengan memperhitungkan faktor-faktor pembanding paling kurang meliputi lokasi, fisik, jenis penggunaan, dan keluasan.

d. menghitung nilai objek pajak dengan merata-ratakan nilai objek pembanding yang telah disesuaikan.

(2) Penyesuaian nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menerapkan penyesuaian nilai secara konsisten atas masing-masing faktor pembanding yang dituangkan dalam bentuk persentase, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jika data objek pajak dan data objek pembanding sama, maka tidak diperlukan penyesuaian;

b. jika data objek pajak lebih unggul sebesar x% (x persen) dari data objek pembanding, maka keunggulan sebesar x% (x persen) tersebut ditambahkan ke nilai objek pembanding; atau

c. jika data objek pajak lebih buruk sebesar x% (x persen) dari data objek pembanding, maka kekurangan sebesar x% (x persen) tersebut dikurangkan dari nilai objek pajak pembanding.

Pasal 14

(1) Pendekatan Biaya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. untuk pengembangan bumi berupa tanaman pada perkebunan dan hutan tanaman, nilai tanaman dihitung berdasarkan biaya investasi tanaman.

b. untuk bangunan:

1. menghitung Biaya Pembangunan Baru atau Biaya Penggantian Baru;

2. menghitung penyusutan objek pajak; dan

3. menghitung nilai objek pajak dengan cara mengurangkan Biaya Pembangunan Baru atau Biaya Penggantian Baru, dengan penyusutan.

(2) Penghitungan Biaya Pembangunan Baru atau Biaya Penggantian Baru, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk objek pajak:

a. bangunan umum dilakukan dengan menggunakan Teknik Meter Persegi; dan

b. bangunan khusus dilakukan dengan menggunakan Teknik Survei Kuantitas atau teknik biaya lain.

(3) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) ditentukan menggunakan metode umur efektif.

(4) Teknik Meter Persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan aplikasi daftar biaya komponen bangunan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 15

(1) Pendekatan Pendapatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. menghitung pendapatan kotor objek pajak;

b. menghitung biaya produksi langsung objek pajak;

c. menghitung pendapatan bersih objek pajak dengan cara mengurangi pendapatan kotor objek pajak, dengan biaya produksi langsung objek pajak;

d. menghitung nilai objek pajak:

1. tubuh bumi eksploitasi sektor pertambangan untuk pertambangan minyak dan gas bumi serta pengusahaan panas bumi, dengan cara mengalikan pendapatan kotor dalam satu tahun sebelum tahun pajak dengan Angka Kapitalisasi;

2. tubuh bumi operasi produksi sektor pertambangan untuk pertambangan mineral dan batubara, dengan cara mengalikan pendapatan bersih dalam satu tahun sebelum tahun pajak dengan Angka Kapitalisasi;

3. areal produktif sektor perhutanan untuk hutan alam, dengan cara mengalikan pendapatan bersih dalam satu tahun sebelum tahun pajak dengan Angka Kapitalisasi; dan

4. areal perairan sektor lainnya untuk usaha perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan, dengan cara mengalikan pendapatan bersih dalam satu tahun sebelum tahun pajak dengan Angka Kapitalisasi.

(2) Angka Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 16

(1) NJOP merupakan hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan.

(2) NJOP bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara total luas areal, luas wilayah, atau luas bumi objek pajak yang dikenakan PBB dengan NJOP bumi per meter persegi.

(3) NJOP bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bumi.

(4) NJOP bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.

(5) NJOP bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bangunan.

Pasal 17

(1) Nilai bumi per meter persegi objek pajak untuk:

a. Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan dan Sektor Perhutanan berupa hutan tanaman, merupakan hasil penjumlahan antara total nilai tanah dengan nilai tanaman, kemudian dibagi dengan luas areal objek pajak yang dikenakan PBB;

b. Objek Pajak PBB Sektor Perhutanan berupa hutan alam merupakan penjumlahan antara total nilai tanah selain areal produktif dengan nilai tanah areal produktif, kemudian dibagi dengan luas areal objek pajak yang dikenakan PBB;

c. Objek Pajak PBB Sektor Pertambangan permukaan bumi merupakan hasil pembagian antara total nilai permukaan bumi dengan luas areal objek pajak yang dikenakan PBB;

d. Objek Pajak PBB Sektor Pertambangan berupa tubuh bumi merupakan hasil pembagian antara nilai bumi untuk tubuh bumi dengan luas wilayah objek pajak PBB; dan

e. Objek Pajak PBB Sektor Lainnya merupakan hasil pembagian antara nilai perairan dengan luas bumi objek pajak yang dikenakan PBB.

(2) Nilai bangunan per meter persegi Objek Pajak PBB untuk Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan, dan Sektor lainnya merupakan hasil pembagian antara nilai bangunan dengan luas bangunan.

Pasal 18

Laporan Penilaian Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan laporan Penilaian Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, ditandatangani oleh tim Penilai atau Penilai serta diketahui oleh Kepala KPP.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam hal Penilaian PBB dilakukan dalam rangka penyelesaian keberatan PBB, pengurangan ketetapan PBB yang tidak benar, pemeriksaan PBB, penelitian PBB, atau keperluan penggalian potensi Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai, Penilai dapat berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 20

(1) Contoh format mengenai:

a. Surat tugas Penilaian PBB, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini;

b. Surat tugas Penilaian PBB perubahan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini;

c. SPbP PBB, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini;

d. Berita Acara Penolakan SPbP PBB, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini;

e. Surat Pernyataan Penolakan Peninjauan Lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini;

f. Berita Acara Peninjauan Lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini;

g. Berita Acara Penolakan Penandatangan Surat Pernyataan Penolakan Peninjauan Lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini;

h. Nota Dinas Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penilaian PBB, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal ini;

i. Nota Dinas Persetujuan dan Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Penilaian PBB, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal ini;

j. Laporan Penilaian Lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal ini;

k. Laporan Penilaian Kantor, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal ini;

l. Surat Peminjaman Dokumen dan/atau Permintaan Salinan Dokumen, Daftar Dokumen yang Dipinjam dan/atau Salinan Dokumen yang Diminta, dan Tanda Terima Dokumen dan/atau Salinan Dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XII Peraturan Direktur Jenderal ini;

m. Kertas kerja Penilaian, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIII Peraturan Direktur Jenderal ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2) Besarnya penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 2) ditentukan berdasarkan tabel penyusutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

a. terhadap Penilaian PBB yang dilakukan berdasarkan surat tugas Penilaian PBB yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini namun belum diterbitkan SPPT, pembuatan laporan Penilaian PBB mengikuti ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini;

b. ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) yang mengatur mengenai penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

c. peraturan dan petunjuk teknis mengenai penilaian Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan, dan Sektor Lainnya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 9 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK,

u.b. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

CONTOH FORMAT SURAT TUGAS PENILAIAN PBB

A. CONTOH FORMAT SURAT TUGAS PENILAIAN PBB UNTUK SATU OBJEK/NOP

SURAT TUGAS

Nomor: ST-…(2)

Dalam rangka melaksanakan kegiatan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan untuk menentukan besarnya Nilai Jual Objek Pajak, kami menugasi:

1. Nama/NIP: …(3) Pangkat/Golongan: …(4) Jabatan: …(5)

2. Nama/NIP: …(6) Pangkat/Golongan: …(7) Jabatan: …(8)

3. Dst

untuk melakukan Penilaian Lapangan/Kantor*) terhadap objek pajak:

NOP: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (9)

Lokasi Objek Pajak: …(10)

Tahun Pajak: …(11)

Nama Subjek Pajak atau Wajib Pajak: …(12)

NPWP: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (13)

Alamat Subjek Pajak atau Wajib Pajak: …(14)

mulai tanggal … s.d. …(15)

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan agar segera menyampaikan laporan. Kepada instansi terkait kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Ditetapkan di …(16)

Pada tanggal …(17)

Kepala Kantor,

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT TUGAS PENILAIAN PBB UNTUK SATU OBJEK/NOP

Angka	Keterangan
1	: diisi kepala surat.
2	: diisi nomor surat tugas Penilaian PBB.
3	: diisi nama dan NIP Penilai
4	: diisi pangkat dan golongan Penilai.
5	: diisi jabatan Penilai.
6	: diisi nama dan NIP Penilai
7	: diisi pangkat dan golongan Penilai.
8	: diisi jabatan Penilai.
9	: diisi Nomor Objek Pajak.
10	: diisi alamat objek pajak.
11	: diisi Tahun Pajak.
12	: diisi nama dari subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
13	: diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
14	: diisi alamat subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
15	: diisi tanggal mulai dan berakhirnya surat tugas Penilaian PBB.
16	: diisi tempat surat tugas Penilaian PBB diterbitkan.
17	: diisi tanggal surat tugas Penilaian PBB diterbitkan.
18	: diisi tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari pejabat yang menandatangani surat tugas Penilaian PBB.
Catatan	: dicoret untuk pilihan yang tidak sesuai

B. CONTOH FORMAT SURAT TUGAS PENILAIAN PBB UNTUK LEBIH DARI SATU OBJEK/NOP

SURAT TUGAS

Nomor: ST-…

Dalam rangka melaksanakan kegiatan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan untuk menentukan besarnya Nilai Jual Objek Pajak, kami menugasi:

1. Nama/NIP: …(3) Pangkat/Golongan: …(4) Jabatan: …(5)

2. Nama/NIP: …(6) Pangkat/Golongan: …(7) Jabatan: …(8)

3. Dst.

untuk melakukan Penilaian Lapangan/Kantor*) terhadap objek pajak dengan rincian sebagaimana terlampir, mulai tanggal … s.d. …(9)

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan agar segera menyampaikan laporan. Kepada instansi terkait kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Ditetapkan di …(10)

Pada tanggal …(11)

Kepala Kantor, NIP

Lampiran Surat Tugas Perubahan

Nomor: ST-P. (18) Tanggal: …(19)

No.	NOP/Lokasi Objek Pajak	Nama Subjek Pajak atau Wajib Pajak/NPWP/Alamat Subjek Pajak atau Wajib Pajak	Tahun Pajak
(20)	(21)	(22)	(23)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT TUGAS PENILAIAN PBB PERUBAHAN UNTUK LEBIH DARI SATU OBJEK/NOP

Angka	Keterangan
1	: diisi kepala surat.
2	: diisi nomor surat tugas Penilaian PBB perubahan.
3	: diisi nomor dan tanggal surat tugas Penilaian PBB.
4	: diisi nomor urut.
5	: diisi nama dan NIP Penilai yang diberi tugas untuk menyelesaikan Penilaian PBB.
6	: diisi pangkat dan golongan Penilai yang diberi tugas untuk menyelesaikan Penilaian PBB.
7	: diisi jabatan dalam tim Penilai Penilai yang diberi tugas untuk menyelesaikan Penilaian PBB, yaitu “Ketua Tim” atau “Anggota Tim”.
8	: diisi keterangan terkait dengan penyebab perubahan susunan tim Penilai.
9	: diisi nomor urut.
10	: diisi nama dan NIP Penilai yang dialihtugaskan atau digantikan.
11	: diisi pangkat dan golongan Penilai yang dialihtugaskan atau digantikan.
12	: diisi jabatan dalam tim Penilai yang dialihtugaskan atau digantikan yaitu “Ketua tim”, atau “Anggota Tim”.
13	: diisi keterangan terkait dengan penyebab perubahan susunan tim Penilai.
14	: diisi tanggal dimulai dan berakhirnya surat tugas Penilaian PBB perubahan.
15	: diisi tempat surat tugas Penilaian PBB perubahan diterbitkan.
16	: diisi tanggal surat tugas Penilaian PBB perubahan diterbitkan.
17	: diisi tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari pejabat yang menandatangani surat tugas Penilaian PBB perubahan.
18	: diisi nomor surat tugas Penilaian PBB perubahan.
19	: diisi tanggal surat tugas Penilaian PBB perubahan.
20	: diisi nomor urut.
21	: diisi Nomor Objek Pajak dan alamat objek pajak.
22	: diisi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
23	: diisi Tahun Pajak.
Catatan	: dicoret untuk pilihan yang tidak sesuai

CONTOH FORMAT SURAT TUGAS PENILAIAN PBB PERUBAHAN

A. CONTOH FORMAT SURAT TUGAS PENILAIAN PBB PERUBAHAN UNTUK SATU OBJEK/NOP

SURAT TUGAS PENILAIAN PBB PERUBAHAN

Nomor: ST-P-…(2)

Dalam rangka melanjutkan Penilaian PBB terhadap objek pajak:

Nama subjek pajak atau Wajib Pajak: …(6)

Alamat subjek pajak atau Wajib Pajak: …(8)

berdasarkan Surat Tugas Nomor … tanggal …(9) dengan ini kami menugasi:

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

untuk menggantikan:

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

untuk melakukan Penilaian Lapangan/Kantor*) mulai tanggal … s.d. …(20)

Surat Tugas Perubahan ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan agar segera menyampaikan laporan. Kepada instansi terkait kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Ditetapkan di …(21)

Pada tanggal …(22)

(23) NIP.

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT TUGAS PENILAIAN PBB PERUBAHAN UNTUK SATU OBJEK/NOP

Angka	Keterangan
1	: diisi kepala surat.
2	: diisi nomor surat tugas Penilaian PBB perubahan.
3	: diisi Nomor Objek Pajak.
4	: diisi alamat objek pajak.
5	: diisi Tahun Pajak.
6	: diisi nama subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
7	: diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
8	: diisi alamat subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
9	: diisi nomor dan tanggal surat tugas Penilaian PBB.
10	: diisi nomor urut.
11	: diisi nama dan NIP Penilai yang diberi tugas untuk menyelesaikan Penilaian PBB.
12	: diisi pangkat dan golongan Penilai yang diberi tugas untuk menyelesaikan Penilaian PBB.
13	: diisi jabatan dalam tim Penilai Penilai yang diberi tugas untuk menyelesaikan Penilaian PBB, yaitu “Ketua Tim” atau “Anggota Tim”.
14	: diisi keterangan terkait dengan penyebab perubahan susunan tim Penilai.
15	: diisi nomor urut.
16	: diisi nama dan NIP Penilai yang dialihtugaskan atau digantikan.
17	: diisi pangkat dan golongan Penilai yang dialihtugaskan atau digantikan.
18	: diisi jabatan dalam tim Penilai yang dialihtugaskan atau digantikan yaitu “Ketua tim”, atau “Anggota Tim”.
19	: diisi keterangan terkait dengan penyebab perubahan susunan tim Penilai.
20	: diisi tanggal dimulai dan berakhirnya surat tugas Penilaian PBB perubahan.
21	: diisi tempat surat tugas Penilaian PBB perubahan diterbitkan.
22	: diisi tanggal surat tugas Penilaian PBB perubahan diterbitkan.
23	: diisi tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari pejabat yang menandatangani surat tugas Penilaian PBB perubahan.
Catatan	: dicoret untuk pilihan yang tidak sesuai

B. CONTOH FORMAT SURAT TUGAS PENILAIAN PBB PERUBAHAN UNTUK LEBIH DARI SATU OBJEK/NOP

(1)

SURAT TUGAS PENILAIAN PBB PERUBAHAN

Nomor: ST-P-…(2)

Dalam rangka melanjutkan Penilaian PBB terhadap objek pajak sebagaimana terlampir, dengan surat tugas Penilaian PBB Nomor … tanggal …(3) kami menugasi:

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

menggantikan:

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

untuk melakukan Penilaian Lapangan/Kantor*) mulai tanggal s.d. …(14)

Surat Tugas Perubahan ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan agar segera menyampaikan laporan. Kepada instansi terkait kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Ditetapkan di …(15)

Pada tanggal …(16)

Kepala Kantor,(17)

NIP.

Lampiran Surat Tugas Perubahan

Nomor: ST-P.(18) Tanggal:.(19)

No.	NOP/Lokasi Objek Pajak	Nama Subjek Pajak atau Wajib Pajak/NPWP/Alamat Subjek Pajak atau Wajib Pajak	Tahun Pajak
(20)	(21)	(22)	(23)

CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENILAIAN PBB

1. Nomor: …(2)

(3) Hal Pemberitahuan Penilaian PBB

Yth. (4)

Sehubungan dengan surat tugas Penilaian PBB nomor …(5) tanggal …(6) dan surat tugas Penilaian PBB Perubahan nomor …(7) tanggal …(8) dengan ini diberitahukan bahwa:

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan
(9)	(10)	(11)	(12)

ditugasi untuk melakukan Penilaian PBB di lokasi objek pajak, tempat kedudukan subjek pajak atau Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu, terhadap objek pajak:

NOP: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (13)

Lokasi objek pajak: …(14)

Tahun Pajak: …(15)

Nama subjek pajak atau Wajib Pajak: …(16)

NPWP: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (17)

Alamat subjek pajak atau Wajib Pajak: …(18)

Untuk kelancaran jalannya Penilaian, diminta agar Saudara:

1. memberikan kesempatan kepada Penilai untuk melakukan peninjauan lapangan;

2. memberikan bantuan tenaga pendamping yang dilengkapi dengan surat penugasan;

3. memberikan salinan dokumen, memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen; dan

4. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Diterima tanggal …(19)

Penerima,

(21) (20)

(22) Nomor telepon: …(24)

Nomor faksimili: …(25)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PENILAIAN PBB

Angka	Keterangan
1	: diisi kepala surat.
2	: diisi nomor Surat Pemberitahuan Penilaian PBB.
3	: diisi tanggal dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Penilaian PBB.
4	: diisi nama dan alamat subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
5	: diisi nomor surat tugas Penilaian PBB.
6	: diisi tanggal surat tugas Penilaian PBB.
7	: diisi nomor surat tugas Penilaian PBB perubahan (jika ada).
8	: diisi tanggal surat tugas Penilaian PBB perubahan (jika ada).
9	: diisi nomor urut.
10	: diisi nama dan NIP Penilai.
11	diisi pangkat dan golongan Penilai.
12	diisi jabatan Penilai.
13	diisi Nomor Objek Pajak.
14	diisi alamat Objek Pajak.
15	diisi Tahun Pajak.
16	diisi nama subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
17	diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
18	diisi alamat subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
19	diisi tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Penilaian PBB oleh subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
20	diisi nama jabatan dari pejabat yang menandatangani Surat Pemberitahuan Penilaian PBB.
21	diisi nama jabatan dari penerima Surat Pemberitahuan Penilaian PBB.
22	diisi tanda tangan, nama, NIP, dan cap perusahaan dari yang menandatangani Surat Pemberitahuan Penilaian PBB.
23	diisi tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari pejabat yang menandatangani Surat Pemberitahuan Penilaian PBB.
24	diisi nomor telepon penerima Surat Pemberitahuan Penilaian PBB.
25	diisi nomor faksimili penerima Surat Pemberitahuan Penilaian PBB.

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN SPbP PBB

BERITA ACARA PENOLAKAN SPbP PBB

NOMOR: BA-

Pada hari ini … tanggal … bulan … tahun … di …(2) berdasarkan surat tugas Penilaian PBB nomor … tanggal …(3) dan surat tugas Penilaian PBB Perubahan nomor … tanggal …(4) kami selaku tim Penilai/Penilai*) ditugaskan untuk melakukan Penilaian PBB atas objek pajak:

NOP: (5)

Lokasi objek pajak: (6)

Nama subjek pajak atau Wajib Pajak: …(7)

NPWP: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (8)

Alamat subjek pajak atau Wajib Pajak: …(9)

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian PBB, subjek pajak atau Wajib Pajak atas objek pajak tersebut:

Nama: …(10)

Pekerjaan/Jabatan: …(11)

Alamat: …(12)

telah menolak SPbP PBB.

Demikian berita acara penolakan SPbP PBB ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui Kepala Kantor, Ketua tim Penilai,

NIP. (13)

Anggota tim Penilai,

NIP.(14)

Anggota tim Penilai,

NIP. dst.(15)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENOLAKAN SPbP PBB

Angka	Keterangan
1	: diisi kepala surat.
2	: diisi hari, tanggal, bulan, tahun, dan alamat tempat ditandatanganinya berita acara penolakan SPbP.
3	: diisi nomor dan tanggal surat tugas Penilaian PBB.
4	: diisi nomor dan tanggal surat tugas Penilaian PBB perubahan (jika ada).
5	: diisi Nomor Objek Pajak.
6	: diisi alamat objek pajak.
7	: diisi nama subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
8	: diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
9	: diisi alamat subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
10	: diisi nama subjek pajak atau Wajib Pajak, wakil, atau kuasa, dari subjek pajak atau Wajib Pajak yang menolak SPbP.
11	: diisi pekerjaan/jabatan subjek pajak atau Wajib Pajak, wakil, atau kuasa, dari subjek pajak atau Wajib Pajak yang menolak SPbP.
12	: diisi alamat subjek pajak atau Wajib Pajak, wakil, atau kuasa, dari subjek pajak atau Wajib Pajak yang menolak SPbP.
13	: diisi tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan kepala KPP.
14	: diisi tanda tangan, nama, NIP Penilai, disesuaikan dengan komposisi Penilai.
15	: diisi tanda tangan, nama, NIP Penilai, disesuaikan dengan komposisi Penilai.
Catatan	: dicoret untuk pilihan yang tidak sesuai

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PENINJAUAN LAPANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: …(1)

Pekerjaan/Jabatan: …(2)

Alamat: …

dalam hal ini bertindak selaku: subjek pajak/Wajib Pajak atau Wakil Kuasa, dari subjek pajak atau Wajib Pajak, atas objek pajak:

NOP: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (5)

Lokasi objek pajak

Nama subjek pajak atau Wajib Pajak: …(7)

NPWP: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Alamat subjek pajak atau Wajib Pajak: …(9)

Sehubungan dengan Penilaian PBB oleh Penilai dari Direktorat Jenderal Pajak:

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
(10)	(11)	(12)	(13)

berdasarkan surat tugas Penilaian PBB nomor … tanggal …(14) dan surat tugas Penilaian PBB Perubahan nomor … tanggal …(15) dengan ini menyatakan menolak dilakukannya peninjauan lapangan dengan alasan …(16)

Demikian surat pernyataan penolakan peninjauan lapangan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

Yang membuat pernyataan,(17)

Meterai

(18)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PENINJAUAN LAPANGAN

Angka	Keterangan
1	: diisi nama subjek pajak atau Wajib Pajak, wakil, atau kuasa, dari subjek pajak atau Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan peninjauan lapangan.
2	: diisi pekerjaan/jabatan subjek pajak atau Wajib Pajak, wakil, atau kuasa, dari subjek pajak atau Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan peninjauan lapangan.
3	: diisi alamat subjek pajak atau Wajib Pajak, wakil, atau kuasa, dari subjek pajak atau Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan peninjauan lapangan.
4	: diisi tanda √ pada kotak yang sesuai.
5	: diisi Nomor Objek Pajak.
6	: diisi alamat objek pajak.
7	: diisi nama subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
8	: diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
9	: diisi alamat subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
10	: diisi nomor urut.
11	: diisi nama dan NIP Penilai.
12	: diisi pangkat/golongan Penilai.
13	: diisi jabatan Penilai.
14	: diisi nomor dan tanggal surat tugas Penilaian PBB.
15	: diisi nomor dan tanggal surat tugas Penilaian PBB perubahan (jika ada).
16	: diisi alasan penolakan peninjauan lapangan.
17	: diisi tempat dan tanggal surat pernyataan penolakan peninjauan lapangan dibuat.
18	: diisi tanda tangan dan nama subjek pajak atau Wajib Pajak, wakil, atau kuasa, dari subjek pajak atau Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan peninjauan lapangan.

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN:

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN

NOMOR: BA-

Pada hari ini … tanggal … bulan … tahun … di …(2), berdasarkan surat tugas Penilaian PBB nomor … tanggal …(3) dan surat tugas Penilaian PBB perubahan nomor … tanggal …(4), kami yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan
(5)	(6)	(7)	(8)

telah melakukan peninjauan lapangan yang juga dihadiri oleh:

Nama: …(9)

Pekerjaan: …(10)

Alamat: …(11)

dalam hal ini bertindak selaku: subjek pajak atau Wajib Pajak atau Wakil Kuasa, dari subjek pajak atau Wajib Pajak, atas objek pajak:

NOP:

di lokasi objek pajak, tempat kedudukan subjek pajak atau Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang terkait dengan objek pajak, dalam rangka Penilaian PBB, dengan hasil peninjauan lapangan sebagai berikut:

2. dst.

Demikian berita acara peninjauan lapangan dalam rangka Penilaian PBB ini dibuat dengan sebenarnya.

Subjek pajak atau Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

Ketua tim Penilai,(20)

Catatan: …(21)

NIP. (22)

NIP.(23)

Anggota tim Penilai,(24)

NIP. dst.

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN

Angka	Keterangan
1	: diisi kepala surat.
2	: diisi hari, tanggal, bulan, tahun, dan alamat tempat ditandatanganinya berita acara peninjauan lapangan.
3	: diisi nomor dan tanggal surat tugas Penilaian PBB.
4	: diisi nomor dan tanggal surat tugas Penilaian PBB perubahan (jika ada).
5	: diisi nomor urut.
6	: diisi nama dan NIP Penilai.
7	: diisi pangkat dan golongan Penilai.
8	: diisi jabatan Penilai.
9	: diisi nama subjek pajak atau Wajib Pajak, wakil, atau kuasa, dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
10	: diisi pekerjaan subjek pajak atau Wajib Pajak, wakil, atau kuasa, dari subjek pajak atau Wajib Pajak.
11	: diisi alamat subjek pajak atau Wajib Pajak, wakil, atau kuasa, dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
12	: diisi tanda √ pada kotak yang diperlukan.
13	: diisi Nomor Objek Pajak.
14	: diisi alamat Objek Pajak.
15	: diisi Tahun Pajak.
16	: diisi nama subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
17	: diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
18	: diisi alamat subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
19	: diisi data, keterangan, dan/atau bukti yang telah diberikan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak, wakil, atau kuasa, subjek pajak atau Wajib Pajak atau diperoleh Penilai. Dalam hal isian ini tidak mencukupi agar dibuatkan lampiran tersendiri dengan ditandatangani oleh pihak-pihak yang tercantum dalam berita acara ini.
20	: diisi tanda tangan dan nama subjek pajak atau Wajib Pajak, wakil, atau kuasa, dari subjek pajak atau Wajib Pajak.
21	: diisi catatan dalam hal subjek pajak atau Wajib Pajak, wakil, atau kuasa, dari subjek pajak atau Wajib Pajak menolak untuk menandatangani berita acara peninjauan lapangan.
22	: diisi tanda tangan, nama, dan NIP Penilai, disesuaikan dengan komposisi Penilai.
23	: diisi tanda tangan, nama, dan NIP Penilai, disesuaikan dengan komposisi Penilai.
24	: diisi tanda tangan, nama, dan NIP Penilai, disesuaikan dengan komposisi Penilai.
Keterangan *)	: dicoret untuk pilihan yang tidak sesuai.

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN PENANDATANGANAN SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PENINJAUAN LAPANGAN

(1)

BERITA ACARA PENOLAKAN PENANDATANGANAN SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PENINJAUAN LAPANGAN

NOMOR: BA-

Pada hari ini … tanggal … bulan … tahun … di …(2) berdasarkan surat tugas Penilaian PBB nomor … tanggal …(3) dan surat tugas Penilaian PBB perubahan nomor … tanggal …(4) maka kami yang tersebut di bawah ini selaku tim Penilai/Penilai*) ditugaskan untuk melakukan Penilaian PBB atas objek pajak:

NOP: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (5)

Lokasi Objek Pajak: …(6)

Nama subjek pajak atau Wajib Pajak: …(7)

NPWP: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (8)

Alamat subjek pajak atau Wajib Pajak: …(9)

Sehubungan dengan Penilaian PBB, subjek pajak atau Wajib Pajak atas objek pajak tersebut:

Pekerjaan/Jabatan: …(11)

Alamat: …(12)

telah menolak membuat dan menandatangani surat pernyataan peninjauan lapangan.

Demikian berita acara penolakan peninjauan lapangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui: Kepala Kantor, Ketua tim Penilai,

NIP. (13)

NIP. (14)

Anggota tim Penilai,

NIP. dst.(15)

PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA PENOLAKAN PENANDATANGANAN SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PENINJAUAN LAPANGAN

Angka	Keterangan
1	: diisi kepala surat.
2	: diisi hari, tanggal, bulan, tahun, dan alamat tempat ditandatanganinya berita acara penolakan penandatangan surat pernyataan penolakan peninjauan lapangan.
3	: diisi nomor dan tanggal surat tugas Penilaian PBB.
4	: diisi nomor dan tanggal surat tugas Penilaian PBB perubahan (jika ada).
5	: diisi Nomor Objek Pajak.
6	: diisi alamat objek pajak.
7	: diisi nama subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
8	: diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
9	: diisi alamat subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
10	: diisi nama subjek pajak atau Wajib Pajak, wakil, atau kuasa, dari subjek pajak atau Wajib Pajak yang menolak menandatangani surat pernyataan penolakan peninjauan lapangan.
11	: diisi pekerjaan/jabatan subjek pajak atau Wajib Pajak, wakil, atau kuasa, dari subjek pajak atau Wajib Pajak yang menolak menandatangani surat pernyataan penolakan peninjauan lapangan.
12	: diisi alamat subjek pajak atau Wajib Pajak, wakil, atau kuasa, dari subjek pajak atau Wajib Pajak yang menolak menandatangani surat pernyataan penolakan peninjauan lapangan.
13	: diisi tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan kepala KPP.
14	: diisi tanda tangan, nama, NIP Penilai, disesuaikan dengan komposisi Penilai.
15	: diisi tanda tangan, nama, NIP Penilai, disesuaikan dengan komposisi Penilai.
Catatan	: dicoret untuk pilihan yang tidak sesuai

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENILAIAN PBB

(1)

NOTA DINAS

NOMOR: ND-…(2)

Yth.: Kepala Kantor

Dari: …(3)

Sifat: …(4)

Lampiran: …(5)

Hal: Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penilaian PBB

Tanggal: …(6)

(7) Tanggal …(8) dan surat tugas Penilaian PBB Perubahan Nomor …(9) Tanggal …(10)

untuk Penilaian PBB terhadap objek pajak:

NOP: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (11)

Lokasi Objek Pajak: …(12)

Tahun Pajak: …(13)

Nama Subjek Pajak atau Wajib Pajak: …(14)

NPWP: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (15)

Alamat Subjek Pajak atau Wajib Pajak: …(16)

dengan ini disampaikan permohonan perpanjangan jangka waktu penilaian PBB selama …(17) dengan alasan …(18).

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

(19) NIP.

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENILAIAN PBB

Angka 1: diisi kepala surat.

Angka 2: diisi nomor nota dinas.

Angka 3: diisi pejabat yang mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Penilaian PBB.

Angka 4: diisi kualifikasi nota dinas yaitu Sangat Rahasia, Rahasia, atau Biasa. Dapat juga diisi dengan klasifikasi nota dinas yaitu Sangat Segera, Segera, atau Biasa.

Angka 5: diisi dengan jumlah lampiran dan nama barang yang dilampirkan. Apabila tidak ada lampiran, tulisan lampiran tidak perlu dicantumkan.

Angka 6: diisi tanggal nota dinas.

Angka 7: diisi nomor surat tugas Penilaian PBB.

Angka 8: diisi tanggal surat tugas Penilaian PBB.

Angka 9: diisi nomor surat tugas Penilaian PBB Perubahan (jika ada).

Angka 10: diisi tanggal surat tugas Penilaian PBB Perubahan (jika ada).

Angka 11: diisi Nomor Objek Pajak.

Angka 12: diisi alamat objek pajak.

Angka 13: diisi Tahun Pajak.

Angka 14: diisi nama Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai

Angka 15: diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.

Angka 16: diisi alamat Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.

Angka 17: diisi lamanya permohonan perpanjangan jangka waktu penilaian, misal: 2 (dua) minggu, 2 (dua) bulan, dan seterusnya.

Angka 18: diisi alasan permohonan perpanjangan jangka waktu Penilaian PBB.

Angka 19: diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Penilaian PBB.

Keterangan *): dicoret untuk pilihan yang tidak sesuai

NOTA DINAS

Nomor: ND-…(2)

Yth.: …(3)

Sifat: …(4)

Lampiran: …(5)

Hal: Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Penilaian PBB

Sehubungan dengan nota dinas Saudara Nomor …(7) Tanggal …(8) maka Penilaian PBB terhadap objek pajak:

NOP: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (9)

Lokasi Objek Pajak: …(10)

Tahun Pajak: …(11)

Nama Subjek Pajak atau Wajib Pajak: …(12)

NPWP: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (13)

Alamat Subjek Pajak atau Wajib Pajak: …(14)

Nomor dan tanggal surat tugas Penilaian PBB: …(15)

Nomor dan tanggal surat tugas Penilaian PBB Perubahan: …(16)

disetujui perpanjangan jangka waktu penilaiannya selama …(17) hari kerja.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PETUNJUK PENGISIAN PERSETUJUAN NOTA DINAS PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENILAIAN PBB

Angka	Keterangan
1	: diisi kepala surat.
2	: diisi nomor nota dinas.
3	: diisi pejabat yang mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Penilaian PBB.
4	: diisi kualifikasi nota dinas yaitu Sangat Rahasia, Rahasia, atau Biasa. Dapat juga diisi dengan klasifikasi nota dinas yaitu Sangat Segera, Segera, atau Biasa.
5	: diisi dengan jumlah lampiran dan nama barang yang dilampirkan. Apabila tidak ada lampiran, tulisan lampiran tidak perlu dicantumkan.
6	: diisi tanggal nota dinas.
7	: diisi nomor nota dinas permohonan perpanjangan waktu Penilaian PBB.
8	: diisi tanggal nota dinas permohonan perpanjangan waktu Penilaian PBB.
9	: diisi Nomor Objek Pajak.
10	: diisi alamat objek pajak.
11	: diisi Tahun Pajak.
12	: diisi nama Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai
13	: diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
14	: diisi alamat Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
15	: diisi nomor dan tanggal surat tugas Penilaian PBB.
16	: diisi nomor surat tugas Penilaian PBB Perubahan (jika ada).
17	: diisi jumlah hari perpanjangan waktu Penilaian PBB yang diberikan.
18	: diisi tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari pejabat yang menandatangani nota dinas persetujuan perpanjangan jangka waktu Penilaian PBB.
Keterangan *)	: dicoret untuk pilihan yang tidak sesuai

B. CONTOH FORMAT NOTA DINAS PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENILAIAN PBB

NOTA DINAS

Nomor: ND-…(2)

Yth.: …(3)

Dari: Kepala Kantor

Sifat: …(4)

Lampiran: …(5)

Hal: Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Penilaian PBB

Tanggal: …(6)

Sehubungan dengan nota dinas Saudara Nomor …(7) Tanggal …(8) maka Penilaian PBB terhadap objek pajak:

NOP …(9)

Lokasi Objek Pajak …(10)

Tahun Pajak …(11)

Nama Subjek Pajak atau Wajib Pajak …(12)

NPWP …(13)

Alamat Subjek Pajak atau Wajib Pajak …(14)

Nomor dan tanggal surat tugas Penilaian PBB …(15)

Nomor dan tanggal surat tugas Penilaian PBB Perubahan …(16)

ditolak perpanjangan jangka waktu penilaiannya dengan alasan …(17).

Selanjutnya Penilaian PBB terhadap objek pajak tersebut harus diselesaikan sesuai dengan jangka waktu Penilaian PBB.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PETUNJUK PENGISIAN NOTA DINAS PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENILAIAN PBB

Angka	Keterangan
1	: diisi kepala surat.
2	: diisi nomor nota dinas.
3	: diisi pejabat yang mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Penilaian PBB.
4	: diisi kualifikasi nota dinas yaitu Sangat Rahasia, Rahasia, atau Biasa. Dapat juga diisi dengan klasifikasi nota dinas yaitu Sangat Segera, Segera, atau Biasa.
5	: diisi dengan jumlah lampiran dan nama barang yang dilampirkan. Apabila tidak ada lampiran, tulisan lampiran tidak perlu dicantumkan.
6	: diisi tanggal nota dinas.
7	: diisi nomor nota dinas permohonan perpanjangan waktu Penilaian PBB.
8	: diisi tanggal nota dinas permohonan perpanjangan waktu Penilaian PBB.
9	: diisi Nomor Objek Pajak.
10	: diisi alamat objek pajak.
11	: diisi Tahun Pajak.
12	: diisi nama Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai
13	: diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
14	: diisi alamat Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
15	: diisi nomor dan tanggal surat tugas Penilaian PBB.
16	: diisi nomor surat tugas Penilaian PBB Perubahan (jika ada).
17	: diisi alasan penolakan permohonan perpanjangan waktu penilaian PBB
18	: diisi tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari pejabat yang menandatangani nota dinas penolakan perpanjangan jangka waktu Penilaian PBB.
Keterangan *)	: dicoret untuk pilihan yang tidak sesuai

Contoh Format Laporan Penilaian Lapangan

LAPORAN PENILAIAN

OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PT XXX

DESA XXX KECAMATAN XXX KOTA XXX

NOP:16.74.020.005.009.0108-0

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP XXX

KANTOR PELAYANAN PAJAK XXX

November 20.

A. SERTIFIKASI NILAI

Kami menyatakan bahwa nilai yang dihasilkan adalah:

• Berdasarkan pengetahuan kami dan berdasarkan data yang kami percayai;

• Berdasarkan pernyataan atas fakta yang dinyatakan dalam laporan ini dan fakta tersebut adalah benar;

• Berdasarkan atas analisis, opini, dan kesimpulan yang dibatasi oleh asumsi dan kondisi yang membatasi dan hal ini merupakan hasil analisis, opini dan kondisi profesional penilai;

• Berdasarkan pada kondisi bahwa kami tidak memiliki kepentingan khusus atau pribadi baik sekarang maupun pada masa akan datang atas objek penilaian yang dinilai;

• Berdasarkan pada peninjauan langsung terhadap objek penilaian yang dinilai dalam laporan ini.

B. RINGKASAN PENILAIAN

NOP: XXX

Objek Pajak: XXX

Alamat Objek Pajak: XXX

Subjek Pajak: XXX

Kesimpulan Penilaian

Kesimpulan Penilaian berdasarkan pendekatan penilaian yang dilakukan per 1 Januari 20. adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Luas(M2)	Nilai Perm2(Rp)	Indikasi Nilai(Rp.)	Ket.
1	Tanah
2	Bangunan
	Jumlah

C. PERNYATAAN, ASUMSI DAN SYARAT YANG MEMBATASI

Penilai menyatakan dan membuat asumsi sebagai berikut:

1. Penilaian dilakukan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan atas ketidakbenaran data dan informasi yang diberikan oleh Wajib Pajak bukan menjadi tanggung jawab penilai.

2. Objek pajak dinilai sebagai objek yang bebas dari segala beban atasnya, kecuali dinyatakan lain.

3. Kompetensi kepemilikan dan manajemen objek pajak merupakan tanggung jawab pemilik/subjek pajak.

4. Keterangan yang diberikan oleh pihak lain dianggap layak selama berdasarkan analisis objektif yang dilakukan oleh penilai.

5. Seluruh rancang bangun diasumsikan benar.

6. Diasumsikan bahwa tidak satupun hal yang berkaitan dengan objek pajak disembunyikan yang mengakibatkan bertambah atau berkurangnya nilai. Penilai tidak bertanggung jawab atas rekayasa yang memungkinkan hal-hal yang ditutupi oleh Wajib Pajak.

7. Diasumsikan bahwa penilaian telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan seluruh batasan dan peraturan pemerintah yang berlaku dan melekat atas objek pajak, kecuali dinyatakan lain.

8. Diasumsikan bahwa peraturan mengenai peruntukan dan tata ruang atas objek pajak telah dipenuhi, dan bila ada pengecualian telah dinyatakan dalam laporan ini.

Laporan Hasil Penilaian ini dibuat dengan syarat batasan umum sebagai berikut:

1. Laporan ini bersifat rahasia dan tidak dapat disebarluaskan secara umum tanpa ijin dari Direktorat Jenderal Pajak cq. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian atau Kantor Pelayanan Pajak XXX.

2. Untuk alasan penilaian ini, penilai dapat dimintakan pendapatnya atau kesaksiannya apabila semata-mata berkaitan dengan penentuan NJOP dalam laporan ini.

3. Baik seluruhnya maupun sebagian dari laporan ini khususnya simpulan nilai, identitas penilai, atau identitas Subjek/ Wajib Pajak yang berhubungan dengan penilai, tidak disebarluaskan untuk umum melalui iklan, berita, penjualan atau media lainnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penilai dan ijin dari Kantor Pelayanan Pajak XXX.

4. Penilaian didasarkan pada kondisi pada saat dilakukan penilaian berdasarkan data dan informasi, baik grafis maupun non grafis, SPOP, LSPOP dan data lain yang diberikan oleh Wajib Pajak serta pengamatan dan hasil peninjauan penilai.

5. Penilaian ini hanya ditujukan untuk tujuan sebagaimana disebutkan dalam tujuan penilaian dalam laporan ini serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan penilai tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan untuk tujuan lainnya.

D. TUJUAN PENILAIAN

Tujuan dilaksanakannya penilaian ini adalah untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB tahun pajak 20., sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 ayat 1 UU No.12 tahun 1985 jo. UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

E. TANGGAL PENINJAUAN LAPANGAN DAN TANGGAL PENILAIAN

Peninjauan lapangan dilakukan pada tanggal XXX sesuai dengan Surat Tugas nomor: ST- XXX. Tanggal penilaian 1 Januari digunakan sebagai dasar penentuan NJOP sesuai dengan pasal 8 ayat 2 UU No.12 tahun 1985 jo UU No.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

F. DEFINISI NILAI

Sesuai dengan UU No.12 tahun 1985 jo UU No.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, pasal 6 ayat 1 yang dimaksud dengan Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan apabila tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti.

G. DATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN

Lokasi objek pajak yang dinilai berada di XXX. Lokasi tersebut dapat dijangkau baik dengan menggunakan kendaraan. Jarak dari kebun menuju pabrik pengolahan sekitar XXX km. Kawasan disekitar objek pajak merupakan kawasan perkebunan rakyat.

H. DATA OBJEK PENILAIAN

1. Data Tanah

Berdasarkan keterangan dari Wajib Pajak dan hasil peninjauan lapangan, luas tanah keseluruhan objek pajak adalah XXX m2. Secara fisik, tanah tersebut dibatasi oleh:

No	Jenis Areal	Luas(M2)
1	Areal Produktif
	Tahun Tanam:
	2000
	2001
2	Areal Belum Produktif
3	Areal Emplasemen
4	Areal Tidak Produktif
5	Areal Pengaman
	Jumlah

2. Data Bangunan

a. Keterangan Data Komponen Utama

No	Nama Bangunan	Luas(M2)	Jumlah Lantai	Kontruksi	Tahun dibangun	Kondisi
1
2
	Jumlah

b. Keterangan Data Komponen Material

No	Komponen	Kantor(Bangunan ke1)	Gudang(Bangunan ke2)
1	Atap
2	Dinding
3	Lantai
4	Langit-Langit

c. Keterangan Data Komponen Fasilitas

No	Komponen	Jumlah	Kapasitas
1	Air Conditioner	Ada
	a. Split	1 Unit	2 PK
	b. Window	- Unit
	c. Floor	- Unit
	d. sentral	Tidak ada
2	Pagar	M2
3	Genset	KVA
4	Daya listrik	KVA
5	Proteksi Api	Tidak Ada
6	Saluran PABX	- Saluran
7	Kolam Renang	- M2
8	Jumlah Lap. Tenis	- Buah
	a. Beton	- Ban
	b. Aspal	- Ban
	c. Tanah Liat	- Ban
9	Luas Perkerasan
	a. Ringan	- M2
	b. Sedang	M2
	c. Berat	- M2

3. Peruntukan

Peruntukan tanah (zoning) objek pajak adalah kawasan XXX. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan Pemerintah Kota XXX. Berdasarkan analisis, dalam waktu dekat tidak ditemukan adanya kebijakan perubahan zoning dari Pemerintah Kota setempat yang berpengaruh pada potensi nilai tanah.

I. STATUS KEPEMILIKAN

Status kepemilikan objek pajak didasarkan pada informasi dari pihak pengelola adalah XXX. Sedangkan mengenai status kepemilikan bangunan berdasarkan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

J. PENDEKATAN PENILAIAN

1. Penilaian Tanah

Pendekatan penilaian yang digunakan untuk menentukan NJOP tanah adalah pendekatan data pasar, yaitu membandingkan secara langsung objek pajak yang akan dinilai dengan data transaksi pembanding yang telah dianalisa, dengan menggunakan faktor-faktor penyesuaian.

2. Penilaian Bangunan

Pendekatan Penilaian yang digunakan untuk menentukan NJOP bangunan adalah pendekatan biaya, yaitu suatu pendekatan penentuan nilai bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bangunan baru sesuai tanggal penilaian, dikurangi penyusutan yang terjadi pada bangunan sesuai hasil pengamatan langsung dari aspek fisik, fungsi dan ekonomis.

a. Perhitungan Biaya Komponen Bangunan

Perhitungan biaya pembuatan baru bangunan berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) yang berlaku di wilayah Kota XXX DBKB disusun berdasarkan harga satuan per m2 yang dihitung dengan melibatkan semua biaya material, upah, jasa arsitek, dan PPN. Harga satuan per m2 dikalikan dengan luas bangunan. Hasil perkalian tersebut merupakan biaya pembuatan baru dari bangunan objek pajak.

b. Perhitungan Penyusutan

Perhitungan penyusutan bangunan didasarkan pada tabel penyusutan dalam lampiran 29 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep- 533/PJ.6/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan Dan Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)

K. KONVERSI NILAI

No.	Objek Pajak	Nilai	Luas(m2)	Nilai/m2	Klas	Nilai/m2	NJOP
1	Tanah
2	Bangunan
	Jumlah						XXX

L. KESIMPULAN NILAI

Berdasarkan hasil analisis dan penilaian terhadap objek pajak, kami menyimpulkan bahwa Nilai Jual Objek Pajak XXX per kondisi 1 Januari 20. adalah Rp XXX,- (.).

Dibuat oleh

Ketua Tim Penilai (disesuaikan)

Anggota,

NIP.

NIP.

M. LEMBAR PENGESAHAN

Sehubungan dengan hasil Laporan Penilaian atas objek XXX, per kondisi 1 Januari 20., dengan ini kami menyatakan persetujuan atas seluruh hasil penilaian tersebut sesuai data dan informasi objektif terhadap faktor yang mempengaruhi nilai objek pajak.

Diteliti oleh Kepala Seksi.

Mengetahui Kepala Kantor,.

NIP.

NIP.

LAMPIRAN

1. Rincian Perhitungan

2. Foto

3. Peta Lokasi

4. Denah Tapak dan Bangunan

5. Data lain

LAPORAN PENILAIAN KANTOR

Nomor: LAP-. Tanggal:.

I. Identitas Objek Pajak dan Subjek Pajak

1. NOP

2. Alamat Objek Pajak

3. Subjek Pajak/Wajib Pajak

II. Tujuan Penilaian dan Tanggal Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk menentukan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB. Tanggal Penilaian adalah tanggal 1 Januari 20. Tanggal Penilaian per 1 Januari dipakai sebagai dasar penentuan NJOP sesuai dengan pasal 8 ayat 2 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No. 12 tahun 1994.

III. Penilaian

Berdasarkan Penilaian terhadap objek pajak sesuai dengan Surat Tugas Penilaian PBB Nomor. Tanggal., diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Objek Pajak	Luas(m2)	Nilai/m2	Total Nilai
1.	Bumi
2.	Bangunan

Rincian perhitungan nilai sebagaimana terdapat pada kertas kerja penilaian.

IV. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan penilaian terhadap objek pajak, diperoleh kesimpulan Nilai Jual Objek Pajak atas NOP. adalah sebesar Rp. (.

. rupiah).

Dibuat oleh

Ketua Tim Penilai/Penilai

Anggota,

NIP.

NIP.

Diteliti oleh Kepala Seksi.

Mengetahui Kepala Kantor, NIP.

NIP.

Lampiran: …(4)

Hal: Peninjaman Dokumen dan/atau Permintaan Salinan Dokumen

Yth.

(5) Sehubungan dengan pelaksanaan surat tugas Penilaian PBB nomor … tanggal … dan surat tugas Penilaian PBB Perubahan nomor … tanggal …(6), dengan ini diminta kepada Saudara untuk meminjamkan dokumen dan/atau memberikan salinan dokumen sebagaimana daftar terlampir, yang berhubungan dengan objek pajak:

NOP: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (7)

Lokasi objek pajak: …(8)

Dokumen dan/atau salinan dokumen yang diperlukan dalam Penilaian PBB tersebut diharapkan sudah kami terima paling lama 14 (empat belas) hari setelah surat ini diterima.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua tim Penilai,

NIP. (9)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMINJAMAN DOKUMEN DAN/ATAU PERMINTAAN SALINAN DOKUMEN

Angka 1: diisi kepala surat.

Angka 2: diisi nomor surat permintaan salinan dokumen.

Angka 3: diisi tanggal surat permintaan salinan dokumen diterbitkan.

Angka 4: diisi jumlah lampiran.

Angka 5: diisi nama dan alamat subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.

Angka 6: diisi nomor dan tanggal surat tugas Penilaian PBB serta surat tugas Penilaian PBB Perubahan (jika ada).

Angka 7: diisi Nomor Objek Pajak.

Angka 8: diisi alamat objek pajak.

Angka 9: diisi tanda tangan, nama, dan NIP Penilai, disesuaikan dengan komposisi Penilai, serta cap KPP.

DAFTAR DOKUMEN YANG DIPINJAM DAN/ATAU SALINAN DOKUMEN YANG DIMINTA

NOP	:	(2)
Alamat Objek Pajak	:	(3)
Nama subjek pajak atau Wajib Pajak	:	(4)
NPWP	:	(5)
Alamat subjek pajak atau Wajib Pajak	:	(6)

No.	Jenis/Nama Dokumen	Keterangan
(7)	(8)	(9)

(10) Ketua tim Penilai,

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR DOKUMEN YANG DIPINJAM DAN/ATAU SALINAN DOKUMEN YANG DIMINTA

Angka 1: diisi kepala surat.

Angka 2: diisi Nomor Objek Pajak.

Angka 3: diisi alamat objek pajak.

Angka 4: diisi nama subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.

Angka 5: diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.

Angka 6: diisi alamat subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.

Angka 7: diisi nomor urut.

Angka 8: diisi jenis/nama dokumen yang dipinjam dan/atau salinan dokumen yang diminta serta tahun pajaknya.

Angka 9: diisi keterangan yang diperlukan.

Angka 10: diisi tempat dan tanggal daftar yang dipinjam dan/atau salinan dokumen yang diminta diterbitkan.

Angka 11: diisi tanda tangan, nama dan NIP Ketua tim Penilai serta cap KPP.

C. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA DOKUMEN YANG DIPINJAM DAN/ATAU SALINAN DOKUMEN YANG DIMINTA:

No.	Jenis/Nama Dokumen	Keterangan
(8)	(9)	(10)
Diterima oleh:	Diserahkan oleh:
	Tanggal: (12)
NIP	(13)
Diterima oleh:*	Dikembalikan oleh:*
	Tanggal: (14)

*) Diisi jika ada dokumen yang dipinjam

PETUNJUK PENGISIAN

FORMAT TANDA TERIMA DOKUMEN YANG DIPINJAM DAN/ATAU SALINAN DOKUMEN YANG DIMINTA

Angka	Keterangan
1	: diisi kepala surat.
2	: diisi Nomor Objek Pajak.
3	: diisi alamat objek pajak.
4	: diisi nama subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
5	: diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
6	: diisi alamat subjek pajak atau Wajib Pajak yang objek pajaknya dinilai.
7	: diisi nomor dan tanggal surat tugas Penilaian PBB serta surat tugas Penilaian PBB Perubahan (jika ada).
8	: diisi nomor urut.
9	: diisi dokumen yang dipinjam dan/atau salinan dokumen yang diminta serta tahun pajaknya.
10	: diisi jumlah dan satuan dokumen yang dipinjam dan/atau salinan dokumen yang diminta, misalnya 1 ordner, 2 set, dan sebagainya.
11	: diisi tanda tangan, nama, dan NIP Ketua tim Penilai atau Penilai yang menerima dokumen yang dipinjam dan/atau salinan dokumen yang diminta.
12	: diisi tanggal penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen
13	: diisi tanda tangan, nama, dan jabatan subjek pajak atau Wajib Pajak, wakil, atau kuasa, dari subjek pajak atau Wajib Pajak, yang menyerahkan dokumen yang dipinjam dan/atau salinan dokumen yang diminta. Dalam hal wakil dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak diisi juga dengan jabatannya.
14	: diisi tanda tangan, nama, dan jabatan subjek pajak atau Wajib Pajak, wakil, atau kuasa, dari subjek pajak atau Wajib Pajak, yang menerima pengembalian dokumen yang dipinjam. Dalam hal wakil dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak diisi juga dengan jabatannya.
15	: diisi tanggal pengembalian dokumen
16	: diisi tanda tangan, nama, dan NIP Ketua tim Penilai atau Penilai yang mengembalikan dokumen yang dipinjam.

*) Diisi jika ada dokumen yang dipinjam

CONTOH FORMAT KERTAS KERJA PENILAIAN

(Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan, objek, dan tujuan penilaian)

I. Data Objek Pajak, antara lain berisi nama objek pajak, NOP, Lokasi objek pajak, nama subjek pajak atau Wajib Pajak, alamat subjek pajak atau Wajib Pajak, dan tahun pajak.

II. Rincian Perhitungan: a. Perincian perhitungan nilai bangunan b. Perincian perhitungan nilai fasilitas

III. Analisis Nilai Tanah

IV. Analisis Nilai Bangunan

V. Formulir Data Masukan

VI. Rincian Perhitungan Nilai

VII. SPOP dan LSPOP

VIII. Dokumen legalitas Objek Pajak.

IX. Dokumen atau catatan-catatan lain yang mendukung Penilaian PBB.

TABEL PENYUSUTAN

A. TABEL PENYUSUTAN BANGUNAN UMUM

A.1. TABEL PENYUSUTAN

Biaya Pengganti Baru per m2 dan Kondisi Pada Umumnya

Umur Efektif (tahun)	Sangat Baik	Baik	Sedang	Jelek
0	0	0	0	0
1	2	2	3	4
2	4	5	6	7
3	5	7	9	11
4	7	9	11	14
5	9	11	14	18
6	10	13	17	21
7	12	15	19	24
8	13	17	21	27
9	15	19	24	30
10	15	21	26	32
11	15	23	28	35
12	15	25	30	37
13	15	27	32	40
14	15	28	34	42
15	15	30	36	44
16	15	30	38	46
17	15	30	40	48
18	15	30	42	50
19	15	30	44	52
20	15	30	45	54
21	15	30	47	56
22	15	30	48	57
23	15	30	50	59
24	15	30	50	61
25	15	30	50	62
26	15	30	50	64
27	15	30	50	65
28	15	30	50	66
29	15	30	50	68
30	15	30	50	69
31	15	30	50	70
32	15	30	50	70
33	15	30	50	70
34	15	30	50	70
35	15	30	50	70
36	15	30	50	70
37	15	30	50	70
38	15	30	50	70
39	15	30	50	70
40	15	30	50	70

A.2. TATA CARA PENENTUAN UMUR EFEKTIF

Tingkat penyusutan bangunan berdasarkan umur efektif dan kondisi bangunan.

Umur efektif bangunan secara umum adalah sebagai berikut:

((Tahun Pajak - Tahun Dibangun) + 2 (Tahun Pajak - Tahun Direnovasi)) / 3

Bila (Tahun Pajak - Tahun Dibangun) ≤ 10 dan Tahun Direnovasi adalah 0 atau kosong, maka UMUR EFEKTIF = Tahun Pajak - Tahun Dibangun.

Bila (Tahun Pajak - Tahun Dibangun) > 10 dan tahun direnovasi adalah 0 atau kosong atau (Tahun Pajak - Tahun Direnovasi) > 10, maka perlu dianggap tahun direnovasi = tahun pajak - 10, dan umur efektif adalah hasil dari rumus yang disebut di atas. Dalam hal itu faktor (Tahun Pajak - Tahun Direnovasi) adalah 10.

Contoh

Tahun pajak adalah tahun 2013.

Tahun Dibangun	Tahun Renovasi	Umur Efektif
2008	2010	(2013-2008)+2(2013-2010)=5+6=4
2008	-	(2013-2008)=5
2000	-	(2013-2000)+2(10)=13+20=11
2000	2002	(2013-2000)+2(2013-2002)=13+22=12
2000	2009	(2013-2000)+2(2013-2009)=13+8=7

B. TABEL PENYUSUTAN BANGUNAN KHUSUS

B.1. TABEL PENYUSUTAN JALAN TOL

Umur Efektif (tahun)	Persentase Penyusutan
1	2.0%
2	3.9%
3	5.8%
4	7.7%
5	9.5%
6	11.3%
7	13.1%
8	14.8%
9	16.5%
10	18.2%
11	19.8%
12	21.4%
13	23.0%
14	24.5%
15	26.0%
16	27.5%
17	28.9%
18	30.3%
19	31.7%
20	33.1%
21	34.4%
22	35.7%
23	37.0%
24	38.2%
25	39.4%
26	40.7%
27	41.8%
28	43.0%
29	44.1%
30	45.2%

Umur Efektif (tahun)	Persentase Penyusutan
31	46.3%
32	47.4%
33	48.4%
34	49.5%
35	50.5%
36	51.4%
37	52.4%
38	53.4%
39	54.3%
40	55.2%
41	56.1%
42	56.9%
43	57.8%
44	58.6%
45	59.5%
46	60.3%
47	61.1%
48	61.8%
49	62.6%
50	63.3%
51	64.1%
52	64.8%
53	65.5%
54	66.2%
55	66.8%
56	67.5%
57	68.1%
58	68.8%
59	69.4%
60	70.0%

B.2. TABEL PENYUSUTAN JARINGAN PIPA

Umur Efektif (tahun)	Persentase Penyusutan
1	1.52%
2	3.01%
3	4.48%
4	5.93%
5	7.35%
6	8.76%
7	10.14%
8	11.50%
9	12.84%
10	14.16%
11	15.46%
12	16.74%
13	18.01%
14	19.25%
15	20.47%
16	21.68%
17	22.87%
18	24.03%
19	25.19%
20	26.32%
21	27.44%
22	28.54%
23	29.62%
24	30.69%
25	31.74%
26	32.77%
27	33.79%
28	34.79%
29	35.78%
30	36.75%

Umur Efektif (tahun)	Persentase Penyusutan
31	37.71%
32	38.66%
33	39.59%
34	40.50%
35	41.40%
36	42.29%
37	43.17%
38	44.03%
39	44.88%
40	45.71%
41	46.53%
42	47.34%
43	48.14%
44	48.93%
45	49.70%
46	50.46%
47	51.22%
48	51.96%
49	52.68%
50	53.40%
51	54.11%
52	54.80%
53	55.49%
54	56.16%
55	56.83%
56	57.48%
57	58.12%
58	58.76%
59	59.38%
60	60.0%

B.3. TABEL PENYUSUTAN JARINGAN KABEL TELEKOMUNIKASI DAN KABEL LISTRIK

Umur Efektif (tahun)	Persentase Penyusutan
1	6.23%
2	12.08%
3	17.56%
4	22.70%
5	27.52%
6	32.04%
7	36.28%
8	40.25%
9	43.98%
10	47.47%
11	50.74%
12	53.82%
13	56.70%
14	59.40%
15	61.93%
16	64.30%
17	66.53%
18	68.61%
19	70.57%
20	72.41%
21	74.13%
22	75.74%
23	77.25%
24	78.67%
25	80.00%