PER-1/PJ/2016

PDF

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

PER-1/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan

Disebut juga: PER 1/PJ/2016 · PER 1 Tahun 2016 · Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2016

Nomor registri PER 1/2016 Tanggal tercatat 18 Januari 2016 PDF sumber 59 hlm

Status belum dikonfirmasi Tanggal tercatat 18 Januari 2016

Catatan status

Status adalah catatan terkini database, bukan penetapan status pada tanggal historis. Cakupan perubahan belum diperiksa menyeluruh; salinan ini adalah naskah terbitan asli, bukan teks konsolidasi.

Cakupan naskah Salinan HTML · kelengkapan belum diperiksa

PDF sumber: 59 halaman

Halaman sumber ↗ PDF sumber pemerintah ↗ Peta dan riwayat ↓ Laporkan koreksi

Teks hasil ekstraksi otomatis dari dokumen resmi — dapat memuat artefak; rujuk naskah resmi untuk kutipan final.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-01/PJ/2016

TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan serta memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52681);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS) dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/$), termasuk SPT Tahunan Pembetulan.
SPT Tahunan Pembetulan adalah SPT Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka membetulkan SPT Tahunan yang telah disampaikan sebelumnya.
SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana yang selanjutnya disebut SPT 1770 SS adalah SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.
SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana yang selanjutnya disebut SPT 1770 S adalah SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.
SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang selanjutnya disebut SPT 1770 adalah SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final, dan/atau dalam negeri lainnya/luar negeri.
SPT Tahunan Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPT Tahunan adalah SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik beserta lampiran-lampirannya yang dilaporkan dengan menggunakan Media Penyimpanan Elektronik.
Media Penyimpanan Elektronik adalah sarana penyimpan data digital yang dapat dibaca oleh sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak, meliputi cakram padat, flash disk, dan media penyimpanan elektronik lainnya.
SPT Tahunan Lengkap adalah SPT Tahunan yang semua elemen SPT Tahunan Induk dan lampirannya telah diisi dengan lengkap, dilengkapi lampiran khusus, keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan, dan untuk e-SPT Tahunan dapat diproses dalam sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak.
Tempat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut TPT adalah tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) termasuk Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
Bukti Penerimaan SPT Tahunan adalah bukti penerimaan SPT Tahunan yang diberikan kepada Wajib Pajak.
Pengolahan SPT Tahunan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penelitian dan perekaman SPT Tahunan.
Pengecekan Validitas Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Pengecekan Validitas NPWP adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian NPWP yang tertera pada SPT Tahunan dengan data sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak.
Proses Validasi Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Proses Validasi NPWP adalah kegiatan yang dilakukan untuk memproses NPWP tidak valid sehingga menjadi valid.
Penelitian Penyampaian SPT Tahunan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan SPT Tahunan telah ditandatangani dan meneliti kelengkapan pengisian SPT Tahunan dan lampirannya serta kelengkapan lampiran yang disyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Unit Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan yang selanjutnya disebut UPDDP adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan fungsi pengolahan data dan dokumen perpajakan, meliputi Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) serta Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP).
Perekaman SPT Tahunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengisi sebagian atau seluruh unsur SPT Tahunan ke dalam basis data perpajakan dengan cara antara lain merekam, mengunggah data/informasi digital dari media elektronik/jaringan komunikasi data ke dalam sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak, dan/atau memindai (scanning).

Pasal 2

(1) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara:

a. langsung;

b. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;

c. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; atau

d. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

(2) Penyampaian SPT Tahunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di:

a. TPT, meliputi TPT Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan TPT Kantor Pelayanan selain tempat Wajib Pajak terdaftar; atau

b. pojok pajak, mobil pajak, atau tempat khusus penerimaan SPT Tahunan, yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menerima SPT Tahunan.

(3) Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan secara langsung di TPT selain tempat Wajib Pajak terdaftar, pojok pajak, mobil pajak, dan tempat khusus penerimaan SPT Tahunan atas:

a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;

b. SPT 1770;

c. SPT Tahunan Pembetulan; dan

d. SPT 1770 S dan SPT 1770 SS yang:

menyatakan lebih bayar;
disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT; dan
disampaikan dalam bentuk e-SPT Tahunan.

(4) Penyampaian SPT Tahunan Pembetulan tidak dapat dilakukan di TPT Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

(5) Dalam hal penyampaian SPT Tahunan dilakukan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan dalam amplop tertutup yang telah dilekatkan lembar informasi amplop SPT Tahunan.

(6) Saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. laman Direktorat Jenderal Pajak;

b. laman penyalur SPT elektronik;

c. saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;

d. jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan

e. saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

(1) Terhadap SPT Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c, Kantor Pelayanan Pajak penerima SPT Tahunan melakukan Pengecekan Validitas NPWP.

(2) Terhadap SPT Tahunan yang disampaikan melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, Pengecekan Validitas NPWP dilakukan oleh sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak.

(3) Hasil Pengecekan Validitas NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan NPWP tidak valid dalam hal:

a. belum dilakukan aktivasi pada aplikasi pendaftaran Wajib Pajak;

b. telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif;

c. telah diterbitkan Surat Penghapusan NPWP; atau

d. penyebab lainnya yang menyebabkan NPWP tidak sesuai dengan data pada sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak.

(4) Atas NPWP tidak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, Kantor Pelayanan Pajak penerima SPT Tahunan melakukan Proses Validasi NPWP.

(5) Atas NPWP tidak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, Kantor Pelayanan Pajak Penerima SPT Tahunan tidak dapat melakukan Proses Validasi NPWP dan SPT Tahunan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

(6) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan Proses Validasi NPWP di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat usaha, dan/atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

(7) Setelah Proses Validasi NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan, Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

(1) Terhadap SPT Tahunan yang disampaikan, petugas penerima SPT Tahunan melakukan Penelitian Penyampaian SPT Tahunan dengan mengisikan lembar penelitian.

(2) Berdasarkan Penelitian Penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap dalam hal:

a. SPT Induk ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak tetapi tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi ditandatangani oleh ahli waris tetapi tidak dilampiri dengan Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang;

b. terdapat elemen SPT Induk yang diisi tidak lengkap;

c. SPT Tahunan Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP;

d. SPT Tahunan tidak atau kurang disertai dengan Lampiran pada Formulir atau Lampiran Keterangan dan/atau Dokumen yang Disyaratkan;

e. Lampiran “Daftar Pemotongan/Pemungutan yang Dipotong Pihak Lain atau Ditanggung Negara, Daftar Harta dan Kewajiban Pada Akhir Tahun dan Daftar Susunan Anggota Keluarga” dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;

f. Lampiran “Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris” dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;

g. Terdapat Lampiran Khusus sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV butir I.A s.d. butir IV.A atau butir I.B s.d. butir IV.B atau butir I.C s.d. butir IV.C pada Peraturan Direktur Jenderal ini yang diisi tidak lengkap;

h. SPT Induk hasil cetakan dari aplikasi e-SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak dilampiri dengan Media Penyimpanan Elektronik yang berisi Dokumen Elektronik SPT Tahunan;

i. e-SPT Tahunan yang Dokumen Elektroniknya disampaikan dengan menggunakan Media Penyimpanan Elektronik, tetapi isi datanya tidak sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan yang disampaikan oleh Wajib Pajak; dan/atau

j. e-SPT Tahunan yang Dokumen Elektroniknya disampaikan dengan menggunakan Media Penyimpanan Elektronik tetapi tidak dapat diproses dalam aplikasi sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 5

(1) Berdasarkan hasil Penelitian Penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), petugas penerima SPT Tahunan:

a. memberikan Bukti Penerimaan SPT Tahunan dalam hal SPT Tahunan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak; atau

b. mengembalikan SPT Tahunan beserta lembar penelitian SPT Tahunan dalam hal SPT Tahunan tidak lengkap dan/atau tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.

(2) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan lebih dari satu kali dan bukan merupakan SPT Tahunan Pembetulan, maka petugas penerima SPT Tahunan mengembalikan SPT Tahunan yang disampaikan terakhir kepada Wajib Pajak.

(3) Dalam hal SPT Tahunan disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c, tanda bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai Bukti Penerimaan SPT Tahunan sepanjang SPT Tahunan tersebut telah lengkap.

(4) Dalam hal SPT Tahunan disampaikan melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.

Pasal 6

(1) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan Pembetulan, pegawai Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar melakukan Penelitian Penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan penelitian syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan dengan mengisikan lembar penelitian.

(2) Syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. surat pemberitahuan pemeriksaan belum disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak;

b. surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan belum disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak;

c. dalam hal pembetulan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan; dan

d. dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan yang telah disampaikan karena menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, pembetulan disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

(3) Berdasarkan Penelitian Penyampaian SPT Tahunan dan penelitian syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai Kantor Pelayanan Pajak:

a. memberikan Bukti Penerimaan SPT Tahunan dalam hal SPT Tahunan Pembetulan lengkap, ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dan memenuhi syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan; atau

b. mengembalikan SPT Tahunan Pembetulan beserta lembar penelitian SPT Tahunan dalam hal SPT tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dan/atau tidak memenuhi syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan.

Pasal 7

(1) Dalam hal SPT Tahunan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan surat permintaan kelengkapan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.

(2) Dalam hal SPT Tahunan Pembetulan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dinyatakan tidak memenuhi syarat penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan kembali dokumen tersebut kepada Wajib Pajak dan disertai pemberitahuan bahwa tanda bukti pengiriman surat dimaksud tidak berlaku sebagai bukti penerimaan SPT Tahunan.

(3) Dalam hal isi amplop SPT Tahunan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir bukan merupakan SPT Tahunan, amplop SPT Tahunan beserta isinya tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai pemberitahuan bahwa tanda bukti pengiriman surat dimaksud tidak berlaku sebagai bukti penerimaan SPT Tahunan.

(4) Atas permintaan kelengkapan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat permintaan kelengkapan SPT Tahunan.

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan.

(6) Dalam hal surat permintaan kelengkapan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dikirimkan sesuai dengan alamat Wajib Pajak namun surat tersebut tidak sampai kepada Wajib Pajak dan diterima kembali oleh Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan dan mengumumkan pemberitahuan yang menyatakan bahwa SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan.

(7) Apabila berdasarkan perekaman atas penerimaan SPT yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, diketahui bahwa Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan lebih dari satu kali dan bukan merupakan SPT Tahunan Pembetulan, maka SPT yang diterima terakhir dianggap bukan SPT Tahunan dan Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak.

Pasal 8

(1) Terhadap SPT Tahunan yang telah diberikan Bukti Penerimaan SPT Tahunan, dilakukan perekaman isi SPT Tahunan.

(2) Terhadap SPT 1770 SS mulai Tahun Pajak 2014 dan setelahnya serta SPT 1770 S mulai Tahun Pajak 2015 dan setelahnya, perekaman isi SPT Tahunan dilakukan oleh UPDDP yang menjadi mitra Kantor Pelayanan Pajak penerima SPT Tahunan.

(3) Terhadap SPT 1770 SS sebelum Tahun Pajak 2014, SPT 1770 S sebelum Tahun Pajak 2015, seluruh SPT 1770 dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan, perekamanisi SPT Tahunan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau UPDDP yang menjadi mitra Kantor Pelayanan Pajak.

Pasal 9

Apabila terhadap SPT Tahunan diketahui bahwa:

a. SPT Tahunan tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak;

b. SPT Tahunan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan;

c. SPT Tahunan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau

d. SPT Tahunan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak, Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan.

Pasal 10

(1) Lembar informasi amplop SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2) Bukti Penerimaan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (3) huruf a dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(3) Lembar penelitian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(4) Surat permintaan kelengkapan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), surat pemberitahuan status penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 7 ayat (7) dan surat pemberitahuan SPT dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(5) Lampiran pada Formulir dan Lampiran Keterangan dan/atau Dokumen yang Disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 4 ayat (2) huruf f atau Lampiran Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf g adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 18 Januari 2016

Plt.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA, KEMENTERIAN KEUANGAN PERDANA INDONESIA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDER DPALA ODING RIFALDI

NPWP	:
Nama Wajib Pajak	:
NIK*	:
Tahun Pajak	:
Status SPT**	:	Nihil	Kurang Bayar	Lebih Bayar
Jenis SPT**	:	SPT Tahunan	SPT Tahunan Pembetulan Ke-.***
No. Telp/HP	:
Email	:
Pernyataan	:	Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa informasi pada amplop ini sesuai dengan SPT Tahunan yang terdapat dalam amplop ini.
Tanda Tangan	:

Keterangan:

*) khusus Wajib Pajak Orang Pribadi **) isilah tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.

***) diisi jika merupakan SPT Tahunan Pembetulan.

BUKTI PENERIMAAN SPT TAHUNAN

Website: www.coialk.co.id KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP.

KANTOR PELAYANAN PAJAK.

Telepoa: 150000 BUKTI PENERIMAAN SURAT Nomor:.

Tanggal:.

Nama:.

Alamat:.

NPWP:

KPP Terdaftar:

Jenis Pajak: SPT Tahunan (Form. ) Status SPT:.(Rp.) Tahun Pajak:.

Pembetulan ke-:.

Petugas Penerima,

Bukti Penerimaan SPT Tahunan dicetak bersama dengan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD);
Bukti Penerimaan SPT Tahunan diberikan kepada Wajib Pajak dengan ditandatangani oleh Petugas Penerima SPT dan diberikan stempel, sedangkan LPAD disatukan dengan SPT.
Bukti Penerimaan SPT Tahunan dan LPAD minimal berisi informasi nomor LPAD-BPS, Identitas WP (NPWP, Nama WP, KPP Administrasi WP), Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar), Pembetulan, Tahun Pajak, dan Petugas Penerima SPT.

III. LEMBAR PENELITIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN

1. Lembar Penelitian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

LEMBAR PENELITIAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN

NPWP:	Tanggal Terima:
Tanda Tangan SPT:	WP Sendiri	Kuasa	Ahli Waris
		dilampiri Surat Kuasa	dilampiri Surat Ket. Kematian
Jenis SPT	Normal	PembetulanJika Pembetulan, memenuhi Ps.8 ay.1,1(a), dan 6 UU KUP
Status SPT	Kurang BayarJika KB, dilampiri SSP	Nihil	Lebih Bayar
Jenis Formulir	1770 SS	1770 S	1770 (WP KPP Terdaftar)
Khusus e-SPT	Isi data digital sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan aplikasi e-SPTData dapat di-load pada SIDJP
	Jika SPT 1770SS, Induk SPTPenghasilan bruto s.dRp.60.000.000	Jika SPT 1770 S, Induk SPT1770 S-I&1770 S-IIBukti PemotonganPenghasilan bruto lebih dariRp.60.000.000Bukti PembayaranZakat/Sumbangan WajibKeagamaan(Jika bag.5 diisi)Penghitungan Angsuran PPhPs.25 Tahun Berikutnya(JikaBag F 18b diisi)	Jika SPT 1770, Induk SPT1770-Is.d.1770-IVBukti Pembayaran Zakat/Sumbangan WajibKeagamaan(Jika bag.5 diisi)Neraca&Lap. Laba Rugi(Pembukuan)Rekapitulasi Bulanan Peredaran Bruto&Biaya(Norma)Daftar Pembayaran PPhPs.25 dari gerai(WP Pengusaha Tertentu)Penghitungan Peredaran Bruto&Pembayaran Final PP 46 Tahun 2013Bukti Potong Sehubungan Pekerjaan atauPenghasilan LNDaftar Nominatif BiayaEntertainmentPenghitungan Angsuran PPhPs.25 TahunBerikutnya(Jika Bag F 18b diisi)Penghitungan Kompensasi KerugianPenghitungan PPhTerutang(PH/MT)

Petugas Peneliti,

coret yang tidak perlu

2. Lembar Penelitian Wajib Pajak Badan

NPWP:	Tanggal Terima:
Tanda Tangan SPT:	☐WP Sendiri	☐ Kuasa ☐ Ahli Waris ☐ dilampiri Surat Kuasa ☐ dilampiri Surat Ket. Kematian
Jenis SPT	☐ Normal	☐ Pembetulan ☐ Jika Pembetulan, memenuhi Ps. 8 ay. 1, 1(a), dan 6 UU KUP
Status SPT	☐ Kurang Bayar ☐ Jika KB, dilampiri SSP	☐ Nihil ☐ Lebih Bayar
Jenis Formulir	☐ 1771 (WP KPP Terdaftar)	☐ 1771 $ (WP KPP Terdaftar)
Khusus e-SPT	☐ Isi data digital sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan aplikasi e-SPT ☐ Data dapat di-load pada SIDJP
Formulir	☐ Induk SPT (1771/1771$ hlm. 1&2) ☐ 1771-I s.d. 1771-VI atau 1771$ s.d. 1771-VI
Lampiran yang Disyaratkan	☐ Laporan Keuangan ☐ Laporan Keuangan atau LK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik ☐ SSP PPh Pasal 26 ayat (4) (Khusus BUT) ☐ Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 ☐ Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi ☐ Daftar nominatif biaya entertainment, ☐ Laporan dan Surat Pernyataan Sisa Lebih Anggaran (khusus Badan Nirlaba) ☐ Laporan Keuangan Konsolidasi/Kombinasi Kantor Pusat BUT (khusus BUT tertentu) ☐ Pemberitahuan Bentuk Penanaman Modal (Khusus BUT) ☐ Laporan Tahunan Penerimaan Negara dari Kegiatan Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi
Lampiran Khusus	☐ Dokumen Khusus Wajib Pajak di Bidang Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi ☐ 1A (1771)/ 1B (1771$): Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal ☐ 2A (1771)/ 2B (1771$): Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (jika WP mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal) ☐ 3A, 3A-1 & 3A-2 (1771)/ 3B, 3B-1 & 3B-2 (1771$): Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan penduduk Negara Tax Haven Country (jika WP mengisi SPT 1771 bagian G angka 16.a) ☐ 4A (1771)/ 4B(1771$): Daftar Fasilitas Penanaman Modal (jika WP memperoleh fasilitas penanaman modal) ☐ 5A (1771)/ 5B (1771$): Daftar Cabang Utama Perusahaan ☐ 6A (1771)/ 6B (1771$): Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) (khusus BUT) ☐ 7A (1771)/ 7B (1771$): Kredit Pajak Luar Negeri ☐ 8A(1771)/ 8B (1771$): Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan (wajib diisi oleh WP, sesuai jenis usahanya)

Lembar Penelitian diisi oleh Petugas Peneliti sesuai kelengkapan SPT yang wajib disampaikan Wajib Pajak/Kuasa. Kelengkapan SPT tersebut mengacu pada dokumen yang dipersyaratkan pada Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
Lembar Penelitian disatukan dengan SPT dan digunakan sebagai acuan pencetakan Bukti Penerimaan Surat bahwa SPT telah dinyatakan lengkap. Lembar Penelitian bukan merupakan syarat kelengkapan SPT untuk pengolahan SPT Tahunan di UPDDP atau Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
Dalam hal SPT dinyatakan tidak lengkap, petugas peneliti mengembalikan SPT bersama dengan Lembar Penelitian. Petugas Peneliti menuliskan syarat kelengkapan SPT Tahunan yang perlu dilengkapi/diperbaiki pada kolom yang tersedia.
SURAT PEMBERITAHUAN STATUS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH.

KANTOR PELAYANAN PAJAK.

JALAN.

TELEPON. FAKSIMILE. SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id: Pemberitahuan Status Penyampaian SPT Tahunan Yth.

NPWP:.

Dengan ini diberitahukan bahwa bukti pengiriman SPT Tahunan dengan: tanggal²: bukan merupakan bukti penerimaan SPT Tahunan karena. $ ^{3} $ Bersama ini pula kami kembalikan SPT Tahunan/berkas $ ^{4} $ yang Saudara sampaikan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor, NIP.

Kp:KP.xx/KP.xxxx Keterangan:

Nomor Bukti Penerimaan Pos/ Nomor Bukti Penerimaan SPT Tahunan 2 Diisi dengan tanggal bukti pengiriman SPT Tahunan.
Alasan meliputi:

isi amplop bukan SPT Tahunan namun berupa.; atau
berdasarkan hasil penelusuran dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa atas NPWP Saudara diketahui (tidak tersedia dalam sistem informasi/telah diterbitkan Surat Penghapusan NPWP*).Oleh karena itu, dimohon kepada Saudara agar dapat melakukan registrasi atau pendaftaran NPWP sesuai tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Saudara atau melakukan registrasi online di laman www.pajak.go.id.;atau

*pilih salah satu

berdasarkan data penerimaan SPT Tahunan Direktorat Jenderal Pajak, Saudara telah menyampaikan SPT Tahunantahun pajak.yang telah kami terima dengan dengan Bukti Penerimaan SPT nomor. tanggal.; atau
bentuk SPT Tahunan yang Saudara sampaikan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; atau
penyampaian SPT Pembetulan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 atau ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan; atau
penyampaian SPT Pembetulan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16Tahun 2009; atau

penyampaian SPT Pembetulan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16Tahun 2009.

Pilih salah satu dokumen yang sesuai dengan dokumen yang dikembalikan kepada Wajib Pajak.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH

KANTOR PELAYANAN PAJAK

JALAN TELEPON FAKSIMILE SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id Nomor:

—a. 1770 (Induk SPT)

Lampiran:

Hal: Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770) Yth.

NPWP:.

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (formulir 1770) yang kami terima pada tanggal. ternyata masih harus dilengkapi dengan:

1. Formulir Baku

b. 1770-I hal.1 c. 1770-I hal.2 d. 1770-II e. 1770-III f. 1770-IV a. SSP Lembar Ke-3 PPh Pasal 29;

b. Neraca dan Laporan Rugi Laba;

c. Rekapitulasi peredaran bruto dan/atau penghasilan lain dan biaya;

d. Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha/gerai (Khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu);

e. [ ] Fotokopi formulir 1721-A1 dan/atau 1721 A2 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lain;

f. Surat Kuasa Khusus;

g. $ \Box $ Surat keterangan kematian;

h. □ Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya;

i. Penghitungan Kompensasi Kerugian;

j. □ Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT);

k. □ Bukti pemotongan/pemungutan oleh pihak lain/Ditanggung Pemerintah dan yang dibayar/dipotong di luar negeri;

I. PerhitunganPeredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No.46 Tahun 2013(bagi Wajib Pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP No.46 Tahun 2013)

3. Lain-Lain

a. $ \Box $ Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (.)*;

b. Tidak ada data digital dalam media elektronik (untuk penyampaian melaluie-SPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannyasurat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.**) pada nomor telepon:.

Kepala Kantor, Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal.

NIP.

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan berikut:

Kolom identitas tidak diisi lengkap - Kolom tahun pajak tidak diisi lengkap - Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap **) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH.

KANTOR PELAYANAN PAJAK.

JALAN.

TELEPON. FAKSIMILE. SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id.

Nomor:

Lampiran:

Hal: Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770 S) Yth.

NPWP:.

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (formulir 1770 S) yang kami terima pada tanggal. ternyata masih harus dilengkapi dengan:

1. Formulir Baku

a. 1770 S (Induk SPT);

b. 1770 S-I c. 1770 S-II;

Lampiran yang disyaratkan a. SSP Lembar Ke-3 PPh Pasal 29; b. Fotokopi formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lain;

d. Surat keterangan kematian;

e. □ Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya;

Lain-Lain a. $ \Box $ Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (.)*;

b. Tidak ada data digital dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui e-SPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.**) pada nomor telepon:.

Kepala Kantor, NIP.

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal.

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan berikut:

Kolom identitas tidak diisi lengkap - Kolom tahun pajak tidak diisi lengkap - Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap **) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH.

KANTOR PELAYANAN PAJAK.

JALAN.

TELEPON. FAKSIMILE. SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id Nomor:

Lampiran:

Hal: Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770 SS) Yth.

NPWP:

NPWP:.

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (formulir 1770 SS) yang kami terima pada tanggal. ternyata masih harus dilengkapi dengan:

Formulir Baku 1770 SS (induk SPT)
Lampiran yang disyaratkan a. $ \Box $ Surat Kuasa Khusus;

b. Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) (Jika SPT menyatakan Kurang Bayar).

Lain-Lain a. $ \Box $ Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (.)*;

b. Tidak ada data digital dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui e-SPT).

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.**) pada nomor telepon:.

Kepala Kantor, NIP.

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal.

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan berikut:

Kolom identitas tidak diisi lengkap - Kolom tahun pajak tidak diisi lengkap - Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap **) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH.

KANTOR PELAYANAN PAJAK.

JALAN TELEPON FAKSIMILE SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id Nomor:

Lampiran:

Hal: Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan PPh Badan (1771) Yth.

NPWP:.

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Badan (formulir 1771) yang kami terima pada tanggal. ternyata masih harus dilengkapi dengan:

1. Formulir Baku

a. 1771 (Induk SPT);

b. $ \Box $ 1771 hal.2 C. 1771-1 d. 1771-11 e. 1771-III f. 1771-IV g. 1771-V h. 1771-VI;

2. Lampiran yang disyaratkan

a. SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29;

b. Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;

c. Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi;

d. SSP PPh Pasal 26 ayat (4);

e. $ \Box $ Surat Kuasa Khusus;

f. Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No.46 Tahun 2013(bagi Wajib Pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP No.46 Tahun 2013);

3. Lampiran Khusus

a. $ \Box $ 1A: Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal;

b. 2A:Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal;

c. $ \Box $ 3A, 3A-1 & A-2: Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara Tax Haven Country;

d. $ \Box $ 4A: Daftar Fasilitas Penanaman Modal;

e. $ \Box $ 5A: Daftar Cabang Utama Perusahaan;

f. 6A: Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4);

g. 7A:Kredit Pajak Luar Negeri;

h. 8A-1/8A-2/8A-3/8A-5/8A-6/8A-7/8A-8: Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan. a. $ \Box $ Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (.) $ ^{*} $;

4. Lain-Lain

b. Tidak ada data digital dalam media elektronik (untuk penyampaian melaluie-SPT).

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. ** pada nomor telepon:.
	Kepala Kantor,
	.
NIP.
Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal.
Kp:KP.xx/KP.xxxx

Keterangan:

Diisi dengan pilihan berikut:

Kolom identitas tidak diisi lengkap - Kolom tahun pajak tidak diisi lengkap - Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap **) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH.

KANTOR PELAYANAN PAJAK.

JALAN TELEPON FAKSIMILE SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id.

Nomor:

Lampiran:

Hal: Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan PPh Badan yang Menggunakan Mata Uang US Dollar (1771 $) Yth.

NPWP:.

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Badan (formulir 1771 $) yang kami terima pada tanggal. ternyata masih harus dilengkapi dengan:

1. Formulir Baku

a. $ \Box $ 1771/$ (induk SPT);

b. $ \Box $ 1771/$ hal.2 c. $ \Box $ 1771-I/$ $ \Box $ 1771-II/$ $ \Box $ 1771-III/$ $ \Box $ 1771-IV/$ $ \Box $ 1771-V/$ $ \Box $ 1771-VI/$;

2. Lampiran yang disyaratkan

a. $ \Box $ SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29;

b. Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;

c. Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi;

d. SSP PPh Pasal 26 ayat (4);

e. $ \Box $ Surat Kuasa Khusus.

3. Lampiran Khusus

a. $ \Box $ 1B: Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal;

b. $ \Box $ 2B:Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal;

c. $ \Box $ 3B, 3B-1 & B-2: Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara Tax Haven Country;

b. $ \Box $ 4B: Daftar Fasilitas Penanaman Modal;

c. $ \Box $ 5B: Daftar Cabang Utama Perusahaan;

d. 6B:Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4);

e. 7B: Kredit Pajak Luar Negeri;

f. 8B-1/8B-2/8B-3/8B-5/8B-6/8B-7/8B-8: Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan.

4. Lain-Lain

a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (.)*;

b. Tidak ada data digital dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui e-SPT).

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.**) pada nomor telepon:.

Kepala Kantor,.

NIP.

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal.

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan berikut:

Kolom identitas tidak diisi lengkap - Kolom tahun pajak tidak diisi lengkap - Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap **) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH JALAN.

TELEPON. FAKSIMILE. SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id: Pemberitahuan SPT Tahunan Dianggap Tidak Disampaikan Berdasarkan Pasal 3 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, SPT Tahunan Badan/Orang Pribadi*) yang telah Saudara sampaikan pada tanggal., kami anggap tidak disampaikan karena Bersama ini pula kami kembalikan SPT Tahunan yang Saudara sampaikan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor, NIP.

Kp: KP.xx/KP.xxxx Keterangan:

Alasan meliputi:

Kelengkapan SPT Tahunan yang kami minta dengan surat nomor. tanggal. tentang permintaan kelengkapan SPT Tahunan belum kami terima; atau - Saudara menyampaikan SPT Tahunan yang tidak ditandatangani; atau - Saudara menyampaikan SPTTahunan yang menyatakan lebih bayar setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Saudara telah ditegur secara tertulis; atau - Saudara menyampaikan SPT Tahunan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN SPT

I.A. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1770 YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS

SPT 1770 dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	Formulir
01	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi / SPT 1770 Induk (Formulir 1770)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia. Diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: a. dari usaha/pekerjaan bebas; b. dari satu atau lebih pemberi kerja; c. yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau bersifat Final; dan/atau; d. dalam negeri lainnya/luar negeri.
02	Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770-1 hal.1 dan hal.2)	Harus diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi nihil atau (-).
03	Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770-II)	Harus diisi dan disampaikan apabila ada pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final) dan PPh ditanggung Pemerintah serta penghasilan neto dan pajak atas penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini diisi nihil atau (-).
04	Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770-III)	Harus diisi dan disampaikan apabila ada penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan pajak tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini diisi nihil atau (-).
05	Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770-IV)	Harus diisi dan disampaikan untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, istri,
-	-	-
II	Lampiran yang Disyaratkan
01	Surat Setoran Pajak(PPh Pasal 29)	Hanya harus disampaikan apabila pada angka 19.a Formulir 1770 ada pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.
02	Neraca dan Laporan Laba/Rugi sesuai tahun pajak SPT yang bersangkutan	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan.
03	Rekapitulasi bulanan peredaran/penerimaan bruto dan biaya sesuai tahun pajak SPT yang bersangkutan	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
04	Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha/gerai (outlet)	Harus diisi dan disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
05	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
06	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
07	Surat Keterangan Kematian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
08	Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian F.Angka 21.c Formulir 1770, karena terdapat: - sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan; - penghasilan tidak teratur.
09	Perhitungan Kompensasi Kerugian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengkompensasikan kerugian tahun sebelumnya.
10	Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan PH atau MT	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih melakukan kewajiban
-	-	-
11	Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan yang dibayar/dipotong di luar negeri	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengkreditkan PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan yang dibayar/dipotong di luar negeri.
12	Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No.46 Tahun 2013	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan PP No.46 Tahun 2013.
13	Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto.
14	Laporan Keuangan dari Badan Usaha di Luar Negeri yang Kepemilikan Sahamnya Mulai dari 50%	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memiliki penyertaan modal, atau secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya, memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha luar negeri.
15	Daftar Nominatif Biaya Entertainment	Wajib Pajak yang mengurangkan biaya entertainment, jamuan makan, representasi dan sejenisnya harus melampirkan Daftar Nominatif yang berisi: - nomor urut, - tanggal acara/kegiatan, - nama dan alamat lokasi acara/kegiatan, - jenis acara/kegiatan entertainment - nominal - identitas pihak/relasi penerima entertainment

I.B. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK

e-SPT 1770 yang disampaikan dengan menggunakan media elektronik dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi / SPT 1770 Induk (Formulir 1770)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia sesuai dengan data dalam Media Digitalnya. Diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: a. dari usaha/pekerjaan bebas; b. dari satu atau lebih pemberi kerja; c. yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau bersifat final; dan/atau; d. dalam negeri lainnya/luar negeri.
II	Media Digital yang berisi:
01	Dokumen Elektronik SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi / SPT 1770 Induk (Formulir 1770)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya.
02	Dokumen Elektronik Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770-Ⅰ)	Harus diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini diisi angka 0 (nol).
03	Dokumen Elektronik Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770-Ⅱ)	Harus diisi dan disampaikan apabila ada pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final) dan PPh ditanggung Pemerintah serta penghasilan neto dan pajak atas penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini diisi angka 0 (nol).
04	Dokumen Elektronik Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770-Ⅲ)	Harus diisi dan disampaikan apabila ada penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan pajak tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini diisi angka 0 (nol).
05	Dokumen Elektronik Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770-Ⅳ)	Harus diisi dan disampaikan untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, istri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki: istri yang telah hidup berpisah, istri yang melakukan perjanjian pemisahan
-	-	-
III	Lampiran yang Disyaratkan
01	Surat Setoran Pajak(PPh Pasal 29)	Hanya harus disampaikan apabila pada angka 19.a ada pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.
02	Neraca dan Laporan Laba/Rugi sesuai tahun pajak SPT yang bersangkutan	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan.
03	Rekapitulasi bulanan peredaran/penerimaan bruto dan biaya sesuai tahun pajak SPT yang bersangkutan	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menggunakan Norma Penghitung Penghasilan Neto.
04	Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha/gerai (outlet)	Harus diisi dan disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
05	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
06	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
07	Surat Keterangan Kematian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
08	Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian F.Angka 21.c. Induk SPT, karena terdapat: - sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan; - penghasilan tidak teratur.
09	Perhitungan Kompensasi Kerugian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengkompensasikan kerugian tahun sebelumnya.
10	Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan PH atau MT	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.
11	Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh pihak lain /ditanggung pemerintah dan yang	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengkreditkan PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan yang
-	-	-
12	Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No.46 Tahun 2013	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan PP No.46 Tahun 2013
13	Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto.
14	Laporan Keuangan dari Badan Usaha di Luar Negeri yang Kepemilikan Sahamnya Mulai dari 50%	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memiliki penyertaan modal, atau secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya, memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha luar negeri.
15	Daftar Nominatif Biaya Entertainment	Wajib Pajak yang mengurangkan biaya entertainment, jamuan makan, representasi dan sejenisnya harus melampirkan Daftar Nominatif yang berisi: - nomor urut, - tanggal acara/kegiatan, - nama dan alamat lokasi acara/kegiatan, - jenis acara/kegiatan entertainment - nominal - identitas pihak/relasi penerima entertainment

I.C. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1770 YANG DISAMPAIKAN MELALUI SALURAN TERTENTU

SPT melalui laman Penyalur SPT Elektronik SPT 1770 yang disampaikan melalui laman penyalur SPT elektronik dinyatakan lengkap apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	SPT e-Filing yang berisi:
01	Dokumen Elektronik SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi / SPT 1770 Induk (Formulir 1770)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya. Diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: a. dari usaha/pekerjaan bebas; b. dari satu atau lebih pemberi kerja; c. yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau bersifat final; dan/atau; d. dalam negeri lainnya/luar negeri.
02	Dokumen Elektronik Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770-Ⅰ)	Harus diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini diisi angka 0 (nol).
03	Dokumen Elektronik Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770-Ⅱ)	Harus diisi dan disampaikan apabila ada pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final) dan PPh ditanggung Pemerintah serta penghasilan neto dan pajak atas penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini diisi angka 0 (nol).
04	Dokumen Elektronik Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770-Ⅲ)	Harus diisi dan disampaikan apabila ada penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan pajak tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini diisi angka 0 (nol).
05	Dokumen Elektronik Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770-Ⅳ)	Harus diisi dan disampaikan untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, istri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki; istri yang telah hidup berpisah, istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta daftar susunan anggota keluarga. Dalam hal tidak ada harta dan kewajiban dimaksud, data ini diisi angka 0 (nol).
06	Dokumen Elektronik tentang pembayaran PPh Pasal 29 (Kode NTPN)	Harus diisi sebagai penganti SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29 jika status SPT adalah SPT Kurang Bayar.
-	-	-
01	Dokumen Elektronik Neraca dan Laporan Laba/Rugi sesuai tahun pajak SPT yang bersangkutan	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan.
02	Dokumen Elektronik Rekapitulasi bulanan peredaran/ penerimaan bruto dan biaya sesuai tahun pajak SPT yang bersangkutan	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
03	Dokumen Elektronik Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha/gerai (outlet)	Harus diisi dan disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
04	Dokumen Elektronik Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
05	Dokumen Elektronik Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
06	Dokumen Elektronik Surat Keterangan Kematian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
07	Dokumen Elektronik Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian F.Angka 21.c. Induk SPT, karena terdapat: - sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan; - penghasilan tidak teratur.
08	Dokumen Elektronik Perhitungan Kompensasi Kerugian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengkompensasikan kerugian tahun sebelumnya.
09	Dokumen Elektronik Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan PH atau MT	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.
10	Dokumen Elektronik Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan yang dibayar/dipotong diluar negeri	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengkreditkan PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan yang dibayar/dipotong di luar negeri.
-	-	-
12	Dokumen Elektronik Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto.
13	Dokumen Elektronik Laporan Keuangan dari Badan Usaha di Luar Negeri yang Kepemilikan Sahamnya Mulai dari 50%	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memiliki penyertaan modal, atau secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya, memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha luar negeri.
14	Dokumen Elektronik Daftar Nominatif Biaya Entertainment	Wajib Pajak yang mengurangkan biaya entertainment, jamuan makan, representasi dan sejenisnya harus melampirkan Daftar Nominatif yang berisi: - nomor urut, - tanggal acara/kegiatan, - nama dan alamat lokasi acara/kegiatan, - jenis acara/kegiatan entertainment - nominal - identitas pihak/relasi penerima entertainment

e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.djponline.pajak.go.id) Dalam hal e-SPT 1770 disampaikan secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), keterangan dan/atau dokumen lain yang disyaratkan sebagai kelengkapan e-SPT 1770 tersebut mengacu pada ketentuan Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.

II.A. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1770 S YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS

SPT 1770 S dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	Formulir
01	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana(SPT 1770 S Induk/Formulir 1770 S)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia. Diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: a. dari satu atau lebih pemberi kerja; b. dalam negeri lainnya; dan/atau c. yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final.
02	Lampiran-I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana(SPT 1770 S-I)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini diisi nihil atau(-).
03	Lampiran-II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana(SPT 1770 S-II)	Harus diisi dan disampaikan jika Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan final dan/atau bersifat final serta untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, istri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki: istri yang telah hidup berpisah, istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta serta daftar susunan anggota keluarga. Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban dimaksud, formulir ini diisi nihil atau(-).
II	Lampiran yang Disyaratkan
01	Surat Setoran Pajak(PPh Pasal 29)	Harus disampaikan apabila pada angka 16.a Formulir 1770 S ada pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.
02	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
03	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
04	Surat Keterangan Kematian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
-	-	-
06	Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan PH atau MT	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.
07	Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto.

II.B. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 S YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK

SPT 1770 S dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	Formulir
01	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana(SPT 1770 S Induk/Formulir 1770 S)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia. Diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:a. dari satu atau lebih pemberi kerja;b. dalam negeri lainnya; dan/atauc. yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau yang bersifat final.
II	Media Digital yang Berisi:
01	Dokumen ElektronikSPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana(SPT 1770 S Induk/Formulir 1770 S)	Harus diisi dan disampaikan lengkap sesuai dengan lampirannya.
02	Dokumen ElektronikLampiran-I SPTTahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana(SPT 1770 S-II)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini diisi angka 0(nol).
03	Dokumen ElektronikLampiran-II SPTTahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana(SPT 1770 S-II)	Harus diisi dan disampaikan jika Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan final dan/atau bersifat final serta untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, istri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki; istri yang telah hidup berpisah, istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta daftar susunan anggota keluarga. Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban dimaksud, formulir ini diisi nol.
III	Lampiran yang Disyaratkan
01	Surat Setoran Pajak(PPh Pasal 29)	Hanya harus disampaikan apabila pada angka 16.a Formulir 1770 S ada pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.
02	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
-	-	-
03	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
04	Surat Keterangan Kematian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
05	Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian F.Angka 18.b. Formulir 1770 S.
06	Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan PH atau MT	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri.
07	Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto.

II.C. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1770 S YANG DISAMPAIKAN MELALUI SALURAN TERTENTU

SPT 1770 S melalui Laman Penyalur SPT Elektronik SPT 1770 S yang disampaikan melalui laman penyalur SPT elektronik dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	SPT e-Filing
01	Dokumen Elektronik SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (SPT 1770 S Induk/Formulir 1770 S)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya. Diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: a. dari satu atau lebih pemberi kerja; b. dalam negeri lainnya; dan/atau c. yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final.
02	Dokumen Elektronik Lampiran - I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (SPT 1770 S-Ⅰ)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini diisi angka 0 (nol).
03	Dokumen Elektronik Lampiran - II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (SPT 1770 S-Ⅱ)	Harus diisi dan disampaikan jika Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan final dan/atau bersifat final serta untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, istri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki; istri yang telah hidup berpisah, istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta daftar susunan anggota keluarga. Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban dimaksud, formulir ini diisi nol.
04	Dokumen Elektronik tentang pembayaran PPh Pasal 29 (Kode NTPN)	Harus diisi sebagai penganti SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29 jika status SPT adalah SPT Kurang Bayar.
II	Lampiran Yang Disyaratkan
01	Dokumen Elektronik Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
-	-	-
03	Dokumen Elektronik Surat Keterangan Kematian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
04	Dokumen Elektronik Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian F.Angka 18.b. Formulir 1770 S.
05	Dokumen Elektronik Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan PH atau MT	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri.
06	Dokumen Elektronik Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto.

e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.djponline.pajak.go.id) Dalam hal e-SPT 1770 S disampaikan secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), keterangan dan/atau dokumen lain yang disyaratkan sebagai kelengkapan e-SPT 1770 S tersebut mengacu pada ketentuan Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.

III.A. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1770 SS YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS

SPT 1770 SS dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	Formulir
01	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir SPT 1770 SS)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia. Jumlah total penghasilan bruto memenuhi ketentuan tidak lebih dari Rp60 juta dalam satu tahun. Diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.
II	Lampiran yang Disyaratkan
01	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
02	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) atau dokumen yang dipersamakan	Hanya harus disampaikan apabila terdapat pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.

III.B. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 SS YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK

SPT 1770 SS dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	Formulir
01	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana(Formulir SPT 1770 SS)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia. Diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dariRp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) setahun.
II	Media Digital yang Berisi:
01	Dokumen ElektronikSPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana(Formulir SPT 1770 SS)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap
III	Lampiran yang Disyaratkan
01	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
02	Surat Setoran Pajak(PPh Pasal 29) atau dokumen yang dipersamakan	Hanya harus disampaikan apabila terdapat pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.

III.C. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 SS YANG DISAMPAIKAN MELALUI SALURAN TERTENTU

SPT melalui Perusahaan penyalur SPT elektronik SPT 1770 SS yang disampaikan secara e-Filing melalui penyalur SPT elektronik dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	SPT e-Filing
01	Dokumen ElektronikSPT Tahunan PPh WajibPajak Orang PribadiSangat Sederhana(Formulir SPT 1770 SS)	Harus disampaikan setelah diisi lengkapDiperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebasdengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dariRp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) setahun.
II	Lampiran yangDisyaratkan
01	Dokumen ElektronikSurat Setoran Pajak(PPh Pasal 29) atau dokumen yangdipersamakan	Harus diunggah ke website ASP hanya apabila terdapatpembayaran atas PPh yang kurang dibayar.

e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.djponline.pajak.go.id) Dalam hal e-SPT 1770 SS disampaikan secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), keterangan dan/atau dokumen lain yang disyaratkan sebagai kelengkapan e-SPT 1770 SS tersebut mengacu pada ketentuan Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.

IV.A KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1771 ATAU SPT 1771/$ YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS

SPT 1771 atau SPT 1771/$ dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	Formulir
01	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan / SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/$)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia.
02	Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - I atau 1771 - I/$)	Harus diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi nihil atau (-).
03	Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - II atau 1771 - II/$)	Harus diisi sesuai dengan lampiran 1771-I atau 1771-I/$ angka 1 huruf b, huruf c, dan huruf f. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi nihil atau (-).
04	Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - III atau 1771 - III/$)	Harus diisi dengan rinci bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang telah dibayar melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final). Dalam hal tidak ada penghasilan yang dipotong/dipungut diisi Nihil atau (-).
05	Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - IV atau 1771 - IV/$)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima/memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi nihil atau (-).
06	Lampiran V SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - V atau 1771 - V/$)	Harus diisi dan disampaikan dengan mengisi secara lengkap dan rinci Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, dan Jumlah Deviden yang dibagikan, dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris. Catatan: Daftar tersebut harus mencantumkan NPWP sebagai syarat kelengkapan SPT.
07	Lampiran VI SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - VI atau 1771 - VI/$)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menyertakan modal pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau memperoleh/memberikan pinjaman dari/kepada pemegang saham dan atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Apabila tidak ada penyertaan dan atau pinjaman dimaksud, kolom Nama dan Alamat diisi dengan
-	-	-
II	Lampiran yang Disyaratkan
01	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29)	Harus disampaikan apabila pada huruf D angka 11.a. dari SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/$) menunjukkan ada PPh yang kurang dibayar. Dalam hal: a. SPT Nihil atau SPT Lebih Bayar; atau b. Seluruh pajak penghasilan Wajib Pajak ditanggung Pemerintah, maka Surat Setoran Pajak nihil tidak perlu dilampirkan.
02	Surat Setoran Pajak Pasal 26 ayat (4) (khusus Bentuk Usaha Tetap)	Harus disampaikan apabila terdapat setoran PPh Pasal 26 ayat (4) oleh Bentuk Usaha Tetap.
03	Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik	Harus disampaikan.
04	Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi	Harus disampaikan apabila terdapat pengeluaran biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
05	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan ditandatangani selain Pengurus/Direksi Perusahaan.
06	Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No.46 Tahun 2013	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan PP No.46 Tahun 2013
07	Laporan Keuangan dari Badan Usaha di Luar Negeri yang Kepemilikan Sahamnya Mulai dari 50%	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memiliki penyertaan modal, atau secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya, memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha luar negeri.
08	Daftar Nominatif Biaya Entertainment	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengurangkan biaya entertainment, jamuan makan, representasi dan sejenisnya. Daftar Nominatif berisi: - nomor urut, - tanggal acara/kegiatan, - nama dan alamat lokasi acara/kegiatan, - jenis acara/kegiatan entertainment - nominal - identitas pihak/relasi penerima entertainment
09	Laporan Tahunan Penerimaan Negara dari Kegiatan Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi	Harus disampaikan oleh Kontraktor yang bertindak sebagai Operator maupun Partner dalam suatu Wilayah Kerja, dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama. SPT Tahunan beserta Laporan wajib disampaikan ke KPP Terdaftar.
-	-	-
11	Laporan Keuangan Konsolidasi atau Kombinasi dari Kantor Pusat Bentuk Usaha Tetap (BUT)	Harus disampaikan oleh BUT yang mengurangkan biaya administrasi kantor pusat dalam rangka menunjang usaha atau kegiatan BUT tersebutwajib melampirkan Laporan Keuangan konsolidasi atau kombinasi. Laporan Keuangan tersebut adalah laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaanserta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masing-masing bentuk usahatetap di negara tempat perusahaan yang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan.
12	Pemberitahuan Bentuk Penanaman Modal dan Realisasi Penanaman Kembali (Khusus BUT)	Harus disampaikan oleh BUT yang melakukan penanaman kembali seluruh Penghasilan Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis atas: - bentuk penanaman modal yang dilakukan, - realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan. Pemberitahuan tersebut paling sedikit meliputi: - jumlah Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari Bentuk Usaha Tetap dan Tahun Pajak yang bersangkutan, - bentuk penanaman kembali, jumlah realisasi penanaman kembali, dan Tahun Pajak dilakukan realisasi penanaman kembali. SPT Tahunan dan pemberitahuan disampaikan ke KPP Terdaftar.
13	Dokumen Khusus Wajib Pajak di Bidang Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi. Dokumen terdiri dari: - Financial Quarterly Report (FQR) tahun pajak bersangkutan; - Bukti Penyetoran PPh; - Lampiran Khusus Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas; - Lampiran Khusus Rincian Biaya dalam rangka Kontrak Kerja Sama Migas; - Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas;
-	-	-
01	Daftar Penghitungan Penyusutan / Amortisasi(Lampiran Khusus 1A/1B)	Harus disampaikan apabila SPT melakukan penyusutan/amortisasi.
02	Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal(Lampiran Khusus 2A/2B)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang lalu.
03	Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country(Lampiran Khusus 3A/3B,3A-1/3B-1,3A-2/3B-2)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Induk SPT 1771 Bagian G Angka 16.a.
04	Daftar Fasilitas Penanaman Modal(Lampiran Khusus 4A/4B)	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas penanaman modal.
05	Daftar Cabang Utama Perusahaan(Lampiran Khusus 5A/5B)	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha di luar kantor pusatnya.
06	Penghitungan Obyek PPh Pasal 26 ayat(4)(Lampiran Khusus 6A/6B)	Harus diisi dan disampaikan oleh semua Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap. Catatan: SSP lembar ke-3 harus dilampirkan apabila Pasal 26 ayat(4) tersebut di atas terutang.
07	Kredit Pajak Luar Negeri(Lampiran Khusus 7A/7B)	Harus disampaikan dan diisi dengan lengkap dalam hal memperoleh penghasilan dan telah dikenakan pajak diluar negeri.
08	Transkrip Kutipan atas Elemen-Elemen Laporan Keuangan(Lampiran Khusus 8A-1/8B-1,8A-2/8B-2,8A-3/8B-3,8A-4/8B-4,8A-5/8B-5,8A-6/8B-6,8A-7/8B-7,8A-8/8B-8)	Harus diisi dan disampaikan berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak.

IV.B. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN KELENGKAPAN e-SPT 1771 ATAU e-SPT 1771/$ YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK

e-SPT 1771 atau e-SPT 1771/$ yang disampaikan dengan menggunakan media elektronik dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/SPT Induk(Formulir 1771 atau 1771/$)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia sesuai dengan data dalam Media Digitalnya.
II	Media Digital yang berisi:
01	Dokumen Elektronik SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/SPT Induk(Formulir 1771 atau 1771/$)	Harus diisi sesuai dengan Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan(SPT 1771 atau SPT 1771/$ Induk).
02	Dokumen Elektronik Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/SPT Induk(Formulir 1771 - I atau 1771 - I/$)	Harus diisi sebagai dasar penghitung penghasilan neto fiskal. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi angka 0(nol).
03	Dokumen Elektronik Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan(Formulir 1771 - II atau 1771 - II/$)	Harus diisi sesuai dengan lampiran 1771-I atau 1771-I/$ angka 1 huruf b, huruf c, dan huruf f. Dalam hal terdapat elemen yang tidak diisi, diisi angka 0(nol).
04	Dokumen Elektronik Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/(Formulir 1771 - III atau 1771 - III/$)	Harus diisi dengan rinci bukti pungut PPh Pasal 22 dan Bukti Potong PPh Pasal 23 yang telah dibayar melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain(tidak termasuk yang bersifat final). Dalam hal tidak ada penghasilan yang dpotong/dipungut diisi angka 0(nol).
05	Dokumen Elektronik Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/SPT Induk(Formulir 1771 - IV atau 1771 - IV/$)	Harus diisi apabila Wajib Pajak menerima/memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi angka 0(nol).
06	Dokumen Elektronik Lampiran V SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/(Formulir	Harus diisi dan disampaikan dengan mengisi secara lengkap dan rinci daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan, dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris.
-	-	-
07	Dokumen Elektronik Lampiran VI SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/SPT Induk (Formulir 1771 - VI atau 1771 - VI/$)	Harus diisi apabila Wajib Pajak menyertakan modal pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau memperoleh/memberikan pinjaman dari/kepada pemegang saham dan atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Apabila tidak ada penyertaan dan atau pinjaman dimaksud, kolom Nama dan Alamat diisi dengan Tidak Ada.
08	Dokumen Elektronik Daftar Penghitungan Penyusutan / Amortisasi (Lampiran Khusus 1A/1B)	Harus disampaikan apabila SPT melakukan penyusutan/amortisasi.
09	Dokumen Elektronik Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (Lampiran Khusus 2A/2B)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang lalu.
10	Dokumen Elektronik Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country (Lampiran Khusus 3A/3B, 3A-1/3B-1, 3A-2/3B-2)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Induk SPT 1771 Bagian G Angka 16.a.
11	Dokumen Elektronik Daftar Fasilitas Penanaman Modal (Lampiran Khusus 4A/4B)	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas penanaman modal.
12	Dokumen Elektronik Daftar Cabang Utama Perusahaan (Lampiran Khusus 5A/5B)	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha di luar kantor pusatnya.
13	Dokumen Elektronik Penghitungan Obyek	Harus diisi dan disampaikan oleh semua Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap.
-	-	-
14	Dokumen ElektronikKredit Pajak Luar Negeri(Lampiran Khusus7A/7B)	Harus disampaikan dan diisi dengan lengkap dalam hal memperoleh penghasilan dan telah dikenakan pajak diluar negeri
15	Dokumen ElektronikTranskrip Kutipan atasElemen-Elemen LaporanKeuangan(LampiranKhusus8A-1/8B-1,8A-2/8B-2,8A-3/8B-3,8A-4/8B-4,8A-5/8B-5,8A-6/8B-6,8A-7/8B-7,8A-8/8B-8)	Harus diisi dan disampaikan berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak.
III	Lampiran yangDisyaratkan
01	Surat Setoran Pajak(PPh Pasal 29)	Harus disampaikan apabila pada huruf D angka 11.a.dari SPT Induk(Formulir 1771 atau 1771/$)menunjukkan ada PPh yang kurang dibayar. Dalam hal:a. SPT Nihil atau SPT Lebih Bayar; ataub. Seluruh pajak penghasilan Wajib Pajak ditanggungPemerintah, maka Surat Setoran Pajak nihil tidak perlu dilampirkan.
02	Surat Setoran PajakPasal 26 ayat(4)(khusus Bentuk UsahaTetap)	Harus disampaikan apabila terdapat setoran PPh Pasal26 ayat(4) oleh Bentuk UsahaTetap.
03	Laporan Keuangan atauLaporan Keuangan yangtelah Diaudit olehAkuntan Publik	Harus disampaikan.
04	Daftar nominatifpengeluaran biayapromosi	Harus disampaikan apabila terdapat pengeluaran biayapromosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
05	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan ditandatangani selain Pimpinan/Pengurus Perusahaan.
06	Perhitungan PeredaranBruto dan PembayaranPPh Final berdasarkanPP No.46 Tahun 2013	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan PP No.46 Tahun 2013
-	-	-
08	Daftar Nominatif Biaya Entertainment	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengurangkan biaya entertainment, jamuan makan, representasi dan sejenisnya. Daftar Nominatif berisi: - nomor urut, - tanggal acara/kegiatan, - nama dan alamat lokasi acara/kegiatan, - jenis acara/kegiatan entertainment - nominal - identitas pihak/relasi penerima entertainment
09	Laporan Tahunan Penerimaan Negara dari Kegiatan Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi	Harus disampaikan oleh Kontraktor yang bertindak sebagai Operator maupun Partner dalam suatu Wilayah Kerja, dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama. SPT Tahunan beserta Laporan wajib disampaikan ke KPP Terdaftar.
10	Laporan dan Surat Pernyataan atas Sisa Lebih Anggaran Badan atau Lembaga Nirlaba untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan, Penelitian, atau Pengembangan	Harus disampaikan oleh Badan atau lembaga nirlaba yang menggunakan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan. Lampiran terdiri dari: - Surat Pernyataan - Laporan Penyediaan dan Penggunaan Sisa Lebih pada saat melaporkan SPT Tahunan dan wajib disampaikan ke KPP Terdaftar.
11	Laporan Keuangan Konsolidasi atau Kombinasi dari Kantor Pusat Bentuk Usaha Tetap (BUT)	Harus disampaikan oleh BUT yang mengurangkan biaya administrasi kantor pusat dalam rangka menunjang usaha atau kegiatan BUT tersebutwajib melampirkan Laporan Keuangan konsolidasi atau kombinasi. Laporan Keuangan tersebut adalah laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaanserta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masing-masing bentuk usahatetap di negara tempat perusahaan yang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan.
12	Pemberitahuan Bentuk Penanaman Modal dan Realisasi Penanaman Kembali (Khusus BUT)	Harus disampaikan oleh BUT yang melakukan penanaman kembali seluruh Penghasilan Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis atas: - bentuk penanaman modal yang dilakukan, - realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan. Pemberitahuan tersebut paling sedikit meliputi: - jumlah Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari Bentuk Usaha Tetap dan Tahun Pajak yang
-	-	-
13	Dokumen Khusus Wajib Pajak di Bidang Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi. Dokumen terdiri dari: - Financial Quarterly Report (FQR) tahun pajak bersangkutan; - Bukti Penyetoran PPh; - Lampiran Khusus Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas; - Lampiran Khusus Rincian Biaya dalam rangka Kontrak Kerja Sama Migas; - Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas;

IV.C KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1771 ATAU e-SPT 1771/$ YANG DISAMPAIKAN SECARA e-FILING MELALUI PENYALUR SPT ELEKTRONIK

e-SPT 1771 atau e-SPT 1771/$ yang disampaikan secara e-Filing melalui penyalur SPT elektronik dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	SPT e-Filing
1.	Dokumen Elektronik SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/SPT Induk(Formulir 1771 atau 1771/$)	Harus diisi sesuai dengan Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan(e-SPT 1771 atau e-SPT 1771/$ Induk).
2.	Dokumen Elektronik Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan(Formulir 1771-I atau 1771-I/$)	Harus diisi sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi angka 0(nol).
3.	Dokumen Elektronik Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan(Formulir 1771-II atau 1771-II/$)	Harus diisi sesuai dengan lampiran 1771-I atau 1771-I/$ angka 1 huruf b, huruf c dan huruf f. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, diisi angka 0(nol).
4.	Dokumen Elektronik Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan(Formulir 1771-III atau 1771-III/$)	Harus diisi dengan rinci bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong PPh Pasal 23 yang telah dibayar melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain(tidak termasuk yang bersifat final). Dalam hal tidak ada penghasilan yang dipotong/dipungut diisi angka 0(nol).
5.	Dokumen Elektronik Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan(Formulir 1771-IV atau 1771-IV/$)	Harus diisi apabila Wajib Pajak menerima/memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi angka 0(nol).
6.	Dokumen Elektronik Lampiran V SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan(Formulir 1771-V atau 1771-V/$)	Harus diisi dan disampaikan dengan mengisi secara lengkap dan rinci Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, dan Jumlah Dividen yang dibagikan dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris. Catatan: Daftar tersebut harus mencantumkan NPWP sebagai syarat kelengkapan SPT. Untuk pemegang saham/pemilik modal, pengurus dan komisaris yang tidak memiliki NPWP (misalnya WP luar negeri atau WP yang penghasilannya di bawah PTKP diisi dengan “Tidak Ada”.
7.	Dokumen Elektronik	Harus diisi apabila Wajib Pajak menyertakan modal
-	-	-
8.	Dokumen Elektronik Daftar Penghitungan Penyusutan / Amortisasi (Lampiran Khusus 1A/1B)	Harus disampaikan apabila SPT melakukan penyusutan/amortisasi.
9.	Dokumen Elektronik Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (Lampiran Khusus 2A/2B)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang lalu.
10.	Dokumen Elektronik Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country (Lampiran Khusus 3A/3B, 3A-1/3B-1, 3A-2/3B-2)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Induk SPT 1771 Bagian G Angka 16.a.
11.	Dokumen Elektronik Daftar Fasilitas Penanaman Modal (Lampiran Khusus 4A/4B)	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas penanaman modal.
12.	Dokumen Elektronik Daftar Cabang Utama Perusahaan (Lampiran Khusus 5A/5B)	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha di luar kantor pusatnya.
13.	Dokumen Elektronik Penghitungan Obyek PPh Pasal 26 ayat (4) (Lampiran Khusus 6A/6B)	Harus diisi dan disampaikan oleh semua Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap. Catatan: SSP lembar ke-3 harus dilampirkan apabila Pasal 26 ayat (4) tersebut di atas terutang.
14.	Dokumen Elektronik Kredit Pajak Luar Negeri (Lampiran Khusus 7A/7B)	Harus disampaikan dan diisi dengan lengkap dalam hal memperoleh penghasilan dan telah dikenakan pajak diluar negeri
15.	Dokumen Elektronik Transkrip Kutipan atas Elemen-Elemen Laporan	Harus diisi dan disampaikan berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak.
-	-	-
II	Lampiran yang Disyaratkan
01	Dokumen ElektronikSurat Setoran Pajak(PPh Pasal 29)	Harus disampaikan apabila pada huruf D angka11.a. dari SPT Induk(Formulir 1771 atau 1771/$)menunjukkan ada PPh yang kurang dibayar. Dalamhal:a.SPT Nihil atau SPT Lebih Bayar; ataub. Seluruh pajak penghasilan Wajib Pajakditanggung Pemerintah, maka Surat Setoran Pajak nihil tidak perlu dilampirkan. Surat Setoran Pajak(PPh Pasal 29) yang dibayarkanmelalui Bank Persepsi dan Nomor TransaksiPenerimaan Negara sudah dicantumkan dalame-SPT tidak wajib disampaikan oleh Wajib Pajaksecarahard copy.
02	Dokumen ElektronikSurat Setoran PajakPasal 26 ayat(4)(khusus BentukUsaha Tetap)	Harus disampaikan apabila terdapat setoranPPhPasal 26 ayat(4) oleh Bentuk Usaha Tetap.
03	Dokumen ElektronikLaporan Keuangan atauLaporan Keuangan yangtelah Diaudit oleh AkuntanPublik	Harus disampaikan.
04	Dokumen ElektronikSurat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunanditandatangani selain Pimpinan/PengurusPerusahaan.
05	Dokumen ElektronikPerhitungan PeredaranBruto dan PembayaranPPhFinal berdasarkan PP No.46Tahun2013	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak dikenaiPPhberdasarkan PP No.46Tahun2013
06	Dokumen ElektronikLaporan Keuangan dariBadan Usaha di Luar Negeri yang KepemilikanSahamnya Mulai dari 50%	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memilikipenyertaan modal, atau secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya, memilikipenyertaan modal paling rendah 50% dari jumlahsaham yang disetor pada badan usaha luar negeri.
07	Dokumen Elektronik	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang
-	-	-
08	Dokumen Elektronik Laporan Tahunan Penerimaan Negara dari Kegiatan Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi	Harus disampaikan oleh Kontraktor yang bertindak sebagai Operator maupun Partner dalam suatu Wilayah Kerja, dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama. SPT Tahunan beserta Laporan wajib disampaikan ke KPP Terdaftar.
09	Dokumen Elektronik Laporan dan Surat Pernyataan atas Sisa Lebih Anggaran Badan atau Lembaga Nirlaba untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan, Penelitian, atau Pengembangan	Harus disampaikan oleh Badan atau lembaga nirlaba yang menggunakan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan. Lampiran terdiri dari: - Surat Pernyataan - Laporan Penyediaan dan Penggunaan Sisa Lebih pada saat melaporkan SPT Tahunan dan wajib disampaikan ke KPP Terdaftar.
10	Dokumen Elektronik Laporan Keuangan Konsolidasi atau Kombinasi dari Kantor Pusat Bentuk Usaha Tetap (BUT)	Harus disampaikan oleh BUT yang mengurangkan biaya administrasi kantor pusat dalam rangka menunjang usaha atau kegiatan BUT tersebutwajib melampirkan Laporan Keuangan konsolidasi atau kombinasi. Laporan Keuangan tersebut adalah laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaanserta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masing-masing bentuk usahatetap di negara tempat perusahaan yang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan.
11	Dokumen Elektronik Pemberitahuan Bentuk Penanaman Modal dan Realisasi Penanaman Kembali (Khusus BUT)	Harus disampaikan oleh BUT yang melakukan penanaman kembali seluruh Penghasilan Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis atas: - bentuk penanaman modal yang dilakukan, - realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan. Pemberitahuan tersebut paling sedikit meliputi: - jumlah Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari Bentuk Usaha Tetap dan Tahun Pajak yang bersangkutan, - bentuk penanaman kembali, jumlah realisasi penanaman kembali, dan Tahun Pajak dilakukan realisasi penanaman kembali.
-	-	-
12	Dokumen Elektronik Dokumen Khusus Wajib Pajak di Bidang Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi. Dokumen terdiri dari: - Financial Quarterly Report (FQR) tahun pajak bersangkutan; - Bukti Penyetoran PPh; - Lampiran Khusus Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas; - Lampiran Khusus Rincian Biaya dalam rangka Kontrak Kerja Sama Migas; - Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas;

Dalam hal berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Wajib Pajak diharuskan atau diwajibkan untuk melaporkan dokumen tertentu sebagai lampiran SPT Tahunan, selain keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada butir IA, IB, IC, IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, IVA, IVB dan IVC, maka dokumen tertentu tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT Tahunan yang bersangkutan.

Konteks hukum

Peta dan riwayat peraturan

0 hubungan tercatat

Buka aturan yang terhubung untuk mengikuti perubahan. Garis putus-putus menunjukkan hubungan yang masih perlu dikonfirmasi. Peta ini mencakup hubungan langsung yang tercatat, bukan seluruh riwayat hukum.

Belum ada hubungan hukum terpetakan. Ini bukan bukti bahwa peraturan belum pernah diubah atau dicabut.

Riwayat tanggal dan perubahan (1)

18 Januari 2016 · tanggal tercatat, belum dikonfirmasi
Terdeteksi: Tanggal tercatat · jenis tanggal belum dikonfirmasi

Regulasi sejenis (bukan relasi hukum)

Semua peraturan →

PER-3/PJ/2026 Perlu verifikasi

Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan

PER-4/PJ/2026 Perlu verifikasi

Badan atau Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

PER-5/PJ/2026 Perlu verifikasi

Pengakuan Penghasilan dan Biaya serta Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Tahun Pajak 2025 bagi Wajib Pajak yang Menyelenggarakan Pembukuan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Mengenai Kontrak Asuransi

PER-6/PJ/2026 Perlu verifikasi

Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional

PER-8/PJ/2026 Berlaku

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

PER-11/PJ/2026 Perlu verifikasi

PER-1/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BUKTI PENERIMAAN SPT TAHUNAN

III. LEMBAR PENELITIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN

1. Lembar Penelitian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

2. Lembar Penelitian Wajib Pajak Badan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lampiran:

1. Formulir Baku

3. Lain-Lain

Keterangan:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Lampiran:

1. Formulir Baku

Keterangan:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Lampiran:

Keterangan:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Lampiran:

1. Formulir Baku

2. Lampiran yang disyaratkan

3. Lampiran Khusus

4. Lain-Lain

Keterangan:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Lampiran:

1. Formulir Baku

2. Lampiran yang disyaratkan

3. Lampiran Khusus

4. Lain-Lain

Keterangan:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN SPT

I.A. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1770 YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS

I.B. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK

I.C. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1770 YANG DISAMPAIKAN MELALUI SALURAN TERTENTU

II.B. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 S YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK

II.C. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1770 S YANG DISAMPAIKAN MELALUI SALURAN TERTENTU

III.A. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1770 SS YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS

III.B. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 SS YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK

III.C. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 SS YANG DISAMPAIKAN MELALUI SALURAN TERTENTU

IV.A KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1771 ATAU SPT 1771/$ YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS

Peta dan riwayat peraturan

Regulasi sejenis (bukan relasi hukum)

Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan

Badan atau Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Pengakuan Penghasilan dan Biaya serta Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Tahun Pajak 2025 bagi Wajib Pajak yang Menyelenggarakan Pembukuan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Mengenai Kontrak Asuransi

Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Penyedia Printer Meterai Teraan Digital