PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak
Disebut juga: PER 27/PJ/2012 · PER 27 Tahun 2012 · Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012
Status adalah catatan terkini database, bukan penetapan status pada tanggal historis. Cakupan perubahan belum diperiksa menyeluruh; salinan ini adalah naskah terbitan asli, bukan teks konsolidasi.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-27/PJ/2012
TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang:
a. bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi nota penghitungan, surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 25/PJ/2008 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak;
b. bahwa ketentuan mengenai prosedur penerbitan surat ketetapan pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/ PJ/2009 tentang Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak;
c. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai bentuk dan isi nota penghitungan, surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak sebagaimana tersebut dalam huruf a serta ketentuan mengenai prosedur penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana tersebut dalam huruf b;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak; Mengingat;
-
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa Distribusi II beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
-
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/ PMK.03/ 2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak;
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK.
Pasal 1
Bentuk, jenis, kode, dan ukuran formulir Surat Tagihan Pajak (STP) dan/atau surat ketetapan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah termasuk lampirannya, beserta Nota Penghitungan dan Daftar Pengantar adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 2
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku:
-
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 25/PJ/2008 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 52/PJ/2011; dan
-
Peraturan. Distribusi II
-
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/ PJ/2009 tentang Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 3
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 13 Desember 2012
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd. A. FUAD RAHMANY Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Subdirektorat srigembangan Pelayanan NOGAN Rep4›,, DIR — • • —1 1.013111 TEAN3F0FIMASI 3a. ir‘ PROSE; BI3NIS) Anita Widiati \\1, NIP 1966101314’2 1-2-e Distribusi II KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK Distribusi II
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER-27/PJ/2012 TENTANG: BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN
ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK. BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK NO. Jenis Formulir Kode • Formuhr Ukuran Rangkap 1 2 3 4 5 I. PPh Badan/Orang Pribadi -~ STP/ skp a. STP;
b. SKPKB;
c. SKPKBT;
d. SKPN;
e. SKPLB Lampiran STP/skp a. STP b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN e. SKPLB Nota Penghitungan (nothit) F.5.1.23. Folio 5 Lembar F.4.1.23. Folio 5 Lembar F.4.1.23. Folio 5 Lembar F.4.1.23. Folio 4 Lembar F.4.1.23. Folio 4 Lembar F.5.1.23. Folio 5 Lembar F.4.1.23. Folio 5 Lembar F.4.1.23. Folio 5 Lembar F.4.1.23. Folio 4 Lembar F.4.1.23. Folio 4 Lembar F.4.1.77. Folio 2 Lembar II. PPh Pemotongan/Pemungutan;
-
STP/skp a. STP F.5.1.23. Folio 5 Lembar b. SKPKB F.4.1.23. Folio 5 Lembar c. SKPKBT F.4.1.23. Folio 5 Lembar d. SKPN F.4.1.23. Folio 4 Lembar e. SKPLB F.4.1.23. Folio 4 Lembar
-
Lampiran STP/skp a. STP F.5.1.23. Folio 5 Lembar b. SKPKB F.4.1.23. Folio 5 Lembar c. SKPKBT F.4.1.23. Folio 5 Lembar d. SKPN F.4.1.23. Folio 4 Lembar e. SKPLB F.4.1.23. Folio 4 Lembar
-
Nota Penghitungan (nothit) F.4.1.77. Folio 2 Lembar III. PPN Atas Penyerahan BKP/JKP, Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar daerah Pabean, Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean, Kegiatan Membangun Sendiri, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Penyerahan Atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan, Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, PKP yang Gagal Berproduksi dan Telah Diberikan Pengembalian Pajak Masukan, Perolehan yang PPN-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan Atau Tidak Dipungut dan Tanggung Jawab Secara Renteng. 1. STP/skp a. STP F.5.2.23. Folio 5 Lembar Distribusi II b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN e. SKPLB F.4.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23. Folio Folio Folio Folio 5 Lembar 5 Lembar 4 Lembar 4 Lembar 2. Lampiran STP/skp a. STP F.5.2.23. Folio 5 Lembar;
b. SKPKB F.4.2.23. Folio 5 Lembar;
c. SKPKBT F.4.2.23. Folio 5 Lembar;
d. SKPN F.4.2.23. Folio 4 Lembar;
e. SKPLB F.4.2.23. Folio 4 Lembar 3. Nota Penghitungan (nothit) F.4.2.77. Folio 2 Lembar IV. PPn BM Atas penyerahan BKP, Impor BKP, dan pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak;
-
STP/skp a. STP F.5.2.23. Folio 5 Lembar b. SKPKB F.4.2.23. Folio 5 Lembar c. SKPKBT F.4.2.23. Folio 5 Lembar d. SKPN F.4.2.23. Folio 4 Lembar e. SKPLB F.4.2.23. Folio 4 Lembar
-
Lampiran STP/skp a. STP F.5.2.23. Folio 5 Lembar b. SKPKB F.4.2.23. Folio 5 Lembar c. SKPKBT F.4.2.23. Folio 5 Lembar d. SKPN F.4.2.23. Folio 4 Lembar e. SKPLB F.4.2.23. Folio 4 Lembar
-
Nota Penghitungan (nothit) F.4.2.77. Folio 2 Lembar V. Bunga/Denda Penagihan,. STP F.5.0.23. Folio 4 Lembar Nota Penghitungan (nothit) F.5.0.77. Folio 2 Lembar VI. Daftar Pengantar,—ICN Daftar Pengantar Nota Penghitungan D.7.0.77. Folio 2 Lembar Daftar Pengantar Ketetapan D.7.0.77. Folio 3/4 Lembar*) *) Sesuai dengan jumlah lembar formulir ketetapan pajak (STP/skp). Catatan: Semua formulir dan larnpirannya berwarna putih. Distribusi II