PER-14/PJ/2017 tentang Tata Cara Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 50A ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3B ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.08/2016;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.08/2016;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai Tata Cara Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1438);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.08/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1482);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.08/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1483);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.

2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar yang selanjutnya disebut Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan badan atau Pajak Penghasilan orang pribadi.

3. Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar yang selanjutnya disebut KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan badan atau Pajak Penghasilan orang pribadi.

4. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan yang selanjutnya disebut Surat Pembetulan adalah surat untuk membetulkan Surat Keterangan.

Pasal 2

(1) Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar dapat membetulkan Surat Keterangan berdasarkan:

a. permohonan Wajib Pajak; atau

b. secara jabatan.

(2) Pembetulan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat:

a. kesalahan tulis; dan/atau

b. kesalahan hitung.

(3) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang dapat dilakukan pembetulan merupakan kesalahan yang tidak mempengaruhi jenis Harta, nilai Harta, nilai Utang, dan/atau nilai Harta bersih.

(4) Termasuk kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah perubahan pengungkapan Harta dari semula Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi) menjadi Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (deklarasi dalam negeri), yang diajukan oleh Wajib Pajak yang telah mengalihkan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.

(5) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kesalahan:

a. penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan;

b. penerapan tarif; dan/atau

c. perhitungan nilai Utang karena adanya kesalahan penerapan batasan nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta dan hanya atas Utang yang dokumen pendukungnya telah dilampirkan dalam Surat Pernyataan.

Pasal 3

(1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a disampaikan melalui KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diajukan kepada Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar;

b. ditandatangani oleh:

1. Wajib Pajak orang pribadi dan tidak dapat dikuasakan;

2. pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau

3. penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2) berhalangan;

c. disampaikan oleh Wajib Pajak atau penerima kuasa Wajib Pajak dengan cara datang langsung ke KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar; dan

d. dilampiri surat kuasa yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal:

1. Surat permohonan pembetulan ditandatangani oleh penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3); atau

2. Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan secara langsung surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf c.

(2) Bagi Wajib Pajak yang menyampaikan permohonan pembetulan atas Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan bukti pengalihan dana yang diterbitkan oleh bank yang menerima pengalihan dana Wajib Pajak dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar meneliti permohonan pembetulan atas Surat Keterangan dan menyampaikan usulan kepada Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar untuk menerbitkan:

a. Surat Pembetulan dalam hal terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam Surat Keterangan; atau

b. Surat penolakan dalam hal:

1. permohonan pembetulan yang diterima tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau

2. tidak terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam Surat Keterangan.

(2) Surat Pembetulan atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar secara biasa atau dengan tanda tangan elektronik, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(3) Surat Pembetulan atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

(4) Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui namun Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar belum menerbitkan Surat Pembetulan atau surat penolakan, maka permohonan pembetulan atas Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan.

(5) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar menerbitkan Surat Pembetulan.

(6) Dalam hal Surat Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan kelebihan pembayaran Uang Tebusan, pengembalian kelebihan pembayaran dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan.

Pasal 5

(1) Pembetulan Surat Keterangan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal ditemukan adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam Surat Keterangan.

(2) Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar menyampaikan usulan kepada Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar untuk menerbitkan Surat Pembetulan, dalam hal ditemukan:

a. kesalahan tulis; dan/atau

b. kesalahan hitung yang tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran Uang Tebusan.

(3) Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar menerbitkan surat klarifikasi kepada Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran Uang Tebusan dalam hal ditemukan kesalahan hitung yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Uang Tebusan.

(4) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Wajib Pajak wajib melunasi kekurangan pembayaran Uang Tebusan.

(5) Setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar menyampaikan usulan kepada Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar untuk menerbitkan Surat Pembetulan yang berisi:

a. penyesuaian nilai Uang Tebusan dalam hal Wajib Pajak melunasi kekurangan pembayaran Uang Tebusan akibat kesalahan penerapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b;

b. penyesuaian nilai Harta dan nilai Uang Tebusan dalam hal Wajib Pajak melunasi kekurangan pembayaran Uang Tebusan akibat kesalahan:

1. penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a; atau

2. penerapan batasan nilai Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c; atau

c. penyesuaian nilai Harta dan/atau nilai Uang Tebusan dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi kekurangan pembayaran Uang Tebusan akibat kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

(6) Kekurangan pembayaran Uang Tebusan yang tercantum dalam Surat klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan tarif sesuai periode yang berlaku pada saat Harta diungkapkan dalam Surat Pernyataan yang disampaikan.

Pasal 6

Surat Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (5), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (5) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui:

1. pos dengan bukti pengiriman surat; atau

2. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 7

Contoh format surat permohonan pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak, Surat Pembetulan, surat penolakan, surat klarifikasi, dan contoh perhitungan dalam Surat Pembetulan ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

Pada berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini:

1. Lampiran XII dan Lampiran XIX dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-26/PJ/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

2. permohonan pembetulan atas Surat Keterangan yang belum diterbitkan Surat Pembetulan atau Surat Penolakan diproses berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini dan diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku.

Pasal 9

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 11 September 2017

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

Plh. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ALBERT RINUS H. S. S.

NIP 19730125 1997031001

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER-14/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK

Yth.

Kepala Kanwil DJP.(1)

u.p Kepala KPP.(2)

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama:. (3)

NPWP:. (4)

Nomor Telepon:. (5)

Bertindak selaku: Wajib Pajak Wakil/Kuasa *) dari Wajib Pajak

Nama:. (6)

NPWP:. (7)

(8) tanggal.

(9) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bagian Surat Keterangan Pengampunan Pajak(10)	Tercantum dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak(11)	Dibetulkan menjadi(12)	Keterangan(13)
1.
2.
dst.

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.(14)

Wajib Pajak/ Wakil/ Kuasa dari Wajib Pajak*)

15. Keterangan:

16. Beri tanda X pada yang sesuai, dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi diisi pada Wajib Pajak, atau dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan diisi pada. Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak

17. $ ^{*} $ coret salah satu

Nomor (1): Diisi dengan nama Kanwil DJP Tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (2): Diisi dengan nama dan alamat KPP Tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (3): Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil yang menandatangani surat permohonan pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Nomor (4): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak/Wakil yang menandatangani surat permohonan pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Nomor (5): Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/Wakil yang menandatangani dan/atau menyampaikan surat permohonan pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Nomor (6): Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan. Dalam hal surat permohonan pembetulan atas Surat Keterangan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Nomor (6) ini tidak perlu diisi.

Nomor (7): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan. Dalam hal surat permohonan pembetulan atas Surat Keterangan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Nomor (7) ini tidak perlu diisi.

Nomor (8): Diisi dengan Nomor Surat Keterangan.

Nomor (9): Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Keterangan.

Nomor (10): Diisi dengan bagian Surat Keterangan yang diajukan permohonan pembetulan.

Nomor (11): Diisi dengan keterangan yang tertulis pada Surat Keterangan.

Nomor (12): Diisi dengan pembetulan atas bagian Surat Keterangan.

Nomor (13): Diisi dengan informasi tambahan terkait alasan pembetulan.

Nomor (14): Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Permohonan dibuat

Nomor (15): Ditandatangani dan diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil yang menandatangani Surat Permohonan Pembetulan atas Surat Keterangan.

B. CONTOH FORMAT SURAT PEMBETULAN

SURAT PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK

Nomor: PEMB-XXX/PP/WPJ.XXX/XXXX (1)

Dengan ini Menteri Keuangan Republik Indonesia menerangkan bahwa:

Nama: (2)

NPWP: (3)

Alamat: (4)

(5) oleh Kantor Pelayanan Pajak.

(6) atau.(7) dengan tanda terima nomor.

(8) dan telah diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor.

(9) tanggal. (10)

Berdasarkan:

permohonan Wajib Pajak tanggal. (11) tentang Surat Permohonan Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak; dan

*) surat klarifikasi Nomor. (12) tanggal. (13); dan

**) lembar penelitian Nomor.(14) tanggal.,(15)

Daftar rincian harta yang diungkapkan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak ini.

(19)

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

20. Tembusan:

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. (21)

Keterangan:

Beri tanda X pada yang sesuai *) dalam hal pembetulan dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak **) dalam hal pembetulan dilakukan secara jabatan

Atas nama:.(2)

NPWP:. (3)

No	Uraian	Dilaporkan dalam SPT (Rupiah)	Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Dialihkan ke Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Tidak Dialihkan ke Dalam Negeri (Rupiah)
1	Nilai Harta Bersih per Akhir Tahun Pajak Terakhir: a. Nilai Harta Bersih sebagai dasar pengenaan Uang Tebusan b. Nilai Harta Bersih yang dianggap sebagai penghasilan	(22)	(23a) (23b)	(24a) (24b)	(25a) (25b)
2	Uang Tebusan a. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta I; b. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta II; c. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta III; d. Berdasarkan Surat Klarifikasi	(26)

DAFTAR RINCIAN HARTA YANG DIBERIKAN FASILITAS PENGAMPUNAN PAJAK

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI HARTA YANG DILAPORKAN DALAM SPT	NILAI HARTA YANG BERADA DI DALAM NEGERI	NILAI HARTA YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI	NILAI HARTA YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI	KETERANGAN*
	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
1
2
dst

*) Diisi jika ada tambahan informasi

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

| Nomor | (1) |: Diisi dengan Nomor Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak | | Nomor | (2) |: Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak | | Nomor | (3) |: Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak | | Nomor | (4) |: Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak | | Nomor | (5) |: Diisi dengan tanggal tanda terima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak | | Nomor | (6) |: Diisi dengan nama KPP yang menerima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak | | Nomor | (7) |: Diisi dengan nama tempat lain yang menerima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak | | Nomor | (8) |: Diisi dengan nomor tanda terima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak | | Nomor | (9) |: Diisi dengan nomor Surat Keterangan | | Nomor | (10) |: Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak | | Nomor | (11) |: Diisi dengan tanggal Surat Permohonan Pembetulan Surat Keterangan Pengampunan Pajak | | Nomor | (12) |: Diisi dengan nomor surat klarifikasi | | Nomor | (13) |: Diisi dengan tanggal surat klarifikasi | | Nomor | (14) |: Diisi dengan nomor lembar penelitian pembetulan Surat Keterangan Pengampunan Pajak | | Nomor | (15) |: Diisi dengan tanggal lembar penelitian pembetulan Surat Keterangan Pengampunan Pajak | | Nomor | (16) |: Diisi dengan bagian yang terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung | | Nomor | (17) |: Diisi dengan keterangan yang tertulis pada Surat Keterangan Pengampunan Pajak | | Nomor | (18) |: Diisi dengan pembetulan atas bagian Surat Keterangan | | Nomor | (19) |: Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Pembetulan diterbitkan | | Nomor | (20) |: Diisi dengan nama lengkap, NIP dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan Surat Pembetulan | | Nomor | (21) |: Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar | | Nomor | (22) |: Diisi dengan Nilai Harta Bersih yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir per Akhir Tahun Pajak Terakhir | | Nomor | (23a) |: Diisi dengan Nilai Harta Bersih dalam negeri sebagai dasar pengenaan Uang Tebusan | | Nomor | (23b) |: Diisi dengan Nilai Harta Bersih dalam negeri yang dianggap sebagai penghasilan | | Nomor | (24a) |: Diisi dengan Nilai Harta Bersih Luar Negeri yang dialihkan ke Dalam Negeri sebagai dasar pengenaan Uang Tebusan | | Nomor | (24b) |: Diisi dengan Nilai Harta Bersih Luar Negeri yang dialihkan ke Dalam Negeri yang dianggap sebagai penghasilan | | Nomor | (25a) |: Diisi dengan Nilai Harta Bersih Luar Negeri yang tidak dialihkan ke Dalam Negeri sebagai dasar pengenaan Uang Tebusan | | Nomor | (25b) |: Diisi dengan Nilai Harta Bersih Luar Negeri yang tidak dialihkan ke Dalam Negeri yang dianggap sebagai penghasilan |

Nomor (26): Diisi dengan jumlah Uang Tebusan untuk masing-masing Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak dan/atau Surat klarifikasi

Nomor (27): Diisi dengan kode harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak (kode harta mengikuti petunjuk dalam Surat Pernyataan)

Nomor (28): Diisi dengan nama harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak

Nomor (29): Diisi dengan tahun perolehan harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak

Nomor (30): Diisi dengan nilai Harta yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir yang diberikan fasilitas pengampunan pajak

Nomor (31): Diisi dengan nilai Harta yang berada di dalam negeri yang diberikan fasilitas pengampunan pajak

Nomor (32): Diisi dengan nilai harta yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri yang diberikan fasilitas pengampunan pajak

Nomor (33): Diisi dengan nilai harta yang berada di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri yang diberikan fasilitas pengampunan pajak

Nomor (34): Diisi dengan keterangan atas harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak

Dengan ini Menteri Keuangan Republik Indonesia menerangkan bahwa:

Nama: (2)

NPWP: (3)

Alamat: (4)

(5) oleh Kantor Pelayanan Pajak.

(6) atau.

(7) dengan tanda terima nomor.

(8) dan telah diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor.

(9) tanggal. (10)

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak tanggal. (11) tentang Surat Permohonan Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak dan berdasarkan lembar penelitian Nomor.(12) tanggal.(13), atas permohonan pembetulan tidak dikabulkan dengan alasan:

1.(14)

2.(14)

3. dst, sehingga Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor. (9) tanggal.(10) tetap dipertahankan.

4. a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

16. Tembusan:

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. (17)

Nomor (1): Diisi dengan Nomor Surat Penolakan

Nomor (2): Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Penolakan

Nomor (3): Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Penolakan

Nomor (4): Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Penolakan

Nomor (5): Diisi dengan tanggal tanda terima Surat Pernyataan Harta

Nomor (6): Diisi dengan nama KPP yang menerima Surat Pernyataan Harta

Nomor (7): Diisi dengan nama tempat lain yang menerima Surat Pernyataan Harta

Nomor (8): Diisi dengan nomor tanda terima Surat Pernyataan Harta

Nomor (9): Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak

Nomor (10): Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak

Nomor (11): Diisi dengan tanggal Surat Permohonan Pembetulan

Nomor (12): Diisi dengan nomor lembar penelitian pembetulan

Nomor (13): Diisi dengan tanggal lembar penelitian pembetulan

Nomor (14): Diisi dengan alasan penolakan

Nomor (15): Diisi dengan nama kota dan tanggal penerbitan Surat Penolakan

Nomor (16): Diisi dengan nama lengkap, NIP dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan Surat Penolakan

Nomor (17): Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar

D. CONTOH FORMAT SURAT KLARIFIKASI


Nomor: S-./PP/WPJ./KP./.(3)

4. Sifat: Sangat Segera

Hal: Klarifikasi atas Kesalahan Hitung

Yth.(5)

NPWP.(6)

J1.(7)

Sehubungan dengan Surat Keterangan Pengampunan Pajak nomor. (8) tanggal. (9) dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, terdapat kesalahan hitung dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak di atas yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Uang Tebusan dengan perincian sebagai berikut:

Uraian:.(10)
Uang Tebusan yang seharusnya	Rp.(11)
(DPUT x Tarif).(12)
Uang Tebusan yang telah dibayar	Rp.(13)
Kekurangan pembayaran Uang Tebusan	Rp.(14)

2. Saudara diminta untuk melunasi kekurangan pembayaran Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat ini dengan menggunakan Kode Akun Pajak 411129 dan Kode Jenis Setoran 512.

3. Segera setelah melakukan pembayaran kekurangan Uang Tebusan, Saudara diminta untuk menginformasikan bukti pembayaran yang telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara ke Kantor Pelayanan Pajak. (2)

4. Dalam hal Saudara tidak memenuhi surat klarifikasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, akan diterbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang berisi penyesuaian nilai Harta dan/atau Uang Tebusan.

5. Untuk bantuan dan informasi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, Saudara dapat menghubungi Account Representative:

Nama:. (15)

Nomor Telepon:. (16)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

Nomor (1): Diisi dengan nama Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar.

Nomor (2): Diisi dengan nama KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar.

Nomor (3): Diisi dengan nomor Surat Klarifikasi.

Nomor (4): Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Klarifikasi.

Nomor (5): Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (6): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor (7): Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (9) Diisi dengan tanggal Surat Keterangan.

Nomor (8): Diisi dengan nomor Surat Keterangan.

Nomor (10): Diisi dengan uraian mengenai hal-hal yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Uang Tebusan, misalnya Wajib Pajak menggunakan tarif Uang Tebusan sebesar 2% sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak tarif yang seharusnya adalah sebesar 3%.

Nomor (11): Diisi dengan jumlah Uang Tebusan yang seharusnya dibayar.

Nomor (12): Diisi dengan nilai Dasar Pengenaan Uang Tebusan dan tarif yang seharusnya.

Nomor (13): Diisi dengan jumlah Uang Tebusan yang telah dibayar.

Nomor (14): Diisi dengan jumlah Uang Tebusan yang kurang dibayar.

Nomor (15): Diisi dengan nama Account Representative yang menangani Wajib Pajak bersangkutan.

Nomor (16): Diisi dengan nomor telepon Account Representative yang menangani Wajib Pajak bersangkutan.

Nomor (17): Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar.

E. CONTOH PERHITUNGAN DALAM SURAT PEMBETULAN

1. Contoh Pembetulan akibat kesalahan penerapan tarif Uang Tebusan.

Tuan F peredaran usahanya di bawah Rp4,8 miliar, mengikuti Pengampunan Pajak dengan informasi di dalam Surat Pernyataan sebagai berikut:

Harta Bersih tambahan di dalam wilayah NKRI: Mobil	Rp	300.000.000,00
Uang Tebusan (0,5% x Rp300.000.000,00)	Rp	1.500.000,00

Informasi pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagai berikut:

10 Oktober 2016	menyampaikan Surat Pernyataan.
20 Oktober 2016	diterbitkan Surat Keterangan.
6 Desember 2017	diketahui bahwa total harta dalam Surat Pernyataan lebih dari Rp10 miliar dikarenakan harta yang dilaporkan di dalam SPT sebesar Rp9.720.000.000,00 tidak diperhitungkan, sehingga tarif yang seharusnya dikenakan menjadi sebesar 2% (dua persen),
29 Desember 2017	diterbitkan Surat Klarifikasi atas kekurangan pembayaran Uang Tebusan.

Kekurangan pembayaran Uang Tebusan dalam Surat Klarifikasi:

• yang seharusnya dibayar: 2% x Rp300.000.000,00 = Rp6.000.000,00

• yang telah dibayar: Rp1.500.000,00

• kekurangan pembayaran: Rp4.500.000,00

a. Dalam hal Tuan F melunasi kekurangan pembayaran Uang Tebusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, diterbitkan Surat Pembetulan yang berisi penyesuaian nilai Uang Tebusan dengan ringkasan sebagai berikut:

No	Uraian	Dilaporkan dalam SPT (Rupiah)	Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Dialihkan ke Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Tidak Dialihkan ke Dalam Negeri (Rupiah)
1	Nilai Harta Bersih per Akhir Tahun Pajak Terakhir:a. Nilai Harta Bersih sebagai dasar perhitungan uang tebusanb. Nilai Harta Bersih yang dianggap sebagai tambahan penghasilan	9.720.000.000	300.000.000
2	Uang Tebusana. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta Ib. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta IIc. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta IIId. Berdasarkan Surat Klarifikasi	1.500.0004.500.000

b. Dalam hal Tuan F tidak melunasi kekurangan pembayaran Uang Tebusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, diterbitkan Surat Pembetulan yang berisi penyesuaian nilai Harta dengan perhitungan sebagai berikut:

	Surat Keterangan	Surat Pembetulan
Nilai Harta Bersih sebagai dasar perhitungan uang tebusan	Rp300.000.000,00	Rp75.000.000,00*
Tarif	0,5%	2%
Uang Tebusan	Rp1.500.000,00
Nilai Harta Bersih yang dianggap sebagai tambahan penghasilan	Rp225.000.000,00

*) Harta bersih sebagai dasar pengenaan Uang Tebusan dalam Surat Pembetulan dihitung dengan cara membagi tarif Uang Tebusan yang telah dikenakan dengan tarif Uang Tebusan yang seharusnya, dikalikan dengan nilai Harta bersih dalam Surat Keterangan (Rp 75.000.000,00 = 0,5%/2% x Rp300.000.000,00)

No	Uralan	Dilaporkan dalam SPT (Rupiah)	Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Dialihkan ke Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Tidak Dialihkan ke Dalam Negeri (Rupiah)
1	Nilai Harta Bersih per Akhir Tahun Pajak Terakhir:a. Nilai Harta Bersih sebagai dasar perhitungan uang tebusanb. Nilai Harta Bersih yang dianggap sebagai tambahan penghasilan	9.720.000.000	75.000.000225.000.000
2	Uang Tebusana. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta Ib. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta IIc. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta IIId. Berdasarkan Surat Klarifikasi	1.500.000

2. Contoh kesalahan penerapan batasan nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta

Tuan G mengikuti Pengampunan Pajak dengan informasi di dalam Surat Pernyataan sebagai berikut:

Harta tambahan
Tanah	Rp	3.000.000.000,00
Mobil	Rp	750.000.000,00
Utang terkait Harta
Tanah	Rp	2.000.000.000,00
Mobil	Rp	0,00
Total Harta Bersih	Rp	1.750.000.000,00
Uang Tebusan (tarif 2%)	Rp	35.000.000,00

Informasi pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagai berikut:

1 September 2016	Penyampaian Surat Pernyataan
9 September 2016	Diterbitkan Surat Keterangan.
1 Desember 2016	Direktur Jenderal Pajak menemukan kesalahan penghitungan penerapan batasan nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta dalam Surat Keterangan (Utang melebihi 50% atas Harta berupa tanah) sehingga diterbitkan surat klarifikasi untuk melakukan pelunasan atas kekurangan pembayaran Uang Tebusan.

Penghitungan Harta Bersih dan Uang Tebusan seharusnya menjadi:

	Surat Keterangan	Seharusnya
Harta tambahan
Tanah	Rp3.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00
Mobil	Rp750.000.000,00	Rp750.000.000,00
Utang terkait Harta
Tanah	Rp2.000.000.000,00	Rp1.500.000.000,00
Mobil	Rp0,00	Rp0,00
Total Harta Bersih	Rp1.750.000.000,00	Rp2.250.000.000,00
Uang Tebusan(tarif 2%)	Rp35.000.000,00	Rp45.000.000,00

Kekurangan pembayaran Uang Tebusan dalam Surat Klarifikasi:

• yang seharusnya dibayar: Rp45.000.000,00

• yang telah dibayar: Rp35.000.000,00

• Kekurangan pembayaran: Rp10.000.000,00

a. Dalam hal Tuan G melunasi kekurangan pembayaran Uang Tebusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, diterbitkan Surat Pembetulan yang berisi penyesuaian nilai Harta dan Uang Tebusan dengan ringkasan sebagai berikut:

No	Uraian	Dilaporkan dalam SPT (Rupiah)	Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Dialihkan ke Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Tidak Dialihkan ke Dalam Negeri (Rupiah)
1	Nilai Harta Bersih per Akhir Tahun Pajak Terakhir: a. Nilai Harta Bersih sebagai dasar perhitungan uang tebusan b. Nilai Harta Bersih yang dianggap sebagai tambahan penghasilan		2.250.000.000
2	Uang Tebusan a. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta I; b. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta II; c. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta III; d. Berdasarkan Surat Klarifikasi	35.000.000 10.000.000

b. Dalam hal Tuan G tidak melunasi kekurangan pembayaran Uang Tebusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, diterbitkan Surat Pembetulan yang berisi penyesuaian nilai Harta dengan ringkasan sebagai berikut:

No	Uraian	Dilaporkan dalam SPT (Rupiah)	Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Dialihkan ke Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Tidak Dialihkan ke Dalam Negeri (Rupiah)
1	Nilai Harta Bersih per Akhir Tahun Pajak Terakhir: a. Nilai Harta Bersih sebagai dasar perhitungan uang tebusan b. Nilai Harta Bersih yang dianggap sebagai tambahan penghasilan		1.750.000.000 500.000.000
2	Uang Tebusan a. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta I; b. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta II; c. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta III; d. Berdasarkan Surat Klarifikasi	35.000.000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

Plh. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,