PER-33/PJ/2015

PDF

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

PER-33/PJ/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak

Disebut juga: PER 33/PJ/2015 · PER 33 Tahun 2015 · Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2015

Nomor registri PER 33/2015 Tanggal tercatat 7 September 2015 PDF sumber 55 hlm

Status belum dikonfirmasi Tanggal tercatat 7 September 2015

Catatan status

Status adalah catatan terkini database, bukan penetapan status pada tanggal historis. Cakupan perubahan belum diperiksa menyeluruh; salinan ini adalah naskah terbitan asli, bukan teks konsolidasi.

Cakupan naskah Salinan HTML · kelengkapan belum diperiksa

PDF sumber: 55 halaman

Halaman sumber ↗ PDF sumber pemerintah ↗ Peta dan riwayat ↓ Laporkan koreksi

Teks hasil ekstraksi otomatis dari dokumen resmi — dapat memuat artefak; rujuk naskah resmi untuk kutipan final.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-33/PJ/2015

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-27/PJ/2012

TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

a. bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi surat ketetapan pajak serta bentuk dan isi surat tagihan pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2014;

b. bahwa dalam rangka efisiensi penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak perlu diatur kembali kolom otorisasi pada format nota penghitungan;

c. bahwa uraian sanksi administrasi pada format Surat Tagihan Pajak perlu disempurnakan agar lebih informatif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak;
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK.

Pasal I

Mengubah beberapa bagian isi/format formulir Nota Penghitungan dan formulir Surat Tagihan Pajak, dan menambah format Lembar Pengawasan Nota Penghitungan dan Lembar Pengawasan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2014 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak, sebagai berikut:

a. mengubah bagian isi/format Formulir Nota Penghitungan:

Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi (Kode Formulir F.4.1.77.)
PPh Pemotongan/Pemungutan (Kode Formulir F.4.1.77.)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Kode Formulir F.4.2.77.)
Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) (Kode Formulir F.4.2.77.)
Bea Meterai (Kode Formulir F.4.5.77.)
Bunga/Denda Penagihan (Kode Formulir F.5.0.77.)

b. mengubah bagian isi/format Formulir Surat Tagihan Pajak:

PPh Badan/Orang Pribadi (Kode Formulir F.5.1.23.)
PPh Pemotongan/Pemungutan (Kode Formulir F.5.1.23.)
PPN (Kode Formulir F.5.2.23.)
PPnBM (Kode Formulir F.5.2.23.)
Bea Meterai (Kode Formulir F.5.5.23.)
Bunga/Denda Penagihan (Kode Formulir F.5.0.23.)

c. menambahkan format Lembar Pengawasan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak, dan Lembar Pengawasan Nota Penghitungan:

Lembar Pengawasan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak (Kode Formulir L.5.0.23.)
Lembar Pengawasan Nota Penghitungan (Kode Formulir L.5.0.77.)

sehingga berbunyi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 7 September 2015

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd. SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI

NIP 197003111995031002

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-27/PJ/2012

TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK.

DAFTAR PERUBAHAN BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN DAN SURAT TAGIHAN PAJAK SERTA PENAMBAHAN FORMAT LEMBAR PENGAWASAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK DAN LEMBAR PENGAWASAN NOTA PENGHITUNGAN

NO.	Jenis Formulir		Kode Formulir	Ukuran	Rangkap
1	2		3	4	5
I.	PPh Badan/Orang Pribadi
	1	Surat Tagihan Pajak (STP)	F.5.1.23.	Folio	5 Lembar
	2	Lampiran STP	F.5.1.23.	Folio	5 Lembar
	3	Nota Penghitungan	F.4.1.77.	Folio	2 Lembar
II.	PPh Pemotongan/Pemungutan
	1	STP	F.5.1.23.	Folio	5 Lembar
	2	Lampiran STP	F.5.1.23.	Folio	5 Lembar
	3	Nota Penghitungan	F.4.1.77.	Folio	2 Lembar
III.	PPN
	Atas Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP), Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean, Kegiatan Membangun Sendiri, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Penyerahan Atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan, Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang Gagal Berproduksi dan Telah Diberikan Pengembalian Pajak Masukan, Perolehan yang PPN-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan atau Tidak Dipungut dan Tanggung Jawab Secara Renteng.
	1	STP	F.5.2.23.	Folio	5 Lembar
	2	Lampiran STP	F.5.2.23.	Folio	5 Lembar
3	Nota Penghitungan	F.4.2.77.	Folio	2 Lembar
IV.	PPnBM
	Atas penyerahan BKP, Impor BKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Perolehan yang PPnBM-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan atau Tidak Dipungut dan Tanggung Jawab Secara Renteng.
	1	STP	F.5.2.23.	Folio	5 Lembar
	2	Lampiran STP	F.5.2.23.	Folio	5 Lembar
3	Nota Penghitungan	F.4.2.77.	Folio	2 Lembar
V.	Bea Meterai
	1	STP	F.5.5.23.	Folio	5 Lembar
	2	Lampiran STP	F.5.5.23.	Folio	5 Lembar
VI.	Bunga/Denda Penagihan
	1	STP	F.5.0.23.	Folio	4 Lembar
VII.	Lembar Pengawasan
	1	surat ketetapan pajak dan/atau STP	L.5.0.23.	Folio	1 Lembar
2	Nota Penghitungan	L.5.0.77.	Folio	2 Lembar

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-33/PJ/2015

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN
Nomor: Tanggal Penerbitan: Masa/Tahun Pajak: Tanggal Jatuh Tempo:
I. Telah dilakukan penelitian/verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukper1) atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan: Nama Wajib Pajak: NPWP:
II. Dari penelitian/verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukper1) tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: 1. Angsuran Pajak/Pokok Pajak yang harus dibayar Rp/US$1) 2. Telah dibayar Rp/US$1) 3. Kurang dibayar (1-2) Rp/US$1) 4. Sanksi Administrasi: a. Denda Pasal 7 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (KUP) atas keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa/Tahun 1) b. Bunga Pasal 8 (2) KUP Rp/US$1) atas pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP Rp/US$1) atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal. yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP Rp/US$1) atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak e. Bunga Pasal 9 (2b) KUP Rp/US$1) atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan f. Bunga Pasal 14 (3) KUP Rp/US$1) atas PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; atau atas kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung g. Bunga Pasal 19 (3) KUP Rp/US$1) Dalam hal Wajib Pajak yang diperbolehkan menunda penyampaian SPT tahunan, atas kekurangan pembayaran pajak akibat penghitungan pajak sementara pajak terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g) Rp/US$1) 5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h) Rp/US$1)
Terbilang:

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor/ Kepala Seksi. 2)

Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN
Nomor	:
Masa/Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak NPWP

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US$1) MENURUT
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1	Angsuran Pajak/Pokok Pajak yang harus dibayar
2	Telah dibayar
3	Kurang dibayar (1-2)
4	Sanksi Administrasi:
	a. Denda Pasal 7 KUP
	b. Bunga Pasal 8 (2) KUP
	c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP
	d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP
	e. Bunga Pasal 9 (2b) KUP
	f. Bunga Pasal 14 (3) KUP
	g. Bunga Pasal 19 (3) KUP
	h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)

Coret yang tidak perlu

F.5.1.23.

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

Formulir ini (F.5.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.
Sumber dokumen pembuatan STP Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.)

3. Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):

lembar ke-1: untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
lembar ke-2: untuk Seksi Penagihan;
lembar ke-3: untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
lembar ke-4: untuk Seksi Pelayanan;
lembar ke-5: untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

Ukuran kertas dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13”

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

Nomor: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
Masa/Tahun Pajak: Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal STP diterbitkan atas PPh Pasal 25 diisi dengan Masa Pajak serta Tahun Pajak yang bersangkutan.
Tanggal Penerbitan: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2012, maka ditulis 27 Maret 2012.
Tanggal Jatuh Tempo: Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2012, maka ditulis 26 April 2012.
Kepada: Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
Nama Wajib Pajak - NPWP:
a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor/ Kepala Seksi.

1 Angsuran/Pokok Pajak yang harus dibayar

2 Telah dibayar

3 Kurang dibayar

4 Sanksi Administrasi

5 Jumlah yang masih harus dibayar

Terbilang:

2 Pengisian Jumlah Rupiah/US$

a. Lampiran STP

b. STP;

* Baris/No. Urut pada STP

: Cukup jelas

: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

: Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.)

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom “JUMLAH RUPIAH/US$ MENURUT FISKUS”.

: Diisi sesuai dengan Lampiran STP pada kolom “JUMLAH RUPIAH/US$ MENURUT FISKUS” dengan perincian sebagai berikut:

: Diisi sesuai dengan baris 1. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda ” - ” (strip).

: Diisi sesuai dengan baris 2. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda ” - ” (strip).

: Diisi sesuai baris 3: Diisi sesuai dengan baris 4.

: Diisi sesuai dengan baris 5.

: Cukup jelas.

| NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN | Untuk Wajib Pajak | 1 ORANG PRIBADI | | 2 BADAN | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Untuk Jenis Ketetapan/ | 1 STP | | 2 SKPKB | 3 SKPKBT | | | | Keputusan | 4 SKPLB | | 5 SKPN | 6 SKPPKP | | | | Dasar Penerbitan Ketetapan/ | 1 Penelitian | | 2 Pemeriksaan | 3 Pemeriksaan Ulang | | | | Keputusan | 4 Pemeriksaan Bukti Permulaan | | 5 Verifikasi | | | | | Dasar Hukum Ketetapan/ | 1 Pasal 13 | 2 Pasal 13A | 3 Pasal 14 | 4 Pasal 15 ayat(1) | 5 Pasal 15 ayat(3) | | | Keputusan | 6 Pasal 15 ayat(4) | 7 Pasal 17 ayat(1) | 8 Pasal 17 ayat(2) | 9 Pasal 17A | 10 Pasal 17B | | | | 11 Pasal 17C | 12 Pasal 17D | | | | | | Masa Pajak | s.d. | | Laporan Penelitian/Verifikasi- Nomor | | | | | Tahun Pajak | | | Pemeriksaan/Pemeriksaan-Tanggal | | | | | Tahun Buku | s.d. | | Ulang/Pemeriksaan Bukper1) | | | | | Permohonan(LB)-Nomor | | | Dasar Penetapan Pajak Terutang2) | | | 1 Norma 2 Pembukuan | | -Tanggal | | | | | | 3 Jabatan | | Tanggal SPT Disampaikan | | | | | | | | Nama Wajib Pajak | | | Cara WP Menghitung Penghasilan Neto3) | | | 1 Norma 2 Pembukuan | | NPWP | | | Pembukuan Dalam Mata Uang4) | | | 1 Rp 2 US$ | | Alamat | | | Keputusan Izin Pembukuan-Nomor | | | | | Kode Pos | | | Menggunakan US$4) | | | -Tanggal | | Pekerjaan/Usaha | | | | | | | | KLU(5 digit) | | | | | | |

URAIAN		JUMLAH RUPIAH/US$1 MENURUT
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR(DISETUJUI)5
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto
2	Harga pokok penjualan
3	Penghasilan Bruto atau Laba bruto (1-2)
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya usaha
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:
	a. Penghasilan dari luar usaha
	b. Penghasilan jasa/ pekerjaan bebas
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan
	d. Lain-lain
	e. Jumlah (a+b+c+d)
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto
8	Penyesuaian Fiskal
	a. Penyesuaian Fiskal Positif
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif
	c. Jumlah (a-b)
9	Penghasilan neto luar negeri
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan)1
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib
12	Kompensasi kerugian
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP)
14	Penghasilan yang seharusnya tidak terhutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)
15	Penghasilan Kena Pajak ((10-11-12-13) atau NIHIL)
16	PPh terutang ((tarif X 15) atau NIHIL)
17	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu
18	Jumlah PPh terutang (16+17)
19	Kredit Pajak:
	a. PPh ditanggung Pemerintah
	b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:
	b.1. PPh Pasal 21
	b.2. PPh Pasal 22
	b.3. PPh Pasal 23
	b.4. PPh Pasal 24
	b.5. Lain lain
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)
		c. Dibayar sendiri:
c.1. PPh Pasal 22
c.2. PPh Pasal 25
c.3. PPh Pasal 29
c.4. STP (pokok kurang bayar)
c.5. Fiskal Luar Negeri
c.6. Lain lain
c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)

F.4.1.77.

URAIAN			JUMLAH RUPIAH/US$¹ MENURUT
			WAJIB PAJAK	FISKUS	FISKUS
	d. Diperhitungkan:
	d.1. SKPKB (pokok kurang bayar)
	d.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)
	d.3. SKPLB
	d.4. SKPPKP
	d.5. Jumlah (d.1+d.2-d.3-d.4)
	e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):
	e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain
	e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri
	e.3. Telah dipotong/dipungut
	e.4. Jumlah (e.1+e.2+e.3)
	f. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b.6+c.7+d.5) atau e.4)
20	Pajak yang:	a.	Tidak/Kurang dibayar (18-19.f)
		b.	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (19.f-18)
		c.	Nihil (18=19.f)
21	Sanksi Administrasi:
	a. STP
	a.1. Denda Pasal 7 KUP
	a.2. Bunga Pasal 8 (2) KUP
	a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP
	a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP
	a.5. Bunga Pasal 9 (2b) KUP
	a.6. Bunga Pasal 14 (3) KUP
	a.7. Bunga Pasal 19 (3) KUP
	b. SKPKB
	b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP
	b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
	b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP
	b.4. Kenaikan Pasal 13A KUP
	b.5. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP
	b.6. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP
	c. SKPKBT
	c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP
	c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP
	d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)
	22	Jumlah PPh yang:	a.	Masih harus dibayar (20.a+21.d)
b.			Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (20.b)
c.			Nihil (20.c)
Terbilang:
DIHITUNG		DITELITI

Coret yang tidak perlu
Coret yang tidak penelit
Dalam hal dasar penetapan pajak terutang secara norma/jabatan, baris kedua sampai baris keempat kolom jumlah Rp/US$ menurut fiskus tidak diisi.
Dalam hal cara penghitungan penghasilan secara norma, baris kedua sampai baris keempat kolom jumlah Rp/US$ menurut Wajib Pajak tidak dilihat
Tercetak dalam hal Nota Penghitungan diterbitkan untuk Wajib Pajak Badan.

Kolom ini tidak diisi dalam hal:

a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A UU KUP;

b. Dasar penerbitan ketetapan adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) atau 17 ayat (2) UU KUP;

c. Jenis Ketetapan/Keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP;

PETUNJUK PENGISIAN

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

Formulir Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan yang akan menghasilkan: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak (SKPPKP). Formulir Nota Penghitungan (F.4.1.77.) ini merupakan dasar penerbitan ketetapan atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.
Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, satu Wajib Pajak (Badan atau Orang Pribadi), suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak, kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2012 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2012. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2012, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2012 dan untuk Masa Pajak Maret 2012.
Dibuat dalam rangkap 2 (dua):

lembar ke-1: dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/skp;
lembar ke-2: untuk pembuat Nota Penghitungan.

Ukuran kertas dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13”

B. Petunjuk Pengisian

Pengisian Data/Identitas

Untuk Wajib Pajak
Kode Nota
Untuk Jenis Ketetapan/Keputusan
Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan
Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan
Masa Pajak
Tahun Pajak
Tahun Buku

-Tanggal

Permohonan (LB) - Nomor
Tanggal SPT Disampaikan
Dasar Penetapan Pajak Terutang
Lap. Penelitian/Verifikasi/ Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Buper
Nomor
Tanggal
Nama Wajib Pajak
Pekerjaan/Usaha
KLU (5 digit)
NPWP
Alamat: Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.
Kode Pos: Diberi tanda ” X ” (silang) pada [ ] (kotak) yang sesuai dengan Wajib Pajak yang akan diterbitkan ketetapan.

: Diisi pada [ ] [ ] (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.

: Diberi tanda ” X ” (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan.

: Diberi tanda ” X ” (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar diterbitkannya ketetapan.

: Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diverifikasi/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. Apabila yang diterbitkan adalah ketetapan tahunan cukup diisi dengan 00 s.d. 00. (lihat Petunjuk Umum butir 2).

: Diberi tanda ” X ” (silang) pada [ ] (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum diterbitkannya ketetapan.

: Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diverifikasi/diperiksa. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi.

: Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.

: Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

: Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

: Diisi sesuai dengan tanggal tanda terima SPT Wajib Pajak.

: Diberi tanda ” X ” (silang) pada [ ] (kotak) yang sesuai dengan dasar penetapan pajak terutang Wajib Pajak.

: Coret yang tidak perlu.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas: Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.000-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah kode KPP penerbit ketetapan).

: Cukup jelas: Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

: Cukup jelas: Cukup jelas

-Cara WP Menghitung Penghasilan Neto	: Diberi tanda “X” (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan cara penghitungan penghasilan Wajib Pajak.
-Pembukuan Dalam Mata Uang	: Diberi tanda “X” (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan Mata Uang yang digunakan Wajib Pajak dalam Pembukuan.
-Keputusan Izin Pembukuan Menggunakan US$	: Diisi dalam hal Wajib Pajak telah mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.
-Nomor	: Cukup jelas.
-Tanggal	: Cukup jelas.
2. Pengisian tabel Nota Penghitungan
Kolom
Kolom Jumlah Rupiah/US$ Menurut:
-WAJIB PAJAK	: Diisi jumlah Rupiah/US$ menurut penghitungan Wajib Pajak sesuai dengan SPT.
-FISKUS	: Diisi jumlah Rupiah/US$ menurut penghitungan pemeriksa/petugas verifikasi/peneliti berdasarkan hasil pemeriksaan/verifikasi/penelitian.
-PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)	: Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah/US$ berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP atau dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A atau verifikasi Pasal 15 ayat(3)/Pasal 17 ayat(2) Undang-Undang KUP
Baris/Nomor Urut
1 Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	: Diisi sebesar penghasilan bruto atau penjualan bruto dikurangi dengan jumlah nilai pengembalian barang, potongan tunai, dan rabat dalam tahun pajak yang bersangkutan sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT.
2 Harga Pokok Penjualan	: Diisi untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan sebesar hasil penghitungan harga pokok penjualan sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
3 Penghasilan Bruto atau Laba bruto	: Diisi sebesar Penghasilan Bruto atau laba bruto usaha atau (1-2). Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
4 Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya usaha	: Diisi sebesar Pengurang Penghasilan Bruto atau biaya usaha/jumlah pengurangan laba bruto sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
5 Penghasilan neto dalam negeri	: Diisi sebesar penghasilan neto dalam negeri atau (3-4). Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan diisi sebesar penghasilan neto dari hasil penghitungan penghasilan bruto/peredaran usaha dengan prosentase Norma Penghitungan.
6 Penghasilan neto dalam negeri lainnya:
a. Penghasilan dari luar usaha	: Diisi sebesar penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada tahun pajak yang diperiksa/diteliti sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT.
b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	: Diisi sebesar penghasilan jasa/pekerjaan bebas pada tahun pajak yang bersangkutan dalam hal wajib pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha/pekerjaan bebas sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak Badan baris ini tidak diisi
c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	: Diisi sebesar penghasilan yang diterima/diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT. sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak Badan baris ini tidak diisi.
d. Lain-lain	: Diisi jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak selain a, b,&c.
e. Jumlah	: Cukup jelas
7 Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	: Diisi sebesar pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan bagi Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas penanaman modal sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 16/PMK.03/2007 tanggal 19 Februari 2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal Usaha tertentu dan/atau Bidang-bidang Tertentu.
8 Penyesuaian Fiskal	: Diisi sebesar penyesuaian fiskal positif dan/atau negatif pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT.
9 Penghasilan neto luar negeri	: Diisi sebesar penyesuaian neto luar negeri pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT.
10 Jumlah penghasilan neto/berdasarkan Norma (Jabatan)	: Cukup jelas
11 Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	: Diisi sebesar zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak dalam negeri pada tahun yang bersangkutan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

12 Kompensasi kerugian

13 Penghasilan Tidak Kena Pajak

14 Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)

15 Penghasilan Kena Pajak

16 PPh terutang

17 Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu

18 Jumlah PPh terutang (16+17)

19 Kredit pajak:

a. PPh Ditanggung Pemerintah

b. Dipotong/dipungut pihak lain

c. Dibayar sendiri

d. diperhitungkan

e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)

f. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan

20 Pajak yang:

a. Tidak/Kurang dibayar

b. Lebih dibayar / seharusnya tidak terutang

c. Nihil

21 Sanksi administrasi

a. STP

b. SKPKB

c. SKPKBT

22 Jumlah PPh yang

a. Masih harus dibayar

b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang

c. Nihil

Terbilang:

C. Kolom Otorisasi

Dihitung - Diteliti Diisi sebesar sisa kerugian yang diperkenankan dikompensasikan untuk tahun pajak yang bersangkutan dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan. Dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.

: Diisi sebesar jumlah PTKP yang diperkenankan bagi Wajib Pajak OP yang bersangkutan. Bagi Wajib Pajak Badan baris ini tidak diisi.

: Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB atas penghasilan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 15 “Penghasilan Kena Pajak” tidak perlu diisi.

: Cukup jelas.

Cukup jelas.

Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Untuk jenis ketetapan lainnya baris ini tidak perlu diisi.

: Cukup jelas.

Berikan tanda ” X ” (silang) pada ☐ (kotak) a atau b atau c yang sesuai Cukup jelas.

Cukup jelas.

Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c;
Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/verifikasi/pemeriksaan.

: Cukup jelas.

Cukup jelas.

Berikan tanda ” X ” (silang) pada ☐ (kotak) a atau b atau c yang sesuai Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Cukup jelas.

Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 22 pada kolom “JUMLAH RUPIAH/US$ MENURUT FISKUS”

: Diisi dengan paraf pemeriksa/petugas verifikasi/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.

: Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor pemeriksa/petugas verifikasi/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN PASAL.1)
Nomor	:	Tanggal Penerbitan
Masa/Tahun Pajak	:	Tanggal Jatuh Tempo
I. Telah dilakukan penelitian/verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan bukper2) atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal.1)
Nama Wajib Pajak
NPWP
II. Dari penelitian/verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan bukper2) tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:
1. Pajak yang harus dibayar		Rp
2. Telah dibayar		Rp
3. Kurang dibayar (1-2)		Rp
4. Sanksi Administrasi:
a. Denda Pasal 7 KUP		Rp
keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal.1)
b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP		Rp
atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal.1) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar
c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP		Rp
atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak
d. Bunga Pasal 14 (3) KUP		Rp
atas kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung
e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)		Rp
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)		Rp
Terbilang:

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor/ Kepala Seksi. 2)

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN PASAL.1)
Nomor	:
Masa/Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak NPWP

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1	Pajak yang harus dibayar
2	Telah dibayar
3	Kurang dibayar (1-2)
4	Sanksi Administrasi:
	a. Denda Pasal 7 KUP
	b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP
	c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP
	d. Bunga Pasal 14 (3) KUP
	e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)

Diisi sesuai dengan jenis pajak F.5.1.23.

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) PAJAK PENGHASILAN PASAL.

A. Umum

Formulir ini (F.5.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan Pasal.

a. Tidak Final: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.

b. PPh Final: PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh Pasal 23 Final, dan PPh Pasal 26 Final.

Sumber dokumen pembuatan STP Pajak Penghasilan Pasal.ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal (Formulir F.4.1.77.)
Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):

lembar ke-1: untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
lembar ke-2: untuk Seksi Penagihan;
lembar ke-3: untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
lembar ke-4 untuk Seksi Pelayanan;
lembar ke-5: untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13”

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

PAJAK PENGHASILAN PASAL.
Nomor - Masa/Tahun Pajak - Tanggal Penerbitan - Nama Wajib Pajak - Tanggal Jatuh Tempo - NPWP - a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor/ Kepala Seksi.

Kepada a. Lampiran STP

2 Pengisian Jumlah Rupiah

: Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.

* Baris/No. Urut pada STP

: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2012, maka ditulis 27 Maret 2012.

1 Pajak yang harus dibayar

2 Telah dibayar

3 Kurang dibayar

4 Sanksi Administrasi: Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2012, maka ditulis Maret 2012. Dalam hal diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan tahun pajak.

b. STP

: Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

5 Jumlah yang masih harus dibayar: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

Terbilang:

: Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2012, maka ditulis 26 April 2012.

: Cukup jelas

: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal. (Formulir F.4.1.77.)

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Pajak Penghasilan Pasal. pada kolom “JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS”.

Diisi sesuai dengan Lampiran STP dengan perincian sebagai berikut:

: Diisi sesuai dengan baris 1. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda ” - ” (strip).

: Diisi sesuai dengan baris 2. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda ”-” (strip).

: Diisi sesuai dengan baris 3.

: Diisi sesuai dengan baris 4.

: Diisi sesuai dengan baris 5.

: Cukup jelas.

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL.1)
1	Tidak Final	1	Pasal 21	2	Pasal 22	3	Pasal 23	4	Pasal 26
2	PPh Final	1	Pasal 4(2) Final	2	Pasal 15 Final	3	Pasal 19 Final	4	PPh Pasal 21 Final
		5	Pasal 22 Final	6	Pasal 23 Final	7	Pasal 26 Final
Untuk Jenis Ketetapan		1	STP		2	SKPKB		3	SKPKBT
		4	SKPLB		5	SKPN
Dasar Penerbitan Ketetapan		1	Penelitian		2	Pemeriksaan		3	Pemeriksaan Ulang
		4	Pemeriksaan Bukti Permulaan		5	Verifikasi
Dasar Hukum Ketetapan		1	Pasal 13	2	Pasal 13A	3	Pasal 14	4	Pasal 15 ayat(1)	5	Pasal 15 ayat(3)
		6	Pasal 15 ayat(4)	7	Pasal 17 ayat(1)	8	Pasal 17 ayat(2)	9	Pasal 17A	10	Pasal 17B
Masa Pajak		s.d.		Tahun Pajak				s.d.
Permohonan(LB)-Nomor				Tahun Buku				s.d.
-Tanggal				Laporan Penelitian/Verifikasi				-Nomor
Tanggal SPT Disampaikan				Pemeriksaan/Pemeriksaan				-Tanggal
Nama Wajib Pajak				Pekerjaan/Usaha
NPWP
Alamat				KLU(5 digit)
Kode Pos

URAIAN			JUMLAH RUPIAH MENURUT
			WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR(DISETUJUI)3
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak:
	a. PPh Pasal 21
	a.1. Pegawai tetap
	a.2. Pegawai tidak tetap
	a.3. Jumlah (a.1+a.2)
	b. PPh Pasal 22/23/26
	c. PPh Final Pasal.1)
2	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)
3	PPh Pasal.1) yang terutang (tarif x a atau b atau c atau NIHIL)
4	Kredit Pajak:
	a. PPh Ditanggung Pemerintah
	b. Setoran masa
	c. STP (pokok kurang bayar)
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak.
	e. Lain-lain
	f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak.
	g. Diperhitungkan:
	g.1. SKPKB (pokok kurang bayar)
	g.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)
	g.3. SKPLB
	g.4. Jumlah (g.1.+g.2-g.3)
	h. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):
	h.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain
	h.2. Dibayar dengan NPWP sendiri
	h.3. Telah dipotong/dipungut
h.4. Jumlah (h.1+h.2+h.3)
i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b+c+d+e-f+g.4) atau (h.4))
5	Pajak yang:	a	Tidak/Kurang dibayar (3-4.i)
		b	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.i-3)
		c	Nihil (3=4.i)
6	Sanksi Administrasi:
	a. STP
	a.1. Denda Pasal 7 KUP
	a.2. Bunga Pasal 8 (2a) KUP
	a.3. Bunga Pasal 9 (2a) KUP
	a.4. Bunga Pasal 14 (3) KUP

F.4.1.77.

URAIAN				JUMLAH RUPIAH MENURUT
				WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR(DISETUJUI)3
	b. SKPKB
	b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP
	b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
	b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP
	b.4. Kenaikan Pasal 13A KUP
	c. SKPKBT
	c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP
	c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP
	d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)
7	Jumlah PPh yang:	a	Masih harus dibayar (5.a+6.d)
		b	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (5.b)
		c	Nihil (5.c)
Terbilang:
DIHITUNG		DITELITI

Diisi sesuai dengan jenis Pajak yang akan diterbitkan ketetapan.
Coret yang tidak perlu

Kolom ini tidak diisi dalam hal:

a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A;

b. Dasar penerbitan ketetapan adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) atau 17 ayat (2) UU KUP;

c. Jenis ketetapan yang terbit adalah STP;

F.4.1.77.

PETUNJUK PENGISIAN

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL.

A. Umum

Formulir Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal. (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan atas Pajak Penghasilan Pasal. yang akan menghasilkan: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Formulir Nota Penghitungan ini (F.4.1.77.) merupakan dasar penerbitan ketetapan atas Pajak Penghasilan Pasal.:

a. Tidak Final: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.

b. PPh Final: PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh Pasal 23 Final, dan PPh Pasal 26 Final.

Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat serta masih dalam Tahun Pajak yang sama. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2012 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2012. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2012, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2012 dan untuk Masa Pajak Maret 2012.
Dibuat dalam rangkap 2 (dua)

lembar ke-1: dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/skp;
lembar ke-2: untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai arsip.

Ukuran kertas dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13”

B. Petunjuk Pengisian

Pengisian Data/Identitas

Kode Nota: Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.

PAJAK PENGHASILAN PASAL.

: Diisi pada [ ] [ ] (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.

Tidak Final/Final: Diisi sesuai dengan jenis pajak yang akan diterbitkan ketetapan dengan cara memberi tanda ” X ” (silang) pada baris di bawahnya.

Untuk Jenis Ketetapan - Dasar Penerbitan Ketetapan - Dasar Hukum Ketetapan Tahun Buku: Diberi tanda ” X ” (silang) pada □ (kotak) yang sesuai dengan sifat pengenaan yaitu final atau tidak final. Selanjutnya beri tanda ” X ” (silang) pada □ (kotak) sesuai jenis pajak dengan merujuk pada pilihan sebelumnya.

Masa Pajak - Permohonan (LB) - Nomor - Tahun Pajak: Diberi tanda ” X ” (silang) pada [ ] (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan.

: Diberi tanda ” X ” (silang) pada [ ] (kotak) yang sesuai dengan dasar diterbitkannya ketetapan.

: Diberi tanda ” X ” (silang) pada [ ] (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum diterbitkannya ketetapan.

: Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. Apabila yang diterbitkan adalah ketetapan tahunan cukup diisi dengan 00 s.d. 00. (lihat Petunjuk Umum butir 2).

: Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi.

: Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

- Tanggal	: Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Tanggal SPT Disampaikan	: Diisi sesuai dengan tanggal tanda terima SPT Wajib Pajak.
- Lap. Penelitian/Verifikasi/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Buper	: Coret yang tidak perlu.
- Nomor	: Cukup jelas.
- Tanggal	: Cukup jelas.
- Nama Wajib Pajak	: Cukup jelas.
- NPWP	Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.000-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah kode KPP penerbit ketetapan).
- Pekerjaan/Usaha	: Cukup jelas.
- KLU (5 digit)	: Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Alamat	: Cukup jelas.
- Kode Pos	: Cukup jelas.
2. Pengisian tabel Nota Penghitungan
Kolom
Kolom Jumlah Rupiah Menurut:
- WAJIB PAJAK	: Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan Wajib Pajak sesuai dengan SPT.
- FISKUS	: Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan pemeriksa/petugas verifikasi/peneliti berdasarkan hasil pemeriksaan/verifikasi/penelitian.
- PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)	: Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP atau dasar penerbit ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A atau verifikasi Pasal 15 ayat (3)/Pasal 17 ayat (2).
Baris/Nomor Urut
1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	: Diisi sebesar penghasilan bruto/Dasar Pengenaan Pajak sesuai dengan jenis pajak yang akan diterbitkan ketetapan yaitu salah satu dari a, b, atau c. Baris 2 “Penghasilan yang seharusnya tidak terutang” tidak perlu diisi.
2 Penghasilan yang Seharusnya Tidak Terutang PPh	: Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB atas penghasilan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 1 “Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak” tidak perlu diisi.
3 PPh Pasal. yang terutang	: Diisi sebesar hasil penghitungan dari tarif x 1.a, atau tarif x 1.b, atau tarif x 1.c, atau NIHIL dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang.
4 Kredit Pajak:
a. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	: Cukup jelas.
b. Setoran masa	: Cukup jelas.
c. STP (pokok kurang bayar)	: Diisi hanya sebesar pokok pajak. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan angka ” 0 ” (nol) atau ” - ” (strip).
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak.	: Diisi dari Masa Pajak sebelumnya dan ditulis per Masa Pajak. Untuk kompensasi yang berasal dari Masa Pajak Januari 2012 dan Masa Pajak Mei 2012, maka ditulis ” Januari 2012, Mei 2012”.
e. Lain-lain	: Diisi dalam hal terdapat kredit pajak selain dari a, b, c, d, f, g, dan h, termasuk setoran tahunan

| f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak. | |

Diisi dengan Masa Pajak berikutnya dan ditulis per Masa Pajak. Untuk kompensasi ke Masa Pajak April 2012 dan Masa Pajak Juli 2012, maka ditulis “April 2012, Juli 2012”.

g. Diperhitungkan

h. PPh yang seharusnya tidak terutang

Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan.

Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Untuk jenis ketetapan lainnya baris ini tidak perlu diisi.

i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan

Cukup jelas.

5 Pajak yang:

a. Tidak/Kurang dibayar: Berikan tanda ” X ” (silang) pada ☐ (kotak) a atau b atau c yang sesuai

b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang Cukup jelas.

c. Nihil: Cukup jelas.

6 Sanksi administrasi: Cukup jelas.

: - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c;

Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/verifikasi/pemeriksaan.

a. STP

b. SKPKB: Cukup jelas.

c. SKPKBT: Cukup jelas.

7 Jumlah PPh yang:

: Cukup jelas.

a. Masih harus dibayar: Berikan tanda ” X ” (silang) pada ☐ (kotak) a atau b atau c yang sesuai

b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang

c. Nihil: Cukup jelas.

Terbilang:

: Cukup jelas.

: Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 7 pada kolom “JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS”.

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen

Dihitung - Diteliti: Diisi dengan paraf pemeriksa/petugas verifikasi/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.

: Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor pemeriksa/petugas verifikasi/ peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.

Disetujui: Diisi dengan paraf Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf dibubuhkan.

| SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA | Nomor: Tanggal Penerbitan: Masa Pajak: Tanggal Jatuh Tempo: | | | | | --- | --- | --- | --- | | I. | Telah dilakukan penelitian/verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/ pemeriksaan bukti permulaan2) atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak: | | | | | Nama Wajib Pajak/PKP: NPWP: | | | | II. | Dari penelitian/verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/ pemeriksaan bukti permulaan2) tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: | | | | No. | URAIAN | JUMLAH RUPIAH MENURUT | | | | | PENGUSAHA KENA PAJAK | FISKUS | | 1 | Pajak harus dibayar/ditagih kembali | | | | 2 | Telah dibayar | | | | 3 | Kurang dibayar (1-2) | | | | 4 | Sanksi Administrasi: | | | | | a. Denda Pasal 7 KUP keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | | | | | b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP atas pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar | | | | | c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melewati jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak | | | | | d. Bunga Pasal 14 (3) KUP atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung | | | | | e. Denda Pasal 14 (4) KUP pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, e.1 tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak e.2 yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP e.3 Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. e.4 e.1+e.2+e.3 f. Bunga Pasal 14 (5) KUP Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN g. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e.4+f) | | | | 5 | Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.g) | | | | Terbilang: | | | |

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor/ Kepala Seksi.3)

Diisi jika STP diterbitkan atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)/PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.
Coret yang tidak perlu
Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA 1)
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak/PKP NPWP

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dibayar/ditagih kembali
2	Telah dibayar
3	Kurang dibayar (1-2)
4	Sanksi Administrasi:
	a. Denda Pasal 7 KUP
	b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP
	c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP
	d. Bunga Pasal 14 (3) KUP
	e. Denda Pasal 14 (4) KUP
	f. Bunga Pasal 14 (5) KUP
	g. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f)
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.g)

Diisi jika STP diterbitkan atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)/PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

F.5.2.23.

Ys.

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA 1)
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak/PKP NPWP

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dibayar/ditagih kembali
2	Telah dibayar
3	Kurang dibayar (1-2)
4	Sanksi Administrasi:
	a. Denda Pasal 7 KUP
	b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP
	c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP
	d. Bunga Pasal 14 (3) KUP
	e. Denda Pasal 14 (4) KUP
	f. Bunga Pasal 14 (5) KUP
	g. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f)
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)

Diisi jika STP diterbitkan atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungut Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)/PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

F.5.2.23.

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

A. Umum

Formulir ini (F.5.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas:

Penyerahan BKP dan/atau JKP
Impor BKP
Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
Kegiatan Membangun Sendiri
Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan

Sumber dokumen pembuatan STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.)
Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):

lembar ke-1: untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
lembar ke-2: untuk Seksi Penagihan;
lembar ke-3: untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
lembar ke-4: untuk Seksi Pelayanan;
lembar ke-5: untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13”

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA - Nomor - Masa Pajak - Tanggal Penerbitan - Nama Wajib Pajak NPWP: Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan. Dalam hal STP terbit atas Penyerahan BKP dan/atau JKP (PPN seri umum) tidak perlu diisi.

Kepada: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

: Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2012, maka ditulis Maret 2012.

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor/ Kepala Seksi.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

3 Kurang dibayar

2 Telah dibayar

a. Lampiran STP: Cukup jelas.

4 Sanksi Administrasi

* Baris/No. Urut pada STP

b. STP

1 Pajak yang harus dibayar/ditagih kembali: Cukup jelas.

5 Jumlah yang masih harus dibayar: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Terbilang:

Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.)

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolom “JUMLAH RUPIAH MENURUT: PENGUSAHA KENA PAJAK” dan “FISKUS”.

Diisi sesuai dengan Lampiran STP dengan perincian sebagai berikut:

: Diisi sesuai dengan baris 1. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda ” - ” (strip).

: Diisi sesuai dengan baris 2. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda ” - ” (strip).

Diisi sesuai baris 3.

Diisi sesuai dengan baris 4.

: Diisi sesuai dengan baris 5.

: Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 5 pada kolom “JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS”

ATAS:

PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP
IMPOR BKP
PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN
PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN
KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK
PENYERAHAN ATAS AKTIVA TETAP YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
PEROLEHAN YANG PPN-NYA TIDAK SEHARUSNYA DIBEBASKAN ATAU TIDAK DIPUNGUT¹)
PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
PKP YANG GAGAL BERPRODUKSI DAN TELAH DIBERIKAN PENGEMBALIAN PAJAK MASUKAN
TANGGUNG JAWAB SECARA RENTENG
TANGGUNG JAWAB SECARA RENTENG

F.4.2.77.

URAIAN				JUMLAH RUPIAH MENURUT
				WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)²
	c. Diperhitungkan:
	c.1 SKPKB (pokok kurang bayar)
	c.2 SKPKBT (pokok kurang bayar)
	c.3 SKPLB
	c.4 SKPPKP
	c.5 Jumlah (c.1+c.2-c.3-c.4)
	d. PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat 2. KUP):
	d.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain
	d.2 Dibayar dengan NPWP sendiri
	d.3 Telah dipungut
	d.4 Jumlah (d.1+d.2+d.3)
	e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6+c.5) atau (d.4))
	f. Jumlah penghitungan PPN yang:	f.1	Kurang Bayar (a-e)
		f.2	Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)
		f.3	Nihil (a=e)
	3	Kelebihan Pajak yang sudah:
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak. (karena pembetulan)
c. Jumlah (a+b)
4	PPN yang:	a.	Tidak/Kurang dibayar (2.f.1+3.c atau 3.c-2.f.2)
		b.	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.2-3.c)
		c.	Nihil ((2.f.2=3.c atau (2.f.3))
5	Sanksi administrasi:
	a. STP:
	a.1. Denda Pasal 7 KUP
	a.2. Bunga Pasal 8 (2a) KUP
	a.3. Bunga Pasal 9 (2a) KUP
	a.4. Bunga Pasal 14 (3) KUP
	a.5. Denda Pasal 14 (4) KUP
	a.6. Bunga Pasal 14 (5) KUP

	b. SKPKB:
	b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP
	b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
	b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP
	b.4. Kenaikan Pasal 13A KUP
	b.5. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP
	b.6. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP
	b.7. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN
	c. SKPKBT:
	c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP
	c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP
	d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)
	6	Jumlah PPN yang:	a	Masih harus dibayar (4.a+5.d)
			b	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.b)
			c	Nihil (4.c)
Terbilang:
DIHITUNG		DITELITI

Coret yang tidak perlu
Bagian ini hanya tercetak dalam hal penerbitan ketetapan adalah untuk menagih kembali PPN yang tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa
Dugi PKP yang menggunakan pedudun pengintangan pengintangan Pakjak masukkan, dengan dengung jumlah pengintangan pengintangan burdah dan pernyelan jumlah jasa Disijsik aketetan terbit atas Impor BKP/Pemfanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemfanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungutan
Diisi jika ketetapan terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/PKP gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan /Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng.
Diisi jika ketetapan terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.

a. Termasuk juga Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri;

b. Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

Kolom ini tidak diisi dalam hal:

a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A;

b. Dasar penerbitan ketetapan adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) atau 17 ayat (2) Undang-Undang KUP;

c. Jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP;

PETUNJUK PENGISIAN

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

A. Umum

Formulir Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang atau pemeriksaan bukti permulaan atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) yang akan menghasilkan: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).
Formulir Nota Penghitungan ini digunakan sebagai dasar penerbitan ketetapan Pajak Pertambahan Nilai atas:

Penyerahan BKP dan/atau JKP
Import BKP
Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
Kegiatan Membangun Sendiri
Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Huak Untuk Diperjuabelik (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
Permintaan kembali PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri
PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan
Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
Tanggung Jawab Secara Renteng

Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, satu Wajib Pajak (Badan atau Orang Pribadi), suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat. serta masih dalam Tahun Pajak yang sama. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2012 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2012. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2012, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2012 dan untuk Masa Pajak Maret 2012.
Dibuat dalam rangkap 2 (dua):

lembar ke-1: dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/SKP;
lembar ke-2

Ukuran kertas 5 Ukuran kertas dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13”

B. Petunjuk Pengisian

Pengisian Data/Identitas -.

Kode Nota: untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai arsip.
Atas
Untuk Jenis Ketetapan/Keputusan
Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan
Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan
Masa Pajak
Tahun Pajak
Tahun Buku
Permohonan (LB) - Nomor
Tanggal SPT Disampaikan
Tanggal
Lap. Penelitian/Verifikasi/Pemeriksaan/ Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Buper
Nomor
Tanggal
Nama Wajib Pajak/PKP NPWP Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.

Diisi pada (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.

: Diberi tanda ” X ” (silang) pada [ ] (kotak) yang sesuai dengan jenis Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan ketetapan.

: Diberi tanda ” X ” (silang) pada [ ] (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan.

: Diberi tanda ” X ” (silang) pada [ ] (kotak) yang sesuai dengan dasar penerbitan ketetapan.

: Diberi tanda ” X ” (silang) pada [ ] (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum ketetapan.

: Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diverifikasi/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. (lihat Petunjuk Umum butir 3).

: Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diverifikasi/diperiksa. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi.

: Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

: Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

: Coret yang tidak perlu.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas: Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah Kode KPP penerbit SKPLB) - Alamat - Kode Pos - Pekerjaan/Usaha - KLU (5 digit) a. Nomor Surat Keterangan Fasilitas b. Tanggal Surat Keterangan Fasilitas c. Tanggal Perolehan Barang Modal d. Nilai Perolehan Barang Modal e. Nilai PPN/PPnBM yang Dibebaskan atau Tidak Dipungut f. Tanggal Terjadinya Pelanggaran

2. Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom

Kolom Jumlah Rupiah Menurut:

WAJIB PAJAK - FISKUS - PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)

Baris/Nomor Urut

1 Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:

a.1. Ekspor

a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN

a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b)

a.6 Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+ a.4+ a.5);

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng:

d.1 Import BKP

d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean

d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

d.5 Kegiatan Membangun Sendiri

: Cukup jelas

: Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

Cukup jelas

: Diisi sebesar jumlah PPN/PPnBM yang telah diberikan fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut atau nilai SKPLB yang telah diterbitkan.

: Cukup jelas

: Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan SPT.

: Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan pemeriksa/ petugas verifikasi/peneliti berdasarkan hasil pemeriksaan/verifikasi/penelitian.

: Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP atau dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A atau verifikasi Pasal 15 ayat (3)/Pasal 17 ayat (2).

: Diisi jumlah penyerahan ekspor untuk masa pajak yang bersangkutan.

Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk masa pajak yang bersangkutan.

Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN untuk masa pajak yang bersangkutan.

Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dipungut untuk masa pajak yang bersangkutan.

Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN untuk masa pajak yang bersangkutan.

Cukup jelas.

Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPN untuk masa pajak yang bersangkutan.

Cukup jelas.

Diisi dalam hal yang diterbitkan adalah ketetapan selain PPN atas Penyerahan BKP dan/atau JKP. Diisi salah satu dari d.1, atau d.2, atau d.3, atau d.4, atau d.5 atau d.6, atau d.7 atau d.8 atau d.9.

: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Impor BKP.

Baris d.2 s.d. d.9 tidak diisi.

: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean. Baris d.1, d.3, d.4, d.5, d.6, d.7, d.8 dan d.9 tidak diisi.

Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean. Baris d.1, d.2, d.4, d.5, d.6, d.7, d.8 dan d.9 tidak diisi.

Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak. Baris d.1, d.2, d.3, d.5, d.6, d.7, d.8 dan d.9 tidak diisi.

: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri. Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.6, d.7, d.8 dan d.9 tidak diisi.

d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan3)	Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Penyerahan Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan, dan hanya diisi untuk ketetapan Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya. Sedangkan untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sesudahnya diisikan pada baris 1.a. Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.7, d.8 dan d.9 tidak diisi.
d.7 PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan	Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan. Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6, d.8 dan d.9 tidak diisi.
d.8 Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah untuk menagih kembali PPN yang tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut. Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6, d.7 dan baris d.9 tidak diisi.
d.9 Tanggung Jawab Secara Renteng	Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN tanggung jawab secara renteng. Baris d.1 s.d d.8 tidak diisi.
d.10 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8 atau d.9)	Cukup jelas.
e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)	Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar penyerahan BKP/JKP yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
2 Penghitungan PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar:
a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau tarif x 1.d.10 atau NIHIL)	Diisi dari hasil penghitungan tarif x 1.a.2 atau tarif x 1.d.10, atau diisi NIHIL dalam hal yang diterbitkan adalah SKPLB atas PPN yang seharusnya tidak terutang.
b. Dikurangi:
b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	Cukup jelas.
b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Cukup jelas.
b.3 STP (pokok kurang bayar)	Diisi hanya pokok STP. Dalam hal tidak terdapat pokok STP diisi dengan angka “0” (nol) atau tanda ”-” (strip).
b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	Cukup jelas.
b.5 Lain-lain	Diisi dalam hal terdapat kredit pajak selain b.1, b.2, b.3, dan b.4 termasuk kompensasi pada SPT Masa PPN formulir 1195 Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	Cukup jelas.
c. Diperhitungkan:
c.1 SKPKB	Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar.
c.2 SKPKBT	Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar.
c.3 SKPLB	Diisi hanya sebesar pokok pajak.
c.4 Pengembalian Pendahuluan (SKPPKP)	Diisi hanya sebesar pokok pajak.
c.5 Jumlah (c.1+c.2-c.3-c.4)	Cukup jelas.
d. PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):
	Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar PPN yang telah dibayar/dipungut yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
d.1 Dibayar dengan NPWP.pihak lain	Cukup jelas.
d.2 Dibayar dengan NPWP sendiri	Cukup jelas.
d.3 Telah dipungut	Cukup jelas.
d.4 Jumlah (d.1+d.2+d.3)	Cukup jelas.
e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6+c.5) atau (d.4))
f. Jumlah penghitungan PPN yang:
f.1 Kurang Bayar (a-e)	Berikan tanda “X” (silang) pada □ (kotak) yang sesuai
f.2 Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)	Cukup jelas.
f.3 Nihil (a=e)	Cukup jelas.
3 Kelebihan Pajak yang sudah
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Cukup jelas.
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak. (karena pembetulan)	Cukup jelas.
c. Jumlah (a+b)	Cukup jelas.
4 PPN yang
a. Tidak/kurang dibayar (2.f.1+3.c atau 3.c - 2.f.2)	Berikan tanda “X” (silang) pada □ (kotak) yang sesuai
b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.2-3.c)	Cukup jelas.
c. Nihil ((2.f.2=3.c atau (2.f.3))	Cukup jelas.
5 Sanksi administrasi
---	---
C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen
- Dihitung	Diisi dengan paraf pemeriksa/petugas verifikasi/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Diteliti	Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor/pemeriksa/peneliti/petugas verifikasi dan tanggal paraf dibubuhkan.

Nomor: Tanggal Penerbitan: Masa Pajak: Tanggal Jatuh Tempo:
I.	Telah dilakukan penelitian/verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukti permulaan2) atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak: Nama Wajib Pajak/PKP: NPWP:
II.	Dari penelitian/verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukti permulaan2) tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dibayar/ditagih kembali
2	Telah dibayar
3	Kurang dibayar (1-2)
4	Sanksi Administrasi:
	a. Denda Pasal 7 KUP keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
	b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP atas pembetulan SPT Masa PPnBM yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar
	c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melewati jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak
	d. Bunga Pasal 14 (3) KUP atas kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung
	e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)
Terbilang:

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor/ Kepala Seksi.3)

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 1)
Nomor
Masa Pajak
Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo

Nama Wajib Pajak/PKP NPWP

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dibayar/ditagih kembali
2	Telah dibayar
3	Kurang dibayar (1-2)
4	Sanksi Administrasi:
	a. Denda Pasal 7 KUP
	b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP
	c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP
	d. Bunga Pasal 14 (3) KUP
	e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e)
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)

Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

Formulir ini (F.5.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas:

Penyerahan BKP
Import BKP
Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

Sumber dokumen pembuatan STP Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (F.4.2.77.)
Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):

lembar ke-1: untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
lembar ke-2: untuk Seksi Penagihan;
lembar ke-3: untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
lembar ke-4: untuk Seksi Pelayanan;
lembar ke-5: untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

Ukuran kertas dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13”

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH - Nomor - Masa Pajak - Tanggal Penerbitan - Nama Wajib Pajak - NPWP - Kepada - a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor/ Kepala Seksi.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

a. Lampiran STP

b. STP;

* Baris/No. Urut pada STP

1 Pajak yang harus dibayar/ditagih kembali

2 Telah dibayar

3 Kurang dibayar

4 Sanksi Administrasi

5 Jumlah yang masih harus dibayar

Terbilang:

: Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

: Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak. Dalam hal STP terbit atas Penyerahan BKP (PPn BM seri umum) tidak perlu diisi.

: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

: Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2012, maka ditulis Maret 2012.

: Cukup jelas

: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.)

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom “JUMLAH Rupiah MENURUT: PENGUSAHA KENA PAJAK” dan “FISKUS”.

Diisi sesuai dengan Lampiran STP dengan perincian sebagai berikut:

: Diisi sesuai dengan baris 1. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda ” - ” (strip).

: Diisi sesuai dengan baris 2. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda ” - ” (strip).

Diisi sesuai baris 3.

: Diisi sesuai dengan baris 4.

: Diisi sesuai dengan baris 5.

: Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 5 pada kolom “JUMLAH Rupiah MENURUT FISKUS”

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

| ATAS | 1 | PENYERAHAN BKP | 2 | IMPOR BKP | 3 | PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 4 | PEROLEHAN YANG PPnBM-NYA TIDAK SEHARUSNYA DIBEBASKAN ATAU TIDAK DIPUNGUT | | | 5 | TANGGUNG JAWAB SECARA RENTENG | | | | | | Jenis Ketetapan | 1 | STP | 2 | SKPKB | 3 | SKPKBT | | | | | | | 4 | SKPLB | 5 | SKPN | | | | | | | | Dasar Penerbitan Ketetapan | 1 | Penelitian | 2 | Pemeriksaan | 3 | Pemeriksaan Ulang | 4 | Pemeriksaan Bukti Permulaan | 5 | Verifikasi Permulaan | | Dasar Hukum Ketetapan | 1 | Pasal 13 | 2 | Pasal 13A | 3 | Pasal 14 | 4 | Pasal 15 Ayat(1) | 5 | Pasal 15 Ayat(3) | | | | 6 Pasal 15 Ayat(4) | 7 | Pasal 17 Ayat(1) | 8 | Pasal 17 Ayat(2) | 9 | Pasal 17A | 10 | Pasal 17B | | Masa Pajak | | s.d. | Tahun Pajak | | |: | | | | | | Permohonan(LB) | -Nomor | | Tahun Buku | | | s.d. | | | | | | | -Tanggal | | Lap. Penelitian/Verifikasi/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Buper1) | | | -Nomor | | | | | | Tanggal SPT Disampaikan | | | Pemeriksaan Buper1) | | | -Tanggal | | | | | | Nama Wajib Pajak/PKP | | | Pekerjaan/Usaha | | |: | | | | | | NPWP | | | | | | | | | | | | Alamat | | | KLU(5 digit) | | |: | | | | | | Kode Pos | | | | | | | | | | |

URAIAN		JUMLAH RUPIAH MENURUT
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR(DISETUJUI)3
1	Dasar Pengenaan Pajak atas:
	a. Ekspor
	b. Penyerahan PPnBM-nya harus dipungut sendiri
	c. Penyerahan PPnBM-nya dipungut Pemungut Pajak
	d. Penyerahan PPnBM-nya tidak dipungut
	e. Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPnBM
	f. Tidak terutang PPnBM
	g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)
2	Dasar Pengenaan Pajak atas:
	a. PPnBM yang harus dipungut sendiri:
	a.1. Dikenakan tarif 10%
	a.2. Dikenakan tarif 20%
	a.3. Dikenakan tarif 30%
	a.4. Dikenakan tarif 40%
	a.5. Dikenakan tarif 50%
	a.6. Dikenakan tarif 60%
	a.7. Dikenakan tarif 75%
	a.8. Dikenakan tarif.%
	a.9. Jumlah (a.1 s.d.a.8)
	b. Impor BKP:
	b.1. Dikenakan tarif 10%
	b.2. Dikenakan tarif 20%
	b.3. Dikenakan tarif 30%
	b.4. Dikenakan tarif 40%
	b.5. Dikenakan tarif 50%
	b.6. Dikenakan tarif 60%
	b.7. Dikenakan tarif 75%
	b.8. Dikenakan tarif.%
	b.9. Jumlah (b.1 s.d.b.8)
	c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
	c.1. Dikenakan tarif 10%
	c.2. Dikenakan tarif 20%
	c.3. Dikenakan tarif 30%
	c.4. Dikenakan tarif 40%
c.5. Dikenakan tarif 50%
c.6. Dikenakan tarif 60%
c.7. Dikenakan tarif 75%
c.8. Dikenakan tarif.%
c.9. Jumlah (c.1 s.d.c.8)
d. Perolehan yang PPnBM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif.%)
e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif.%)
f. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d atau e)
3	Penyerahan/impor yang seharusnya tidak terutang PPnBM (Pasal 17 ayat (2) KUP)
4	PPn BM terutang atas:
	a. Dipungut sendiri:
	a.1. Dikenakan tarif 10%
	a.2. Dikenakan tarif 20%
	a.3. Dikenakan tarif 30%
	a.4. Dikenakan tarif 40%
	a.5. Dikenakan tarif 50%
	a.6. Dikenakan tarif 60%

F.4.2.77.

URAIAN		JUMLAH RUPIAH MENURUT
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)³
	a.7. Dikenakan tarif 75%
	a.8. Dikenakan tarif.%
	a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)
	b. Impor BKP:
	b.1. Dikenakan tarif 10%
	b.2. Dikenakan tarif 20%
	b.3. Dikenakan tarif 30%
	b.4. Dikenakan tarif 40%
	b.5. Dikenakan tarif 50%
	b.6. Dikenakan tarif 60%
	b.7. Dikenakan tarif 75%
	b.8. Dikenakan tarif.%
	b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)
	c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
	c.1. Dikenakan tarif 10%
	c.2. Dikenakan tarif 20%
	c.3. Dikenakan tarif 30%
	c.4. Dikenakan tarif 40%
	c.5. Dikenakan tarif 50%
	c.6. Dikenakan tarif 60%
	c.7. Dikenakan tarif 75%
	c.8. Dikenakan tarif.%
	c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)
	d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif. %)
	e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif. %)
	f. Jumlah PPn BM yang terutang (4a atau 4b atau 4c atau 4d atau 4e atau NIHIL)
	5 Pajak yang dapat diperhitungkan:
		a. Dibayar dengan NPWP pihak lain
		b. Dibayar dengan NPWP sendiri
c. STP (pokok kurang bayar)
d. Lain-lain
e. Jumlah (a+b+c+d)
f. Diperhitungkan:
f.1. SKPKB (pokok kurang bayar)
f.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)
f.3. SKPLB
f.4. Jumlah (f.1+f.2-f.3)
g. PPn BM yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):
g.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain
g.2 Dibayar dengan NPWP sendiri
g.3 Telah dipungut
g.4 Jumlah (g.1+g.2+g.3)
h. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((e+f.4) atau (g.4))
6	PPn BM yang:	a. Tidak/Kurang dibayar (4.f-5.h)
		b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (5.h-4.f)
		c. Nihil (4.f=5.h)
7	Sanksi administrasi:
	a. STP:
	a.1. Denda Pasal 7 KUP
	a.2. Bunga Pasal 8 (2a) KUP
	a.3. Bunga Pasal 9 (2a) KUP
	a.4. Bunga Pasal 14 (3) KUP
	b. SKPKB:
	b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP
	b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
	b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP
	b.4. Kenaikan Pasal 13A KUP
	c. SKPKBT:
	c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP
	c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP
	d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)
	8	Jumlah PPnBM yang:	a. Masih harus dibayar (6.a+7.d)
b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (6.b)
c. Nihil (6.c)
Terbilang:
DIHITUNG		DITELITI

Coret yang tidak perlu.
Coret yang tidak perlu
Bagian ini hanya tercetak dalam hal penerbitan ketetapan adalah untuk menagih kembali PPn BM yang tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.

Kolom ini tidak diisi dalam hal:

a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A Undang-Undang KUP;

b. Dasar penerbitan ketetapan adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) atau 17 ayat (2) Undang-Undang KUP;

c. Jenus ketetapan/kentuangan yang rechai adalah STP; c. Jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP.

PETUNJUK PENGISIAN

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

Formulir Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang atau pemeriksaan bukti permulaan atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) yang akan menghasilkan surat ketetapan pajak: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan sekaligus sebagai dasar penerbitan ketetapan tersebut.
Formulir Nota Penghitungan ini digunakan sebagai dasar penerbitan ketetapan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas:

Penyerahan BKP
Import BKP
Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
Perolehan yang PPnBM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
Tanggung Jawab Secara Renteng

Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis STP/SKP, satu jenis pajak, satu Wajib Pajak (Badan atau Orang Pribadi), suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2012 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2012. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2012, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2012 dan untuk Masa Pajak Maret 2012.
Dibuat dalam rangkap 2 (dua):

lembar ke-1: dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/SKP;
lembar ke-2: untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai arsip.

Ukuran kertas dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13”

B. Petunjuk Pengisian

Pengisian Data/Identitas -.

Kode Nota
Alas
Untuk Jenis Ketetapan
Dasar Penerbitan Ketetapan
Dasar Hukum Ketetapan
Masa Pajak
Tahun Pajak
Tahun Buku
Permohonan (LB) - Nomor
Tanggal
Tanggal SPT Disampaikan
Lap. Penelitian/Verifikasi/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukper
Nomor
Tanggal
Nama Wajib Pajak/PKP NPWP: Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.

: Diisi pada [ ] [ ] (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.

: Diberi tanda ” X ” (silang) pada [ ] (kotak) yang sesuai dengan jenis Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diterbitkan ketetapan:

: Diberi tanda ” X ” (silang) (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan.

: Diberi tanda ” X ” (silang) pada [ ] (kotak) yang sesuai dengan dasar diterbitkannya ketetapan.

: Diberi tanda ” X ” (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum diterbitkannya ketetapan.

: Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diverifikasi/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. (lihat Petunjuk Umum butir 3).

: Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diverifikasi/diperiksa. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi.

: Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

: Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

: Cukup jelas.

: Coret yang tidak perlu: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas (Diisi dengan NPWP 00.000.000.000-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah kode KPP penerbit ketetapan).

Alamat - Kode Pos - Pekerjaan/Usaha - KLU (5 digit) Fasilitas Dibebaskan atau Tidak Dipungut a. Nomor Surat Keterangan Fasilitas Transport Surat Keterangan Fasilitas b. Tanggal Surat Keterangan Fasilitas c. Tanggal Perolehan Barang Modal d. Nilai Perolehan Barang Modal e. Nilai PPN/PPnBM yang Dibebaskan atau Tidak f. Tanggal Terjadinya Pelanggaran

2. Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom

Kolom Jumlah Rupiah Menurut WAJIB PAJAK - FISKUS - PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)

Baris/Nomor Urut

1 Dasar Pengenaan Pajak atas:

a. Ekspor

b. Penyerahan PPnBM-nya harus dipungut sendiri

c. Penyerahan PPnBM-nya dipungut Pemungut Pajak

d. Penyerahan PPnBM-nya tidak dipungut

e. Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPn BM

f. Tidak terutang PPnBM

g. Jumlah Penyerahan

2 Dasar Pengenaan Pajak atas:

a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:

b. Impor BKP

c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

d. Perolehan yang PPnBM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif. %)

e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif. %);

f. Jumlah dasar pengenaan pajak

3 Penyerahan/impor BKP yang seharusnya tidak terutang PPnBM (Pasal 17 ayat (2) KUP)

4 PPn BM terutang atas:

: Cukup jelas.

b. Impor BKP: Cukup jelas.

c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: Cukup jelas.

: Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

: Cukup jelas

: Diisi sebesar jumlah PPN/PPnBM yang telah diberikan fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut atau nilai SKPLB yang telah diterbitkan.

: Cukup jelas

: Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan SPT.

: Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan pemeriksa/ peneliti berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian.

: Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A atau verifikasi Pasal 15 ayat (3)/Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP.

: Diisi jumlah penyerahan BKP yang PPnBM-nya harus dipungut sendiri untuk masa pajak yang bersangkutan.

: Diisi jumlah penyerahan ekspor untuk masa pajak yang bersangkutan.

: Diisi jumlah penyerahan BKP yang PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak untuk masa pajak yang bersangkutan.

: Diisi jumlah penyerahan BKP yang PPn BM-nya tidak dipungut untuk masa pajak yang bersangkutan.

: Diisi jumlah penyerahan BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM untuk masa pajak yang bersangkutan.

: Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPnBM untuk masa pajak yang bersangkutan.

: Diisi salah satu dari a, atau b atau c.

: Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan BKP dalam negeri yang PPnBM-nya harus dipungut sendiri untuk masa pajak yang bersangkutan. Diisi pada baris a.1 s.d. a.5 sesuai dengan besaran tarif yang dikenakan.

: Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas impor BKP yang terutang PPnBM untuk masa pajak yang bersangkutan. Diisi pada baris b.1 s.d. b.5 sesuai dengan besaran tarif yang dikenakan.

: Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan BKP kepada Pemungut Pajak yang terutang PPn BM untuk masa pajak yang bersangkutan. Diisi pada baris c.1 s.d. c.5 sesuai dengan besaran tarif yang dikenakan.

: Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas perolehan yang PPnBMnya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut. Besaran tarif yang dikenakan diisikan pada tempat yang telah disediakan.

: Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas PPnBM Tanggung Jawab Secara Renteng. Besaran tarif yang dikenakan diisikan pada tempat yang telah disediakan.

: Cukup jelas.

: Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar penyerahan/impor BKP yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

: Diisi salah satu dari a, atau b, atau c.

: Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.a.

: Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.b.

: Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.c.

d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif.%)	: Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.d.
e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif.%)	: Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.e.
f. Jumlah PPn BM yang terutang (4a atau 4b atau 4c atau 4d atau 4e atau NIHIL)	: Diisi dari hasil penghitungan pada 4.a atau 4.b atau 4.c atau 4d atau 4e atau diisi NIHIL dalam hal yang diterbitkan adalah SKPLB atas PPn BM yang Seharusnya Tidak Terutang.
5 Pajak yang dapat diperhitungkan:
a. Dibayar dengan NPWP pihak lain	: Cukup jelas.
b. Dibayar dengan NPWP sendiri	: Cukup jelas.
c. STP (pokok kurang bayar)	: Diisi hanya pokok pajak. Dalam hal tidak terdapat pokok STP diisi dengan angka “0” (nol).
d. Lain-lain	: Diisi dalam hal terdapat pajak yang dapat diperhitungkan selain a, b dan c
e. Jumlah (a+b+c+d)	: Cukup jelas.
f. Diperhitungkan:
f.1. SKPKB (pokok kurang bayar)	: Diisi hanya pokok kurang bayar.
f.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)	: Diisi hanya pokok kurang bayar.
f.3. SKPLB	: Diisi hanya pokok pajak.
f.4. Jumlah (f.1+f.2-f.3)	: Cukup jelas.
g. PPn BM yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):	: Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar PPn BM yang telah dibayar/dipungut yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris a s.d.f.4 tidak diisi.
g.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain	: Cukup jelas.
g.2 Dibayar dengan NPWP sendiri	: Cukup jelas.
g.3 Telah dipungut	: Cukup jelas.
g.4 Jumlah (g.1+g.2+g.3)	: Cukup jelas.
h. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((e+f.4) atau (g.4))	: Diisi salah satu dari (e+f.4) atau (g.4)
6 PPn BM yang:	: Berikan tanda “X” (silang) pada ☐ (kotak) a atau b atau c yang sesuai
a. Tidak/kurang dibayar (4.f-5.h)	: Cukup jelas.
b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (5.h-4.f)	: Cukup jelas.
c. Nihil (4.f=5.h)	: Cukup jelas.
7 Sanksi administrasi	: - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c; - Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/verifikasi/pemeriksaan.
8 Jumlah PPn BM yang:	: Berikan tanda “X” (silang) pada ☐ (kotak) a atau b atau c yang sesuai
a. Masih harus dibayar (6.a+7.d)	: Cukup jelas.
b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (6.b)	: Cukup jelas.
c. Nihil (6.c)	: Cukup jelas.
- Terbilang:	: Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 8 pada kolom “JUMLAH Rupiah MENURUT FISKUS”
C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen
- Dihitung	: Diisi dengan paraf pemeriksa/petugas verifikasi/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Diteliti	: Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor/pemeriksa/petugas verifikasi/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.

SURAT TAGIHAN PAJAK

BEA METERAI

Nomor: Tanggal Penerbitan: Masa Pajak: Tanggal Jatuh Tempo:
I.	Telah dilakukan penelitian/verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/ pemeriksaan bukti permulaan1) atas pelaksanaan kewajiban Bea Meterai atas dokumen:
	Nama Wajib Pajak: NPWP:
	Dari penelitian/verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/ pemeriksaan bukti permulaan1) tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1.	Bea Meterai yang harus dilunasi
2.	Telah dibayar
3.	Kurang dibayar (1-2)
4.	Sanksi Administrasi:
	Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai atas dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dilunasi
5.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4)
Terbilang:

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor/ Kepala Seksi.2)

Coret yang tidak perlu
Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

F.5.5.23.

SURAT TAGIHAN PAJAK BEA METERAI
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak NPWP

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1.	Bea Meterai yang harus dilunasi
2.	Telah dibayar
3.	Kurang dibayar (1-2)
4.	Sanksi Administrasi:
	Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai
5.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4)

F.5.5.23.

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) BEA METERAI

A. Umum

Formulir ini (F.5.5.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Bea Meterai atas Dokumen.
Sumber dokumen pembuatan STP Bea Meterai ini adalah Nota Penghitungan Meterai (Formulir F.4.5.77.)
Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 5 (lima):

lembar ke-1: untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
lembar ke-2: untuk Seksi Penagihan;
lembar ke-3: untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
lembar ke-4: untuk Seksi Pelayanan;
lembar ke-5: untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.

Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13”

B. Petunjuk Pengisian

Nomor - Masa Pajak Tanggal Penerbitan Tanggal Jatuh Tempo - NPWP - Nama Wajib Pajak - Kepada: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor/ Kepala Seksi.

: Masa pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2014, maka ditulis Maret 2014.

a. Lampiran STP: Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

* Baris/No. Urut pada STP

b. STP

1 Pajak harus dilunasi

3 Kurang dibayar

2 Telah dibayar

4 Sanksi Administrasi

5 Jumlah yang masih harus dibayar: Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2014, maka ditulis 26 April 2014.

Terbilang:

: Cukup jelas.

: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.5.77.).

: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Bea Meterai pada kolom “JUMLAH RUPIAH MENURUT: WAJIB PAJAK” dan “FISKUS”.

Diisi sesuai dengan Lampiran STP dengan perincian sebagai berikut:

: Diisi sesuai dengan baris 1. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda ” - ” (strip).

: Diisi sesuai dengan baris 2. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda ” - ” (strip).

: Diisi sesuai baris 3.

Diisi sesuai dengan baris 4.

: Diisi sesuai dengan baris 5.

: Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 5 pada kolom “JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS”

URAIAN			JUMLAH RUPIAH MENURUT
			WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)²
1	Penghitungan Bea Meterai Kurang dibayar / Lebih dibayar
	a. Bea Meterai yang harus dilunasi:
	a.1 Benda Meterai
	a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai
	a.3 Cara lain dengan komputerisasi
	a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan
	a.5 Dengan pemeteraian kemudian
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)

	b. Dikurangi:
	b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi
	b.2 Lain-lain
	b.3 Jumlah (b.1+b.2)

	c. Diperhitungkan:
	c.1 SKPKB (pokok kurang bayar)
	c.2 SKPKBT (pokok kurang bayar)
	c.3 SKPLB
	c.4 Jumlah (c.1+c.2-c.3)
	d. Bea Meterai yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):
	e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b3+c.4) atau (d))
	f. Jumlah penghitungan Bea Meterai yang:	f.1 Tidak/Kurang dibayar (a.6-e)
		f.2 Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (e-a.6)
		f.3 Nihil (a.6=e)
	2
		Sanksi administrasi:
a. STP:
Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai
b. SKPKB:
Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai
c. SKPKBT:
d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)
3	Jumlah Bea Meterai yang:	a Masih harus dibayar (1.f.1+2.d)
		b Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (1.f.2)
		c Nihil (1.f.3)
Terbilang:
DIHITUNG		DITELITI

Coret yang tidak perlu

Kolom ini tidak diisi dalam hal:

a. Dasar penerbitan ketetapan adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) atau 17 ayat (2) Undang-Undang KUP;

b. Jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP;

A. Umum
1. Formulir Nota Penghitungan Bea Meterai (F.4.5.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang atau pemeriksaan bukti permulaan atas Bea Meterai yang akan menghasilkan: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
2. Formulir Nota Penghitungan ini digunakan sebagai dasar penerbitan ketetapan Bea Meterai atas Dokumen
3. Masa Pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu Wajib Pajak, suatu Masa Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat. serta masih dalam Tahun Pajak yang sama. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2014 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2014. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2014, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2014 dan untuk Masa Pajak Maret 2014.
4. Dibuat dalam rangkap 2 (dua): - lembar ke-1 - lembar ke-2		: dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/skp;: untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai arsip.
5. Ukuran kertas Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13”
B. Petunjuk Pengisian
1. Pengisian Data/Identitas
-	: Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.
- Kode Nota	: Diisi pada □□ (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
- Untuk Jenis Ketetapan/Keputusan	: Diberi tanda “X” (silang) pada □ (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan. Catatan: Pada aplikasi, checklist pilihan □ (kotak) untuk jenis ketetapan nomor 3.SKPKBT dan nomor 4.SKPLB dinonaktifkan secara sistem.
- Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan	: Diberi tanda “X” (silang) pada □ (kotak) yang sesuai dengan dasar penerbitan ketetapan.
- Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan	: Diberi tanda “X” (silang) pada □ (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum ketetapan.
- Masa Pajak	: Masa Pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai dalam satu Masa yang diteliti/diverifikasi/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. (lihat Petunjuk Umum butir 3).
- Tahun Pajak	: Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diverifikasi/diperiksa.
- Lap. Penelitian/Verifikasi/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Buper - Nomor - Tanggal	: Coret yang tidak perlu.: Cukup jelas.: Cukup jelas.
- Nama Wajib Pajak - NPWP	: Cukup jelas: Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP)
- Alamat - Kode Pos	: Cukup jelas: Cukup jelas Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Izin sebagai pelaksana pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan,
- Nomor dan Tanggal Surat Izin Pembubuhan	: Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital atau Surat Izin pelunasan Bea Meterai dengan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem komputerisasi,
- Pekerjaan/Usaha - KLU (5 digit)	: Cukup jelas: Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
2. Pengisian tabel Nota Penghitungan
Kolom Kolom Jumlah Rupiah Menurut:
- WAJIB PAJAK	: Diisi jumlah Rupiah menurut pembayaran/penyetoran Wajib Pajak.
- FISKUS	: Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan pemeriksa/ petugas verifikasi/peneliti berdasarkan hasil pemeriksaan/verifikasi/penelitian.
- PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)	: Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP.

Baris/Nomor Urut

Penghitungan Bea Meterai Kurang dibayar / Lebih dibayar:

a. Bea Meterai yang harus dipungut (tarif x 1.a): Diisi sesuai dengan besaran tarif yang dikenakan.

b. Dikurangi:

b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi

b.2 Lain-lain

b.3 Jumlah (b.1+b.2);

c. Diperhitungkan:

c.1 SKPKB

c.2 SKPKBT

c.3 SKPLB

c.4 Jumlah (c.1+c.2-c.3);

d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.3+c);

e. Jumlah penghitungan Bea Meterai yang:

e.1 Kurang Bayar (a.5-d)

e.2 Nihil (a.5 = d);

Jumlah Bea Meterai yang

a. Masih harus dibayar (1.e.1 +2.c)

b. Nihil (1.e.2)

Terbilang:

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen - Dihitung

Diteliti: Cukup jelas.

Diisi dalam hal terdapat kredit pajak selain b.1 dan b.2.

Disetujui

2. Sanksi administrasi

Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar.

Cukup jelas.

Diisi hanya sebesar pokok pajak.

Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar.

Cukup jelas.

: Diisi dari hasil penghitungan ( b.3+c ): Berikan tanda ” X ” (silang) pada (kotak) yang sesuai: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b;

Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/verifikasi/pemeriksaan.

: Berikan tanda ” X ” (silang) pada (kotak) yang sesuai Cukup jelas.

Cukup jelas.

: Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 pada kolom “JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS”.

: Diisi dengan paraf pemeriksa/petugas verifikasi/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.

: Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor pemeriksa/peneliti/petugas verifikasi dan tanggal paraf dibubuhkan.

: Diisi dengan paraf Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf dibubuhkan.

SURAT TAGIHAN PAJAK BUNGA / DENDA 1) PENAGIHAN	Nomor: Tanggal Penerbitan: Masa/Tahun Pajak: Tanggal Jatuh Tempo:
I.	Telah dilakukan penelitian atas pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak: Nama PKP/Wajib Pajak: NPWP:
II.	Dari penelitian tersebut di atas jumlah bunga/denda1) penagihan yang harus dibayar adalah sebagai berikut: 1. SKPKB/SKPKBT/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak1): a. Nomor: b. Tanggal Penerbitan: c. Tanggal Jatuh Tempo: d. Jenis Pajak: 2. Dasar pengenaan bunga/denda1): a. Jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB/SKPKBT/Rp/US1) SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak1) b. Telah dibayar2): b.1. Sampai dengan jatuh tempo pelunasan Rp/US1) b.2. Setelah jatuh tempo pelunasan Rp/US1) c. Telah dibayar3): c.1. Sampai dengan tanggal pengajuan keberatan Rp/US1) c.2. Setelah tanggal pengajuan keberatan Rp/US1) d. Jumlah pajak/tagihan yang belum dibayar lunas (a-b.1-b.2) atau Rp/US1) (a-c.1-c.2) e. Dasar Pengenaan Bunga/Denda Penagihan1) (b.2+d) atau (a-c.1) Rp/US1) 3. Jumlah yang harus dibayar: - Sanksi administrasi bunga/denda1) Pasal. KUP Rp/US1)
Terbilang:

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor/ Kepala Seksi.4)

Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 25 ayat (9) atau Pasal 27 ayat (5d) KUP.
Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) BUNGA/DENDA PENAGIHAN

A. Umum

Formulir ini (F.5.0.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administrasi berupa bunga/denda penagihan dalam hal Wajib Pajak terlambat/tidak membayar utang pajak, mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran/pelunasan pajak, atau mengajukan permohonan keberatan/banding.
Sumber dokumen pembuatan STP Bunga/Denda Penagihan adalah Nota Penghitungan STP Bunga/Denda Penagihan (Formulir F.5.0.77.)
Formulir dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 4 (empat):

lembar ke-1: untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
lembar ke-2: untuk Seksi Penagihan;
lembar ke-3: untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
lembar ke-4: untuk Seksi Pelayanan;

Ukuran kertas dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13”

B. Petunjuk Pengisian

Pengisian Data/Identitas -.

Nomor - Masa/Tahun Pajak - Tanggal Penerbitan - Nama PKP/Wajib Pajak - NPWP - Tanggal Jatuh Tempo - Kepada: Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.

: Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor/ Kepala Seksi.

: Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang bersangkutan.

: Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem).

Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2012, maka ditulis 27 Maret 2012.

: Cukup jelas.

2 Pengisian STP

: Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

: Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan STP dan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan, serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

: Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan STP Bunga/Denda Penagihan (Formulir F.5.0.77.)

DIHITUNG	DITELITI

Coret yang tidak perlu. Diisi dengan keputusan/ketetapan yang menjadi dasar penerbitan STP.
Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 19 ayat (2) KUP.
Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 25 ayat (9) atau Pasal 27 ayat (5d) KUP.

F.5.0.77.

PETUNJUK PENGISIAN

NOTA PENGHITUNGAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) BUNGA/DENDA PENAGIHAN

A. Umum

Formulir Nota Penghitungan STP Bunga Penagihan (F.5.0.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian yang akan menghasilkan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga/Denda Penagihan dalam hal Wajib Pajak terlambat/tidak membayar utang pajak, mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran/pelunasan pajak, atau mengajukan permohonan keberatan/banding.
Formulir Nota Penghitungan STP Bunga Penagihan (F.5.0.77.) ini merupakan dasar penerbitan STP Bunga/Denda Penagihan.
Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan/SK./Putusan (SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, Put Banding, Put Peninjauan Kembali, SK Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau SK Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak).

lembar ke-1: dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP;
lembar ke-2: untuk Seksi Penagihan.

Ukuran kertas dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13”

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

Atas:
Dasar Hukum Penerbitan: Diberi tanda ” X ” (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum penerbitan STP.
Nama Wajib Pajak: Cukup jelas
NPWP: Cukup jelas
Pekerjaan/Usaha: Cukup jelas

Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.

Kode Pos - KLU (5 digit): Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

: Diisi pada [ ] [ ] (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.

Alamat: Cukup jelas

Baris/Nomor Urut:

: Diberi tanda ” X ” (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan/SK/Putusan yang akan diterbitkan STP.

2 Pengisian STP

Lap. Penelitian - Nomor: Cukup jelas
Tanggal: Cukup jelas

1 SKPKB/SKPKBT/SK.Pembetulan/ SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/ SK Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak

b. Tanggal Penerbitan

c. Tanggal Jatuh Tempo:

a. Nomor:

d. Jenis Pajak:

2 Dasar Pengenaan Bunga/Denda

a. SKPKB/SKPKBT/SK.Pembetulan/ SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali, SK Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau SK Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak;

b. Telah dibayar:

b.1. Sampai dengan jatuh tempo: pelunasan

b.2. Setelah jatuh tempo pelunasan:

Coret yang tidak perlu.

Diisi dengan nomor ketetapan/SK/Putusan.

Diisi dengan tanggal penerbitan ketetapan/SK/Putusan.

Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan/SK/Putusan.

Diisi dengan jenis pajak sebagaimana tercantum dalam ketetapan/SK/Putusan.

Diisi dengan jumlah rupiah.

Diisi dengan nomor jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan ketetapan/SK/Putusan

Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar sampai dengan jatuh tempo ketetapan/SK/Putusan.

Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar setelah jatuh tempo ketetapan/SK/Putusan.

c. Telah dibayar:

c.1. Sampai dengan tanggal: Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar sampai dengan tanggal pengajuan keberatan pengajuan Keberatan.

c.2. Setelah tanggal pengajuan: Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar setelah tanggal pengajuan Keberatan.

d. Jumlah pajak/tagihan yang belum: dibayar lunas (a-b.1-b.2) atau (a-c.1-c.2);

e. Dasar pengenaan bunga/denda: Cukup jelas. (b.2 + d ) atau (a - c1);

a. Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) UU KUP.

b. Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah atas Pasal 25 ayat (9) UU KUP

c. Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah atas Pasal 27 ayat (5d) UU KUP

4 Jumlah yang harus dibayar

Terbilang:

: Diisi jumlah rupiah dari hasil penghitungan pada angka 3.a, atau 3.b, atau 3.c.

C. Kolom Otorisasi

Dihitung - Diteliti: Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada angka 4.

: Diisi dengan paraf pemeriksa/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.

: Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor pemeriksa/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.

SURAT KETETAPAN PAJAK DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK

Nama Wajib Pajak Nomor Laporan Penelitian / Verifikasi/Pemeriksaan/ Pemeriksaan Ulang/ Tanggal Laporan Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak

1. Jenis Pajak: PPh Badan/Orang Pribadi	No.	Nomor Ketetapan	Masa/Tahun Pajak
1	2	3	4
1dst.	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN/SKPPKP2)
	JUMLAH

2. Jenis Pajak: PPh Pemotongan dan Pemungutan	No.	Jenis Ketetapan	Nomor Ketetapan	Masa/Tahun Pajak
1	2	3	4	5
1dst.	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN2)
	JUMLAH

3. Jenis Pajak: PPN

No.	Jenis Ketetapan	Nomor Ketetapan	Masa/Tahun Pajak	Jumlah Rp/US$2)
1	2	3	4	5
1dst.	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN/SKPPKP2)
	JUMLAH

4. Jenis Pajak: PPnBM

No.	Jenis Ketetapan	Nomor Ketetapan	Masa/Tahun Pajak	Jumlah Rp/US$
1	2	3	4	5
1dst.	STP/SKPKE/SKPKBT/SKPLB/SKPN2)
	JUMLAH

5. Jenis Pajak: Bea Meterai

No.	Jenis Ketetapan	Nomor Ketetapan	Masa/Tahun Pajak	Jumlah Rp/US$2)
1	2	3	4	5
1dst.	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN2)
	JUMLAH

Dibuat/dicetak, Diteliti, Menetapkan, Petugas Kepala Seksi Kepala Kantor/ Pejabat 2)

Distribusi Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak
No	Kepada	Paraf	Tanggal
1	Wajib Pajak yang bersangkutan
2	Seksi Penagihan
3	Seksi Pengawasan dan Konsultasi
4	Seksi/unit pembuat Nota Penghitungan
5	Seksi Pelayanan (Arsip)

Diisi nama KPP/unit kantor yang menerbitkan ketetapan.
Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

LEMBAR PENGAWASAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK

A. Umum

Lembar Pengawasan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak (L.5.0.23.) digunakan sebagai:

a. rekapitulasi surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan atas satu laporan hasil penelitian/ verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan;

b. pengawasan atas kesesuaian nota penghitungan dan hasil penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak; dan

c. pengawasan pengiriman atau penyampaian surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak ke seksi terkait.

Setiap Lembar Pengawasan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak dibuat untuk 1 (satu) Laporan Penelitian /Verifikasi/ Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan

a. Setiap Lembar Pengawasan dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 1 (satu) dan disatukan bersama seluruh surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang berasal dari suatu Laporan Penelitian /Verifikasi/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukti Permulaan yang sama.

b. Selanjutnya, setiap Lembar Pengawasan disusun sedemikian rupa dan ditempatkan di atas seluruh Surat Tagihan dan/atau surat ketetapan pajak yang berasal dari suatu Laporan Penelitian /Verifikasi/ Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukti Permulaan yang sama.

Ukuran kertas dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13”

B. Petunjuk Pengisian

Pengisian Data/Identitas

Nama Wajib Pajak

Cukup jelas.

NPWP: Cukup jelas.
Nomor Laporan

Nomor Laporan Hasil Penelitian/Verifikasi/Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan

Tanggal Laporan: Tanggal Laporan Hasil Penelitian/Verifikasi/Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pengisian Kolom

Jenis Ketetapan
Nomor Ketetapan: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Masa/Tahun Pajak: Cukup jelas.
Jumlah Rupiah: Diisi dengan jumlah rupiah yang masih harus dibayar/lebih dibayar (menurut fiskus) atau diisi Nihil sebagaimana tercantum pada ketetapan pajak.

C. Kolom Pengawasan Penerbitan Ketetapan

Dibuat/dicetak Petugas NIP Nama
Diteliti Kepala Seksi NIP Nama

Diisi dengan nama, NIP, paraf dan tanggal paraf Petugas pencetak ketetapan

Menetapkan Kepala Kantor/Kepala Unit/Pejabat NIP Nama: Diisi dengan nama, NIP, paraf dan tanggal paraf dibubuhkan Kepala Seksi yang berwenang

: Diisi dengan nama, NIP, dan paraf Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf dibubuhkan.

D. Kolom Distribusi/pengiriman ketetapan

1 Diisi dengan paraf petugas ekspedisi dan tanggal diserahkannya ke Kantor Pos/Wajib Pajak.

2 Diisi dengan paraf penerima dan tanggal ketetapan diterima Seksi Penagihan;

3 Diisi dengan paraf penerima dan tanggal ketetapan diterima Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

4 Diisi dengan paraf penerima dan tanggal ketetapan diterima Seksi pembuat Nota Penghitungan.

Dalam hal unit pemeriksaan berbeda dengan unit penerbit ketetapan, surat ketetapan dikirim ke unit pembuat nothit dan ke Seksi Pemeriksaan di unit yang menerbitkan ketetapan.

5 Diisi dengan paraf petugas pemberkasan/arsip dan tanggal dilakukannya pengarsipan pada Seksi Pelayanan

Nama Wajib Pajak NPWP Nomor Laporan Penelitian / Verifikasi/ Pemeriksaan/ Pemeriksaan Ulang/ Pemeriksaan Bukti Permulaan Tanggal Laporan

1. Jenis Pajak: PPh Badan/Orang Pribadi	No.	Nota Penghitungan atas Jenis Ketetapan	Masa/Tahun Pajak
1	2	3	4
1dst.	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN/SKPPKP2)
	JUMLAH

2. Jenis Pajak: PPh Pemotongan dan Pemungutan	No.	Nota Penghitungan atas Jenis Ketetapan	Masa/Tahun Pajak
1	2	3	4
1dst.	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN2)
	JUMLAH

3. Jenis Pajak: PPN	No.	Jenis Ketetapan	Masa/Tahun Pajak
1	2	3	4
1dst.	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN/SKPPKP2)
	JUMLAH

4. Jenis Pajak: PPnBM	No.	Jenis Ketetapan	Masa/Tahun Pajak
1	2	3	4
1dst.	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN2)
	JUMLAH

5. Jenis Pajak: Bea Meterai	No.	Jenis Ketetapan	Masa/Tahun Pajak
1	2	3	4
1dst.	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN2)
	JUMLAH

Dihitung,	Diteliti,	Mengetahui,
Petugas/ Pemeriksa ²)	Kepala Seksi/ Supervisor ²)	Kepala Kantor/ Kepala Unit/Pejabat ²)
Nama.	Nama.	Nama.
NIP.	NIP.	NIP.

Diisi nama KPP/unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
Coret yang tidak perlu

L.5.0.77.

PETUNJUK PENGISIAN

LEMBAR PENGAWASAN NOTA PENGHITUNGAN

A. Umum

Lembar Pengawasan Nota Penghitungan (L.5.0.77.) digunakan sebagai:

a. rekapitulasi Nota Penghitungan yang diterbitkan atas satu laporan hasil penelitian/ verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan;

b. pengawasan atas kesesuaian Laporan Penelitian/Verifikasi/ Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan Nota Penghitungan.

Setiap Lembar Pengawasan Nota Penghitungan dibuat untuk satu Laporan Penelitian/ Verifikasi/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukti Permulaan

a. Setiap Lembar Pengawasan dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 2 (dua) dan disatukan bersama seluruh Nota Penghitungan yang berasal dari suatu laporan hasil penelitian/verifikasi/ pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan yang sama.

b. Selanjutnya, setiap Lembar Pengawasan disusun sedemikian rupa dan ditempatkan di atas seluruh Nota Penghitungan yang berasal dari suatu laporan hasil penelitian/verifikasi/pemeriksaan/ pemeriksaan bukti permulaan yang sama.

Ukuran kertas dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5” x 13”

B. Petunjuk Pengisian

Pengisian Data/Identitas

Nama Wajib Pajak
NPWP: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Nomor Laporan

Nomor Laporan Hasil Penelitian/Verifikasi/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/ Pemeriksaan Bukti Permulaan

Tanggal Laporan: Tanggal Laporan Hasil Penelitian/Verifikasi/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pengisian Kolom

Nomor Ketetapan
Masa/Tahun Pajak
Jumlah Rupiah: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Diisi dengan jumlah rupiah yang masih harus dibayar/lebih dibayar (menurut fiskus) atau diisi Nihil sebagaimana tercantum pada Nota Penghitungan

C. Kolom Pengawasan Nota Penghitungan

Dihitung Petugas/Pemeriksa NIP Nama: Diisi dengan nama, NIP, paraf pemeriksa/petugas verifikasi/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan Petugas peneliti/verifikasi/Pemeriksa.
Diteliti Kepala Seksi/Supervisor NIP Nama: Diisi dengan nama, NIP, paraf Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal paraf dibubuhkan
Mengetahui Kepala Kantor/Kepala Unit/Pejabat NIP Nama: Diisi dengan nama, NIP, dan paraf Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf dibubuhkan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Konteks hukum

Peta dan riwayat peraturan

0 hubungan tercatat

Buka aturan yang terhubung untuk mengikuti perubahan. Garis putus-putus menunjukkan hubungan yang masih perlu dikonfirmasi. Peta ini mencakup hubungan langsung yang tercatat, bukan seluruh riwayat hukum.

Belum ada hubungan hukum terpetakan. Ini bukan bukti bahwa peraturan belum pernah diubah atau dicabut.

Riwayat tanggal dan perubahan (1)