PMK 184 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Disebut juga: PMK 184/2020 · PMK 184/PMK.01/2020 · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020

Nomor registri PMK 184/2020 Tanggal tercatat 18 November 2020

Tidak berlaku menurut sumber resmi Tanggal tercatat 18 November 2020

Catatan status

Label sumber: “Tidak Berlaku”, diperiksa 2026-10-06. Label katalog berbeda dari cakupan perubahan; gunakan riwayat dan naskah perubahan untuk mengetahui ketentuan yang berubah.

Bukti status pada sumber resmi ↗

Cakupan naskah Metadata saja

Halaman sumber ↗ Peta dan riwayat ↓ Laporkan koreksi

Naskah belum tersedia di Pajegi

Naskah pada repositori resmi penerbit belum diperiksa otomatis oleh Pajegi; label ini akan diperbarui setelah pengecekan berjalan. Gunakan tautan sumber di bawah untuk membaca naskah aslinya.

Buka halaman sumber resmi ↗ Kabari bila naskah sudah terbit

Catatan verifikasi Target sitasi — ditambah dari audit 2026-09-21 (30 penyebutan)

Konteks hukum

Peta dan riwayat peraturan

0 hubungan tercatat

Buka aturan yang terhubung untuk mengikuti perubahan. Garis putus-putus menunjukkan hubungan yang masih perlu dikonfirmasi. Peta ini mencakup hubungan langsung yang tercatat, bukan seluruh riwayat hukum.

Belum ada hubungan hukum terpetakan. Ini bukan bukti bahwa peraturan belum pernah diubah atau dicabut.

Riwayat tanggal dan perubahan (1)

18 November 2020 · tanggal tercatat, belum dikonfirmasi
Terdeteksi: Tanggal tercatat · jenis tanggal belum dikonfirmasi

Regulasi sejenis (bukan relasi hukum)

Semua peraturan →

PMK 1/2026 Perlu verifikasi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

PMK 4/2026 Berlaku

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Idulfitri 1447 Hijriah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026

PMK 5/2026 Berlaku

Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah dalam rangka Pemberian Sumbangan Bencana Sumatera Tahun Anggaran 2026

PMK 6/2026 Berlaku

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima Dan/atau Diperoleh Peserta Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026

PMK 8/2026 Berlaku

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan

PMK 24/2026 Berlaku

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi dalam Rangka Dukungan Pemerintah Terhadap Kenaikan Harga Avtur yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026