PER-15/PJ/2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-15/PJ/2017

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-27/PJ/2012

TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

a. bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi surat ketetapan pajak serta bentuk dan isi surat tagihan pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2016;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian penerbitan surat ketetapan pajak terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan, perlu menyesuaikan format nota penghitungan dan surat ketetapan pajak terkait Pajak Penghasilan Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6120);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1467);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK.

Pasal I

Beberapa bagian lampiran dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak, diubah sebagai berikut:

1. Mengubah beberapa bagian isi/format Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan (Kode Formulir F.4.1.77.), sehingga format Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.

2. Mengubah beberapa bagian Petunjuk Pengisian Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pemotongan dan Penungutan, sehingga Petunjuk Pengisian Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pemotongan dan Penungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.

3. Mengubah beberapa bagian formulir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan (Kode Formulir F.4.1.23.), sehingga formulir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.

4. Mengubah beberapa bagian formulir Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan (Kode Formulir F.4.1.23.), sehingga formulir Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini.

5. Mengubah beberapa bagian Petunjuk Pengisian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan, sehingga Petunjuk Pengisian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.

6. Mengubah beberapa bagian isi/format Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi (Kode Formulir F.4.1.77.), sehingga format Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini.

7. Mengubah beberapa bagian Petunjuk Pengisian formulir Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi, sehingga Petunjuk Pengisian formulir Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini.

8. Mengubah beberapa bagian formulir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi (Kode Formulir F.4.1.23.), sehingga formulir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal ini.

9. Mengubah beberapa bagian formulir Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi (Kode Formulir F.4.1.23.), sehingga formulir Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal ini.

10. Mengubah beberapa bagian Petunjuk Pengisian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi, sehingga Petunjuk Pengisian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 11 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

SEKRETKRIAT

ODING RIFALDI

NIP 19700311 1995031002

	NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN.1)
1	Tidak Final	1	Pasal 21	2	Pasal 22	3	Pasal 23	4	Pasal 26
	2	PPh Final	1	Pasal 4 (2) Final	2	Pasal 15 Final	3	Pasal 19 Final	4	PPh Pasal 21 Final	5	Pasal 22 Final	6	Pasal 23 Final	7	Pasal 26 Final	8	PPh Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan

URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT
WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR(DISETUJUI)3)
	b. SKPKB
b.1. Bunga Pasal 13(2)KUP
b.2. Kenaikan Pasal 13(3)KUP
b.3. Bunga Pasal 13(5)KUP
b.4. Kenaikan Pasal 13AKUP
b.5. Kenaikan Pasal 18 ayat(3)UU PP
c. SKPKBT
c.1. Kenaikan Pasal 15(2)KUP
c.2. Bunga Pasal 15(4)KUP
d. Jumlah sanksi administrasi(a atau b atau c)
7	Jumlah PPh yang:	a	Masih harus dibayar(5.a+6.d)
b	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang(5.b)
c	Nihil(5.c)
Terbilang:

1. Diisi sesuai dengan jenis Pajak yang akan diterbitkan ketetapan.

2. Coret yang tidak perlu

3. Kolom ini tidak diisi dalam hal:

a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A;

b. Jenis ketetapan yang terbit adalah SKPKB untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya; atau

c. Jenis ketetapan yang terbit adalah STP.

F.4.1.77.

PETUNJUK PENGISIAN

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN.

A. Umum

1. Formulir Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh). (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan atas PPh. yang akan menghasilkan: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Formulir Nota Penghitungan ini (F.4.1.77.) merupakan dasar penerbitan ketetapan atas PPh:

a. Tidak Final: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.

b. PPh Final: PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh Pasal 23 Final, PPh Pasal 26 Final, dan PPh Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan.

2. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat serta masih dalam Tahun Pajak yang sama. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2017 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2017. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2017, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2017 dan untuk Masa Pajak Maret 2017.

3. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) - lembar ke-1: dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/SKP;

• lembar ke-2: untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai arsip.

4. Ukuran kertas Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13”

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas - Kode Nota: Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.

: Diisi pada [ ] [ ] (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.

• PAJAK PENGHASILAN: Diisi sesuai dengan jenis pajak yang akan diterbitkan ketetapan.

• Tidak Final/Final - Untuk Jenis Ketetapan: Diberi tanda ” X ” (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan sifat pengenaan yaitu final atau tidak final. Selanjutnya beri tanda ” X ” (silang) pada (kotak) sesuai jenis pajak dengan merujuk pada pilihan sebelumnya.

• Dasar Penerbitan Ketetapan: Diberi tanda ” X ” (silang) pada [ ] (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan.

Dasar Hukum Ketetapan: Diberi tanda ” X ” (silang) pada [ ] (kotak) yang sesuai dengan dasar diterbitkannya ketetapan.

• Masa Pajak: Diberi tanda ” X ” (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum diterbitkannya ketetapan.

: Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Pajak Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. Apabila yang diterbitkan adalah ketetapan tahunan cukup diisi dengan 00 s.d. 00 (lihat Petunjuk Umum butir 2).

• Tahun Pajak: Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi.

Dalam hal PPh Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan, Tahun Pajak adalah saat diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan sehubungan ditemukannya Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai Penghasilan.

• Tahun Buku: Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.

• Permohonan (LB) - Nomor: Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

- Tanggal	: Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Tanggal SPT Disampaikan	: Diisi sesuai dengan tanggal tanda terima SPT Wajib Pajak.
- Lap. Penelitian/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukper	: Coret yang tidak perlu.
- Nomor	: Cukup jelas.
- Tanggal	: Cukup jelas.
- Nama Wajib Pajak	: Cukup jelas.
- NPWP	Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.000-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah kode KPP penerbit ketetapan).
- Pekerjaan/Usaha	: Cukup jelas.
- KLU (5 digit)	: Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Alamat	: Cukup jelas.
- Kode Pos	: Cukup jelas.
Pengisian tabel Nota Penghitungan
Kolom
Kolom Jumlah Rupiah Menurut:
- WAJIB PAJAK	: Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan Wajib Pajak sesuai dengan SPT.
- FISKUS	: Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan pemeriksa/peneliti berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukper
- PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)	: Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kolom ini tidak diisi dalam hal: a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A; b. Jenis ketetapan yang terbit adalah SKPKB untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya; atau c. Jenis ketetapan yang terbit adalah STP.
Baris/Nomor Urut
1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	: Diisi sebesar penghasilan bruto/Dasar Pengenaan Pajak sesuai dengan jenis pajak yang akan diterbitkan ketetapan yaitu salah satu dari a, b, atau c. Baris 2 “Penghasilan yang seharusnya tidak terutang” tidak perlu diisi.
2 Penghasilan yang Seharusnya Tidak Terutang PPh	: Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB atas penghasilan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 1 “Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak” tidak perlu diisi.
3 PPh. yang terutang	: Diisi sebesar hasil penghitungan dari tarif x 1.a, atau tarif x 1.b, atau tarif x 1.c, atau NIHIL dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang.
4 Kredit Pajak:
a. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	: Cukup jelas.
b. Setoran masa	: Cukup jelas.
c. STP (pokok kurang bayar)	: Diisi hanya sebesar pokok pajak. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan angka ” 0 ” (nol) atau ” – ” (strip).
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak.	: Diisi dari Masa Pajak sebelumnya dan ditulis per Masa Pajak. Untuk kompensasi yang berasal dari Masa Pajak Januari 2017 dan Masa Pajak Mei 2017, maka ditulis ” Januari 2017, Mei 2017”.
e. Uang Tebusan yang telah dibayar	: Diisi dalam hal terdapat uang tebusan dalam rangka Pengampunan Pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
f. Lain-lain	: Diisi dalam hal terdapat kredit pajak selain dari a, b, c, d, e, g, dan h, termasuk setoran tahunan

g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak.	: Diisi dengan Masa Pajak berikutnya dan ditulis per Masa Pajak. Untuk kompensasi ke Masa Pajak April 2017 dan Masa Pajak Juli 2017, maka ditulis “April 2017, Juli 2017”.
h. Diperhitungkan	: Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan.
i. PPh yang seharusnya tidak terutang	: Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Untuk jenis ketetapan lainnya baris ini tidak perlu diisi.
j. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	: Cukup jelas.
5 Pajak yang:	: Berikan tanda “X”(silang) pada □(kotak) a atau b atau c yang sesuai
a. Tidak/Kurang dibayar	: Cukup jelas.
b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	: Cukup jelas.
c. Nihil	: Cukup jelas.
6 Sanksi administrasi	: - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c; - Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/pemeriksaan.
a. STP	: Cukup jelas.
b. SKPKB	: Cukup jelas.
c. SKPKBT	: Cukup jelas.
7 Jumlah PPh yang:	: Berikan tanda “X”(silang) pada □(kotak) a atau b atau c yang sesuai
a. Masih harus dibayar	: Cukup jelas.
b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	: Cukup jelas.
c. Nihil	: Cukup jelas.
- Terbilang:	: Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 7 pada kolom “JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS”.
blom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen
Dihitung	: Diisi dengan paraf peneliti/pemeriksa/pemeriksa bukper dan tanggal paraf dibubuhkan.
Diteliti	: Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal paraf dibubuhkan.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN. 1)

Nomor	:	Tanggal Penerbitan	:
Masa/Tahun Pajak	:	Tanggal Jatuh Tempo	:
I. Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan2) atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan.1):Nama Wajib Pajak:NPWP:
II. Dari pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan2) tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:
1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp
2. PPh.1) yang terutang	Rp
3. Kredit Pajak: a. PPh Ditanggung Pemerintah	Rp
b. Setoran masa	Rp
c. STP(pokok kurang bayar)	Rp
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak.	Rp
e. Uang Tebusan yang telah dibayar	Rp
f. Lain-lain	Rp
g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak.	Rp
h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan(a+b+c+d+e+f-g)	Rp
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar(2-3.h)	Rp
5. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13(2)KUP	Rp
b. Kenaikan Pasal 13(3)KUP	Rp
c. Bunga Pasal 13(5)KUP	Rp
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	Rp
e. Kenaikan Pasal 18 ayat(3)UU PP	Rp
f. Jumlah sanksi administrasi(a/b/c/d/e)	Rp
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar(4+5.f)	Rp
Terbilang:
7. Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan3)Rp
Terbilang3):

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan 3).

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan ditagih dengan Surat Paksa 3).

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,

2. Coret yang tidak perlu a. SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A; atau

b. SKPKB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

F.4.1.23.

LAMPIRAN SKPKB

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN.1)
Nomor	:
Masa/Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak NPWP

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT
WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)4
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
2	PPh Pasal.1) yang terutang
3	Kredit pajak:
	a. PPh Ditanggung Pemerintah
	b. Setoran masa
	c. STP(pokok kurang bayar)
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak.
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar
	f. Lain-lain
	g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak.
	h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan(a+b+c+d+e+f-g)
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar(2-3.h)
5	Sanksi administrasi:
	a. Bunga Pasal 13(2)KUP
	b. Kenaikan Pasal 13(3)KUP
	c. Bunga Pasal 13(5)KUP
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP
	e. Kenaikan Pasal 18 ayat(3)UU PP
	f. Jumlah sanksi administrasi(a/b/c/d/e)
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar(4+5.f)

1. Diisi sesuai dengan jenis pajak

2. Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPKB terbit:

a. berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A; atau

b. untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) PAJAK PENGHASILAN.

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan:

a. Tidak Final: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.

b. PPh Final: PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh Pasal 23 Final, dan PPh Pasal 26 Final.

2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Penghasilan ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.)

3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):

lembar ke-1: untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

• lembar ke-2: untuk Seksi Penagihan;

• lembar ke-3: untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

• lembar ke-4: untuk Seksi Pelayanan;

• lembar ke-5: untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

4. Ukuran kertas Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13”

B. Petunjuk Pengisian

• PAJAK PENGHASILAN.

• Nomor - Masa/Tahun Pajak - Tanggal Penerbitan - Tanggal Jatuh Tempo - Nama Wajib Pajak - NPWP - a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, - Kepada

2. Pengisian Jumlah RUPIAH

a. Lampiran SKPKB * Baris/No. Urut pada SKPKB b. SKPKB 1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak 2 PPh. yang terutang 3 Kredit Pajak 4 Pajak yang tidak/kurang dibayar 5 Sanksi Administrasi 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar - Terbilang:.

7 Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

: Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

: Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.

: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

: Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan Tahun Pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka diisi Maret 2017. Dalam hal diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan Tahun Pajak.

: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.

: Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.

: Cukup jelas: Cukup jelas: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

: Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.).

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Penghasilan. pada kolom “JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS”.

• Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB dengan perincian sebagai berikut:

: Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran SKPKB.

Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPKB.

Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPKB.

Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPKB.

Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPKB.

Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKB.

Cukup jelas.

Diisi sesuai dengan baris 6 pada kolom “JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)” dengan perincian sebagai berikut:

• Angka 7 tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukper Pasal 13A atau SKPKB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

• Dalam hal jumlah RUPIAH menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda ” (.)”.

Cukup jelas

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

Untuk Wajib Pajak	1	ORANG PRIBADI	2	BADAN
Untuk Jenis Ketetapan/	1	STP	2	SKPKB
Keputusan	4	SKPLB	5	SKPN
Dasar Penerbitan Ketetapan/	1	Penelitian	2	Pemeriksaan
Keputusan	4	Pemeriksaan Bukti Permulaan
Dasar Hukum Ketetapan/	1	Pasal 13	2	Pasal 13A
Keputusan	6	Pasal 15 ayat(4)	7	Pasal 17 ayat(1)
	11	Pasal 17C	12	Pasal 17D
Masa Pajak: s.d. Laporan Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan - Nomor: Tahun Pajak: Ulang/Pemeriksaan Bukper1 - Tanggal: Tahun Buku: s.d. Permohonan(LB)-Nomor: Dasar Penetapan Pajak Terutang2):1 Norma2 Pembukuan - Tanggal:3 Jabatan Tanggal SPT Disampaikan:
Nama Wajib Pajak: Cara WP Menghitung Penghasilan Neto3):1 Norma2 Pembukuan NPWP: Pembukuan Dalam Mata Uang4):1 Rp2 US$ Alamat: Keputusan Izin Pembukuan Menggunakan - Nomor: Kode Pos: US4)-Tanggal: Pekerjaan/Usaha: KLU(5 digit):
URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US$1) MENURUT
			WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)5)
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto
2	Harga Pokok Penjualan
3	Penghasilan Bruto atau Laba bruto(1-2)
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya usaha
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri(3-4)
6	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya a. Penghasilan dari luar usaha; b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas; c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan; d. Lain-lain; e. Jumlah(a+b+c+d)
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan Penghasilan Neto
8	Penyesuaian Fiskal a. Penyesuaian Fiskal Positif b. Penyesuaian Fiskal Negatif c. Jumlah(a-b)
9	Penghasilan Neto Luar Negeri
10	Jumlah Penghasilan Neto(5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma(Jabatan)1)
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib
12	Kompensasi kerugian
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP)
14	Penghasilan yang seharusnya tidak terhutang PPh(Pasal 17 ayat(2) KUP)
15	Penghasilan Kena Pajak((10-11-12-13) atau NIHIL)
16	PPh terutang((tarif X 15) atau NIHIL)
17	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu
18	Jumlah PPh terutang(16+17)
19	Kredit Pajak: a. PPh ditanggung Pemerintah b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain: b. PPh Pasal 21 b. PPh Pasal 22 b. PPh Pasal 23 b. PPh Pasal 24 b. b. Lain lain b. b. Jumlah(b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)c. Dibayar sendiri: c.1. PPh Pasal 22 c.2. PPh Pasal 25 c.3. PPh Pasal 29 c.4. STP(pokok kurang bayar) c.5. Lain lain c.6. Jumlah(c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)

F.4.1.77.

URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US$1) MENURUT
WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR(DISETUJUI)5)
	d. Diperhitungkan:
d.1. SKPKB(pokok kurang bayar)
d.2. SKPKBT(pokok kurang bayar)
d.3. SKPLB
d.4. SKPPKP
d.5. Jumlah(d.1+d.2-d.3-d.4)
e. PPh yang seharusnya tidak terutang(Pasal 17 ayat(2)KUP):
e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain
e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri
e.3. Telah dipotong/dipungut
e.4. Jumlah(e.1+e.2+e.3)
f. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan((a+b.6+c.6+d.5)atau e.4)
20	Pajak yang:	a.	Tidak/Kurang dibayar(18-19.f)
b.	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang(19.f-18)
c.	Nihil(18=19.f)
21	Sanksi Administrasi:
a. STP
a.1. Denda Pasal 7 KUP
a.2. Bunga Pasal 8(2)KUP
a.3. Bunga Pasal 8(2a)KUP
a.4. Bunga Pasal 9(2a)KUP
a.5. Bunga Pasal 9(2b)KUP
a.6. Bunga Pasal 14(3)KUP
a.7. Bunga Pasal 19(3)KUP
b. SKPKB
b.1. Bunga Pasal 13(2)KUP
b.2. Kenaikan Pasal 13(3)KUP
b.3. Bunga Pasal 13(5)KUP
b.4. Kenaikan Pasal 13A KUP
b.5. Kenaikan Pasal 17C(5)KUP
b.6. Kenaikan Pasal 17D(5)KUP
c. SKPKBT
c.1. Kenaikan Pasal 15(2)KUP
c.2. Bunga Pasal 15(4)KUP
d. Jumlah sanksi administrasi(a/b/c)
22	Jumlah PPh yang:	a.	Masih harus dibayar(20.a+21.d)
b.	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang(20.b)
c.	Nihil(20.c)
Terbilang:

1. Coret yang tidak perlu

2. Coret yang tidak perlu

3. Dalam hal dasar penetapan pajak terutang secara norma/jabatan, baris kedua sampai baris keempat kolom jumlah Rp/US$ menurut fiskus tidak diisi.

4. Dalam hal cara penghitungan penghasilan secara norma, baris kedua sampai baris keempat kolom jumlah Rp/US$ menurut Wajib Pajak tidak diisi.

5. Tercetak dalam hal Nota Penghitungan diterbitkan untuk Wajib Pajak Badan.

5. Kolom ini tidak diisi dalam hal:

a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A UU KUP;

b. Dasar penerbitan ketetapan adalah Pasal 15 ayat (3) atau 17 ayat (2) UU KUP;

b. Dusui ketetapan yang terbit adalah SKPKB untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya; atau

c. Jenis ketetapan yang terbit adalah SKPKB untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya; atau

d. Jenis Ketetapan/Keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP.

PETUNJUK PENGISIAN

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

1. Formulir Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan yang akan menghasilkan: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak (SKPPKP).

Formulir Nota Penghitungan (F.4.1.77.) ini merupakan dasar penerbitan ketetapan atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan atau orang pribadi.

2. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, satu Wajib Pajak (badan atau orang pribadi), suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak, kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut harus berurutan. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2017 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2017. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2017, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2017 dan untuk Masa Pajak Maret 2017.

3. Dibuat dalam rangkap 2 (dua):

• lembar ke-1: dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/SKP;

• lembar ke-2: untuk pembuat Nota Penghitungan.

4. Ukuran kertas Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13”

B. Petunjuk Pengisian

• Permohonan (LB) - Nomor - Tanggal SPT Disampaikan - Dasar Penetapan Pajak Terutang - Lap. Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukper - Nomor - Tanggal - Nama Wajib Pajak: Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.

: Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

: Diisi sesuai dengan tanggal tanda terima SPT Wajib Pajak.

: Diberi tanda ” X ” (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar penetapan pajak terutang Wajib Pajak.

: Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

-Cara WP Menghitung Penghasilan Neto	: Diberi tanda “X” (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan cara penghitungan penghasilan Wajib Pajak.
-Pembukuan Dalam Mata Uang	: Diberi tanda “X” (silang) pada (btak) yang sesuai dengan Mata Uang yang digunakan Wajib Pajak dalam Pembukuan.
-Keputusan Izin Pembukuan Menggunakan US$	: Diisi dalam hal Wajib Pajak telah mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.
-Nomor	: Cukup jelas.
-Tanggal	: Cukup jelas.
2. Pengisian tabel Nota Penghitungan
Kolom
Kolom Jumlah Rupiah/US$ Menurut:
-WAJIB PAJAK	: Diisi jumlah Rupiah/US$ menurut penghitungan Wajib Pajak sesuai dengan SPT.
-FISKUS	: Diisi jumlah Rupiah/US$ menurut penghitungan pemeriksa/peneliti berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukper.
-PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)	: Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah/US$ berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kolom ini tidak diisi dalam hal:a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A UU KUP;b. Dasar penerbitan ketetapan adalah Pasal 15 ayat (3) atau 17 ayat (2) UU KUP;c. Jenis ketetapan yang terbit adalah SKPKB untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya; ataud. Jenis Ketetapan/Keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP.
Baris/Nomor Urut
1 Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	: Diisi sebesar penghasilan bruto atau penjualan bruto dikurangi dengan jumlah nilai pengembalian barang, potongan tunai, dan rabat dalam tahun pajak yang bersangkutan sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT.
2 Harga Pokok Penjualan	: Diisi untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan sebesar hasil penghitungan harga pokok penjualan sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
3 Penghasilan Bruto atau Laba bruto	: Diisi sebesar Penghasilan Bruto atau laba bruto usaha atau (1 - 2). Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
4 Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya usaha	: Diisi sebesar Pengurang Penghasilan Bruto atau biaya usaha/jumlah pengurangan laba bruto sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
5 Penghasilan neto dalam negeri	: Diisi sebesar penghasilan neto dalam negeri atau (3 - 4). Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan diisi sebesar penghasilan neto dari hasil penghitungan penghasilan bruto/peredaran usaha dengan persentase Norma Penghitungan.
6 Penghasilan neto dalam negeri lainnya:a. Penghasilan dari luar usaha	: Diisi sebesar penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak yang diperiksa/diteliti sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT.
b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	: Diisi sebesar penghasilan jasa/pekerjaan bebas pada Tahun Pajak yang bersangkutan dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha/pekerjaan bebas sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak badan baris ini tidak diisi.
c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	: Diisi sebesar penghasilan yang diterima/diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak badan baris ini tidak diisi.
d. Lain-lain	: Diisi jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak selain a, b, & c.
e. Jumlah	: Cukup jelas
7 Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	: Diisi sebesar pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan bagi Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas penanaman modal sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 89/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan
8 Penyesuaian Fiskal	: Diisi sebesar penyesuaian fiskal positif dan/atau negatif pada Tahun Pajak yang bersangkutan sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT.
9 Penghasilan neto luar negeri	: Diisi sebesar penghasilan neto luar negeri pada Tahun Pajak yang bersangkutan sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT.
10 Jumlah penghasilan neto/berdasarkan Norma (Jabatan)	: Cukup jelas
11 Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	: Diisi sebesar zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak dalam negeri pada tahun yang bersangkutan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN

PAJAK PENGHASILAN
Nomor	:	Tanggal Penerbitan
Tahun Pajak	:	Tanggal Jatuh Tempo
I. Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan1) atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:
Nama Wajib Pajak
NPWP
II. Dari pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan1) tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:
1. Penghasilan Neto		Rp/US$1)
2. Penghasilan Kena Pajak		Rp/US$1)
3. PPh terutang		Rp/US$1)
4. Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu		Rp/US$1)
5. Jumlah PPh terutang (3+4)		Rp/US$1)
6. Kredit Pajak:
a. PPh ditanggung pemerintah		Rp/US$1)
b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:
b.1. PPh Pasal 21		Rp/US$1)
b.2. PPh Pasal 22		Rp/US$1)
b.3. PPh Pasal 23		Rp/US$1)
b.4. PPh Pasal 24		Rp/US$1)
b.5. Lain-lain		Rp/US$1)
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		Rp/US$1)
c. Dibayar sendiri:
c.1. PPh Pasal 22		Rp/US$1)
c.2. PPh Pasal 25		Rp/US$1)
c.3. PPh Pasal 29		Rp/US$1)
c.4. STP (pokok kurang bayar)		Rp/US$1)
c.5. Lain-lain		Rp/US$1)
c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)		Rp/US$1)
d. Diperhitungkan:
d.1. SKPPKP		Rp/US$1)
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-d.1)		Rp/US$1)
7. Pajak yang tidak/kurang dibayar (5-6.e)		Rp/US$1)
8. Sanksi Administrasi:
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		Rp/US$1)
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		Rp/US$1)
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP		Rp/US$1)
d. Kenaikan Pasal 13A KUP		Rp/US$1)
e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP		Rp/US$1)
f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP		Rp/US$1)
g. Jumlah sanksi administrasi (a/b/c/d/e/f)		Rp/US$1)
9. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (7+8.g)		Rp/US$1)
Terbilang:
10. Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan2) Rp/US$1)
Terbilang2):

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 10 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan. 2) Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 7 akan ditagih dengan Surat Paksa. 2) Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,

1. Coret yang tidak perlu

2. Baris ini tidak tercetak dalam hal:

a. SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A Undang-Undang KUP; atau

b. SKPKB terbit untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

F.4.1.23.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN
Nomor	:
Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

LAMPIRAN SKPKB

Nama Wajib Pajak:

NPWP:

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US$1 MENURUT
WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)3
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto
2	Harga Pokok Penjualan
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto(1-2)
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri(3-4)
6	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnyaa
	a. Penghasilan dari luar usaha
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan
	d. Lain-lain
	e. Jumlah(a+b+c+d)
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan Penghasilan Neto
8	Penyesuaian Fiskal
	a. Penyesuaian Fiskal Positif
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif
	c. Jumlah(a-b)
9	Penghasilan Neto Luar Negeri
10	Jumlah Penghasilan Neto(5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma(Jabatan)1
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib
12	Kompensasi kerugian
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP)
14	Penghasilan kena pajak(10-11-12-13)
15	PPh terutang(tarif x 14)
16	Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu
17	Jumlah PPh terutang(15+16)
18	Kredit Pajak:
	a. PPh ditanggung pemerintah
	b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:
	b.1. PPh Pasal 21
	b.2. PPh Pasal 22
	b.3. PPh Pasal 23
	b.4. PPh Pasal 24
	b.5. Lain-lain
	b.6. Jumlah(b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)
	c. Dibayar sendiri:
	c.1. PPh Pasal 22
	c.2. PPh Pasal 25
	c.3. PPh Pasal 29
	c.4. STP(pokok kurang bayar)
	c.5. Lain-lain
	c.6. Jumlah(c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)
	d. Diperhitungkan:
	d.1. SKPPKP
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan(a+b.6+c.6-d.1)
19	Pajak yang tidak/kurang dibayar(17-18.e)
20	Sanksi administrasi:
	a. Bunga Pasal 13(2)KUP
	b. Kenaikan Pasal 13(3)KUP
	c. Bunga Pasal 13(5)KUP
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP
	e. Kenaikan Pasal 17C(5)KUP
	f. Kenaikan Pasal 17D(5)KUP
	g. Jumlah sanksi administrasi(a+b+c+d+e+f)
21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar(19+20.g)

1. Coret yang tidak perlu

2. Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPKB terbit:

a. berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A; atau

b. untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

F.4.1.23.

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan atau orang pribadi.

2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan atau orang pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan atau orang pribadi (Formulir F.4.1.77.)

3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):

• lembar ke-1: untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

• lembar ke-2: untuk Seksi Penagihan;

• lembar ke-3: untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

• lembar ke-4: untuk Seksi Pelayanan;

• lembar ke-5: untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

4. Ukuran kertas Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13”

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

• Nomor - Tahun Pajak - Tanggal Penerbitan - Tanggal Jatuh Tempo - Nama Wajib Pajak - NPWP - Kepada - a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,

2. Pengisian Jumlah RUPIAH/US$

a. Lampiran SKPKB b. SKPKB * Baris/No. Urut pada SKPKB 1 Penghasilan Neto/berdasarkan Norma (Jabatan) 2 Penghasilan Kena Pajak 3 PPh Terutang 4 Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 4 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu 6 Kredit Pajak 5 Jumlah PPh terutang;

7. Pajak yang tidak/kurang dibayar

8. Sanksi Administrasi

9. Jumlah yang masih harus dibayar - Terbilang

10. Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

• Terbilang:

: Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.

: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.

: Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.

: Cukup jelas: Cukup jelas: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

: Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan atau orang pribadi (Formulir F.4.1.77.).

Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan atau orang pribadi pada kolom “JUMLAH RUPIAH/US$ MENURUT FISKUS”.

• Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB pada kolom “JUMLAH RUPIAH/US$ MENURUT FISKUS” dengan perincian sebagai berikut:

Diisi sesuai dengan baris 10 Lampiran SKPKB.

Diisi sesuai dengan baris 14 Lampiran SKPKB.

Diisi sesuai dengan baris 15 Lampiran SKPKB.

Diisi sesuai dengan baris 16 Lampiran SKPKB.

Diisi sesuai dengan baris 17 Lampiran SKPKB.

Diisi sesuai dengan baris 18.e Lampiran SKPKB.

Diisi sesuai dengan baris 19 Lampiran SKPKB.

Diisi sesuai dengan baris 20.g Lampiran SKPKB.

Diisi sesuai dengan baris 21 Lampiran SKPKB.

Cukup jelas.

Diisi sesuai dengan baris 21 Lampiran SKPKB pada kolom “JUMLAH RUPIAH/US$ MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)” dengan perincian sebagai berikut:

• Angka 10 tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukper Pasal 13A atau SKPKB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

• Dalam hal jumlah RUPIAH/US$ menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda ”(.)”.

Cukup jelas