KEP-184/PJ/2010 tentang Penunjukan Toko Retail
Disebut juga: KEP 184/PJ/2010 · KEP 184 Tahun 2010 · Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-184/PJ/2010
Label sumber: “Dicabut”, diperiksa 2026-10-06. Label katalog berbeda dari cakupan perubahan; gunakan riwayat dan naskah perubahan untuk mengetahui ketentuan yang berubah. Naskah terbitan asli, bukan konsolidasi.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-184/PJ/2010 PENUNJUKAN TOKO RETAIL
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang:** bahwa dalam rangka melaksanakan uji coba pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan Toko Retail;
Mengingat:
-
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
-
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5069);
Menetapkan:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN TOKO RETAIL PERTAMA Menetapkan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai Toko Retail yang berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.
KEDUA
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak 1 April 2010.
Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
-
Kepala Kantor Wilayah;
-
Kepala KPP; yang membawahi Toko Retail terdaftar. untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.