PER-26/PJ/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-07/PJ/2016

TENTANG DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

a. bahwa ketentuan mengenai dokumen dan pedoman teknis pengisian dokumen dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2016 (selanjutnya disebut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 dan perubahannya);

b. bahwa dalam rangka menyempurnakan beberapa format dokumen dan pedoman teknis pengisian dokumen dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Kedua Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1438);

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-10/PJ/2016;

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-07/PJ/2016 TENTANG DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK.

Pasal I

Beberapa bagian Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 dan perubahannya, diubah sebagai berikut:

1. Mengubah beberapa bagian dalam Contoh Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 dan perubahannya, sebagai berikut:

a. menghilangkan kotak pilihan Surat Nominee;

b. menghilangkan kotak pilihan Surat Pengakuan Kepemilikan Harta;

c. mengubah istilah Surat Kuasa Khusus menjadi Surat Kuasa;

d. mengubah petunjuk pengisian formulir Surat Pernyataan;

e. mengubah Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan yang Telah Berada di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

f. menghilangkan ukuran kertas; sehingga Contoh Surat Pernyataan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal ini.

2. Mengubah periode pelaporan atas pengalihan dan realisasi investasi Harta Tambahan dalam Contoh Format Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak, sehingga Contoh Format Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Direktur Jenderal ini.

3. Mengubah judul surat dan periode pelaporan atas Harta Tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Contoh Format Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan yang Telah Berada di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 dan perubahannya, sehingga Contoh Format Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan yang Telah Berada di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan Direktur Jenderal ini.

4. Mengubah beberapa bagian dalam Contoh Format Surat Pernyataan Mencabut Permohonan dan/atau Pengajuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak, schingga Contoh Format Surat Pernyataan Mencabut Permohonan dan/atau Pengajuan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan Direktur Jenderal ini.

5. Mengubah beberapa bagian dalam Contoh Format Surat Permohonan Pencabutan atas Permohonan dan/atau Pengajuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 dan perubahannya, sehingga Contoh Format Surat Permohonan Pencabutan atas Permohonan dan/atau Pengajuan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan Direktur Jenderal ini.

6. Mengubah beberapa bagian dalam Contoh Format Sürat Keterangan Pengampunan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 dan perubahannya, sebagai berikut:

a. menambahkan kolom Nilai Harta yang Dilaporkan dalam SPT; dan

b. menambahkan Contoh Format Surat Keterangan Pengampunan Pajak dengan tanda tangan elektronik; sehingga Contoh Format Surat Keterangan Pengampunan Pajak menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 6 Peraturan Direktur Jenderal ini.

7. Mengubah beberapa bagian dalam Contoh Format Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 dan perubahannya, sebagai berikut:

a. menambahkan Laporan Penelitian Pembatalan Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagai dasar pertimbangan pada bagian Menimbang huruf c;

b. menambahkan keterangan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak pada Diktum PERTAMA bagian Menetapkan; dan

c. menghapus kolom Nilai STP/SKP pada Daftar Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak yang Dibatalkan Dalam Rangka Pengampunan Pajak; sehingga Contoh Format Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 Peraturan Direktur Jenderal ini.

8. Mengubah beberapa bagian dalam Contoh Format Surat Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 dan perubahannya; sebagai berikut:

a. menambahkan Laporan Penelitian Pembatalan Surat Keputusan Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagai dasar pertimbangan pada bagian Menimbang huruf c;

b. menambahkan keterangan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak pada Diktum PERTAMA bagian Menetapkan; dan

c. menghapus kolom Nilai pada Surat Keputusan pada Daftar Surat Keputusan yang Dibatalkan Dalam Rangka Pengampunan Pajak; sehingga Contoh Format Surat Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 Peraturan Direktur Jenderal ini.

9. Mengubah beberapa bagian dalam Contoh Format Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 dan perubahannya, sebagai berikut:

a. menambahkan Nota Dinas Usulan Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak pada bagian Menimbang huruf c; dan

b. menambahkan keterangan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak pada Diktum PERTAMA bagian Menetapkan; sehingga Contoh Format Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9 Peraturan Direktur Jenderal ini.

10. Mengubah beberapa bagian dalam Contoh Format Surat Klarifikasi atas Kesalahan Hitung sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIX Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 dan perubahannya, sebagai berikut:

a. menambahkan Subtim Penerima dan Peneliti di Tempat Tertentu pada angka 5; dan

b. menambahkan Ketua Subtim Penerima dan Peneliti atas nama Kepala Kantor yang menandatangani Surat Klarifikasi atas Kesalahan Hitung di Tempat Tertentu; sehingga Contoh Format Surat Klarifikasi atas Kesalahan Hitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10 Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 19 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK u.b.

LA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT DIREKTORATIENDER PASI ODING RIFALDI NIF 19700311 1

FORMAT SURAT PERNYATAAN

FORMULIR	SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK
PERNYATAAN: PERTAMA KEDUA KETIGA
PERIJATIAN:
A. GENTITAS	N.P.WP
NAMA WAJIB PAJAK
N1K / G1U P/AKTAPENDRIAN
NOMOR PASPOR
ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA
ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR NEGERI
JENIS USAH/PEKERJAAN BERAS
NO. TELEPON/FAKS(MILI)
NO. HP
EMAIL
U.M.K.M	: YA	TIDAK K.L.U
PEMBUKUAN	: TIDAK YA PERICDE	: -
MENGGUNAKAN KONSULTAN PAJAK	: DIAUDIT	TIDAK DIAUDIT
NAMA KONSULTAN PAJAK
URAIAN	NILAI (Rp)
D. HARTA PENGENAAN UANG TEBUSAN	1. NILAI HARTA BERSIH DALAM SPT PPH TERAKHIR [Dilai Daftar Rincion Harta dan Ulang Huruf A: Total A]	1
2. NILAI HARTA BERSIH DALAM NEGERI [Dilai Daftar Rincion Harta dan Ulang Huruf B: Total B]	2
3. NILAI HARTA BERSIH DLUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI [Dilai Daftar Rincion Harta dan Ulang Huruf C: Total C]	3
4. NILAI HARTA BERSIH DLUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (TIDAK REPATRIASI) [Dilai Daftar Rincion Harta dan Ulang Huruf D: Total D]	4
G. DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN	5. DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN (DPUT)
a. DPUT UNTUK HARTA BERSIH DLUAR NEGERI DAN HARTA BERSIH DLUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (2 + 3)	5a
b. DPUT UNTUK HARTA BERSIH DLUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (4)	5b
6. DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN (PADA PERNYATAAN SEBELUMNYA)
a. DPUT UNTUK HARTA BERSIH DLUAR NEGERI DAN HARTA BERSIH DLUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI	6a
b. DPUT UNTUK HARTA BERSIH DLUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI	6b
E. JUMLAN UANG TEBUSAN	7. DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN (PADA PERNYATAAN INI)
a. DPUT UNTUK HARTA BERSIH DLUAR NEGERI DAN HARTA BERSIH DLUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (5a + 6b)	7a
b. DPUT UNTUK HARTA BERSIH DLUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (5b + 6b)	7b
8. PENGHITUNGAN UANG TEBUSAN (TARIF PERDASARKAN PERIODE PELAPORAN PENGAMPUNAN)
a. UANG TEBUSAN UNTUK HARTA BERSIH DLUAR NEGERI DAN HARTA BERSIH DLUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (Tempat x7a)	8a
F. LAMPAN	9. UANG TEBUSAN [YANG MASIH HARUG DIBAYAR TANGGAL PEMBAYARAN]	8b
YANG LEBI DIBAYAR	8c
UANG TEBUSAN YANG LEBI DIBAYAR MOTION [DIKEMBALIKAN DIPERHITUNGAN DENGAN KEWAJIRAN PAJAK LAINNYA]	9
G. PERNYATAAN
Dongan ini saya menyatakan bahwa apa yang yang tolah saya ungkipkan dalam Surat Pernyataan ini beserta lain pilihan-lampirnya adalah benar.
WAJIB PAJAK PEMIMPIN TERTINGGI KUASA TANGGAL
NAMA LENGKAP
WAJIB PAJAK PEMIMPIN TERTINGGI KUASA
NPWP

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT PERNYATAAN HARTA

UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK (FORMULIR SURAT PERNYATAAN)

PETUNJUK UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;

2. Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya baik yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (selanjutnya disebut Surat Pernyataan);

3. Surat Pernyataan disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan;

4. Surat Pernyataan disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) disertai dengan lampiran berupa Daftar Rincian Harta dan Utang yang disampaikan dalam bentuk salinan digital (softcopy) dan formulir kertas (hardcopy) dengan format yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;

5. Surat Pernyataan ditandatangani sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau dalam hal Wajib Pajak Badan diwakili oleh Pemimpin Tertinggi atau Kuasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;

6. Surat Pernyataan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani;

7. Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dengan cara mengunduh (download) melalui website www.pajak.go.id;

8. Wajib Pajak harus melunasi seluruh Tunggakan Pajak, membayar Uang Tebusan sebelum menyampaikan Surat Pernyataan, dan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan.

9. Pembayaran Uang Tebusan menggunakan Surat Setoran Pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Uang Tebusan dengan menggunakan Kode Akun Pajak 411129 dan Kode Jenis Setoran 512 dengan isian masa dan tahun pajak pada saat pembayaran dilakukan;

10. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor Uang Tebusan melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran Uang Tebusan (Bank Persepsi) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 600/KMK.03/2016.

11. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor seluruh Tunggakan Pajak melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi) dan kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak (Kantor Pos Persepsi).

12. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam periode Pengampunan Pajak. Surat Pernyataan kedua atau Surat Pernyataan ketiga dapat disampaikan oleh Wajib Pajak sebelum atau setelah Surat Pernyataan pertama atau Surat Pernyataan kedua memperoleh Surat Keterangan.

PETUNJUK PENGISIAN

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian Surat Pernyataan adalah sebagai berikut:

1. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut;

2. Kolom Identitas:

Wajib Pajak dapat mengisi dengan menggunakan komputer/tulis tangan/mesin ketik: Untuk isian yang tidak terstruktur (seperti: Nama Wajib Pajak, Alamat Tempat Tinggal/Kedudukan di Luar Negeri, Alamat Tempat Tinggal/Kedudukan di Indonesia, Jenis Usaha/Pekerjaan Bebas, dan email) maupun untuk isian yang terstruktur (seperti: NPWP, NIK/SIUP/Akta Pendirian, Nomor Telepon/Faksimili, Nomor HP, dan KLU) kotak-kotak dapat diabaikan sepanjang tidak melewati batas samping kanan.

Contoh Pengisian untuk Orang Pribadi:


Catatan:

• Kolom Alamat Tempat Tinggal/Kedudukan di Luar Negeri diisi dengan alamat korespondensi Wajib Pajak di Luar Negeri dalam hal Wajib Pajak bertempat tinggal di Luar Negeri, jika Wajib Pajak tidak memiliki tempat tinggal di Luar Negeri kolom ini dapat dikosongkan.

• Kolom Alamat Tempat Tinggal/Kedudukan di Indonesia diisi dengan alamat korespondensi Wajib Pajak di Indonesia yang akan digunakan sebagai alamat surat menyurat untuk keperluan proses Pengampunan Pajak.

• Kolom Nomor Telepon, Nomor HP, dan email wajib diisi dengan Nomor Telepon, Nomor HP, dan email Wajib Pajak yang digunakan secara aktif.

5. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai Rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:

a. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00);

b. dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50).

6. Surat Pernyataan dibagi dalam 8 bagian yaitu:

a. BAGIAN AWAL b. IDENTITAS c. SPT TAHUNAN d. TAMBAHAN HARTA BERSIH YANG BELUM PERNAH DILAPORKAN DALAM SPT e. DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN f. UANG TEBUSAN g. LAMPIRAN h. PERNYATAAN;

7. BAGIAN AWAL

Pada Bagian Awal Surat Pernyataan terdapat hal yang perlu dilakukan isian oleh Wajib Pajak yaitu pernyataan.

PERNYATAAN

Pada bagian pernyataan, Wajib Pajak diharuskan memberikan tanda centang (V) pada salah satu kotak pilihan, PERTAMA, KEDUA, atau KETIGA sesuai dengan keadaan sebenarnya.

8. IDENTITAS

Pada bagian identitas Surat Pernyataan, Wajib Pajak harus mengisi hal-hal sebagai berikut:

a. NPWP

Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan.

b. NAMA WAJIB PAJAK

Diisi dengan nama dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan.

c. NIK/SIUP/AKTA PENDIRIAN

a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi tidak berstatus sebagai pengusaha:

Diisi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, dengan contoh pengisian sebagai berikut:

1234567890123456 Jika Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan Surat Pernyataan di Tempat Tertentu di Luar Négeri tidak memiliki NIK, diisi dengan angka nol, dengan contoh pengisian sebagai berikut:

000000000000000 b. Untuk Wajib Pajak orang pribadi berstatus sebagai pengusaha:

Diisi dengan NIK dan/atau SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan untuk Wajib Pajak orang pribadi, dengan contoh pengisian sebagai berikut:

1234567890123456/500/SIUP/2016 Kewajiban mencantumkan nomor SIUP dalam Surat Pernyataan hanya diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang telah memiliki SIUP pada saat mengajukan Surat Pernyataan.

Dalam hal SIUP tidak ada, diisi dengan angka nol, dengan contoh pengisian sebagai berikut:

0000000000000000

Jika Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan Surat Pernyataan di Tempat Tertentu di Luar Negeri tidak memiliki NIK, diisi dengan angka nol, dengan contoh pengisian sebagai berikut:

000000000000000

c. Untuk Wajib Pajak badan:

Diisi dengan SIUP atau Akta Pendirian dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, dengan contoh pengisian sebagai berikut:

500/SIUP/2016 / AHU-12345.AH.01.04.Tahun 2013

d. NOMOR PASPOR

Diisi dengan nomor paspor dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. (wajib diisi oleh Wajib Pajak yang memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar negeri dan oleh Wajib Pajak yang telah memiliki paspor. Jika Wajib Pajak tidak memiliki paspor, isian ini dapat dikosongkan), dengan contoh pengisian sebagai berikut:

e. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA

Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di Indonesia dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan yang akan digunakan sebagai alamat korespondensi surat menyurat dalam proses penyelesaian Pengampunan Pajak (jika Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan di Tempat Tertentu di Luar Negeri dan tidak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di Indonesia, isian ini dapat dikosongkan).

f. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR NEGERI

Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di luar negeri dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan (diisi hanya jika Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar negeri).

g. JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS

Diisi dengan jenis usaha/pekerjaan bebas yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, contoh: Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil, pedagang emas, dan lain-lain.

h. NOMOR TELEPON/FAKSIMILI

Diisi dengan nomor telepon/faksimili yang dimiliki, secara aktif digunakan, dan secara nyata dapat dihubungi dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan

i. NOMOR HP

Diisi dengan nomor telepon selular (handphone) yang dimiliki; secara aktif digunakan, dan secara nyata dapat dihubungi dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan. Nomor telepon selular (handphone) ini akan menjadi nomor yang akan dihubungi dalam proses penyelesaian Pengampunan Pajak.

j. EMAIL

Diisi dengan alamat surat elektronik (e-mail) yang dimiliki dan secara aktif digunakan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan. Alamat e-mail ini akan menjadi alamat e-mail yang akan dihubungi dalam proses penyelesaian Pengampunan Pajak.

k. UMKM

Pada bagian UMKM, Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan harus memberikan tanda centang ( $ \sqrt[]{v} $ ) pada:

• bagian YA jika Wajib Pajak menyampaikan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha atau SPT Tahunan PPh Terakhir, yang menyatakan bahwa besaran peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000; atau - bagian TIDAK jika Wajib Pajak TIDAK menyampaikan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 atau menyampaikan SPT Tahunan PPh Terakhir yang menyatakan bahwa besaran peredaran usahanya lebih dari Rp4.800.000.000.

Bagian KLU hanya diisi jika Wajib Pajak memberikan tanda centang (V) pada bagian YA.

1. PEMBUKUAN

Pada bagian pembukuan, Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan harus memberikan tanda centang ( $ \surd $ ) pada:

• bagian YA jika Wajib Pajak melaksanakan pembukuan; atau Wajib Pajak diharuskan menuliskan periode tahun pajak awal dimana Wajib Pajak mulai melaksanakan pembukuan. Untuk Wajib Pajak yang melaksanakan pembukuan, Wajib Pajak memberikan tanda centang ( $ \surd $ ) pada bagian DIAUDIT dalam hal pembukuan Wajib Pajak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau memberikan tanda centang ( $ \surd $ ) pada bagian TIDAK DIAUDIT dalam hal pembukuan Wajib Pajak tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

• bagian TIDAK jika Wajib Pajak tidak melaksanakan pembukuan.

m. MENGGUNAKAN KONSULTAN PAJAK

Pada bagian menggunakan jasa konsultan pajak yang bertindak sebagai penerima kuasa, Wajib Pajak badan yang menyampaikan Surat Pernyataan harus memberikan tanda centang ( $ \surd $ ) pada:

• bagian YA jika Wajib Pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan; atau - bagian TIDAK jika Wajib Pajak badan TIDAK menggunakan jasa konsultan pajak untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan.

n. NAMA KONSULTAN PAJAK

Jika Wajib Pajak memberikan tanda centang (V) YA pada bagian MENGGUNAKAN KONSULTAN PAJAK, Wajib Pajak juga harus menulis nama konsultan pajak yang membantu Wajib Pajak dalam urusan perpajakannya. Jika Wajib Pajak memberikan tanda centang (V) TIDAK pada bagian MENGGUNAKAN KONSULTAN PAJAK, bagian ini diisi dengan tanda “-“ (tanda strip).

9. SPT TAHUNAN

ANGKA 1 - HARTA BERSIH DALAM SPT PPh TERAKHIR

Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.

Harta bersih merupakan selisih antara nilai Harta dikurangi nilai Utang.

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh harta bersih yang telah dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir.

Angka 1 diisi dengan nilai total Bagian A dari Daftar Rincian Harta dan Utang.

10. HARTA BERSIH YANG BELUM PERNAH DILAPORKAN DALAM SPT

a. ANGKA 2-HARTA BERSIH DI DALAM NEGERI

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh harta bersih yang telah dimiliki oleh Wajib Pajak yang berada di dalam negeri namun belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir.

Angka 2 diisi dengan nilai total Bagian B dari Daftar Rincian Harta dan Utang.

b. ANGKA 3 - HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (REPATRIASI)

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh harta bersih yang telah dimiliki oleh Wajib Pajak yang berada di luar negeri namun belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir dan harta bersih tersebut dialihkan oleh Wajib Pajak ke dalam negeri (repatriasi).

Angka 3 diisi dengan nilai total Bagian C dari Daftar Rincian Harta dan Utang.

c. ANGKA 4 - HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (TIDAK REPATRIASI)

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh harta bersih yang telah dimiliki oleh Wajib Pajak yang berada di luar negeri namun belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir dan harta bersih tersebut tidak dialihkan ke dalam negeri (tidak direpatriasi).

Angka 4 diisi dengan nilai total Bagian D dari Daftar Rincian Harta dan Utang.

11. DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN

Pada bagian ini diuraikan mengenai penghitungan dasar pengenaan uang tebusan (DPUT).

a. ANGKA 5 - DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh harta bersih yang telah dimiliki oleh Wajib Pajak yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri namun belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir.

1. ANGKA 5.a - DPUT UNTUK HARTA BERSIH DI DALAM NEGERI DAN HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI Angka 5.a diisi dengan DPUT harta bersih yang berada di dalam negeri dan harta bersih yang berada di luar negeri serta dialihkan (direpatriasi) ke dalam negeri (angka 2 Surat Pernyataan ditambah angka 3 Surat Pernyataan).

2. ANGKA 5.b - DPUT HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI Angka 5.a diisi dengan DPUT harta bersih yang berada di luar negeri dan tidak dialihkan (tidak direpatriasi) ke dalam negeri (angka 4 Surat Pernyataan).

b. ANGKA 6 - DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN PADA PERMOHONAN SEBELUMNYA

Kolom ini hanya diisi untuk penyampaian Surat Pernyataan kedua atau Surat Pernyataan ketiga.

1. ANGKA 6.a - DPUT UNTUK HARTA BERSIH DI DALAM NEGERI DAN HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI Bagian ini diisi dengan DPUT harta bersih yang berada di dalam negeri; dan harta bersih yang berada di luar negeri serta dialihkan ke dalam negeri yang tercantum dalam Surat Pernyataan sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

• Untuk Surat Pernyataan pertama, angka 6.a diisi dengan nilai dengan angka 0 (nol).

• Untuk Surat Pernyataan kedua, angka 6.a pada Surat Pernyataan kedua diisi dengan nilai angka 5.a pada Surat Pernyataan pertama.

Khusus untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas yang menyampaikan:

a. Surat Pernyataan pertama dengan total Harta sampai dengan Rp10.000.000.000, dan;

b. Surat Pernyataan kedua dengan total Harta lebih dari Rp10.000.000.000, maka, angka 6.a pada Surat Pernyataan kedua diisi dengan nilai hasil perkalian antara nilai pada angka 5.a pada Surat Pernyataan pertama dengan $ \frac{0.5%}{2%} $ - Untuk Surat Pernyataan ketiga, angka 6.a pada Surat Pernyataan ketiga diisi dengan nilai angka 5.a pada Surat Pernyataan kedua.

Khusus untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas yang menyampaikan:

a. Surat Pernyataan kedua dengan total Harta sampai dengan Rp10.000.000.000, dan;

b. Surat Pernyataan ketiga dengan total Harta lebih dari Rp10.000.000.000, maka, angka 6.a pada Surat Pernyataan ketiga diisi dengan nilai hasil perkalian antara nilai pada angka 5.a pada Surat Pernyataan kedua dengan $ \frac{0.5%}{2%} $;

Contoh:

Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas menyampaikan Surat Pernyataan pertama sebagai berikut: a) Nilai Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir i. Harta pada SPT PPh Terakhir = Rp1.000.000.000 ii. Utang pada SPT PPh Terakhir = Rp750.000.000 iii. Harta Bersih pada SPT PPh Terakhir = Rp250.000.000 b) Nilai Harta Bersih di dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir i. Harta = Rp2.000.000.000 ii. Utang = Rp1.000.000.000 iii. Harta Bersih = Rp1.000.000.000 c) Nilai Harta Bersih di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir i. Harta = Rp4.000.000.000 ii. Utang = Rp2.000.000.000 iii. Harta Bersih = Rp2.000.000.000 d) Nilai Harta Bersih di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir i. Harta = Rp1.000.000.000 ii. Utang = Rp500.000.000 iii. Harta Bersih = Rp500.000.000 Total Harta = Rp8.000.000.000 DPUT harta bersih yang berada di dalam negeri dan harta bersih yang berada di luar negeri serta dialihkan ke dalam negeri = Rp1.000.000.000 + Rp2.000.000.000 = Rp3.000.000.000 (diisikan pada Angka 5.a Surat Pernyataan pertama) Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas menyampaikan Surat Pernyataan kedua sebagai berikut: a) Nilai Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir i. Harta pada SPT PPh Terakhir = Rp1.000.000.000 ii. Utang pada SPT PPh Terakhir = Rp750,000,000 iii. Harta Bersih pada SPT PPh Terakhir = Rp250.000.000 b) Nilai Harta Bersih di dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir i. Harta = Rp4.000.000.000 ii. Utang = Rp2.000.000.000 iii. Harta Bersih = Rp2.000.000.000 c) Nilai Harta Bersih di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir i. Harta = Rp4.000.000.000 ii. Utang = Rp2.000.000.000 iii. Harta Bersih = Rp2.000.000.000 d) Nilai Harta Bersih di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir i. Harta = Rp1.500.000.000 ii. Utang = Rp750.000.000 iii. Harta Bersih = Rp750.000.000 Total Harta = Rp10.500.000.000 DPUT harta bersih yang berada di dalam negeri dan harta bersih yang berada di luar negeri serta dialihkan ke dalam negeri = Rp2.000.000.000 + Rp2.000.000.000 = Rp4.000.000.000 (diisikan pada Angka 5.a Surat Pernyataan kedua) DPUT pada pernyataan sebelumnya = $$ \mathrm {R p} 3: 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0 \times \frac {0. 5 %}{2 %} = \mathrm {R p} 7 5 0. 0 0 0. 0 0 0 $$ (diisikan pada Angka 6.a Surat Pernyataan kedua)

2) ANGKA 6.b - DPUT UNTUK HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI

Bagian ini diisi dengan DPUT harta bersih yang berada di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri yang tercantum dalam Surat Pernyataan sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

• Untuk Surat Pernyataan pertama, angka 6.b diisi dengan nilai dengan angka 0 (nol).

• Untuk Surat Pernyataan kedua, angka 6.b pada Surat Pernyataan kedua diisi dengan nilai angka 5.b pada Surat Pernyataan pertama.

Khusus untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas yang menyampaikan:

a. Surat Pernyataan pertama dengan total Harta sampai dengan Rp10.000.000.000, dan;

b. Surat Pernyataan kedua dengan total Harta lebih dari Rp10.000.000.000, maka, angka 6.b pada Surat Pernyataan kedua diisi dengan nilai hasil perkalian antara nilai pada angka 5.b pada Surat Pernyataan pertama dengan $ \frac{0.5}{2}% $ - Untuk Surat Pernyataan ketiga, angka 6.b pada Surat Pernyataan ketiga diisi dengan nilai angka 5.b pada Surat Pernyataan kedua.

Khusus untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas yang menyampaikan:

a. Surat Pernyataan kedua dengan total Harta sampai dengan Rp10.000.000.000, dan;

b. Surat Pernyataan ketiga dengan total Harta lebih dari Rp10.000.000.000, maka, angka 6.b pada Surat Pernyataan ketiga diisi dengan nilai hasil perkalian antara nilai pada angka 5.b pada Surat Pernyataan kedua dengan $ \frac{0.5%}{2%} $ Contoh:

Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas menyampaikan Surat Pernyataan kedua sebagai berikut: a) Nilai Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir i. Harta pada SPT PPh Terakhir = Rp1.000.000.000 ii. Utang pada SPT PPh Terakhir = Rp750.000.000 iii. Harta Bersih pada SPT PPh Terakhir = Rp250.000.000 b) Nilai Harta Bersih di dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir i. Harta = Rp2.000.000.000 ii. Utang = Rp1.000.000.000 iii. Harta Bersih = Rp1.000.000.000 c) Nilai Harta Bersih di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir i. Harta = Rp4.000.000.000 ii. Utang = Rp2.000.000.000 iii. Harta Bersih = Rp2.000.000.000 d) Nilai Harta Bersih di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir i. Harta = Rp1.000.000.000 ii. Utang = Rp500.000.000 iii. Harta Bersih = Rp500.000.000 Total Harta = Rp8.000.000.000 DPUT harta bersih yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri = Rp500.000.000 (diisikan pada Angka 5.b Surat Pernyataan kedua) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ketiga sebagai berikut: a) Nilai Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir i. Harta pada SPT PPh Terakhir = Rp1.000.000.000 ii. Utang pada SPT PPh Terakhir = Rp750.000.000 iii. Harta Bersih pada SPT PPh Terakhir = Rp250.000.000 b) Nilai Harta Bersih di dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir i. Harta = Rp4.000.000.000 ii. Utang = Rp2.000.000.000 iii. Harta Bersih = Rp2.000.000.000 c) Nilai Harta Bersih di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir i. Harta = Rp4.000.000.000 ii. Utang = Rp2.000.000.000 iii. Harta Bersih = Rp2.000.000.000 d) Nilai Harta Bersih di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir i. Harta = Rp1.500.000.000 ii. Utang = Rp750.000.000 iii. Harta Bersih = Rp750.000.000 Total Harta = Rp10.500.000.000 DPUT harta bersih berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri = Rp750.000.000 (diisikan pada Angka 5.b Surat Pernyataan ketiga) DPUT pada pernyataan sebelumnya = $$ \mathrm {R p} 5 0 0. 0 0 0. 0 0 0 \mathrm {x} \frac {0. 5 %}{2 %} = \mathrm {R p} 1 2 5. 0 0 0. 0 0 0 $$ (diisikan pada Angka 6.b Surat Pernyataan ketiga)

c. ANGKA 7 - DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN PADA PERNYATAAN INI

Diisi dengan selisih nilai dasar pengenaan Uang Tebusan sebagaimana tercantum pada angka 5 Surat Pernyataan dengan dasar pengenaan Uang Tebusan pada Surat Pernyataan sebelumnya sebagaimana tercantum pada angka 6 Surat Pernyataan.

1) ANGKA 7.a - DPUT UNTUK HARTA BERSIH DI DALAM NEGERI DAN HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI

Angka 7.a diisi dengan selisih DPUT sebagaimana tercantum pada angka 5.a Surat Pernyataan dengan DPUT sebagaimana tercantum pada angka 6.a Surat Pernyataan.

Dalam hal DPUT sebagaimana tercantum pada angka 5.a Surat Pernyataan lebih kecil dari DPUT sebagaimana tercantum pada angka 6.a Surat Pernyataan yang mengakibatkan DPUT sebagaimana tercantum pada angka 7.a menghasilkan nilai negatif/minus, hasil pengurangan ditulis menggunakan tanda dalam kurung ”()”

Besarnya DPUT harta bersih di dalam negeri dan harta bersih di luar negeri yang direpatriasi pada Surat Pernyataan ini DPUT pada angka 5.a Surat Pernyataan = Rp7,000,000,000.00 DPUT pada angka 6.a Surat Pernyataan = Rp10,000,000,000.00 - DPUT pada angka 7.a Surat Pernyataan = (Rp3,000,000,000.00)

2) ANGKA 7.b - DPUT HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI

Angka 7.b diisi dengan selisih DPUT sebagaimana tercantum pada angka 5.b Surat Pernyataan dengan DPUT sebagaimana tercantum pada angka 6.b Surat Pernyataan.

Dalam hal DPUT sebagaimana tercantum pada angka 5.b Surat Pernyataan lebih kecil dari DPUT sebagaimana tercantum pada angka 6.b Surat Pernyataan yang mengakibatkan DPUT sebagaimana tercantum pada angka 7.b menghasilkan nilai negatif/minus, hasil pengurangan ditulis menggunakan tanda dalam kurung ”()”

Contoh:

Besarnya DPUT harta bersih di luar negeri yang tidak direpatriasi pada Surat Pernyataan ini DPUT pada angka 5.b Surat Pernyataan = Rp7,000,000,000.00 DPUT pada angka 6.b Surat Pernyataan = Rp10,000,000,000.00 - DPUT pada angka 7.b Surat Pernyataan = (Rp3,000,000,000.00)

12. UANG TEBUSAN

Pada bagian ini diuraikan mengenai penghitungan Uang Tebusan.

a. ANGKA 8 - PENGHITUNGAN UANG TEBUSAN (TARIF BERDASARKAN PERIODE PELAPORAN PENGAMPUNAN)

Bagian ini diisi dengan nilai Uang Tebusan untuk Harta bersih yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan yaitu hasil perkalian antara DPUT pada angka 7 Surat Pernyataan dengan tarif Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

1. ANGKA 8.a - UANG TEBUSAN UNTUK HARTA BERSIH DI DALAM NEGERI DAN HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI Angka 8.a diisi dengan hasil perkalian antara DPUT pada angka 7.a Surat Pernyataan dengan tarif Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Adapun tarif Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:

| No | Periode Penyampaian | Tarif untuk Wajib Pajak yang mengungkapkan | Tarif untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 dan tidak | |-|-|-|-| | | | harta bersih di dalam negeri dan harta bersih di luar negeri yang direpatriasi | menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas | | |-|-|-|-|-| | Harta sampai dengan Rp10.000.000.000 | Harta lebih dari Rp10.000.000.000 | | | | | 1 | Pertama(1 Juli 2016 s.d.30 September 2016) | 2% | 0.5% | 2% | | 2 | Kedua(1 Oktober 2016 s.d.31 Desember 2016) | 3% | 0.5% | 2% | | 3 | Ketiga(1 Januari 2017 s.d.31 Maret 2017) | 5% | 0.5% | 2% |

2. ANGKA 8.b - UANG TEBUSAN UNTUK HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI Angka 8.b diisi dengan hasil perkalian antara DPUT pada angka 7.b Surat Pernyataan dengan tarif Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Adapun tarif Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:

No	Periode Penyampaian	Tarif untuk Wajib Pajak yang mengungkapkan harta bersih di luar negeri yang tidak direpatriasi	Tarif untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas
Harta sampai dengan Rp10.000.000.000	Harta lebih dari Rp10.000.000.000
1	Pertama(1 Juli 2016	4%	0.5%	2%
-	-	-	-	-
2	Kedua(1 Oktober 2016 s.d.31 Desember 2016)	6%	0.5%	2%
3	Ketiga(1 Januari 2017 s.d.31 Maret 2017)	10%	0.5%	2%

b. ANGKA 8.c - JUMLAH UANG TEBUSAN (8.a + 8.b)

Diisi dengan jumlah seluruh Uang Tebusan yang masih harus dibayar/yang lebih dibayar oleh Wajib Pajak. Angka 8.c diisi dengan penjumlahan antara Uang Tebusan untuk Harta bersih di dalam negeri dan Harta bersih di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri (angka 8.a Surat Pernyataan) dengan Uang Tebusan untuk Harta bersih di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri (angka 8.b Surat Pernyataan) (8.a + 8.b). Dalam hal nilai yang diperoleh merupakan nilai negatif/minus, diisi dengan menggunakan tanda kurung ”()”.

c. ANGKA 9-UANG TEBUSAN

Angka 9 diisi dengan nilai yang diperoleh pada angka 8.c Surat Pernyataan.

Jika nilai yang diperoleh pada angka 8.c Surat Pernyataan merupakan nilai positif, Wajib Pajak mengisi tanda centang (V) pada bagian YANG MASIH HARUS DIBAYAR dan mengisi TANGGAL PEMBAYARAN dengan tanggal dilakukannya pembayaran Uang Tebusan dengan format HHBBTT.

Contoh:

Wajib Pajak melakukan pembayaran Uang Tebusan pada tanggal 18 Juli 2016, Wajib Pajak mengisi pada bagian TANGGAL PEMBAYARAN dengan angka 180716. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran Uang Tebusan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 18 Juli 2016 dan tanggal 20 Juli 2016, Wajib Pajak mengisi pada bagian TANGGAL PEMBAYARAN dengan angka 200716.

Jika nilai yang diperoleh pada angka 8.c Surat Pernyataan merupakan nilai negatif/minus, Wajib Pajak mengisi tanda centang ( $ \surd $ ) pada bagian YANG-LEBIH DIBAYAR dan mengisi tanda centang ( $ \surd $ ) pada:

• bagian DIKEMBALIKAN jika menginginkan kelebihan pembayaran Uang Tebusan untuk dikembalikan; atau - bagian DIPERHITUNGKAN DENGAN KEWAJIBAN PAJAK LAINNYA jika menginginkan kelebihan pembayaran Uang Tebusan diperhitungkan dalam Surat Pernyataan berikutnya atau diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai kredit pajak.

13. LAMPIRAN

Pada bagian lampiran, Wajib Pajak diharuskan memberikan isian tanda centang (V) pada kotak pilihan dokumen-dokumen yang dilampirkan pada Surat Pernyataan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Wajib membubuhkan tanda centang (V) pada kotak pilihan sebagai berikut: i. DAFTAR RINCIAN HARTA DAN UTANG beserta dokumen pendukung untuk Utang; ii. BUKTI PEMBAYARAN UANG TEBUSAN; iii. FOTOKOPI SPT PPH TERAKHIR; b. Membubuhkan tanda centang ($\sqrt[]{v}$) jika memiliki dokumen pendukung pada kotak pilihan sebagai berikut: i. BUKTI PELUNASAN TUNGGAKAN PAJAK, dalam hal Wajib Pajak memiliki tunggakan pajak yang masih harus dilunasi; ii. BUKTI PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM/TIDAK DIBAYARKAN DALAM HAL WAJIB PAJAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN ATAU PENYIDIKAN, dalam hal Wajib Pajak sedang dalam proses pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan; iii. SURAT PERNYATAAN MENGENAI BESARAN PEREDARAN USAHA (UMKM), dalam hal Wajib Pajak mempunyai Peredaran Usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas serta tidak/belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; iv. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGALIHKAN DAN MENGINVESTASIKAN HARTA YANG BERADA DAN/ATAU DITEMPATKAN DI DALAM NEGERI KE LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan tambahan harta bersih yang belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir yang berada dan/atau ditempatkan di dalam negeri; v. SURAT PERNYATAAN MENGALIHKAN DAN MENGINVESTASIKAN HARTA LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI, dalam hal Wajib Pajak melakukan repatriasi terhadap tambahan Harta Bersih yang berada di luar negeri; vi. SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN PERMOHONAN (SESUAI PASAL 8 AYAT (3) HURUF F UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK), dalam hal Wajib Pajak menyampaikan permohonan atau pengajuan sesuai Pasal 8 ayat (3) huruff Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak; vii. SURAT KUASA berupa surat kuasa sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal Wajib Pajak memberikan kuasa dalam rangka pembuatan dan penandatangan Surat Pernyataan; viii. DOKUMEN LAIN, dalam hal Wajib Pajak menyertakan dokumen lain antara lain: a. SURAT PENGAKUAN KEPEMILIKAN HARTA, merupakan surat bermeterai yang dibuat dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak memiliki harta tambahan, namun tidak memiliki bukti dokumen pendukung apapun atas harta tambahan tersebut.

Contoh:

Wajib Pajak memiliki harta tambahan berupa uang tunai yang disimpan di rumah, perhiasan, furnitur, lukisan dan lain-lain yang tidak terdapat bukti pendukung atas harta tambahan tersebut. b. SURAT PENGAKUAN NOMINEE diperlukan dalam hal dokumen kepemilikan harta tambahan yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan masih atas nama orang lain. Dokumen ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang diatasnamakan dalam harta tambahan tersebut. Harta tambahan dimaksud dapat berupa saham, tabungan, mobil, kapal, tanah, dan/atau bangunan.

Dalam hal pihak yang diatasnamakan sudah meninggal dunia SURAT PENGAKUAN NOMINEE dibuat dan ditandatangani oleh salah satu ahli waris atau penerima wasiat. c. Bagi BUT melampirkan surat yang menyatakan bahwa harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan belum pernah dilaporkan dalam dokumen SPT Tahunan Induk dan Laporan Keuangan Konsolidasi.

14. PERNYATAAN

a. Bagian tanggal diisi dengan tanggal penyampaian Surat Pernyataan.

b. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, tanda centang (v) dibubuhkan pada bagian WAJIB PAJAK dan pada bagian NAMA WAJIB PAJAK/PEMIMPIN TERTINGGI/KUASA dan NPWP diisi dengan Nama dan NPWP Wajib Pajak sendiri;

c. Untuk Wajib Pajak Badan:

1. tanda centang ( $ \sqrt[]{v} $ ) dibubuhkan pada bagian PEMIMPIN TERTINGGI dan pada bagian NAMA WAJIB PAJAK/PEMIMPIN TERTINGGI/KUASA dan NPWP diisi dengan Nama dan NPWP dari pemimpin tertinggi Wajib Pajak Badan; atau

2. tanda centang (V) dibubuhkan pada bagian KUASA dan pada bagian NAMA WAJIB PAJAK/PEMIMPIN TERTINGGI/KUASA dan NPWP diisi dengan Nama dan NPWP dari kuasa yang ditunjuk pemimpin tertinggi Wajib Pajak Badan dalam hal pemimpin tertinggi Wajib Pajak Badan berhalangan.

d. Bagian Tanda Tangan - Cap Perusahaan diisi dengan:

1. Tanda Tangan Wajib Pajak di atas meterai Rp6.000 untuk Wajib Pajak orang pribadi;

2. Tanda Tangan Pemimpin Tertinggi/Kuasa di atas meterai Rp6.000 disertai dengan cap perusahaan untuk Wajib Pajak badan.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak:.

NPWP:.

Alamat:. bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil dari (hanya diisi dalam hal Wajib Pajak Badan):

Nama Wajib Pajak:.

NPWP:.

Alamat:. dengan ini menyatakan bahwa:

1. adalah benar saya telah mengajukan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;

2. sebagai tindak lanjut untuk memenuhi ketentuan yang ada pada Undang-Undang tersebut, saya menyatakan kesanggupan untuk mengalihkan harta tambahan yang berada di luar negeri ke dalam negeri dan untuk menempatkan dana tersebut dalam bentuk investasi sebesar Rp. dengan rincian harta sebagai berikut:

No.	Kode Harta	Nama Harta	Nilai(Dalam Mata Uang Asing)	Nilai(Rp)
1.
2.
3.
TOTAL

3. investasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sejak dialihkan dalam bentuk:

a. surat berharga Negara Republik Indonesia;

b. obligasi Badan Usaha Milik Negara;

c. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;

d. investasi keuangan pada Bank Persepsi; c. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;

f. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dan badan usaha;

g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau

h. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. akan menyampaikan Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan setiap tahun selama 3 (tiga) tahun sejak pengalihan Harta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan akan saya laksanakan dengan seksama.

Ttd.

Wajib Pajak/Wakil Stempel Meterai Rp.6000

1. IDENTITAS

Pada bagian identitas, Wajib Pajak harus mengisi hal-hal sebagai berikut:

a. Nama Wajib Pajak

Diisi dengan nama dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta.

Dalam hal Wajib Pajak badan, nama dari Wajib Pajak pada kolom identitas berikutnya diisi dengan nama wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa.

b. NPWP

Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta.

Dalam hal Wajib Pajak badan, NPWP dari Wajib Pajak pada kolom identitas berikutnya diisi dengan NPWP wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa.

c. Alamat

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta.

Dalam hal Wajib Pajak badan, alamat dari Wajib Pajak pada kolom identitas berikutnya diisi dengan alamat wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa.

2. TABEL RINCIAN HARTA

a. Kode Harta

Diisi dengan kode Harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak sebagai berikut:

Kas dan Setara Kas:

011: uang tunai 012:tabungan 013: giro 014:deposito 019; setara kas lainnya

Piutang dan Persediaan:

021:piutang 022: piutang afiliasi 023:Persediaan Usaha 029; piutang lainnya

Investasi:

031: saham yang dibeli untuk dijual kembali 032:saham 033: obligasi perusahaan 034: obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll) 035: surat utang lainnya 036:reksadana 037: Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll) 038: penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya 039: Investasi lainnya

Alat Transportasi:

041:sepeda 042: sepeda motor 043 mobil 049: alat transportasi lainnya

Harta Bergerak Lainnya:

051: logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya) 052: batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya) 053: barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain) 054: kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus 055: peralatan elektronik, furnitur 059: Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain

Harta Tidak Bergerak:

061: tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.

062: tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya) 063: tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian; perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya) 069: Harta tidak bergerak lainnya

Harta Tidak Berwujud:

071:Paten 072:Royalti 073:Merek Dagang 079: Harta tidak berwujud lainnya

b. Nama Harta

Diisi dengan nama Harta yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak sesuai dengan kode Harta di atas.

c. Nilai (dalam Mata Uang Asing)

Diisi dengan nilai Harta yang akan dialihkan dan diinvestasikan dalam satuan mata uang asing.

d. Nilai (Rp)

Diisi dengan nilai Harta yang akan dialihkan dan diinvestasikan dalam satuan mata uang Rupiah. Dalam hal Harta tersebut dinilai dalam mata uang asing, nilai Harta tersebut dikonversikan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan Kurs Menteri Keuangan per tanggal 31 Desember 2015.

e. TOTAL

Diisi dengan total nilai Harta tambahan yang akan dialihkan dan diinvestasikan dalam satuan mata uang Rupiah.

3. BENTUK INVESTASI

Bentuk investasi yang dapat ditempatkan dari Harta yang direpatriasi adalah sebagai berikut:

a. surat berharga Negara Republik Indonesia;

b. obligasi Badan Usaha Milik Negara;

c. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;

d. investasi keuangan pada Bank Persepsi;

e. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;

f. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;

g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau

h. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghitungan jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak Wajib Pajak menempatkan Harta tambahannya di cabang bank persepsi penerima dana repatriasi baik yang berada di dalam negeri maupun berada di luar negeri.

4. BUKTI PENGALIHAN HARTA

Terkait dengan pengalihan Harta dan/atau bukti investasi, laporan disampaikan secara berkala setiap tahun selama 3 (tiga) tahun sejak pengalihan tanpa disertai bukti pendukung pengalihan Harta/bukti investasi.

5. TANDA TANGAN

a. Pada bagian di atas kolom tanda tangan, diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan ditandatangani.

b. Pada kolom tanda tangan, diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa.

c. Pada bagian di bawah kolom tanda tangan, diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa yang bertanda tangan.

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGALIHKAN DAN MENGINVESTASIKAN HARTA TAMBAHAN YANG TELAH BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGALIHKAN DAN MENGINVESTASIKAN HARTA

TAMBAHAN YANG TELAH BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak:.

NPWP:.

Alamat;. bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil dari (hanya diisi dalam hal Wajib Pajak Badan);

Nama Wajib Pajak:.

NPWP Alamat:. dengan ini menyatakan bahwa:

1. adalah benar saya telah mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;

2. sebagai tindak lanjut untuk memenuhi ketentuan yang ada pada Undang-Undang tersebut, saya menyatakan kesanggupan untuk tidak mengalihkan dan menginvestasikan harta tambahan yang telah berada di dalam negeri ke luar negeri sebesar Rp. dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Harta	Nama Harta	Nilai(Dalam Mata Uang Asing)	Nilai(Rp)
TOTAL

3. akan menyampaikan Laporan Penempatan Harta Tambahan yang Berada di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setiap tahun selama 3 (tiga) tahun sejak pengalihan Harta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan akan saya laksanakan dengan seksama.

.tgl Wajib Pajak/ Wakil Stempel Meterai Rp.6000 (Nama Jelas)

1. IDENTITAS

Pada bagian identitas, hal-hal yang harus diisikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

a. Nama Wajib Pajak

Diisi dengan nama dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan yang Telah Berada di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal Wajib Pajak badan, nama dari Wajib Pajak pada kolom identitas berikutnya diisi dengan nama wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa.

b. NPWP

Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan yang Telah Berada di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal Wajib Pajak badan, NPWP dari Wajib Pajak pada kolom identitas berikutnya diisi dengan NPWP wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa.

c. Alamat

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan yang Telah Berada di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal Wajib Pajak badan, alamat dari Wajib Pajak pada kolom identitas berikutnya diisi dengan alamat wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa.

2. TABEL RINCIAN HARTA

a. Kode Harta Diisi dengan kode Harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak sebagai berikut:

Kas dan Setara Kas:

011:uang tunai 012:tabungan 013: giro 014: deposito 019: setara kas lainnya Piutang dan Persediaan:

021: piutang 022: piutang afiliasi 023:Persediaan Usaha 029: piutang lainnya

Investasi:

031; saham yang dibeli untuk dijual kembali 032:saham 033: obligasi perusahaan.

034: obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll) 035: surat utang lainnya 036:reksadana 037: Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll) 038: penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya 039: Investasi lainnya Alat Transportasi:

041:sepeda 042:sepeda motor 043:mobil 049: alat transportasi lainnya Harta Bergerak Lainnya:

051: logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya) 052: batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya) 053: barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain) 054: kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus 055; peralatan elektronik, furnitur 059: Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain

Harta Tidak Bergerak:

061: tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.

062: tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya) 063: tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya) 069: Harta tidak bergerak lainnya.

Harta Tidak Berwujud:

071:Paten 072:Royalti 073: Merek Dagang 079: Harta tidak berwujud lainnya

b. Nama Harta

Diisi dengan nama Harta yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak sesuai dengan kode Harta di atas.

c. Nilai (dalam Mata Uang Asing)

Diisi dengan nilai Harta yang tidak dialihkan dan diinvestasikan ke luar negeri dalam satuan mata uang asing.

d. Nilai (Rp)

Diisi dengan nilai Harta yang tidak dialihkan dan diinvestasikan ke luar negeri dalam satuan mata uang Rupiah. Dalam hal Harta tersebut dinilai dalam mata uang asing, nilai Harta tersebut dikonversikan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan Kurs Menteri Keuangan per tanggal 31 Desember 2015.

e. TOTAL

Diisi dengan total nilai Harta tambahan yang tidak dialihkan dan diinvestasikan ke luar negeri dalam satuan mata uang Rupiah.

3. TANDA TANGAN

Pada bagian di atas kolom tanda tangan, diisi dengan nama Kota dan tanggal Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan yang Telah Berada di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandatangani.

Pada kolom tanda tangan, diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa.

Pada bagian di bawah kolom tanda tangan, diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa yang bertanda tangan.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak:

1. NPWP:
2. Alamat:
3. bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil/kuasa dari (hanya diisi dalam hal Wajib Pajak Badan);

Nama Wajib Pajak: (4) NPWP (5) Alamat (6) dengan ini menyatakan mencabut semua permohonan dan atau pengajuan yang telah saya ajukan, meliputi pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, keberatan, pembetulan atas Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak dan/atau surat keputusan, yang sampai dengan tanggal surat ini belum diterbitkan keputusan oleh Direktur Jenderal Pajak dan pengajuan gugatan, banding, maupun peninjauan kembali yang sampai dengan tanggal surat ini belum dibacakan putusannya oleh badan peradilan pajak.

Bahwa apabila karena sesuatu hal, atas permohonan dan/atau pengajuan yang saya cabut sebagaimana tersebut di atas terbit suatu keputusan atau putusan, maka saya menyerahkan semua prosesnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kemauan sendiri dengan sebenarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran atas surat pernyataan ini, saya bersedia menerima konsekuensinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. tgl. (7) Meterai Rp.6000 [8]

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN PERMOHONAN

DAN/ATAU PENGAJUAN UPAYA HUKUM Nomor (1): Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang mengajukan Pengampunan Pajak dan menyatakan untuk mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini.

Nomor (2): Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/wakil/kuasa yang mengajukan Pengampunan Pajak dan menyatakan untuk mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini.

Nomor (3): Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang mengajukan Pengampunan Pajak dan menyatakan untuk mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini.

Nomor (4): Diisi dengan Nama Wajib Pajak Badan yang mengajukan Pengampunan Pajak dan yang menyatakan untuk mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini.

Nomor (5): Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Badan yang mengajukan Pengampunan Pajak dan yang menyatakan untuk mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini.

Nomor (6): Diisi dengan alamat Wajib Pajak Badan yang mengajukan Pengampunan Pajak dan yang menyatakan untuk mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini.

Nomor (7): Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Pernyataan Pencabutan Permohonan dan/atau Pengajuan Upaya Hukum ditandatangani.

Nomor (8) ： Diisi dengan Nama Lengkap Wajib Pajak/wakil/kuasa.

Nomor (1) (2)

Lampiran: (3)

Hal: Permohonan Pencabutan atas Permohonan dan/atau Pengajuan Upaya Hukum Yth. Direktur Jenderal Pajak u.b. Kepala KPP.(4)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: (5) NPWP (6) Jabatan (7) Nomor Telepon.:. (9) Bertindak selaku: Wajib Pajak Wakil Kuasa dari Wajib Pajak Nama:. [10] NPWP (11) Alamat:. (12) bersama ini mengajukan pencabutan atas permohonan dan/atau pengajuan:

a. Nomor dan tanggal BPS: (13) Perihal: (14);

b. Nomor dan tanggal BPS: (13) Perihal: (14);

c. dan seterusnya.

Alasan pencabutan atas permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum adalah untuk memenuhi syarat penyampaian Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Bahwa apabila terdapat permohonan dan/atau pengajuan selain dari yang sudah saya nyatakan dicabut sebagaimana tersebut di atas, yang baru diketahui kemudian setelah penyampaian surat pernyataan ini, saya menyatakan bahwa permohonan dan/atau pengajuan tersebut juga saya cabut, dan menyerahkan proses selanjutnya kepada Direktur Jenderal Pajak.

Demikian surat permohonan pencabutan atas permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum kami sampaikan untuk dapat disetujui.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa $ ^{*} $ Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak;

2. Kepala Kanwil DJP.(16) Keterangan:

3. Beri tanda X pada yang sesuai.

4. *) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan pencabutan pengajuan upaya hukum ditandatangani oleh kuasa, harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENÇABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

Nomor (1): Diisi dengan nomor surat permohonan pencabutan sesuai administrasi Wajib Pajak.

Nomor (2): Diisi dengan nama kota dan tanggal surat dibuat.

Nomor (3): Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan pencabutan.

Nomor (4): Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (5): Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Nomor (6): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan.

Nomor (7): Diisi dengan jabatan Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan dan dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (7) ini tidak perlu diisi.

Nomor (8): Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan.

Nomor (9): Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan.

Nomor (10): Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pencabutan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak dan dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (10) ini tidak perlu diisi.

Nomor (11): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pencabutan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak dan dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (11) ini tidak perlu diisi.

Nomor (12): Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pencabutan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak dan dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (12) ini tidak perlu diisi.

Nomor (13): Diisi dengan nomor dan tanggal Bukti Penerimaan Surat atas permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum.

Nomor (14): Diisi dengan perihal permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum yang diajukan permohonan pencabutan, meliputi:

• pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak;

• pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

• pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;

• keberatan; dan/atau - pembetulan atas Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak dan/atau surat keputusan.

Nomor (15): Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.

Nomor (16): Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK Nomor: KET -XXX/PP/WPJ.XXX/XXXX (1) Dengan ini Menteri Keuangan Republik Indonesia menerangkan bahwa:

Nama:. (2) NPWP:. (3) Alamat: (4) telah menyampaikan Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak yang diterima tanggal. (5) oleh Kantor Pelayanan Pajak. (6) atau. (tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan) (7) dengan tanda terima nomor. (8) Terhadap Wajib Pajak berlaku ketentuan Pengampunan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dengan ringkasan informasi Harta sebagai berikut:

No	Uraian	Dilaporkan dalam SPT (Rupiah)	Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Dialihkan Ke Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Tidak Dialihkan Ke Dalam Negeri (Rupiah)
1	Nilai Harta Bersih per akhir Tahun Pajak Terakhir	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Uang Tebusan: a. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta I b. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta II)* c. Berdasarkan Surat Pernyataan III)*	(13)

Rincian daftar Harta yang diungkapkan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keterangan ini.

14. a.n.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH DJP, Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat) (15) Tembusan:

NIP. (16) 17. Surat. Keterangan Pengampunan Pajak

| NO | KODE HARTA | NAMA HARTA | TAHUN PEROLEHAN | NILAI HARTA YANG DILAPORKAN DALAM SPT | NILAI HARTA YANG BERADA DI DALAM NEGERI | NILAI HARTA YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI | NILAI HARTA YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI | KETERANGAN* | |-|-|-|-|-|-|-|-|-| | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | | | | | | | | | | | *) Disi jika ada tambahan informasi a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK Nomor: KET -XXX/PP/WPJ.XXX/XXXX (1) Dengan ini Menteri Keuangan Republik Indonesia menerangkan bahwa:

Nama:. (2) NPWP:. (3) Alamat:. (4) telah menyampaikan Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak yang diterima tanggal. (5) oleh Kantor Pelayanan Pajak. (6) atau. (tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan) (7) dengan tanda terima nomor. (8) Terhadap Wajib Pajak berlaku ketentuan Pengampunan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

| No | Uraian | Dilaporkan dalam SPT (Rupiah) | Dalam Negeri (Rupiah) | Luar Negeri yang Dialihkan Ke Dalam Negeri (Rupiah) | Luar Negeri yang Tidak Dialihkan Ke Dalam Negeri (Rupiah) | |-|-|-|-|-|-| | 1 | Nilai Harta Bersih per akhir Tahun Pajak Terakhir | (9) | (10) | (11) | (12) | | 2 | Uang Tebusan: a. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta I b. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta II$\cdot$ c. Berdasarkan Surat Pernyataan III$\cdot$ | (13) | | | | *) Apabila Surat Pernyataan kedua dan/atau ketiga disampaikan.

Rincian daftar harta yang diungkapkan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keterangan ini.

 14. Tembusan: a.n.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH DJP, ttd.

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat) (15) NIP. (16) [17] Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat) (15) NIP. (16) KEPALA KANTOR WILAYAH DJP, | NO | KODE HARTA | NAMA HARTA | TAHUN PEROLEHAN | NILAI HARTA YANG DILAPORKAN DALAM SPT | NILAI HARTA YANG BERADA DI DALAM NEGERI | NILAI HARTA YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI | NILAI HARTA YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI | KETERANGAN* | |-|-|-|-|-|-|-|-|-| | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | | | | | | | | | | | | Diisi ika ada tambahan informasi | | | | | | | | | ftd.


Tanggal. (13) a.n.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 14. Surat Keterangan Pengampunan Pajak

LAMPIRAN

A. Petunjuk Umum

1. Surat Keterangan Pengampunan Pajak dikirimkan kepada Wajib. Pajak dan tembusannya dikirimkan kepada KPP untuk disatukan dalam berkas Pengampunan Pajak.

2. Surat Keterangan Pengampunan Pajak dicetak pada kertas dengan ukuran 8,5 x 13”.

B. Petunjuk Pengisian

Nomor (1): Diisi dengan Nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Nomor (2): Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Nomor (3): Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Nomor (4) Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Nomor (5): Diisi dengan tanggal tanda terima Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak.

Nomor (6): Diisi dengan nama KPP yang menerima Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak.

Nomor (7): Diisi dengan nama tempat lain yang menerima Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak.

Nomor (8): Diisi dengan nomor tanda terima Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak.

Nomor (9): Diisi dengan nilai Harta bersih yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir per akhir Tahun Pajak Terakhir.

Nomor (10): Diisi dengan nilai Harta bersih dalam negeri per akhir Tahun Pajak Terakhir.

Nomor (11): Diisi dengan nilai Harta bersih yang berada di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri.

Nomor [12]: Diisi dengan nilai Harta bersih yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri.

Nomor (13): Diisi dengan Jumlah Uang Tebusan untuk masing-masing Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak.

Nomor (14): Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Keterangan diterbitkan.

Nomor (15): Dlisi dengan nama lengkap Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan Surat Keterangan.

Nomor (16): Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan Surat Keterangan.

Nomor (17): Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan untuk Surat Pernyataan yang disampaikan ke KPP atau dengan Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Makassar untuk Surat Pernyataan yang disampaikan ke Tempat Tertentu.

Nomor (18): Diisi dengan nomor urut Harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak.

Nomor (19): Diisi dengan kode Harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak (kode harta mengikuti petunjuk dalam Surat Pernyataan].

Nomor (20): Diisi dengan nama Harta yang diberikan fasilitas Pengampunan Pajak.

Nomor (21): Diisi dengan tahun perolehan Harta yang diberikan fasilitas Pengampunan Pajak.

Nomor (22): Diisi dengan nilai Harta yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir diberikan fasilitas Pengampunan Pajak.

Nomor (23): Diisi dengan nilai Harta yang berada di dalam negeri yang diberikan fasilitas Pengampunan Pajak.

Nomor [24]: Diisi dengan nilai Harta yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri yang diberikan fasilitas Pengampunan Pajak.

Nomor (25): Diisi dengan nilai Harta yang berada di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri yang diberikan fasilitas Pengampunan Pajak.

Nomor (26): Diisi dengan keterangan atas Harta yang diberikan fasilitas Pengampurian Pajak.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- (1) TENTANG **Menimbang:**

a. bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 diatur bahwa pembatalan Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diberikan setelah Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak;

b. bahwa Wajib Pajak telah memperoleh Pengampunan Pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor. (2) tanggal. (3);

c. bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Pembatalan Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak Nomor. (4) Tanggal. (5), telah dilakukan penelitian dengan usul membatalkan Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK SECARA JABATAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK.

PERTAMA

ERTAMA: Membatalkan Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak dengan rincian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, atas Wajib Pajak:

Nama: (6) NPWP: (7)

KEDUA: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, surat keputusan ini dapat diperbaiki.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

2. dst. (8) Ditetapkan di.(9) pada tanggal.(10) a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK., (11) Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat).(12) NIP. (13)

   DAFTAR SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG DIBATALKAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR (1) TANGGAL (10) | No | Jenis Produk Hukum | Nomor dan Tanggal STP/SKP | Masa/Tahun Pajak | |-|-|-|-| | (13) | (14) | (15) | (16) | | 1. | | | | | 2. | | | | | 3.dst. | | | | Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat NIP (12)

Nomor (1): Diisi dengan nomor Keputusan Pembatalan.

Nomor (2): Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Nomor (3): Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Nomor (4): Diisi dengan nomor Laporan Penelitian Pembatalan Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Nomor (5): Diisi dengan tanggal Laporan Penelitian Pembatalan Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Nomor (6): Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (7): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nomor (8): Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, Kepala Unit Kantor penerbit Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak yang dibatalkan, dan seterusnya.

Nomor (9): Diisi dengan nama kota tempat Surat Keputusan Pembatalan diterbitkan.

Nomor (10): Diisi dengan tanggal surat keputusan Pembatalan diterbitkan Nomor (11): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani Surat Keputusan Pembatalan.

Nomor (12): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani Surat Keputusan Pembatalan.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani Surat Keputusan Pembatalan.

Nomor (13): Diisi dengan nomor urut daftar Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak yang dibatalkan dalam rangka Pengampunan Pajak.

Nomor [14]: Diisi dengan jenis produk hukum Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak yang dilakukan pembatalan secara jabatan.

Nomor (15): Diisi dengan nomor dan tanggal produk hukum Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak yang dilakukan pembatalan secara jabatan.

Nomor (16): Diisi dengan Masa atau Tahun Pajak.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-

1. TENTANG PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN SECARA JABATAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK Menimbang::

a. bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 diatur bahwa pembatalan Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diberikan setelah Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak;

b. bahwa Wajib Pajak telah memperoleh Pengampunan Pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor.

2. tanggal. (3);

c. bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Pembatalan Surat Keputusan Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak Nomor. (4) Tanggal. (5), telah dilakukan penelitian dengan usul membatalkan Surat Keputusan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Surat Keputusan Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

kan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN SECARA JABATAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK.

PERTAMA

: Membatalkan surat keputusan dengan rincian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini. atas Wajib Pajak:

Nama: (6) NPWP: (7)

KEDUA

: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, surat keputusan ini dapat diperbaiki.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

2. dst. (8) Ditetapkan di.(9) pada tanggal.(10) a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK., (11) Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat) NIP. (12)

   DAFTAR SURAT KEPUTUSAN YANG DIBATALKAN
   DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
   LAMPIAN KEPUTUSAN DIREKTUR.JENDERAL PAJAK NOMOR. (1) TANGGAL (10) Nama Wajib Pajak (6) NPWP (7) | No | Jenis Produk Hukum(14) | Nomor dan Tanggal surat keputusan(15) | Masa/Tahun Pajak(16) | |-|-|-|-| | 1. | | | | | 2. dst. | | | | Ditetapkan di.(9) pada tanggal.(10) a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK.(11)

PETUNJUK PENGISIAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN SECARA JABATAN

DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK Nomor (1): Diisi dengan nomor Keputusan Pembatalan.

Nomor (2): Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Nomor (3): Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Nomor (4): Diisi dengan nomor Laporan Penelitian Pembatalan Surat Keputusan Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak Nomor (5): Diisi dengan tanggal Laporan Penelitian Pembatalan Surat Keputusan Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Nomor (6).: Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (7): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nomor (8): Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, Kepala Unit Kantor penerbit Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak yang dibatalkan, dan seterusnya.

Nomor (9): Diisi dengan nama kota tempat Surat Keputusan Pembatalan diterbitkan.

Nomor (10): Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Pembatalan diterbitkan Nomor (11): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani Surat Keputusan Pembatalan.

Nomor (12): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani Surat Keputusan Pembatalan.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani Surat Keputusan Pembatalan.

Nomor (13): Diisi dengan nomor urut daftar Surat Keputusan yang dibatalkan dalam rangka Pengampunan Pajak.

Nomor (14): Diisi dengan jenis produk hukum Surat Keputusan yang dilakukan pembatalan secara jabatan.

Nomor (15): Diisi dengan nomor dan tanggal produk hukum Surat Keputusan yang dilakukan pembatalan secara jabatan.

Nomor (16): Diisi dengan Masa atau Tahun Pajak.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- (1) TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk atas nama Direktur Jenderal Pajak secara jabatan menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang belum dilunasi yang terdapat pada Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak, surat keputusan, dan/atau putusan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak;

b. bahwa Wajib Pajak telah memperoleh pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor.(2) tanggal.(3);

c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Usulan Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak Nomor. (4) Tanggal. (5), telah dilakukan penelitian dengan usul menghapuskan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1438).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK.

PERTAMA

: Menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini. atas Wajib Pajak:

Nama:.(6) NPWP:.(7)

KEDUA

: Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, surat keputusan ini dapat diperbaiki.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

2. dst. (8) Ditetapkan di. (9) pada tanggal. (10) a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK 11. Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat) NIP. (12)

   DAFTAR RINCIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR (1) TANGGAL (10) Nama Wajib Pajak (6) NPWP (7) | No. Urut | Nomor dan Tanggal Produk Hukum | Masa/Tahun Pajak | Jenis Pajak | Nilai Sanksi Administrasi yang dihapuskan (Rupiah) | Keterangan | |-|-|-|-|-|-| | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | | 1. | | | | | | | 2. dst | | | | | | | Jumlah | | | | | | Ditetapkan di. (9) pada tanggal. (10) a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat) NIP. (12)

Nomor (1): Diisi dengan Nomor Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Nomor (2): Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Nomor (3): Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Nomor (4): Diisi dengan nomor Nota Dinas Usulan Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Nomor (5): Diisi dengan tanggal Nota Dinas Usulan Penelitian Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Nomor (6): Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (7): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nomor (8): Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, Kepala Unit Kantor penerbit Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak yang dibatalkan, dan seterusnya.

Nomor (9): Diisi dengan nama kota tempat Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak ditetapkan.

Nomor (10): Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak ditetapkan.

Nomor (11): Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani Surat Keputusan Penghapusan.

Nomor (12): Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani Surat Keputusan Pembatalan.

Nomor (13): Diisi dengan nomor urut daftar sanksi administrasi yang dihapus.

Nomor (14): Diisi dengan nomor dan tanggal produk hukum sanksi administrasi yang dihapus.

Nomor (15): Diisi dengan Masa atau Tahun Pajak.

Nomor (16) Diisi dengan jenis pajak.

Nomor (17): Diisi dengan nilai sanksi administrasi yang dihapus.

Nomor (18): Diisi dengan keterangan lain apabila diperlukan.


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP.(1) KANTOR PELAYANAN PAJAK.(2)/ TIM PENERIMAAN DAN TINDAK LANJUT SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK DI TEMPAT TERTENTU DI.(2) LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id Nomor: S-./PP/WPJ./KP./.(3) 4. Sifat: Sangat Segera Hal: Klarifikasi atas Kesalahan Hitung Yth.(5) NPWP.(6) J1.(7) Schubungan dengan Surat Keterangan Pengampunan Pajak nomor.

(8) tanggal. (9) dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, terdapat kesalahan hitung dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak di atas yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Uang Tebusan dengan perincian sebagai berikut:

Uraian:.(10)
Uang Tebusan yang seharusnya	RP:.(11)
(DPUT x Tarif) (12)
Uang Tebusan yang telah dibayar	Rp:.(13)
Kekurangan pembayaran Uang Tebusan	Rp:.(14)

2. Saudara diminta untuk melunasi kekurangan pembayaran Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat ini.

3. Dalam hal Saudara tidak memenuhi surat klarifikasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, akan diterbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang berisi penyesuaian nilai Hartadan/atau Utang.

4. Terhadap selisih nilai Harta yang tidak dicantumkan dalam surat pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak, diperlakukan sebagai tambahan penghasilan pada Tahun Pajak diterbitkannya surat klarifikasi ini, dan berlaku ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

5. Untuk bantuan dan informasi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, Saudara dapat menghubungi Subtim Peneliti/Subtim Penerima dan Peneliti *) yaitu:

Nama: (15) Nomor Telepon:. (16) Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. a.n. Kepala Kantor, Ketua Subtim Peneliti/ Subtim Penerima dan Peneliti

Nomor (1): Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan badan atau Pajak Penghasilan orang pribadi atau ditiadakan untuk surat yang diterbitkan oleh Tim Penerimaan dan Penelitian di Tempat Tertentu di Luar Negeri.

Nomor (2): Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan badan atau Pajak Penghasilan orang pribadi, dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Tertentu dalam hal Wajib Pajak menyampaikan di Tempat Tertentu.

Nomor (3): Diisi dengan nomor surat klarifikasi atas kesalahan hitung.

Nomor (4): Diisi dengan tanggal penerbitan surat klarifikasi atas kesalahan hitung.

Nomor (5) Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (6): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor (7): Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (8): Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Nomor (9): Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Nomor (10): Diisi dengan uraian mengenai hal-hal yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Uang Tebusan, misalnya Wajib Pajak menggunakan tarif Uang Tebusan sebesar 2% sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal. ayat (.) Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak tarif yang seharusnya adalah sebesar 3%.

Nomor (11): Diisi dengan jumlah Uang Tebusan yang seharusnya dibayar.

Nomor (12): Diisi dengan nilai Dasar Pengenaan Uang Tebusan dan tarif yang seharusnya.

Nomor (13): Diisi dengan jumlah Uang Tebusan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

Nomor (14): Diisi dengan jumlah Uang Tebusan yang kurang dibayar oleh Wajib Pajak.

Nomor (15): Diisi dengan nama Subtim Peneliti di Kantor Pelayanan Pajak atau Subtim Penerima dan Peneliti di Tempat Tertentu.

Nomor (16): Diisi dengan nomor telepon Subtim Peneliti di Kantor Pelayanan Pajak atau Subtim Penerima dan Peneliti di Tempat Tertentu.

Nomor (17): Diisi dengan nama Ketua Subtim Penerima di Kantor Pelayanan Pajak atau Ketua Subtim Penerima dan Peneliti di Tempat Tertentu Nomor (18): Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Ketua Subtim Penerima di Kantor Pelayanan Pajak atau Ketua Subtim Penerima dan Peneliti di Tempat Tertentu