PER-19/PJ/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

a. bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi surat ketetapan pajak serta bentuk dan isi surat tagihan pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2015;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian penerbitan surat ketetapan pajak terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu menambah Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan, dan Sanksi Administrasi pada format nota penghitungan;

c. bahwa uraian sanksi administrasi pada format Surat Ketetapan Pajak perlu disempurnakan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1467);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1438);

6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2014;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK.

Pasal I

Beberapa bagian lampiran dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak, diubah sebagai berikut:

1. Mengubah beberapa bagian isi/format Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi (Kode Formulir F.4.1.77.), sebagai berikut:

a. Menghapus Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan Angka 5 Verifikasi;

b. menambahkan Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan berupa Undang-Undang Pengampunan Pajak (UU PP);

c. menghapus kata “verifikasi” pada isian nomor dan tanggal Laporan Penelitian/verifikasi/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukper;

d. menambahkan Uraian Angka 21.b. Sanksi Administrasi SKPKB berupa Bunga Pasal 18 (2) UU PP;

e. menambahkan Uraian Angka 21.b. Sanksi Administrasi SKPKB berupa Kenaikan Pasal 18 (3) UU PP;

f. menghapus catatan Angka 5) Kolom ini tidak diisi dalam hal: b. Dasar penerbitan ketetapan adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) atau 17 ayat (2) UU KUP; sehingga format Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.

2. Mengubah beberapa bagian Petunjuk Pengisian formulir Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi (Kode Formulir F.4.1.77.), sebagai berikut:

a. menghapus kata “verifikasi” pada Bagian A Angka 1, Bagian B Angka 1 Lap. Penelitian/Verifikasi/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukper, Bagian B Angka 2 Kolom Jumlah Rupiah/US$ Menurut FISKUS, dan Bagian B Angka 2 Baris/Nomor Urut 21 Sanksi Administrasi.

b. menghapus kata “diverifikasi” pada Bagian B Angka 1 Pengisian Data/Identitas Masa Pajak, Bagian B Angka 1 Pengisian Data/Identitas Tahun Pajak.

c. menghapus frase “petugas verifikasi” pada Bagian B Angka 2 Kolom Jumlah Rupiah/US$ Menurut: FISKUS, Bagian C Dihitung, dan Bagian C Diteliti.

d. menghapus frase “atau verifikasi Pasal 15 ayat (3)/Pasal 17 ayat (2)” pada Bagian B Angka 2 Kolom Jumlah Rupiah/US$ Menurut: PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI).

e. menambahkan penjelasan pada Bagian B Angka 2 Pengisian tabel Nota Penghitungan Baris/Nomor Urut 6.d. Penghasilan neto dalam negeri lainnya: Lain-lain.

f. menambahkan penjelasan pada Bagian B Angka 2 Pengisian tabel Nota Penghitungan Pengisian tabel Nota Penghitungan Baris/Nomor Urut 9. Penghasilan neto luar negeri.

g. menambahkan penjelasan pada Bagian B Angka 2 Pengisian tabel Nota Penghitungan Baris/Nomor Urut 15. Penghasilan Kena Pajak.

h. menambahkan penjelasan pada Bagian B Angka 2 Pengisian tabel Nota Penghitungan Baris/Nomor Urut 19.c. Kredit Pajak: Dibayar Sendiri.

i. menambahkan penjelasan pada Bagian B Angka 2 Pengisian tabel Nota Penghitungan Baris/Nomor Urut 19.e. Kredit Pajak: PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP).

j. menambahkan penjelasan pada Bagian B Angka 2 Pengisian tabel Nota Penghitungan Baris/Nomor Urut 20.a.: Pajak yang: Tidak/Kurang Dibayar;

k. menambahkan penjelasan pada Bagian B Angka 2 Pengisian tabel Nota Penghitungan Baris/Nomor Urut 20.b.: Pajak yang: Lebih Dibayar/Tidak Seharusnya Terutang;

1. menambahkan penjelasan pada Bagian B Angka 2 Pengisian tabel Nota Penghitungan Baris/Nomor Urut 20.c.: Pajak yang: Nihil; sehingga Petunjuk Pengisian formulir Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.

2. Mengubah beberapa bagian formulir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi (Kode Formulir F.4.1.23.), sebagai berikut:

a. menghapus kata “verifikasi” pada Angka Romawi I;

b. menghapus kata “verifikasi” pada Angka Romawi II;

c. menghapus kata “verifikasi” pada Angka Romawi II Angka 10;

d. menambahkan bagian pada Angka Romawi II angka 8 Sanksi Administrasi huruf g;

e. menambahkan bagian pada Angka Romawi II angka 8 Sanksi Administrasi huruf h; sehingga formulir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.

4. Mengubah beberapa bagian formulir Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi (Kode Formulir F.4.1.23.), sebagai berikut:

a. menambahkan Uraian nomor 20 Sanksi Administrasi huruf g;

b. menambahkan Uraian nomor 20 Sanksi Administrasi huruf h; sehingga formulir Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini.

5. Menghapus kata “Verifikasi” pada Bagian B Angka 2 huruf b.10 Petunjuk Pengisian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi (Kode Formulir F.4.1.23.), sehingga Petunjuk Pengisian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.

6. Mengubah beberapa bagian formulir Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi (Kode Formulir F.4.1.23.), sebagai berikut:

a. menghapus kata “verifikasi” dan menambah kata “penelitian” pada Angka Romawi I;

b. menghapus kata “verifikasi” dan menambah kata “penelitian” pada Angka Romawi II; sehingga formulir Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini.

7. Mengubah catatan nomor 2) pada formulir Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi (Kode Formulir F.4.1.23.) sehingga formulir Lampiran Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 6 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ODING RIFALDI

NIP 19700311 199503 1002

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US$¹) MENURUT
WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)⁵)
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto
2	Harga pokok penjualan
3	Penghasilan Bruto atau Laba bruto (1-2)

4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya usaha
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:
	a. Penghasilan dari luar usaha
	b. Penghasilan jasa/ pekerjaan bebas

	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan
	d. Lain-lain
	e. Jumlah (a+b+c+d)
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto
8	Penyesuaian Fiskal
	a. Penyesuaian Fiskal Positif

	b. Penyesuaian Fiskal Negatif
	c. Jumlah (a-b)
9	Penghasilan neto luar negeri
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan)¹)
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib

12	Kompensasi kerugian
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
14	Penghasilan yang seharusnya tidak terhutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)
15	Penghasilan Kena Pajak ((10-11-12-13) atau NIHIL)
16	PPh terutang ((tarif X 15) atau NIHIL)

17	Pengemballian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu
18	Jumlah PPh terutang (16+17)
19	Kredit Pajak:
	a. PPh ditanggung Pemerintah
	b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:
	b.1. PPh Pasal 21

	b.2. PPh Pasal 22
	b.3. PPh Pasal 23
	b.4. PPh Pasal 24
	b.5. Lain lain
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)
	c. Dibayar sendiri:
	c.1. PPh Pasal 22

	c.2. PPh Pasal 25
	c.3. PPh Pasal 29
	c.4. STP (pokok kurang bayar)
	c.5. Fiskal Luar Negeri
	c.6. Lain lain
	c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)

F.4.1.77.

URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US$11 MENURUT
WAJIB PAJAK	FISKUS	FISKUS
	d. Diperhitungkan:
d.1. SKPKB (pokok kurang bayar)
d.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)
d.3. SKPLB

d.4. SKPPKP
d.5. Jumlah (d.1+d.2-d.3-d.4)
	e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):
e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain
e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri

e.3. Telah dipotong/dipungut
e.4. Jumlah (e.1+e.2+e.3)
f. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b.6+c.7+d.5) atau e.4)
20	Pajak yang:	a.	Tidak/Kurang dibayar (18-19.f)

b.	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (19.f-18)
c.	Nihil (18=19.f)
21	Sanksi Administrasi:
a. STP
a.1. Denda Pasal 7 KUP
a.2. Bunga Pasal 8 (2) KUP

a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP
a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP
a.5. Bunga Pasal 9 (2b) KUP
a.6. Bunga Pasal 14 (3) KUP
a.7. Bunga Pasal 19 (3) KUP
b. SKPKB

b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP
b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP
b.4. Kenaikan Pasal 13A KUP
b.5. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP
b.6. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP

b.7. Bunga Pasal 18 (4) UU PP
b.8. Kenaikan Pasal 18 (3) UU PP
c. SKPKBT
c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP
c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP
d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)

22	Jumlah PPh yang:	a.	Masih harus dibayar (20.a+21.d)
b.	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (20.b)
c.	Nihil (20.c)
Terbilang:
DIHITUNG	DITELITI

1) Coret yang tidak perlu

2. Dalam hal dasar penetapan pajak terutang secara norma/jabatan, baris kedua sampai baris keempat kolom jumlah Rp/US$ menurut fiskus tidak diisi.

3. Dalam hal cara penghitungan penghasilan secara norma, baris kedua sampai baris keempat kolom jumlah Rp/US$ menurut Wajib Pajak tidak diisi.

4. Tercetak dalam hal Nota Penghitungan diterbitkan untuk Wajib Pajak Badan.

5. Kolom ini tidak diisi dalam hal:

a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A UU KUP;

b. Jenis Ketetapan/Keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP F.4.1.77.

PETUNJUK PENGISIAN

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

1. Formulir Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (F.4.1.77. ) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan yang akan menghasilkan: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak (SKPPKP). Formulir Nota Penghitungan (F.4.1.77. ) ini merupakan dasar penerbitan ketetapan atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.

2. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, satu Wajib Pajak (Badan atau Orang Pribadi), suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak, kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2012 dap dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2012. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2012, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2012 dan untuk Masa Pajak Maret 2012.

3. Dibuat dalam rangkap 2 (dua):

• lembar ke-1: dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/skp;

• lembar ke-2: untuk pembuat Nota Penghitungan.

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13”

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas - Untuk Wajib Pajak - Kode Nota - Untuk Jenis Ketetapan/Keputusan - Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan - Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan - Masa Paiak - Masa Pajak - Tahun Pajak - Tahun Buku - Permohonan (LB) - Nomor Permohonan (LB) - Tanggal - Tanggal SPT Disampaikan - Dasar Penetapan Pajak Terutang - Lap. Penelitian/ Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Buper - Nomor - Tanggal - Nama Wajib Pajak - NPWP - Pekerjaan/Usaha - KLU (5 digit) - Alamat - Kode Pos: Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.

: Diberi tanda ” X ” (silang) pada [ ] (kotak) yang sesuai dengan Wajib Pajak yang akan diterbitkan ketetapan.

: Diisi pada (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.

: Diberi tanda ” X ” (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan.

: Diberi tanda ” X ” (silang) pada [ ] (kotak) yang sesuai dengan dasar diterbitkannya ketetapan.

: Diberi tanda ” X ” (silang) pada [ ] (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum diterbitkannya ketetapan.

: Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. Apabila yang diterbitkan adalah ketetapan tahunan cukup diisi dengan 00 s.d. 00. (lihat Petunjuk Umum butir 2).

: Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diperiksa. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi.

: Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.

: Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

: Diisi sesuai dengan tanggal tanda terima SPT Wajib Pajak.

: Diberi tanda ” X ” (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar penetapan pajak terutang Wajib Pajak.

: Coret yang tidak perlu.

: Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas: Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.000-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah kode KPP penerbit ketetapan).

: Cukup jelas: Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

: Cukup jelas: Cukup jelas

-Cara WP Menghitung Penghasilan Neto	:Diberi tanda”X”(silang) pada☐(kotak) yang sesuai dengan cara penghitungan penghasilan Wajib Pajak.
-Pembukuan Dalam Mata Uang	:Diberi tanda”X”(silang) pada☐(kotak) yang sesuai dengan Mata Uang yang digunakan Wajib Pajak dalam Pembukuan.

-Keputusan Izin Pembukuan Menggunakan US$	:Diisi dalam hal Wajib Pajak telah mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.
-Nomor	:Cukup jelas.
-Tanggal	:Cukup jelas.
2. Pengisian tabel Nota Penghitungan
Kolom
Kolom Jumlah Rupiah/US$ Menurut:

-WAJIB PAJAK	:Diisi jumlah Rupiah/US$ menurut penghitungan Wajib Pajak sesuai dengan SPT.
-FISKUS	:Diisi jumlah Rupiah/US$ menurut penghitungan pemeriksa/peneliti berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian.
-PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)	:Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah/US$ berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP atau dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A Undang-Undang KUP
Baris/Nomor Urut

1 Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	:Diisi sebesar penghasilan bruto atau penjualan bruto dikurangi dengan jumlah nilai pengembalian barang, potongan tunai, dan rabat dalam tahun pajak yang bersangkutan sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT.

2 Harga Pokok Penjualan	:Diisi untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan sebesar hasil penghitungan harga pokok penjualan sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
3 Penghasilan Bruto atau Laba bruto	:Diisi sebesar Penghasilan Bruto atau laba bruto usaha atau (1-2). Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.

4 Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya usaha	:Diisi sebesar Pengurang Penghasilan Bruto atau biaya usaha/jumlah pengurangan laba bruto sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.

5 Penghasilan neto dalam negeri	:Diisi sebesar penghasilan neto dalam negeri atau (3-4). Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan diisi sebesar penghasilan neto dari hasil penghitungan penghasilan bruto/peredaran usaha dengan prosentase Norma Penghitungan.
6 Penghasilan neto dalam negeri lainnya:

a. Penghasilan dari luar usaha	:Diisi sebesar penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada tahun pajak yang diperiksa/diteliti sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT.

b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	:Diisi sebesar penghasilan jasa/pekerjaan bebas pada tahun pajak yang bersangkutan dalam hal wajib pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha/pekerjaan bebas sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak Badan baris ini tidak diisi

c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	:Diisi sebesar penghasilan yang diterima/diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak Badan baris ini tidak diisi.

d. Lain-lain	:Diisi jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak selain a, b, & c (dalam hal Undang-Undang Pengampunan Pajak, dapat diisi sebesar Dasar Pengenaan Uang Tebusan atas Harta Bersih di Dalam Negeri atau harta yang belum atau kurang diungkap)
e. Jumlah	:Cukup jelas

7 Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	:Diisi sebesar pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan bagi Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas penanaman modal sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:144/PMK.11/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu.

8 Penyesuaian Fiskal	:Diisi sebesar penyesuaian fiskal positif dan/atau negatif pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT.
9 Penghasilan neto luar negeri	:Diisi sebesar penghasilan neto luar negeri pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT (dalam hal Undang-Undang Pengampunan Pajak, dapat diisi sebesar Dasar Pengenaan Uang Tebusan atas Harta Bersih di Luar Negeri atau harta yang belum atau kurang diungkap).

10 Jumlah penghasilan neto/berdasarkan Norma (Jabatan)	:Cukup jelas

11 Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	: Diisi sebesar zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak dalam negeri pada tahun yang bersangkutan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

12 Kompensasi kerugian	: Diisi sebesar sisa kerugian yang diperkenankan dikompensasikan untuk tahun pajak yang bersangkutan dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan. Dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
13 Penghasilan Tidak Kena Pajak	: Diisi sebesar jumlah PTKP yang diperkenankan bagi Wajib Pajak OP yang bersangkutan. Bagi Wajib Pajak Badan baris ini tidak diisi.

14 Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)	: Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB atas penghasilan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 15 “Penghasilan Kena Pajak” tidak perlu diisi.

15 Penghasilan Kena Pajak	: Cukup jelas. (dalam hal Undang-Undang Pengampunan Pajak, dapat diisi sebesar jumlah total Dasar Pengenaan Uang Tebusan (DPUT))
16 PPh terutang	: Cukup jelas (dalam hal Undang-Undang Pengampunan Pajak, dapat diisi sebesar jumlah Uang Tebusan yang harus dibayar).
17 Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun	: Cukup jelas.
18 Jumlah PPh terutang (16+17)	: Cukup jelas.

19 Kredit pajak:
a. PPh Ditanggung Pemerintah	: Cukup jelas.
b. Dipotong/dipungut pihak lain	: Cukup jelas.
c. Dibayar sendiri	: Cukup jelas. (terkait Undang-Undang Pengampunan Pajak, dapat diisi sebesar jumlah Uang Tebusan yang telah dibayar).
d. diperhitungkan	: Cukup jelas.

e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)

: Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Untuk jenis ketetapan lainnya baris ini tidak perlu diisi. (dalam hal Undang-Undang Pengampunan Pajak, dapat diisi sebesar jumlah Uang Tebusan yang seharusnya tidak terutang).

f. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	: Cukup jelas.
20 Pajak yang:	: Berikan tanda “X” (silang) pada □ (kotak) a atau b atau c yang sesuai
a. Tidak/Kurang dibayar	: Cukup jelas.
b. Lebih dibayar / seharusnya tidak terutang	: Cukup jelas.
c. Nihil	: Cukup jelas.

21 Sanksi administrasi	: - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c; - Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/pemeriksaan.
a. STP	: Cukup jelas.
b. SKPKB	: Cukup jelas.
c. SKPKBT	: Cukup jelas.

22 Jumlah PPh yang:	: Berikan tanda “X” (silang) pada □ (kotak) a atau b atau c yang sesuai
a. Masih harus dibayar	: Cukup jelas. (dalam hal Undang-Undang Pengampunan Pajak, dapat diisi sebesar jumlah Uang Tebusan yang masih harus dibayar).
b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	: Cukup jelas. (dalam hal Undang-Undang Pengampunan Pajak, dapat diisi sebesar jumlah Uang Tebusan yang Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang).

c. Nihil	: Cukup jelas.
- Terbilang:	: Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 22 pada kolom “JUMLAH RUPIAH/US$ MENURUT FISKUS”
C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen
- Dihitung	: Diisi dengan paraf pemeriksa/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Diteliti	: Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor pemeriksa/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR

PAJAK PENGHASILAN

Nomor: Tanggal Penerbitan:
Tahun Pajak: Tanggal Jatuh Tempo:
I. Telah dllakukan pemerlksaan/pemerlksaan buktl permulaan1) atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:
Nama Wajib Pajak:
NPWP:
II. Dari pemerlksaan/pemerlksaan buktl permulaan1) tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagal berikut:

1. Penghasilan Neto	Rp/US$1)
2. Penghasilan Kena Pajak	Rp/US$1)
3. PPh terutang	Rp/US$1)
4. Pengemballan/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhlitungkan tahun lalu	Rp/US$1)
5. Jumlah PPh terutang(3+4)	Rp/US$1)
6. Kredit Pajak:
a. PPh ditanggung pemerlntah	Rp/US$1)
b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:

b.1. PPh Pasal 21	Rp/US$1)
b.2. PPh Pasal 22	Rp/US$1)
b.3. PPh Pasal 23	Rp/US$1)
b.4. PPh Pasal 24	Rp/US$1)
b.5. Lain-lain	Rp/US$1)
b.6. Jumlah(b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	Rp/US$1)
c. Dibayar sendiri:
c.1. PPh Pasal 22	Rp/US$1)
c.2. PPh Pasal 25	Rp/US$1)
c.3. PPh Pasal 29	Rp/US$1)

c.4. STP(pokok kurang bayar)	Rp/US$1)
c.5. Fiskal luar negeri	Rp/US$1)
c.6. Lain-lain	Rp/US$1)
c.7. Jumlah(c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)	Rp/US$1)
d. Diperhlitungkan:
d.1. SKPPKP
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan(a+b.6+c.7-d.1)	Rp/US$1)
7. Pajak yang tidak/kurang dibayar(5-6.e)	Rp/US$1)

8. Sanksl Adminlstrasl:
a. Bunga Pasal 13(2)KUP	Rp/US$1)
b. Kenalkan Pasal 13(3)KUP	Rp/US$1)
c. Bunga Pasal 13(5)KUP	Rp/US$1)
d. Kenalkan Pasal 13A KUP	Rp/US$1)
e. Kenalkan Pasal 17C(5)KUP	Rp/US$1)
f. Kenalkan Pasal 17D(5)KUP	Rp/US$1)
g. Bunga Pasal 18(4)UU PP	Rp/US$1)

h. Kenalkan Pasal 18(3)UU PP	Rp/US$1)
l. Jumlah sanksl adminlstrasl(a+b+c+d+e+f+g+h)	Rp/US$1)
9. Jumlah PPh yang masih harus dibayar(7+8.1)	Rp/US$1)
Terbillang:
10. Jumlah kurang bayar yang disetujul berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemerlksaan2)

Bayarlah jumlah sebagalmana tercantum pada angka 10 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenal sanksl administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan. $ ^{2} $ Apabila sampal dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajlb Pajak tldak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagalmana dlmaksud pada angka 2 akan dltaglh dengan Surat Paksa. $ ^{2)} $ Kepada a.n. Dlrektur Jenderal Pajak Kepala Kantor,

1. Coret yang tidak perlu

2. Baris ini tidak tercetak dalam hal:

a. SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A Undang-Undang KUP; atau

b. SKPKB terbit untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

F.4.1.23.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-19/PJ/2016 Tanggal: 6 Oktober 2016

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN
Nomor:
Tahun Pajak:
Tanggal Penerbitan:
Tanggal Jatuh Tempo:

LAMPIRAN SKPKB

NPWP

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US$1 MENURUT
WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)3
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto
2	Harga Pokok Penjualan
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)

4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya a. Penghasilan dari luar usaha; b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas; c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan; d. Lain-lain; e. Jumlah (a+b+c+d)

7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto
8	Penyesuaian fiskal a. Penyesuaian fiskal positif b. Penyesuaian fiskal negatif c. Jumlah (a-b)
9	Penghasilan neto luar negeri
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan)1

11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib
12	Kompensasi kerugian
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
14	Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)
15	PPh terutang (tarif x 14)

16	Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu
17	Jumlah PPh terutang (15+16)

18	Kredit Pajak: a. PPh ditanggung pemerintah; b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain: b.1. PPh Pasal 21 b.2. PPh Pasal 22 b.3. PPh Pasal 23 b.4. PPh Pasal 24 b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5); c. Dibayar sendiri: c.1. PPh Pasal 22 c.2. PPh Pasal 25 c.3. PPh Pasal 29 c.4. STP (pokok kurang bayar) c.5. Fiskal luar negeri c.6. Lain-lain c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6); d. Diperhitungkan: d.1. SKPPKP; e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7-d.1)

19	Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18.e)
20	Sanksi administrasi: b. Bunga Pasal 13 (2) KUP; b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP; c. Bunga Pasal 13 (5) KUP; d. Kenaikan Pasal 13A KUP; e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP; f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP; g. Bunga Pasal 18 (4) UU PP; h. Kenaikan Pasal 18 (3) UU PP; i. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g+h)

21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.i)

;

1. Coret yang tidak perlu

2. Kolom ini tidak dliisi dalam hal SKPKB terbit;

a. berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A; atau

b. untuk Bagian Tahun Paiak atau Tahun Paiak 2007 dan sebelumnya.

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.1.23. ) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.

2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77. ).

3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):

• lembar ke-1: untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

• lembar ke-2: untuk Seksi Penagihan;

• lembar ke-3: untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

• lembar ke-4 - lembar ke-5: untuk Seksi Pelayanan;

: untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

4. Ukuran kertas Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13”

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas -.

• Nomor - Tahun Pajak - Tanggal Penerbitan - Tanggal Jatuh Tempo - Nama Wajib Pajak - NPWP - a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, - Kepada 2 Pengisian Jumlah Rupiah/US$ a. Lampiran SKPKB b. SKPKB * Baris/No. Urut pada SKPKB 3 PPh Terutang 4 Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu 5 Jumlah PPh terutang 1 Penghasilan Neto/berdasarkan Norma(Jabatan) 2 Penghasilan Kena Pajak 6 Kredit Pajak 7 Pajak yang tidak/kurang dibayar 8 Sanksi Administrasi 9 Jumlah PPh yang masih harus dibayar - Terbilang:

: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

10 Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

: Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

• Terbilang:.

: Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.

: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem).

Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2012, maka ditulis 27 Maret 2012.

: Cukup jelas: Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2012, maka ditulis 26 April 2012.

: Cukup jelas: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

: Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari dokumen sumber yaitu Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77. ).

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom “JUMLAH RUPIAH/US$ MENURUT FISKUS”.

• Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB pada kolom “JUMLAH RUPIAH/US$ MENURUT FISKUS” dengan perincian sebagai berikut:

Diisi sesuai dengan baris 10.

Diisi sesuai dengan baris 14.

Diisi sesuai dengan baris 15.

Diisi sesuai dengan baris 16.

Diisi sesuai dengan baris 17.

Diisi sesuai dengan baris 18.e Diisi sesuai dengan baris 19 Diisi sesuai dengan baris 20.g.

Diisi sesuai dengan baris 21.

Cukup jelas.

Diisi sesuai dengan baris 21 pada kolom “JUMLAH RUPIAH/US$ MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)” dengan ketentuan sebagai berikut:

• Angka 10 tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukper Pasal 13A atau SKPKB terbit untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

• Dalam hal jumlah RUPIAH/US$ menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda ” (.)”.

: Cukup jelas.

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENGHASILAN

Nomor: Tanggal Penerbitan:
Tahun Pajak:
I. Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan1) atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:
Nama Wajib Pajak:
NPWP:
II. Dari penelitian/pemeriksaan1) tersebut di atas, penghitungan jumlah Pajak Penghasilan yang lebih bayar adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Neto (Rugi)	Rp/US$1)
2. Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat(2) KUP)	Rp/US$1)
3. Penghasilan kena pajak	Rp/US$1)
4. PPh terutang	Rp/US$1)
5. Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	Rp/US$1)
6. Jumlah PPh terutang(4+5)	Rp/US$1)
Z. Kredit Pajak:

a. PPh ditanggung pemerintah	Rp/US$1)
b. dipotong/Dipungut oleh pihak lain:
b.1. PPh Pasal 21	Rp/US$1)
b.2. PPh Pasal 22	Rp/US$1)
b.3. PPh Pasal 23	Rp/US$1)
b.4. PPh Pasal 24	Rp/US$1)
b.5. Lain-lain	Rp/US$1)
b.6. Jumlah(b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	Rp/US$1)
c. Dibayar sendiri:

c.1. PPh Pasal 22	Rp/US$1)
c.2. PPh Pasal 25	Rp/US$1)
c.3. PPh Pasal 29	Rp/US$1)
c.4. STP(pokok kurang bayar)	Rp/US$1)
c.5. Fiskal luar negeri	Rp/US$1)
c.6. Lain-lain	Rp/US$1)
c.7. Jumlah(c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)	Rp/US$1)
d. Diperhitungkan:
d.1 SKPLB	Rp/US$1)

d.2 SKPPKP	Rp/US$1)
d.3 Jumlah(d.1+d.2)	Rp/US$1)
e. PPh yang seharusnya tidak terutang(Pasal 17 ayat(2) KUP):
e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain	Rp/US$1)
e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp/US$1)
e.3. Telah dipotong/dipungut	Rp/US$1)
e.4. Jumlah(e.1+e.2+e.3)	Rp/US$1)

f. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan((a+b.6+c.7-d.3) atau(e.4))	Rp/US$1)
8. Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang(7.f-6)	Rp/US$1)

1. Coret yang tidak perlu a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, F.4.1.23.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-19/PJ/2016 Tanggal: 6 Oktober 2016

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENGHASILAN
Nomor	:
Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

LAMPIRAN SKPLB

Nama Wajib Pajak NPWP

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US$1 MENURUT
WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR(DISETUJUI)2
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto
2	Harga Pokok Penjualan
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto(1-2)

4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha
5	Penghasilan neto dalam negeri(3-4)
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnyaa
	a. Penghasilan dari luar usaha
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas

	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan
	d. Lain-lain
	e. Jumlah(a+b+c+d)
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto
8	Penyesuaian fiskal
	a. Penyesuaian fiskal positif

	b. Penyesuaian fiskal negatif
	c. Jumlah(a-b)
9	Penghasilan neto luar negeri
10	Jumlah penghasilan neto(5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma(Jabatan)1
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib

12	Kompensasi kerugian
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP)
14	Penghasilan yang seharusnya tidak terutangPPh(Pasal 17 ayat(2)KUP)
15	Penghasilan kena pajak(10-11-12-13)
16	PPh terutang((tarifx15)atauNIHIL)

17	Pengembalian/PenguranganPPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu
18	JumlahPPh terutang(16+17)

19	Kredit Pajak:a. PPh ditanggung pemerintahb. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:b.1. PPh Pasal 21b.2. PPh Pasal 22b.3. PPh Pasal 23b.4. PPh Pasal 24b.5. Lain-lainb.6. Jumlah(b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)c. Dibayar sendiri:c.1. PPh Pasal 22c.2. PPh Pasal 25c.3. PPh Pasal 29c.4. STP(pokok kurang bayar)c.5. Fiskal luar negeric.6. Lain-lainc.7. Jumlah(c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)d. Diperhitungkan:d.1 SKPLBd.2 SKPPKPd.3 Jumlah(d.1+d.2)e. PPh yang seharusnya tidak terutang(Pasal 17 ayat(2)KUP):e.1. Dibayar dengan NPWP pihak laine.2. Dibayar dengan NPWP sendirie.3. Telah dipotong/dipungute.4. Jumlah(e.1+e.2+e.3)f. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan((a+b.6+c.7-d.3)atau(e.4))

20	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang(19.f-18)

1. Coret yang tidak perlu

2. Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPLB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya