PMK 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 118 TAHUN 2024  
TENTANG 
TATA CARA PEMBETULAN, KEBERATAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, 
DAN PEMBATALAN DI BIDANG PERPAJAKAN 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum 
bagi Wajib Pajak, meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta 
untuk simplifikasi regulasi, perlu menyempurnakan 
ketentuan mengenai tata cara pembetulan, kebera tan, 
pengurangan, penghapus an, dan pembatalan di bidang 
perpajakan;  
  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang -Undang 
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perub ahan atas Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan, terhadap hal -hal yang tidak diatur secara 
khusus dalam Undang -Undang Nomor  12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang -Undang Nomor  12 Tah un 1994 
tentang Perubahan a tas Undang -Undang Nomor 12 
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, berlaku 
ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denga n 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
serta peraturan perundang-undangan lainnya;  
  c. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerinta h 
Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak 
dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu dilakukan 
penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara 
pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan 
pembatalan di bidang perpajakan; 
  d. bahwa u ntuk melakukan penyempurnaa n pengaturan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan 
huruf c, terhadap Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor  8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan 

- 2 - 
 
 
 
atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan 
atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 
tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 
tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2013 
tentang Tata Cara Pembetulan, Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan 
Penyelesaian Keberatan Pa jak Bumi dan Bangunan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor  249/PMK.03/2016 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan 
Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan , dan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2017 
tentang Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan 
Bangunan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi 
dan Bangunan, yang Tidak Benar, perlu dilakukan 
penyesuaian dan penetapan kembali; 
  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5), Pasal 26A 
ayat (1), dan Pasal 36 ayat (2) Undang -Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapa n Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang -Undang, sesuai dengan ketentuan 
Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 20 Undang -Undang 
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
sebagaimana telah diubah  dengan Undang -Undang 
Nomor 12 Tahun 1994  tentang Perubahan atas Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Ha k dan Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan, per lu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembetulan, 
Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan 
di Bidang Perpajakan; 
 
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang 

- 3 - 
 
 
 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor  41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 12 
Tahun 1994 tentang Perubahan ata s Undang -Undang 
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008  tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Neg ara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 61 
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang -Undang 
Nomor 39 Ta hun 2008 tentang Kementerian Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6994); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6834); 
6. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang 
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 354); 
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);  
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 
tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan 
Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771); 
  
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 
PEMBETULAN, KEBERATAN, PENGURANGAN, 
PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN DI BIDANG 
PERPAJAKAN. 
  
  

- 4 - 
 
 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 
2. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan adalah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 ten tang Pajak 
Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan.  
3. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak bumi dan 
bangunan sebagaimana dia tur dalam Undang -Undang 
Pajak Bumi dan Bangunan selain pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan. 
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong paj ak, dan pemungut pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan se suai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di 
bidang perpajakan. 
5. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan 
penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa 
kena p ajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang -
Undang Pajak Pertambahan Ni lai 1984 dan 
perubahannya. 
6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan 
kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal 
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak 
dan kewajiban perpajakannya. 
7. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang 
meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat 
ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan 
pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. 
8. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah Surat 
Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok 
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, 
dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 
9. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan a dalah 
Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas 
jumlah pajak yang telah ditetapkan. 
10. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah Surat Ketetapan Pajak 
yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan 
tidak ada kredit pajak. 
11. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah Surat 
Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 

- 5 - 
 
 
 
daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 
12. Surat Pemberitahua n Pajak Terutang adalah surat yang 
digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk 
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan 
yang terutang kepada Wajib Pajak. 
13. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan adalah 
surat ketetapan yang menentukan besarny a pokok Pajak 
Bumi dan Bangunan atau selisih pokok Pajak Bumi dan 
Bangunan, besarnya denda administratif, dan jumlah 
Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar. 
14. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan 
tagihan pajak dan/atau sanksi administra tif berupa 
bunga dan/atau denda. 
15. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan adalah 
Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang -
Undang Pajak Bumi dan Bangunan. 
16. Seorang Kuasa yang selanjutnya disebut Kuasa adalah 
seorang yang menerima surat kuasa kh usus dari Wajib 
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan di bidang perpajakan. 
17. Wakil Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Wakil adalah 
wakil Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan 
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, 
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat 
dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 
Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat 
Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi , Surat 
Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat 
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan 
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, Surat 
Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bu mi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan,  Surat Keputusan Pemberian 
Pengurangan Paj ak Bumi dan Bangunan, Surat 
Keputusan Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi 
dan Bangunan, atau Surat Keputusan Persetujuan 
Bersama. 
19. Surat Pemberitahu an Untuk Hadir adalah surat yang 
disampaikan kepada Wajib Pajak yang berisi mengenai 
pemberian kesempat an kepada Wajib Pajak untuk 
menghadiri pertemuan dengan pegawai pajak dalam 
waktu yang telah ditetapkan guna memberikan 
keterangan atau memperoleh penjel asan mengenai hasil 
penelitian keberatan. 
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, pemotongan atau 

- 6 - 
 
 
 
pemungutan pajak oleh pihak ketiga yang diajukan oleh 
Wajib Pajak. 
21. Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement 
Procedure/MAP) yang selanjutnya disebut  Prosedur 
Persetujuan Bersama adalah prosedur administratif yang 
diatur dalam persetujuan penghindaran pajak berganda 
untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam 
penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. 
22. Persetujuan Bersama adalah hasil yan g telah disepakati 
dalam penerapan persetujuan penghindaran pajak 
berganda oleh pejabat berwenang dari Pemerintah 
Indonesia dan pejabat berwenang dari pemerintah mitra 
persetujuan penghindaran pajak berganda sehubungan 
dengan Prosedur Persetujuan Bersama y ang telah 
dilaksanakan. 
23. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi 
adalah surat keputusan mengenai  pengurangan sanksi 
administratif. 
24. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi 
adalah surat keputusan mengenai penghapusan sanksi 
administratif. 
25. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi Pajak 
Bumi dan Bangunan adalah surat keputusan mengenai 
pengurangan denda administratif. 
26. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak adalah 
surat keputusan mengenai pengurangan ketetapan pajak.  
27. Surat Keputusan Pe mbatalan Ketetapan Pajak adalah 
surat keputusan mengenai pembatalan ketetapan pajak. 
28. Surat Keputusan Pe rsetujuan Bersama adalah surat 
keputusan yang diterbitkan untuk menindaklanjuti 
kesepakatan dalam Persetujuan Bersama. 
29. Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat 
Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada kepa la kantor wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak. 
30. Portal Wajib Pajak adalah sarana Wajib Pajak untuk 
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan 
secara elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak. 
31. Akun Wajib Pajak adalah tempat pencatatan, 
penyimpanan, dan penyampaian dokumen, data, 
dan/atau informasi terkait pelaksanaan hak dan 
pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak maupun 
dari pelaksanaan tugas  dan fungsi Direktorat Jenderal 
Pajak, yang diidentifikasi menggunakan Nomor Pokok 
Wajib Pajak. 
32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan negara. 
 
  

- 7 - 
 
 
 
BAB II 
TATA CARA PERMOHONAN DAN 
PENYELESAIAN PEMBETULAN 
 
Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup Pembetulan 
 
Pasal 2 
(1) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak 
atau karena jabatannya dapat membetulkan: 
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; 
c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;  
d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; 
e. Surat Tagihan Pajak; 
f. Surat Keputusan Pembetulan; 
g. Surat Keputusan Keberatan; 
h. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi; 
i. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi; 
j. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; 
k. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; 
l. surat keputusan pengembalian pendahuluan 
kelebihan pajak; 
m. surat keputusan pemberian imbalan bunga; 
n. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; 
o. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; 
p. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; 
q. surat keputusan pemberian pengurangan Pajak 
Bumi dan Bangunan;  
r. Surat Keputusan Pengurangan Denda Adm inistrasi 
Pajak Bumi dan Bangunan; atau 
s. Surat Keputusan Persetujuan Bersama, 
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, 
kesalahan hi tung, dan/atau kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang -
undangan di bidang perpajakan. 
(2) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi kesalahan penulisan nama, alamat, Nomor Pokok 
Wajib Pajak, nomor objek pajak, lokasi objek pajak, sektor 
objek pajak, subsektor objek pajak, nomor keputusan atau 
ketetapan, jenis pajak, masa pajak, ba gian tahun pajak, 
tahun pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis 
lainnya yang tidak memengaruhi jumlah pajak terutang. 
(3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan, 
pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu 
bilangan; atau 
b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya 
penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tag ihan 
Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan, keputusan, atau putusan y ang terkait 
dengan bidang perpajakan. 

- 8 - 
 
 
 
(4) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang -undangan di bidang perp ajakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. kekeliruan dalam penerapan tarif; 
b. kekeliruan penerapan persentase norma 
penghitungan penghasilan neto; 
c. kekeliruan penerapan sanksi administratif atau 
denda administratif; 
d. kekeliruan penghasilan tidak kena pajak; 
e. kekeliruan penghitungan pajak penghasilan dalam 
tahun berjalan;  
f. kekeliruan dalam pengkreditan pajak;  
g. kekeliruan penerapan kurs; 
h. kekeliruan penerapan persentase nilai jual kena 
pajak; 
i. kekeliruan penerapan nilai jual objek pajak tidak 
kena pajak; atau 
j. kekeliruan pemberian pengurangan pokok Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
(5) Dalam hal kekeliruan pengkreditan pajak sebagaimana 
dimaksud pa da ayat (4) huruf f merupakan kekeliruan 
pengkreditan pajak masukan pajak pertambahan nilai 
pada surat keputusan atau sura t ketetapan, pembetulan 
atas kekeliruan tersebut hanya dapat dilakukan jika: 
a. terdapat perbedaan besarnya pajak masukan yang 
menjadi kredit pajak; dan  
b. pajak masukan tersebut tidak mengandung 
persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak. 
 
Bagian Kedua 
Persyaratan Permohonan Pembetulan 
 
Pasal 3 
(1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan seba gai 
berikut: 
a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
dengan mengemukakan kesalahan dan/atau 
kekeliruan yang harus dibetulkan menurut Wajib 
Pajak dengan disertai alasan; 
b. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) 
ketetapan atau keputusan yang terka it dengan 
bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1); dan 
c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa. 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disusun dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Hur uf A yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
  

- 9 - 
 
 
 
Bagian Ketiga 
Penyelesaian Pembetulan Berdasarkan 
Permohonan Wajib Pajak 
 
Pasal 4 
(1) Atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak melakukan 
penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). 
(2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), permohonan pembetulan yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
tidak d ipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat 
Keputusan Pembetulan. 
(3) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat 
pengembalian kepada Wajib Pajak atas permohonan 
pembetulan yang tidak dipertimbangkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling l ama 
1 (satu) bulan sejak tanggal diterima permohonan. 
(4) Dalam hal permohonan pembetulan tidak 
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan 
pembetulan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). 
(5) Surat pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disusun dengan menggunakan con toh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
Pasal 5 
(1) Terhadap permohonan pembetulan yang telah memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  
ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti dengan 
melakukan penelitian kesalahan tulis, kesalahan hitung, 
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang  
diajukan permohonan pembetulan. 
(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat:  
a. meminta dokumen, data, informasi,  dan/atau 
keterangan kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat permintaan;  
b. meminta dokumen,  data, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat permintaan; 
c. melakukan pembahasan atas hal yang diperlukan 
dengan memanggil W ajib Pajak melalui surat 
panggilan, kemudian dituangkan dalam berita acara; 
dan/atau 
d. melakukan peninjauan di tempat Wajib Pajak, lokasi 
objek pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu 
untuk melakukan kegiatan identifikasi, pengukuran, 
pemetaan, penghimpu nan data, keterangan, atau 

- 10 - 
 
 
 
bukti, serta kegiatan lain yang diperlukan dengan 
menyampaikan surat pemberitahuan peninjauan. 
(3) Dokumen berupa: 
a. surat permintaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a; 
b. surat permintaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b; 
c. surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c; 
d. berita acara sebagaimana  dimaksud pada ayat ( 2) 
huruf c; dan 
e. surat pemberitahuan peninjauan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d,  
disusun dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
Pasal 6 
(1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan 
Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 
bulan sejak tanggal permohonan pembetulan diterima. 
(2) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat berupa: 
a. mengabulkan; atau 
b. menolak, 
permohonan Wajib Pajak. 
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak: 
a. tidak menerbitkan Surat Ke putusan Pembetulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau  
b. tidak menyampaikan sur at pengembalian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), 
permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan 
Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat 
Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib 
Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berakhir. 
(4) Dalam hal diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal 
Pajak wajib menyampaikan surat keterangan mengenai 
hal yang menjadi dasar untuk menolak permohonan Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. 
(5) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan  surat keterangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dit erima 
permohonan. 
(6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disusun dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A  yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
  

- 11 - 
 
 
 
Bagian Keempat 
Pembetulan secara Jabatan 
 
Pasal 7 
(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat 
Keputusan Pembetulan secara jabatan dalam hal terdapat 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan 
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan di bidang perpajakan yang 
diketahui oleh Direktur Jenderal Pajak  berdasarkan 
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang 
tersedia. 
(2) Dalam melakukan pembetulan secara jabatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal 
Pajak melakukan penelitian. 
(3) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Direktur Jenderal Pajak dapat: 
a. meminta dokumen, data, informasi,  dan/atau 
keterangan kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat permintaan;  
b. meminta dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat permintaan; 
c. melakukan pembahasan atas hal yang diperlukan 
dengan memanggil Wajib Pajak melalui surat 
panggilan, kemudian dituangkan dalam berita acara; 
dan/atau 
d. melakukan peninjauan di tempat Wajib Pajak, lokasi 
objek pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu 
untuk melakukan kegiatan identifikasi, pengukuran, 
pemetaan, penghimpunan data, keterangan, atau 
bukti, serta kegiatan lain yang diperlukan dengan 
menyampaikan surat pemberitahuan peninjauan. 
(4) Dokumen berupa: 
a. Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);  
b. surat permintaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a; 
c. surat permintaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b; 
d. surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c; 
e. berita acara sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 3) 
huruf c; dan 
f. surat pemberitahuan peninjauan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf d, 
disusun dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan  
Menteri ini. 
 
  

- 12 - 
 
 
 
Bagian Kelima 
Pengajuan Permohonan Pembetulan dan 
Keberatan Secara Bersamaan 
 
Pasal 8 
Dalam hal atas suatu Surat Ketetapan Pajak, Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan dimohonkan pembetulan dan 
diajukan keberatan secara bersamaan, Surat Keputusan 
Pembetulan diterbitkan secara terpisah dengan Surat 
Keputusan Keberatan. 
 
BAB III 
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN 
 
Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup Keberatan 
 
Pasal 9 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada 
Direktur Jenderal Pajak atas suatu: 
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; 
c. Surat Ketetapan Pajak Nihil; 
d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; 
e. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang -
undangan di bidang perpajakan; 
f. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; atau 
g. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
(2) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap: 
a. materi atau isi dari Surat Ketetapan Pajak, yang 
meliputi: 
1. jumlah rugi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang perpajakan; 
dan/atau  
2. jumlah besarnya pajak; 
b. materi atau isi dari pemotongan atau p emungutan 
pajak; atau 
c. materi atau isi dari Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dalam penetapan besarnya Pajak Bumi 
dan Bangunan yang terutang. 
(3) Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai 
materi atau  isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam 
penyelesaian keberatan. 
a. materi  
Bagian Kedua 
Persyaratan Pengajuan Keberatan 
 
Pasal 10 
(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
diajukan oleh Wajib Pajak deng an menyampaikan surat 
keberatan. 

- 13 - 
 
 
 
(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam: 
1. Pasal 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan; dan/atau 
2. Pasal 19 dan Pasal 20 Undang -Undang Pajak 
Bumi dan Bangunan,  
atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan yang sama; 
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, 
jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, jumlah 
rugi, atau jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang 
terutang menurut penghitungan Wajib Pajak dengan 
disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan; 
c. 1 (satu) keberata n d iajukan hanya untuk 1 (satu) 
Surat Ketetapan Pajak, pemotongan pajak, 
pemungutan pajak, Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi 
dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1); 
d. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas:  
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau 
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, 
Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus 
dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui 
Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan; 
e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal: 
1. Surat Ketetapan Pajak dikirim;  
2. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak 
ketiga; 
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang diterima; 
atau 
4. Surat Ketetapa n Pajak P ajak Bumi dan 
Bangunan diterima, 
kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa 
jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak; dan 
f. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, 
Wakil, atau Kuasa. 
(3) Dalam hal  Wajib Pa jak mengajukan keberatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  9 ayat (1), jangka 
waktu pelunasan pajak yang masih harus dibayar yang 
tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam: 
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau 
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, 
dan belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, 
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 
penerbitan Surat Keputusan Keberatan. 
(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas: 
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; atau 

- 14 - 
 
 
 
b. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, 
pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 
Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang. 
(5) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disusun dengan menggunakan cont oh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
Pasal 11 
(1) Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e meliputi: 
a. bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial 
berdasarkan keputusan, penetapan, atau keterangan 
dari pejabat yang berwenang; 
b. diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara 
jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang 
masih harus dibayar atau lebih dibayar yang tertera 
dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan berubah; atau 
c. keadaan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
Pajak. 
(2) Dalam hal terdapat penerbitan Surat Keputusan 
Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dan Wajib Pajak belum mengajukan 
keberatan atas: 
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; 
c. Surat Ketetapan Pajak Nihil; 
d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; 
e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; atau 
f. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan,  
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam jangka 
waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat 
Keputusan Pembetulan dikirim. 
(3) Dalam hal setelah Wajib Pajak mengajuk an keberatan 
terdapat penerb itan Surat Keputusan Pembetulan oleh 
Direktur Jenderal Pajak secara jabatan yang 
mengakibatkan persyaratan untuk melunasi pajak yang 
masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (2) huruf d bertambah, proses peny elesaian 
keberatan yang diaj ukan oleh Wajib Pajak tersebut tetap 
dilanjutkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 
 
Pasal 12 
(1) Dalam hal diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan 
pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib 
menyampaikan surat keterangan mengena i hal yang 
menjadi dasar pen genaan pajak, penghitungan rugi, 
pemotongan atau pemungutan pajak. 
(2) Permintaan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan permohonan yang disampaikan 
melalui Kantor Pelayanan Pajak  tempat Wajib Pajak 
terdaftar. 

- 15 - 
 
 
 
(3) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat keterangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima 
permohonan. 
(4) Pemberian keterangan oleh Direktur Jenderal Pajak atas 
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak menambah jangka waktu pengajuan 
keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 
huruf e. 
 
Bagian Ketiga 
Penyelesaian Keberatan 
 
Pasal 13 
(1) Atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1), D irektur Jenderal Pajak melak ukan 
penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). 
(2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), keberatan yang tidak memenuhi persyaratan 
tidak dipertimbangkan dan tidak diter bitkan Surat 
Keputusan Keberatan. 
(3) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat 
pemberitahuan kepada Wajib Pajak atas keberatan yang 
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 
sejak tanggal diterima pengajuan. 
(4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan 
sehingga tidak dapat diajukan banding ke badan peradilan 
pajak. 
(5) Dalam hal keberatan tidak dipertimbangkan karena tidak 
memenuhi per syaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau 
huruf f, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali keberatan 
dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat  (2) sebelum jangka waktu 3 (tiga) 
bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 
huruf e terlampaui. 
(6) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat 
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
pajak yang masih harus dibayar dalam: 
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau 
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, 
yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan menjadi utang pajak sejak tanggal 
penerbitan Surat Ketetapan Pajak. 
(7) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) disusun dengan menggunakan conto h format 
sebagaimana tercantum dalam Lam piran Huruf B yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 

- 16 - 
 
 
 
Pasal 14 
(1) Terhadap pengajuan keberatan yang telah memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10   
ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti dengan 
melakukan penelitian keberatan Wajib Pajak. 
(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat: 
a. meminjam atau meminta buku, catatan, data, 
dan/atau informasi kepada Wajib Pajak  dengan 
menyampaikan surat permintaan peminjaman; 
b. meminta keterangan kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat permintaan keterangan; 
c. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi 
yang diajukan keberatan kepada pihak ketiga dengan 
menyampaikan surat permintaan pihak ketiga; 
d. melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal yang 
diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui 
surat panggilan, kemudian dituangkan dalam berita 
acara; 
e. melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam 
rangka keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang perpajakan; 
f. melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan di bidang 
perpajakan; 
g. melakukan peninjauan di tempat Wajib Pajak, lokasi 
objek pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu 
untuk melakukan kegiatan identifikasi, pengukuran, 
pemetaan, penghimpunan data, keterangan, atau 
bukti, serta kegiatan lain yang diperlukan dengan 
menyampaikan surat pemberitahuan peninjauan; 
dan/atau 
h. melaksanakan pertukaran untuk tujuan per pajakan 
dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdik si 
mitra sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan, 
perjanjian, atau kesepakatan di bidang perpajakan. 
(3) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman atau 
permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b paling lama 15 (lima belas) hari kerja 
setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau 
surat permintaan keterangan dikirim. 
(4) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) berakhir, Wajib Pajak tidak 
memenuhi se bagian atau seluruh peminjaman atau 
permintaan buku, catatan, data, dan/atau informasi 
dan/atau tidak memberikan keterangan yang diminta, 
Direktur Jenderal Pajak menyampaikan: 
a. surat permintaan peminjaman yang kedua; dan/atau 
b. surat permintaan keterangan yang kedua. 
(5) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman atau 
permintaan yang kedua dan/atau permintaan keterangan 
yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling 
lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tangg al surat 
permintaan peminjaman yang kedua dan/atau surat  
permintaan keterangan yang kedua dikirim. 

- 17 - 
 
 
 
(6) Dalam hal masih diperlukan, Direktur Jenderal Pajak 
dapat meminjam atau meminta buku, catatan, data, 
dan/atau informasi dan/atau meminta keterangan 
tambahan, dan Wajib Pajak harus meminjamkan buku, 
catatan, data, dan/atau informasi dan/atau memberikan 
keterangan yang diminta dalam jangka waktu 
sebagaimana disebutkan dalam: 
a. surat permintaan peminjaman tambahan; dan/atau 
b. surat permintaan keterangan tambahan. 
(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki sebagian atau 
seluruh buku, catatan, data, dan/atau informasi  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) 
huruf a, Wajib Pajak menyatakan hal tersebut dalam surat 
pernyataan. 
(8) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuh i sebagian atau 
seluruh permintaan peminjaman sebagaiman a dimaksud 
pada ayat (3) atau ayat (5), keberatan tetap diproses sesuai 
dengan buku, catatan, data, informasi, dan/atau 
keterangan yang tersedia.  
(9) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau 
penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau 
memperjelas surat keberatan yang telah disampaikan 
sebelum Direktur Jenderal Pajak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Untuk Hadir. 
(10) Dokumen berupa: 
a. surat permintaan peminjaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a; 
b. surat permintaan keterangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b; 
c. surat permintaan pihak ketiga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c; 
d. surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d; 
e. berita acara sebagaimana dimaksud pa da ayat ( 2) 
huruf d; 
f. surat pemberitahuan peninjauan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf g;  
g. surat permintaan peminjaman kedua sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf a; 
h. surat permintaan keterangan kedua sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf b; 
i. surat permintaan peminjaman tambahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a; dan 
j. surat permintaan keterangan tambahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) huruf b, 
disusun dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
Pasal 15 
(1) Buku, catatan, data, dokumen, informasi, atau keterangan 
lain yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak 
diberikan oleh Wajib Pajak, tidak dipertimbangkan dalam 
penyelesaian keberatan, kecuali buku, catatan, data, 
dokumen, informasi, atau keterangan lain tersebut berada 

- 18 - 
 
 
 
di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat 
pemeriksaan. 
(2) Dalam hal terdapat buku, catatan, data, dokumen, 
informasi, atau keterangan  lain yang tidak diminta pada 
saat pemeriksaan tetapi diperlukan dan diminta oleh 
Direktur Jenderal Pajak serta diberikan oleh Wajib Pajak 
dalam penyelesaian keberatan, maka buku, catatan, data, 
dokumen, informasi, atau keterangan lain yang diberikan 
oleh Wajib Pajak tersebut dapat dipertimbangkan. 
(3) Dalam hal terdapat buku, catatan, data,  dokumen, 
informasi, atau keterangan lain yang tidak diminta pada 
saat pemeriksaan dan keberatan tetapi diberikan oleh 
Wajib Pajak dalam penyelesaian keberatan, buku, catatan, 
data, dokumen, informasi, atau keterangan lain yang 
diberikan oleh Wajib Pajak t ersebut dapat 
dipertimbangkan. 
(4) Buku, catatan, data, dokumen, informasi, atau keterangan 
lain yang dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan 
atas Surat Ketetapan Pajak yan g penghasilan kena 
pajaknya dihitung secara jabatan terbatas pada: 
a. dokumen yang ter kait dengan penghitungan 
peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam 
rangka penghitungan penghasilan neto secara 
jabatan; dan 
b. dokumen kredit pajak sebagai pengurang pajak 
penghasilan. 
 
Pasal 16 
(1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, 
Direktur Jenderal Pajak meminta Wajib Pajak untuk hadir 
guna memberikan keterangan atau memperoleh 
penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak melalui 
penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang 
dilampiri dengan: 
a. pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan 
b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan. 
(2) Pemberian keterangan dari Wajib Pajak atau pemberian 
penjelasan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaim ana 
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara 
kehadiran. 
(3) Pemberitahuan daftar hasil peneliti an keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak bersifat 
final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan 
yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk 
hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Paja k 
dapat memberikan surat tanggapan hasil penelitian 
keberatan. 
(5) Surat tanggapan hasil penelitian keberatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) harus disamp aikan dalam jangka 
waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal 
Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dikirim. 
(6) Dalam hal Wajib Pajak telah menguasakan pelaksanaan 
hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan berupa:  

- 19 - 
 
 
 
a. hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh 
penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 
atau 
b. memberikan surat tanggapan hasil pene litian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
tetapi atas pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan 
kewajiban dimaksud dilaksanakan oleh Kuasa dan Wajib 
Pajak, pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban 
perpajakan yang diakui merupakan pelaksanaan hak 
dan/atau pem enuhan kewajiban perpajakan yang 
dilaksanakan oleh Wajib Pajak. 
(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk 
hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Direktur 
Jenderal Pajak membuat berita acara ketidakhadiran dan 
proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu 
kehadiran Wajib Pajak. 
(8) Dokumen berupa: 
a. Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1); 
b. pemberitahuan daftar hasil pene litian keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 
c. berita acara kehadiran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2);  
d. surat tanggapan hasil penelitian keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan 
e. berita acara ketidakhadiran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7), 
disusun dengan menggunakan contoh format  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
Pasal 17 
(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan dan 
mengajukan Prosedur Persetujuan Bersama  secara 
bersamaan, Wajib Pajak dapat menyampaikan 
permohonan: 
a. pencabutan keberatan, dalam hal materi yang  
disengketakan dalam Prosedur Persetujuan Bersama 
sama dengan materi yang diajukan keberatan; atau 
b. penyesuaian keberatan, dalam hal terdapat materi 
sengketa lain di luar materi yang disengketakan 
dalam Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan 
keberatan. 
(2) Permohonan pencabutan keberatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebelum tanggal 
Surat Pemberitahuan Untuk Hadir  dikirim kepada Wajib 
Pajak.  
(3) Terhadap permohonan penyesuaian keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku 
ketentuan sebagai berikut: 
a. permohonan penyesuaian dilakukan sebelum tanggal 
Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dikirim kepada 
Wajib Pajak; dan 
b. Direktur Jenderal Pajak memberikan jawaban atas 
permohonan penyesuaian keberatan berupa surat 

- 20 - 
 
 
 
persetujuan atau surat  penolakan penyesuaian 
keberatan dalam jangka waktu paling lama 
1 (satu) bulan sejak tanggal diterima permohonan. 
(4) Dokumen berupa: 
a. permohonan penyesuaian keberatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan 
b. surat persetujuan dan surat penolakan penyesu aian 
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b,  
disusun dengan menggunakan contoh format  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
Pasal 18 
(1) Direktur Jenderal Pajak harus me nyelesaikan keberatan 
yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling 
lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana diatur  dalam 
Pasal 26 ayat (1) Undang -Undang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan. 
(2) Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak 
tanggal surat pengajuan keberatan diterima oleh Direktur 
Jenderal Pajak sampai d engan tanggal Surat Keputusan 
Keberatan diterbitkan. 
(3) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa: 
a. mengabulkan seluruhnya; 
b. mengabulkan sebagian; 
c. menolak; atau  
d. menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus 
dibayar. 
(4) Apabila ja ngka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak: 
a. tidak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau 
b. tidak menyampaikan surat pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), 
keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap 
dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan 
Surat Keputusan Keberatan sesuai  dengan pengajuan 
keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 
1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berakhir.  
(5) Dalam hal diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan 
pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak 
harus menyampaikan surat keterangan mengenai hal yang 
menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang 
diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak 
permintaan tertulis diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. 
(6) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat keterangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu 
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dite rima 
permohonan. 
(7) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disusun dengan menggunakan contoh format 

- 21 - 
 
 
 
sebagaimana tercantum dalam  Lampiran Huruf B  yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
Bagian Keempat 
Tindak Lanjut Putusan Gugatan yang Mengabulkan Gugatan 
Wajib Pajak atas Surat Pemberitahuan Kepada Wajib Pajak atas 
Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan 
 
Pasal 19 
(1) Dalam hal terdapat putusan gugatan atas surat 
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam P asal 13 
ayat (3), jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 
tertangguh, terhitung sejak tanggal dikirim s urat 
pemberitahuan tersebut kepada Wajib Pajak sampai 
dengan Putusan Gugatan Pengadilan Pajak diterima  oleh 
Direktur Jenderal Pajak. 
(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak 
menerbitkan Surat Kepu tusan Keberatan, pengajuan 
keberatan dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal 
Pajak harus menerbitkan  Surat Keputusan Keberatan 
sesuai dengan pengajuan keberatan Wajib Pajak dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. 
 
Bagian Kelima 
Sanksi Administratif  
 
Pasal 20 
(1) Dalam hal pengajuan kebera tan Wajib Pajak ditolak atau 
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 
administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh 
persen) dari jumlah pajak berdasarkan Surat Keputusan 
Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar 
sebelum mengajukan keb eratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan. 
(2) Sanksi administratif berupa denda sebesar 30% ( tiga 
puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga 
dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam hal Su rat 
Keputusan Keberatan: 
a. menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar; 
b. diajukan banding dengan putusan banding berupa 
tidak dapat diterima; atau 
c. diajukan banding namun dicabut. 
(3) Sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga 
puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau 
ayat (2) tidak dikenakan dalam hal: 
a. Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan; 
b. pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak 
dipertimbangkan karena tidak memenuhi 
persyaratan pengajuan keberatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); atau 

- 22 - 
 
 
 
c. Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat 
Keputusan Keberatan. 
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) tidak berlaku untuk Su rat Keputusan Keberatan 
atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
(5) Dalam hal Surat Keputusan Keberatan atas Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana d imaksud 
pada ayat (4) diajukan banding atau Peninjauan Kembali 
dan permohonan banding atau Peninjauan Kembali Wajib 
Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak tidak 
dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5d) dan ayat (5f) Undang-
Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
 
BAB IV 
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN 
PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, ATAU PEMBATALAN 
 
Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup 
 
Pasal 21 
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan 
Wajib Pajak dapat: 
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif 
berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di 
bidang perpajakan dalam hal sanksi dikenakan karena 
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, 
termasuk mengurangkan denda administratif Pajak Bumi 
dan Bangunan karena hal-hal tertentu; 
b. mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak 
yang tidak benar, termasuk mengurangkan atau 
membatalkan Surat Pemberitahuan Paja k Terutang dan 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
tidak benar; 
c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak 
yang tidak benar, termasuk membatalkan Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar; atau 
d. membatalkan Surat Ket etapan Pajak termasuk 
membatalkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari  hasil pemeriksaan yang dilaksanakan 
tanpa: 
1. penyampaian surat pemberitahuan hasil 
pemeriksaan; dan/atau 
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib 
Pajak. 
 
Pasal 22 
(1) Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, dan Surat Ketetapan Pajak Pa jak Bumi dan 
Bangunan yang dapat dikurangkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan Surat 
Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, 

- 23 - 
 
 
 
dan Surat Kete tapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
dengan materi yang tidak benar. 
(2) Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, dan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang dapat dibatalkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 huruf b merupakan Surat Ketetapan Pajak, 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, dan Surat 
Ketetapan Pajak Pa jak Bumi dan Bangunan yang 
seharusnya tidak diterbitkan. 
(3) Surat Tagihan Pajak yang dapat dikurangkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c 
merupakan Surat Tagihan Pajak dengan materi yang tidak 
benar. 
(4) Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi 
dan Bangunan yang dapat dibatalkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan Surat 
Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang seharusnya tidak diterbitkan. 
(5) Dalam hal Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, dan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi 
dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta 
Surat Tagihan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi 
dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dibatalkan, Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan, Surat Tagihan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan yang dibatalkan tersebut: 
a. dianggap tidak pernah diterbitkan; dan 
b. Direktur Jenderal Pajak tetap dapat menerbitkan 
Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan, Surat Tagihan Pajak, dan Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan  atas masa pajak, 
bagian tahun pajak, atau tahun pajak untuk jenis 
pajak tersebut. 
 
Bagian Kedua 
Persyaratan Permohonan Pengurangan atau 
Penghapusan Sanksi Administratif dan 
Pengurangan Denda Administratif 
Pajak Bumi dan Bangunan 
 
Pasal 23 
(1) Wajib Pajak menyampa ikan permohonan pengurangan 
atau penghapusan sanksi administratif termasuk 
pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a 
yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat 
Tagihan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan, kepada Direktur Jenderal Pajak. 
(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif termasuk pengurangan denda administratif 
Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaks ud pada 
ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal memenuhi 

- 24 - 
 
 
 
persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan: 
a. tidak diajukan keberatan; 
b. diajukan keberatan, tetapi dicabut dan Direktur 
Jenderal Pajak telah menyetujui pe rmohonan 
pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut; 
c. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; 
d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b; 
e. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan 
Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, tetapi dicabut dan 
Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui 
permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut; 
f. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan 
Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, tetapi tidak 
dipertimbangkan; 
g. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan 
Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d; 
h. diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan 
Pajak hasil pemeriks aan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 huruf d, tetapi dicabut dan Direktur 
Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan 
pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut; 
i. diajukan permohonan pembatalan S urat Ketetapan 
Pajak hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 huruf d, tetapi tidak 
dipertimbangkan; 
j. diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan 
Pajak hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 huruf d, tetapi permohonan ditolak; 
k. tidak diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi 
dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan;  
l. diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan 
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, tetapi 
dicabut dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui 
permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut; 
atau 
m. diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan 
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
Undang-Undang Pajak Bumi dan Banguna n, tetapi 
permohonan dikembalikan dan dianggap bukan 
sebagai permohonan. 
(3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif termasuk pengurangan denda administratif 
Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang tercantum dalam S urat Tagihan Pajak dan 
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan hanya 
dapat diajukan dalam hal memenuhi persyaratan: 
a. Surat Tagihan Pajak tidak diajukan permohonan 
pengurangan atau pembatalan, atau Surat Tagihan 

- 25 - 
 
 
 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tidak diajuk an 
permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 huruf c;  
b. Surat Tagihan Pajak diajukan permohonan 
pengurangan atau pembatalan, atau Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan diajukan 
permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 huruf c, tetapi dicabut dan Direktur 
Jenderal Pajak te lah menyetujui permohonan 
pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut;  
c. Surat Tagihan Pajak diajukan permohonan 
pengurangan atau pembatalan atau Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan diajukan 
permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 huruf c, tetapi tidak dipertimbangkan; 
atau 
d. Surat Ketetapan Pajak yang terkait dengan Surat 
Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi 
dan Bangunan, at au Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan: 
1. tidak diajukan keberatan; 
2. diajukan keberatan tetapi dicabut dan Direktur 
Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan 
pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut; 
3. diajukan keberatan tetapi tidak 
dipertimbangkan; 
4. tidak diajukan permohonan pengurangan atau 
pembatalan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 huruf b; 
5. diajukan permohonan pengurangan atau 
pembatalan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 huruf b, tet api dicabut dan Direktur 
Jenderal Pajak telah menyetuj ui permohonan 
pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut; 
6. diajukan permohonan pengurangan atau 
pembatalan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 huruf b, tetapi tidak dipertimbangkan; 
7. tidak sedang diajukan permo honan pembatalan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d; 
8. diajukan permohonan pembatalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, tetapi dicabut 
dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui 
permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak 
tersebut;  
9. diajukan permohonan pembatalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa l 21 huruf d, tetapi 
permohonan ditolak; atau 
10. diajukan permohonan pembatalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, tetapi tidak 
dipertimbangkan; 
e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang terkait 
dengan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi 

- 26 - 
 
 
 
dan Bangunan yang terkait dengan Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan: 
1. tidak diajukan permohonan pengurangan Pajak 
Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 Undang-Undang Pajak Bumi dan 
Bangunan;  
2. diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi 
dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 Undang -Undang Pajak Bumi dan 
Bangunan tetapi dicabut dan Direktur Jenderal 
Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan 
oleh Wajib Pajak tersebut; atau 
3. diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi 
dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 Undang -Undang Pajak Bumi dan 
Bangunan tetapi dikembalikan dan dianggap 
bukan sebagai permohonan; atau 
f. Surat Ketetapan Pajak Pajak  Bumi dan Bangunan 
yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi 
dan Bangunan: 
1. tidak diajukan permohonan pengurangan denda 
administratif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 huruf a; 
2. diajukan permohonan pengurangan denda 
administratif sebagaimana dimak sud dalam 
Pasal 21 huruf a, tetapi dicabut dan Direktur 
Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan 
pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut; atau 
3. diajukan permohonan pengurangan denda 
administratif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 huruf a, tetapi tidak dipertimbangkan. 
(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai 
dengan ayat (3), tidak berlaku terhadap permohonan 
pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan dalam hal objek pajak terkena bencana alam , 
bencana nonalam, atau bencana sosial. 
(5) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3), permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif dan permohonan 
pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan harus memenuhi persyaratan: 
a. jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, jumlah 
pokok atau selisih pokok Pajak Bumi dan Bangunan, 
atau jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak 
atau kurang dibayar, yang menjadi dasar pengenaan 
sanksi administratif atau denda administratif Pajak 
Bumi dan Bangunan yang t ercantum dalam Surat 
Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau 
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan telah 
dilunasi oleh Wajib Pajak; 
b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam 
bahasa Indonesia den gan mengemukakan jumlah 
sanksi administratif atau denda administratif Pajak 
Bumi dan Bangunan menurut Wajib Pajak dengan 
disertai alasan; 

- 27 - 
 
 
 
c. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Ketetapan 
Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan;  
d. permohonan disampaikan sebelum pengajuan 
permohonan lelang barang sitaan atau permintaan 
pemindahbukuan barang sitaan yang penjualannya 
dikecualikan dari penjualan secara lelang atas 
tindakan penag ihan pajak terkait Surat Ket etapan 
Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan 
permohonan; dan 
e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, 
Wakil, atau Kuasa. 
(6) Pembayaran atas Surat Kete tapan Pajak, Surat Tagihan 
Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, 
atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
dilakukan sebelum bulan disampaikannya permohonan 
pengurangan atau penghapusan sanksi adminis tratif dan 
permohonan pengur angan denda administratif Pajak 
Bumi dan Bangunan  diperhitungkan secara proporsional 
sebagai pembayaran: 
a. jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, jumlah 
pokok atau selisih pokok Pajak Bumi dan Bangunan, 
atau jumlah Pajak Bum i dan Bangunan yang tidak 
atau kurang dibayar; dan 
b. sanksi administratif atau denda administratif Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
(7) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran pada 
bulan yang sama dengan bulan disampaikannya 
permohonan, pembayaran tersebut merupakan 
pembayaran atas jumlah pajak yang tidak atau kurang 
dibayar, jumlah pokok atau selisih pokok Pajak Bumi dan 
Bangunan, atau jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang 
tidak atau kurang dibayar. 
(8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat  (5) 
disusun dengan menggunak an contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran  Huruf C  yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
(9) Cara penghitungan secara proporsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) sesuai contoh sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Hu ruf C yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 
Pasal 24 
(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 
2 (dua) kali. 
(2) Permohonan pengurangan denda administratif Pajak 
Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak hanya 
1 (satu) kali. 

- 28 - 
 
 
 
(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan 
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang 
kedua, permohonan har us diajukan dalam jangka waktu 
paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan 
Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama 
dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa 
jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaan Wajib Pajak. 
(4) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif yang kedua sebagaimana dimaksud ayat (3) 
tetap diajukan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau Surat 
Tagihan Pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan 
Pengurangan Sanksi Adminis trasi atau Surat Keputusan 
Penghapusan Sanksi Administrasi oleh Direktur Jenderal 
Pajak. 
(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) berlaku juga untuk 
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang 
kedua. 
(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disusun dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C  yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
Pasal 25 
(1) Dalam hal objek pajak terken a bencana alam, bencana  
nonalam, atau bencana sosial  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (4), terhadap permohonan 
pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a 
yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi 
dan Bangunan, berlaku ketentuan bahwa Wajib Pajak 
harus:  
a. mencabut pengajuan keberatan terhadap Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan , dalam 
hal Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan dan 
Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui 
permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut; 
b. mencabut permohonan banding terhadap Surat 
Keputusan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan, dalam hal Wajib Pajak 
sedang mengajukan permohonan banding dan atas 
permohonan banding dimaks ud belum diterbi tkan 
putusan; 
c. mencabut permohonan peninjauan kembali terhadap 
putusan banding atas Surat Keputusan Keberatan 
terhadap Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan, dalam hal Wajib Pajak sedang 
mengajukan permohonan peninjauan kembali dan 
atas permohonan p eninjauan kembali dimaksud 
belum diterbitkan putusan; 
d. mencabut permohonan pembetulan atas Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dalam 
hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan 
pembetulan dan Direktur Jenderal Pajak telah 

- 29 - 
 
 
 
menyetujui permohonan p encabutan oleh Wajib 
Pajak tersebut; 
e. mencabut permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, 
terhadap Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan, dalam hal Wajib  Pajak sedang 
mengajukan permohonan pengurangan atau 
pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar 
dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui 
permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut;  
f. mencabut permohonan pembatalan Surat Ketetapan 
Pajak hasil  pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 huruf d, terhadap Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dalam hal Wajib 
Pajak sedang mengajukan permohonan pembatalan 
Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan dan 
Direktur Jenderal Pajak telah menyet ujui 
permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut ; 
atau 
g. mencabut permohonan pengurangan Pajak Bumi dan 
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, 
dalam hal W ajib Pa jak sedang mengajukan 
permohonan pengurangan Pajak Bumi dan 
Bangunan dan Direktur Jenderal Pajak telah 
menyetujui permohonan pencabutan oleh Wajib 
Pajak tersebut. 
(2) Dalam hal objek pajak terkena bencana alam , bencana 
nonalam, atau bencana sosial sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (4), terhadap permohonan  
pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a 
yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi 
dan Bangunan, berlaku ketentuan bahwa Wajib  Pajak 
harus:  
a. mencabut pengajuan keberatan terhadap Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi dasar 
penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan, dalam hal Wajib Pajak sedang 
mengajukan keberatan dan Direktur Jenderal Pajak 
telah menyetujui permohonan pencabutan oleh Wajib 
Pajak tersebut;  
b. mencabut permohonan banding terhadap Surat 
Keputusan Keberatan atas Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan yang menjadi dasar penerbitan 
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan , 
dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan 
permohonan banding dan atas permohonan banding 
dimaksud belum diterbitkan putusan; 
c. mencabut permohonan peninjauan kembali terhadap 
Putusan B anding atas Surat Keputusan Keberatan 
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau 

- 30 - 
 
 
 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan  
yang menjadi dasar penerbitan Surat Tagihan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan , dalam hal Wajib Pajak 
sedang mengajukan permohonan peninjauan kembali 
dan atas permohonan peninjauan kembali dimaksud 
belum diterbitkan putusan; 
d. mencabut permohonan pembetulan atas: 
1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
menjadi dasar penerbita n Surat Tagihan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan; dan 
2. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang dimintakan pengurangan tersebut,  
dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan 
permohonan pembetulan dan Direktur Jenderal 
Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan oleh 
Wajib Pajak tersebut;  
e. mencabut permohonan pengurangan atau 
penghapusan denda administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terhadap Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang 
menjadi dasar penerbitan Surat Tagihan Pajak Pa jak 
Bumi dan Bangunan, dalam hal Wajib Pajak sedang 
mengajukan permohonan pengurangan denda 
administratif dan Direktur Jenderal Pajak telah 
menyetujui permohonan pencabutan oleh Wajib 
Pajak tersebut;  
f. mencabut permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b 
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan  
yang menjadi dasar penerbitan Surat Tagihan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan , dalam hal Wajib Pa jak 
sedang mengajukan permohonan pengurangan atau 
pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar  
dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui 
permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut;  
g. mencabut permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat  Tagihan Pajak yang tidak benar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c 
terhadap Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan, dalam hal Wajib Pajak sedang 
mengajukan permohonan pembatalan Surat Tagihan 
Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak 
Pajak Bumi  dan Bangunan dan Direktur Jenderal 
Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan oleh 
Wajib Pajak tersebut;  
h. mencabut permohonan pembatalan Surat Ketetapan 
Pajak hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 huruf d, terhadap Surat Ketetapa n 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi dasar 
penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan, dalam hal Wajib Pajak sedang 
mengajukan permohonan pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan dan Direktur 

- 31 - 
 
 
 
Jenderal Pajak telah menyetujui pe rmohonan 
pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut; dan 
i. mencabut permohonan pengurangan Pajak Bumi dan 
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Paja k Bumi d an Bangunan yang 
menjadi dasar penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan, dalam hal Wajib Pajak sedang 
mengajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi 
dan Bangunan  dan Direktur Jenderal Pajak telah 
menyetujui permohonan pencabutan oleh Wa jib 
Pajak tersebut. 
 
Bagian Ketiga 
Penyelesaian Pengurangan atau Penghapusan  
Sanksi Administratif dan Pengurangan Denda Administratif  
Berdasarkan Permohonan  
 
Pasal 26 
(1) Terhadap permohonan yang disampaikan oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Direktur 
Jenderal Pajak melakukan penelitian atas permohonan 
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau 
permohonan pengurangan denda administratif Pajak 
Bumi dan Bangunan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. melakukan penelitian  pemenuhan pe rsyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), ayat 
(3), dan ayat  (5), untuk permohonan pengurangan 
atau penghapusan sanksi administratif yang 
pertama; 
b. melakukan penelitian pemenuhan persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 aya t (2), 
ayat (3), ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3), untuk 
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif yang kedua; atau 
c. melakukan penelitian pemenuhan persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) 
sampai dengan ayat  (5), Pasal 24 ay at (2), dan 
Pasal 25, untuk permohonan pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan. 
(2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), permohonan yang tidak memenuhi persyaratan 
tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat 
keputusan. 
(3) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat 
pengembalian kepada Wajib Pajak atas permohonan yang 
tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 
sejak tanggal diterima permohonan. 
(4) Dalam hal per mohonan pengurangan atau penghapusan 
sanksi administratif atau permohonan pengurangan 
denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan tidak 
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
berlaku ketentuan sebagai berikut: 

- 32 - 
 
 
 
a. untuk permohonan pengurangan atau  penghapusan 
sanksi administratif yang pertama, Wajib Pajak 
dianggap belum mengajukan permohonan sehingga 
Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan 
paling banyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (1); 
b. untuk permohonan pengurangan at au penghapusan 
sanksi administratif yang kedua, Wajib Pajak masih 
dapat mengajukan permohonan sepanjang jangka 
waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (3) belum terlampaui; dan 
c. untuk permohonan pengurangan denda administratif 
Pajak Bu mi dan Bangun an, Wajib Pajak dianggap 
belum mengajukan permohonan sehingga Wajib 
Pajak masih dapat mengajukan permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2). 
(5) Surat pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disusun dengan menggunakan contoh f ormat 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
Pasal 27 
(1) Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan 
sanksi administratif atau permohonan pengurangan 
denda administratif Pajak Bum i dan Banguna n yang 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti 
permohonan tersebut dengan melakukan penelitian. 
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
terhadap alasan Wajib  Pajak yang tercan tum dalam 
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (5) huruf c yang didasari hanya atas kekhilafan atau 
bukan karena kesalahan Wajib Pajak, termasuk karena 
hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf a. 
(3) Kekhilafan atau bukan karen a kesalahan Wajib Pajak, 
termasuk karena hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) terpenuhi dalam hal: 
a. sanksi administratif atau denda administratif Pajak 
Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam Surat 
Ketetapan Pajak, Surat Tagi han Pajak, Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau 
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
merupakan yang diterbitkan pertama kali kepada 
Wajib Pajak; 
b. sanksi administratif atau denda administratif Pajak 
Bumi dan Bangunan sebagai akibat dari  adanya 
perubahan ketentuan peraturan perundang -
undangan di bidang perpajakan atas pelaksanaan 
hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam 
jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berlakunya 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
perpajakan dimaksud; 
c. Wajib Pajak diken ai sanksi administratif atau denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan karena 

- 33 - 
 
 
 
kesalahan Direktorat Jenderal Pajak selain kesalahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; 
d. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif atau denda 
administratif Paj ak Bumi dan Bangun an karena 
keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan 
bukan karena kesalahan Wajib Pajak; 
e. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif atau 
objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang dikenai denda 
administratif Paja k Bumi dan Bangunan terkena 
bencana alam , bencana nonalam, atau bencana 
sosial, berdasarkan keputusan, penetapan, atau 
keterangan dari pejabat yang berwenang, yang 
terjadi:  
1. pada tahun pelaksanaan hak dan pemenuhan 
kewajiban perpajakan ya ng menyebabkan 
dikenakannya sanksi administratif dan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan;  
2. dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 
setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak, 
Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Banguna n, atau Surat Tagi han 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; atau 
3. dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 
sebelum permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif atau denda 
administratif disampaikan; 
f. sanksi administratif atau denda administratif Pajak 
Bumi dan Ba ngunan yang dikenakan kepada Wajib 
Pajak merupakan sanksi administratif atau denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang timbul 
karena adanya kendala pada jaringan sistem 
elektronik yang menyebabkan terganggunya 
pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban  
perpajakan Wajib Pajak; 
g. pengenaan sanksi administratif yang timbul akibat 
melaksanakan kesepakatan harga transfer; atau 
h. Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan, dengan 
ketentuan: 
1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan 
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib 
Pajak badan, yang menyelenggarakan 
pembukuan mengalami kerugian komersial dan 
kesulitan likuiditas dalam 2 (dua) tahun 
berturut-turut; 
2. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan 
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yang 
melakukan pencatatan menga lami kesulitan 
dalam memenuhi biaya hidup dari penghasilan 
yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun berturut -
turut; atau 
3. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan 
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mengalami 
kesulitan dalam m emenuhi biaya hidup dari 
penghasilan yang diperoleh pada tahun pajak, 
sebelum permohonan disampaikan. 
(4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan 
pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan 

- 34 - 
 
 
 
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 21 huruf 
a hanya dapat diberikan terhadap sanksi administratif 
atau denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang 
belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak. 
 
Pasal 28 
(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 
dilakukan berd asarkan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan yang tersedia. 
(2) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan dokumen, data, 
informasi, dan/atau keterangan dalam permohonannya, 
penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 
dapat mempertimbangkan dokume n, data, informasi, 
dan/atau keterangan tersebut. 
(3) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Pajak dapat: 
a. meminta dokumen, data , informasi, dan/atau 
keterangan kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat permintaan; 
b. meminta dokumen, data, informasi, dan/atau  
keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat permintaan; 
c. meminta keterangan atau bukti kepada unit kantor di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor 
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar 
dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan 
dan/atau meminta keterangan ata u bukti kepada 
pihak lain di luar Direktorat Jenderal Pajak dengan 
menyampaikan surat permintaan keterangan atau 
bukti;  
d. melakukan pembahasan atas hal yang diperlukan 
dengan memanggil Wajib Pajak melalui sur at 
panggilan, kemudian dituangkan dalam berita acara; 
dan/atau 
e. melakukan peninjauan di tempat Wajib Pajak, lokasi 
objek pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu 
untuk melakukan kegiatan identifikasi, pengukuran, 
pemetaan, penghimpunan data, keterangan, atau 
bukti, serta kegiatan lain yang diperlukan d engan 
menyampaikan surat pemberitahuan peninjauan. 
(4) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 15 (lima belas) 
hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim. 
(5) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagai mana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b paling lama 5 (lima) hari 
kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim. 
(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki sebagian atau 
seluruh dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau 
huruf b, Wajib Pajak menyatakan hal tersebut dalam surat 
pernyataan. 
(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau 
seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a atau huruf b, permoh onan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administ ratif atau permohonan 
pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan 

- 35 - 
 
 
 
Bangunan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, 
informasi, dan/atau keterangan yang tersedia. 
(8) Dokumen berupa: 
a. surat permintaan sebaga imana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a; 
b. surat permi ntaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b; 
c. surat permintaan keterangan atau bukti  
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; 
d. surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf d; 
e. berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf d; dan 
f. surat pemberitahuan peninjauan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf e, 
disusun dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
Pasal 29 
(1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 
6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan pengurangan 
atau penghapusan sanksi administratif atau permohonan 
pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan diterima, harus menerbitkan: 
a. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi; 
b. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi; 
atau  
c. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi 
Pajak Bumi dan Bangunan, 
berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (1). 
(2) Surat keputusan sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) 
dapat berupa: 
a. mengabulkan seluruhnya; 
b. mengabulkan sebagian; atau 
c. menolak, 
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif atau permohonan pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan. 
(3) Apabila jangka waktu sebagaiman a dimaksud pada 
ayat (1) terlampaui tetapi Direktur Jenderal Pajak: 
a. tidak menerbitkan surat keputusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2); atau  
b. tidak menyampaikan surat pengembalian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), 
permohonan dianggap dikabulk an dan Direktur Jenderal 
Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan 
permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 
1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berakhir. 
(4) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ay at (2) 
disusun dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang 

- 36 - 
 
 
 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
Bagian Keempat 
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan 
Pengurangan Denda Administratif secara Jabatan 
 
Pasal 30 
(1) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pengurangan 
atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan 
denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan sec ara 
jabatan berdasarkan dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan yang tersedia. 
(2) Sanksi administratif yang dapat dikurangkan atau 
dihapuskan secara jabatan atau denda administratif Pajak 
Bumi dan Bangunan yang dapat dikurangkan secara 
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. bunga; 
b. denda; 
c. kenaikan; atau 
d. denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a yang 
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan 
karena kesalahan Wajib Pajak, termasuk karena hal-hal 
tertentu. 
 
Pasal 31 
(1) Dalam melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif atau pengurangan denda administratif Pajak 
Bumi dan Bangunan secara jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak 
melakukan penelitian. 
(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat: 
a. meminta dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat permintaan; 
b. meminta dokumen, data, informasi, dan /atau 
keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat permintaan; 
c. melakukan pembahasan atas hal yang diperlukan 
dengan memanggil Wajib Pajak melalui surat 
panggilan, kemudian dituangkan dalam berita acara; 
dan/atau 
d. melakukan peninjauan di tempat Wajib Pajak, lokasi 
objek pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu 
untuk melakukan kegiatan identifikasi, pengukuran, 
pemetaan, penghimpunan data, keterangan, atau 
bukti, serta kegiatan lain yang diperlukan dengan 
menyampaikan surat pemberitahuan peninjauan. 
(3) Atas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif 
atau peng urangan denda administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan: 
a. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi; 

- 37 - 
 
 
 
b. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi; 
atau 
c. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
(4) Dokumen berupa: 
a. surat permintaan  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a; 
b. surat permintaan  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b; 
c. surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c;  
d. berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c; 
e. surat pemberitahuan peninjauan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d; dan 
f. surat keputusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), 
disusun dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana ter cantum dalam Lampiran Huruf C yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
Bagian Kelima 
Persyaratan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, atau Pembatalan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar 
 
Pasal 32 
(1) Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengurangan 
atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar 
termasuk permohonan pengurangan atau pembatalan 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b kepada 
Direktur Jenderal Pajak. 
(2) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak yang tidak benar termasuk permohonan 
pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal memenuhi 
persyaratan: 
a. Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Paja k 
Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi 
dan Bangunan: 
1. tidak diajukan keberatan; atau 
2. diajukan keberatan, tetapi tidak 
dipertimbangkan;  
b. Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan: 
1. tidak diajukan permohonan penguranga n atau 
penghapusan sanksi administratif atau 
permohonan pengurangan denda administratif 
Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf a; 

- 38 - 
 
 
 
2. diajukan permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif atau 
permohonan pengurangan d enda administratif 
Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, tetapi dicabut 
dan Direktur Jenderal Paj ak telah menyetujui 
permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak 
tersebut; atau  
3. diajukan permohonan pengurangan atau 
penghapusan sank si administratif atau 
permohonan pengurangan denda administratif 
Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 hur uf a, tetapi tidak 
dipertimbangkan;  
c. Surat Ketetapan Pajak  atau Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan: 
1. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan 
Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d; 
2. diajukan permoho nan pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, tetapi dicabut 
dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui 
permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak 
tersebut; 
3. diajukan permohonan pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, tetapi tidak 
dipertimbangkan; atau 
4. diajukan permohonan pemb atalan Surat 
Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, tetapi 
permohonan tersebut ditolak; atau 
d. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan: 
4. tidak diajukan permohonan penguranga n Pajak 
Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 Undang-Undang Pajak Bumi dan 
Bangunan;  
5. diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi 
dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 Undang -Undang Pajak Bumi dan 
Bangunan tetapi dicabut dan Direk tur Jenderal 
Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan 
oleh Wajib Pajak tersebut; atau 
6. diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi 
dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 Undang -Undang Pajak Bumi dan 
Bangunan tetapi dikembalikan dan dianggap 
bukan sebagai permohonan. 
(3) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak yang tidak benar termasuk pengurangan 
atau p embatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
dan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang tidak benar sebagaimana dima ksud pada ayat (1) 
tidak dapat diajukan dalam hal Surat Ketetapan Pajak 

- 39 - 
 
 
 
yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf b diajukan keberatan, tetapi dicabut dan Direktur 
Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan 
oleh Wajib Pajak tersebut. 
(4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), permohonan pengurangan atau pembatalan 
Surat Ketetapan Paj ak yang tidak benar termasuk 
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
a. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam 
bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah 
materi penetapan dalam Surat Ketetapan  Pajak, 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan menurut 
penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan; 
b. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Ketetapan 
Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;  
dan 
c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, 
Wakil, atau Kuasa. 
(5) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, 
atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan B angunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib 
Pajak paling banyak 2 (dua) kali. 
(6) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat 
Ketetapan Pajak P ajak Bumi dan Bangunan yang tidak 
benar yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan 
dalam jangka wak tu paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas 
permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak 
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak 
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib 
Pajak. 
(7) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, 
atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang tidak benar yang kedua sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) tetap diajukan terhadap Surat Ketetapan Pajak , 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, dan Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak 
benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b 
yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal 
Pajak. 
(8) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai 
dengan ayat (4) berlaku juga untuk permohonan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Sura t 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak 
benar yang kedua. 

- 40 - 
 
 
 
(9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 
ayat (7) disusun dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
Bagian Keenam 
Penyelesaian Pengurangan atau Pembatalan  
Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, 
atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan  
yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan  
 
Pasal 33 
(1) Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian 
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak, Surat  Pemberitahuan Pajak Terutang, 
atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. melakukan penelitian pemenuhan persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32  ayat (2) 
sampai dengan ayat  (4), untuk permohonan yang 
pertama; atau 
b. melakukan penelitian pemenuhan persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat  (2) 
sampai dengan ayat  (4) dan ayat (6), untuk 
permohonan yang kedua. 
(2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), permohonan yang tidak memenuhi persyaratan 
tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat 
keputusan.  
(3) Direktur Jender al Pajak menyampaikan surat 
pengembalian kepada Wajib Pajak atas permohonan yang 
tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 
sejak tanggal diterima permohonan. 
(4) Dalam hal permohonan pengurangan atau  pembatalan 
Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, atau Surat Ketetapan  Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar tidak dipertimbangkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena tidak 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 32 ayat (2), ayat (4), dan ayat (6), berlaku ketentuan 
sebagai berikut: 
a. untuk permoh onan yang pertama, Wajib Pajak 
dianggap belum mengajukan permohonan sehingga 
Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan 
paling banyak 2 (dua) kali sebagaimana dim aksud 
dalam Pasal 32 ayat (5); atau 
b. untuk permohonan yang kedua, Wajib Pajak masih 
dapat me ngajukan permohonan sepanjang jangka 
waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 ayat (6) belum terlampaui. 
(5) Surat pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disusun dengan menggunakan contoh format yang 

- 41 - 
 
 
 
tercantum dalam Lampiran Huruf C ya ng merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 
Pasal 34 
(1) Terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan 
Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahua n Pajak 
Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar yang memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Direktur 
Jenderal Pajak menindaklanjuti permohonan dengan 
melakukan penelitian permohonan Wajib Pajak. 
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan buku, catatan, dokum en, data, informasi, 
dan/atau keterangan yang tersedia. 
(3) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan buku, catatan, 
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam 
permohonannya, penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat mempertimbangkan buku, catatan,  
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tersebut. 
(4) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Pajak dapat: 
a. meminta buku, catatan, dokumen, data, informasi,  
dan/atau keterangan  kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat permintaan; 
b. meminta buku, cat atan, dokumen, data, informasi , 
dan/atau keterangan tambahan kepada Wajib Pajak 
dengan menyampaikan surat permintaan; 
c. meminta keterangan atau bukti kepada pihak lain di  
luar Direktorat Jenderal Pajak dan/atau unit kantor 
di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor 
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar 
dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan 
dengan menyampaikan surat keterangan atau bukti; 
d. melakukan pembahasan atas hal yang diperlukan 
dengan memanggil Wajib Pajak melalui su rat 
panggilan, kemudian dituangkan dalam berita acara; 
e. melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan di bidang 
perpajakan; 
f. melakukan peninjauan di tempat Wajib Pajak, lokasi 
objek pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu 
untuk melakukan kegiatan identifikasi, pengukuran, 
pemetaan, penghimpunan data, keterangan, atau 
bukti, serta kegiatan lain yang diperlukan dengan 
menyampaikan surat pemberitahuan pen injauan; 
dan/atau 
g. melaksanakan pertukaran informasi untuk tujuan 
perpajakan dengan otoritas pajak negara mitra atau 
yurisdiksi mitra sesuai dengan ketentuan dalam 
persetujuan, perjanjian, atau kesepakatan di bidang 
perpajakan. 
(5) Wajib Pajak harus memenuhi pe rmintaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf a paling lama 15 (lima belas) 
hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim. 
(6) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf b paling lama 5 (lima) hari 
kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim. 

- 42 - 
 
 
 
(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki sebagian  atau 
seluruh buku, catatan, dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf a atau huruf b, Wajib Pajak menyatakan 
dalam surat pernyataan. 
(8) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau 
seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf a atau huruf b, permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bu mi 
dan Bangunan yang tidak benar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), tetap diproses sesuai dengan buku, catatan, 
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang 
tersedia. 
(9) Direktur Jenderal Pajak dapat mempertimbangkan buku, 
catatan, dokumen, data, infor masi, dan/atau keterangan 
yang diberikan dalam proses penyelesaian permoh onan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak 
benar. 
(10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dan ayat (8), dalam hal penghasi lan kena pajak 
dalam Surat Ketetapan Pajak dihitung secara jabatan, 
dokumen yang dapat dipertimbangkan dalam proses 
penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan 
Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar terbatas pada: 
a. dokumen yang terkait dengan penghi tungan 
peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam 
rangka penghitungan penghasilan neto secara 
jabatan; dan 
b. dokumen kredit pajak sebagai pengurang pajak 
penghasilan. 
(11) Dokumen berupa: 
a. surat permintaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf a; 
b. surat permin taan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf b; 
c. surat permintaan keterangan atau bukti  
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; 
d. surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf d; 
e. berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf d; dan 
f. surat pemberitahuan peninjauan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf f;  
disusun dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang 
merupakan bagian ti dak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
Pasal 35 
(1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 
6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus 
menerbitkan: 
a. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau 

- 43 - 
 
 
 
b. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, 
berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaks ud 
dalam Pasal 33 ayat (1). 
(2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dapat berupa: 
a. mengabulkan seluruhnya; 
b. mengabulkan sebagian; atau  
c. menolak, 
permohonan pengurangan Surat Ke tetapan Pajak, Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat K etetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
(3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dapat berupa: 
a. mengabulkan; atau  
b. menolak, 
permohonan pembatalan Surat Ketetap an Pajak, Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Keteta pan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak: 
a. tidak menerbitkan surat keputusan sebagaimana  
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3); atau 
b. tidak menyampaikan surat pengembalian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3),  
permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Direktur 
Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai 
dengan permohonan W ajib Pajak dalam jangka waktu 
paling lama 1 (satu ) bulan sejak jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. 
(5) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) disusun dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana tercantum dalam La mpiran Huruf C yang 
merupakan bagian tidak terpis ahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
Bagian Ketujuh 
Penyelesaian Pengurangan atau Pembatalan 
Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, 
atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang Tidak Benar secara Jabatan 
 
Pasal 36 
Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar secara jabatan berdasarka n 
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang tersedia. 
 
Pasal 37 
(1) Dalam melakukan pengurangan atau pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, 
atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang tidak benar secara jabat an sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36, Direktur Jenderal Pajak melakukan 
penelitian. 

- 44 - 
 
 
 
(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat: 
a. meminta buku, catatan,  dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat permintaan; 
b. meminta buku, catatan, dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan tambahan kepada Wajib Pajak 
dengan menyampaikan surat permintaan; 
c. melakukan pembahasan atas hal yang diperlukan 
dengan memanggil Wajib Pa jak melalui surat 
panggilan, kemudian dituangkan dalam berita acara; 
d. melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan di bidang 
perpajakan; dan/atau 
e. melakukan peninjauan di tempat Wajib Pajak, lokasi 
objek pajak, atau tempat lain ya ng dianggap perlu 
untuk melakukan kegiatan identifikasi, pengukuran, 
pemetaan, penghimpunan data, keterangan, atau 
bukti, serta kegiatan lain yang diperlukan dengan 
menyampaikan surat pemberitahuan peninjauan. 
(3) Atas pengurangan atau pembatalan Surat Ketetap an 
Pajak, Surat Pem beritahuan Pajak Terutang, atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak 
benar secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan: 
a. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau 
b. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak. 
(4) Dokumen berupa: 
a. surat permintaan  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a; 
b. surat permintaan  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b; 
c. surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c; 
d. berita acara seba gaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c; 
e. surat pemberitahuan peninjauan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf e ; dan 
f. surat keputusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), 
disusun dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
Bagian Kedelapan 
Persyaratan Permohonan Pengurangan atau 
Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, atau 
Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang Tidak Benar 
 
Pasal 38 
(1) Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang 
tidak benar, termasuk pembatalan Surat Tagihan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar sebagaimana 

- 45 - 
 
 
 
dimaksud dalam Pasal 21 hur uf c kepada Direktur  
Jenderal Pajak. 
(2) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat 
Tagihan Pajak yang tidak benar termasuk permohonan 
pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hanya dapat diaj ukan dalam hal memen uhi 
persyaratan: 
a. Surat Tagihan Pajak tidak diajukan permohonan 
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif 
atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
tidak diajukan permohonan pengurangan denda 
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf a; 
b. Surat Tagihan Pajak diajukan permohonan 
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif 
atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
diajukan permohonan pengurangan denda 
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf a, tetapi dica but dan Direktur Jenderal Pajak 
telah menyetujui permohonan pencabutan oleh Wajib 
Pajak tersebut; atau 
c. Surat Tagihan Pajak diajukan permohonan 
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif 
atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
diajukan permo honan pengurangan denda 
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf a, tetapi tidak dipertimbangkan. 
(3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), permohonan pengurangan atau pembatalan 
Surat Tagihan  Pajak yang tidak benar termasuk 
permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi 
dan Bangunan yang tidak benar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 huruf c, hanya dapat diajukan dalam hal 
Surat Ketetapan Pajak yang terkait dengan Surat Tagihan 
Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Te rutang yang terkait 
dengan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, 
atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan: 
a. tidak diajukan keberatan; 
b. diajukan kebera tan, tetapi dicabut dan Dir ektur 
Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan 
pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut;  
c. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; 
d. tidak diajukan permohonan pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a; 
e. diajukan permohonan pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, 
tetapi dicabut dan Direktur Jenderal Pajak telah 
menyetujui permohonan pencabutan oleh Wajib 
Pajak tersebut; 
f. diajukan permohonan pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan 

- 46 - 
 
 
 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, 
tetapi tidak dipertimbangkan; 
g. tidak diajukan permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b; 
h. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan 
Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, tetapi dicabut dan 
Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui 
permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut;  
i. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan 
Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, tetapi tidak 
dipertimbangkan; 
j. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan 
Surat Ketetapan Pajak  dari hasil pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d; 
k. diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan 
Pajak dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 huruf d, tetapi dicabut dan Direktur 
Jenderal Pajak telah menyetujui permoh onan 
pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut; 
l. diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan 
Pajak dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 huruf d, tetapi tidak 
dipertimbangkan; 
m. diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan 
Pajak dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 huruf d, tetapi permohonan ditolak; 
n. tidak diajukan permohonan pengurangan Pajak 
Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan; 
o. diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan 
Bangunan seba gaimana dimaksud dalam Pasal 19 
Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, tetapi 
dicabut dan Direktur Jenderal Pajak telah 
menyetujui permohonan pencabutan oleh Wajib 
Pajak tersebut; atau 
p. diajukan permohonan pengurangan Pajak Bu mi dan 
Bangunan sebagaimana dim aksud dalam Pasal 19 
Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, tetapi 
permohonan dikembalikan dan dianggap bukan 
sebagai permohonan. 
(4) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat 
Tagihan Pajak yang tidak benar atau permohonan 
pembatalan Surat Tagihan Pajak Paj ak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
a. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam 
bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah 
tagihan pajak, sanksi administratif, dan/atau denda 
administratif dalam Surat Tagihan Pajak atau Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan menurut 
Wajib Pajak dengan disertai alasan; 

- 47 - 
 
 
 
b. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan 
Pajak atau Surat Tagihan Paj ak Pajak Bumi dan 
Bangunan; dan 
c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, 
Wakil, atau Kuasa. 
(5) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat 
Tagihan Pajak yang tidak benar atau permohonan 
pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) 
kali. 
(6) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang 
tidak benar atau permohonan pembatalan Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tida k benar yang 
kedua, permohonan harus diajukan dalam jangka waktu 
paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan 
Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama 
dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bah wa 
jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaan Wajib Pajak. 
(7) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat 
Tagihan Pajak yang tidak benar atau permohonan 
pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar yang kedu a sebagaimana 
dimaksud pada aya t (5) tetap diajukan terhadap Surat 
Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c 
yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal 
Pajak. 
(8) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sa mpai 
dengan ayat (4) berlaku juga untuk permohonan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang 
tidak benar atau permohonan pembatalan Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar yang 
kedua. 
(9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada aya t (3) dan 
ayat (6) disusun dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
Bagian Kesembilan 
Penyelesaian Pengurangan atau Pembatalan 
Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atau Pembatalan 
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan  
  
Pasal 39 
(1) Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian 
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat 
Tagihan Pajak yang tidak benar atau perm ohonan 
pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

- 48 - 
 
 
 
a. melakukan penelitian pemenuhan persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) 
sampai dengan a yat (4) untuk permohonan yang 
pertama; atau 
b. melakukan penelitian pemenuhan persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) 
sampai dengan ayat (4), dan ayat (6) untuk 
permohonan yang kedua. 
(2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), permohonan yang tidak memenuhi pe rsyaratan 
tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat 
keputusan.  
(3) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat 
pengembalian kepada Wajib Pajak atas permohonan yang 
tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 
sejak tanggal diterima permohonan. 
(4) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan 
Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atau permohonan 
pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tida k benar tidak dipertimbangkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan 
sebagai berikut: 
a. untuk permohonan yang pertama, Wajib Pajak 
dianggap belum mengajukan permohonan sehingga 
Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan 
paling banyak 2 (dua ) kali sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 ayat (5); atau 
b. untuk permohonan yang kedua, Wajib Pajak masih 
dapat mengajukan permohonan sepanjang jangka 
waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 ayat (6) belum terlampaui. 
(5) Surat pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disusun dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
Pasal 40 
(1) Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian  atas 
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat 
Tagihan Pajak yang tidak benar atau permohonan 
pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar yang memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1). 
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan doku men, data, informasi, dan/atau 
keterangan yang tersedia. 
(3) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan dokumen, data, 
informasi, dan/atau keterangan dalam permohonannya, 
penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
mempertimbangkan dokumen, data, informasi, da n/atau 
keterangan tersebut. 
  

- 49 - 
 
 
 
(4) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Pajak dapat: 
a. meminta dokumen, data, informasi,  dan/atau 
keterangan kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat permintaan; 
b. meminta dokumen, data, i nformasi, dan/atau 
keterangan tambahan  kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat permintaan;  
c. meminta keterangan atau bukti kepada unit kantor di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor 
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar 
dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan 
dan/atau meminta keterangan atau bukti kepada 
pihak lain di luar Direktorat Jenderal Pajak dengan 
menyampaikan surat permintaan keterangan atau 
bukti; 
d. melakukan pembahasan atas hal yang diperlukan 
dengan memanggil Wajib Pajak melalui surat 
panggilan, kemudian dituangkan dalam berita acara; 
dan/atau 
e. melakukan peninjauan di tempat Wajib Pajak, lokasi 
objek pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu 
untuk melakukan kegiatan identifikasi, pengukuran, 
pemetaan, penghimpunan data, keterangan, atau 
bukti, serta ke giatan lain yang diperlukan dengan 
menyampaikan surat pemberitahuan peninjauan. 
(5) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf a paling lama 15 (lima belas) 
hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim. 
(6) Wajib Pajak haru s memenuhi permintaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf b paling lama 5 (lima) hari 
kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim. 
(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki sebagian atau 
seluruh dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
sebagaimana di maksud pada ayat (4) huruf a atau 
huruf b, Wajib Pajak menyatakan dalam surat pernyataan. 
(8) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau 
seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf a atau huruf b, permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, 
informasi, dan/atau keterangan yang tersedia. 
(9) Dokumen berupa: 
a. surat permintaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf a; 
b. surat permintaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf b; 
c. surat permintaan keterangan atau bukti 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; 
d. surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf d; 
e. berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf d; dan 
f. surat pemberitahuan peninjauan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf e;  

- 50 - 
 
 
 
disusun dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana terc antum dalam Lampiran Huruf C yang 
merupakan bagian ti dak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
Pasal 41 
(1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 
6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus 
menerbitkan: 
a. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau 
b. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, 
berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 40 ayat (1). 
(2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dapat berupa: 
a. mengabulkan seluruhnya; 
b. mengabulkan sebagian; atau  
c. menolak, 
permohonan pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar. 
(3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dapat berupa: 
a. mengabulkan; atau  
b. menolak, 
permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar atau permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak: 
a. tidak menerbitkan surat keputusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3); atau  
b. tidak menyampaikan surat pengembalian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), 
permohonan dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal 
Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan 
permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 
1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berakhir. 
(5) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) disusun dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
Bagian Kesepuluh 
Penyelesaian Pengurangan atau Pembatalan 
Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atau Pembatalan 
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang Tidak Benar secara Jabatan 
 
Pasal 42 
Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pengurangan atau 
pembatalan Surat Ta gihan Pajak yang tidak benar atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang tidak benar secara jabatan berdasarkan dokumen, data, 
informasi, dan/atau keterangan yang tersedia. 

- 51 - 
 
 
 
Pasal 43 
(1) Dalam melakukan pengurangan atau pembatalan Surat 
Tagihan Pajak yang tidak benar atau pembatalan Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar 
secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, 
Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian. 
(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat: 
a. meminta dokumen, data, informasi , dan/atau 
keterangan kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat permintaan; 
b. meminta dokumen, d ata, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat permintaan; 
c. melakukan pembahasan atas hal yang diperlukan 
dengan memanggil Wajib Pajak melalui surat 
panggilan, kemudian dituangkan dalam berita acara; 
dan/atau 
d. melakukan peninjauan di tempat Wajib Pajak, lokasi 
objek pajak, atau tempat lain yang diang gap perlu 
untuk melakukan kegiatan identifikasi, pengukuran, 
pemetaan, penghimpunan data, keterangan, atau 
bukti, serta kegiatan lain yang diperlukan dengan 
menyampaikan surat pemberitahuan peninjauan. 
(3) Atas pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar 
atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar secara jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42, Direktur Jenderal Pajak 
menerbitkan: 
a. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau 
b. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak. 
(4) Dokumen berupa: 
a. surat permintaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a;  
b. surat permintaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b; 
c. surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c; 
d. berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c; 
e. surat pemberitahuan peninjauan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d; dan 
f. surat keputusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), 
disusun dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang 
merupakan bagian tidak terpisah kan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
  

- 52 - 
 
 
 
Bagian Kesebelas 
Persyaratan Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak 
atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
dari Hasil Pemeriksaan 
 
Pasal 44 
(1) Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan 
pembatalan Surat Ketet apan Pajak atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d kepada 
Direktur Jenderal Pajak. 
(2) Permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari 
hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf d hanya dapat diajukan dalam hal:  
a. Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan  Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan: 
1. tidak diajukan keberatan; 
2. tidak diajukan permohonan pengurangan atau 
penghapusan s anksi administratif atau 
permohonan pengurangan denda administratif 
Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf a; 
3. diajukan permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif atau 
permohonan pengurangan denda administratif 
Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, tetapi dicabut 
dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui 
permohonan pen cabutan oleh Wajib Pajak 
tersebut; 
4. diajukan permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif atau 
permohonan pengurangan denda administratif 
Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, tetapi tidak 
dipertimbangkan; 
5. tidak diajukan permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar sebagaimana dimaksud dala m Pasal 21 
huruf b; 
6. diajukan permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21  
huruf b, tetapi dicabut dan Direktur Jenderal 
Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan 
oleh Wajib Pajak tersebut; atau 
7. diajukan permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf b, tetapi tidak dipertimbangkan; atau 
b. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan:  
1. tidak diajukan permohonan pengu rangan Pajak 
Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 Undang-Undang Pajak Bumi dan 
Bangunan;  

- 53 - 
 
 
 
2. diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi 
dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 Undang -Undang Pajak Bumi dan 
Bangunan tetapi dicabut dan Direktur Jenderal 
Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan 
oleh Wajib Pajak tersebut; atau 
3. diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi 
dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 Undang -Undang Pajak Bumi dan 
Bangunan tetapi dikembalikan dan diangga p 
bukan sebagai permohonan. 
(3) Permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari 
hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf d tidak dapat diajukan dalam hal Surat Ketetapan 
Pajak atau Surat Ke tetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan tersebut: 
a. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; 
atau 
b. diajukan keberatan, tetapi dicabut dan Direktur 
Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan 
pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut. 
(4) Permohonan pembatalan Su rat Ketetapan Pajak atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari 
hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam 
bahasa Indonesia dengan me ngemukakan tidak 
disampaikannya surat pemberitahuan hasil 
pemeriksaan dan/atau tidak dilaksanakannya 
pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan disertai 
alasan; 
b. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Ketetapan 
Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi d an 
Bangunan; dan 
c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, 
Wakil, atau Kuasa. 
(5) Permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau  
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari 
hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 1 (satu) kali. 
(6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disusun dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
Bagian Kedua Belas 
Penyelesaian Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
dari Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Permohonan  
 
Pasal 45 
(1) Terhadap permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak 
atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan  Bangunan 
dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 

- 54 - 
 
 
 
Pasal 21 huruf d, Direktur Jenderal Pajak melakukan 
penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) sampai dengan ayat (4). 
(2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), permohonan yang tidak memenuhi persyaratan 
tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat 
keputusan. 
(3) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat 
pengembalian kepada Wajib Pajak atas permohonan yang 
tidak dipertimbangkan sebagaimana  dimaksud pada 
ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 
sejak tanggal diterima permohonan. 
(4) Dalam hal permohon an pembatalan Surat Ketetapan 
Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari hasil pemeriksaan tidak dipertimbangkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena tidak 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44 ayat (2) dan ayat (4), Wajib Pajak dianggap belum 
mengajukan permohonan sehingga Wajib Pajak masih 
dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 huruf d. 
(5) Surat pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disusun dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
Pasal 46 
(1) Terhadap permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak 
atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
dari hasil pemeriksaan yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) sampai 
dengan ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti 
permohonan d engan melakukan penelitian permohonan 
Wajib Pajak. 
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan yang tersedia. 
(3) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan dokumen, data, 
informasi, dan/atau ketera ngan dalam permohonannya, 
penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
mempertimbangkan dokumen, data, info rmasi, dan/atau 
keterangan. 
(4) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Pajak dapat: 
a. meminta dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat permintaan; 
b. meminta dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat permintaan; dan/atau 
c. melakukan pembahasan atas hal yang diperlukan 
dengan memanggil Wajib Pajak me lalui surat 
panggilan, kemudian dituangkan dalam berita acara. 
(5) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan se bagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf a paling lama 15 (lima belas) 
hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim. 

- 55 - 
 
 
 
(6) Wajib Pajak harus memenuhi permin taan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf b paling lama 5 (lima) hari 
kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim. 
(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki sebagian atau 
seluruh dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau 
huruf b, Wajib Pajak menyatakan dalam surat pernyataan. 
(8) Dalam hal Wajib Pajak tidak me menuhi sebagian atau 
seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf a atau huruf b, permohonan pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak atau Surat K etetapan Pajak Pajak Bumi 
dan Bangunan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), tetap dipr oses sesuai dengan dokumen, 
data, informasi, dan/atau keterangan yang tersedia. 
(9) Apabila pada saat Direktur Jenderal Pajak meneliti 
permohonan Wajib Pajak  dapat dibuktikan bahwa Wajib 
Pajak telah diundang untuk melakukan pembahasan 
akhir hasil pemeriksaan t etapi Wajib Pajak tidak hadir, 
pembahasan akhir hasil pemeriksaan dianggap telah 
dilakukan. 
(10) Dokumen berupa: 
a. surat permintaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf a; 
b. surat permintaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf b; 
c. surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf c; dan 
d. berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf c, 
disusun dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana terca ntum dalam Lampiran Huruf C yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
Pasal 47 
(1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 
6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus 
menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan 
Pajak berdasarkan hasil penelitian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1). 
(2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa: 
a. mengabulkan; atau  
b. menolak, 
permohonan Wajib Pajak. 
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak: 
a. tidak menerbitkan surat keputusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2); atau  
b. tidak menyampaikan surat pengembalian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3),  
permohonan dianggap dikabulkan dan Direktur Jen deral 
Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan 
permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 
1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berakhir. 

- 56 - 
 
 
 
(4) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disusun dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C  yang 
merupakan bagian t idak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.  
 
Pasal 48 
(1) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat 
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang 
mengabulkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, proses 
pemeriksaan dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur 
yang belum dilaksanakan, berupa: 
a. penyampaian surat pemberitahuan hasil 
pemeriksaan; dan/atau 
b. pembahasan akhir hasil pemeriksaan. 
(2) Pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan 
yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan. 
  
Bagian Ketiga Belas 
Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
dari Hasil Pemeriksaan secara Jabatan 
 
Pasal 49 
Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan Pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari hasil pemeriksaan secara jabatan berdasarkan 
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang tersedia. 
 
Pasal 50 
(1) Dalam melakukan pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari 
hasil pemeriksaan secara jabatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 49, Direktur Jenderal Pajak melakukan 
penelitian. 
(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat: 
a. meminta dokumen, data, informasi,  dan/atau 
keterangan kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat permintaan; 
b. meminta dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat permintaan; dan/atau 
c. melakukan pembahasan atas hal yang diperlukan 
dengan memanggil Wajib Pajak melalui surat 
panggilan, kemudian dituangkan dalam berita acara. 
(3) Atas pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil 
pemeriksaan secara jabatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 49, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan 
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak. 
(4) Dokumen berupa: 

- 57 - 
 
 
 
a. surat permintaan s ebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a; 
b. surat permintaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b; 
c. surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c; 
d. berita acara sebagaimana dimaksud pada aya t (2) 
huruf c; dan 
e. surat keputusan sebagaimana dim aksud pada 
ayat (3), 
disusun dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
 
Pasal 51 
(1) Dalam hal diminta ole h Wajib Pajak, Direktur Jenderal 
Pajak wajib menya mpaikan surat keterangan mengenai 
hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan 
sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), 
Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 47 ayat (2). 
(2) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat keterangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima 
permohonan. 
 
Bagian Keempat belas 
Tindak Lanjut Putusan Gugatan yang Mengabulkan Gugatan 
Wajib Pajak atas Surat Pengembalian Permohonan 
Pengurangan, Penghapusan, atau Pembatalan 
yang Tidak Dipertimbangkan 
 
Pasal 52 
Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerima putusan gugatan 
terhadap surat pengembalian kepad a Wajib Pajak atas 
permohonan yang tidak dipertimbangkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 39 
ayat (3), dan Pasal 45 ayat (3), Wajib Pajak menyampaikan 
kembali permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (1), Pa sal 32 ayat (1), Pasal 38 ayat (1),  dan Pasal 44 
ayat  (1). 
 
BAB V 
TATA CARA  PENYAMPAIAN, PENCABUTAN, DAN 
PENGAJUAN SURAT, DOKUMEN DAN  
SALURAN YANG DIGUNAKAN 
 
Bagian Kesatu 
Tata Cara Penyampaian Permohonan atau Pengajuan 
 
Pasal 53 
(1) Penyampaian permohonan pembetulan, pengurangan, 
penghapusan, pembatalan, dan pengajuan  keberatan, 
dilaksanakan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak. 

- 58 - 
 
 
 
(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan 
permohonan dan pengajuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Wajib Pajak da pat menyampaikan permohonan 
pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, 
dan pengajuan keberatan: 
a. secara langsung; atau 
b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa 
kurir. 
(3) Tata cara penyampaian permohonan atau pengajuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang  
mengatur mengenai ketentuan perpajakan dalam rangka 
pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. 
 
Pasal 54 
(1) Permohonan atau pengajuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 53 aya t (2) harus disampaikan ke  Kantor 
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. 
(2) Dalam hal permohonan atau pengajuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a tidak 
disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib 
Pajak terdaftar, permohonan at au pengajuan tersebut 
dikembalikan secara langsung kepada Wajib Pajak disertai 
dengan penjelasan secara langsung mengenai tempat 
seharusnya Wajib Pajak menyampaikan permohonan atau 
pengajuan dan tidak diberikan tanda bukti penerimaan. 
(3) Dalam hal permohonan atau pengajuan sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b tidak 
disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib 
Pajak terdaftar, permohonan atau pengajuan tersebut 
dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai dengan 
pemberitahuan secara tertulis m engenai tempat 
seharusnya Wajib Pajak menyampaikan permohonan atau 
pengajuan. 
(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disusun dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dar i Peraturan 
Menteri ini. 
 
Bagian Kedua 
Tata Cara Pencabutan Permohonan atau Pengajuan 
 
Pasal 55 
(1) Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan 
pencabutan kepada Direktur Jenderal Pajak atas: 
a. permohonan pembetulan; 
b. pengajuan keberatan; 
c. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif, termasuk pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan; 
d. permohonan pengurangan atau pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak yang tidak benar, termasuk 
pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang dan  Surat Ketetapan  Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan yang tidak benar; 

- 59 - 
 
 
 
e. permohonan pengurangan atau pembatalan Surat 
Tagihan Pajak yang tidak benar, termasuk 
membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar; atau 
f. permohonan pembatalan Sura t Ketetapan Paja k 
termasuk Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan 
tanpa: 
1. penyampaian surat pemberitahuan hasil 
pemeriksaan; dan/atau 
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan 
Wajib Pajak. 
(2) Permohonan pencabuta n sebagaimana di maksud pada 
ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f 
harus disampaikan sebelum diterbitkan surat keputusan 
atas permohonan. 
(3) Permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b harus disampaikan sebelum tanggal Surat 
Pemberitahuan Untuk Hadir diterima oleh Wajib Pajak. 
(4) Ketentuan mengenai penyampaian permohonan 
pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, 
dan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 53 dan Pasal 54 berlaku secara mutatis mutandis  
terhadap penyampaian permohonan pencabutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
Pasal 56 
(1) Permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 55 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
dengan disertai alasan pencabutan; 
b. 1 (satu) permohonan pencabutan untuk 1 (satu) 
permohonan pembetulan, pengurangan, 
penghapusan, pembatalan,  atau pengajuan 
keberatan; dan 
c. surat permohonan pencabutan ditandatangani oleh 
Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa. 
(2) Dalam hal surat permohonan pencabutan tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat 
permohonan pencabutan tidak dipertimbangkan dan 
Direktur Jenderal Pajak memberitahukan kepada Wajib 
Pajak melalui: 
a. surat pengembalian untuk pencabutan permohonan 
pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan 
pembatalan; atau 
b. surat pemberitahuan untuk pencabutan  pengajuan 
keberatan. 
(3) Direktur Jenderal Pajak memberikan surat persetujuan 
atau surat penolakan atas permohonan pencabutan yang 
telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari 
kerja sejak tanggal permohonan pencabutan diterima. 
(4) Dokumen berupa: 
a. surat permohonan pencabutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1); 

- 60 - 
 
 
 
b. surat pengembalian dimaksud pada ayat (2) huruf a; 
c. surat pemberitahuan untuk pencabutan pengajuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; 
d. surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3); dan 
e. surat penolakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), 
disusun dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.  
 
Pasal 57 
(1) Terhadap permohonan pencabutan atas pengajuan 
keberatan yang telah diterbitkan surat persetujuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56  ayat (3 ) berlaku 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Wajib Pajak tidak dapat mengajukan kembali 
keberatan atas: 
1. Surat Ketetapan Pajak;  
2. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang -
undangan perpajakan; 
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; atau 
4. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan; 
yang sama dengan pengajuan keberatan yang telah 
dicabut; 
b. Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak 
yang tidak benar, termasuk penguran gan atau  
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
dan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar; dan 
c. Wajib Pajak tetap dapat mengajukan permohonan 
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, 
termasuk pengurangan denda admin istratif Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), pengajuan keberatan masih dapat diajukan 
kembali sepanjang dalam penyelesaian proses keberatan 
belum terdapat interaksi Direktorat Jenderal Pajak dengan 
Wajib Pajak d an belum melewati jangka waktu 3 bulan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e. 
(3) Interaksi Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: 
a. peminjaman atau permintaan buku, catatan, data, 
dan/atau informas i sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (2) huruf a; 
b. permintaan keterangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b; 
c. pembahasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d; 
d. pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka 
keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (2) huruf e; 

- 61 - 
 
 
 
e. penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (2) huruf f; atau 
f. peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (2) huruf g. 
 
Pasal 58 
Terhadap permohonan pencabutan atas  permohonan 
pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 yang telah diterbitkan surat 
persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat  (3), 
Wajib Pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang 
sama dengan jenis permohonan yang telah dicabut. 
 
Pasal 59 
Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan permohonan 
pencabutan atas pengajuan keberatan dan Direktur Jenderal 
Pajak menyetujui permohonan pencabutan tersebut, pajak 
yang masih harus dibayar dalam: 
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau 
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, 
yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), 
menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan 
Pajak. 
 
BAB VI 
PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN 
DOKUMEN DAN SURAT KEPUTUSAN  
 
Pasal 60 
(1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan menyampaikan 
dokumen dan surat keputusan kepada Wajib Pajak dalam 
rangka penyelesaian: 
a. pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1);  
b. keberatan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 9 
ayat (1); 
c. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, 
termasuk pengurangan atau penghapusan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a; 
d. pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak 
yang tidak benar, termasuk pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
dan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 huruf b; 
e. pengurangan atau pembatalan  Surat Tagihan Pajak 
yang tida k benar, termasuk pembatalan Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak 
benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf c; dan 
f. pembatalan Surat Ketetapan Pajak, termasuk 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari hasil pemeri ksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf d. 

- 62 - 
 
 
 
(2) Penyampaian dokumen dan surat keputusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan: 
a. secara elektronik melalui Akun Wajib Pajak; 
b. secara langsung; atau 
c. melalui pos, peru sahaan jasa ekspedisi, atau ja sa 
kurir dengan bukti pengiriman surat. 
(3) Tata cara penerbitan dan penyampaian surat dan 
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 
dengan ketentuan yang  mengatur mengenai ketentuan 
perpajakan dalam rangka pelaksanaan sis tem inti 
administrasi perpajakan. 
 
BAB VII 
PELIMPAHAN KEWENANGAN 
 
Pasal 61 
Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan dalam 
bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat 
Jenderal Pajak untuk: 
a. melakukan penelitian, menerbitkan dokumen dalam 
rangka penelitian, memberikan jawaban atas permohonan 
pencabutan atau penyesuaian, menerbitkan keputusan, 
dan/atau menerbitkan keterangan berdasarkan 
permintaan Wajib Pajak atas: 
1. permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1); 
2. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud d alam 
Pasal 9 ayat (1); 
3. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif, termasuk pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a; 
4. permohonan penguran gan atau pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak yang tidak benar, termasuk 
pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan yang tidak benar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf b; 
5. permohonan p engurangan atau pembatalan Surat 
Tagihan P ajak yang tidak benar, termasuk 
pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 huruf c;  
6. permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak, 
termasuk pembatalan  Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan Bang unan dari hasil pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d; dan 
7. hal yang menjadi dasar: 
a) untuk menolak permohonan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4); 
b) pengenaan pajak, penghitungan r ugi, 
pemotongan atau pemungutan pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); 
c) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5); atau 

- 63 - 
 
 
 
d) untuk menolak atau mengabulkan sebagian 
permohonan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1); dan 
b. melakukan penelitian, me nerbitkan dokumen dalam 
rangka penelitian, dan menerbitkan keputusan  secara 
jabatan atas: 
1. pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1); 
2. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, 
termasuk penguran gan denda administratif Pajak 
Bumi dan Ban gunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 huruf a; 
3. pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak 
yang tidak benar, termasuk pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
dan Surat Ketetapan Paj ak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak bena r sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 huruf b; 
4. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak 
yang tidak benar, termasuk membatalkan Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak 
benar sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 21 
huruf c; dan 
5. pembatalan S urat Ketetapan Pajak, termasuk 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari hasil pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf d. 
 
BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal 62 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 
a. permohonan pe mbetulan yang telah diterima  sebelum 
berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diterbitkan 
surat keputusan, proses penyelesaian pembetulan sampai 
dengan penerbitan Surat Keputusan Pembetulan 
dilakukan berd asarkan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 11/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembetulan; 
b. pengajuan keberatan  yang telah diterima  sebelum 
berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diterbitkan 
surat keputusan, proses penyelesaian keberatan sampai 
dengan penerbitan Surat Keputusan Keberatan dilakukan 
berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 
tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 2 02/PMK.03/2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 
tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan 
atau Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan 
dan Penyelesaian Keberatan Pajak B umi dan Bangunan 
sebagaimana telah diubah dengan P eraturan Menteri 
Keuangan Nomor 249/PMK.03/2016 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

- 64 - 
 
 
 
253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan 
Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan; 
c. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif, termasuk pengurangan denda administratif 
Pajak Bumi dan Bangunan, permohonan pengurangan 
atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar, 
termasuk pengurangan atau pembatalan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, permohonan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang 
tidak benar , termasuk Pembatalan Surat Tagihan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, dan 
permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak dan Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan hasil 
pemeriksaan yang telah diterima  sebelum berlakunya 
Peraturan Menteri ini dan belum diterbitkan surat 
keputusan, proses penyelesaian sampai dengan 
penerbitan surat k eputusan dilakukan berdasarkan 
Peraturan Menteri K euangan Nomor 8/PMK.03/2013 
tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi 
Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak atau Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2017 tentang 
Pengurangan Denda Adm inistrasi Pajak Bumi dan 
Bangunan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan, yang Tidak Benar; dan 
d. administrasi atas permohonan pembetulan, pengurangan, 
penghapusan, pembatalan, dan pengajuan keberatan yang 
telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini 
dan belum selesai, dilakukan berdasarkan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Peraturan Menteri 
ini. 
 
BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 63 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 
tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi 
Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (B erita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11); 
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 
tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Men teri 
Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 
tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan 
(Berita Negara Republik Indonesia T ahun 2015 
Nomor 1704); 

- 65 - 
 
 
 
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/P MK.03/2013 
tentang Tata Cara Pembetulan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 14); 
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 
tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan 
Pajak Bumi dan Bangunan  (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2008) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 249/PMK.03/2016 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 
tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan 
Pajak Bumi dan Bangunan  (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 22); dan 
e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2017 
tentang Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan 
Bangunan dan Pengurangan atau Pem batalan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan, yang Tidak Benar (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 874), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
Pasal 64 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari  
2025.  

- 67 - 
 
 
 
LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 118 TAHUN 2024 
TENTANG  
TATA CARA PEMBETULAN, KEBERATAN, PENGURANGAN, 
PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN DI BIDANG 
PERPAJAKAN 
 
A. CONTOH FORMAT DOKUMEN TERKAIT PEMBETULAN 
A.1. CONTOH FORMAT DOKUMEN TERKAIT PEMBETULAN BERDASARKAN 
PERMOHONAN WAJIB PAJAK 
1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN  
  
Nomor      :   ............................... (1)   ................................. (2) 
Lampiran    :   ............................... (3) 
Hal  :   Permohonan Pembetulan 
 
 
Yth. Direktur Jenderal Pajak 
melalui Kantor Pelayanan Pajak .….................................. 
.…................................................................................ (4) 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
nama     :  ..................................................................   (5) 
NPWP     :  ..................................................................   (6) 
jabatan     :  ..................................................................   (7) 
alamat    :  ..................................................................   (8) 
nomor telepon    :  ..................................................................   (9) 
bertindak selaku    :        Wajib Pajak        Wakil         Kuasa  
 
dari Wajib Pajak: 
nama     :  .................................................................. (10) 
Nomor Pokok Wajib Pajak :  .................................................................. (11) 
alamat    :  .................................................................. (12) 
 
bersama ini mengajukan permohonan pembetulan atas:  
Jenis surat    : .................... (13) 
Nomor surat   : .................... (14) 
Tanggal surat   : .................... (15) 
Jenis Pajak     : .................... (16) 
NOP*)     : …................. (17) 
Alamat Objek Pajak*)  : .................... (18) 
Masa/Tahun**) Pajak  : ………………..(19) 
 
Permohonan pembetulan tersebut diajukan dengan alasan sebagai berikut: 
..........................................................................................................................
.................................................................................................................... (20) 

- 68 - 
 
 
 
Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: 
No. Jenis Dokumen Set/Lembar 
1. ................................................................... ..................................... 
2. ...................................................................  .....................................  
dst. ............................................................. (21) ............................... (21) 
 
Demikian permohonan pembetulan ini kami sampaikan untuk dapat 
dipertimbangkan. 
 
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa***) 
 
 
 
.................................. (22) 
 
 
Keterangan: 
1. Beri tanda X pada        yang sesuai. 
2. *)  Diisi apabila jenis pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan. 
3. **) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.  
4. ***) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai  dan dalam hal surat 
permohonan pembetulan ditandatangani oleh Kuasa harus dilampiri Surat 
Kuasa Khusus. 
  

- 69 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan pembetulan sesuai dengan 
administrasi Wajib Pajak. 
Nomor (2) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat permohonan 
pembetulan ditandatangani. 
Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran  yang disertakan dalam surat 
permohonan pembetulan. 
Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat 
Wajib Pajak terdaftar. 
Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa yang 
menandatangani surat permohonan pembetulan. 
Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib 
Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani surat permohonan 
pembetulan. 
Nomor (7) : Diisi dengan jabatan Wakil/Kuasa yang menandatangani surat 
permohonan pembetulan dan dalam hal permohonan pembetulan 
diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi  Nomor (7) tidak perlu 
diisi. 
Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa yang 
menandatangani surat permohonan pembetulan. 
Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa yang 
menandatangani surat permohonan pembetulan. 
Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani 
surat permohonan pembetulan adalah Wakil atau Kuasa dari 
Wajib Pajak. 
Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak dalam hal 
yang menandat angani surat permohonan pembetulan adalah 
Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak. 
Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani 
surat permohonan pembetulan adalah Wakil atau Kuasa dari 
Wajib Pajak. 
Nomor (13) : Diisi dengan jenis ke tetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan. 
Nomor (14) : Diisi dengan nomor ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan. 
Nomor (15) : Diisi dengan tanggal ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan.  
Nomor (16) : Diisi dengan jenis pajak.  
Nomor (17) : Diisi dengan nomor objek pajak. 
Nomor (18) : Diisi dengan alamat letak objek pajak. 
Nomor (19) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak. 
Nomor (20) : Diisi dengan jelas alasan untuk masing -masing item yang 
diajukan permohonan pembetulan. 
Nomor (21) : Diisi dengan uraian kelengkapan jenis dokumen. 
Nomor (22) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon. 
 
  

- 70 - 
 
 
 
2. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN  
 
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………..(1) 
 
Nomor  : ........................ (2)     ...................... (3) 
Sifat : ........................ (4) 
Lampiran : ........................ (5) 
Hal  : Pengembalian Permohonan Pembetulan 
 
 
Yth. ..................................... 
........................................ (6) 
 
 
Sehubungan dengan surat Saudara nomor ...............( 7) tanggal 
................(8) hal Permohonan Pembetulan atas ...............................( 9) nomor 
.......................(10) tanggal ................ ...(11) yang diterima tan ggal 
....................(12), bersama ini disampaikan bahwa : 
1. Berdasarkan hasil penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi 
ketentuan permohonan pembetulan dengan penjelasan sebagai berikut: 
a. ......................; 
b. ......................; 
c. ……….dst.  (13) 
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara kami 
kembalikan dan berdasarkan  ketentuan ……, (1 4) Saudara …………… (15) 
mengajukan permohonan kembali.  
Demikian disampaikan, atas perha tian dan kerja sama Saudara 
diucapkan terima kasih. 
 
................…………….(16),  
 
 
 
 
................................ (17) 
 
  

- 71 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN  
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi jumlah lampiran surat. 
Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (9) : Diisi dengan jenis pajak dan masa pajak/tahun pajak  Surat 
Ketetapan Pajak/Surat Tagihan Pajak/ Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang/Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan/Surat Tagihan Paja k Pajak Bumi dan 
Bangunan/keputusan lain *), seperti Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2025, 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak 
Penghasilan Badan Tahun Pajak 2025, atau Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang Tahun Pajak 2025. 
Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, 
atau surat keputusan lain. 
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, 
atau surat keputusan lain. 
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal diterima surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (13) : Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi. 
Nomor (14) : Diisi dengan ketentuan pasal dalam Peraturan Menteri ini dalam 
hal permohonan dikembalikan Waj ib Pajak masih dapat 
mengajukan permohonan. 
Nomor (15) : Diisi dengan pilihan masih dapat/tidak dapat*). 
Nomor (16) :  Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak , Kepala Kantor 
Wilayah, atau Direktur Perpajakan Internasional. 
Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
  

- 72 - 
 
 
 
3. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, 
DAN/ATAU KETERANGAN  
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
……………….…………………..(1) 
 
 
Nomor  : ................................... (2)     ........................ (3) 
Sifat  : Segera 
Hal  : Permintaan Dokumen, Data, Informasi, dan/atau Keterangan  
 
Yth. .................................  
........................................ (4) 
 
Sehubungan dengan surat Saudara nomor  ………..(5) tanggal ………..(6) 
hal Permohonan Pembetulan atas ...............(7) nomor ....... ........(8) 
tanggal………..(9), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, 
data, informasi, dan/atau keterangan, dalam bentuk hardcopy dan/atau 
softcopy yang meliputi: 
1. ................................................; 
2. ................................................; 
3. .....................................dst. (10) 
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy 
dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada: 
nama  : .............................................................................; (11) 
jabatan  : .............................................................................; (12) 
tempat  : ............................................................................., (13) 
paling lama ……….. (………) ( 14) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini 
dikirim. 
 
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan 
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy 
dan/atau softcopy, penyelesaian pembetulan Saudara tetap di proses sesuai 
dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau 
diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. 
Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih. 
 
 
................………….…(15), 
 
 
 
 
................................ (16) 

- 73 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA,  
INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN  
 
Nomor (1)  :  Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2)  :  Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3)  :  Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (5)  :  Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (6)  :  Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (7)  :  Diisi dengan jenis ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan. 
Nomor (8)  :  Diisi dengan nom or ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan tanggal ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan. 
Nomor (10) : Diisi dengan jenis dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan yang diminta. 
Nomor (11)  :  Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib 
Pajak. 
Nomor (12)  :  Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib 
Pajak. 
Nomor (13)  :  Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, 
informasi dan/atau keterangan akan diberikan. 
Nomor (14)  :  Diisi dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pihak yang 
meminta dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan. 
Nomor (15) : Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor 
Wilayah, atau Direktur Perpajakan Internasional. 
Nomor (16)  :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
  

- 74 - 
 
 
 
4. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, 
DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
……………….…………………..(1) 
 
 
Nomor  : ................................... (2)     ...................... (3) 
Sifat  : Segera 
Hal  : Permintaan Dokumen, Data, Informasi, dan/atau Keterangan 
Tambahan 
 
Yth. .................................  
........................................ (4) 
 
Sehubungan dengan su rat Saudara nomor  ………..(5) tanggal ………..(6) 
hal Permohonan Pembetulan atas ...............(7) nomor ....... ........(8) 
tanggal………..(9), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, 
data, informasi, dan/atau keterangan tambahan, dalam bentuk hardcopy 
dan/atau softcopy yang meliputi: 
1. ................................................; 
2. ................................................; 
3. .....................................dst. (10) 
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk 
hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada: 
nama  : .............................................................................; (11) 
jabatan  : .............................................................................; (12) 
tempat  : ............................................................................., (13) 
paling lama ……….. (………) (14) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini 
dikirim. 
 
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas S audara tidak memberikan 
dokumen, data, informasi , dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk 
hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian pembetulan Saudara tetap diproses 
sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki 
dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. 
Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih. 
 
 
................………….…(15), 
 
 
 
 
................................ (16) 

- 75 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI,  
DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
Nomor (1)  :  Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2)  :  Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3)  :  Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (5)  :  Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (6)  :  Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (7)  :  Diisi dengan jenis ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan. 
Nomor (8)  :  Diisi dengan nomor ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan tanggal ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan. 
Nomor (10) : Diisi dengan jenis dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan yang diminta. 
Nomor (11)  :  Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib 
Pajak. 
Nomor (12)  :  Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Waj ib 
Pajak. 
Nomor (13)  :  Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, 
informasi dan/atau keterangan tambahan akan diberikan. 
Nomor (14)  :  Diisi dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pihak yang 
meminta dokumen, data, informasi dan/atau keterangan 
tambahan. 
Nomor (15) : Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor 
Wilayah, atau Direktur Perpajakan Internasional. 
Nomor (16)  :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang 
menandatangani surat. 
 
 
  

- 76 - 
 
 
 
5. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
……………………………………..(1) 
 
Nomor     : …………………….. (2)                       ………………………… (3)                         
Sifat  : …………………….. (4) 
Lampiran : …………………….. (5) 
Hal  : Panggilan Pembahasan   
     
Yth …………………………….. 
………………………………(6) 
 
 
 Sehubungan dengan surat Saudara nomor .......(7)  tanggal ...... (8)  hal 
Permohonan …………………. (9) atas ……….(10) nomor ………(11) tanggal ……… 
(12) Masa/Tahun Pajak ………..(13). 
 Dengan ini diharapkan kehadiran Saudara dalam rangka pembahasan 
dimaksud,  yang akan dilaksanakan pada :  
Hari/Tanggal   : …………………………. (14)  
Waktu   : …………………………. (15) 
Tempat   : …………………………. (16) 
 Mengingat pentingnya acara dimaksud diharapkan Saudara dapat hadir 
tepat waktu dengan membawa dokumen yang diperlukan, antara lain:  
1. ………………………………………………... 
2. ………………………………………………… 
3. ………………..…...................... dst. (17) 
 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, 
diucapkan terima kasih. 
 
.........…………..(18), 
   
 
  
                                                         …………………. (19) 

- 77 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi dengan jumlah lampiran. 
Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pimpinan dan alamat Wajib 
Pajak. 
Nomor (7) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan pembetulan 
Wajib Pajak. 
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pembetulan Wajib Pajak. 
Nomor (9) : Diisi dengan permohonan pembetulan. 
Nomor (10) : Diisi dengan jenis ketetapan. 
Nomor (11) : Diisi dengan nomor ketetapan. 
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal ketetapan. 
Nomor (13) :  Diisi dengan Masa/Tahun Pajak. 
Nomor (14) : Diisi hari/tanggal pembahasan akan dilaksanakan. 
Nomor (15) : Diisi waktu pembahasan akan dilaksanakan. 
Nomor (16) : Diisi tempat pembahasan akan dilaksanakan. 
Nomor (17) : Diisi dokumen yang diperlukan untuk pembahasan. 
Nomor (18) : Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak , Kepala Kantor 
Wilayah, atau Direktur Perpajakan Internasional. 
Nomor (19) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat. 
  

- 78 - 
 
 
 
6. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN 
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
                 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
……..…………………..(1) 
BERITA ACARA PEMENUHAN  
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .. ...............(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun 
........(6), kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
 
sesuai surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
nomor ……………. ( 8) tanggal ………………. ( 9) dalam rangka penyeles aian 
pembetulan telah menerima dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
dari ………………… (10) dengan rincian sebagai berikut: (11) 
No Dokumen, data, informasi dan/atau  
keterangan yang diminta  
Dokumen yang dipenuhi*) 
1.   
2.   
 
Wajib Pajak yang bersan gkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak 
memenuhi**) permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan 
tersebut sehingga pengurangan atau penghapusan sanksi administratif 
diproses menggunakan data yang ada atau diterima. 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
         Tim Peneliti  
 
        ...................................... (12) 
     
        ...................................... (12) 
 
        ...................................... (12) 
 
Keterangan: 
*)  Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi.  
**)  Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
  

- 79 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN  
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7) :  Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan jabatan tim 
peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan. 
Nomor (9) :  Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan. 
Nomor (10) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan dokumen, data, 
informasi, dan/atau keterangan. 
Nomor (11) : Diisi dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan  
yang diminta dan dokumen yang dipenuhi serta. 
Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
 
 
 
  

- 80 - 
 
 
 
7. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN 
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
………………….…………………..(1) 
 
BERITA ACARA PEMENUHAN  
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
TAMBAHAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun 
........(6), kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
 
sesuai surat permintaan do kumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
tambahan nomor …………….( 8) tanggal ……………….( 9) dalam rangka 
penyelesaian pembetulan telah menerima dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan dari ……………(10) dengan rincian sebagai berikut: (11) 
 
No Dokumen, data, informasi dan/atau  
keterangan yang diminta 
Dokumen tambahan yang 
dipenuhi*) 
1.   
2.   
 
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak 
memenuhi**) permintaan dokumen, d ata, informasi dan/atau keterangan 
tambahan tersebut sehingga pembetulan diproses menggunakan data yang ada 
atau diterima. 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
        Tim Peneliti  
 
 
         ........................................ (12)  
         
        ........................................ (12) 
 
        ........................................ (12) 
 
Keterangan: 
*)   Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi.  
**)  Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
  

- 81 - 
 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN,  
DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7) :  Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan jabatan tim 
peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (9) :  Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (10) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan dokumen, data, 
informasi, dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (11) : Diisi dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
tambahan yang diminta dan dokumen tambahan yang dipenuhi. 
Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
 
 
  

- 82 - 
 
 
 
8. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN  
 
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………….…………………..(1) 
 
                                                                               
BERITA ACARA PEMBAHASAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan .. .........(5), tahun ........(6), 
kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
 
sesuai panggilan pembahasan nomor  ……….. (8) tanggal………………,(9) telah 
dilakukan pembahasan dengan: (10) 
 
No Nama Jabatan Keterangan 
1.    
2.    
 
dengan uraian sebagai berikut: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….(11) 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
Pihak yang Diundang       Tim Peneliti, 
 
 
........................... (12)      ............................ (13) 
 
............................ (13) 
 
............................ (13) 
  

- 83 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMBAHASAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan jabatan tim 
peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat panggilan pembahasan. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat panggilan pembahasan. 
Nomor (10) : Diisi dengan nama, jabatan, dan keterangan pihak yang dipanggil 
dalam pembahasan. 
Nomor (11) : Diisi dengan uraian pembahasan. 
Nomor (12) : Diisi dengan identitas dan tanda tangan pihak yang memberikan 
keterangan. 
Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
  

- 84 - 
 
 
 
9. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN LOKASI 
OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK,  DAN/ATAU 
TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
………………….…………………..(1) 
 
 
Nomor  : ................................... (2)             ...................... (3) 
Sifat  : Segera 
Hal  : Pemberitahuan Peninjauan Lokasi Objek Pajak, Tempat 
Kedudukan Wajib Pajak, dan/atau Tempat Lain  
 
 
Yth. ................................. 
....................................... (4) 
 
Sehubungan dengan surat Saudara nomor ...............(5) tanggal 
.............(6) hal  Permohonan Pembetulan atas ..............( 7) nomor ............( 8) 
tanggal ............( 9), dengan ini diberitahukan bahwa akan dilaksanakan 
peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau 
tempat lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian permohonan 
pembetulan pada: 
hari/tanggal  : ................................................ (10)  
lokasi  : ................................................ (11) 
Demi kelancaran kegiatan dimaksud, Saudara atau kuasa Saudara 
diminta untuk mend ampingi dan memberikan bantuan seperlunya kepada 
petugas. 
Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima 
kasih. 
 
Kepala Kantor, 
 
 
 
............................. (12) 
 
  

- 85 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN  
LOKASI OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK,  
DAN/ATAU TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU  
 
Nomor (1)  :  Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2)  :  Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3)  :  Diisi dengan tanggal surat.  
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.  
Nomor (5)  :  Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.  
Nomor (6)  :  Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.  
Nomor (7) : Diisi dengan  jenis ketetapan  atau keputusan  yang diajukan 
pembetulan.  
Nomor (8)  :  Diisi dengan nomor ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan.  
Nomor (9)  :  Diisi dengan tanggal ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan.  
Nomor (10)  :  Diisi dengan hari dan tanggal peninjauan dilaksanakan.  
Nomor (11)  :  Diisi dengan lokasi dilaksanakannya peninjauan.  
Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
  

- 86 - 
 
 
 
10. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN MENGABULKAN 
PERMOHONAN WAJIB PAJAK 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
………………………………..……………..(1) 
 
SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN 
ATAS ....................(2) 
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK  
NOMOR ................(3) 
 
…………………………….………………...… (4), 
    
Menimbang : a. bahwa berdasarkan s urat dari Wajib Pajak atas nama  
.....................(5) nomor .……….....…(6) tanggal  
.…..........…(7) yang diterima oleh ...............(8) 
tanggal.............(9) berdasarkan bukti penerimaan nomor 
................(10) tanggal .......................(11), diajukan 
permohonan pembetulan atas ...................(12) nomor 
….................(13) tanggal ...............…(14) Masa/Tahun 
Pajak ..…............…(15); 
  b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a telah di lakukan penelitian sesuai laporan 
penelitian pembetulan nomor ….....……(1 6) tanggal 
………….......(17); 
  c. 
 
bahwa berdasark an pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Surat Keputusan Pembetulan Atas ......................(18) 
Karena Permohonan Wajib Pajak; 
    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6834);  

- 87 - 
 
 
 
  3. 
 
 
4. 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor       Tahun 2024 
tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, 
Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan; 
.................................................................................(19);  
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN ATAS ....................( 20) 
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK. 
PERTAMA 
 
: 1. Mengabulkan permohonan pembetulan Wajib Pajak 
…………………(21) dalam suratnya nomor …......….( 22)  
tanggal …….....….(23). 
2. Membetulkan ...............(24) nomor .................(25) tanggal 
.....................(26) Masa/Tahun Pajak....................(27) 
  atas: 
Wajib Pajak  : ……………………… (28) 
NPWP     
Alamat  
: 
: 
……………………… (29) 
   ……………………… (30)  
NOP                   : ……………………… (31) 
Alamat objek pajak                  : ……………………… (32) 
 
Dengan perincian sebagai berikut: 
 
Uraian Semula Menjadi  
(33) (34) (35)  
1. ….........    
2. ….........      
…………….      
 
Uraian Semula Selisih Menjadi 
……………………….. (36) (37) (38) (39) 
 
 
Perhitungan Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar/(Lebih ) 
Dibayar*): 
  ……………………. (36)  (40) 
  Jumlah Pajak Yang Telah 
Dikembalikan 
(41) 
  Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar  (42) 
  …………………….. (36) (43) 
  

- 88 - 
 
 
 
KEDUA : Surat Keputusan Pembetulan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
 
Surat Keputusan Pembetulan ini disampaikan kepada: 
Nama Wajib Pajak   : ………………... (44) 
Alamat                    : ………………… (45) 
 
 
Ditetapkan di .............(46) 
pada tanggal ............. (47) 
………………...(48), 
 
     
  
                  
.................................. (49) 

- 89 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN  
MENGABULKAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK 
 
Nomor (1) 
Nomor (2) 
 
: 
: 
Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Diisi dengan jenis ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan. 
Nomor (3) : Diisi dengan nomor keputusan. 
Nomor (4) : Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak , Kepala Kantor 
Wilayah, atau Direktur Perpajakan Internasional. 
Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (6)  : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (8) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat  Wajib 
Pajak terdaftar. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima. 
Nomor (10)  : Diisi dengan nomor bukti penerimaan. 
Nomor (11)  : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. 
Nomor (12) : Diisi dengan jenis ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan. 
Nomor (13)  : Diisi dengan nomor ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan. 
Nomor (15) : Diisi dengan masa pajak dan/atau tahun pajak. 
Nomor (16) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pembetulan. 
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pembetulan. 
Nomor (18) 
 
Nomor (19) 
: 
 
: 
Diisi dengan jenis ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan. 
Diisi dengan  Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (20) : Diisi dengan jenis ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan. 
Nomor (21) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (22) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (23) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (24) : Diisi dengan jenis ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan. 
Nomor (25) : Diisi dengan nomor ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan. 
Nomor (26) : Diisi dengan tanggal ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan. 
Nomor (27) : Diisi dengan masa pajak dan/atau tahun pajak. 
Nomor (28) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (29) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (30) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 

- 90 - 
 
 
 
Nomor (31) : Diisi dengan nomor objek pajak , dalam hal Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (32) : Diisi dengan alamat letak objek pajak, dalam hal Pajak Bumi 
dan Bangunan. 
Nomor (33) : Diisi dengan kesalahan yang akan  dibetulkan misalnya  
“terdapat kesalahan nilai Dasar Pengenaan Pajak”. 
Nomor (34) : Diisi dengan kesalahan yang akan diajukan pembetulan, 
misalnya semula “Rp10.000.000”  
Nomor (35) : Diisi dengan pembetulan atas kesalahan, misalnya menjadi 
”Rp100.000.000”. 
Nomor (36) 
 
 
 
Nomor (37) 
: 
 
 
 
: 
Diisi dengan Pajak yang Masih Harus ( Lebih) Dibayar/PBB 
yang Terutang/Imbalan Bunga/Imbalan Bunga yang 
Seharusnya Tidak Diberikan (Ditagih Kembali/Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran*). 
Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam ketetapan 
atau keputusan yang diajukan pembetulan. 
Nomor (38) : Diisi dengan jumlah pembetulan sesuai dengan hasil 
penelitian. 
Nomor (39) : Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam ketetapan 
atau keputusan yang diajukan pembetulan dikurangi dengan 
jumlah pembetulan sesuai dengan hasil penelitian. 
  Contoh: 
Pajak Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar dalam SKPKB Semula 
sebesar Rp1.000.000 
Pajak Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar dalam SKPKB Selisih 
sebesar Rp9.000.000 
Pajak Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar dalam SKPKB 
Menjadi sebesar Rp10.000.000 
Nomor (40) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus (lebih) 
dibayar/PBB yan g terutang/imbalan bunga/imbalan bunga 
yang seharusnya tidak diberikan (ditagih 
kembali/pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran*) 
sesuai nomor (39). 
Nomor (41) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan Wajib 
Pajak 
Nomor (42) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar Wajib Pajak. 
Nomor (43) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar 
(dikembalikan)  Wajib Pajak. 
Nomor (44) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (45) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (46) : Diisi dengan tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (47) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (48)  Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak , Kepala Kantor 
Wilayah, atau Direktur Perpajakan Internasional. 
Nomor (49) 
*) 
: 
: 
Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
  

- 91 - 
 
 
 
11. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN MENOLAK 
PERMOHONAN WAJIB PAJAK 
    
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
 ………………………………….….. (1) 
 
SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN 
ATAS ....................(2) 
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK  
NOMOR …................(3) 
  
…………………………….…………… (4), 
    
Menimbang : a. bahwa berdasarkan s urat dari Wajib Pajak atas nama  
.....................(5) nomor .……….....…(6) tanggal  
.…..........…(7) yang diterima oleh ...............(8) tanggal  
.............(9) berdasarkan bukti penerimaan nomor 
................(10) tanggal .......................(11), diajukan 
permohonan pembetulan atas...................(12) nomor 
….................(13) tanggal ...............…(14) Masa/Tahun 
Pajak ..…............…(15); 
  b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian 
pembetulan nomor ….....…….(16) tanggal …………...(17); 
  c. 
 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat 
Keputusan Pembetulan Atas .....................(18) Karena 
Permohonan Wajib Pajak; 
    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata  Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang T ata 
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6834);  

- 92 - 
 
 
 
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor       Tahun 2024 
tentang Tata Cara Pembet ulan, Keberatan, Pengurangan, 
Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan; 
  4. ...................................................................................(19); 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN ATAS ....................( 20) 
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK. 
PERTAMA 
 
: 1. Menolak permohonan pembetulan Wajib Pajak 
…………………(21) dalam suratnya nomor…......….( 22)  
tanggal …….....….(23). 
2. Mempertahankan ...... ............(24) Nomor ..................( 25) 
tanggal ...............(26) Masa/Tahun Pajak ..............(27) 
  atas: 
Wajib Pajak  : ……………………… (28) 
NPWP            
Alamat  
: 
: 
……………………… (29) 
……………………… (30) 
NOP : ……………………… (31) 
Alamat objek pajak                  : ……………………… (32) 
 
Uraian Semula Selisih Menjadi 
……………………… (33) (34) (35) (36) 
 
Perhitungan Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar/(Lebih ) 
Dibayar*): 
 ……………………… (33) (37) 
 Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan (38) 
 Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar  (39) 
 ............................. (33) (40) 
 
  

- 93 - 
 
 
 
KEDUA : Surat Keputusan Pembetulan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
 
Surat Keputusan Pembetulan ini disampaikan kepada: 
Nama Wajib Pajak    : ……………………………… (41) 
Alamat                     : ……………………………… (42) 
 
   
Ditetapkan di ..................(43) 
pada tanggal ...................(44) 
 
…………………….(45), 
    
  
  
........................................(46) 

- 94 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN  
MENOLAK PERMOHONAN WAJIB PAJAK 
 
Nomor (1) 
Nomor (2) 
: 
: 
Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Diisi dengan je nis ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan. 
Nomor (3) : Diisi dengan nomor keputusan. 
Nomor (4) : Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak , Kepala Kantor 
Wilayah, atau Direktur Perpajakan Internasional. 
Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (6)  : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (8) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat  Wajib 
Pajak terdaftar. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima. 
Nomor (10)  : Diisi dengan nomor bukti penerimaan. 
Nomor (11)  : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. 
Nomor (12) : Diisi dengan jenis ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan. 
Nomor (13)  : Diisi dengan nomor ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan. 
Nomor (15) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak. 
Nomor (16) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pembetulan. 
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pembetulan. 
Nomor (18) 
 
Nomor (19) 
: 
 
: 
Diisi dengan jenis ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan. 
Diisi dengan  Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jend eral Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (20) : Diisi dengan jenis ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan. 
Nomor (21) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (22) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (23) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (24) : Diisi dengan jenis ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan. 
Nomor (25) : Diisi dengan nomor ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan. 
Nomor (26) : Diisi dengan tanggal ketetapan atau keputusan yang diajukan 
pembetulan. 
Nomor (27) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak. 
Nomor (28) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (29) 
Nomor (30) 
: 
: 
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 

- 95 - 
 
 
 
Nomor (31) : Diisi dengan nomor objek pajak , dalam hal Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (32) : Diisi dengan alamat letak objek pajak, dalam hal Pajak Bumi 
dan Bangunan. 
Nomor (33) 
 
 
 
Nomor (34) 
: 
 
 
 
: 
Diisi dengan Pajak yang Masih Harus (Leb ih) Dibayar/ PBB 
yang Terutang/Imbalan Bunga/Imbalan Bunga yang 
Seharusnya Tidak Diberikan (Ditagih Kembali/Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran*). 
Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam ketetapan 
atau keputusan yang diajukan pembetulan. 
Nomor (35) : Diisi dengan jumlah pembetulan sesuai dengan hasil 
penelitian. 
Nomor (36) : Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam ketetapan 
atau keputusan yang diajukan pembetulan dikurangi dengan 
jumlah pembetulan sesuai dengan hasil penelitian. 
  Contoh: 
Pajak Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar dalam SKPKB Semula 
sebesar Rp1.000.000 
Pajak Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar dalam SKPKB Selisih 
sebesar Rp0 
Pajak Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar dalam SKPKB 
Menjadi sebesar Rp1.000.000 
Nomor (37) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus (lebih) 
dibayar/PBB yang terutang/ imbalan bunga/imbalan bunga 
yang seharusnya tidak diberikan (ditagih 
kembali/pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran*) 
sesuai nomor (36). 
Nomor (38) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan Wajib 
Pajak. 
Nomor (39) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar Wajib Pajak. 
Nomor (40) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar 
(dikembalikan)  Wajib Pajak. 
Nomor (41) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (42) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (43) : Diisi dengan tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (44) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (45) : Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak , Kepala Kantor 
Wilayah, atau Direktur Perpajakan Internasional. 
Nomor (46) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
 
 
 
  

- 96 - 
 
 
 
A.2. CONTOH FORMAT DOKUMEN TERKAIT PEMBETULAN SECARA 
JABATAN 
1. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI 
DAN/ATAU KETERANGAN  
                    
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
………………..…………………..(1) 
 
Nomor : ................................ (2)                                ..........................(3) 
Sifat :  ................................ (4)  
Hal : Permintaan Dokumen, Data, Informasi dan/atau  Keterangan 
     
Yth.................................  
......................................(5)  
 
 Sehubungan dengan Nota Dinas usulan nomor .........................(6) 
tanggal ......................(7) hal Usulan  Pembetulan Secara Jabatan 
atas...................(8) nomor..................(9) tanggal....................(1 0), dengan ini 
Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:  
1. .............................................................................; 
2. .............................................................................; 
3. ………………………………………….......dst. (11) 
  
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy 
dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada: 
nama   : ............................................................................. (12) 
jabatan  : ............................................................................. (13) 
tempat  : ............................................................................. (14) 
paling lama ………… ( …………… ) (15) hari sejak tanggal surat permintaan ini 
dikirim. 
Apabila dalam jangka waktu tersebut di at as Saudara tidak memberikan 
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy 
dan/atau softcopy, penyelesaian pembetulan Saudara tetap diproses sesuai 
dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau 
diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. 
  
Atas kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih. 
 
................................ (16), 
 
 
 
.............................. (17) 

- 97 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA,  
INFORMASI DAN/ATAU KETERANGAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak atau unit kantor. 
Nomor (6) : Diisi dengan nomor nota dinas usulan. 
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal nota dinas usulan. 
Nomor (8) : Diisi dengan jenis ketetapan atau keputusan yang diusulkan 
pembetulan. 
Nomor (9) : Diisi dengan nomor ketetapan atau keputusan yang 
diusulkan pembetulan. 
Nomor (10) : Diisi de ngan tanggal ketetapan atau keputusan yang 
diusulkan pembetulan. 
Nomor (11) : Diisi dengan jenis dokumen, data, informasi dan/atau 
keterangan yang diminta. 
Nomor (12) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti. 
Nomor (13) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti. 
Nomor (14) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, 
data, informasi dan/atau keterangan akan disampaikan. 
Nomor (15) : Diisi dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pihak yang 
meminta dokumen, data, informasi dan/atau keterangan. 
Nomor (16) : Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak , Kepala Kantor 
Wilayah, atau Direktur Perpajakan Internasional. 
Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
  

- 98 - 
 
 
 
2. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI 
DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
                    
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
………………..…………………..(1) 
 
Nomor : ................................ (2)                                ..........................(3) 
Sifat :  ................................ (4)  
Hal : Permintaan Dokumen, Data, Informasi dan/atau  Keterangan 
Tambahan 
     
Yth.................................  
......................................(5)  
 
 Sehubungan dengan Nota Dinas usulan nomor .........................(6 ) 
tanggal ......................(7) hal Usulan  Pembetulan Secara Jabatan 
atas...................(8) nomo r..................(9) tanggal....................(10), dengan ini 
Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:  
1. .............................................................................; 
2. .............................................................................; 
3. …………………………………………................dst. (11) 
  
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk 
hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada: 
nama   : ............................................................................. (12) 
jabatan  : ............................................................................. (13) 
tempat  : ............................................................................. (14) 
paling lama ………… ( …………… ) (15) hari sejak tanggal surat permintaan ini 
dikirim. 
  
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan 
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk 
hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian pembetulan Saudara tetap diproses 
sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau k eterangan yang dimiliki 
dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. 
 
Atas kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih. 
 
 
.............................. (16) 
 
 
 
............................... (17) 

- 99 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI  
DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak atau unit kantor. 
Nomor (6) : Diisi dengan nomor nota dinas usulan. 
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal nota dinas usulan. 
Nomor (8) : Diisi dengan jenis ketetapan atau keputusan yang diusulkan 
pembetulan. 
Nomor (9) : Diisi dengan nomor ketetapan atau keputusan yang diusulkan 
pembetulan. 
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal ketetapan ata u keputusan yang 
diusulkan pembetulan. 
Nomor (11) : Diisi dengan jenis dokumen, data, informasi dan/atau 
keterangan tambahan yang diminta. 
Nomor (12) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti. 
Nomor (13) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti. 
Nomor (14) : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, 
data, informasi  dan/atau keterangan tambahan akan 
disampaikan. 
Nomor (15) : Diisi dengan jangka waktu yang dit entukan oleh pihak yang 
meminta dokumen, data, informasi dan/atau keterangan 
tambahan. 
Nomor (16) : Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak , Kepala Kantor 
Wilayah, atau Direktur Perpajakan Internasional. 
Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
  
  

- 100 - 
 
 
 
3. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
………………..…………………..(1) 
 
Nomor     : …………………….. (2)                                   ….………………… (3)                         
Sifat  : …………………….. (4) 
Lampiran : …………………….. (5) 
Hal  : Panggilan Pembahasan   
     
Yth …………………………….. 
……………………………… (6) 
 
 
 Sehubungan dengan nota dinas usulan nomor .......(7)  tanggal ...... (8)  
hal Usulan …………………. (9) atas ……….(10) nomor ………(11) t anggal ……… 
(12) Masa/Tahun Pajak ………..(13). 
 Dengan ini diharapkan kehadiran Saudara dalam rangka pembahasan 
dimaksud,  yang akan dilaksanakan pada :  
Hari/Tanggal   : …………………………. (14)  
Waktu   : …………………………. (15) 
Tempat   : …………………………. (16) 
 Mengingat pentingnya acara dimaksud diharapkan Saudara dapat hadir 
tepat waktu dengan membawa dokumen yang diperlukan, antara lain:  
1. ………………………………………………... 
2. ………………………………………………… 
3. ………………..…........................dst (17) 
Demikian disampaikan, atas perhatian da n kerjasama Sa udara, 
diucapkan terima kasih. 
 
…………………. (18), 
   
 
  
                                                          …………………. (19) 
  

- 101 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi sesuai dengan jumlah lampiran. 
Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pimpinan dan alamat Wajib 
Pajak atau unit kantor. 
Nomor (7) : Diisi dengan nomor nota dinas usulan. 
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal nota dinas usulan. 
Nomor (9) : Diisi dengan jenis usulan pembetulan. 
Nomor (10) :  Diisi dengan jenis ketetapan. 
Nomor (11) : Diisi dengan nomor ketetapan. 
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal ketetapan. 
Nomor (13) :  Diisi dengan Masa/Tahun Pajak. 
Nomor (14) : Diisi dengan hari/tanggal pembahasan akan dilaksanakan.  
Nomor (15) : Diisi dengan waktu pembahasan akan dilaksanakan.   
Nomor (16) : Diisi dengan tempat pembahasan akan dilaksanakan. 
Nomor (17) : Diisi dengan dokumen yang diperlukan untuk pembahasan.  
Nomor (18) :  Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak , Kepala Kantor 
Wilayah, atau Direktur Perpajakan Internasional. 
Nomor (19) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
  

- 102 - 
 
 
 
4. CONTOH FORMAT BE RITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN 
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
                 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
………………..…………………..(1) 
 
BERITA ACARA PEMENUHAN  
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun 
........(6), kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
 
sesuai surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keteran gan 
nomor ……………. ( 8) tanggal ………………. ( 9) dalam rangka penyelesaian 
pembetulan telah menerima dokumen , data, informasi, dan/atau keterangan 
dari ………………… (10) dengan rincian sebagai berikut: (11) 
No Dokumen, data, informasi dan/atau  
keterangan yang diminta 
Dokumen yang dipenuhi*) 
1.   
2.   
 
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak 
memenuhi**) permintaan dokumen, d ata, informasi dan/atau keterangan 
tersebut sehingga pengurangan atau penghapusan sanksi administratif 
diproses menggunakan data yang ada atau diterima. 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
        Tim Peneliti  
 
 
         ........................................ (12) 
      
        ........................................ (12) 
 
        ........................................ (12) 
 
Keterangan: 
*)   Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi. 
**)  Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
 
  

- 103 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN  
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7) :  Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan jabatan tim 
peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan. 
Nomor (9) :  Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan. 
Nomor (10) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan dokumen, data, 
informasi, dan/atau keterangan. 
Nomor (11) : Diisi dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
yang diminta dan dokumen yang dipenuhi. 
Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
 
 
 
 
  

- 104 - 
 
 
 
5. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN 
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
                          
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
………………..…………………..(1) 
 
BERITA ACARA PEMENUHAN  
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
TAMBAHAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun 
........(6), kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
 
sesuai surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
tambahan nomor ……….(8) tanggal ……….(9) dalam rangka penyelesaian 
pembetulan telah menerima dokumen , data, informasi, da n/atau keterangan 
tambahan dari …………(10) dengan rincian sebagai berikut: (11) 
 
No Dokumen, data, informasi dan/atau  
Keterangan tambahan yang diminta 
Dokumen tambahan yang 
dipenuhi*) 
1.   
2.   
 
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/ti dak 
memenuhi**) permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan 
tambahan tersebut sehingga pembetulan diproses menggunakan data yang ada 
atau diterima. 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
        Tim Peneliti  
 
 
         ...................................... (12) 
 
      
        ...................................... (12) 
 
 
        ...................................... (12) 
 
Keterangan: 
*)   Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi. 
**)  Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 

- 105 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN,  
DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7)  : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, dan jabatan oleh tim 
peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (9) :  Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (10) : Diisi dengan nama pihak  yang memberikan dokumen, data, 
informasi, dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (11) : Diisi dengan dokumen, data, informasi, dan/ata u keterangan 
tambahan yang diminta dan dokumen yang dipenuhi. 
Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan dan  nama tim peneliti. 
 
  

- 106 - 
 
 
 
6. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN  
 
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
………………..…………………..(1) 
 
                                                                               
BERITA ACARA PEMBAHASAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun ........(6), 
kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1    
2    
 
sesuai panggilan pembahasan nomor ……….. ( 8) tanggal……………… (9), telah 
dilakukan pembahasan dengan: (10) 
 
No Nama Jabatan Keterangan 
1    
2    
 
dengan uraian sebagai berikut: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………(11) 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
Pihak yang Diundang       Tim Peneliti, 
   
 
 
........................... (12)      ............................ (13) 
 
............................ (13) 
 
............................ (13) 
  

- 107 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMBAHASAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan jabatan tim 
peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat panggilan pembahasan. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat panggilan pembahasan. 
Nomor (10) : Diisi dengan nama, jabatan, dan keterangan pihak yang dipanggil 
dalam pembahasan. 
Nomor (11) : Diisi dengan uraian pembahasan. 
Nomor (12) : Diisi dengan identitas dan tanda tangan pihak yang memberikan 
keterangan. 
Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
  

- 108 - 
 
 
 
7. CONTOH FORMAT  SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN LOKASI 
OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK, DAN/ATAU 
TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU 
 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
………………..…………………..(1) 
 
Nomor  : ................................... (2)             ...................... (3) 
Sifat  : Segera 
Hal  : Pemberitahuan Peninjauan Lokasi Objek Pajak, Tempat 
Kedudukan Wajib Pajak, dan/atau Tempat Lain  
 
Yth. ................................. 
....................................... (4) 
 
Sehubungan dengan nota dinas usulan nomor ...................(5) 
tanggal .............(6) hal Usulan Pembetulan secara Jabatan  atas ..............( 7) 
nomor ............( 8) tanggal ............( 9), dengan ini diberitahukan bahwa akan 
dilaksanakan peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, 
dan/atau tempat lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian pembetulan 
pada: 
hari/tanggal  : .................................................... (10) 
lokasi  : .................................................... (11) 
Demi kelancaran kegiatan dimaksud, Saudara atau kuasa Saudara 
diminta untuk mendampingi dan memberikan bantuan seperlunya kepada 
petugas. 
Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima 
kasih. 
 
Kepala Kantor, 
 
 
 
............................ (12) 
 
  

- 109 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN  
LOKASI OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK,  
DAN/ATAU TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU  
 
Nomor (1)  :  Diisi dengan kepala surat.  
Nomor (2)  :  Diisi dengan nomor surat.  
Nomor (3)  :  Diisi dengan tanggal surat.  
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.  
Nomor (5)  :  Diisi dengan nomor nota dinas usulan.  
Nomor (6)  :  Diisi dengan tanggal nota dinas usulan.  
Nomor (7) : Diisi dengan jenis ketetapan atau kepu tusan yang diusulkan 
pembetulan. 
Nomor (8)  :  Diisi dengan nomor ketetapan atau keputusan yang diusulkan 
pembetulan. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan tanggal ketetapan atau keputusan yang diusulkan 
pembetulan.  
Nomor (10)  :  Diisi dengan hari dan tanggal peninjauan dilaksanakan.  
Nomor (11)  :  Diisi dengan lokasi dilaksanakannya peninjauan.  
Nomor (12) :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
  

- 110 - 
 
 
 
8. CONTOH FORMAT  SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN SECARA 
JABATAN 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………... (1) 
 
SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN 
ATAS ....................(2) 
SECARA JABATAN 
NOMOR …….......... (3) 
  
………………………………. (4), 
    
Menimbang : a. bahwa berdasarkan data dan/atau informasi yang 
diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Je nderal Pajak  
diusulkan untuk dilakukan pembetulan secara jabatan 
atas   …….....(5)  nomor ………. .(6)  tanggal  ………(7), 
Masa/Tahun Pajak ….........(8); 
  b. bahwa atas data dan/atau informasi  sebagaimana 
dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai 
laporan penelitian pembetulan nomor ….....……..( 9) 
tanggal…………..........(10); 
  c. 
 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Surat Keputusan Pembetulan Atas..........................(11) 
Secara Jabatan; 
    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
RepublikIndonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 23 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6834);  
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor       Tahun 2024 
tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, 
Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan; 
  4. ......................................................................(12); 

- 111 - 
 
 
 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN ATAS .............( 13) 
SECARA JABATAN.  
PERTAMA 
 
: Membetulkan ...................(14) nomor .................(15) 
tanggal .............(16) Masa/Tahun Pajak ...............(17). 
  atas: 
Wajib Pajak  : ……………………… (18) 
NPWP 
Alamat                   
: 
: 
……………………… (19) 
   ……………………… (20) 
NOP : ……………………… (21) 
Alamat  objek pajak                : ……………………… (22) 
Dengan perincian sebagai berikut: 
Uraian Semula Menjadi  
(23) (24) (25)  
1. ….........    
2. ….........      
dst. ….........      
 
Uraian Semula Selisih Menjadi 
........................... (26) (27) (28) (29) 
 
 
Perhitungan Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) 
Dibayar*) Bertambah: 
 ................... (26) (30) 
 Jumlah Pajak/Imbalan Bunga Y ang Telah 
Dikembalikan 
(31) 
 Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar (32) 
 .................. (26) (33) 
  

- 112 - 
 
 
 
KEDUA : Surat Keputusan Pembetulan ini mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 
 
Surat Keputusan Pembetulan ini disampaikan kepada: 
Nama Wajib Pajak    : ……………………………… (34) 
Alamat                     : ……………………………… (35) 
 
Ditetapkan di ..................(36) 
pada tanggal ...................(37) 
 ………………………………..(38), 
    
 
  
    
 
 …..................................(39) 
 
 

- 113 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN SECARA JABATAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (2) : Diisi dengan jenis ketetapan atau keputusan yang diusulkan 
pembetulan. 
Nomor (3) : Diisi dengan nomor keputusan. 
Nomor (4) : Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak,  Kepala Kantor 
Wilayah, atau Direktur Perpajakan Internasional. 
Nomor (5) : Diisi dengan jenis ketetapan atau keputusan yang diusulkan 
pembetulan. 
Nomor (6)  : Diisi dengan nomor ketetapan atau keputusan yang diusulkan 
pembetulan. 
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal ketetapan atau keputusan yang diusulkan 
pembetulan. 
Nomor (8) : Diisi dengan masa pajak dan/atau tahun pajak ketetapan atau 
keputusan yang diusulkan pembetulan. 
Nomor (9)  : Diisi dengan nomor laporan penelitian pembetulan. 
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pembetulan. 
Nomor (11) : Diisi dengan jenis ketetapan atau keputusan yang diusulkan 
pembetulan. 
Nomor (12) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (13) : Diisi dengan jenis ketetapan atau keputusan yang diusulkan 
pembetulan. 
Nomor (14) : Diisi dengan jenis ketetapan atau keputusan yang diusulkan 
pembetulan. 
Nomor (15) : Diisi dengan nomor ketetapan atau  keputusan yang diusulkan 
pembetulan. 
Nomor (16) : Diisi dengan tanggal ketetapan atau keputusan  yang diusulkan 
pembetulan. 
Nomor (17) : Diisi dengan masa dan/atau tahun pajak  ketetapan atau 
keputusan yang diusulkan pembetulan. 
Nomor (18) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (19) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (20) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (21) : Diisi dengan nomor objek pajak , dalam hal Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (22) : Diisi dengan alamat letak objek pajak, dalam hal Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (23) : Diisi dengan kesalahan yang akan dibetulkan misalnya “terdapat 
kesalahan nilai Dasar Pengenaan Pajak”. 
Nomor (24) : Diisi dengan kesalahan yang akan di lakukan pembetulan, 
misalnya semula “Rp10.000.000”. 
Nomor (25) : Diisi dengan pembetulan atas kesalahan, misalnya menjadi 
”Rp100.000.000”. 
Nomor (26) : Diisi dengan Pajak yang Masih Harus (Lebih) Dibayar/PBB yang 
Terutang/Imbalan Bunga/Imbalan Bunga yang Seharusn ya 

- 114 - 
 
 
 
Tidak Diberikan (Ditagih Kembali/Pengembalian Pendahuluan 
Kelebihan Pembayaran*). 
Nomor (27) : Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam ketetapan 
atau keputusan yang diajukan pembetulan. 
Nomor (28) : Diisi dengan jumlah pembetulan sesuai dengan hasil penelitian. 
Nomor (29) : Diisi dengan jumlah sebagaimana  tercantum dalam ketetapan 
atau keputusan yang diajukan pembetulan dikurangi dengan 
jumlah pembetulan sesuai dengan hasil penelitian.   
  Contoh: 
  Pajak Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar dalam SKPKB Semula 
sebesar Rp1.000.000 
  Pajak Yang Masih Harus (Lebi h) Dibayar dalam SKPKB Selisih 
sebesar Rp9.000.000 
  Pajak Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar dalam SKPKB Menjadi 
sebesar Rp10.000.000 
Nomor (30) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar/PBB 
yang terutang/imbalan bunga/imbalan bunga  yang seharusnya 
tidak diberikan (ditagih kembali/ pengembalian pendahuluan 
kelebihan pembayaran*) sesuai nomor 29. 
Nomor (31) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan Wajib Pajak. 
Nomor (32) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar Wajib Pajak. 
Nomor (33) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar 
(dikembalikan)  Wajib Pajak. 
Nomor (34) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan diberikan keputusan. 
Nomor (35) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang akan diberikan keputusan. 
Nomor (36) : Diisi dengan tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (37) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (38) : Diisi denga n jabatan pejabat yang menandatangani surat 
keputusan. 
Nomor (39) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
*) :  Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
 

- 115 - 
 
 
 
B. CONTOH FORMAT DOKUMEN TERKAIT KEBERATAN 
1. CONTOH FORMAT SURAT KEBERATAN 
 
Nomor :  …………………………..  (1)                         ……………………(2) 
Lampiran :  …………………………..    (3)  
Hal : Pengajuan Keberatan  
 
Yth. Direktur Jenderal Pajak  
melalui Kantor Pelayanan Pajak ………………………. (4)  
……………………………………………. 
  
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
bersama ini mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak 
(skp)/pemotongan atau pemungutan oleh  pihak ketiga:  
Nama : ………………………………………………….. (5) 
NPWP : ………………………………………………….. (6) 
Jabatan : ………………………………………………….. (7) 
Alamat : ………………………………………………….. (8) 
Nomor Telepon : ………………………………………………….. (9) 
Bertindak selaku :    
       
 
 
  
dari Wajib Pajak: 
Nama : ………………………………………. (10)  
NPWP : ………………………………………. (11)  
Alamat : ………………………………………. (12) 
Jenis surat : ………………………………………. (13) 
Nomor dan tanggal : ………………………………………. (14) 
Jenis Pajak : ………………………………………. (15) 
Masa/Tahun Pajak : ………………………………………. (16) 
Alasan pengajuan keberatan (17): 
No. Sengketa (Pos Koreksi) Jumlah (Rp/US$) 
menurut Wajib Pajak 
   
Alasan keberatan:  
   
Alasan keberatan:  
   
 
Berdasarkan hal tersebut di atas, jumlah pajak yang terutang menurut 
perhitungan Wajib Pajak sebesar:  
…………………………………………………………………………………………… 
(Rp/US$) (18) 
Lampiran (19):  
No. Jenis Dokumen set/lembar 
   
   
   
 Wajib Pajak   
    
 Wakil    Kuasa  

- 116 - 
 
 
 
Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan. 
 
 
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*) 
 
 
 
………………………………. (20) 
 
 
Keterangan: 
1. Beri tanda X pada        yang sesuai. 
2. *)  Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai  dan dalam hal surat 
pengajuan keberatan ditandatangani oleh Kuasa harus dilampiri Surat Kuasa 
Khusus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 117 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEBERATAN  
 
Nomor (1) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan sesuai dengan administrasi 
Wajib Pajak. 
Nomor (2) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Keberatan dibuat. 
Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat 
Keberatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat  
Wajib Pajak terdaftar. 
Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa  yang 
menandatangani Surat Keberatan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan.  
Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/Wakil/Kuasa 
yang menandatangani Surat Keberatan. 
Nomor (7) : Diisi dengan jabatan Wakil/Kuasa yang menandatangani Surat 
Keberatan dan dalam hal keberatan diajukan oleh Wajib Pajak 
Orang Pribadi Nomor (7) ini tidak perlu diisi. 
Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Wakil/K uasa yang 
menandatangani Surat Keberatan. 
Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/Wakil/Kuasa  yang 
menandatangani Surat Keberatan. 
Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani 
Surat Keberatan adalah Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak dan dalam 
hal Surat Keberatan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi 
Nomor (10) ini tidak perlu diisi. 
Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok  Wajib Pajak apabila yang 
menandatangani Surat Keberatan adalah Wakil/Kuasa dari 
Wajib Pajak dan dalam hal Surat Keberatan diajukan oleh Wajib 
Pajak Orang Pribadi Nomor (11) ini tidak perlu diisi. 
Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani 
Surat Keberatan adalah Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak dan dalam 
hal Surat Keberatan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi 
Nomor (12) ini tidak perlu diisi. 
Nomor (13) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak atau jenis bukti 
pemotongan atau pemungutan yang diajukan keberatan. 
Nomor (14) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat ketetapan pajak atau bukti 
pemotongan atau pemungutan yang diajukan keberatan. 
Nomor (15) : Diisi dengan jenis pajak.  
Nomor (16) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak.  
Nomor (17) : Diisi dengan jelas alasan keberatan untuk masing-masing 
koreksi yang diajukan keberatan.  
Nomor (18) : Diisi dengan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan 
Wajib Pajak pada saat pengajuan keberatan. 
Nomor (19) : Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing -masing 
jenis dokumen. 
Nomor (20) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa. 

- 118 - 
 
 
 
2. CONTOH FORMAT SURAT KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
 
Nomor : ………………………….. (1)                      ………………………. (2) 
Lampiran : ………………………….  (3)  
Hal : Pengajuan Keberatan atas SPPT/SKP PBB*)  
 
Yth. Direktur Jenderal Pajak 
melalui Kantor Pelayanan Pajak …………………….. 
……………………………………………………………….. (4) 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama : …………………………… (5) 
NPWP : …………………………… (6) 
Jabatan : …………………………… (7) 
Alamat : …………………………… (8) 
Nomor Telepon : …………………………… (9) 
Bertindak selaku : 
       
 
 
  
 
dari Wajib Pajak: 
Nama : …………………………… (10)  
NPWP : …………………………….(11)  
Alamat : …………………………… (12) 
 
atas objek pajak: 
NOP : …………….................... (13) 
Alamat : …………….................... (14) 
Tanggal SPPT/SKP PBB*) diterima : …………………………….… (15)  
  
dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKP PBB*) Tahun Pajak 
………….. (16) dengan alasan : 
1. .................................................................................... 
2. ....................................................................................  
3. …………………………………………………………………………………..dst (17) 
 
Menurut perhitungan kami, ketetapan PBB yang seharusnya adalah sebagai 
berikut: (18) 
 
a. Bumi         : .................... m2 x Rp ............./m2   = Rp. ......................... (a)  
b. Bangunan : .................... m2 x Rp ............./m2  = Rp. ...................... + (b)  
c. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) : (a + b)    = Rp. ......................... (c)  
d. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)  = Rp. ...................... -  (d)  
e. NJOP untuk penghitungan PBB (c - d)    = Rp. ......................... (e)  
f. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) :  ...% x (e)   = Rp. ......................... (f)  
g. PBB yang terutang : 0,5% x (f)     = Rp. ......................... (g) 
 
 
Bersama ini dilampirkan:  
1.  ……………………………………..;  
2. ...............................................; dst. (19) 
 
 Wajib Pajak   
    
 Wakil    Kuasa  

- 119 - 
 
 
 
Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat 
dipertimbangkan. 
 
 
 
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**) 
 
 
 
....................................(20) 
 
 
Keterangan:  
1. Beri tanda X pada        yang sesuai.  
2. *)   Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
3. **)  Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai  dan dalam hal surat 
pengajuan keberatan ditandatangani oleh Kuasa harus dilampiri Surat Kuasa 
Khusus. 
 
 
  

- 120 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
 
Nomor (1)  : Diisi dengan nomor Surat Keberatan sesuai dengan administrasi 
Wajib Pajak. 
Nomor (2)  :  Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Keberatan dibuat.  
Nomor (3)  : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat 
Keberatan.  
Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat  Kantor Pelayanan Pajak tempat 
Wajib Pajak terdaftar.  
Nomor (5)  : Diisi dengan nama Wajib Pajak /Wakil/Kuasa yang 
menandatangani Surat Keberatan.  
Nomor (6)  : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/Wakil/Kuasa 
yang menandatangani Surat Keberatan.  
Nomor (7)  : Diisi dengan jabatan Wakil/Kuasa yang menandatangani Surat 
Keberatan dan dalam hal keberatan diajukan oleh  Wajib Pajak 
Orang Pribadi Nomor (7) ini tidak perlu diisi.  
Nomor (8)  : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Wakil/Kuasa  yang 
menandatangani Surat Keberatan. 
Nomor (9)  : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/Wakil/Kuasa  yang 
menandatangani Surat Keberatan.  
Nomor (10)  : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani 
Surat Keberatan adalah Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak dan dalam 
hal Surat Keberatan diajukan oleh Wajib  Pajak Orang Pribadi 
nomor (10) ini tidak perlu diisi.  
Nomor (11)  : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak apabila yang 
menandatangani Surat Keberatan adalah Wakil/Kuasa dari Wajib 
Pajak dan dalam hal Surat Keberatan diajukan oleh Wajib  Pajak 
Orang Pribadi Nomor (11) ini tidak perlu diisi.  
Nomor (12)  : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani  
Surat Keberatan adalah Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak dan dalam 
hal Surat Keberatan diajukan oleh Wajib  Pajak Orang Pribadi 
Nomor (12) ini tidak perlu diisi.  
Nomor (13)  :  Diisi dengan nomor objek pajak. 
Nomor (14)  :  Diisi dengan alamat letak objek pajak. 
Nomor (15) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan diterima oleh Wajib 
Pajak.  
Nomor (16)  : Diisi dengan tahun pajak Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang/Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
diajukan keberatan. 
Nomor (17)  : Diisi dengan jelas alasan keberatan menurut Wajib Pajak.  
Nomor (18)  : Diisi dengan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menurut 
Wajib Pajak secara jelas dan lengkap.  
Nomor (19)  : Diisi dengan jenis dokumen yang dilampirkan.  
Nomor (20)  : Diisi dengan tanda tangan dan nam a Wajib Pajak/Wakil/Kuasa 
dari Wajib Pajak.  
 

- 121 - 
 
 
 
3. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN SURAT KEBERATAN YANG 
TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN 
 
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH …………………..(1) 
 
 
Nomor  : ........................ (2)      ...................... (3) 
Sifat : ........................ (4) 
Hal  : Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi 
Persyaratan  
 
Yth. ........................................ (5) 
 
 Sehubungan dengan surat yang Saudara sampaikan nomor 
……………..(6) tanggal …………. (7) hal Pengajuan Keberatan atas ……………… 
(8), nomor ………… (9) tanggal ………….. (10) yang kami terima pada tanggal 
…………… (11), dengan ini disampaikan bahwa: 
1. Berdasarkan penelitian kami, surat yang Saudara sampaikan tersebut tidak 
memenuhi ketentuan, dengan penjelasan sebagai berikut:  
a. ……………………….; 
b. ……………………….; 
c. ………………………., dst (12). 
2. Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang -Undang KUP, surat yang 
Saudara sampaikan tersebut bukan merupakan Surat Keberatan sehingga 
tidak dapat dipertimbangkan. 
3. Pemberitahuan ini bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan sehingga 
sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang -Undang KUP jo. 
…………………..(13), atas pemberi tahuan ini tidak dapat diajukan banding 
ke badan peradilan pajak. 
 
Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih. 
                  Kepala Kantor, 
 
 
 
                …………………. (14) 
 
 
 
 
  

- 122 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN SURAT KEBERATAN  
YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN 
  
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak.  
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (8) : Diisi dengan jenis dan masa/tahun ketetapan atau 
pemotongan/pemungutan pajak /Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang/Surat Ketetapan Paja k Pajak Bumi dan Bangunan , 
seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan 
Nilai Masa Pajak Januari 2025, Surat Keteta pan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2025, 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun Pajak 2025. 
Nomor (9) : Diisi dengan nomor su rat ketetapan pajak/bukti pemotongan 
atau pemungutan. 
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal  surat ketetapan pajak/bukti pemotongan 
atau pemungutan. 
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal diterimanya Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (12) : Diisi dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di 
bidang perpajakan yang menjadi alasan tidak dipenuhinya 
persyaratan dalam pengajuan Surat Keberatan oleh Wajib Pajak, 
yaitu ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan/atau ayat 
(3a), dan/atau Pasal 32 Undang -Undang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan. 
Nomor (13) : Diisi dengan Ketentuan Pasal dalam Peraturan Menteri Keuangan 
yang mengatur. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
  

- 123 - 
 
 
 
4. CONTOH FORMAT SURAT PERMIN TAAN PEMINJAMAN BUKU, 
CATATAN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI  
 
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH …………………..(1) 
 
 
Nomor  : ................................... (2)     ..................... (3) 
Sifat  : …………………………… (4) 
Hal  : Permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan/atau informasi 
 
Yth. ........................... (5) 
 
 Sehubungan dengan Surat Keberatan  Saudara nomor ……………….(6) 
tanggal ………….(7) hal Pengajuan Keberatan atas …………….(8), nomor 
……………….(9) tanggal … ………..(10) Masa/Tahun Pajak ……….(11) NOP 
……………(12), dengan ini diminta kepada Saudara untuk meminjamkan buku, 
catatan, data, dan /atau informasi, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy 
yang meliputi:  
1. …………………………………………………….... 
2. …………………………………………………...….  
3. ………………………………………………………(13) 
 Buku, catatan, data, dan /atau informasi dalam bentuk hardcopy 
dan/atau softcopy tersebut wajib disampaikan kepada:  
 
nama : ………………………………………   
jabatan : ………………………………………  
tempat : ………………………………………. (14) 
 
paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.  
 Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak meminjamkan 
buku, catatan, data dan /atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau 
softcopy dimaksud, maka surat keberatan Saudara tetap diproses s esuai 
dengan data yang ada dalam proses penyelesaian keberatan. 
 Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 
 
         Kepala Kantor, 
 
 
 
 
……………………….. (15) 
 
  

- 124 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMINTAAN PEMINJAMAN BUKU,  
CATATAN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.  
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.  
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.  
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak.  
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak.  
Nomor (8) : Diisi dengan jenis ketetapan atau pemotongan/pemungutan 
pajak/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang /Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, seperti Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai , Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan Pajak  Penghasilan Badan, Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan.    
Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak/bukti pemotongan 
atau bukti pemungutan/ Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang/Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal  surat ketetapan pajak/bukti pemotongan 
atau bukti pemungutan/ Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang/Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (11) : Diisi dengan masa/tahun pajak 
Nomor (12) : Diisi dengan nomor objek pajak dalam hal pengajuan keberatan 
Pajak Bumi dan Bangunan 
Nomor (13) : Diisi dengan jenis buku, data, catatan dan informasi yang 
dipinjam dari Wajib Pajak.  
Nomor (14) : Diisi dengan nama dan jabatan tim peneliti, serta kantor tempat 
akan disampaikannya buku, catatan, data, dan informasi.  
Nomor (15) : Diisi dengan  tanda tangan dan nama  pejabat. 
 
 
  

- 125 - 
 
 
 
5. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN  
 
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH …………………..(1) 
 
 
Nomor  : ................................... (2)     ...................... (3) 
Sifat  : …………………………… (4) 
Hal  : Permintaan keterangan 
 
 
Yth. ............................. (5) 
 
 Sehubungan dengan Surat Keberatan  Saudara nomor ………………..(6) 
tanggal ……………..(7) hal Pengajuan Keberatan atas ……………..(8), nomor 
………………(9) tanggal …………….(10) Masa/Tahun Pajak ……….(11) NOP 
……………(12), dengan ini diminta kepada Saudara untuk membe rikan 
keterangan sehubungan dengan koreksi yang diajukan keberatan yang meliputi:  
No Pos Koreksi Jenis Keterangan 
1 ……………………….. (13) ……………………………………………………. (14) 
…   
…   
Keterangan tersebut di atas agar disampaikan kepada:  
nama : …………………………………   
jabatan : ………………………………… 
tempat : ………………………………… (15) 
paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim. 
 Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan 
keterangan dimaksud, surat keberatan Saudara akan diproses berdasa rkan 
data yang ada yang diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan. 
 Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 
 
   
        Kepala Kantor, 
 
 
 
…………………. (16) 

- 126 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMINTAAN KETERANGAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala kantor. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.  
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.  
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak.  
Nomor (8) : Diisi dengan jenis ketetapan atau pemotongan/pemungutan 
pajak/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang /Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, seperti Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Pajak Pert ambahan Nilai, Surat  Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Badan,  atau Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan.   
Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak/bukti pemotongan 
atau pemungutan/ Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal  surat ketetapan pajak/bukti pemotongan 
atau pemungutan/ Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (11) : Diisi dengan masa/tahun pajak. 
Nomor (12) : Diisi dengan nomor objek pajak dalam hal pengajuan keberatan 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (13) : Diisi dengan pos yang dikoreksi sep erti penjualan dan biaya 
pemasaran.  
Nomor (14) : Diisi dengan jenis keterangan yang dimintakan kepada Wajib 
Pajak.  
Nomor (15) : Diisi dengan nama , jabatan tim peneliti, serta tempat akan 
disampaikannya keterangan.  
Nomor (16) : Diisi dengan  tanda tangan dan nama pejabat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- 127 - 
 
 
 
6. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN 
DAN KLARIFIKASI SENGKETA PERPAJAKAN  
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH …………………..(1) 
  
Nomor : ……………………………… (2)                       ............................(3)              
Sifat : ………………………………. (4) 
Hal : Panggilan Dalam Rangka Pembahasan dan Klarifikasi 
Sengketa Perpajakan 
 
 
Yth. .................................. (5) 
  
 
Sehubungan dengan surat keberatan Saudara atas: 
Jenis Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan  : …………..….. (6)  
Nomor Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan : ………………. (7)  
Tanggal Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan : …………….... (8)  
Masa/Tahun Pajak      : …………….... (9)  
NOP          : …………..….. (10),  
 
Dengan ini diharapkan kehadiran Saudara dalam rangka pembahasan 
dan klarifikasi ata s sengketa perpajakan tersebut , yang akan dilaksanakan 
pada:  
Hari/Tanggal   : ………………………… (11)  
Waktu   : ………………………….(12) 
Tempat   : ………………………… (13) 
 
Mengingat kepentingan acara tersebut, Saudara diharapkan hadir tepat 
waktu dengan membawa dokumen yang diperlukan, antara lain:  
1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………..….......................... dst (14) 
Demikian disampaikan, atas perh atian dan kerjasama Saudara, 
diucapkan terima kasih. 
  
 Kepala Kantor, 
 
   
  
                                                                                          ………………… (15) 
 
  

- 128 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
DAN KLARIFIKASI SENGKETA PERPAJAKAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) 
Nomor (4) 
: 
: 
Diisi dengan tanggal surat. 
Diisi dengan sifat surat 
Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.  
Nomor (6) 
 
:  Diisi dengan jenis ketetapan pajak/pemotongan atau 
pemungutan/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (7) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak/pemotongan atau 
pemungutan/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal ketetapan pajak/pemotongan atau 
pemungutan/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (9) 
Nomor (10) 
: 
: 
Diisi dengan masa/tahun pajak. 
Diisi dengan nomor objek pajak  dalam hal pengajuan 
keberatan Pajak Bumi dan Bangunan 
Nomor (11) : Diisi dengan hari/tanggal pembahasan akan dilaksanakan. 
Nomor (12) : Diisi dengan waktu pembahasan akan dilaksanakan. 
Nomor (13) : Diisi dengan kantor tempat pembahasan akan dilaksanakan. 
Nomor (14) : Diisi dengan jenis dokumen yang diperlukan untuk 
pembahasan. 
Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.  
  

- 129 - 
 
 
 
7. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI 
SENGKETA PERPAJAKAN 
 
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH…………………..(1) 
 
 
BERITA ACARA PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI SENGKETA PERPAJAKAN 
NOMOR : BA- ...........................................(2) 
 
Pada hari ini ....................(3) tanggal ...................... (4), kami:                  
No NAMA/NIP Pangkat/Golongan Jabatan 
 (5) (6) (7) (8) 
    
    
    
Sesuai dengan Surat Tugas nomor ……..(9) tanggal ……….(10) dan surat 
panggilan dalam rangka pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan 
nomor ..............(11) tanggal ................(12), telah melakukan pembahasan 
sengketa perpajakan atas keberatan Wajib Pajak : 
Nama : ......................................................................................(13)  
NPWP : ......................................................................................(14)  
atas: 
Jenis Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan*)  : ……………. (15) 
Nomor Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan*) : ……………. (16)  
Tanggal Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan*) : ……………. (17)  
Masa/Tahun*) Pajak : ……………. (18) 
NOP : ……………. (19) 
Alamat objek pajak : ……………. (20) 
Yang dihadiri oleh :  
1. ..................................................................................................................... 
2. ..................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................... 
4. ...............................................................................................................(21) 
Dengan pembahasan dan klarifikasi sebagai berikut:  
1. Pertanyaan :............................................................................................. 
1. Jawaban/penjelasan :......................................................................... 
2. Pertanyaan : ............................................................................................. 
2.  Jawaban/penjelasan : ......................................................................... 
3. Pertanyaan :.............................................................................................. 
3.  Jawaban/penjelasan : ......................................................................... 
4. …………………………………………………………………………..………..dst. (22) 
 
  

- 130 - 
 
 
 
Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan dalam 
rangka keberatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
 
 ............................(23) 
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*),     Tim Peneliti,   
    
  
 
 
 
......................................(24)  ........................................(25) 
                                                                                                          
  
                                                              
  
 ........................................(25) 
                                                                             
 
  
 ........................................(25) 
                                                                             
 
Keterangan: 
*) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 

- 131 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI SENGKETA PERPAJAKAN  
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor Berita Acara Pembahasan Sengketa 
Perpajakan. 
Nomor (3) : Diisi dengan hari pelaksanaan pembahasan dan klarifikasi. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal , bulan, dan tahun  pembahasan dan 
klarifikasi. 
Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut. 
Nomor (6) : Diisi dengan nama dan nomor induk pegawai tim peneliti. 
Nomor (7) : Diisi dengan pangkat dan golongan tim peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan jabatan tim peneliti.  
Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Tugas untuk melakukan penelitian.  
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Tugas untuk melakukan 
penelitian.  
Nomor (11) : Diisi dengan nomor surat panggilan. 
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal surat panggilan. 
Nomor (13) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (14) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (15) : Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak/pemotongan atau 
pemungutan. 
Nomor (16) : Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak/pemotongan atau 
pemungutan. 
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak/pemotongan atau 
pemungutan. 
Nomor (18) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak. 
Nomor (19) : Diisi dengan nomor objek pajak  dalam hal pengajuan 
keberatan Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (20) : Diisi dengan a lamat letak objek pajak, d alam hal pengajuan 
keberatan Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (21) : Diisi dengan nama-nama para pihak yang membahas, misal: 
Pemeriksa, Wajib Pajak/Wakil/Kuasa. 
Nomor (22) : Diisi dengan materi pembahasan dan klarifikasi. 
Nomor (23) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal  pembuatan berita 
acara. 
Nomor (24) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib 
Pajak/Wakil/Kuasa. 
Nomor (25) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
 
  

- 132 - 
 
 
 
8. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN LOKASI 
OBJEK PAJAK, TEMPAT K EDUDUKAN WAJIB PAJAK, DAN/ATAU 
TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH…………………..(1) 
 
 
 
Nomor  : ................................... (2)             ..................... (3) 
Sifat  : Segera 
Hal  : Pemberitahuan Peninjauan Lokasi Objek Pajak, Tempat 
Kedudukan Wajib Pajak, dan/atau Tempat Lain 
 
 
Yth. ................................. 
....................................... (4) 
 
Sehubungan dengan surat Saudara nomor ...................(5 ) tanggal 
.............(6) hal surat keberatan , yang pada intinya Saudara keberatan  atas 
..............(7) nomor ..... .......(8) tanggal ............( 9) Masa/Bagian Tahun/Tahun 
Pajak ……..(10) dan Surat Tugas Peninjauan Lapangan dalam rangka Penelitian 
Keberatan Nomor ……….(11), dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan 
peninjauan lapangan pada:  
 
Hari   : ................................................ (12) 
Tanggal  : ................................................ (13)  
Lokasi  : ................................................ (14) 
 
Demi kelancaran jalannya peninjauan lapangan , diminta bantuan 
Saudara atau kuasanya untuk mendampingi Tim Peneliti Keberatan. 
 
Demikian untuk mendapat perhatian Saudara. 
 
 
Kepala Kantor, 
 
 
 
 
......................(15) 
 
  

- 133 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN  
LOKASI OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK,  
DAN/ATAU TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU  
 
Nomor (1)  :  Diisi dengan kepala surat.  
Nomor (2)  :  Diisi dengan nomor surat.  
Nomor (3)  :  Diisi dengan tanggal surat.  
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.  
Nomor (5)  :  Diisi dengan nomor surat keberatan Wajib Pajak.  
Nomor (6)  :  Diisi dengan tanggal surat keberatan Wajib Pajak.  
Nomor (7) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak Kura ng Bayar/Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar T ambahan/Surat Ketetapan 
Pajak Lebih Bayar/Surat Ketetapan Pajak Nihil/Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang/Surat Tagihan Pajak/Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan/ Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (8)  :  Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan 
Pajak Lebih Bayar/Surat Ketetapan Pajak Nihil/Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan 
Bangunan/Surat Tagihan Paj ak/Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangu nan/Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan 
Pajak Lebih Bayar/Surat Ketetapa n Pajak Nihil/Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan 
Bangunan/Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan/Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (10) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak. 
Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Surat Tugas Peninjauan Lapangan. 
Nomor (12)  :  Diisi dengan hari peninjauan dilaksanakan.  
Nomor (13)  :  Diisi dengan tanggal peninjauan dilaksanakan. 
Nomor (14) : Diisi dengan lokasi dilaksanakannya peninjauan.  
Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
  

- 134 - 
 
 
 
9. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMINJAMAN BUKU, 
CATATAN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI YANG KEDUA 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH…………………..(1) 
 
 
 
Nomor  : ................................... (2)     ..................... (3) 
Sifat  : …………………………… (4) 
Hal  : Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data, dan/atau 
Informasi Kedua 
 
Yth. ........................... (5) 
 
 Sehubungan dengan surat kami nomor ……………….(6) tanggal 
………….(7) hal Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data , dan/atau 
Informasi, dengan ini kami sampaikan bahwa sampai dengan surat ini 
dikirimkan, Saudara tidak memenuhi sebagian/seluruhnya*) atas peminjaman 
buku, catatan, data, dan/atau informasi.   
Adapun buku, catatan, data, dan/atau informasi  yang masih harus Saudara 
serahkan terdiri dari:  
1. …………………………………………………….... 
2. ………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………… (8) 
 Buku, catatan, data, dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy 
dan/atau softcopy tersebut wajib disampaikan kepada:  
 
nama : ………………………………………   
jabatan : ………………………………………  
tempat : ………………………………………. (9) 
 
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.  
 Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan 
buku, catata n, data dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau 
softcopy dimaksud, Surat Keberatan Saudara tetap diproses sesuai dengan data 
yang dimiliki dan/atau diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan. 
 Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 
 
         Kepala Kantor, 
 
 
 
 
……………………….. (10) 
 
Keterangan: 
*) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
 

- 135 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMINTAAN PEMINJAMAN BUKU, CATATAN,  
DATA, DAN/ATAU INFORMASI YANG KEDUA 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.  
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.  
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.  
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permintaan peminjaman buku, catatan, 
data, dan/atau informasi pertama.  
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal  surat permintaan peminjaman buku, 
catatan, data, dan/atau informasi pertama.  
Nomor (8) : Diisi dengan jenis buku, data, catatan dan /atau informasi yang 
dipinjam dari Wajib Pajak.  
Nomor (9) : Diisi dengan nama dan jabatan tim peneliti, serta kantor tempat 
akan disampaikannya buku, catatan, data, dan/atau informasi.  
Nomor (10) : Diisi dengan  tanda tangan dan nama  pejabat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- 136 - 
 
 
 
10. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN KEDUA 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH…………………..(1) 
 
 
 
Nomor  : …………………………… (2)     ..................... (3) 
Sifat  : …………………………… (4) 
Hal  : Permintaan Keterangan Kedua 
 
 
Yth. ........................... (5) 
 
 
 Sehubungan dengan surat kami nomor ……………….(6) tanggal 
………….(7) hal Permintaan Keterangan , dengan ini kami sampaikan bahwa 
sampai dengan surat ini dikirimkan, Saudara tidak memenuhi 
sebagian/seluruhnya*) atas permintaan keterangan.   
Adapun permintaan keterangan yang masih harus Saudara penuhi terdiri dari:  
No Pos Koreksi Jenis Keterangan 
1 ………………………. (8) …………………………………………………. (9) 
…   
…   
 
 Keterangan tersebut di atas agar disampaikan kepada:  
 
nama : ………………………………………   
jabatan : ………………………………………  
tempat : ………………………………………. (10) 
 
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim.  
 Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan 
keterangan dimaksud, surat keberatan Saudara akan  diproses berdasarkan 
data yang ada yang diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan. 
 Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 
 
         Kepala Kantor, 
 
 
 
 
……………………….. (11) 
 
Keterangan: 
*) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
  

- 137 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMINTAAN KETERANGAN KEDUA 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.  
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.  
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.  
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permintaan keterangan pertama.  
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permintaan keterangan pertama.  
Nomor (8) : Diisi dengan pos y ang dikoreksi seperti penjualan dan  biaya 
pemasaran. 
Nomor (9) : Diisi dengan jenis keterangan yang dimintakan kepada W ajib 
Pajak.  
Nomor (10) : Diisi dengan nama dan jabatan tim peneliti, serta kantor tempat 
akan disampaikannya keterangan.  
Nomor (11) : Diisi dengan  tanda tangan dan nama  pejabat. 
  

- 138 - 
 
 
 
11. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMINJAMAN TAMBAHAN 
BUKU, CATATAN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI/KETERANGAN 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH …………………..(1) 
 
 
Nomor :  ……………………………… (2) 
Sifat :  ……………………………… (4) 
Hal : Permintaan Peminjaman Tambahan Buku, 
Catatan, Data, dan/atau Informasi/Keterangan 
.......................(3) 
 
 
 
 
Yth............................ 
................................. (5) 
 
 Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ........................(6) tanggal  
.................................(7) hal Pengajuan Keberatan a tas .........................(8), 
Nomor ..................(9) tanggal ...............................(10), dengan ini disampaikan 
bahwa kami masih memerlukan buku, catatan, data, dan informasi/keterangan 
tambahan, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi: 
No Pos Koreksi Jenis Keterangan 
1 …………………(11) …………………………………………………………(12) 
…   
…   
 Buku, catatan, data, dan informasi/keterangan tambahan dalam bentuk 
hardcopy dan/atau softcopy wajib disampaikan kepada:  
nama : ............................................................................  
jabatan : ............................................................................ 
tempat : ............................................................................ (13) 
paling lama  ............ (....) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim. 
 Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan 
buku, catatan, data, dan informasi/ keterangan dalam bentuk hardcopy 
dan/atau softcopy dimaksud, surat keberatan Saudara akan diproses 
berdasarkan data yang ada yang diperoleh dalam proses  penyelesaian 
keberatan.  
 Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 
 
   
Kepala Kantor, 
 
 
 
..................................... (14)   
 
  

- 139 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PERMINTAAN PEMINJAMAN TAMBAHAN BUKU, 
CATATAN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI/KETERANGAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.  
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.  
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat keberatan Wajib Pajak.  
Nomor (8) : Diisi dengan jenis dan masa/tahun ketetapan atau 
pemotongan/pemungutan pajak  Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang/Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, 
seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan 
Nilai Masa Pajak Januari 2025, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2 025, 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan 
Tahun Pajak 2025.    
Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak /bukti pemotongan 
atau bukti pemungutan/ Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang/Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (10) : Diisi dengan ta nggal Surat Ketetapan Pajak /bukti pemotongan 
atau bukti pemungutan/ Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang/Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (11) : Diisi dengan pos yang dikoreksi seperti penjualan dan biaya 
pemasaran. 
Nomor (12) : Diisi dengan jenis keterangan tambahan yang dimintakan kepada 
Wajib Pajak. 
Nomor (13) : Diisi dengan nama dan jabatan tim peneliti Keberatan, serta 
kantor tempat akan disampaikannya keterangan tambahan.  
Nomor (14) : Diisi dengan   tanda tangan dan  nama pejabat yang  
menandatangani surat.  

- 140 - 
 
 
 
12. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR 
 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
 KANTOR WILAYAH………(1) 
 
 
 
Nomor : .............................(2)                                            ...…...…..(3) 
Sifat : Sangat segera 
Lampiran : .............................(4)  
Hal : Surat Pemberitahuan Untuk Hadir 
 
 
Yth. .……………...................… 
............................................... (5) 
  
 
Sehubungan dengan telah dilakukan penelitian keberat an berdasarkan 
Surat Tugas nomor ……...………(6) tanggal ..........................(7), bersama ini 
disampaikan pemberitahuan d aftar hasil penelitian keberatan sebagaimana 
terlampir.  
Mengingat hasil penelitian keberatan tersebut berkaitan dengan 
kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk 
menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai buku, catatan, 
data, dan/atau informasi yang mendukung uraian dalam tanggapan tertulis 
tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal 
surat ini dikirim, dan diha rapkan kehadiran Saudara guna memberikan 
keterangan atau memperoleh penjelasan pada:  
Hari/Tanggal  : ………………..….......................................  (8)  
Waktu  : ………………..….......................................  (9) 
Tempat    : ………………..….......................................   (10) 
untuk menemui :  ..............................................................       (11) 
 
Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak memberikan 
keterangan dimaksud, Surat Keberatan Saudara tetap diproses berdasarkan 
data yang ada dalam proses penyelesaian keberatan. 
 
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih. 
 
 
 
Kepala Kantor, 
   
    
   
 
.........…….........(12) 
  

- 141 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR  
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi sesuai dengan jumlah lampiran. 
Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.  
Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Tugas. 
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Tugas. 
Nomor (8) : Diisi dengan hari dan tanggal pemberian penjelasan 
dan/atau keterangan. 
Nomor (9) : Diisi dengan waktu pemberian penjelasan dan/atau 
keterangan. 
Nomor (10) : Diisi dengan tempat pemberian penjelasan dan/atau 
keterangan. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang 
akan memberikan penjelasan dan/atau diberikan 
keterangan. 
Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
  

- 142 - 
 
 
 
13. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN DAFTAR HASIL PENELITIAN 
KEBERATAN  
 
                  KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                               DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
                                   KANTOR WILAYAH…….. (1) 
 
 
PEMBERITAHUAN DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN 
Jenis Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan*)  :……………………(2) 
Nomor Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan*) : …………………..(3)  
Tanggal Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan*) : …………………..(4)  
Masa/Tahun*) Pajak : …………………..(5) 
 
      
NO 
POS-POS 
YANG 
DIKOREKSI 
  MENURUT   DASAR DILAKUKAN 
KOREKSI DALAM 
KEBERATAN 
WP PEMERIKSA PENELITI 
 (Rp)  (Rp)  (Rp) 
(6) (7) (8) (9) (10) (11) 
           
           
           
           
           
     
 
……………………. (12) 
 
 Mengetahui,                   Tim Peneliti, 
 …………………(13)    ………….….………(15) 
 
 
 
    
 
 
 …………….… (14)   ………….….………(15) 
      
     
 
 
 
    ...........................(15) 
     
 
 
 
Keterangan: 
*) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.  

- 143 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
PEMBERITAHUAN DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.  
Nomor (2) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak /pemotongan atau 
pemungutan/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak/pemotongan atau 
pemungutan/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak/pemotongan atau 
pemungutan/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (5) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak. 
Nomor (6) : Diisi dengan nomor urut.  
Nomor (7) : Diisi dengan pos-pos yang dikoreksi. 
Nomor (8) : Diisi dengan jumlah menurut Wajib Pajak. 
Nomor (9) : Diisi dengan jumlah menurut pemeriksa. 
Nomor (10) : Diisi dengan jumlah menurut peneliti keberatan. 
Nomor (11) : Diisi dengan dasar dilakukan koreksi dalam keberatan. 
Nomor (12) : Diisi dengan kota tempat  dan tanggal pembuatan daftar 
pemberitahuan. 
Nomor (13) : Diisi dengan jabatan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti.  
  

- 144 - 
 
 
 
14. CONTOH FORMAT BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI 
SEBAGIAN/SELURUHNYA PERMINTAAN PEMINJAMAN DAN/ATAU 
PERMINTAAN KETERANGAN 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH……….(1) 
 
 
 
BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI SEBAGIAN/SELURUHNYA PERMINTAAN  
PEMINJAMAN DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN 
NOMOR BA- ............................(2) 
Pada hari ini …………. (3) tanggal ………………..(4), kami: 
Nama/NIP Pangkat/Golongan Jabatan 
(5) (6) (7) 
   
   
   
 
berdasarkan Surat Tugas nomor …………………(8) tanggal …………………..(9)  
telah melakukan penelitian terhadap keberatan Wajib Pajak:  
Nama  : ……………………………(10) 
NPWP  : ……………………………(11) 
atas 
Jenis Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan*) : ...............................(12)  
Nomor Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan*) : ...............................(13)  
Tanggal Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan*) : ...............................(14)  
Masa/Tahun*) Pajak : ...............................(15)           
Bahwa berdasarkan surat permintaan peminjaman, surat peminjaman 
peminjaman tambahan, surat permintaan keterangan, dan surat permintaan 
keterangan tambahan: 
 
No Nomor Surat Tanggal 
(16) (17) (18) 
   
   
   
   
dengan ini diterangkan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan tidak memenuhi 
sebagian/seluruhnya*) atas peminjaman buku, catatan, data, dan informasi 
serta permintaan keterangan tersebut sehingga permoh onan Wajib Pajak 
diproses menggunakan data yang ada. 
Adapun pemenuhan atas peminjaman buku, catatan, data, dan informasi serta 
permintaan keterangan adalah sebagai berikut:  
  

- 145 - 
 
 
 
No. 
Buku, Catatan, Data, dan 
Informasi yang Dipinjam serta 
Keterangan yang Diminta 
Pemenuhan Buku, Catatan, Data, 
dan Informasi serta Keterangan 
(19) (20) (21) 
   
   
   
Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian/Seluruhnya*) Permintaan Peminjaman 
dan/atau Permintaan Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
              
.....................................(22) 
 
                                                                                  Tim Peneliti, 
     
 
 
                                                                        
 ...........................(23) 
 
 
 
 
...........................(23)   
 
 
 
...........................(23) 
  
     
   
Keterangan: 
*) Diisi dengan yang sesuai. 
  

- 146 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI SEBAGIAN/SELURUHNYA  
PERMINTAAN PEMINJAMAN DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN  
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara.  
Nomor (3) : Diisi dengan hari pembuatan berita acara. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pembuatan berita acara. 
Nomor (5) : Diisi dengan nama dan nomor induk pegawai tim peneliti. 
Nomor (6) : Diisi dengan pangkat dan golongan tim peneliti. 
Nomor (7) : Diisi dengan jabatan tim peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat tugas. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat tugas. 
Nomor (10) 
Nomor (11) 
: 
: 
Diisi dengan nama Wajib Pajak.  
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (12) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak/pemotongan atau 
pemungutan. 
Nomor (13) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak/pemotongan atau 
pemungutan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak/pemotongan atau 
pemungutan. 
Nomor (15) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak. 
Nomor (16) 
Nomor (17) 
 
Nomor (18) 
 
Nomor (19) 
: 
: 
 
: 
 
: 
Diisi dengan nomor urut. 
Diisi dengan nomor surat permintaan peminjaman, surat 
permintaan peminjaman tambahan, su rat permintaan 
keterangan, dan surat permintaan keterangan tambahan yang 
telah dikirim. 
Diisi dengan tanggal surat permintaan peminjaman, surat 
permintaan peminjaman tambahan, sura t permintaan 
keterangan, dan surat permintaan keterangan tambahan yang 
telah dikirim. 
Diisi dengan nomor urut. 
Nomor (20) : Diisi dengan buku, catatan, data, dan informasi yang dipinjam 
serta keterangan yang diminta berdasarkan surat permintaan 
peminjaman, surat permintaan peminjaman tambahan, surat 
permintaan keterangan, dan sur at permintaan keterangan 
tambahan. 
Nomor (21) : Diisi dengan keterangan ”ADA” apabila dipenuhi atau ”TIDAK 
ADA” apabila tidak dipenuhi.  
Nomor (22) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal pembuatan berita 
acara. 
Nomor (23) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
 
  

- 147 - 
 
 
 
15. CONTOH FORMAT BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI  
SEBAGIAN/SELURUHNYA PERMINTAAN PEMINJAMAN DAN/ATAU 
PERMINTAAN KETERANGAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR…………………..(1) 
 
 
 
BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI SEBAGIAN/SELURUHNYA PERMINTAAN  
PEMINJAMAN DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN 
NOMOR BA- ............................(2) 
Pada hari ini …………. (3) tanggal ………………..(4), kami: 
Nama/NIP Pangkat/Golongan Jabatan 
(5) (6) (7) 
   
   
   
 
berdasarkan Surat Tugas nomor …………………(8) tanggal …………………..(9)  
telah melakukan penelitian keberatan atas objek Pajak:  
NOP  : …………………………… (10) 
Alamat Objek Pajak  : …………………………… (11) 
Tahun Pajak SPPT/SKP PBB  : …………………………… (12) 
Nama Wajib Pajak  : …………………………… (13) 
NPWP Wajib Pajak   : …………………………… (14) 
Bahwa berdasarkan  surat peminjaman, surat peminjaman tambahan, surat 
permintaan keterangan, surat permintaan keterangan tambahan: 
 
No Nomor Surat Tanggal 
(15) (16) (17) 
   
   
dengan ini diterangkan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan tidak memenuhi 
sebagian/seluruhnya*) atas peminjaman buku, catatan, data, dan informasi 
serta permintaan keterangan tersebut, sehingga permohonan Wajib Pajak 
diproses menggunakan data yang dimiliki dan/atau diperoleh Direk torat 
Jenderal Pajak. 
Adapun pemenuhan atas peminjaman buku, catatan, data, dan informasi serta 
permintaan keterangan adalah sebagai berikut:  
 
No. 
Buku, Catatan, Data, dan 
Informasi yang Dipinjam serta 
Keterangan yang Diminta 
Pemenuhan Buku, Catatan, 
Data, dan Informasi serta 
Keterangan 
(18) (19) (20) 
   
   
   

- 148 - 
 
 
 
Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian/Seluruhnya*) Permintaan Peminjaman 
dan/atau Permintaan Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
               
.....................................(21) 
                                                                                  
 Tim Peneliti, 
     
 
 
 
 ...........................(22) 
                                                               
 
...........................(22)   
 
 
...........................(22) 
 
Keterangan: 
*) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
 
  

- 149 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI SEBAGIAN/SELURUHNYA  
PERMINTAAN PEMINJAMAN DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN 
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara.  
Nomor (3) : Diisi dengan hari pembuatan berita acara. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pembuatan berita acara. 
Nomor (5) : Diisi dengan nama dan nomor induk pegawai tim peneliti. 
Nomor (6) : Diisi dengan pangkat dan golongan tim peneliti. 
Nomor (7) : Diisi dengan jabatan tim peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat tugas. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat tugas. 
Nomor (10) : Diisi dengan nomor objek pajak.  
Nomor (11) : Diisi dengan alamat letak Objek Pajak. 
Nomor (12) : Diisi dengan tahun pajak Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang/Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (13) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.  
Nomor (14) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (15) : Diisi dengan nomor urut.   
Nomor (16) : Diisi dengan nomor surat permintaan peminjaman, surat 
permintaan peminjaman tambahan, surat permintaan 
keterangan, dan surat permintaan keterangan tambahan 
yang telah dikirim.   
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal surat permintaan peminjaman, surat 
permintaan peminjama n tambahan, surat permintaan 
keterangan, dan surat permintaan keterangan tambahan 
yang telah dikirim.   
Nomor (18) : Diisi dengan nomor urut. 
Nomor (19) : Diisi dengan buku, catatan, da ta, dan informasi yang 
dipinjam serta keterangan yang diminta berdasarkan surat 
permintaan peminjaman, surat permintaan peminjaman 
tambahan, surat permintaan keterangan, dan surat 
permintaan keterangan tambahan. 
Nomor (20) : Diisi dengan keterangan ”ADA” apabila dipenuhi atau ”TIDAK 
ADA” apabila tidak dipenuhi.  
Nomor (21) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal pembuatan berita 
acara. 
Nomor (22) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
 
 

- 150 - 
 
 
 
16. CONTOH FORMAT BERITA ACARA DALAM HAL WAJIB PAJAK HADIR 
DAN MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS 
 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH……….. (1) 
 
 
BERITA ACARA KEHADIRAN DAN PEMBERIAN KETERANGAN TERTULIS 
NOMOR : BA- ................................ (2) 
 
Pada hari ini ............................. (3) tanggal .................................. (4), kami:       
No NAMA/NIP Pangkat/Golongan Jabatan 
(5) (6) (7) (8) 
    
    
    
    
    
 
sesuai dengan  Surat Tugas nomor ................ (9) tanggal ............(10), telah 
melakukan penelitian keberatan terhadap Wajib Pajak: 
Nama  : ................................................................... (11) 
NPWP  : ................................................................... (12) 
atas: 
Jenis Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan *)  : ……………………….(13) 
Nomor Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan *) : ……………………....(14)  
Tanggal Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan *) : ……………………….(15)  
Masa Pajak/Tahun Pajak *) : ……………………….(16) 
serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada: 
  
 
Wajib Pajak   
 
Wakil    
 
Kuasa  
Nama : ............................................................ (17) 
NPWP : ............................................................ (18) 
Jabatan : ............................................................ (19) 
Alamat : ............................................................ (20) 
 
yang telah hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir 
nomor ..........(21) tanggal ............(22), dan Wajib Pajak memberikan keterangan 
tertulis dalam suratnya nomor .................(23) tanggal ............... (24). 
 
 
  

- 151 - 
 
 
 
Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak dan Memberikan Keterangan Tertulis  ini 
dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
 
 
 
Pihak yang Diundang, 
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)  
 
 
 
 
............................................(26) 
 
Mengetahui, 
............................................(27) 
 
 
 
............................................(28) 
......................., .................. (25) 
 
Tim Peneliti, 
 
 
 
 
 
.............................................. (29) 
 
 
...............................................(29) 
 
 
 
...............................................(29)  
 
Keterangan: 
*) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
  

- 152 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA DALAM HAL WAJIB PAJAK HADIR  
DAN MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak. 
Nomor (3) : Diisi dengan hari kehadiran Wajib Pajak. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal kehadiran Wajib Pajak. 
Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut. 
Nomor (6) : Diisi dengan nama dan nomor induk pegawai tim peneliti. 
Nomor (7) : Diisi dengan pangkat dan golongan tim peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan jabatan tim peneliti. 
Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Tugas. 
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Tugas. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (12) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (13) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak/pemotongan atau 
pemungutan/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (14) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak/pemotongan atau 
pemungutan/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (15) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak/ pemotongan atau 
pemungutan/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang /Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (16) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak. 
Nomor (17) : Diisi dengan nama Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak. 
Nomor (18) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wakil/Kuasa dari Wajib 
Pajak. 
Nomor (19) : Diisi dengan jabatan Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak. 
Nomor (20) : Diisi dengan alamat Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak. 
Nomor (21) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Untuk Hadir. 
Nomor (22) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir. 
Nomor (23) : Diisi dengan nomor surat tanggapan hasil penelitian keberatan 
Wajib Pajak. 
Nomor (24) : Diisi deng an tanggal surat tanggapan hasil penelitian 
keberatan Wajib Pajak.  
Nomor (25) : Diisi dengan kota tempat dan tanggal pembuatan berita acara. 
Nomor (26) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib 
Pajak/Wakil/Kuasa. 
Nomor (27) : Diisi dengan jabatan. 
Nomor (28) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
Nomor (29) : Diisi dengan tanda tangan dan nama dan tim peneliti. 
 
  

- 153 - 
 
 
 
 
17. CONTOH FORMAT BERITA ACARA DALAM HAL WAJIB PAJAK  HADIR 
TETAPI TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH………(1) 
 
 
BERITA ACARA KEHADIRAN WAJIB PAJAK 
TETAPI TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS 
NOMOR : BA- ................................ (2) 
 
Pada hari ini ............................. (3) tanggal .................................. (4), kami :      
No NAMA/NIP Pangkat/Golongan Jabatan 
(5) (6) (7) (8) 
    
    
    
    
    
 
sesuai dengan Surat Tugas nomor .................. (9) tanggal ............ (10), telah 
melakukan penelitian keberatan terhadap Wajib Pajak: 
Nama  : ................................................................... (11) 
NPWP  : ................................................................... (12) 
atas: 
Jenis Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan *)  :  ……………………(13) 
Nomor Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan *) :  …………………...(14)  
Tanggal Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan *) :  ……………………(15) 
Masa Pajak/Tahun Pajak *) :  ……………………(16) 
 
serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada: 
  
 
Wajib Pajak   
 
Wakil    
 
Kuasa  
Nama : .............................................................(17) 
NPWP : .............................................................(18) 
Jabatan : .............................................................(19) 
Alamat : .............................................................(20) 
 
yang telah hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir 
nomor ................ (21) tanggal ........................ (22), namun Wajib Pajak tidak 
memberikan keterangan tertulis. Wajib Pajak memberikan keterangan secara 
lisan sebagai berikut........................................................................ (23). 
 
   

- 154 - 
 
 
 
 
 
Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak Tetapi Tidak Memberikan Keterangan 
Tertulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
  
 
Pihak yang Diundang,  
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)  
 
 
 
 
............................................(25) 
 
Mengetahui, 
............................................(26) 
 
 
 
............................................(27) 
 
......................., ................. (24) 
 
Tim Peneliti, 
 
 
 
 
............................................(28) 
 
 
............................................(28)  
 
 
 
............................................(28) 
 
 
Keterangan: 
*) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
 

- 155 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA DALAM HAL WAJIB PAJAK HADIR  
TETAPI TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS  
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak. 
Nomor (3) : Diisi dengan hari kehadiran Wajib Pajak. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal kehadiran Wajib Pajak. 
Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut. 
Nomor (6) : Diisi dengan nama dan nomor induk pegawai tim peneliti. 
Nomor (7) : Diisi dengan pangkat dan golongan tim peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan jabatan tim peneliti. 
Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Tugas. 
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Tugas. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (12) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (13) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak/pemoto ngan atau 
pemungutan/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (14) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak/pemotongan atau 
pemungutan/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (15) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak/pemotongan atau 
pemungutan/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (16) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak. 
Nomor (17) : Diisi dengan nama Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak. 
Nomor (18) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wakil/Kuasa dari Wajib 
Pajak. 
Nomor (19) : Diisi dengan jabatan Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak. 
Nomor (20) : Diisi dengan alamat Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak. 
Nomor (21) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.  
Nomor (22) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir. 
Nomor (23) : Diisi dengan keterangan Wajib Pajak apabila Wajib Pajak 
memberikan keterangan secara lisan. 
Nomor (24) : Diisi dengan kota tempat dan tanggal pembuatan berita acara. 
Nomor (25) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib 
Pajak/Wakil/Kuasa. 
Nomor (26) : Diisi dengan jabatan. 
Nomor (27) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
Nomor (28) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
  

- 156 - 
 
 
 
18. CONTOH FORMAT BERITA ACARA DALAM HAL WAJIB PAJAK  HADIR 
DAN MEMBERIKAN KETERANGAN TETAPI TIDAK BERSEDIA TANDA 
TANGAN 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH………… (1) 
 
 
BERITA ACARA KEHADIRAN WAJIB PAJAK 
MEMBERIKAN KETERANGAN TETAPI TIDAK BERSEDIA TANDA TANGAN 
NOMOR : BA- ................................ (2) 
 
Pada hari ini ............................. (3) tanggal .................................. (4), kami :        
No NAMA/NIP Pangkat/Golongan Jabatan 
(5) (6) (7) (8) 
    
    
    
    
    
 
sesuai dengan Surat Tugas nomor ................ (9) tanggal .............. (10), telah 
melakukan penelitian keberatan terhadap Wajib Pajak: 
Nama  : ................................................................... (11) 
NPWP  : ................................................................... (12) 
atas: 
Jenis Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan *)  : …………………...(13) 
Nomor Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan *) : ……………………(14)  
Tanggal Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan *) : ……………………(15)  
Masa Pajak/Tahun Pajak *) : ……………………(16) 
 
serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada: 
  
 
Wajib Pajak   
 
Wakil    
 
Kuasa  
Nama :...............................................................(17) 
NPWP :...............................................................(18) 
Jabatan :...............................................................(19) 
Alamat :...............................................................(20) 
 
yang telah hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir 
nomor ................(21) tanggal ........................(22), dan Wajib Pajak memberikan 
keterangan tertulis dalam suratnya nomor .........................(23)  tanggal 
.......................(24) dan/atau keterangan secara lisan sebagai berikut 
...................................................................................................................(25), 
namun Wajib Pajak tidak bersedia menandatangani Berita Acara Kehadiran.  
 
 
 
  

- 157 - 
 
 
 
Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak Memberikan Keterangan Tetapi Tidak 
Bersedia Tanda Tangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
  
 
Pihak yang Diundang, 
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)  
 
 
 
 
............................................(27) 
 
Mengetahui, 
............................................(28) 
 
 
 
............................................(29) 
 
......................., ................. (26) 
 
Tim Peneliti  
 
 
 
 
.............................................(30) 
 
 
.............................................(30)  
 
 
 
.............................................(30) 
 
 
Keterangan: 
*) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
 
  

- 158 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA DALAM HAL WAJIB PAJAK HADIR DAN  
MEMBERIKAN KETERANGAN TETAPI TIDAK BERSEDIA TANDA TANGAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak. 
Nomor (3) : Diisi dengan hari kehadiran Wajib Pajak. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal kehadiran Wajib Pajak. 
Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut. 
Nomor (6) : Diisi dengan nama dan nomor induk pegawai tim peneliti. 
Nomor (7) : Diisi dengan pangkat dan golongan tim peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan jabatan tim peneliti. 
Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Tugas. 
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Tugas. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (12) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (13) : Diisi dengan jenis  Surat Ketetapan Pajak/pemotongan atau 
pemungutan/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (14) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak/pemotongan atau 
pemungutan/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (15) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak/pemotongan atau 
pemungutan/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (16) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak. 
Nomor (17) : Diisi dengan nama Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak. 
Nomor (18) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wakil/Kuasa dari Wajib 
Pajak. 
Nomor (19) : Diisi dengan jabatan Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak. 
Nomor (20) : Diisi dengan alamat Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak. 
Nomor (21) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.  
Nomor (22) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir. 
Nomor (23) : Diisi dengan nomor surat tanggapan hasil penelitian keberatan 
Wajib Pajak. 
Nomor (24) : Diisi deng an tanggal surat  tanggapan hasil penelitian 
keberatan tertulis Wajib Pajak. 
Nomor (25) : Diisi dengan keterangan Wajib Pajak  apabila Wajib Pajak  
memberikan keterangan secara lisan. 
Nomor (26) : Diisi dengan nama tempat  dan tanggal pembuatan berit a 
acara. 
Nomor (27) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib 
Pajak/Wakil/Kuasa. 
Nomor (28) : Diisi dengan jabatan. 
Nomor (29) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
Nomor (30) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
  

- 159 - 
 
 
 
19. CONTOH FORMAT SURAT TANGGAPAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN  
 
Yth. Kepala..................................(1) 
 
 
Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor 
.......................(2)  tanggal ............................(3) dengan ini saya: 
 
Nama   : ........................................... (4) 
NPWP  : ........................................... (5) 
Jabatan  : ........................................... (6) 
Alamat   : ........................................... (7) 
Nomor Telepon  : ........................................... (8) 
bertindak selaku  
          
 
 
dari Wajib Pajak 
Nama  : ............................................... (9) 
NPWP : ............................................... (10) 
Alamat   : ............................................... (11) 
atas objek pajak: 
NOP  : ............................................... (12) 
Alamat objek pajak : ............................................... (13) 
 
 
dengan ini memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan atas hasil 
penelitian keberatan kami dengan uraian sebagai berikut: 
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
...................................................................................................................(14) 
 
                                        .......................................(15) 
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*) 
 
 
......................................(16) 
 
 
 
Keterangan:  
1. Beri tanda X pada           yang sesuai. 
2. *)  Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai  dan dalam hal surat 
tanggapan hasil penelitian keberatan ditandatangani oleh Kuasa harus 
dilampiri Surat Kuasa Khusus. 
 
 
  
 
Wajib 
Pajak   
    
 Wakil    Kuasa  

- 160 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT TANGGAPAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang melakukan penelitian 
keberatan. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Untuk Hadir. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir. 
Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa yang 
menandatangani surat tanggapan hasil penelitian 
keberatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib 
Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani surat tanggapan 
hasil penelitian keberatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa yang 
menandatangani surat tanggapan hasil penel itian 
keberatan. 
Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa yang 
menandatangani surat  tanggapan hasil penelitian 
keberatan. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang 
menandatangani surat tanggapan hasil penel itian 
keberatan. 
Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang 
menandatangani surat tanggapan hasil penelitian keberatan 
adalah Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak. 
Nomor (10) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak apabila 
yang menandatangani surat tanggapan hasil penelitian 
keberatan adalah Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak. 
Nomor (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang 
menandatangani surat tanggapan hasil penelitian keberatan 
adalah Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak. 
Nomor (12) : Diisi dengan nomor objek pajak  dalam hal pengajuan 
keberatan Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (13) : Diisi dengan alamat letak objek pajak dalam hal pengajuan 
keberatan Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanggapan Wajib Pajak terhadap hasil 
penelitian untuk masing-masing koreksi. 
Nomor (15) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat tanggapan hasil 
penelitian keberatan dibuat. 
Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib 
Pajak/Wakil/Kuasa. 
 
  

- 161 - 
 
 
 
20. CONTOH FORMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK 
DAN TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS  
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH……….(1) 
 
 
BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK 
DAN TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS 
NOMOR : BA- ................................(2) 
 
Pada hari ini ............................. (3) tanggal .................................. (4), kami :        
No NAMA/NIP Pangkat/Golongan Jabatan 
(5) (6) (7) (8) 
    
    
    
    
    
 
sesuai dengan Surat Tugas nomor ................. (9) tanggal ............. (10), telah 
melakukan penelitian keberatan terhadap Wajib Pajak: 
Nama  : ................................................................... (11) 
NPWP  : ................................................................... (12) 
atas: 
Jenis Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan*)  : …………………………(13) 
Nomor Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan*) : ………………………...(14)  
Tanggal Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan*) : …………………………(15)  
Masa/Tahun*) Pajak : …………………………(16) 
telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor 
............................(17) tanggal .....................(18) ter hadap Wajib Pajak untuk 
memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya, 
namun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak hadir memenuhi undangan 
sebagaimana tercantum  dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir tersebut dan 
tidak memberikan keterangan tertulis. 
 
 
  

- 162 - 
 
 
 
Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Tidak Memberikan Keterangan 
Tertulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
 
Pihak yang Diundang, 
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)  
 
 
 
 
.......................................(20) 
 
Mengetahui, 
...................................... (21) 
 
 
 
.......................................(22) 
 
......................., ................ (19) 
 
Tim Peneliti, 
 
 
 
 
.........................................(23)  
 
 
.........................................(23) 
 
 
 
.........................................(23) 
 
 
Keterangan: 
*) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

- 163 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK DAN  
TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak. 
Nomor (3) : Diisi dengan hari seharusnya Wajib Pajak hadir. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal seharusnya Wajib Pajak hadir. 
Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut. 
Nomor (6) : Diisi dengan nama dan nomor induk pegawai tim peneliti. 
Nomor (7) : Diisi dengan pangkat dan golongan tim peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan jabatan tim peneliti. 
Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Tugas. 
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Tugas. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (12) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak. 
Nomor (13) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak/pemotongan atau 
pemungutan/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (14) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak/pemotongan atau 
pemungutan/Surat Pemberitahuan P ajak Terutang/ Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (15) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak/pemotongan atau 
pemungutan/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (16) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak. 
Nomor (17) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.  
Nomor (18) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir. 
Nomor (19) : Diisi dengan  nama tempat dan tanggal pembuatan berita 
acara. 
Nomor (20) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib 
Pajak/Wakil/Kuasa. 
Nomor (21) : Diisi dengan jabatan. 
Nomor (22) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
Nomor (23) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
 
 
  

- 164 - 
 
 
 
21. CONTOH FORMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK  
DAN MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS 
 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH………. (1) 
 
 
 
BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK 
DAN MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS 
NOMOR : BA- ................................ (2) 
 
Pada hari ini ............................. (3) tanggal .................................. (4), kami :      
No NAMA/NIP Pangkat/Golongan Jabatan 
(5) (6) (7) (8) 
    
    
    
    
    
 
sesuai dengan Surat Tugas nomor ..................(9) tanggal ............(10), telah 
melakukan penelitian keberatan terhadap Wajib Pajak: 
Nama  : ................................................................... (11) 
NPWP  : ................................................................... (12) 
atas: 
Jenis Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan *)  : …………………..(13) 
Nomor Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan *) : …………………..(14)  
Tanggal Ketetapan/Pemotongan atau Pemungutan *) : …………………..(15)  
Masa/Tahun*) Pajak : …………………..(16) 
telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor 
.........................(17) tanggal ..... ................(18) terhadap Wajib Pajak untuk 
memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya, 
namun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak hadir memenuhi undangan 
sebagaimana tercantum  dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir tersebut dan 
memberikan keterangan tertulis dalam surat nomor ........................(19) tanggal 
........................(20). 
 
 
 
 
  

- 165 - 
 
 
 
Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Memberikan Keterangan Tertulis  
ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
 
 
 
Pihak yang Diundang, 
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*) 
 
 
 
 
........................................(22) 
 
Mengetahui, 
....................................... (23) 
 
 
 
....................................... (24) 
 
......................., ............... (21) 
 
Tim Peneliti, 
 
 
 
 
........................................(25)  
 
 
....................................... (25) 
 
 
 
........................................(25) 
 
 
Keterangan: 
*) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
 
  

- 166 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK  
DAN MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak. 
Nomor (3) : Diisi dengan hari seharusnya Wajib Pajak hadir. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal seharusnya Wajib Pajak hadir. 
Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut. 
Nomor (6) : Diisi dengan nama d an nomor induk pegawai  Tim Peneliti 
Keberatan. 
Nomor (7) : Diisi dengan pangkat dan golongan Tim Peneliti Keberatan. 
Nomor (8) : Diisi dengan jabatan tim Tim Peneliti Keberatan. 
Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Tugas. 
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Tugas. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (12) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (13) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak/pemotongan atau 
pemungutan/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (14) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak/ pemotongan atau 
pemungutan/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (15) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak/pemotongan atau 
pemungutan/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (16) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak. 
Nomor (17) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.  
Nomor (18) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir. 
Nomor (19) : Diisi dengan nomor surat tanggapan hasil penelitian keberatan 
Wajib Pajak. 
Nomor (20) : Diisi dengan tanggal surat tanggapan hasil penelitian keberatan  
Wajib Pajak. 
Nomor (21) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal pembuatan berita acara. 
Nomor (22) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil/Kuasa. 
Nomor (23) : Diisi dengan jabatan pimpinan Unit Pelaksana Penelitian 
Keberatan. 
Nomor (24) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang bersangkutan. 
Nomor (25) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
  

- 167 - 
 
 
 
22. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENYESUAIAN KEBERATAN 
 
Nomor : …….................….. (1)    …….,…………………. (2) 
Lampiran : …….................….. (3)  
Hal : Permohonan Penyesuaian Keberatan 
   
 
Yth. Direktur Jenderal Pajak 
melalui Kantor Pelayanan Pajak………..(4)  
………...................................................(5) 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama : …………………………. (6) 
NPWP : …………………………. (7) 
Jabatan : …………………………. (8) 
Alamat : …………………………. (9) 
Nomor Telepon : …………………………. (10) 
Bertindak selaku :    
       
 
 
  
 
dari Wajib Pajak : 
 
Nama : …………………………….. (11)  
NPWP : …………………………….. (12)  
Alamat : …………………………….. (13) 
bersama ini menyampaikan penyesuaian atas Surat Keberatan: 
Nomor bukti penerimaan  : …………………………….. (14) 
Nomor dan tanggal surat : …………………………….. (15) 
Perihal surat    : …………………………….. (16) 
Jenis skp    : …………………………….. (17) 
Nomor dan tanggal skp  : …………………………….. (18) 
Penandatangan    : …………………………….. (19) 
 
Alasan pengajuan keberatan (20): 
No. Sengketa (Pos Koreksi) Jumlah (Rp/US$) menurut 
Wajib Pajak 
   
Alasan Keberatan:  
 
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jumlah pajak yang terutang menurut 
perhitungan Wajib Pajak sebesar: ……………………………………………………(21) 
 
  
 Wajib Pajak   
    
 Wakil    Kuasa 

- 168 - 
 
 
 
Disesuaikan menjadi: 
Alasan penyesuaian (22): 
No. Sengketa (Pos Koreksi) Jumlah (Rp/US$) menurut 
Wajib Pajak 
   
Alasan penyesuaian:  
 
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jumlah pajak yang terutang menurut 
perhitungan Wajib Pajak setelah dilakukan penyesuaian surat  keberatan 
sebesar: 
………….……………………………………………………………………………………(23) 
 
 
Demikian penyesuaian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. 
Wajib 
Pajak/Wakil/Kuasa*) 
 
 
 
…………………………(24) 
Tembusan: 
Direktur Perpajakan Internasional 
 
 
Keterangan: 
1. Beri tanda X pada        yang sesuai. 
2. **) : Diisi salah satu pilihan yang sesuai dan dalam hal  penyesuaian surat 
keberatan ditandatangani oleh Kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus. 
  

- 169 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
PERMOHONAN PENYESUAIAN KEBERATAN 
 
Nomor (1) :  Diisi dengan nomor surat penyesuaian surat keberatan sesuai 
dengan administrasi Wajib Pajak. 
Nomor (2) :  Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat. 
Nomor (3) :  Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat 
penyesuaian surat keberatan. 
Nomor (4) :  Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
terdaftar. 
Nomor (5) :  Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
terdaftar. 
Nomor (6) :  Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa. 
Nomor (7) :  Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib 
Pajak/Wakil/Kuasa. 
Nomor (8) :  Diisi dengan jabatan Wakil/Kuasa. 
Nomor (9) :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Wakil/Kuasa. 
Nomor (10) :  Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/Wakil/Kuasa. 
Nomor (11) :  Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (12) :  Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (13) :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (14) :  Diisi dengan nomor bukti penerimaan Surat Keberatan yang 
diajukan penyesuaian. 
Nomor (15) :  Diisi dengan nomor dan t anggal Surat Keberatan yang diajukan 
penyesuaian. 
Nomor (16) :  Diisi dengan perihal Surat Keberatan yang diajukan penyesuaian. 
Nomor (17) :  Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak pada Surat Keberatan 
yang diajukan penyesuaian. 
Nomor (18) :  Diisi denga n nomor dan tanggal surat ketetapan pajak  pada 
Surat Keberatan yang diajukan penyesuaian. 
Nomor (19) :  Diisi dengan nama penandatangan Surat Keberatan yang 
diajukan penyesuaian. 
Nomor (20) :  Diisi dengan jelas alasan pengajuan surat keberatan untuk 
masing-masing koreksi yang diajukan keberatan.  
Nomor (21) :  Diisi dengan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan 
Wajib Pajak pada saat penyesuaian Surat Keberatan. 
Nomor (22) :  Diisi dengan jelas alasan penyesuaian keberatan untuk masing -
masing koreksi yang diajukan keberatan.  
Nomor (23) :  Diisi dengan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan 
Wajib Pajak setelah penyesuaian surat keberatan. 
Nomor (24) :  Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa.   
  

- 170 - 
 
 
 
23. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENYESUAIAN KEBERATAN 
 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH …………………..(1) 
 
 
njjdkadjj Nomor : ……………………………….. (2)                   …………....(3)              
Sifat tanggal Sifat : ……………………………….. (4) 
Lampiran Lampiran : ……………………………….. (5) 
Hal Hal : Persetujuan Penyesuaian Keberatan 
 
 
Yth. ............................. (6) 
 
 Sehubungan dengan surat Saudara nomor  ……………..(7) tanggal 
……………..(8) yang diterima tanggal  ……………….(9), hal Permohonan 
Penyesuaian Keberatan atas Surat Keberatan nomor ………………..(1 0) tanggal 
……………..(11),  bersama ini disampaikan bahwa: 
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal ….. Peraturan Menteri Keuangan Nomor … 
Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, 
Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan, diatur bahwa : 
a. Penyesuaian Surat Keberatan dilakukan dalam hal terdapat materi 
sengketa keberatan di luar materi sengketa yang disepakati dalam 
Persetujuan Bersama. 
b. Wajib Pajak harus menyampaikan penyesuaian Surat Keberatan sebelum 
tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak. 
2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan penyesuaian Surat Keberatan 
Saudara memenuhi/tidak  memenuhi*) ketentuan Pasal ..... Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor …... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, 
Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang 
Perpajakan, sehingga permohonan penyesuaian Surat Keberatan Saudara 
disetujui.  
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara 
diucapkan terima kasih. 
 
 
  
        Kepala Kantor, 
 
 
 
        …………………… (12) 
 
Tembusan: 
Direktur Perpajakan Internasional 
 
Keterangan: 
*) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.  

- 171 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERSETUJUAN PENYESUAIAN KEBERATAN 
 
Nomor (1) :  Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) :  Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) :  Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) :  Diisi dengan sifat surat 
Nomor (5) :  Diisi dengan jumlah lampiran surat 
Nomor (6) :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan penyesuaian Surat 
Keberatan. 
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal  surat permohonan penyesuaian Surat 
Keberatan. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan penyesuaian 
Surat Keberatan. 
Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan  dan  nama pejabat yang 
menandatangani surat. 
  

- 172 - 
 
 
 
24. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PENYESUAIAN KEBERATAN 
 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH …………………..(1) 
 
 
Nomor : ……………………………….. (2)                     …..……….(3)              
Sifat tanggal Sifat : ……………………………….. (4) 
Lampiran Lampiran : ……………………………….. (5) 
Hal Hal : Penolakan Penyesuaian Keberatan 
 
 
Yth. ............................. (6) 
 
 Sehubungan dengan surat Saudara nomor  ……………..(7) tanggal 
……………..(8) yang diterima tanggal  ……………….(9), hal Permohonan 
Penyesuaian Keberatan atas Surat Keberatan nomor ……………….(1 0) tanggal 
……………..(11),  bersama ini disampaikan bahwa: 
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal … Peraturan Menteri Keuangan Nomor  … 
Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, 
Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan, diatur bahwa : 
a. Penyesuaian Surat Keberatan dilakukan dalam hal  terdapat materi 
sengketa keberatan di luar materi sengketa yang disepakati dalam 
Persetujuan Bersama. 
b. Wajib Pajak harus menyampaikan penyesuaian Surat Keberatan 
sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib 
Pajak. 
2. Berdasarkan penelit ian kami, permohonan penyesuaian Surat Keberatan 
Saudara memenuhi/tidak memenuhi*) ketentuan Pasal  Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor … Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, 
Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan, 
sehingga permohonan penyesuaian Surat Keberatan Saudara ditolak. 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara 
diucapkan terima kasih. 
 
 
  
        Kepala Kantor, 
 
 
 
        …………………… (12) 
 
Tembusan: 
Direktur Perpajakan Internasional 
 
Keterangan: 
*) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
  

- 173 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PENOLAKAN PENYESUAIAN KEBERATAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat 
Nomor (5) : Diisi dengan jumlah lampiran surat 
Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan penyesuaian Surat 
Keberatan. 
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal  surat permohonan penyesuaian  Surat 
Keberatan. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan penyesuaian 
Surat Keberatan. 
Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (12) : Diisi dengan tanda tanga n dan nama pejabat yang 
menandatangani surat. 
 
      
  
 
  

- 174 - 
 
 
 
25. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN  KEBERATAN UNTUK PAJAK 
PENGHASILAN BADAN DAN ORANG PRIBADI 
 
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…….…………………….(1) 
 
SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN 
ATAS ................... (2) 
NOMOR .......................... (3) 
 
KEPALA ………..……....(4), 
     
Menimbang : a. 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan Surat Keberatan Wajib Pajak atas 
nama …………(5) nomor ...............(6) tanggal ……………(7)  
yang diterima …………….( 8) tanggal … ……….(9) 
berdasarkan bukti penerimaan  nomor …………..(10) 
tanggal .............(11) tentang Keberatan Wajib Pajak  atas 
……..(12) nomor .............(13) tanggal ..............(14) Tahun 
Pajak ..............(15); 
  b. bahwa berdasarkan laporan penelitian keberatan nomor 
...........(16) tanggal ………………..(17); 
 
 
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat 
Keputusan Keberatan atas …………………….(18);     
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara  Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6834); 
  4. 
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor … Tahun 2024 
tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, 
Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan; 

- 175 - 
 
 
 
  5. …………………………………………………………………(19); 
 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN ATAS ………………… (20). 
PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan  
sebagian/Menolak*) keberatan Wajib Pajak dalam 
suratnya nomor ……………(21) tanggal ………………(22). 
  2. Mengurangkan/Mempertahankan/Menambah*) jumlah 
pajak yang masih harus dibayar/jumlah pajak yang lebih 
dibayar*) dalam ……………….(23) nomor ………….. (24) 
tanggal ………..(25) Tahun Pajak ………….(26). 
 atas:   
Wajib Pajak   : ……………………………(27) 
NPWP                 : ………………………….. (28) 
Alamat               : ………………………….. (29) 
Dengan perincian sebagai berikut : 
Uraian 
 
 
Semula 
(Rp/US$)  
(30) 
Ditambah/ (Dikurangi) 
(Rp/US$) 
(31)*) 
Menjadi 
(Rp/US$) 
(32) 
Persetujuan 
Bersama 
Keberatan  
a. Penghasilan Netto     
b. Kompensasi Kerugian     
c. Penghasilan Kena Pajak     
d. Pajak Penghasilan (PPh) 
Terutang     
e. Kredit Pajak     
f. PPh Kurang/(Lebih) 
Bayar     
g. Sanksi Administrasi     
h. Jumlah PPh yang masih 
harus/(lebih) dibayar     
Perhitungan PPh yang masih harus dilunasi/dikembalikan *)  
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar  (33) 
Jumlah PPh yang telah dikembalikan (34) 
Jumlah PPh yang telah dibayar (35) 
Jumlah PPh yang masih harus dilunasi/ 
(dikembalikan) 
(36) 
  

- 176 - 
 
 
 
KEDUA : Surat Keputusan Keberatan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
Surat Keputusan Keberatan ini disampaikan kepada: 
1. Nama Wajib Pajak   : ……………………………. (37) 
2. Alamat                    : ……………………………. (38) 
 
 
      Ditetapkan di .............(39) 
      pada tanggal ............. (40) 
      KEPALA KANTOR, 
 
 
 
      ............................. (41) 
 
   
       

- 177 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK  
PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN ORANG PRIBADI 
 
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang melakukan penelitian 
keberatan. 
Nomor (2) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan. 
Nomor (3) : Diisi dengan nomor Keputusan. 
Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor yang melakukan penelitian 
keberatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (8) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib 
Pajak terdaftar. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima. 
Nomor (10) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan. 
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. 
Nomor (12) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan. 
Nomor (13) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan 
keberatan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal ketetapan pajak yang diajukan 
keberatan. 
Nomor (15) : Diisi dengan tahun pajak yang diajukan keberatan. 
Nomor (16) : Diisi dengan nomor Laporan Penelitian Keberatan. 
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal Laporan Penelitian Keberatan. 
Nomor (18) 
Nomor (19) 
: 
: 
Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan. 
Diisi dengan  Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kep ada 
Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (20) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan. 
Nomor (21) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (22) : Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (23) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan 
Nomor (24) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan 
keberatan. 
Nomor (25) : Diisi dengan tanggal ketetapan pajak yang diajukan 
keberatan. 
Nomor (26) : Diisi dengan tahun pajak yang diajukan keberatan. 
Nomor (27) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak. 
Nomor (28) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (29) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (30) : Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam surat 
ketetapan pajak. 
Nomor(31)* : Diisi dengan jumlah Penambahan/(Pengurangan) sebagai 
akibat Produk Hukum Sebelumnya dalam hal Wajib Pajak 
mengajukan Prosedur Persetujuan Bersama dan/atau diisi 
dengan jumlah koreksi sesuai dengan hasil penelitian 
keberatan. 

- 178 - 
 
 
 
Nomor (32) : Diisi dengan jumlah sesuai dengan keputusan keberatan. 
Nomor (33) : Diisi dengan Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar 
sesuai dengan keputusan keberatan sesuai dengan baris h 
kolom 32). 
Nomor (34) 
 
Nomor (35) 
: 
 
: 
Diisi dengan Jumlah PPh yang te lah dikembalikan  
berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah 
diterbitkan. 
Diisi dengan Jumlah PPh yang telah dibayar. 
Nomor (36) : Diisi dengan Jumlah PPh yang masih harus dilunasi/ 
(dikembalikan). 
Nomor (37) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (38) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (39) 
Nomor (40) 
Nomor (41) 
: 
: 
: 
Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.  
*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
 
 
  

- 179 - 
 
 
 
26. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK 
PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
.........................................….(1) 
 
SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN 
ATAS .............. (2) 
 
NOMOR .................... (3) 
  
KEPALA ................(4), 
     
Menimbang : a. 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan Surat Keberatan Wajib Pajak atas 
nama …………….(5) nomor .............(6) tanggal ………….(7)  
yang diterima ……………( 8) tanggal …………..( 9) 
berdasarkan bukti penerimaan  nomor …………(10) tanggal 
...............(11) tentang Keberatan Wajib Pajak  atas 
…………..(12) nomor ............... (13) tanggal .............(14) 
Masa/Tahun Pajak ..................(15); 
  b. bahwa berdasarkan laporan penelitian keberatan nomor 
...............(16) tanggal …………..(17); 
 
 
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat 
Keputusan Keberatan atas ……………..(18);     
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara  Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 50, Tambah an Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6834); 

- 180 - 
 
 
 
  4. 
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor … 2024 tentang 
Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan 
Pembatalan di Bidang Perpajakan; 
  5. ……………………………………………………………………(19); 
  
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN ATAS ……………… (20). 
PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan  
sebagian/Menolak*) keberatan Wajib Pajak dalam 
suratnya nomor ………….(21) tanggal ………………….(22). 
  2. Mengurangkan/Mempertahankan/Menambah*) jumlah 
pajak yang masih harus dibayar/jumlah pajak yang lebih 
dibayar*) dalam ………….(23) nomor ……….. (24) tanggal 
…………(25) Masa/Tahun Pajak ……………(26). 
 
  
atas:   
Wajib Pajak   : ………………………. (27) 
NPWP                 : ………………………. (28) 
Alamat                : ………………………. (29) 
   
Uraian 
 
 
Semula     
(Rp) (30) 
Ditambah/ (Dikurangi) 
(Rp) (31) Menjadi 
(Rp) 
(32) Persetujuan 
Bersama 
Keberatan 
a. Dasar Pengenaan Pajak     
b. Pajak Penghasilan (PPh) 
Terutang      
c. PPh yang harus dipungut 
atau disetor sendiri     
d. Kredit Pajak     
e. PPh Kurang/(Lebih) Bayar     
f. Sanksi Administrasi     
g. Jumlah PPh yang masih 
harus/(lebih) dibayar     
Perhitungan PPh yang masih harus dilunasi/ (dikembalikan)*): 
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar  (33) 
Jumlah PPh yang telah dikembalikan (34) 
Jumlah PPh yang telah dibayar (35) 
Jumlah PPh yang masih harus dilunasi 
(dikembalikan)  
(36) 
  

- 181 - 
 
 
 
KEDUA : Surat Keputusan Keberatan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
 
Surat Keputusan Keberatan ini disampaikan kepada: 
1. Nama Wajib Pajak    : ……………………… (37) 
2. Alamat   : ……………………… (38) 
 
              Ditetapkan di .............(39) 
       pada tanggal ............. (40) 
       KEPALA KANTOR, 
 
    
 
       .................................. (41) 

- 182 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK  
PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK 
 
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang melakukan penelitian 
keberatan. 
Nomor (2) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan. 
Nomor (3) : Diisi dengan nomor Keputusan. 
Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor yang melakukan penelitian 
keberatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (8) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib 
Pajak terdaftar. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima. 
Nomor (10) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan. 
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. 
Nomor (12) : Diisi dengan jenis pemotongan atau pemungutan yang 
diajukan keberatan. 
Nomor (13) : Diisi dengan nomor pemotongan atau pemungutan yang 
diajukan keberatan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal pemotongan atau pemungutan yang 
diajukan keberatan. 
Nomor (15) : Diisi dengan masa/tahun pajak yang diajukan keberatan. 
Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Laporan Penelitian Keberatan. 
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal Laporan Penelitian Keberatan. 
Nomor (18) 
Nomor (19) 
: 
: 
Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan. 
Diisi dengan  Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 
Nomor (20) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan. 
Nomor (21) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (22) : Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (23) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan. 
Nomor (24) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan 
keberatan. 
Nomor (25) : Diisi dengan tanggal ketetapan pajak yang diajukan  
keberatan. 
Nomor (26) : Diisi dengan masa/tahun pajak yang diajukan keberatan. 
Nomor (27) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak. 
Nomor (28) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (29) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (30) : Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam surat 
ketetapan pajak. 
Nomor (31) : Diisi dengan jumlah Penambahan/(Pengurangan) sebagai 
akibat Produk Hukum Sebelumnya dalam hal Wajib Pajak 
mengajukan Prosedur Persetujuan Bersama dan/atau diisi 

- 183 - 
 
 
 
dengan jumlah koreksi sesuai dengan hasil penelitian 
keberatan. 
Nomor (32) : Diisi dengan jumlah sesuai dengan keputusan keberatan. 
Nomor (33) : Diisi dengan Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar 
sesuai dengan keputusan keberatan (sesuai dengan baris g 
kolom 32). 
Nomor (34) 
 
: Diisi dengan Jumlah PPh yang telah dikembalikan  
berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah 
diterbitkan.  
Nomor (35) : Diisi dengan Jumlah PPh yang telah dibayar. 
Nomor (36) : Diisi dengan Jumlah PPh yang masih harus dilunasi/ 
(dikembalikan)  
Nomor (37) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (38) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (39) 
Nomor (40) 
: 
: 
Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.  
Nomor (41) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
 
 
 
 
 
 
  

- 184 - 
 
 
 
27. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK P AJAK 
PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
.................................……….(1) 
 
SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN  
ATAS ................. (2) 
 
NOMOR ........................ (3) 
 
KEPALA ......................(4), 
     
Menimbang : a. 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan Surat Keberatan Wajib Pajak atas 
nama …………….(5) nomor .............(6) tanggal ………….(7)  
yang diterim a ……………( 8) tanggal …………..( 9) 
berdasarkan bukti penerimaan nomor …………(10) tanggal 
...............(11) tentang Keberatan Wajib Pajak  atas 
…………..(12) nomor ............... (13) tanggal ............. (14) 
Masa Pajak ...................(15); 
  b. bahwa berdasark an laporan penelitian keberatan nomor 
...............(16) tanggal …………..(17); 
 
 
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat 
Keputusan Keberatan atas ……………..(18);     
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara  Perpajakan (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun  2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 6834); 

- 185 - 
 
 
 
  4. 
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor … Tahun 202 4 
tentang Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, 
Penghapusan, danPembatalan di Bidang Perpajakan; 
  5. …………………………………………………………………(19); 
 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN ATAS ……………. (20). 
PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan 
sebagian/Menolak*) keberatan Wajib Pajak dalam 
suratnya nomor ………. (21) tanggal ……………….. (22). 
  2. Mengurangkan/Mempertahankan/Menambah*) jumlah 
pajak yang masih harus dibayar/jum lah pajak yang lebih 
dibayar*) dalam ………… (23) nomor …………  (24) tanggal 
………….. (25) Masa Pajak ……………… (26). 
 
  
atas:   
Wajib Pajak   : …………………………….(27) 
NPWP                 : …………………………… (28) 
Alamat               : …………………………….(29) 
   
Dengan perincian sebagai berikut : 
Uraian 
 
 
Semula     
(Rp) 
(30) 
 
Ditambah/ 
(Dikurangi) 
(Rp)  
(31) 
Menjadi 
(Rp) 
(32) 
 
a. PPN/PPnBM*) 
Kurang/(Lebih) Bayar 
   
b. Sanksi Administrasi     
c. Jumlah Pajak yang masih 
harus/ (lebih) dibayar 
   
Perhitungan PPN/PPnBM yang masih harus di lunasi/ 
(dikembalikan)*): 
Jumlah PPN/PPnBM yang masih harus/(lebih) 
dibayar  
(33) 
Jumlah PPN/PPnBM  yang telah dikembalikan (34) 
Jumlah PPN/PPnBM  yang telah dibayar (35) 
Jumlah PPN/PPnBM  yang masih harus 
dibayar/(dikembalikan) 
(36) 
  

- 186 - 
 
 
 
KEDUA : Surat Keputusan Keberatan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
 
Surat Keputusan Keberatan ini disampaikan kepada: 
1. Nama Wajib Pajak    : ……………………………….. (37) 
2. Alamat   : ……………………………….. (38) 
                       
Ditetapkan di .............(39) 
pada tanggal ............. (40) 
KEPALA KANTOR, 
 
    
 
.................................. (41) 
 

- 187 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 
DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH 
 
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang melakukan pene litian 
keberatan. 
Nomor (2) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan. 
Nomor (3) : Diisi dengan nomor Keputusan. 
Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor yang melakukan penelitian 
keberatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (8) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib 
Pajak terdaftar. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima. 
Nomor (10) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan. 
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. 
Nomor (12) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan. 
Nomor (13) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan 
keberatan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal ketetapan pajak yang diajukan 
keberatan. 
Nomor (15) : Diisi dengan Masa Pajak yang diajukan keberatan. 
Nomor (16) : Diisi dengan nomor Laporan Penelitian Keberatan. 
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal Laporan Penelitian Keberatan. 
Nomor (18) 
Nomor (19) 
: 
: 
Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan. 
Diisi dengan  Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (20) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan. 
Nomor (21) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (22) : Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (23) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan 
Nomor (24) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan 
keberatan. 
Nomor (25) : Diisi dengan tanggal ketetapan pajak yang diajukan 
keberatan. 
Nomor (26) : Diisi dengan Masa Pajak yang diajukan keberatan. 
Nomor (27) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak. 
Nomor (28) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (29) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (30) : Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam surat 
ketetapan pajak. 
Nomor (31) : Diisi dengan jumlah Penambahan/(Pengurangan) sebagai 
akibat Produk Hukum Sebelumnya dan/atau diisi dengan 
jumlah koreksi sesuai dengan hasil penelitian keberatan. 
Nomor (32) : Diisi dengan jumlah sesuai dengan keputusan keberatan. 

- 188 - 
 
 
 
Nomor (33) : Diisi dengan Jumlah PPN/PPnBM yang masih harus/(lebih) 
dibayar sesuai dengan keputusan keberatan ( sesuai dengan 
baris c kolom 32). 
Nomor (34) 
 
 
Nomor (35) 
: 
 
 
: 
Diisi dengan Jumlah PPN/PPnBM yang telah dikembalikan  
berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah 
diterbitkan. 
Diisi dengan Jumlah PPN/PPnBM yang telah dibayar. 
Nomor (36) : Diisi dengan jumlah PPN/PPnBM yang masih harus 
dilunasi/ (dikembalikan)  
Nomor (37) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (38) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (39) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (40) 
Nomor (41) 
: 
: 
Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.  
*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
  

- 189 - 
 
 
 
28. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK 
PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PIHAK KETIGA 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
..................................….(1) 
 
SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN  
ATAS ........... (2) 
 
NOMOR .................. (3) 
 
KEPALA .........(4), 
     
Menimbang : a. 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan Surat Keberatan Wajib Pajak atas 
nama …………….(5) nomor .............(6) tanggal ………….(7)  
yang diterima ……………( 8) tanggal …………..( 9) 
berdasarkan bukti penerimaan  nomor …………(10) tanggal 
...............(11) tentang Ke beratan Wajib Pajak  atas 
…………..(12) nomor ............... (13) tanggal ............. (14) 
Masa/Tahun Pajak ...................(15); 
  b. bahwa berdasarkan laporan penelitian keberatan nomor 
...............(16) tanggal …………..(17); 
 
 
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat 
Keputusan Keberatan atas ……………..(18);     
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara  Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indones ia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang P ajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6834); 

- 190 - 
 
 
 
  4. 
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor  … Tahun 2 024 
tentang Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, 
Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan; 
  5. …………………………………………………………………(19); 
 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN ATAS ……………… (20). 
PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan 
sebagian/Menolak*) keberatan Wajib Pajak dalam 
suratnya nomor …………. (21) tanggal …………………. (22). 
  2. Mengurangkan/Mempertahankan/Menambah*) jumlah 
pajak yang masih harus dibayar/jumlah pajak yang lebih 
dibayar*) dalam …………. (23) nomor ……….. (24) tanggal 
………… (25) Masa/Tahun Pajak …………… (26). 
  atas:   
Wajib Pajak   : ……………………….(27) 
NPWP                 : ……………………… (28) 
Alamat               : ……………………… (29) 
   
Dengan perincian sebagai berikut : 
Uraian 
 
 
Semula     
(Rp) 
(30) 
 
Ditambah/ 
(Dikurangi) 
(Rp) 
(31) 
Menjadi 
(Rp) 
(32) 
 
a. Dasar Pengenaan Pajak    
b. Tarif (%)    
c. Jumlah Pajak yang 
dipotong/dipungut    
    
Perhitungan Pajak yang masih harus dipotong/dipungut atau 
(lebih dipotong/dipungut)*): 
Jumlah Pajak yang dipotong/dipungut   
 
(33) 
Jumlah Pajak yang telah dipotong/dipungut 
 
(34) 
Jumlah Pajak yang masih harus dipotong/dipungut 
atau (lebih dipotong/dipungut) (35) 
   
 
 

- 191 - 
 
 
 
KEDUA : Surat Keputusan Keberatan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
Surat Keputusan Keberatan ini disampaikan kepada: 
1. Nama Wajib Pajak    : ……………………………………. (36) 
2. Alamat   : ……………………………………  (37) 
 
Ditetapkan di .............(38) 
pada tanggal ............. (39) 
KEPALA KANTOR, 
 
    
 
.................................. (40) 
 
 
        
 

- 192 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK  
PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PIHAK KETIGA 
 
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang melakukan penelitian 
keberatan. 
Nomor (2) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan. 
Nomor (3) : Diisi dengan nomor Keputusan. 
Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor yang melakukan penelitian 
keberatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (8) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib 
Pajak terdaftar. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima. 
Nomor (10) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan. 
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan 
Nomor (12) : Diisi dengan jenis pemotongan atau pemungutan yang 
diajukan keberatan. 
Nomor (13) : Diisi deng an nomor pemotongan atau pemungutan yang 
diajukan keberatan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal pemotongan atau pemungutan yang 
diajukan keberatan. 
Nomor (15) : Diisi dengan masa/tahun pajak yang diajukan keberatan. 
Nomor (16) : Diisi dengan nomor Laporan Penelitian Keberatan. 
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal Laporan Penelitian Keberatan. 
Nomor (18) 
Nomor (19) 
: 
: 
Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan. 
Diisi dengan  Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (20) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan. 
Nomor (21) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (22) : Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (23) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan 
Nomor (24) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan 
keberatan. 
Nomor (25) : Diisi dengan tanggal ketetapan pajak yang diajukan 
keberatan. 
Nomor (26) : Diisi dengan masa/tahun pajak yang diajukan keberatan. 
Nomor (27) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak. 
Nomor (28) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (29) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (30) : Diisi dengan jumlah sebagaimana tercan tum dalam bukti 
pemotongan/pemungutan pajak. 
Nomor (31) : Diisi dengan jumlah koreksi sesuai dengan hasil penelitian 
keberatan. 
Nomor (32) : Diisi dengan jumlah sesuai dengan keputusan keberatan. 

- 193 - 
 
 
 
Nomor (33) : Diisi dengan jumlah Pajak yang dipotong/dipu ngut sesuai 
dengan keputusan keberatan ( sesuai dengan baris c kolom 
32). 
Nomor (34) : Diisi dengan jumlah Pajak yang telah dipotong/dipungut. 
Nomor (35) : Diisi dengan Jumlah Pajak yang masih harus 
dipotong/dipungut atau (lebih dipotong/dipungut). 
Nomor (36) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (37) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (38) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (39) 
Nomor (40) 
: 
: 
Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
 
  

- 194 - 
 
 
 
29. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK BEA 
METERAI 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
................................….(1) 
 
SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN  
ATAS ........... (2) 
 
NOMOR  .................. (3) 
  
KEPALA .................(4), 
     
Menimbang : a. 
 
 
 
 
bahwa berdasarkan Surat Keberatan Wajib Pajak atas 
nama …………….(5) nomor .............(6) tanggal ………….(7)  
yang diterima ……………( 8) tanggal … ………..(9) 
berdasarkan bukti penerimaan nomor …………(10) tanggal 
...............(11) tentang Keberatan Wajib Pajak  atas 
…………..(12) nomor ............... (13) tanggal .............(14) 
Masa/Tahun Pajak ...................(15); 
  b. bahwa berdasarkan laporan pen elitian keberatan nomor 
...............(16) tanggal …………..(17); 
 
 
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat 
Keputusan Keberatan atas ……………..(18);     
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara  Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea 
Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Repub lik 
Indonesia Nomor 3313) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2020 tentang B ea Meterai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6571); 
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6834); 
  4. 
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor …. Tahun 202 4 
tentang Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, 
Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan; 
  5. …………………………………………………………………(19); 

- 195 - 
 
 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN ATAS ……………… (20). 
  
PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan 
sebagian/Menolak*) keberatan Wajib Pajak dalam 
suratnya nomor …………. (21) tanggal …………………. (22). 
  2. Mengurangkan/Mempertahankan/Menambah*) jumlah 
pajak yang masih harus dibayar/jumlah pajak yang lebih 
dibayar*) dalam …………. (23) nomor ……….. (24) tanggal 
………… (25) Masa/Tahun Pajak …………… (26).  
 
KEDUA : Surat Keputusan Keberatan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
Surat Keputusan Keberatan ini disampaikan kepada: 
1. Nama Wajib Pajak    : ……………………………………. (37) 
2. Alamat   : ..………………………………….  (38) 
 
                        
Ditetapkan di .............(39) 
pada tanggal ............. (40) 
KEPALA KANTOR, 
 
    
 
.................................. (41) 
  
atas:   
Wajib Pajak   : ………………………. (27) 
NPWP                 : …………………….... (28) 
Alamat               : …………………….… (29) 
   
Dengan perincian sebagai berikut : 
Uraian 
 
 
Semula     
(Rp) 
(30) 
 
Ditambah/ 
(Dikurangi) 
(Rp) 
(31) 
Menjadi 
(Rp) 
(32) 
 
a. Jumlah penghitungan Bea 
Meterai Kurang Dibayar    
b. Sanksi administrasi    
c. Jumlah Bea Meterai yang 
masih harus dibayar    
Perhitungan Bea Meterai  yang masih harus 
dilunasi/(dikembalikan)*): 
Jumlah Bea Meterai yang masih harus/(lebih) dibayar  (33) 
Jumlah Bea Meterai yang telah dikembalikan (34) 
Jumlah Bea Meterai yang telah dibayar (35) 
Jumlah Bea Meterai yang masih harus dilunasi/ 
(dikembalikan) 
(36) 

- 196 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK BEA METERAI 
 
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang melakukan penelitian 
keberatan. 
Nomor (2) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan. 
Nomor (3) : Diisi dengan nomor Keputusan. 
Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor yang melakukan penelitian 
keberatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (8) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib 
Pajak terdaftar. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima. 
Nomor (10) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan. 
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. 
Nomor (12) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan. 
Nomor (13) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan 
keberatan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal ketetapan pajak yang diajukan 
keberatan. 
Nomor (15) : Diisi dengan masa/tahun pajak yang diajukan keberatan. 
Nomor (16) : Diisi dengan nomor Laporan Penelitian Keberatan. 
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal Laporan Penelitian Keberatan. 
Nomor (18) 
Nomor (19) 
: 
: 
Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan. 
Diisi dengan  Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pa jak kepada 
Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (20) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan. 
Nomor (21) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (22) : Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (23) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan 
Nomor (24) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan 
keberatan. 
Nomor (25) : Diisi dengan tanggal ketetapan pajak yang diajukan 
keberatan. 
Nomor (26) : Diisi dengan masa/tahun pajak yang diajukan keberatan. 
Nomor (27) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak. 
Nomor (28) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (29) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (30) : Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam surat  
ketetapan pajak. 
Nomor (31) : Diisi dengan dengan jumlah koreksi sesuai dengan hasil 
penelitian keberatan. 
Nomor (32) : Diisi dengan jumlah sesuai dengan keputusan keberatan. 
Nomor (33) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar 
sesuai dengan keputusan keberatan (sesuai dengan baris c 
kolom 32). 

- 197 - 
 
 
 
Nomor (34) 
 
Nomor (35) 
: 
 
: 
Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan  
berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah 
diterbitkan. 
Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar. 
Nomor (36) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dilunasi/ 
(dikembalikan). 
   
Nomor (37) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (38) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (39) 
Nomor (40) 
: 
: 
Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.  
Nomor (41) 
*) 
: 
: 
Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
 
  

- 198 - 
 
 
 
30. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK P AJAK 
BUMI DAN BANGUNAN 
  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
……………………….……….(1) 
 
SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN  
ATAS .......................... (2) 
NOMOR .................... (3) 
 
KEPALA ............................(4), 
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keberatan W ajib Pajak atas 
nama ……(5) nomor …………(6) tanggal …………(7) yang 
diterima oleh ……. (8) tanggal ………… (9) berdasarkan 
bukti penerimaan  nomor ………..(10) tanggal ………..(11) 
tentang keberatan Wajib Pajak atas ………(1 2) Nomor 
……….(13) tanggal ………(14)  Tahun Pajak ………(15); 
  b. 
 
c. 
bahwa berdasarkan laporan penelitian keberatan Pajak 
Bumi dan Bangunan nomor …………. (16)  tanggal 
…………….(17)  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Surat Keputusan Keberatan atas …………………..(18); 
    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Repub lik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran N egara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 
  2. 
 
 
3. 
 
Peraturan Menteri Keuanga n Nomor … Tahun 202 4 
tentang Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, 
Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan; 
……………………………………………………………..(19); 
    
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN ATAS ……………… (20). 
 
  

- 199 - 
 
 
 
PERTAMA : 1. Menerima seluruhn ya/Menerima sebagian/Menolak*) 
keberatan Wajib Pajak dalam suratnya nomor ……. (21) 
tanggal …………….(22). 
  2. Mengurangkan/Mempertahankan/Menambah*) besarnya 
jumlah PBB yang terutang atas pengajuan keberatan PBB:    
 a. Wajib Pajak  
 nama : ………………………..(23) 
 NPWP : ………………………. (24) 
 alamat  : ………………………. (25) 
   
 b. SPPT/SKP PBB*)  
 nomor : ………………………. (26) 
 tanggal : ………………………. (27) 
 PBB yang terutang  : Rp ………………….. (28) 
   
 c. Objek Pajak  
 NOP : ……………………….. (29) 
 alamat : ……………………….. (30) 
 
KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya PBB yang terutang 
menjadi sebesar Rp ………….…………….. (31) 
KETIGA : Penghitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana 
dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut: 
Uraian Luas (m2) NJOP/m2 (Rp) Ketetapan Bumi Bangunan Bumi Bangunan 
Semula (32) (33) (34) (35) (36) 
Menjadi (37) (38) (39) (40) (41) 
 
   
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat 
kekeliruan dalam Surat Keputusan Keberatan ini, kekeliruan 
tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku. 
KELIMA : Surat Keputusan Keberatan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
 Surat Keputusan Keberatan ini disampaikan kepada: 
1. Nama Wajib Pajak    : ………………………… (42) 
2. Alamat   : ………………………… (43) 
 
 
Ditetapkan di ........(44) 
pada tanggal ........ (45) 
KEPALA KANTOR, 
 
 
............................ (46) 
 
                          
 

- 200 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN UNTUK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang melakukan penelitian keberatan.  
Nomor (2) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan 
keberatan.  
Nomor (3) : Diisi dengan nomor keputusan keberatan.  
Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor yang melakukan penelitian keberatan.  
Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.  
Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak.  
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak.  
Nomor (8) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
terdaftar.  
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima.  
Nomor (10) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan.  
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan.  
Nomor (12) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bu mi dan Bangunan yang diajukan 
keberatan.  
Nomor (13) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau 
nomor Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang diajukan keberatan.  
Nomor (15) : Diisi dengan tahun pajak.  
Nomor (16) : Diisi dengan nomor laporan penelitian keberatan.  
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian keberatan.  
Nomor (18) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan 
keberatan.  
Nomor (19) : Diisi dengan  Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.  
Nomor (20) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan 
keberatan.  
Nomor (21) : Diisi dengan nomor Surat Keberatan Wajib Pajak.  
Nomor (22) : Diisi dengan tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak.  
Nomor (23) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.  
Nomor (24) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.  
Nomor (25) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.  
Nomor (26) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau 
nomor Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (27) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang diajukan keberatan.  
Nomor (28) : Diisi dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.  
Nomor (29) : Diisi dengan nomor objek pajak.  

- 201 -  
 
 
Nomor (30) : Diisi dengan alamat letak objek pajak.  
Nomor (31) : Diisi dengan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang hasil 
Keputusan Keberatan.  
Nomor (32) : Diisi dengan luas b umi sesuai Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (33) : Diisi dengan luas bangunan sesuai Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (34) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bumi per meter persegi (m2) 
sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (35) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan per meter persegi 
(m2) sesuai Surat Pemberitahua n Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (36) : Diisi dengan jumlah ketetapan PBB sesuai Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan.  
Nomor (37) : Diisi dengan luas bumi hasil keputusan keberatan.  
Nomor (38) : Diisi dengan luas bangunan hasil keputusan keberatan.  
Nomor (39) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bumi per meter persegi (m2) 
hasil keputusan keberatan.  
Nomor (40) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan per meter persegi 
(m2) hasil keputusan keberatan.  
Nomor (41) : Diisi dengan jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan hasil 
keputusan keberatan.  
Nomor (42) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.  
Nomor (43) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.  
Nomor (44) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (45)  :  Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (46) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.  
*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.  
 
  

- 202 -  
 
 
C. CONTOH FORMAT DOKUMEN DAN PE RHITUNGAN PENGURANGAN, 
PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN 
C.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN SURAT PENGEMBALIAN 
PERMOHONAN 
1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU 
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF, PERMOHONAN 
PENGURANGAN DENDA ADMINISTRA TIF PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN, PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN 
SURAT KETETAPAN PAJAK , SURAT PEMBERITAHUAN  PAJAK 
TERUTANG ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN YANG TIDAK BENAR, PERMOHONAN PENGURANGAN 
ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR, 
PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR, PERMOHONAN PEMBATALAN 
SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK 
BUMI DAN BANGUNAN DARI HASIL PEMERIKSAAN 
 
Nomor  : ...................................... (1)                   .....................(2) 
Lampiran : ...................................... (3)  
Hal  : ...................................... (4) 
    
Yth. Direktur Jenderal Pajak 
Melalui Kantor Pelayanan Pajak ....................................  
...................................................................................... (5) 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : ...................................................... (6) 
NPWP : ...................................................... (7) 
Jabatan : ...................................................... (8) 
Alamat : ...................................................... (9) 
Nomor Telepon : ...................................................... (10) 
Bertindak selaku :     
 
 
 
dari Wajib Pajak 
Nama : ...................................................... (11)  
NPWP : ...................................................... (12)  
Alamat : ...................................................... (13) 
 
atas objek pajak*): 
NOP : ……………………………………………. (14) 
Alamat : ……………………………………………. (15) 
 
bersama ini mengajukan permohonan ………………….. (16) yang tercantum 
dalam …………………………………………………………………………….. (17):  
Nomor   : ...........................................................  (18) 
Tanggal   : ...........................................................  (19) 
Masa/Tahun**) Pajak  : ........................................................... (20) 
Denda administrasi PBB*) : ………………………………………………… (21) 
Pengurangan sebesar*)  : ………………………………………………… (22) 
 Wajib Pajak   
    
 Wakil  Kuasa  

- 203 -  
 
 
PBB Terutang*)   : ………………………………………………… (23) 
 
Alasan permohonan 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………...........…………………………………………...…………
………………………………………….……………………………………………………...…
…………………………………(24) 
 
Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini  dimohon …………………….. (25) 
menjadi sebesar Rp……………………..........….(26). 
 
Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: (27) 
No. Jenis Dokumen Set/Lembar 
   
   
 
Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan. 
 
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa***) 
 
 
            
 
......................................... (28) 
 
 
 
Keterangan: 
1. Beri tanda X pada      yang sesuai; 
2. *)  Diisi dalam hal permohonan pengurangan denda administra tif Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
3. **)  Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
4. ***) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai  dan dalam hal surat 
permohonan ditandatangani  oleh Kuasa harus dilampiri Surat Kuasa 
Khusus. 
 
 
 
 
 
  

- 204 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN  
SANKSI ADMINISTRATIF, PERMOHONAN PENGURANGAN  
DENDA ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PERMOHONAN 
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK,  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT KETETAPAN 
PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR, PERMOHONAN 
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK 
BENAR, PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR, PERMOHONAN 
PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DARI HASIL PEMERIKSAAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan sesuai dengan 
administrasi Wajib Pajak.  
Nomor (2) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat permohonan 
ditandatangani. 
Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat 
permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (4) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: Permohonan 
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif, 
Permohonan Pengurangan Denda Administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan, Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak  yang Tidak Benar , Permohonan Pengurangan 
atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang 
Tidak Benar, Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar, 
Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak 
yang Tidak Benar, Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar, Permohonan 
Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari Hasil Pemeriksaan, atau 
Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari Hasil Pemeriksaan. 
Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat 
Wajib Pajak terdaftar. 
Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa yang 
menandatangani surat permohonan.  
Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Paja k dari Wajib 
Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani surat permohonan. 
Nomor (8) : Diisi dengan jabatan Wakil/Kuasa yang menandatangani surat 
permohonan dan dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib 
Pajak orang pribadi Nomor (8) tidak perlu diisi. 
Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa yang 
menandatangani surat permohonan. 
Nomor (10) : Diisi dengan nomo r telepon Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa yang 
menandatangani surat permohonan. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani 
surat permohonan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak. 

- 205 -  
 
 
Nomor (12) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak dalam 
hal yang menandatangani surat permohonan adalah Wakil atau 
Kuasa dari Wajib Pajak.  
Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani 
surat permohonan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak. 
Nomor (14) : Diisi dengan nomor objek pajak , dalam hal Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (15) : Diisi dengan alamat letak objek pajak, dalam hal Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (16) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak : permohonan 
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, 
permohonan pengurangan denda administratif  Pajak Bumi dan 
Bangunan, permohonan pengurangan  atau pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak  yang tidak benar, permohonan pengurangan 
atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak 
benar, permohonan pengurangan atau pembatalan  Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar , 
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak 
yang tidak benar, permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, permohonan 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan, atau 
permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (17) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar , Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar , Surat Tagihan Pajak, 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang , Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi 
dan Bangunan. 
Nomor (18) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar , Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Paja k Lebih Bayar , Surat Tagihan Pajak, 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang , Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi 
dan Bangunan. 
Nomor (19) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar , Surat Tagihan Pajak, 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang , Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi 
dan Bangunan. 
Nomor (20) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak.  
Nomor (21) :  Diisi jumlah denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang 
tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (22) : Diisi per sentase pengurangan denda admini stratif Pajak Bumi 
dan Bangunan yang diajukan atau diminta oleh Wajib Pajak. 
Nomor (23) : Diisi dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan terutang. 
Nomor (24) : Diisi dengan alasan permohonan Wajib Pajak.  

- 206 -  
 
 
Nomor (25) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif, pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan, pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak  yang tidak benar, 
pengurangan atau pembatalan  Surat Pemberitahua n Pajak 
Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, 
pengurangan atau pembatalan  Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar, pembatalan  Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar, pembatalan Surat Ketetapan Pajak 
dari hasil pemeriksaan, atau pembatalan  Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (26) : Diisi dengan jumlah menurut Wajib Pajak. 
Nomor (27) : Diisi dengan jenis dokumen dan jumla h lembar masing -masing 
jenis dokumen yang dilampirkan oleh Wajib Pajak. 
Nomor (28) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.      
 
  

- 207 -  
 
 
2. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN  
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF, 
PERMOHONAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRATIF PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN, PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN 
SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK 
TERUTANG ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI D AN 
BANGUNAN YANG TIDAK BENAR, PERMOHONAN PENGURANGAN 
ATAU PEMBATALAN SURAT T AGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR, 
PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR, PERMOHONAN PEMBATALAN 
SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK 
BUMI DAN BANGUNAN DARI HASIL PEMERIKSAAN 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH …………………..(1) 
 
Nomor  : ........................ (2)      ......................(3) 
Sifat : ........................ (4) 
Lampiran : ........................ (5) 
Hal  : Pengembalian Permohonan …………………… (6) 
  
Yth. .....................................  
........................................ (7) 
 
 
Sehubungan dengan surat Saudara nomor  ...............(8) tanggal 
................(9) hal Permohonan ………………( 10) atas ...............................( 11) 
nomor .......................( 12) tanggal ...................( 13) yang diterima tanggal 
....................(14) bersama ini disampaikan bahwa : 
1. Berdasarkan hasil penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi 
ketentuan permohonan …………….(15) dengan penjelasan sebagai berikut: 
a. ......................; 
b. ......................; 
c. ……….dst.  (16) 
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara kami 
kembalikan dan berdasarkan ketentuan ………….…(17) Saudara ………(18) 
mengajukan permohonan kembali.  
Demikian d isampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara 
diucapkan terima kasih. 
 
Kepala Kantor,  
 
 
 
................................ (19) 
  

- 208 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU 
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF, PERMOHONAN PENGURANGAN 
DENDA ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PERMOHONAN 
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK,  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT KETETAPAN 
PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR, PERMOHONAN 
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK 
BENAR, PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR, PERMOHONAN 
PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DARI HASIL PEMERIKSAAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi dengan jumlah lampiran surat. 
Nomor (6) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: Pengurangan atau 
Penghapusan Sanksi Administratif, Pengurangan Denda 
Administratif Pajak Bumi dan Bangunan, Pengurangan atau 
Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Ti dak Benar, 
Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang yang Tidak Benar, Pengurangan atau Pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar, 
Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak 
Benar, Pembat alan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang Tidak Benar, Pembatalan Surat Ketetapan Pajak 
dari Hasil Pemeriksaan, atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan dari Hasil Pemeriksaan. 
Nomor (7) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (10) : Diisi dengan jenis permohonan  Wajib Pajak: Pengurangan atau 
Penghapusan Sanksi  Administratif, Pengurangan Denda 
Administratif Pajak Bumi dan Bangunan, Pengurangan atau 
Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar,  
Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang yang Tidak Benar, Pengurangan atau Pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar, 
Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak 
Benar, Pembatalan Surat  Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang Tidak Benar, Pembatalan Surat Ketetapan Pajak 
dari Hasil Pemeriksaan, atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan dari Hasil Pemeriksaan. 
Nomor (11) : Diisi dengan jenis ketetapan, jenis pajak, dan masa/tahun pajak 
seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan 
Nilai Masa Pajak Januari 2025, Sur at Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2025, 
atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun Pajak 2025. 

- 209 -  
 
 
Nomor (12) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi 
dan Bangunan. 
Nomor (13) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi 
dan Bangunan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal diterima surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (15) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau 
penghapusan sanksi  administratif, pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan, pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar, 
pengurangan atau pembatalan Surat Pemberit ahuan Pajak 
Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar, pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar, pembatalan Surat Ketetapan Pajak 
dari hasil pemeriksaan, atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (16) : Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi. 
Nomor (17) : Diisi dengan ketentuan Pasal dalam Peraturan Menteri ini dalam 
hal permohonan dike mbalikan, Wajib Pajak masih dapat 
mengajukan permohonan. 
Nomor (18) : Diisi dengan pilihan masih dapat/tidak dapat. 
Nomor (19) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.  

- 210 -  
 
 
C.2. CONTOH FO RMAT DOKUMEN DAN PE RHITUNGAN PENGURANGAN 
ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN 
DENDA ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN 
PERMOHONAN WAJIB PAJAK 
1. CONTOH PERHITUNGAN PEMBAYARAN SECARA PROPORSIONAL 
Contoh 1:  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama X menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar sebesar Rp140.000.000,00 atas nama Tuan A yang terdiri dari pokok 
pajak sebesar Rp100.000.000,00 dan sanksi administratif sebesar 
Rp40.000.000,00. Tuan A melakukan pembayaran atas Surat Ketetapan P ajak 
Kurang Bayar tersebut sebesar Rp100.000.000,00 pada tanggal 1 Februari 2025. 
Tuan A  menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif pada tanggal 3 Februari 2025.  
Pembayaran pada tanggal 1 Februari 2025 dianggap sebagai pemb ayaran 
pelunasan atas pokok pajak dalam  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. 
Dengan demikian, sanksi administratif yang dapat dikurangkan sebesar 
Rp40.000.000,00. 
 
Uraian Contoh 1 
a. Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar sebesar 
Rp140.000.000,00 
 Pokok pajak   Rp 100.000.000,00  
 Sanksi administratif   Rp   40.000.000,00  
 Jumlah  Rp 140.000.000,00  
      
b. Pembayaran sebelum 
bulan disampaikannya 
permohonan 
  
Rp0,00 
 Pokok pajak   Rp                  0,00    
 Sanksi administratif   Rp                  0,00    
 Jumlah  Rp                  0,00    
      
c. Sisa utang pajak 
sebelum bulan 
disampaikannya 
permohonan 
 Pokok pajak   Rp 100.000.000,00  
 Sanksi administratif   Rp   40.000.000,00 
 Jumlah  Rp 140.000.000,00 
      
d. Pembayaran pada 
bulan disampaikannya 
permohonan 
  
Rp100.000.000,00 
 Pokok pajak   Rp 100.000.000,00 
 Sanksi administratif     Rp                   0,00          
 Jumlah  Rp 100.000.000,00 
      
e. Sanksi administratif 
maksimal yang dapat 
dikurangkan 
 Pokok pajak  Lunas 
 Sanksi administratif   Rp   40.000.000,00 
 
Contoh 2:  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama X menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar sebesar Rp140.000.000,00 atas nama  Tuan A yang terdiri dari pokok 

- 211 -  
 
 
pajak sebesar Rp100.000.000,00 dan sanksi administratif sebesar 
Rp40.000.000,00. Tuan A melakukan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 31 Januari 2025. 
Pembayaran selanjutnya dilakukan oleh Tuan A sebesar Rp70.000.000,00 pada 
tanggal 1 Februari 2025. Tuan A menyampaikan permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif pada tanggal 3 Februari 2025.  
Pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 31 Januari 2025 
diperhitungkan secara proporsional pada: 
1. pokok pajak = Rp100.000.000,00 x Rp50.000.000,00 
   Rp140.000.000,00  
  = Rp  35.714.285,71  
 dibulatkan ke atas = Rp  35.714.286,00  
2. sanksi administratif = Rp  40.000.000,00 x Rp50.000.000,00 
  Rp140.000.000,00 
  = Rp  14.285.714,29  
 dibulatkan ke bawah = Rp  14.285.714,00  
Atas pembayaran tersebut maka: 
1. pokok pajak yang tersisa sebesar Rp64.285.714,00 ( Rp100.000.000,00 - 
Rp35.714.286,00); dan  
2. sanksi administratif yang tersisa sebesar Rp25.714.286,00 
(Rp40.000.000,00 - Rp14.285.714,00). 
Pembayaran sebesar Rp70.000.000,00 pada tanggal 1 Februar i 2025 
diperhitungkan sebagai pembayaran pelunasan pokok pajak  sebesar 
Rp64.285.714,00 dan kelebihan pembayaran pokok pajak sebesar 
Rp5.714.286,00 (Rp70.000.000,00 - Rp64.285.714,00) diperhitungkan sebagai 
pembayaran sanksi administratif.  
Dengan demikian,  sanksi administratif yang dapat dikurangkan sebesar 
Rp20.000.000,00 (Rp40.000.000,00 - Rp14.285.714,00 - Rp5.714.286,00). 
 
Uraian Contoh 2 
a. Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar sebesar 
Rp140.000.000,00 
Pokok pajak Rp 100.000.000,00 
Sanksi administratif Rp   40.000.000,00 
Jumlah Rp 140.000.000,00  
  
b. Pembayaran sebelum 
bulan disampaikannya 
permohonan 
Rp50.000.000,00 
Pokok pajak Rp   35.714.286,00 
Sanksi administratif Rp   14.285.714,00 
Jumlah Rp   50.000.000,00  
  
c. Sisa utang pajak 
sebelum bulan 
disampaikannya 
permohonan 
Pokok pajak Rp   64.285.714,00 
Sanksi administratif Rp   25.714.286,00 
Jumlah Rp   90.000.000,00 
 
  
Rp70.000.000.00 

- 212 -  
 
 
d. Pembayaran pada bulan 
disampaikannya 
permohonan 
Pokok pajak Rp   64.285.714,00 
Sanksi administratif Rp     5.714.286,00 
Jumlah Rp   70.000.000,00    
e. Sanksi administratif 
maksimal yang dapat 
dikurangkan 
Pokok pajak Lunas 
Sanksi administratif Rp   20.000.000,00 
 
Contoh 3: 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama X menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar se besar Rp140.000.000,00 atas nama Tuan A yang terdiri dari pokok 
pajak sebesar Rp100.000.000,00 dan sanksi administratif sebesar 
Rp40.000.000,00. Tuan A melakukan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar sebesar Rp120.000.000,00 pada tanggal 31 Ja nuari 2025. 
Pembayaran selanjutnya dilakukan oleh Tuan A sebesar Rp14.285.714,00 pada 
tanggal 1 Februari 2025. Tuan A menyampaikan permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif pada tanggal 3 Februari 2025. 
Pembayaran sebesar Rp120.000.000,0 0 pad a tanggal 31 Januari 2025 
diperhitungkan secara proporsional pada: 
1. pokok pajak = Rp100.000.000,00 x Rp120.000.000,00 
   Rp140.000.000,00  
  = Rp  85.714.285,71  
 dibulatkan ke atas = Rp  85.714.286,00  
2. sanksi administratif = Rp40.000.000,00 x Rp120.000.000,00 
  Rp140.000.000,00 
  = Rp  34.285.714,29  
 dibulatkan ke bawah = Rp  34.285.714,00  
Atas pembayaran tersebut maka: 
1. pokok pajak yang tersisa sebesar Rp14.285.714,00 ( Rp100.000.000,00 - 
Rp85.714.286,00); dan  
2. sanksi administratif yang tersisa sebesar Rp5.714.286,00 (Rp40.000.000,00 - 
Rp34.285.714,00). 
Pembayaran sebesar Rp14.285.714,00 pada tanggal 1 Februari 2025 
diperhitungkan sebagai pembayaran pelunasan pokok pajak sebesar 
Rp14.285.714,00. 
Dengan demikian, sanksi administratif ya ng dapat dikurangkan sebesar 
Rp5.714.286,00 (Rp40.000.000,00 - Rp34.285.714,00). 
 
Uraian Contoh 3 
a. Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar sebesar 
Rp140.000.000,00 
 Pokok pajak  Rp 100.000.000,00 
 Sanksi administratif  Rp   40.000.000,00 
 Jumlah Rp 140.000.000,00 
     
b. Pembayaran sebelum 
bulan disampaikannya 
permohonan 
  
Rp120.000.000,00 
 Pokok pajak  Rp   85.714.286,00 
 Sanksi administratif  Rp   34.285.714,00 
 Jumlah Rp 120.000.000,00 

- 213 -  
 
 
     
c. Sisa utang pajak 
sebelum bulan 
disampaikannya 
permohonan 
 Pokok pajak  Rp   14.285.714,00 
 Sanksi administratif  Rp     5.714.286,00 
 Jumlah Rp   20.000.000,00 
     
d. Pembayaran pada 
bulan disampaikannya 
permohonan 
  
Rp14.285.714,00 
 Pokok pajak  Rp   14.285.714,00 
 Sanksi administratif  Rp                   0,00 
 Jumlah Rp   14.285.714,00 
     
e. Sanksi administratif 
maksimal yang dapat 
dikurangkan 
 Pokok pajak  Lunas 
 Sanksi administratif  Rp     5.714.286,00 
 
  

- 214 -  
 
 
2. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, 
INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN  
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
  
Nomor  : ................................... (2)     ...................... (3) 
Sifat  : ……………………………. (4) 
Hal  : Permintaan Dokumen, Data, Informasi, dan/atau Keterangan  
 
Yth. .................................  
........................................ (5) 
 
Sehubungan dengan surat Saudara nomor  ………..(6) tanggal ………..( 7) 
hal Permohonan …………… ..(8) atas ..........................(9) nomor ... ..............(10) 
tanggal………..(11), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, 
data, informasi, dan/atau keterangan, dalam bentuk hardcopy dan/atau 
softcopy yang meliputi: 
1. ................................................; 
2. ................................................; 
3. .....................................dst. (12) 
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy 
dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada: 
nama  : .............................................................................; (13) 
jabatan  : .............................................................................; (14) 
tempat  : ............................................................................., (15) 
paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim. 
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan 
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy 
dan/atau softcopy, penyelesaian ……………..(16) Saudara tetap diproses sesuai 
dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau 
diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. 
Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih. 
  
Kepala Kantor, 
 
 
 
 
................................ (17) 

- 215 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, 
INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
  
Nomor (1)  :  Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2)  :  Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3)  :  Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (5)  :  Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (6)  :  Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (7)  : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: Pengurangan atau 
Penghapusan Sanksi Administratif  atau Permohonan 
Pengurangan Denda Administratif Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (8)  :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar , Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan , Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan , atau Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan nomor  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (10)  :  Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (11) : Diisi dengan jenis dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan yang diminta. 
Nomor (12)  :  Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib 
Pajak. 
Nomor (13)  :  Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib 
Pajak. 
Nomor (14)  :  Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data, 
informasi dan/atau keterangan akan diberikan. 
Nomor (15)  :  Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif atau permohonan 
pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (16)  :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
  

- 216 -  
 
 
3. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, 
INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
  
Nomor  : ................................... (2)     ..................... (3) 
Sifat  : Segera 
Hal  : Permintaan Dokumen, Data, Informasi, dan/atau Keterangan 
Tambahan 
 
Yth. .................................  
........................................ (4) 
 
Sehubungan dengan surat Saudara nomor  ………..(5) tanggal ………..(6) 
hal Permohonan ……………… ….(7) atas ..................(8) nomor ....... ............(9) 
tanggal………..(10), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, 
data, informasi, dan/atau keterangan tambahan, dalam bentuk hardcopy 
dan/atau softcopy yang meliputi: 
1. ................................................; 
2. ................................................; 
3. .....................................dst. (11) 
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk 
hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada: 
nama  : .............................................................................; (12) 
jabatan  : .............................................................................; (13) 
tempat  : ............................................................................., (14) 
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim. 
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak membe rikan 
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk 
hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian …………..(15) Saudara tetap diproses 
sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki 
dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. 
Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih. 
  
Kepala Kantor, 
 
 
 
 
................................ (16) 

- 217 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, 
DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
Nomor (1)  :  Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2)  :  Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3)  :  Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (5)  :  Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (6)  :  Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (7)  : Diisi dengan jenis per mohonan Wajib Pajak : Pengurangan atau 
Penghapusan Sanksi Administratif  atau Pengurangan Denda 
Administratif Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (8)  :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar , Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan , atau Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar , Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pa jak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (10)  :  Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Ba ngunan, atau Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (11) : Diisi dengan jenis dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan yang diminta. 
Nomor (12)  :  Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib 
Pajak. 
Nomor (13)  :  Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib 
Pajak. 
Nomor (14)  :  Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, 
data, informasi dan/atau keterangan tambahan akan diberikan. 
Nomor (15)  :  Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (16)  :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 

- 218 -  
 
 
4. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
 
Nomor : ....................... (2)     …….………..(3) 
Sifat : ....................... (4) 
Lampiran : ....................... (5) 
Hal : Permintaan Keterangan atau Bukti 
 
Yth. .................................. 
........................................ (6) 
 
Sehubungan dengan surat permohonan ………………….(7) Wajib Pajak 
nomor......................(8) tanggal ......................( 9) dalam  .....................(10) 
nomor ……………………….(11) tanggal .......................(12), dengan ini dimohon 
kepada Saudara untuk memberikan keterangan atau bukti mengenai hal -hal 
sebagai berikut: 
1. .........................................................; 
2. .........................................................; 
3. .............................................dst. (13) 
 
Keterangan atau bukti tersebut di atas disampaikan paling lama ….. (……..)  (14) 
hari kerja setelah surat ini diterima dan disampaikan kepada: 
Nama : ................................................................................. (15) 
Jabatan : ................................................................................. (16) 
Tempat : ................................................................................. (17) 
 
Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. 
 
 
       Kepala Kantor, 
 
 
 
 
       .................................(18) 
  
 
  

- 219 -  
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi dengan jumlah lampiran surat. 
Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (7) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak : pengurangan atau 
penghapusan sank si administratif  atau pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (10) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kuran g Bayar , Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan , atau Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (11)  : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (12)  : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (13)  : Diisi dengan hal -hal yang akan dimintai keterangan atau bukti 
yang diperlukan. 
Nomor (14)  : Diisi dengan jangka wa ktu yang ditentukan ole h pihak yang 
meminta keterangan atau bukti. 
Nomor (15) :   Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib 
Pajak. 
Nomor (16) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib 
Pajak. 
Nomor (17) : Diisi dengan unit  kantor petugas yang meneliti permohonan 
Wajib Pajak. 
Nomor (18)  : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
  

- 220 -  
 
 
5. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
 
Nomor     : …………………….. (2)     ………………… (3)        
Sifat  : …………………….. (4) 
Lampiran : …………………….. (5) 
Hal  : Panggilan Pembahasan   
     
Yth …………………………….. 
………………………………… (6) 
 
 
 Sehubungan dengan surat Saudara nomor  .......(7)  tanggal ...... (8)  hal 
Permohonan …………………. (9) atas ……….(10) nomor ………(11) tanggal ……… 
(12) Masa/Tahun Pajak ………..(13). 
 Dengan ini diharapkan kehadiran Saudara dalam rangka pembahasan 
dimaksud,  yang akan dilaksanakan pada :  
Hari/Tanggal   : …………………………. (14)  
Waktu   : …………………………. (15) 
Tempat   : …………………………. (16) 
 Mengingat pentingnya acara dimaksud diharapkan Saudara dapat hadir 
tepat waktu dengan membawa dokumen yang diperlukan, antara lain:  
1. ………………………………………………... 
2. ………………………………………………… 
3. ………………..….......................................dst (17) 
 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, 
diucapkan terima kasih. 
 
Kepala Kantor, 
   
 
  
                                                         …………………. (18) 
 
  

- 221 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi dengan jumlah lampiran. 
Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pimpinan dan alamat Wajib 
Pajak. 
Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (9) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak : Pengurangan atau 
Penghapusan Sanksi Administratif atau Pengurangan Denda 
Administratif Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (10) : Diisi dengan jenis ketetapan. 
Nomor (11) : Diisi dengan nomor ketetapan. 
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal ketetapan. 
Nomor (13) :  Diisi dengan Masa/Tahun Pajak. 
Nomor (14) : Diisi dengan hari/tanggal pembahasan akan dilaksanakan.  
Nomor (15) : Diisi dengan waktu pembahasan akan dilaksanakan.   
Nomor (16) : Diisi dengan tempat pembahasan akan dilaksanakan. 
Nomor (17) : Diisi dengan dokumen yang diperlukan untuk pembahasan.  
Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
  

- 222 -  
 
 
6. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN 
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN  
                 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
  
BERITA ACARA PEMENUHAN  
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun 
........(6), kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
 
sesuai surat permintaan dokumen , data, informasi, dan/atau keterangan 
nomor …………….(8) tanggal ……………….(9) dalam rangka penyelesaian 
……………..(10) telah menerima dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan dari …………………(11) dengan rincian sebagai berikut: (12) 
 
N
o 
Dokumen, data, informasi dan/atau  
keterangan yang diminta 
Dokumen yang dipenuhi*) 
1.   
2.   
 
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak 
memenuhi**) permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan 
tersebut sehingga ………..(13) diproses menggunakan data yang ada atau 
diterima. 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
        Tim Peneliti  
 
 
         ..................................... (14) 
 
        ..................................... (14) 
 
        ..................................... (14) 
 
Keterangan: 
*)    : Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi.  
**)   : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.   

- 223 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN  
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7) :  Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan jabatan  tim 
peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan. 
Nomor (9) :  Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan. 
Nomor (10) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak : pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan dokumen, data, 
informasi, dan/atau keterangan. 
Nomor (12) : Diisi dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
yang diminta dan dokumen yang dipenuhi. 
Nomor (13) :  Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif  atau pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
 
  

- 224 -  
 
 
7. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN 
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
                          
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
 
BERITA ACARA PEMENUHAN  
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
TAMBAHAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun 
........(6), kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
 
sesuai surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
tambahan nomor …………….(8) tanggal  ……………….(9) dalam rangka 
penyelesaian ………….(10) telah menerima dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan dari ………(11) dengan rincian sebagai berikut: (12) 
No Dokumen, data, informasi dan/atau  
keterangan tambahan yang diminta 
Dokumen tambahan yang 
dipenuhi*) 
1.   
2.   
 
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak 
memenuhi**) permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan 
tambahan tersebut sehingga ………………(13) diproses menggunakan data yang 
ada atau diterima. 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
        Tim Peneliti  
 
 
         ..................................... (14) 
         
        ..................................... (14) 
 
        ..................................... (14) 
 
Keterangan: 
*)    : Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi. 
**)   : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.  

- 225 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN, DATA,  
INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7) :  Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan jabatan tim 
peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (9) :  Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (10) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak : pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif  atau pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (11) : Diisi dengan nama pih ak yang memberikan dokumen, data, 
informasi, dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (12) : Diisi dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan  
tambahan yang diminta dan dokumen tambahan yang dipenuhi. 
Nomor (13) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pa jak: pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
  

- 226 -  
 
 
8. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN  
 
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………….. (1) 
 
                                                                               
BERITA ACARA PEMBAHASAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .................(3) tanggal ... ............(4), bulan .... ..........(5), tahun 
........(6), kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
 
sesuai panggilan pembahasan ……………(8) nomor ……… ……..(9) 
tanggal………………(10), telah dilakukan pembahasan dengan: (11) 
 
No Nama Jabatan Keterangan 
1.    
2.    
 
dengan uraian sebagai berikut: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………(12) 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
Pihak yang Diundang      Tim Peneliti, 
   
 
 
........................... (13)      ......................... (14) 
 
         ......................... (14) 
 
         ......................... (14) 
  

- 227 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMBAHASAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan jabatan tim 
peneliti. 
Nomor (8) :  Diisi dengan jenis pembahasan: pengurangan atau penghapusan 
sanksi administratif atau pengurangan denda administratif Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat panggilan pembahasan. 
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat panggilan pembahasan. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama, jabatan, dan keterangan pihak yang dipanggil 
dalam pembahasan. 
Nomor (12) : Diisi dengan uraian pembahasan. 
Nomor (13) : Diisi dengan identitas dan tanda tangan pihak yang memberikan 
keterangan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
  

- 228 -  
 
 
9. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN LOKASI 
OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK, DAN/ATAU 
TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH …………………..(1) 
 
Nomor  : ................................... (2)             ...................... (3) 
Sifat  : Segera 
Hal  : Pemberitahuan Peninjauan Lokasi Objek Pajak, Tempat 
Kedudukan Wajib Pajak, dan/atau Tempat Lain  
 
 
Yth. ................................. 
....................................... (4) 
 
Sehubungan dengan surat Saudara nomor ...................(5) tanggal 
.............(6) hal Permohonan …………..(7)  atas ..............(8) n omor .... ........(9) 
tanggal ............ (10), dengan ini diberitahukan bahwa akan dilaksanakan 
peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau 
tempat lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian permohonan …….. (11) 
pada: 
hari/tanggal : ................................................ (12)  
lokasi   : ................................................ (13) 
Demi kelancaran kegiatan dimaksud, Saudara atau kuasa Saudara 
diminta untuk mendampingi dan memberikan bantuan seperlunya kep ada 
petugas. 
Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima 
kasih. 
 
Kepala Kantor, 
 
 
 
............................ (14) 
 
  

- 229 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN  
LOKASI OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK,  
DAN/ATAU TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU 
 
Nomor (1)  :  Diisi dengan kepala surat.  
Nomor (2)  :  Diisi dengan nomor surat.  
Nomor (3)  :  Diisi dengan tanggal surat.  
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.  
Nomor (5)  :  Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.  
Nomor (6)  :  Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.  
Nomor (7) : Diisi dengan permohonan : pengurangan atau penghapusan 
sanksi administratif atau pengurangan denda administratif Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (8) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan , atau Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan , atau Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (10)  :  Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan , atau Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (11)  :  Diisi dengan permohonan: pengurangan atau penghapusan 
sanksi administratif atau pengurangan denda administratif Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (12)  :  Diisi dengan hari dan tanggal peninjauan dilaksanakan.  
Nomor (13)  :  Diisi dengan lokasi dilaksanakannya peninjauan.  
Nomor (14)  :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
  

- 230 -  
 
 
10. CONTOH FORMAT S URAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI KARENA PERMOHONAN 
WAJIB PAJAK (PERTAMA)  
   
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
...............................….. (1) 
 
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI 
ADMINISTRASI ATAS ................................................................... (2) 
NOMOR .………………………….. (3) 
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK 
 
KEPALA ..............................(4), 
     
Menimbang : a. bahwa berdasarkan  surat Wajib Pajak atas nama  
…………(5) nomor ....................(6) tanggal  ……………..(7) 
yang diterima oleh ……… (8) tanggal ………….(9) 
berdasarkan bukti penerimaan nomor ……... (10) tanggal 
...............(11), diajukan permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif atas ………….. (12) 
nomor ………. .(13) tanggal ................. (14) Masa/ Tahun 
Pajak …………….(15); 
  b. 
 
bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan 
penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif nomor ………(16) tanggal ………(17);  
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf  a dan huruf b, perlu menetapkan Surat 
Keputusan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi 
Administrasi Atas …………......(18) Karena Permohonan 
Wajib Pajak;  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun  1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 23 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 
  2. …………………………………………………………………….(19);  
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6834);  
  4. Peraturan Menteri Keuang an Nomor  ...... Tahun 2024 
tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, 
Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan; 
  5. ..................................................................................(20);  

- 231 -  
 
 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI 
ADMINISTRASI ATAS …………….(21) KARENA PERMOHONAN WAJIB 
PAJAK. 
PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan 
sebagian/Menolak*)  permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif Wajib Pajak dalam 
suratnya nomor …………(22) tanggal …………(23). 
  2. Mengurangkan/Menghapus/Mempertahankan*) jumlah 
sanksi administratif  dalam ………..(24) nomor ………..(25) 
tanggal ......(26) Masa/Tahun Pajak ………………..(27) 
atas: 
  Wajib Pajak  : ………………………… (28) 
  NPWP                   : ………………………… (29) 
  Alamat                  : ………………………… (30) 
dengan perincian sebagai berikut: 
Uraian Semula 
(Rp) 
Dikurangkan/ 
Dihapuskan 
(Rp) 
Menjadi 
(Rp) 
Pajak yang  tidak/kurang 
dibayar (31) (32) (33) 
Sanksi Administratif:     
 ………………………… (34)    
Jumlah pajak yang masih 
harus dibayar        
 
Perhitungan Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) 
Dibayar: 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) 
Dibayar  (35) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan  (36) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar  (37) 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) 
Dibayar  (38) 
  

- 232 -  
 
 
KEDUA : Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi 
Administrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi 
Administrasi ini disampaikan kepada: 
Nama Wajib Pajak    :…………………………... (39) 
Alamat   :…………………………… (40) 
Ditetapkan di …………….. (41) 
pada tanggal ……………… (42) 
KEPALA KANTOR,   
         
        
 
 
 
…………………………… (43) 
 
 
  

- 233 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI 
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (PERTAMA) 
 
Nomor (1) :  Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (2) :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Baya r Tambahan, atau Surat Tagihan 
Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan  sanksi 
administratif. 
Nomor (3)  :  Diisi dengan nomor keputusan. 
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (5)  : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menga jukan surat 
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif. 
Nomor (6)  : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif Wajib Pajak. 
Nomor (7)  : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif Wajib Pajak. 
Nomor (8)  :  Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
terdaftar. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima. 
Nomor (10)  :  Diisi dengan nomor bukti penerimaan. 
Nomor (11)  :  Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. 
Nomor (12)  :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan 
Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif. 
Nomor (13) :  Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif. 
Nomor (14)  : Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan 
Pajak yang diajukan pengurangan atau peng hapusan sanksi 
administratif. 
Nomor (15) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diajukan 
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. 
Nomor (16) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif. 
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif. 
Nomor (18) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan 
Pajak. 
Nomor (19) :  Pilih salah satu: 
b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi 
atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi 
diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang -
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, 

- 234 -  
 
 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terak hir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
6856)". 
c. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi 
atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi 
diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang 
Nomor 8 T ahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang  Mewah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856)". 
Nomor (20) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tenta ng 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (21) :  Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak atau  Surat Tagihan 
Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan 
Pajak. 
Nomor (22) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengur angan atau 
penghapusan sanksi administratif Wajib Pajak. 
Nomor (23) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif Wajib Pajak. 
Nomor (24) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak yang d iajukan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan 
Pajak. 
Nomor (25)  :  Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak y ang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif. 
Nomor (26)  :  Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif. 
Nomor (27)  :  Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diajukan 
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. 
Nomor (28)  :  Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (29)  :  Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (30)  :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 

- 235 -  
 
 
Nomor (31) :  Diisi dengan jumla h sebagaimana tercantum dalam Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak. 
Nomor (32) :  Diisi dengan jumlah pengurangan atau penghapusan sesuai 
dengan hasil penelitian. 
Nomor (33) :  Diisi deng an jumlah sesuai dengan  Surat Keputusan 
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi. 
Nomor (34)  :  Diisi dengan pasal sanksi administratif yang dikenakan. 
Nomor (35)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar  
sesuai nomor (33). 
Nomor (36)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan berdasarkan 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan. 
Nomor (37)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar. 
Nomor (38)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus diba yar/(lebih) 
dibayar.  
Nomor (39) :  Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (40) :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (41) :  Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (42)  :  Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (43)  :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
*)  :  Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
  

- 236 -  
 
 
11. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI KARENA PERMOHONAN 
WAJIB PAJAK (KEDUA) 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
……………………………….….. (1) 
 
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI 
ADMINISTRASI ATAS ..................................... (2) 
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK 
NOMOR ………………………. (3) 
 
KEPALA .......................................(4), 
     
Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama ……… (5) 
nomor .................(6) tanggal ……………(7) yang diterima oleh 
……………(8) tanggal …………(9) berdasarkan bukti 
penerimaan nomor ………. (10) tanggal .................. (11), 
diajukan per mohonan pengurangan atau penghapusan 
sanksi administratif atas ……………(12) nomor …………(13) 
tanggal .............(14) Masa/Tahun Pajak …………….(15); 
  b. 
 
bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a telah dilakukan penelitian sesuai laporan peneliti an 
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif nomor 
…………(16) tanggal …….(17);  
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf  a dan huruf b, perlu menetapkan Surat 
Keputusan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi 
Administrasi Atas ……….......(18) Karena Permohonan Wajib 
Pajak;  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun  1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 23 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 
  2. …………………………………………………………………. (19);  
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indo nesia Tahun 
2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6834);  
  4. Peraturan Menteri Keuang an Nomor  ...... Tahun 2024 
tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, 
Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan; 
  5. ................................................................................(20); 

- 237 -  
 
 
 
   MEMUTUSKAN: 
  
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN /PENGHAPUSAN*) 
SANKSI ADMINISTRASI ATAS ………………… (21) KARENA 
PERMOHONAN WAJIB PAJAK. 
 
PERTAMA : 1.  Mengabulkan sel uruhnya/Mengabulkan 
sebagian/Menolak*)  permohonan pengurangan sanksi 
administratif Wajib Pajak dalam suratnya nomor  ………(22) 
tanggal ………………(23). 
  2.  Mengurangkan/Menghapus/Mempertahankan*) jumlah 
sanksi administratif dalam …………(24) nomor ………….(25) 
tanggal ..........(26) Masa/Tahun Pajak ………………….. (27) 
atas: 
  Wajib Pajak  :  ………………………… (28) 
  NPWP                   :  ………………………… (29) 
  Alamat                  :  ………………………… (30) 
dengan perincian sebagai berikut: 
Uraian Semula 
(Rp) 
Dikurangkan/ 
Dihapuskan 
Pertama (Rp) 
Dikurangkan/ 
Dihapuskan 
Kedua (Rp) 
Menjadi 
(Rp) 
Pajak yang  tidak/ 
kurang dibayar 
(31) (32) (33) (34) 
Sanksi Administratif:          
………………… (35)     
Jumlah pajak yang 
masih harus  
dibayar     
    
 
Perhitungan Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) Dibayar: 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) Dibayar  
(36) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan  (37) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar  (38) 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) Dibayar  
(39) 
  

- 238 -  
 
 
KEDUA :  Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi 
Administrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi 
Administrasi ini disampaikan kepada: 
Nama Wajib Pajak          : ………………………. (40) 
Alamat   : ………………………. (41) 
 
Ditetapkan di ……………. (42) 
pada tanggal ………………(43) 
KEPALA KANTOR,  
        
 
 
 
……………………………….. (44) 
 
  

- 239 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN 
SANKSI ADMINISTRASI KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (KEDUA) 
 
Nomor (1) :  Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (2) :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan 
Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif. 
Nomor (3)  :  Diisi dengan nomor keputusan. 
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (5)  :  Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat 
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif. 
Nomor (6)  : Diisi dengan nomor surat permohonan pengura ngan atau 
penghapusan sanksi administratif Wajib Pajak. 
Nomor (7)  : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif Wajib Pajak. 
Nomor (8)  :  Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
terdaftar. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima. 
Nomor (10)  :  Diisi dengan nomor bukti penerimaan. 
Nomor (11)  :  Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. 
Nomor (12) :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan 
Pajak yang diajukan pengurangan atau p enghapusan sanksi 
administratif. 
Nomor (13)  :  Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif. 
Nomor (14) :  Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif. 
Nomor (15) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diajukan 
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. 
Nomor (16) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif. 
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif. 
Nomor (18) :  Diisi dengan Su rat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tam bahan, atau Surat Tagihan 
Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif. 
Nomor (19) :  Pilih salah satu: 
a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi 
atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi 
diterbitkan u ntuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang -
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 

- 240 -  
 
 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhi r dengan 
Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -
Undang (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara R epublik Indonesia 
Nomor 6856)". 
b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi 
atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi 
diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Ni lai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan " Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 3264) 
sebagaimana telah bebera pa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , 
Tambahan Le mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856)". 
Nomor (20) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (21) :  Diisi dengan  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan 
Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif. 
Nomor (22)  : Diisi dengan nomor sura t permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif Wajib Pajak. 
Nomor (23)  : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif Wajib Pajak. 
Nomor (24) :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Su rat 
Ketetapan Pajak Kurang Bay ar Tambahan, atau Surat Tagihan 
Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif. 
Nomor (25)  :  Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan  sanksi 
administratif. 
Nomor (26) :  Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif. 
Nomor (27) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diajukan 
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. 
Nomor (28)  :  Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (29)  :  Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (30)  :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (31) : Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Baya r, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak. 

- 241 -  
 
 
Nomor (32) :  Diisi dengan jumlah pengurangan atau penghapusan sesuai 
dengan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi 
Administrasi yang pertama. 
Nomor (33) :  Diisi dengan jumlah pengurangan atau penghapusan sesuai 
dengan hasil penelitian. 
Nomor (34) :  Diisi dengan jumlah sesuai dengan Surat Keputusan 
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang 
kedua. 
Nomor (35)  :  Diisi dengan pasal sanksi administratif yang dikenakan. 
Nomor (36)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar  
sesuai nomor (34). 
Nomor (37)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan berdasarkan 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan. 
Nomor (38)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar. 
Nomor (39)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih) 
dibayar. 
Nomor (40)  :  Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (41)  :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (42) :  Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (43)  :  Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (44)  :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
*)  :  Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
  

- 242 -  
 
 
12. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN  PENGURANGAN DENDA 
ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  KARENA 
PERMOHONAN WAJIB  PAJAK  
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
………………………………… (1)  
 
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN 
DENDA ADMINISTRASI  PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN 
ATAS …………………………… (2) 
KARENA PERMOHONAN WAJIB  PAJAK 
NOMOR ………………….. (3) 
 
KEPALA ..................…………….(4), 
 
Menimbang  :  a.   bahwa   berdasarkan   surat   Wajib   Pajak   atas   
nama  …………….(5)  nomor ………….(6) tanggal 
………….(7)  yang  diterima  oleh …………..(8) tanggal 
………..(9) berdasarkan bukti penerimaan nomor 
……….(10) tanggal …………(11), diajukan permohonan 
pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan 
Bangunan atas …………..(12) nomor ………..(13) 
tanggal ………….(14) Tahun Pajak …………..(15); 
b. bahwa atas permohonan sebagaimana d imaksud 
pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai 
laporan  penelitian pengurangan denda administrasi 
Pajak Bumi dan Bangunan  nomor ……………(16) 
tanggal ……………………..(17); 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Surat Keputusan Pengurangan Denda 
Administrasi Pajak Bumi dan  Bangunan Atas 
….....….(18) Karena Permohonan Wajib Pajak; 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembar an Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana  telah  
beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi  Dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

- 243 -  
 
 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 199 4 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3569); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan 
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, 
Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia 
Nomor 6834); 
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor        Tahun 2024 
tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, 
Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di 
Bidang Perpajakan; 
5. ..............................................................................(19); 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan :  SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN DENDA 
ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS 
…………….(20) KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.  
PERTAMA   :  1. Mengabulkan seluruhnya /Mengabulkan 
Sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan 
denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan 
Wajib Pajak dalam suratnya nomor ……..(21) tanggal 
……..(22). 
2. Mengurangkan/Mempertahankan*) jumlah denda 
administrasi Pajak  Bumi   dan Bangunan dalam 
……..…(23) nomor … ………(24) tangg al …… …….(25) 
Tahun Pajak ……..…(26). 
atas: 
Wajib Pajak  : ……………. (27)  
NPWP  : ……………. (28) 
Alamat  : ……………. (29) 
NOP  : ……………. (30) 
Alamat Objek Pajak  : …………… (31) 
sebesar ………. (…………….) (32) dari besarnya denda 
administrasi Pajak Bumi dan Bangunan  yang bel um 
dilunasi. 
KEDUA :  Besarnya denda administrasi Pajak Bumi dan 
Bangunan atas penetapan sebagaimana dimaksud pada 
Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut: 
Denda administrasi ……...(33) 
Besarnya Pengurangan (…..(34) X …..(35))  ……..(36) 
Denda administrasi setelah pengurangan ………(37) 

- 244 -  
 
 
KETIGA : Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi 
Pajak Bumi dan  Bangunan ini mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 
 
  Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi 
Pajak Bumi dan Bangunan ini disampaikan kepada: 
Nama Wajib Pajak : …………………. (38) 
Alamat   : …………………. (39) 
 
 
Ditetapkan di …………. (40), 
pada tanggal ………… (41)  
KEPALA KANTOR, 
 
       
 
       …………………….. (42) 
  

- 245 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK 
 
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (2)  : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
diajukan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (3)  :  Diisi dengan nomor keputusan. 
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (5)  : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat 
permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (6)  : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (7)  : Diisi dengan tanggal surat permohon an pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (8)  : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
terdaftar. 
Nomor (9)  : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima. 
Nomor (10)  :  Diisi dengan nomor bukti penerimaan. 
Nomor (11)  :  Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. 
Nomor (12)  : Diisi dengan Surat Ketetapan Paja k Pajak Bumi dan Bangunan 
atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
diajukan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (13)  : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang diajukan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang diajukan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (15) : Diisi dengan tahun pajak yang diajukan pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (16) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (18) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
diajukan pengurangan denda  administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (19) : Diisi dengan  Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang D irektur Jenderal Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 

- 246 -  
 
 
Nomor (20) : Diisi dengan Surat Ketetapan P ajak Pajak Bumi dan Bangunan 
atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
diajukan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (21)  : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (22)  : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (23)  : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
diajukan pengurangan  denda administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (24)  : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Paja k Pajak Bumi dan 
Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang diajukan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (25) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang diajukan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (26) : Diisi dengan tahun pajak yang diajukan pengurangan den da 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (27) : Diisi dengan nama Wajib Pajak ya ng mengajukan surat 
permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (28)  :  Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (29)  :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (30)  :  Diisi dengan nomor objek pajak. 
Nomor (31)  :  Diisi dengan alamat letak objek pajak. 
Nomor (32) : Diisi dengan persentase pengurangan atas denda administratif 
Pajak Bumi dan Bangunan yang belum dilunasi. 
Nomor (33) : Diisi dengan jumlah denda administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (34) : Diisi dengan persentase pengurangan atas denda administratif 
Pajak Bumi dan Bangunan yang belum dilunasi. 
Nomor (35)  :  Diisi dengan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang 
belum dilunasi. 
Nomor (36)  :  Diisi dengan jumlah pengurangan atas denda administratif Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (37) : Diisi dengan jumlah denda administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan setelah pengurangan. 
Nomor (38) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat 
permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (39)  :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (40) :  Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (41)  :  Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 

- 247 -  
 
 
Nomor (42)  :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
*)  :  Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai 
 
  

- 248 -  
 
 
C.3. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN 
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRATIF 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA JABATAN 
1. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI 
DAN/ATAU KETERANGAN  
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
  
Nomor : ................................ (2)                                ..........................(3) 
Sifat :  ................................ (4)  
Hal : Permintaan Buku atau Catatan,  Dokumen, Data, Inf ormasi 
dan/atau  Keterangan 
     
Yth.................................  
......................................(5)  
 
 Sehubungan dengan Nota Dinas usulan nomor .........................(6) 
tanggal ......................(7) hal Usulan  ……………….. (8) Secara Jaba tan 
atas...................(9) nomor..................(10) tanggal....................(11), dengan ini 
Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:  
1. .............................................................................; 
2. .............................................................................; 
3. ………………………………………….......dst. (12) 
  
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy 
dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada: 
nama   : ............................................................................. (13) 
jabatan  : ............................................................................. (14) 
tempat  : ............................................................................. (15) 
paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal surat permintaan ini dikirim. 
  
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan 
dokumen, data, informasi, dan/atau k eterangan dalam bentuk hardcopy 
dan/atau softcopy, penyelesaian …………………. ( 16) Saudara tetap diproses 
sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki 
dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. 
 
Atas kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih. 
 
 
Kepala Kantor, 
 
 
 
 
 
............................... (17) 

- 249 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA,  
INFORMASI DAN/ATAU KETERANGAN 
 
Nomor (1) :  Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) :  Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) :  Diisi dengan tanggal surat 
Nomor (4) :  Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak atau unit kantor. 
Nomor (6) :  Diisi dengan nomor nota dinas usulan. 
Nomor (7) :  Diisi dengan tanggal nota dinas usulan. 
Nomor (8) :  Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Penghapusan 
Sanksi Administratif atau Pengurangan Denda Administratif 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (9) :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar , Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan , atau Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan P ajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Ban gunan, atau Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (12) : Diisi dengan jenis dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan yang dimintakan. 
Nomor (13) :  Diisi dengan nama petugas yang meneliti. 
Nomor (14) :  Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti. 
Nomor (15)  : Diisi dengan nama dan alamat uni t kantor tempat dokumen, 
data, informasi, dan/atau keterangan akan disampaikan. 
Nomor (16) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan : pengurangan 
atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (17) :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
 
 
  

- 250 -  
 
 
2. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI 
DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN  
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
  
Nomor : ................................ (2)                                ..........................(3) 
Sifat :  ................................ (4)  
Hal : Permintaan Dokumen, Data, Informasi dan/atau Keterangan  
Tambahan 
     
Yth.................................  
......................................(5)  
 
 Sehubungan dengan Nota Dinas usulan nomor .........................(6) 
tanggal ......................(7) hal Usulan  ……………….. (8) Secara Jabatan 
atas.................(9) nomor .............(10) tanggal ..............(11), dengan ini Saudara 
diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan  
tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:  
1. .............................................................................; 
2. .............................................................................; 
3. ………………………………………….......dst. (12) 
  
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk 
hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada: 
nama   : ............................................................................. (13) 
jabatan  : ..............................................................................(14) 
tempat  : ............................................................................. (15) 
paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal surat permintaan ini dikirim. 
  
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan 
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk 
hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian …………………. (16) Saudara tetap 
diproses sesuai dengan dokumen, data, informas i, dan/atau keterangan yang 
dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. 
  
 
Atas kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih. 
 
 
Kepala Kantor, 
 
 
 
 
 
............................... (17) 

- 251 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA,  
INFORMASI DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
Nomor (1) :  Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) :  Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) :  Diisi dengan tanggal surat 
Nomor (4) :  Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak atau unit kantor. 
Nomor (6) :  Diisi dengan nomor nota dinas usulan. 
Nomor (7) :  Diisi dengan tanggal nota dinas usulan. 
Nomor (8) : Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Penghapusan 
Sanksi Administratif atau Pengurangan Denda Administratif 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (9) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar , Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan , atau Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pajak  Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Banguna n, atau Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (12) : Diisi deng an jenis dokumen, data, informasi dan/atau 
keterangan tambahan yang dimintakan. 
Nomor (13) :  Diisi dengan nama petugas yang meneliti. 
Nomor (14) :  Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti. 
Nomor (15)  : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, 
data, informasi,  dan/atau keterangan tambahan akan 
disampaikan. 
Nomor (16) :  Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan : pengurangan 
atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (17) :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
  

- 252 -  
 
 
3. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
 
Nomor     : …………………….. (2)                                                   ……………………………… (3)                         
Sifat  : …………………….. (4) 
Lampiran : …………………….. (5) 
Hal  : Panggilan Pembahasan   
     
Yth ……………………………….. 
………………………………… (6) 
 
 
 Sehubungan dengan nota dinas usulan nomor  .......(7)  tanggal ...... (8)  
hal Usulan …………………. (9) atas ……….(10) nomor ………(11) tanggal ……… 
(12) Masa/Tahun Pajak ………..(13). 
 Dengan ini diharapkan kehadiran Saudara dalam rangka pembahasan 
dimaksud,  yang akan dilaksanakan pada :  
Hari/Tanggal   : …………………………. (14)  
Waktu   : …………………………. (15) 
Tempat   : …………………………. (16) 
 Mengingat pentingnya acara dimaksud diharapkan Saudara dapat hadir 
tepat waktu dengan membawa dokumen yang diperlukan, antara lain:  
1. ………………………………………………... 
2. ………………………………………………… 
3. ………………..….......................................dst (17) 
 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, 
diucapkan terima kasih. 
 
Kepala Kantor, 
   
 
  
                                                         …………………. (18) 
 
  

- 253 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi dengan jumlah lampiran. 
Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pimpinan dan alamat Wajib 
Pajak.. 
Nomor (7) : Diisi dengan nomor nota dinas usulan. 
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal nota dinas usulan. 
Nomor (9) : Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Penghapusan 
Sanksi Administratif atau Pengurangan Denda Administratif 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (10) :  Diisi dengan jenis ketetapan. 
Nomor (11) : Diisi dengan nomor ketetapan. 
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal ketetapan. 
Nomor (13) :  Diisi dengan Masa/Tahun Pajak. 
Nomor (14) : Diisi dengan hari/tanggal pembahasan akan dilaksanakan.  
Nomor (15) : Diisi dengan waktu pembahasan akan dilaksanakan.   
Nomor (16) : Diisi dengan tempat pembahasan akan dilaksanakan. 
Nomor (17) : Diisi dengan dokumen yang diperlukan untuk pembahasan.  
Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
  

- 254 -  
 
 
4. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN 
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
                 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
 
BERITA ACARA PEMENUHAN  
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ......... ..(5), tahun 
........(6), kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
 
sesuai surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
nomor …………….(8) tanggal ……………….(9) dalam rangka penyelesaian 
……………..(10) telah menerima dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan dari …………………(11) dengan rincian sebagai berikut: (12) 
 
No Dokumen, data, informasi dan/atau  
keterangan yang diminta 
Dokumen yang dipenuhi*) 
1.   
2.   
 
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak 
memenuhi**) permintaan dokumen, data, informasi dan /atau keterangan  
tersebut sehingga ................ (13) diproses menggunakan data yang ada atau 
diterima. 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
        Tim Peneliti  
 
 
 
         ........................................ (14) 
 
        ........................................ (14) 
 
        ........................................ (14) 
 
 
Keterangan: 
*)  : Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi.  
**)   : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 

- 255 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN  
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan jabatan tim 
peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan. 
Nomor (10) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan : pengurangan 
atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan dokumen, data, 
informasi, dan/atau keterangan. 
Nomor (12) : Diisi dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan  
yang diminta dan dokumen yang dipenuhi. 
Nomor (13) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan : pengurangan 
atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
 
  

- 256 -  
 
 
5. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN 
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN  
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
 
BERITA ACARA PEMENUHAN  
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
TAMBAHAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun 
........(6), kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
 
sesuai surat permintaan dokumen, data, informasi, da n/atau keterangan 
tambahan nomor …………….(8) tanggal ……………….(9) dalam rangka 
penyelesaian ………….(10) telah menerima dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan dari …………(11) dengan rincian sebagai berikut: (12) 
 
No Dokumen, data, informasi dan/atau  
keterangan tambahan yang diminta 
Dokumen Tambahan yang 
dipenuhi*) 
1.   
2.   
 
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak 
memenuhi**) permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan 
tambahan tersebut sehingga ………………(13) diproses menggunakan data yang 
ada atau diterima. 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
        Tim Peneliti  
 
 
         ................................... (14) 
 
................................... (14) 
 
        ................................... (14) 
 
 
Keterangan: 
*)  : Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi.  
**)   : Diisi dengan yang sesuai. 
  

- 257 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN  
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
Nomor (1) :  Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) :  Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) :  Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) :  Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) :  Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) :  Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7)  : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan jabatan  tim 
peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (10) : Diisi dengan jenis  penyelesaian secara jabatan : pengurangan 
atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan dokumen, data, 
informasi, dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (12) : Diisi dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
tambahan yang diminta dan dokumen tambahan yang dipenuhi. 
Nomor (13) : Diisi dengan jeni s penyelesaian secara jabatan : pengurangan 
atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
 
  

- 258 -  
 
 
6. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN  
 
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………….. (1) 
 
                                                                               
BERITA ACARA PEMBAHASAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini ..............(3) tan ggal ... ..........(4), bulan ..... ........(5), tahun 
..........(6), kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
 
sesuai panggilan pembahasan ……………….(8) nomor …….……..(9) 
tanggal………………(10), telah dilakukan pembahasan dengan: (11) 
 
No Nama Jabatan Keterangan 
1.    
2.    
 
dengan uraian sebagai berikut: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………(12) 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
Pihak yang Diundang      Tim Peneliti, 
   
 
 
........................... (13)      ......................... (14) 
 
        ......................... (14)  
  
        ......................... (14) 
  

- 259 -  
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMBAHASAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, dan jabatan tim 
peneliti. 
Nomor (8) :  Diisi dengan jenis pembahasan: pengurangan atau penghapusan 
sanksi administratif atau pengurangan denda administratif Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat panggilan pembahasan. 
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat panggilan pembahasan. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama, jabatan, dan keterangan pihak yang dipanggil 
dalam pembahasan. 
Nomor (12) : Diisi dengan uraian pembahasan. 
Nomor (13) : Diisi dengan identitas dan tanda tangan pihak yang memberikan 
keterangan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
  

- 260 -  
 
 
7. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN LOKASI 
OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK, DAN/ATAU 
TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU 
 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
………………..…………………..(1) 
 
Nomor  : ................................... (2)             ...................... (3) 
Sifat  : Segera 
Hal  : Pemberitahuan Peninjauan Lokasi Objek Pajak, Tempat  
Kedudukan Wajib Pajak, dan/atau Tempat Lain  
 
Yth. ................................. 
....................................... (4) 
 
Sehubungan dengan nota dinas usulan nomor ...................(5) 
tanggal .............(6) hal Usulan ……….. ( 7) secara Jabatan  atas ..............(8) 
nomor ............(9) tanggal ............( 10), dengan ini diberitahukan bahwa akan 
dilaksanakan peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, 
dan/atau tempat lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian …….. (11) 
pada: 
hari/tanggal  : .................................................... (12) 
lokasi  : .................................................... (13) 
Demi kelancaran kegiatan dimaksud, Saudara atau kuasa Saudara 
diminta untuk mendampingi dan memberikan ban tuan seperlunya kepada 
petugas. 
Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima 
kasih. 
 
Kepala Kantor, 
 
 
 
............................ (14) 
 
  

- 261 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN  
LOKASI OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK,  
DAN/ATAU TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU  
 
Nomor (1)  :  Diisi dengan kepala surat.  
Nomor (2)  :  Diisi dengan nomor surat.  
Nomor (3)  :  Diisi dengan tanggal surat.  
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.  
Nomor (5)  :  Diisi dengan nomor nota dinas usulan.  
Nomor (6)  :  Diisi dengan tanggal nota dinas usulan.  
Nomor (7)  :  Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Penghapusan 
Sanksi Administratif atau Pengurangan Denda Administ ratif 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (8) : Diisi d engan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (10)  :  Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (11)  :  Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Penghapusan 
Sanksi Administratif ata u Pengurangan Denda Administratif 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (12)  :  Diisi dengan hari dan tanggal peninjauan dilaksanakan.  
Nomor (13)  :  Diisi dengan lokasi dilaksanakannya peninjauan.  
Nomor (14) :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
  

- 262 -  
 
 
8. CONTOH FORMAT  SURAT KEPUTUSAN  PENGURANGAN/ 
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
………………………..….. (1) 
 
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI 
ADMINISTRASI ATAS ..................................................... (2) 
NOMOR ………………………… (3) 
SECARA JABATAN 
 
KEPALA ....................................(4), 
 
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan  data dan/atau informasi yang 
diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak 
diusulkan untuk dilakukan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif atau pengurangan 
denda administrasi secara jabatan atas …………( 5) 
nomor ………………(6) tanggal ..................(7) Masa/Tahun 
Pajak ………………….(8); 
  b. 
 
bahwa atas data dan/atau informasi sebagaimana 
dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai  
laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif atau pengurangan denda administrasi nomor 
..................(9) tanggal …………………..(10);  
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat 
Keputusan Pengurangan/ Penghapusan*) Sanksi 
Administrasi Atas ……....(11) Secara Jabatan; 
  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajak an (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 
  2. …………………………………………………………………… (12); 
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6834);  
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... Tahun 202 4 
tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, 
Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan; 
  5. ...................................................................................(13); 

- 263 -  
 
 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) 
SANKSI ADMINISTRASI ATAS ……………………………..(14) 
SECARA JABATAN. 
 
PERTAMA : Menghapus/Mengurangkan*) jumlah sanksi administratif  
dalam ………………… (15) nomor ………………. (16) tanggal 
................(17) Masa/Tahun Pajak ……………….(18) 
atas: 
  Wajib Pajak  : …………………………. (19) 
  NPWP                   : …………………………  (20) 
  Alamat                  : …………………………  (21) 
dengan perincian sebagai berikut: 
Uraian Semula 
(Rp) 
Dikurangkan/ 
Dihapuskan 
(Rp) 
Menjadi 
(Rp) 
Pajak yang  tidak/kurang 
dibayar (22) (23) (24) 
Sanksi Administratif :        
…………………………(25)    
Jumlah pajak yang masih 
harus dibayar        
 
Perhitungan Jumlah Pajak yang Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) Dibayar: 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) Dibayar  (26) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan  (27) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar  (28) 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) Dibayar  (29) 
  

- 264 -  
 
 
KEDUA : Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi 
Administrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi 
Administrasi ini disampaikan kepada: 
Nama Wajib Pajak    : ………………………. (30) 
Alamat   : …………………….... (31)  
 
Ditetapkan di …………….(32) 
pada tanggal ……………..(33) 
KEPALA KANTOR, 
         
    
 
            
………………………………….(34) 
  

- 265 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN  
SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN 
 
Nomor (1)  :  Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (2)  :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat  Tagihan 
Pajak. 
Nomor (3)  :  Diisi dengan nomor surat keputusan. 
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (5)  : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan 
Pajak. 
Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan 
Pajak yang diusulkan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif. 
Nomor (7) :  Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan 
Pajak yang diusulkan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif. 
Nomor (8) : Diisi dengan masa  pajak atau tahun pajak yang diusulkan 
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. 
Nomor (9) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif. 
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif. 
Nomor (11)  :  Diisi dengan Surat K etetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan 
Pajak. 
Nomor (12)  :  Pilih salah satu: 
a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi 
atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi 
diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara R epublik Indonesia Nomor 
6856)”. 
b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi 
atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi 
diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 

- 266 -  
 
 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara R epublik Indonesia Nomor 
6856)". 
Nomor (13)  :  Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (14)  :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Ku rang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan 
Pajak. 
Nomor (15)  :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan 
Pajak. 
Nomor (16)  :  Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan 
Pajak yang di usulkan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif. 
Nomor (17)  :  Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan 
Pajak yang di usulkan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif. 
Nomor (18)  : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang di usulkan 
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. 
Nomor (19)  :  Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (20)  :  Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (21)  :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (22) :  Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kura ng 
Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak. 
Nomor (23) :  Diisi dengan jumlah pengurangan atau penghapusan sesuai 
dengan hasil penelitian. 
Nomor (24) :  Diisi dengan jumlah sesuai dengan Surat Keputusan 
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi. 
Nomor (25)  :  Diisi dengan pasal sanksi administratif yang dikenakan. 
Nomor (26)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus  dibayar/(lebih) 
dibayar sesuai dengan keputusan pengurangan  atau 
penghapusan sanksi administratif sesuai dengan nomor (24). 
Nomor (27)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan berdasarkan 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan. 
Nomor (28)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar. 
Nomor (29)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar /(lebih) 
dibayar. 
Nomor (30) :  Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (31) :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (32)  :  Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (33)  :  Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 

- 267 -  
 
 
Nomor (34)  :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
*)  :  Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
  

- 268 -  
 
 
9. CONTOH FORMAT  SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN DENDA 
ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA JABATAN 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
………………………………… (1)  
 
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN  SANKSI ADMINISTRASI 
ATAS …………………………… (2)  
SECARA JABATAN 
NOMOR ………………….. (3)  
 
KEPALA ..................…………………(4), 
 
Menimbang  :  a.   bahwa berdasarkan data dan/atau informasi yang 
diperoleh atau d imiliki oleh Direktorat Jenderal 
Pajak, diusulkan untuk dilakukan pengurangan  
atau penghapusan sanksi administratif atau 
pengurangan denda administrasi  secara jabatan 
atas ………… .....(5) nomor … .....……..(6) tanggal 
………….(7) Tahun Pajak …………..(8); 
b. bahwa atas data dan/atau informasi sebagaimana 
dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian 
sesuai laporan penelitian pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif atau 
pengurangan denda administrasi secara jabatan 
nomor …………(9) tanggal ………………..(10); 
c. bahwa b erdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi 
Administrasi atas …......….(11) Secara Jabatan; 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan  Umum dan Tata Ca ra Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana  telah  
beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerin tah Pengganti Undang -Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi  Dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994  Nomor 62, 

- 269 -  
 
 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3569); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Ta hun 2022 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan 
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembar an 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6834); 
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  ...... Tahun 
2024 tentang Tata  Cara Pembetulan, Keberatan, 
Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di 
Bidang Perpajakan; 
5. .............................................................................(12); 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan :  SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN SANKSI 
ADMINISTRASI ATAS …………….(13) SECARA JABATAN. 
 
PERTAMA    :  Mengurangkan sanksi administratif berupa denda 
administrasi Pajak  Bumi  dan Bangunan dalam ……(14)  
nomor ………(15)  tanggal …….(16) Tahun Pajak ……(17). 
atas: 
Wajib Pajak  : ……………. (18) 
NPWP  : ……………. (19) 
Alamat  : ……………. (20) 
NOP  : ……………. (21) 
Alamat Objek Pajak  : …………… (22) 
sebesar ………. (…………….) (23) dari besarnya denda 
administrasi Pajak Bumi dan Bangunan yang belum 
dilunasi. 
KEDUA : Besarnya denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan 
atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum 
PERTAMA adalah sebagai berikut: 
Denda administrasi ………. (24) 
Besarnya Pengurangan (……(25) X ….(26)) ………. (27) 
Denda administrasi setelah pengurangan ………. (28) 
 
KETIGA : Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi ini 
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

- 270 -  
 
 
Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi ini 
disampaikan kepada: 
Nama Wajib Pajak : …………………. (29) 
Alamat   : …………………. (30) 
 
 
Ditetapkan di …………. (31), 
pada tanggal ………….... (32)  
KEPALA KANTOR, 
 
       
 
       …………………….. (33) 
  

- 271 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA JABATAN 
 
Nomor (1) :  Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (2) :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan  
atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (3)  :  Diisi dengan nomor surat keputusan. 
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (5)  :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan  
atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (6)  :  Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (7)  : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (8)  :  Diisi dengan tahun pajak Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (9) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda 
administratif secara jabatan. 
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal lap oran penelitian pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda 
administratif secara jabatan.   
Nomor (11)  :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (12)  :  Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (13)  :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (14)  :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (15) :  Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
Nomor (16) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (17) :  Diisi dengan tahun pajak Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (18)  :  Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (19) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (20)  :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (21)  :  Diisi dengan nomor objek pajak. 
Nomor (22)  :  Diisi dengan alamat letak objek pajak. 
Nomor (23) :  Diisi dengan persentase pengurangan atas denda administratif 
Pajak Bumi dan Bangunan yang belum dilunasi. 
Nomor (24)  :  Diisi dengan jumlah denda administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan. 

- 272 -  
 
 
Nomor (25)  : Diisi dengan persentase pengurangan atas denda administratif 
Pajak Bumi dan Bangunan yang belum dilunasi. 
Nomor (26)  : Diisi dengan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang 
belum dilunasi. 
Nomor (27) : Diisi dengan jumlah pengurangan atas denda administratif Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (28)  : Diisi dengan jumlah denda administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan setelah pengurangan. 
Nomor (29) :  Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (30) :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (31) :  Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (32)  :  Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (33)  :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
  

- 273 -  
 
 
C.4. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT 
KETETAPAN PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, ATAU 
SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN 
PERMOHONAN WAJIB PAJAK 
1. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKU MEN, 
DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN  
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………….….…………………..(1) 
  
Nomor  : ................................... (2)     .......................(3) 
Sifat  : Segera 
Hal  : Permintaan Buku, Catatan, Dokumen, Data, Informasi, dan/atau 
Keterangan  
 
Yth. .................................  
........................................ (4) 
 
Sehubungan dengan surat Saudara nomor  ………..(5) tanggal ………..(6) 
hal Permohonan ……………… …..(7) atas .................(8) nomor ...... .............(9) 
tanggal………..(10), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan buku, 
catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan, dalam bentuk 
hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi: 
1. ................................................; 
2. ................................................; 
3. .....................................dst. (11) 
Buku, catatan,  dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam 
bentuk hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada: 
nama  : .............................................................................; (12) 
jabatan  : .............................................................................; (13) 
tempat  : ............................................................................., (14) 
paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim. 
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan 
buku, catatan, dokumen, data, informasi,  dan/atau keterangan dalam bentuk 
hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian ……………….(15) Saudara tetap 
diproses sesuai dengan buku , catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. 
Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih. 
  
Kepala Kantor, 
 
 
 
 
................................(16) 
 
  

- 274 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN,  
DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
 
Nomor (1)  :  Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2)  :  Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3)  :  Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (5)  :  Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (6)  :  Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (7)  : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: Pengurangan atau 
Pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat P emberitahuan Pajak 
Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang Tidak Benar. 
Nomor (8)  :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar , Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang , atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (10)  :  Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (11) : Diisi dengan jenis buku, catatan, dokumen, data, info rmasi, 
dan/atau keterangan yang diminta. 
Nomor (12)  :  Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib 
Pajak. 
Nomor (13)  :  Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib 
Pajak. 
Nomor (14)  :  Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat buku, catatan, 
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan akan diberikan. 
Nomor (15)  :  Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak : pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang tidak benar. 
Nomor (16)  :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.  

- 275 -  
 
 
2. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, 
DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………….….…………………..(1) 
  
Nomor  : ................................... (2)     .......................(3) 
Sifat  : Segera 
Hal  : Permintaan Buku, Catatan, Dokumen, Data, Informasi dan/atau 
Keterangan Tambahan  
 
Yth. .................................  
........................................ (4) 
 
Sehubungan dengan surat Saudara nomor  ………..(5) tanggal ………..(6) 
hal Permohonan …………..………(7) atas ....................(8) nomor ....................(9) 
tanggal………..(10), dengan ini Saudara diminta u ntuk memberik an buku, 
catatan, dokumen, data, informasi , dan/atau keterangan tambahan, dalam 
bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi: 
1. ................................................; 
2. ................................................; 
3. .....................................dst. (11) 
Buku, catatan,  dokumen, data, informasi , dan/atau keterangan 
tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar diberikan 
kepada: 
nama  : .............................................................................; (12) 
jabatan  : .............................................................................; (13) 
tempat  : ............................................................................., (14) 
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim. 
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan 
buku, catatan,  dokumen, data, informasi ,  dan/atau keterangan tambahan 
dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian ……………….(15) 
Saudara tetap diproses sesuai dengan buku, catatan, dokumen, informasi, data, 
dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal 
Pajak. 
Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih. 
  
Kepala Kantor, 
 
 
 
 
................................ (16) 

- 276 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, 
DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
Nomor (1)  :  Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2)  :  Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3)  :  Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (5)  :  Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (6)  :  Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (7)  : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: Pengurangan atau 
Pembatalan Surat Ketetapan Paja k, Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang Tidak Benar. 
Nomor (8)  :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar , Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar , Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang , atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang B ayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (10)  :  Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (11) : Diisi dengan jenis buku, catatan, dokumen, data, informasi,  
dan/atau keterangan tambahan yang diminta. 
Nomor (12)  :  Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib 
Pajak. 
Nomor (13)  :  Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti perm ohonan Wajib 
Pajak.  
Nomor (14)  :  Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat buku, catatan, 
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan akan 
diberikan. 
Nomor (15)  :   Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang tidak benar. 
Nomor (16)  :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.  
  

- 277 -  
 
 
3. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………….….…………………..(1) 
 
Nomor : ....................... (2)     ….…….……….(3) 
Sifat : ....................... (4) 
Lampiran : ....................... (5) 
Hal : Permintaan Keterangan atau Bukti 
 
Yth. .................................. 
........................................ (6) 
 
Sehubungan dengan surat permohonan ………… ……….(7) Wajib Pajak 
nomor......................(8) tanggal .... ..................(9) dalam .....................( 10) 
nomor …………….(11) tanggal .......................(1 2), dengan ini dimohon kepada 
Saudara untuk memberikan keterangan atau bukti mengenai hal -hal sebagai 
berikut: 
1. .........................................................; 
2. .........................................................; 
3. .............................................dst. (13) 
 
Keterangan atau bukti tersebut di atas disampaikan paling lama …… (……) (14) 
hari kerja setelah surat ini diterima dan disampaikan kepada: 
Nama : ................................................................................. (15) 
Jabatan : ................................................................................. (16) 
Tempat : ................................................................................. (17) 
 
Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. 
 
 
       Kepala Kantor,  
 
 
 
 
       ................................. (18) 
  
 
  

- 278 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi dengan jumlah lampiran surat. 
Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (7) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak : pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberita huan Pajak 
Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang tidak benar. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.  
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (10) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar , Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar , Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang , atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (11)  : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan.  
Nomor (12)  : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (13)  : Diisi dengan hal -hal yang akan dimintai keterangan atau bukti 
yang diperlukan. 
Nomor (14)  : Diisi dengan dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pihak 
yang meminta keterangan atau bukti. 
Nomor (15)  : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib 
Pajak. 
Nomor (16) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti perm ohonan Wajib 
Pajak. 
Nomor (17) : Diisi dengan unit kantor petugas yang meneliti permohonan 
Wajib Pajak. 
Nomor (18)  : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
  

- 279 -  
 
 
4. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………….….…………………..(1) 
 
Nomor     : …………………….. (2)     ………………. (3)        
Sifat  : …………………….. (4) 
Lampiran : …………………….. (5) 
Hal  : Panggilan Pembahasan   
     
Yth. ………………………………… 
  ………………………………… (6) 
 
 
 Sehubungan dengan surat Saudara nomor .......(7)  tanggal ...... (8)  hal 
Permohonan …………………. (9) atas ……….(10) nomor ………(11) tanggal ……… 
(12) Masa/Tahun Pajak ………..(13). 
 Dengan ini diharapkan kehadiran Saudara dalam rangka pembahasan 
dimaksud,  yang akan dilaksanakan pada :  
Hari/Tanggal   : …………………………. (14)  
Waktu   : …………………………. (15) 
Tempat   : …………………………. (16) 
 Mengingat pentingnya acara dimaksud diharapkan Saudara dapat hadir 
tepat waktu dengan membawa dokumen yang diperlukan, antara lain:  
1. ………………………………………………... 
2. ………………………………………………… 
3. ………………..…...................................dst (17) 
 
 Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, 
diucapkan terima kasih. 
 
Kepala Kantor, 
   
 
  
                                                         …………………. (18) 
 
  

- 280 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi dengan jumlah lampiran. 
Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pimpinan dan alamat Wajib 
Pajak. 
Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (9) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: Pengurangan atau 
Pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang Tidak Benar. 
Nomor (10) : Diisi dengan jenis ketetapan.  
Nomor (11) : Diisi dengan nomor ketetapan. 
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal ketetapan. 
Nomor (13) :  Diisi dengan Masa/Tahun Pajak. 
Nomor (14) : Diisi dengan hari/tanggal pembahasan akan dilaksanakan.  
Nomor (15) : Diisi dengan waktu pembahasan akan dilaksanakan.   
Nomor (16) : Diisi dengan tempat pembahasan akan dilaksanakan. 
Nomor (17) : Diisi dengan dokumen yang diperlukan untuk pembahasan.  
Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
  

- 281 -  
 
 
5. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN BUKU, 
CATATAN, DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN  
                 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………….….…………………..(1) 
  
BERITA ACARA PEMENUHAN  
PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU 
KETERANGAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun 
..........(6), kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
sesuai surat permintaan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan nomor …………….( 8) tanggal  ……………….(9) dalam rangka  
penyelesaian ……………..( 10) telah menerima buku, catatan, dokumen, data, 
informasi, dan/atau keterangan dari …………………(11) dengan rincian sebagai 
berikut: (12) 
No Buku, catatan, dokumen, data, 
informasi dan/atau keterangan yang 
diminta 
Dokumen yang dipenuhi*) 
1.   
2.   
 
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak 
memenuhi**) permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan  
tersebut sehingga ……………… (13) diproses menggunakan data yang ada atau 
diterima. 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
        Tim Peneliti  
 
 
         ................................... (14) 
 
        ................................... (14) 
 
        ................................... (14) 
 
Keterangan: 
*)   Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi.  
**)  Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 

- 282 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN BUKU, CATATAN,  
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7) :  Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan jabatan tim 
peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan buku, catatan, dokumen, 
data, informasi, dan/atau keterangan. 
Nomor (9) :  Diisi dengan tanggal surat permintaan buku, catatan, dokumen, 
data, informasi, dan/atau keterangan. 
Nomor (10) : Diisi dengan jenis permohonan Wa jib Pajak: pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang tidak benar. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan buku, catatan, 
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan. 
Nomor (12) : Diisi dengan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan yang diminta dan dokumen yang dipenuhi. 
Nomor (13) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak : pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang tidak benar. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
 
  

- 283 -  
 
 
6. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN BUKU, 
CATATAN, DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN  
TAMBAHAN 
 
                          
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………….….…………………..(1) 
 
BERITA ACARA PEMENUHAN  
PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU 
KETERANGAN TAMBAHAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun 
........(6), kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
sesuai surat permintaan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan nomor ……………. ( 8) tanggal ………………. ( 9) dalam 
rangka penyelesaian …………. ( 10) telah menerima buku, catatan, dokumen, 
data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dari ………………… (11) dengan 
rincian sebagai berikut: (12) 
No Buku, catatan, dokumen, data, 
informasi dan/atau keterangan 
tambahan yang diminta 
Dokumen tambahan yang 
dipenuhi*) 
1.   
2.   
 
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak 
memenuhi**) permintaan buku, catatan, dokumen, data, informasi dan/atau  
keterangan tambahan tersebut sehingga ………………( 13) diproses 
menggunakan data yang ada atau diterima. 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
        Tim Peneliti  
 
 
         ..................................... (14) 
         
        ..................................... (14) 
 
        ..................................... (14) 
 
Keterangan: 
*)   Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi. 
**)  Diisi dengan yang sesuai. 

- 284 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN BUKU, CATATAN,  
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7) :  Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan jabatan  tim 
peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan buku, catatan, dokumen, 
data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (9) :  Diisi dengan tanggal surat permintaan buku, catatan, dokumen, 
data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (10) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang tidak benar. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan buku, catatan, 
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (12) : Diisi dengan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan yang diminta dan dokumen tambahan 
yang dipenuhi. 
Nomor (13) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang tidak benar. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
  

- 285 -  
 
 
7. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN  
 
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………….. (1) 
 
                                                                               
BERITA ACARA PEMBAHASAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari in i .................(3) tanggal .........(4), bulan ...... .........(5), tahun 
.............(6), kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
 
sesuai panggilan pembahasan ……………….(8) nomor ……………(9) tanggal  
………………(10), telah dilakukan pembahasan dengan: (11) 
 
No Nama Jabatan Keterangan 
1.    
2.    
 
dengan uraian sebagai berikut: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………(12) 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
Pihak yang Diundang      Tim Peneliti, 
   
 
 
........................... (13)      ......................... (14) 
 
         ......................... (14) 
 
         ......................... (14) 
  

- 286 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMBAHASAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan jabatan tim 
peneliti. 
Nomor (8) :  Diisi dengan jenis pembahasan : pengurangan atau pembatalan 
Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, 
atau Surat Ketetapan Pajak Pajak B umi dan Bangunan yang 
tidak benar. 
Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat panggilan pembahasan. 
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat panggilan pembahasan. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama, jabatan, dan keterangan pihak yang dipanggil 
dalam pembahasan. 
Nomor (12) : Diisi dengan uraian pembahasan. 
Nomor (13) : Diisi dengan identitas dan tanda tangan pihak yang memberikan 
keterangan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
  

- 287 -  
 
 
8. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN LOKASI 
OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK, DAN/ATAU 
TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU 
 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………….….…………………..(1) 
 
Nomor  : ................................... (2)             ...................... (3) 
Sifat  : Segera 
Hal  : Pemberitahuan Peninjauan Lokasi Objek Pajak, Tempat 
Kedudukan Wajib Pajak, dan/atau Tempat Lain  
 
 
Yth. ................................. 
........................................ (4) 
 
Sehubungan dengan surat Saudara nomor .............. .....(5) tanggal 
.............(6) hal Permohonan ………………(7) atas ..............(8) nomor ............(9) 
tanggal ............(10), dengan ini diberitahukan bah wa akan dilaksanakan 
peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau 
tempat lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian permohonan 
……………(11) pada: 
hari/tanggal  : ................................................ (12)  
lokasi  : ................................................ (13) 
Demi kelancaran kegiatan dimaksud, Saudara a tau kuasa Saudara 
diminta untuk mendampingi dan memberikan bantuan seperlunya kepada 
petugas. 
Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima 
kasih. 
 
Kepala Kantor, 
 
 
 
............................ (14) 
 
  

- 288 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN  
LOKASI OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK,  
DAN/ATAU TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU 
 
Nomor (1)  :  Diisi dengan kepala surat.  
Nomor (2)  :  Diisi dengan nomor surat.  
Nomor (3)  :  Diisi dengan tanggal surat.  
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.  
Nomor (5)  :  Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.  
Nomor (6)  :  Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.  
Nomor (7) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak : Pengurangan atau 
Pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang Tidak Benar. 
Nomor (8) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar , Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar , Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang , atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (10)  :  Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (11) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak : pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak , Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
yang tidak benar. 
Nomor (12)  :  Diisi dengan hari dan tanggal peninjauan dilaksanakan.  
Nomor (13)  :  Diisi dengan lokasi dilaksanakannya peninjauan.  
Nomor (14)  :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
  

- 289 -  
 
 
9. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN 
PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 
AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (PERTAMA) 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
………………………………….. (1) 
 
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN  PAJAK 
ATAS ……………………………….. (2)  
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1)  HURUF B 
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK  
NOMOR …………………………. (3)  
 
KEPALA ……………….…………………….(4), 
 
Menimbang  :  a.   bahwa   be rdasarkan   surat   Wajib   Pajak   atas   
nama ………….(5) nomor ………( 6) tanggal ………( 7) 
yang diterima oleh  …………( 8) tanggal ….…..( 9) 
berdasarkan    bukti    penerimaan nomor 
…………(10) tanggal ……(11), diajukan permohonan 
pengurangan atau pembatalan surat keteta pan 
pajak yang tidak benar atas …………. (12) nomor 
……………(13) tanggal …………(1 4) Masa/Tahun 
Pajak ………….(15); 
b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai 
laporan penelitian peng urangan atau pembatalan 
surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor 
…………..(16) tanggal ……………….(17); 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Surat Keputusan Pengurangan 
Ketetapan Pajak Atas ………….(18) Berdasarkan 
Pasal 36 Ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib 
Pajak; 
Mengingat :    1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran N egara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana  telah  
beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan Undang -
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomo r 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. …………………………………………………………(19); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 

- 290 -  
 
 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 2 26, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834); 
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor …… Tahun 
2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, 
Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di 
Bidang Perpajakan; 
5. ............................................................................(20); 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK 
ATAS …………….. (21) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) 
HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB  PAJAK. 
PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan 
sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan atau 
pembatalan surat ketetapan pajak Wajib Pajak 
dalam suratnya nomor ………… ..(22) tanggal 
…………..(23). 
2. Mengurangkan/Mempertahankan*) jumlah yang 
masih harus  dibayar/rugi dalam ………… ……(24) 
nomor ……… ………(25) tanggal ………… .…….(26) 
Masa/Tahun Pajak …………………(27). 
atas: 
Wajib Pajak : …………………… (28)  
NPWP : …………………… (29) 
Alamat : …………………… (30) 
dengan perincian sebagai berikut : 
   ………………………………………………….… (31) 
 
Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) Dibayar: 
 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) 
Dibayar  
(32) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan  (33) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar  (34) 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) 
Dibayar  
(35) 
 

- 291 -  
 
 
KEDUA : Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini 
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini 
disampaikan kepada: 
Nama Wajib Pajak  : …………......... (36) 
Alamat   : ……….........… (37) 
 
 
Ditetapkan di ……………..(38), 
pada tanggal ………...........(39) 
KEPALA KANTOR,  
 
 
         ………………………………….. (40) 
 
 
  

- 292 -  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS  
SURAT KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B 
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (PERTAMA) 
 
Nomor (1)  : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (2)  :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
Nomor (3)  : Diisi dengan nomor surat keputusan. 
Nomor (4)  : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (5)  :  Diisi dengan nama Wajib Pajak  yang mengajukan permohonan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (7)  : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (8)  : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
terdaftar. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima. 
Nomor (10)  :  Diisi dengan nomor bukti penerimaan. 
Nomor (11)  :  Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. 
Nomor (12) :  Diisi dengan Surat Ketetapan  Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
Nomor (13) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Surat Keteta pan Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (15) : Diisi dengan masa pajak  atau tahun pajak  yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (16)  :  Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (18)  :  Diisi dengan Surat Ketetapa n Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
Nomor (19)  :  Pilih salah satu: 
a. Dalam hal S urat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Penghasil an, diisi dengan "Undang -
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

- 293 -  
 
 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856)”. 
b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) 
sebagaimana telah beberap a kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856)". 
Nomor (20)  :  Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal  Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (21)  :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
Nomor (22) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (23) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (24) :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Ba yar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
Nomor (25) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak yan g diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (26) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (27) : Diisi dengan masa pajak  atau tahun pajak  yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (28) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (29)  :  Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (30)  :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (31)  :  Diisi dengan r incian perhitungan sesuai dengan laporan hasil 
penelitian dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai 
berikut: 
  

- 294 -  
 
 
a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi: 
Uraian Semula 
(Rp/US$) 
Ditambah/ 
(Dikurangi) 
Persetujuan 
Bersama 
(Rp/US$) 
Dikurangi 
(Rp/US$) 
Menjadi 
(Rp/US$) 
a. Penghasilan neto (rugi)     
b. Kompensasi kerugian     
c. Penghasilan Kena 
Pajak (a-b) 
    
d. Pajak Penghasilan 
yang Terutang 
    
e. Kredit Pajak     
f. Pajak yang 
tidak/kurang (lebih) 
bayar (d-e) 
    
g. Sanksi administrasi     
h. Jumlah PP h yang 
masih harus (lebih) 
dibayar (f+g) 
    
b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan 
Uraian Semula 
(Rp) 
Ditambah/ 
(Dikurangi) 
Persetujuan 
Bersama 
(Rp) 
Dikurangi 
(Rp) 
Menjadi 
(Rp) 
a. Pajak yang harus 
dibayar 
    
b. Telah dibayar     
c. Kurang dibayar (a-b)     
d. Sanksi administrasi     
e. Jumlah yang masih 
harus dibayar (c+d) 
    
c. Pajak Pertambahan Nilai 
Uraian Semula 
(Rp) 
Dikurangkan 
(Rp) 
Menjadi 
(Rp) 
a. Dasar Pengenaan Pajak    
b. Pajak Keluaran yang 
harus dipungut/dibayar 
sendiri 
   
c. Jumlah pajak yang 
dapat diperhitungkan 
   
d. Jumlah perhitungan PPN 
kurang (lebih) bayar (b-
c) 
   
e. Kelebihan pajak yang 
sudah dikompensasikan 
   
f. PPN yang tidak/kurang 
(lebih) dibayar (d-e) 
   
g. Sanksi administrasi    
h. Jumlah PPN yang masih 
harus (lebih) dibayar 
(f+g) 
   
d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
Uraian Semula 
(Rp) 
Dikurangkan 
(Rp) 
Menjadi 
(Rp) 
a. Dasar Pengenaan Pajak    
b. PPnBM yang terutang    

- 295 -  
 
 
c. Pajak yang dapat 
diperhitungkan 
   
d. PPnBM yang kurang 
(lebih) bayar (b-c) 
   
e. Sanksi administrasi    
f. Jumlah PPnBM yang 
masih harus (leb ih) 
dibayar (d+e) 
   
Nomor (32)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus  dibayar/(lebih) 
dibayar sesuai dengan keputusan pengurangan Surat Ketetapan 
Pajak yang tidak benar. 
Nomor (33)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan berdasarkan 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan. 
Nomor (34)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar. 
Nomor (35)  : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih) 
dibayar. 
Nomor (36)  :  Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (37)  : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (38)  :  Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (39) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (40) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
 
  

- 296 -  
 
 
10. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN 
PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 
AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (KEDUA) 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
………………………………….. (1) 
 
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN  PAJAK 
ATAS ……………………………….. (2)  
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1)  HURUF B 
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK  
NOMOR …………………………. (3)  
 
KEPALA ……………………………………… (4), 
 
Menimbang  :  a.   bahwa   berdasarkan   surat   Wajib   Pajak   atas   
nama ………….(5) nomor ………( 6) tanggal ………( 7) 
yang diterima oleh  …………( 8) tanggal ….…..( 9) 
berdasarkan    bukti    penerimaan nomor ……(10) 
tanggal ………… …(11), diajukan permohonan 
pengurangan atau pembatalan surat ketetapan 
pajak yang tidak  benar atas …………(1 2) nomor 
…………(13) tanggal …………(14) Masa/Tahun Pajak 
……..…..(15); 
b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai 
laporan penelitian pengurangan atau pembatalan 
surat ketetapan pajak yang  tidak ben ar nomor 
………….(16) tanggal ………………. (17); 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Surat Keputusan Pengurangan 
Ketetapan Pajak Atas ………………( 18) Berdasarkan 
Pasal 36 Ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib 
Pajak; 
 
Mengingat :    1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagai mana  telah  
beberapa  k ali  diubah  terakhir  dengan Undang -
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

- 297 -  
 
 
2. ……………………………………………………………(1 9); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Ne gara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834); 
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... Tahun 
2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, 
Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di 
Bidang Perpajakan; 
5. ........................................................................... (20); 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK 
ATAS ……………..(21) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) 
HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB  PAJAK. 
PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan 
Sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan atau 
pembatalan surat ketetapan pajak Wajib Pajak 
dalam suratnya nomor …………( 22) tanggal 
……………(23). 
2. Mengurangkan/Mempertahankan*) jumlah yang 
masih harus dibayar/rugi dalam …………. ...(24) 
nomor ……………...(25) tanggal ……………..........(26) 
Masa/Tahun Pajak …………………… (27). 
atas: 
Wajib Pajak : …………………… (28)  
NPWP : …………………… (29) 
Alamat : …………………… (30) 
dengan perincian sebagai berikut : 
   ………………………………………………….… (31) 
 
Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) Dibayar: 
 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) 
Dibayar  
(32) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan  (33) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar  (34) 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) 
Dibayar  
(35) 
 

-298-  
 
 
KEDUA : Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini 
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini 
disampaikan kepada: 
Nama Wajib Pajak  : ………… (36) 
Alamat   : ………… (37) 
 
 
Ditetapkan di ……………..(38), 
pada tanggal …………… .....(39) 
KEPALA KANTOR,  
 
 
         ………………………………….. (40) 
 
  

-299-  
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS  
SURAT KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B 
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (KEDUA) 
 
Nomor (1)  :  Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (2)  :  Diisi dengan S urat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
Nomor (3)  : Diisi dengan nomor surat keputusan. 
Nomor (4)  : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (5)  :  Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (7)  : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (8)  : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
terdaftar. 
Nomor (9)  : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima. 
Nomor (10)  :  Diisi dengan nomor bukti penerimaan. 
Nomor (11)  :  Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. 
Nomor (12)  :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
Nomor (13) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan P ajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (15) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak  yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (16)  :  Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (17) : Diisi dengan tang gal laporan penelitian pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (18)  :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
Nomor (19)  :  Pilih salah satu: 
a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang -
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

-300-  
 
 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja  menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856)”. 
b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3264) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856)". 
Nomor (20)  :  Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (21)  :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
Nomor (22) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (23) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (24) :  Diisi dengan Surat Keteta pan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
Nomor (25) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (26) : Diisi dengan tanggal Surat Kete tapan Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (27) : Diisi dengan masa pajak  atau tahun pajak  yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (28) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (29)  :  Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (30)  :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (31)  :  Diisi dengan r incian perhitungan sesuai dengan laporan hasil 
penelitian dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai 
berikut: 
  

-301-  
 
 
a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi: 
Uraian Semula 
(Rp/US$) 
Ditambah 
atau 
(dikurangi) 
Persetujuan 
Bersama 
(Rp/US$) 
Dikurangkan 
(Pertama) 
(Rp/US$) 
Dikurangkan 
(kedua) 
(Rp/US$) 
Menjadi 
(Rp/US$) 
a. Penghasilan 
neto (rugi) 
     
b. Kompensasi 
kerugian 
     
c. Penghasilan 
Kena Pajak 
(a-b) 
     
d. Pajak 
Penghasilan 
yang 
Terutang 
     
e. Kredit Pajak      
f. Pajak yang 
tidak/kurang 
(lebih) bayar 
(d-e) 
     
g. Sanksi 
administrasi 
     
h. Jumlah PPh 
yang masih 
harus (lebih) 
dibayar 
(f+g) 
     
b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan 
Uraian Semula 
(Rp) 
Ditambah 
atau 
(dikurangi) 
Persetujuan 
Bersama 
(Rp) 
Dikurangkan 
(Pertama) 
(Rp) 
Dikurangkan 
(kedua) 
(Rp) 
Menjadi 
(Rp) 
a. Pajak yang 
harus dibayar 
     
c. Telah dibayar      
d. Kurang 
dibayar (a-b) 
     
e. Sanksi 
administrasi 
     
f. Jumlah yang 
masih harus 
dibayar (c+d) 
     
c. Pajak Pertambahan Nilai 
Uraian Semula 
(Rp) 
Dikurangkan 
(Pertama) 
(Rp) 
Dikurangkan 
(kedua) 
(Rp) 
Menjadi 
(Rp) 
a. Dasar Pengenaan 
Pajak 
    
b. Pajak Keluaran 
yang harus 
dipungut/dibayar 
sendiri 
    
c. Jumlah pajak yang 
dapat 
diperhitungkan 
    
d. Jumlah 
perhitungan PPN 
kurang (lebih) 
bayar (b-c) 
    

-302-  
 
 
e. Kelebihan pajak 
yang sudah 
dikompensasikan 
    
f. PPN yang 
tidak/kurang 
(lebih) dibayar (d-
e) 
    
g. Sanksi 
administrasi 
    
h. Jumlah PPN yang 
masih harus 
(lebih) dibayar 
(f+g) 
    
d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
Uraian Semula 
(Rp) 
Dikurangkan 
(Pertama) 
(Rp) 
Dikurangkan 
(kedua) 
(Rp) 
Menjadi 
(Rp) 
a. Dasar Pengenaan 
Pajak 
    
b. PPnBM yang 
terutang 
    
c. Pajak yang dapat 
diperhitungkan 
    
d. PPnBM yang 
kurang (lebih) 
bayar (b-c) 
    
e. Sanksi 
administrasi 
    
f. Jumlah PPnBM 
yang masih harus 
(lebih) dibayar 
(d+e) 
    
 
Nomor (32)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus  dibayar/(lebih) 
dibayar sesuai dengan keputusan pengurangan Surat Ketetapan 
Pajak yang tidak benar. 
Nomor (33)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan berdasarkan 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan. 
Nomor (34)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar. 
Nomor (35)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih) 
dibayar. 
Nomor (36)  :  Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (37)  : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.  
Nomor (38)  :  Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (39)  :  Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (40) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
*) :  Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
 
 
 
  

-303-  
 
 
11. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN 
PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 
AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK  (PERTAMA 
DAN KEDUA) 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
 ………………………………….. (1) 
SURAT KEPUTUSAN PE MBATALAN KETETAPAN PAJAK  
ATAS ……………………………….. (2)  
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1)  HURUF B  
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK  
NOMOR …………………………. (3 ) 
 
KEPALA ……………..…………………….(4), 
 
Menimbang  :  a.   bahwa   berdasarkan   surat   Wajib   Pajak   atas   
nama ………….( 5) nomor ……… ..(6) tanggal 
…………(7) yang diterima oleh  ………… …(8) tanggal 
….………(9) berdasarkan    bukti    penerimaan 
nomor …………( 10) tanggal ……… ……………(11), 
diajukan permohonan pengurangan atau 
pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar 
atas …………. (12) nomor ……… …(13) tanggal 
…………(14) Masa/Tahun Pajak …………..(15); 
b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a telah dilakukan penelitian  sesuai 
laporan penelitian pengurangan atau pembatalan 
surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor 
………….. (16) tanggal ………………. (17); 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima na 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Surat Keputusan Pembatalan  
Ketetapan Pajak Atas ………………. (18) Berdasarkan 
Pasal 36 Ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib 
Pajak; 
Mengingat :    1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana  telah  
beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerj a menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
2. …………………………………………………………(19); 

-304-  
 
 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834); 
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ……. Tahun 
2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, 
Pengurangan, Penghapusan, dan Pe mbatalan di 
Bidang Perpajakan; 
5. ...........................................................................(20); 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 
ATAS …………….. (21) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) 
HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK. 
 
PERTAMA : 1. Mengabulkan/Menolak*) permohonan pengurangan 
atau pembatalan surat ketetapan pajak Wajib Pajak 
dalam suratnya nomor ……… .................(22) tanggal 
……………….. (23). 
2. Membatalkan/Mempertahankan*) …………. ....(24) 
nomor ……………........(25) tanggal ……………......(26) 
Masa/Tahun Pajak ……………………(27). 
atas: 
Wajib Pajak : …………………… (28) 
NPWP : …………………… (29) 
Alamat : …………………… (30) 
 
Uraian Semula  
(Rp/US$)  
Selisih  
(Rp/US$) 
Menjadi 
 (Rp/US$) 
Jumlah Pajak Yang 
Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) 
Dibayar 
(31) (32) (33) 
 
Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) Dibayar: 
 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) Dibayar  
(34) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan  (35) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar  (36) 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) Dibayar  
(37) 
 

- 305 - 
 
 
 
KEDUA : Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini 
disampaikan kepada: 
Nama Wajib Pajak  : ………… (38) 
Alamat   : ………… (39) 
 
 
Ditetapkan di ……………..(40), 
pada tanggal …………… .....(41) 
KEPALA KANTOR,  
 
 
 
       
………………………………….. (42) 
 
  

- 306 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS  
SURAT KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B 
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (PERTAMA DAN KEDUA) 
 
Nomor (1)  :  Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (2)  :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
Nomor (3)  : Diisi dengan nomor surat keputusan. 
Nomor (4)  : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (5)  :  Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (7)  : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (8)  : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
terdaftar. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima. 
Nomor (10)  :  Diisi dengan nomor bukti penerimaan. 
Nomor (11)  :  Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. 
Nomor (12) :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
Nomor (13) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak yang di ajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (15) : Diisi dengan masa pajak  atau tahun pajak  yang diajukan  
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (16)  :  Diisi dengan nomor laporan pen elitian pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan a tau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (18) :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bay ar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
Nomor (19)  :  Pilih salah satu: 
a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan " Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

- 307 - 
 
 
 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856)”. 
b. Dalam hal Sur at Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856)". 
Nomor (20)  :  Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (21)  :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
Nomor (22) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (23) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (24) :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
Nomor (25) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (26) : Diisi dengan tanggal Surat K etetapan Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (27) : Diisi dengan masa pajak  atau tahun pajak  yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (28) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (29)  :  Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (30)  :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (31)  :  Diisi dengan juml ah sebagaimana tercantum dalam Surat 
Ketetapan Pajak. 
Nomor (32) : Diisi dengan jumlah pembatalan sesuai dengan hasil penelitian. 
Nomor (33) : Diisi dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Ketetapan 
Pajak dikurangi dengan jumlah pembatalan sesu ai dengan hasil 
penelitian. 
Nomor (34)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus  dibayar/(lebih) 
dibayar sesuai nomor (33). 

- 308 - 
 
 
 
Nomor (35)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan berdasarkan 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan. 
Nomor (36)  : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar. 
Nomor (37)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih) 
dibayar.  
Nomor (38)  :  Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (39)  : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.  
Nomor (40) :  Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (41)  :  Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (42) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
  

- 309 - 
 
 
 
12. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGU RANGAN KETETAPAN 
PAJAK ATAS SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT 
KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN 
PASAL 36 AYAT (1) HURUF B  KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK  
(PERTAMA)  
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
.................................. (1) 
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK 
ATAS ................................ (2) 
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B 
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK 
NOMOR ..................... (3) 
 
KEPALA ................................... (4), 
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama  
............(5)  nomor  …..... .....(6) tanggal …….........(7) yang 
diterima oleh ………....... .....(8) tanggal ......... ............(9) 
berdasarkan bukti penerimaan  nomor ...........(10) tanggal 
..............(11), diajukan permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
tidak benar atas ........... (12) nomor ......... ..(13) tanggal 
.........(14) Tahun  Pajak .........(15); 
  b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan 
penelitian pengurangan atau pembatalan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang atau S urat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar nomor 
................(16) tanggal ............(17); 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pa jak Atas 
.............(18) Berdasarkan Pas al 36 Ayat (1) huruf b 
Karena Permohonan Wajib Pajak; 
 
Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan  
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 3262) 
sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik I ndonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indones ia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Ta hun 
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

- 310 - 
 
 
 
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 
                          3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Repub lik 
Indonesia Nomor 6834); 
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  ........ Tahun 2024 
tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, 
Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan; 
5. ...............................................................................(19); 
 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan  : SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK 
ATAS ............... (20) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) 
HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK. 
 
PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan 
sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Ba ngunan  yang 
tidak benar dalam suratnya nomor .................(21) tanggal 
.............(22). 
  2. Mengurangkan/Mempertahankan*) jumlah  yang masih 
harus dibayar dalam  ................(23) nomor ..............(24) 
tanggal ...........(25) Tahun Pajak ..........(26). 
  atas: 
Wajib Pajak   :  ................................ (27) 
NPWP    :  ................................ (28) 
Alamat    :  ................................ (29) 
Nomor Objek Pajak  :  ................................ (30) 
Alamat Objek Pajak  :  ................................ (31) 
 
  Dengan perincian sebagai berikut: 
 
Uraian 
Luas (m2) NJOP/m2 (Rp) 
Ketetapan 
Bumi Bangunan Bumi Bangunan 
Semula (32) (33) (34) (35) (36) 
Pengurangan (37) (38) (39) (40) (41) 
Menjadi (42) (43) (44) (45) (46) 
 
  

- 311 - 
 
 
 
KEDUA : Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan. 
   
  Surat Keputusan Pengurangan Ketetapa n Pajak  ini 
disampaikan kepada: 
  Nama Wajib Pajak  : .................. (47) 
  Alamat    : .................. (48) 
   
 
 
Ditetapkan di ........................ (49) 
pada tanggal ......................... (50) 
 
   KEPALA KANTOR, 
 
 
 
 
............................................. (51) 
 
 
  

- 312 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT KETETAPAN 
PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) 
HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (PERTAMA) 
 
Nomor (1)   : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (2)   : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (3)   : Diisi dengan nomor surat keputusan. 
Nomor (4)   : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (5)      : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (6)   : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (7)      : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (8)      : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
terdaftar. 
Nomor (9)      : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima. 
Nomor (10)      : Diisi dengan nomor bukti penerimaan. 
Nomor (11)      : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. 
Nomor (12)      : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (13)   : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (15) : Diisi dengan tahun pajak yang tercantum dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (16) : Diisi dengan nomor laporan peneli tian pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ata u Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (18) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (19) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.  
Nomor (20) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (21) : Diisi dengan nomor surat permoho nan pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar.  

- 313 - 
 
 
 
Nomor (22) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (23) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (24) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (25) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (26) : Diisi dengan tahun pajak yang tercantum dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (27)  : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (28)  : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (29) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (30) : Diisi dengan nomor objek pajak. 
Nomor (31)   : Diisi dengan alamat letak objek pajak. 
Nomor (32)    :   Diisi dengan luas bumi sesuai Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan  
Bangunan. 
Nomor (33)    :   Diisi dengan luas bangunan sesuai Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (34)    :   Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bumi per meter persegi (m2) 
sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (35)    :   Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak  bangunan per meter 
persegi (m2) sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (36) : Diisi dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang 
sesuai Surat Pemberitahuan Pa jak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (37)    :   Diisi dengan pengurangan luas bumi berdasarkan hasil 
penelitian. 
Nomor (38)    :   Diisi dengan pengurangan luas bangunan berdasarkan hasil 
penelitian. 
Nomor (39)    :   Diisi dengan pengurangan Nilai Jual Objek Pajak bumi per 
meter persegi (m2) berdasarkan hasil penelitian. 
Nomor (40)    :   Diisi dengan pengurangan Nilai Jual Objek Pajak bangunan per 
meter persegi (m2) berdasarkan hasil penelitian. 
Nomor (41)  : Diisi dengan pengurangan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan  
yang terutang berdasarkan hasil penelitian. 
Nomor (42)    :   Diisi dengan luas bumi berdasarkan hasil penelitian. 
Nomor (43)    :   Diisi dengan luas bangunan berdasarkan hasil penelitian. 
Nomor (44)    :   Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bumi per meter persegi (m2) 
berdasarkan hasil penelitian. 
Nomor (45)    :   Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan per meter 
persegi (m2) berdasarkan hasil penelitian. 

- 314 - 
 
 
 
Nomor (46)  : Diisi dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang 
berdasarkan hasil penelitian. 
Nomor (47)  : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (48)  :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (49) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (50) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (51) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
*)   : Dipilih salah satu pilihan yang sesuai. 
  

- 315 - 
 
 
 
13. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN 
PAJAK ATAS SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT 
KETETAPAN PAJAK PAJAK  BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN 
PASAL 36 AYAT (1) HURUF B  KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK 
(KEDUA)  
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
.................................. (1) 
 
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK 
ATAS ................................ (2) 
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B 
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK 
NOMOR ..................... (3) 
 
KEPALA ..................................... (4), 
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama  
............(5)  nomor  …..........(6) tanggal …….........(7) yang 
diterima oleh ………............(8) tanggal .....................(9) 
berdasarkan bukti penerimaan  nomor ...........(10) tanggal 
..............(11), diajukan permohonan pengurangan atau 
pembatalan Sur at Pemberitahuan Pajak Terutang atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
tidak benar atas ...........(12) nomor ...........(13) tanggal 
.........(14) Tahun  Pajak .........(15); 
  b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a te lah dilakukan penelitian sesuai laporan 
penelitian pengurangan atau pembatalan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ke tetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar nomor 
................(16) tanggal ............(17); 
  c. bahwa berdasarka n pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Ata s 
.............(18) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf b 
Karena Permohonan Wajib Pajak; 
 
Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan  
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  
dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambah an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 

- 316 - 
 
 
 
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1994 Nom or 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 
                          3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6834); 
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... Tahun 2024 
tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, 
Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan; 
5. ................................................................................(19); 
 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan  : SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK 
ATAS ...............(20) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF 
B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK. 
 
PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan 
sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau 
Surat Ketetapan  Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
tidak benar dalam suratnya nomor .................(21) tanggal 
.............(22). 
  2. Mengurangkan/Mempertahankan*) jumlah yang masih 
harus dibayar dalam ...................(23) nomor ..............(24) 
tanggal ...........(25) Tahun Pajak ..........(26). 
  atas: 
Wajib Pajak   :  ................................ (27) 
NPWP    :  ................................ (28) 
Alamat    :  ................................ (29) 
Nomor Objek Pajak  :  ................................ (30) 
Alamat Objek Pajak  :  ................................ (31) 
 
  Dengan perincian sebagai berikut: 
 
Uraian 
Luas (m2) NJOP/m2 (Rp) 
Ketetapan 
Bumi Bangunan Bumi Bangunan 
Semula (32) (33)  (34)  (35)  (36) 
Pengurangan 
Pertama  (37)  (38)  (39)  (40)  (41) 
Pengurangan 
Kedua  (42)  (43)  (44)  (45)  (46) 
Menjadi  (47)  (48)  (49)  (50)  (51) 
 

- 317 - 
 
 
 
KEDUA : Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan. 
   
  Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak  ini 
disampaikan kepada: 
  Nama Wajib Pajak  : .................. (52) 
  Alamat    : .................. (53) 
   
 
 
Ditetapkan di ........................ (54) 
pada tanggal ......................... (55) 
 
   KEPALA KANTOR, 
 
 
 
 
.............................................. (56) 
 
 
  

- 318 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT KETETAPAN 
PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) 
HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (KEDUA) 
 
Nomor (1)   : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (2)   : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (3)   : Diisi dengan nomor surat keputusan. 
Nomor (4)   : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (5)      : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (6)   : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (7)      : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (8)      : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
terdaftar. 
Nomor (9)      : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima. 
Nomor (10)      : Diisi dengan nomor bukti penerimaan. 
Nomor (11)      : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. 
Nomor (12)      : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ata u Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (13)   : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (15) : Diisi dengan tahun pajak yang tercantum dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (16) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (18) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (19) : Diisi den gan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jender al Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (20) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (21) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar.  

- 319 - 
 
 
 
Nomor (22) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan at au 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (23) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (24) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (25) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (26) : Diisi dengan tahun pajak y ang tercantum dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak  
Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (27)  : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (28)  : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (29) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (30) : Diisi dengan nomor objek pajak. 
Nomor (31)   : Diisi dengan alamat letak objek pajak. 
Nomor (32)    :   Diisi dengan luas bumi sesuai Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (33)    :   Diisi dengan luas bangunan sesuai Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang atau Surat Ketetapan P ajak Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (34)    :   Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bumi per meter persegi (m2) 
sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (35)    :   Diisi dengan Nilai Jual Objek Pa jak bangunan per meter 
persegi (m2) sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (36) : Diisi dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang 
sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (37)    :   Diisi dengan pengurangan pertama luas bumi berdasarkan 
hasil penelitian. 
Nomor (38)    :   Diisi dengan p engurangan pertama luas bangunan 
berdasarkan hasil penelitian. 
Nomor (39)    :   Diisi dengan pengurangan pertama Nilai Jual Objek Pajak 
bumi per meter persegi (m2) berdasarkan hasil penelitian. 
Nomor (40)    :   Diisi dengan pengurangan pertama Nilai Jual  Objek Pajak 
bangunan per meter persegi (m2) berdasarkan hasil penelitian. 
Nomor (41)  : Diisi dengan pengurangan pertama jumlah Pajak Bumi dan 
Bangunan yang terutang berdasarkan hasil penelitian. 
Nomor (42)    :   Diisi dengan pengurangan kedua luas bumi berdasarkan hasil 
penelitian. 
Nomor (43)    :   Diisi dengan pengurangan kedua luas bangunan berdasarkan 
hasil penelitian. 
Nomor (44)    :   Diisi dengan pengurangan kedua Nilai Jual Objek Pajak bumi 
per meter persegi (m2) berdasarkan hasil penelitian. 

- 320 - 
 
 
 
Nomor (45)    :   Diisi dengan pengurangan kedua Nilai Jual Objek Pajak  
bangunan per meter persegi (m2) berdasarkan hasil penelitian. 
Nomor (46)  : Diisi dengan pengurangan kedua jumlah PBB yang terutang 
berdasarkan hasil penelitian. 
Nomor (47)    :   Diisi dengan luas bumi berdasarkan hasil penelitian. 
Nomor (48)    :   Diisi dengan luas bangunan berdasarkan hasil penelitian. 
Nomor (49)    :   Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bumi per meter persegi (m2) 
berdasarkan hasil penelitian. 
Nomor (50)    :   Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan per meter 
persegi (m2) berdasarkan hasil penelitian. 
Nomor (51)  : Diisi dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang 
berdasarkan hasil penelitian. 
Nomor (52)  : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (53)  :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (54) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (55) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (56) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
*)   : Dipilih salah satu pilihan yang sesuai.  
 
  

- 321 - 
 
 
 
14. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN 
PAJAK ATAS SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT 
KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR 
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (PERTAMA DAN KEDUA) 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
.................................. (1) 
 
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 
ATAS ................................ (2) 
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B 
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK 
NOMOR ..................... (3) 
 
KEPALA ........................................ (4), 
 
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama ……...(5) 
nomor ..................(6) tanggal .................(7) yang diterima 
oleh .............(8) tanggal ..............( 9) berdasarkan bukti 
penerimaan nomor ........ ...(10) tanggal .......... ..(11), 
diajukan permohona n pengurangan atau pembatalan 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak 
benar atas ........... (12) nomor ..........( 13) tanggal  
……....(14) Tahun  Pajak ........(15); 
  b. bahwa atas permohonan sebagai mana dimaksud pada 
huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan 
penelitian pengurangan atau pembatalan  Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar nomor 
..............(16) tanggal ..............(17); 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Atas 
..........(18) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf b Karena 
Permohonan Wajib Pajak; 
 
Mengingat  :    1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan  
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran N egara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  
dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 

- 322 - 
 
 
 
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan H ak dan Pemenuhan Kewajiban 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6834); 
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  ...... Tahun 2024 
tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengu rangan, 
Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan; 
  5. ...............................................................................(19); 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan  : SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJA K ATAS 
………………… (20) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF 
B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK. 
 
PERTAMA : 1. Mengabulkan/Menolak*) permohonan pengurangan atau  
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
tidak benar dalam suratnya nomor .... .......(21) tanggal 
……......(22). 
  2. Membatalkan/Mempertahankan*) ...................(23) nomor 
..............(24) tanggal .............(25) Tahun Pajak .........(26). 
  atas: 
  Wajib Pajak   :  ................................ (27) 
  NPWP    :  ................................ (28) 
  Alamat    :  ................................ (29) 
  Nomor Objek Pajak  :  ................................ (30) 
  Alamat Objek Pajak  :  ................................ (31) 
 
Uraian Semula 
(Rp) Selisih (Rp) Menjadi (Rp) 
Jumlah yang 
masih harus 
dibayar 
(32) (33) (34) 
 
Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) Dibayar 
 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (35) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan (36) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar (37) 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus 
Dibayar/ (Lebih) Dibayar 
(38) 
  
  

- 323 - 
 
 
 
KEDUA      : Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan. 
   
  Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini 
disampaikan kepada: 
  Nama Wajib Pajak  : ..................(39) 
  Alamat    : ....................(40) 
 
 
 
   Ditetapkan di ....................(41) 
   pada tanggal .....................(42) 
 
  KEPALA KANTOR, 
 
 
 
 
............................................(43) 
 

- 324 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT 
PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR KARENA PERMOHONAN 
WAJIB PAJAK (PERTAMA DAN KEDUA) 
 
Nomor (1)   : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (2)   : Diisi dengan  Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (3)   : Diisi dengan nomor surat keputusan. 
Nomor (4)   : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (5)    : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (6)   : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (7)   : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (8)   : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
terdaftar. 
Nomor (9)   : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima. 
Nomor (10)  : Diisi dengan nomor bukti penerimaan. 
Nomor (11)  : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. 
Nomor (12)  : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (13) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (15) : Diisi dengan tahun pajak yang tercantum dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (16) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (18) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (19) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (20) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (21) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar.  

- 325 - 
 
 
 
Nomor (22) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (23) : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (24) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (25) : Diisi dengan tanggal Surat Pe mberitahuan Pajak Terutang atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (26) : Diisi dengan tahun pajak yang tercantum dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (27)  : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (28)  : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (29) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (30) : Diisi dengan nomor objek pajak. 
Nomor (31)  : Diisi dengan alamat letak objek pajak. 
Nomor (32)  :  Diisi dengan jumlah sebagaiman a tercantum dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (33)  :  Diisi dengan jumlah pembatalan sesuai dengan hasil penelitian. 
Nomor (34)  :  Diisi dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang  atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dikurangi dengan jumlah pembatalan sesuai dengan 
hasil penelitian. 
Nomor (35)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus diba yar sesuai 
nomor 34. 
Nomor (36)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan. 
Nomor (37)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar. 
Nomor (38)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih) 
dibayar.  
Nomor (39)  :  Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (40)  : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (41)  :  Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (42)  :  Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (43) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
*) : Dipilih salah satu pilihan yang sesuai. 
  

- 326 - 
 
 
 
C.5. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN 
SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK 
TERUTANG, ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN BERDASARKAN SECARA JABATAN 
1. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, 
DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN  
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………….….…………………..(1) 
  
Nomor  : ................................... (2)     .................... (3) 
Sifat  : ................................... (4) 
Hal  : Permintaan Buku atau Catatan, Dokumen, Data, Informasi, 
dan/atau Keterangan  
 
Yth. .................................  
........................................ (5) 
 
Sehubungan dengan Nota Dinas usulan nomor ………(6) tanggal ………(7) 
hal Usulan ………………(8) secara jabatan atas .............(9) nomor ............... (10) 
tanggal………..(11), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan buku, 
catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan, dalam bentuk 
hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi: 
1. ................................................; 
2. ................................................; 
3. .....................................dst. (12) 
Buku, catatan , dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam 
bentuk hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada: 
nama  : .............................................................................; (13) 
jabatan  : .............................................................................; (14) 
tempat  : ............................................................................., (15) 
paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim. 
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan 
buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk 
hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian ……………………(16) Saudara tetap 
diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang 
dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. 
Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih. 
  
Kepala Kantor, 
 
 
 
 
............................ (17) 
  

- 327 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN,  
DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
  
Nomor (1)  :  Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2)  :  Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3)  :  Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5)  :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (6)  :  Diisi dengan nomor nota dinas usulan. 
Nomor (7)  :  Diisi dengan tanggal nota dinas usulan. 
Nomor (8)  : Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak 
Benar. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar , Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar , Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang , atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (10)  :  Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (11)  :  Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi d an 
Bangunan. 
Nomor (12) : Diisi dengan jenis buku, catatan, dokumen, data, informasi,  
dan/atau keterangan yang diminta. 
Nomor (13)  :  Diisi dengan nama petugas yang meneliti. 
Nomor (14)  :  Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti. 
Nomor (15)  :  Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat buku, catatan, 
dokumen, data, informasi dan/atau keterangan akan diberikan. 
Nomor (16)  :  Diisi dengan dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pihak 
yang meminta dokumen/data/informasi. 
Nomor (17) :  Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan : pengurangan 
atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak , Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (18)  :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.  

- 328 - 
 
 
 
2. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, 
DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN  
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………….….…………………..(1) 
  
Nomor  : ................................... (2)     .....................(3) 
Sifat  : ................................... (4) 
Hal  : Permintaan Buku atau Catatan, Dokumen, Data, Informasi, 
dan/atau Keterangan Tambahan 
 
Yth. .................................  
........................................ (5) 
 
Sehubungan dengan Nota Dinas usulan nomor ……..(6) tanggal ………..(7) 
hal Usulan ………………(8) secara jabatan atas .............(9) nomor ..............(10) 
tanggal………..(11), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan buku, 
catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan, dalam 
bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi: 
1. ................................................; 
2. ................................................; 
3. .....................................dst. (12) 
Buku, catatan , dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar d iberikan 
kepada: 
nama  : .............................................................................; (13) 
jabatan  : .............................................................................; (14) 
tempat  : ............................................................................., (15) 
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim. 
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan 
buku, catatan  dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan 
dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian 
……………………………(16) Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, 
data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh 
Direktorat Jenderal Pajak. 
Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih. 
  
Kepala Kantor, 
 
 
 
 
................................ (17) 
  

- 329 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, 
DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN  
 
Nomor (1)  :  Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2)  :  Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3)  :  Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4)  :  Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5)  :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (6)  :  Diisi dengan nomor nota dinas usulan. 
Nomor (7)  :  Diisi dengan tanggal nota dinas usulan. 
Nomor (8)  : Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak 
Benar. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bay ar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar , Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang , atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (10)  :  Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (11)  :  Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (12) : Diisi dengan  jenis buku, catatan, dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan tambahan yang diminta. 
Nomor (13)  :  Diisi dengan nama petugas yang meneliti. 
Nomor (14)  :  Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti. 
Nomor (15)  :  Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat buku, catatan, 
dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan akan 
diberikan. 
Nomor (16) :  Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan : pengurangan 
atau pembatal an Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, atau Surat Kete tapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (17)  :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
  

- 330 - 
 
 
 
3. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN 
SECARA JABATAN 
 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………….….…………………..(1) 
 
Nomor     : …………………….. (2)                                                       ………………………… (3)                         
Sifat  : …………………….. (4) 
Lampiran : …………………….. (5) 
Hal  :  Panggilan Pembahasan   
     
Yth. …………………………….. 
  …………………………….. (6) 
 
 
 Sehubungan dengan nota dinas usulan nomor .......(7)  tanggal ...... ( 8)  
hal Usulan …………………. ( 9) atas ……….(10) nomor ………(11) tanggal ……… 
(12) Masa/Tahun Pajak ………..(13). 
 Dengan ini diharapkan kehadiran Saudara dalam rangka pembahasan 
dimaksud,  yang akan dilaksanakan pada :  
Hari/Tanggal   : …………………………. (14)  
Waktu   : …………………………. (15) 
Tempat   : …………………………. (16) 
 Mengingat pentingnya acara dimaksud diharapkan Saudara dapat hadir 
tepat waktu dengan membawa dokumen yang diperlukan, antara lain:  
1. ………………………………………………... 
2. ………………………………………………… 
3. ………………..…...................................dst (17) 
 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, 
diucapkan terima kasih. 
 
Kepala Kantor, 
   
 
  
                                                         …………………. (18) 
 
  

- 331 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN SECARA JABATAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi dengan jumlah lampiran. 
Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pimpinan dan alamat Wajib 
Pajak atau unit kantor. 
Nomor (7) : Diisi dengan nomor nota dinas usulan. 
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal nota dinas usulan. 
Nomor (9) : Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Pembatalan Su rat 
Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak 
Benar. 
Nomor (10) : Diisi dengan jenis ketetapan. 
Nomor (11) : Diisi dengan nomor ketetapan. 
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal ketetapan. 
Nomor (13) :  Diisi dengan Masa/Tahun Pajak. 
Nomor (14) :  Diisi hari/tanggal pembahasan akan dilaksanakan.  
Nomor (15) : Diisi waktu pembahasan akan dilaksanakan.   
Nomor (16) : Diisi tempat pembahasan akan dilaksanakan. 
Nomor (17) : Diisi dokumen yang diperlukan untuk pembahasan.  
Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
  

- 332 - 
 
 
 
4. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN BUKU, 
CATATAN, DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN  
                 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………….….…………………..(1) 
 
BERITA ACARA PEMENUHAN  
PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU 
KETERANGAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun 
........(6), kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
sesuai surat permintaan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan nomor ……………. .(8) tanggal  ……………….(9) dalam rangka 
penyelesaian …………….. ( 10) telah menerima buku, catatan, dokumen, data, 
informasi, dan/atau keterangan dari ………………… (11) dengan rincian sebagai 
berikut: (12) 
No Dokumen, data, informasi dan/atau  
keterangan yang diminta 
Dokumen yang dipenuhi*) 
1.   
2.   
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak 
memenuhi**) permintaan buku, catatan, dokumen, data, informasi dan/atau 
keterangan tersebut sehingga ...................(13) diproses menggunakan data  
yang ada atau diterima. 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
        Tim Peneliti  
 
 
 
         ................................... (14) 
 
        ................................... (14) 
 
        ................................... (14) 
 
Keterangan: 
*)   : Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi.  
**) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
  

- 333 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN BUKU, CATATAN,  
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7) :  Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan jabatan tim 
peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan buku, catatan, dokumen, 
data, informasi, dan/atau keterangan. 
Nomor (9) :  Diisi dengan tanggal surat permintaan buku, catatan, dokumen, 
data, informasi, dan/atau keterangan. 
Nomor (10) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan : pengurangan 
atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan buku, catatan, 
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan. 
Nomor (12) :   Diisi dengan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan 
yang diminta dan dokumen yang dipenuhi. 
Nomor (13) : Diisi d engan jenis penyelesaian secara jabatan : pengurangan 
atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
 
  

- 334 - 
 
 
 
5. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN BUKU, 
CATATAN, DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
TAMBAHAN 
  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………….….…………………..(1) 
 
BERITA ACARA PEMENUHAN  
PERMINTAAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU 
KETERANGAN TAMBAHAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun 
........(6), kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
sesuai surat permintaan buku, catatan , dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan nomor …………….( 8) tanggal ……………….( 9) dalam 
rangka penyelesaian ………….( 10) telah menerima buku, catatan , dokumen, 
data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dari …………………(11) dengan 
rincian sebagai berikut: (12) 
No Buku, catatan, dokumen, data, 
informasi dan/atau keterangan 
tambahan yang diminta 
Dokumen tambahan yang 
dipenuhi*) 
1.   
2.   
 
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak 
memenuhi**) permintaan buku, catatan,  dokumen, data, informasi dan/atau 
keterangan tambahan tersebut sehingga ……………… ..(13) diproses  
menggunakan data yang ada atau diterima. 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
        Tim Peneliti  
 
 
         ..................................... (14) 
 
        ..................................... (14) 
 
        ..................................... (14) 
 
Keterangan: 
*)   Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi.  
**) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 

- 335 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN BUKU, CATATAN,  
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7) :   Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan jabatan tim 
peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan buku, catatan, dokumen, 
data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (9) :  Diisi dengan tanggal surat permintaan buku, catatan, dokumen, 
data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (10) : Diisi dengan jenis  penyelesaian secara jabatan : pengurangan 
atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan buku, catatan, 
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (12) :  Diisi dengan buku, catatan, dokumen, data, informasi dan/atau 
keterangan tambahan yang diminta dan dokumen tambahan 
yang dipenuhi. 
Nomor (13) : Diisi dengan jenis penyelesa ian secara jabatan : pengurangan 
atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
  

- 336 - 
 
 
 
6. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN  
 
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………….. (1) 
 
                                                                               
BERITA ACARA PEMBAHASAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun ........(6), 
kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
 
sesuai panggilan pembahasan ………………..(8) nomor ………..…..(9) 
tanggal………………(10), telah dilakukan pembahasan dengan: (11) 
 
No Nama Jabatan Keterangan 
1.    
2.    
 
dengan uraian sebagai berikut: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………(12) 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
Pihak yang Diundang      Tim Peneliti, 
 
 
........................... (13)      ..........................(14) 
 
..........................(14) 
 
..........................(14) 
  

- 337 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMBAHASAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan jabatan tim 
peneliti. 
Nomor (8) :  Diisi dengan jenis pembahasan : pengurangan atau pembatalan 
Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, 
atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan y ang 
tidak benar. 
Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat panggilan pembahasan. 
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat panggilan pembahasan. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama, jabatan, dan keterangan pihak yang dipanggil 
dalam pembahasan. 
Nomor (12) : Diisi dengan uraian pembahasan. 
Nomor (13) : Diisi dengan identitas dan tanda tangan pihak yang memberikan 
keterangan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
  

- 338 - 
 
 
 
7. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN LOKASI 
OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN W AJIB PAJAK, DAN/ATAU 
TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU 
 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
………………..…………………..(1) 
 
Nomor  : ................................... (2)             ...................... (3) 
Sifat  : Segera 
Hal  : Pemberitahuan Peninjauan Lokasi Objek Pajak, Tempat 
Kedudukan Wajib Pajak, dan/atau Tempat Lain  
 
Yth. ................................. 
....................................... (4) 
 
Sehubungan dengan nota dinas usulan nomor ...................(5) 
tanggal . ............(6) hal Usulan ……….. (7) secara J abatan atas ..............(8) 
nomor ............(9) tanggal ............(10), dengan ini diberitahukan bahwa akan 
dilaksanakan peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, 
dan/atau tempat lain  yang diperlukan dalam rangka penyelesaian …….. (11) 
pada: 
hari/tanggal  : .................................................... (12) 
lokasi  : .................................................... (13) 
Demi kelancaran kegiatan dimaksud, Saudara atau kuasa S audara 
diminta untuk mendampingi dan memberikan bantuan seperlunya kepada 
petugas. 
Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima 
kasih. 
 
Kepala Kantor, 
 
 
 
............................ (14) 
 
  

- 339 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN  
LOKASI OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK,  
DAN/ATAU TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU  
 
Nomor (1)  :  Diisi dengan kepala surat.  
Nomor (2)  :  Diisi dengan nomor surat.  
Nomor (3)  :  Diisi dengan tanggal surat.  
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.  
Nomor (5)  :  Diisi dengan nomor nota dinas usulan.  
Nomor (6)  :  Diisi dengan tanggal nota dinas usulan.  
Nomor (7)  :  Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak 
Benar. 
Nomor (8) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Baya r, Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (10)  :  Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
Pajak Nihil, Surat Ketetapan Paj ak Lebih Bayar, Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (11)  :  Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau 
Surat Ketetapan P ajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak 
Benar. 
Nomor (12)  :  Diisi dengan hari dan tanggal peninjauan dilaksanakan.  
Nomor (13)  :  Diisi dengan lokasi dilaksanakannya peninjauan.  
Nomor (14) :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
  

- 340 - 
 
 
 
8. CONTOH FORMAT SU RAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN 
PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 
AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
……………………………. (1)  
 
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN 
PAJAK ATAS …………………..(2) 
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN  
NOMOR ……………….. (3)  
 
KEPALA …………………..……….… (4) 
 
Menimbang : a.  bahwa berdasarkan data  dan/atau  informasi  yang  
diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal 
Pajak, diusulkan untuk dila kukan pengurangan 
atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang  atau  Surat  
Ketetapan  Pajak  P ajak   Bumi   dan  Bangunan   
yang   tidak   benar   secara   jabatan   atas 
………..(5) nomor ……………(6) tanggal ……… ….(7)  
Masa/Tahun  Pajak ……………..( 8); 
b. bahwa atas data/atau informasi sebagaimana 
dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian 
sesuai dengan laporan penelitian pengurangan 
atau pembatalan surat ketetapan  pajak atau Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang atau  Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
tidak benar nomor ………….(9) tanggal ……….(10); 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Surat Keputusan Pengurangan  
Ketetapan Pajak Atas ……………. (11) Berdasarkan 
Pasal 36 Ayat (1) huruf b Secara Jabatan; 
 
Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebaga imana  telah  
beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
2. …………………………………………………………(12); 

- 341 - 
 
 
 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 N omor 226, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834); 
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... Tahun 2024 
tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, 
Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di 
Bidang Perpajakan; 
5. .............................................................................(13); 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK 
ATAS …………………… (14) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT 
(1) HURUF B SECARA JABATAN. 
PERTAMA   : Mengurangkan jumlah yang masih  harus dibayar/rugi 
dalam …………(15) nomor ………(16) tanggal ………….(17)  
Masa/Tahun Pajak ……………….. (18). 
atas: 
Wajib Pajak   :  ………………………………………. ( 19) 
 NPWP   :  …………………………………….. (20)  
 Alamat   :  ………………………………………. ( 21) 
dengan perincian sebagai berikut: 
         ………………………………………………………… (22) 
Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/ 
(Lebih) Dibayar 
Jumlah Pajak yang masih harus 
dibayar/(lebih) dibayar 
(23) 
Jumlah Pajak yang telah dikembalikan (24) 
Jumlah Pajak yang telah dibayar (25) 
Jumlah Pajak yang masih harus 
dibayar/(lebih) dibayar 
(26) 
 
KEDUA : Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini 
disampaikan kepada: 
Nama Wajib Pajak : …………………………… ( 27) 
Alamat   : …………………………….. (28) 
 
 
Ditetapkan di …………....(29), 
pada tanggal ………….......(30)  
KEPALA KANTOR, 
 
 
         ……………………………….....(31) 

- 342 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS  
SURAT KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B 
SECARA JABATAN 
 
Nomor (1)  : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (2)  :  Diisi dengan Surat Ketetapan  Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
Nomor (3)  : Diisi dengan nomor surat keputusan. 
Nomor (4)  : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (5)  : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak yang diusulkan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak yang diusulkan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (8) : Diisi dengan masa pajak  atau tahun pajak  yang diusulkan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (11)  : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
Nomor (12)  :  Pilih salah satu: 
a.  Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang -
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang N omor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856)”. 
b.  Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak 
diterbitkan un tuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

- 343 - 
 
 
 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Peng ganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi U ndang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856)". 
Nomor (13)  : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak  tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (14)  : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
Nomor (15)  :  Diisi dengan Surat  Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
Nomor (16)  : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak yang diusulkan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (17)  : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak yang diusulkan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (18)  : Diisi dengan masa pajak  atau tahun pajak  yang diusulkan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (19)  :  Diisi dengan nama Wajib Pajak 
Nomor (20)  : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (21)  :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (22)  :  Diisi dengan r incian perhitungan sesuai dengan laporan hasil 
penelitian dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai 
berikut: 
a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi: 
Uraian Semula 
(Rp/US$) 
Dikurangkan 
(Rp/US$) 
Menjadi 
(Rp/US$) 
a. Penghasilan neto 
(rugi) 
   
b. Kompensasi kerugian    
c. Penghasilan kena 
Pajak (a-b) 
   
d. Pajak Penghasilan 
yang terutang 
   
e. Kredit Pajak    
f. Pajak yang 
tidak/kurang (lebih) 
bayar (d-e) 
   
g. Sanksi administrasi    
h. Jumlah PPh yang 
masih harus (lebih) 
dibayar (f+g) 
   
b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan 
Uraian Semula 
(Rp) 
Dikurangkan 
(Rp) 
Menjadi 
(Rp) 
a. Pajak yang harus 
dibayar 
   
b. Telah dibayar    

- 344 - 
 
 
 
c. Kurang dibayar (a-b)    
d. Sanksi administrasi    
e. Jumlah yang masih 
harus dibayar (c+d) 
   
c. Pajak Pertambahan Nilai 
Uraian Semula 
(Rp) 
Dikurangkan 
(Rp) 
Menjadi 
(Rp) 
a. Dasar Pengenaan Pajak    
b. Pajak Keluaran yang 
harus dipungut/dibayar 
sendiri 
   
c. Jumlah pajak yang dapat 
diperhitungkan 
   
d. Jumlah perhitungan PPN 
kurang (lebih) bayar (b-c) 
   
e. Kelebihan pajak yang 
sudah dikompensasikan 
   
f. PPN yang tidak/kurang 
(lebih) dibayar (d-e) 
   
g. Sanksi administrasi    
h. Jumlah PPN yang masih 
harus (lebih) dibayar 
(f+g) 
   
d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
Uraian Semula 
(Rp) 
Dikurangkan 
(Rp) 
Menjadi 
(Rp) 
a. Dasar Pengenaan Pajak    
b. PPnBM yang terutang    
c. Pajak yang dapat 
diperhitungkan 
   
d. PPnBM yang kurang 
(lebih) bayar (b-c) 
   
e. Sanksi administrasi    
f. Jumlah PPnBM yang masih 
harus (lebih) dibayar 
(d+e) 
   
Nomor (23)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus  dibayar/(lebih) 
dibayar sesuai dengan keputusan pengurangan Surat Ketetapan 
Pajak yang tidak benar. 
Nomor (24) :  Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan berdasarkan 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan. 
Nomor (25)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar. 
Nomor (26)  :  Diisi dengan jumlah paj ak yang masih harus dibayar/(lebih) 
dibayar.  
Nomor (27) :  Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (28)  :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (29)  :  Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (30)  : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (31) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
  

- 345 - 
 
 
 
9. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN 
PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 
AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
..................................................... (1) 
 
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 
ATAS ............................................... (2) 
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN 
NOMOR ................................... (3) 
KEPALA ............................................. (4), 
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan data dan/atau informasi yang 
diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, 
diusulkan untuk dilakukan pengurangan atau pembatalan 
surat ketetapan pajak atau Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar secara jabatan atas 
................(5) nomor … ......….....(6) tanggal .….. ..........(7) 
Masa/Tahun Pajak ….........(8); 
  b. bahwa atas data/atau informasi sebagaimana dimaksud 
pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai dengan 
laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat 
ketetapan pajak atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi da n Bangunan 
yang tidak benar nomor ……….. .....(9) tanggal 
…....………(10); 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat 
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Atas 
.....................(11) Berdasarka n Pasal 36 Ayat (1) Huruf b 
Secara Jabatan; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan  
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 198 3 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipt a Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 
  2. ................................................................................(12);  
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Hak dan Pe menuhan Kewajiban 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6834);  

- 346 - 
 
 
 
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... Tahun 2024 
tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan,  
Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan; 
  5. .................................................................................(13);  
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN  KETETAPAN PAJAK ATAS 
.........................(14) BERDASARKAN PASAL  36 AYAT (1) 
HURUF B SECARA JABATAN. 
 
PERTAMA  : Membatalkan …..…….....(15) nomor .....….(16) tanggal 
………(17) Masa/Tahun*) Pajak …………(18) 
atas: 
  Wajib Pajak  : ………………………(19) 
  NPWP                   : ………………………(20) 
  Alamat                  : ………………………(21). 
 
Uraian Semula (Rp) Selisih (Rp) Menjadi (Rp) 
Jumlah yang 
masih harus 
dibayar 
(22) (23) (24) 
Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) Dibayar 
Jumlah Pajak yang masih harus 
dibayar/(lebih) dibayar 
(25) 
Jumlah Pajak yang telah dikembalikan (26) 
Jumlah Pajak yang telah dibayar (27) 
Jumlah Pajak yang masih harus 
dibayar/(lebih) dibayar 
(28) 
 
 
KEDUA 
 
: 
 
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini mulai berlaku 
pada tanggal ditetapkan. 
 
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini disampaikan 
kepada: 
Nama Wajib Pajak  : …………………………. (29) 
Alamat       : …………………………. (30) 
   
Ditetapkan di ................ (31) 
pada tanggal ................. (32) 
                         
 KEPALA KANTOR, 
    
 
      
…................................... (33) 
  

- 347 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS  
SURAT KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B 
SECARA JABATAN 
 
Nomor (1)  : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (2)  :  Diisi dengan S urat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
Nomor (3)  : Diisi dengan nomor surat keputusan. 
Nomor (4)  : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (5)  : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
Nomor (6) : Diisi dengan nomor  Surat Ketetapan Pajak yang diusulkan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak yang diusulkan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (8) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diusul kan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan  atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (11)  : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
Nomor (12)  :  Pilih salah satu: 
a.  Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang -
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856)”. 
b.  Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) 
sebagaimana telah bebe rapa kali diubah terakhir dengan 

- 348 - 
 
 
 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 202 2 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856)". 
Nomor (13)  : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur  Jenderal Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (14)  : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
Nomor (15)  :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
Nomor (16)  : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak yang diusulkan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (17)  : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan P ajak yang diusulkan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (18)  : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diusulkan 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (19)  :  Diisi dengan nama Wajib Pajak 
Nomor (20)  : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (21)  :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (22)  :  Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Surat 
Ketetapan Pajak. 
Nomor (23) : Diisi dengan jumlah pembatalan sesuai dengan hasil penelitian. 
Nomor (24) : Diisi dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Ketetapan 
Pajak dikurangi dengan jumlah pembatalan sesuai dengan hasil 
penelitian. 
Nomor (25)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih) 
dibayar sesuai nomor (24). 
Nomor (26)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan berdasarkan 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan. 
Nomor (27)  : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar. 
Nomor (28)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih) 
dibayar.  
Nomor (29)  :  Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (30)  : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.  
Nomor (31) :  Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (32)  :  Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (33) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
 
  

- 349 - 
 
 
 
10. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN 
PAJAK ATAS SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT 
KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BAN GUNAN BERDASARKAN 
PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN  
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
…………………………………….. (1)  
 
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK 
ATAS ……………………. (2)  
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA  
JABATAN 
NOMOR ……………….. (3) 
 
KEPALA ……………………………(4) 
 
Menimbang : a.  bahwa berdasarkan data  dan/atau  informasi  
yang  diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat 
Jenderal Pajak, diusulkan untuk dilakukan 
pengurangan atau pembatalan surat ketetapan 
pajak atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  
atau  Surat  Ket etapan  Pajak  Pajak   Bumi   dan  
Bangunan   yang   tidak   benar   secara   jabatan   
atas … ...........(5) nomor ……………..(6) tanggal 
…………(7) Tahun Pajak …………….. (8); 
b. bahwa atas data dan/atau informasi se bagaimana 
dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian 
sesuai laporan penelitian pengurangan atau 
pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Ba ngunan yang tidak benar 
nomor ……………(9) tanggal ……………….(10); 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam   huruf   a   dan   huruf   b,   perlu   
menetapkan   Surat    Keputusan     Pengurangan     
Ketetapan Pajak Atas …………… (11) Berdasarkan 
Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Secara Jabatan; 
 
Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana  telah  beberapa  
kali  diubah  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Neg ara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

- 350 - 
 
 
 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834); 
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... Tahun 2024 
tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, 
Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di 
Bidang Perpajakan; 
5. ………………………………………………………………... (12); 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK 
ATAS ………….. (13) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) 
HURUF B SECARA JABATAN. 
 
PERTAMA  :  Mengurangkan jumlah yang masih harus dibayar dalam 
…………… (14) nomor ………….. (15) tanggal  ……....…. (16) 
Tahun Pajak ……….. (17) atas: 
Wajib Pajak  : ……………… (18) 
NPWP  : …………….. (19) 
Alamat  : ……………… (20) 
NOP  : ……………… (21) 
Alamat Objek Pajak  : …………….. (22)  
dengan perincian sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
  
 
Uraian 
Luas (m²) NJOP/m² (Rp)  
Ketetapan 
Bumi Bangunan Bumi Bangunan 
Semula (23) (24) (25) (26) (27) 
Pengurangan (28) (29) (30) (31) (32) 
Menjadi (33) (34) (35) (36) (37) 
 

- 351 - 
 
 
 
KEDUA :  Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
  Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini 
disampaikan kepada: 
Nama Wajib Pajak : ……………… (38) 
Alamat   : ………………. (39) 
 
Ditetapkan di …………… (40), 
     pada tanggal ……………… (41) 
KEPALA KANTOR, 
 
 
          
…………………………. (42) 
 
 
  

- 352 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT 
PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B 
SECARA JABATAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (2)  :  Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (3)  : Diisi dengan nomor surat Keputusan. 
Nomor (4)  : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (5)  :  Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (6) : Diisi dengan n omor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (8) : Diisi dengan tahun pajak  yang diusulkan pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan  atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian p engurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (11)  :  Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (12)  : Diisi dengan  Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (13)  : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (14)  :  Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (15)  :  Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (16)  :  Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (17)  : Diisi dengan tahun pajak  yang diusulkan pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan  Pajak Terutang  atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (18)  :  Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (19)  :  Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (20)  :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (21)  :  Diisi dengan nomor objek pajak.  
Nomor (22)  :  Diisi dengan alamat letak objek pajak. 
Nomor (23)  :  Diisi dengan luas bumi sesuai Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 

- 353 - 
 
 
 
Nomor (24)  :  Diisi dengan luas bangunan sesuai Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (25)  : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bumi per meter persegi (m2) 
sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (26)  :  Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan per meter persegi 
(m2) sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (27)  :  Diisi dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan  yang terutang 
sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (28)  :  Diisi dengan pengurangan luas bumi berdasarkan hasil 
penelitian. 
Nomor (29)  : Diisi dengan pengurangan luas bangunan berdasarkan hasil 
penelitian. 
Nomor (30)  :  Diisi dengan pengurangan Nilai Jual Objek Pajak bumi per meter 
persegi (m2) berdasarkan hasil penelitian. 
Nomor (31)  :  Diisi dengan pengurangan Nilai Jual Objek Pajak bangunan per 
meter persegi (m2) berdasarkan hasil penelitian. 
Nomor (32)  :  Diisi dengan pengurangan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan  
yang terutang berdasarkan hasil penelitian. 
Nomor (33)  :  Diisi dengan luas bumi berdasarkan hasil penelitian. 
Nomor (34)  : Diisi dengan luas bangunan berdasarkan hasil penelitian. 
Nomor (35)  :  Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bumi per meter persegi (m2) 
berdasarkan hasil penelitian. 
Nomor (36)  :  Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan per meter persegi 
(m2) berdasarkan hasil penelitian. 
Nomor (37)  :  Diisi dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan  yang terutang 
berdasarkan hasil penelitian. 
Nomor (38)  :  Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (39)  : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (40) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (41)  :  Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (42)  :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
  

- 354 - 
 
 
 
11. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN 
PAJAK ATAS SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT 
KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  BERDASARKAN 
PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
………………………………. (1)  
 
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 
ATAS …………………….. (2)  
 BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN 
NOMOR ………………….. (3) 
 
KEPALA ……………..……………… (4), 
 
Menimbang : a.   bahwa berdasarkan data  dan/atau  informasi  yang  
diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal 
Pajak, diusulkan untuk dilakukan pengurangan 
atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang  atau  Surat  
Ketetapan  Pajak  P ajak   Bumi   dan  Bangunan   
yang   tidak   benar   secara   jabatan   atas ……….(5) 
nomor ……..(6) tanggal ……… .(7) Ta hun Pajak 
…….(8); 
b. bahwa atas data dan/atau informasi sebagaimana 
dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian 
sesuai laporan penelitian pengurangan atau 
pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Ba ngunan yang tidak benar 
nomor ………… (9) tanggal ………….. (10); 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam   huruf   a   dan   huruf   b,   perlu   
menetapkan   Surat Keputusan Pembatalan 
Ketetapan Pajak Atas …………… (11) Berdasarkan 
Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Secara Jabatan; 
 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana  telah  beberapa  
kali  diubah  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

- 355 - 
 
 
 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834); 
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... Tahun 2024 
tentang Tata Cara Pem betulan, Keberatan,  
Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di 
Bidang Perpajakan; 
5. .................................................................................(12); 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan  : S URAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 
ATAS ………………. (13) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) 
HURUF B SECARA JABATAN. 
 
PERTAMA  : Membatalkan …………. (1 4) nomor ……......(15) tanggal 
…………………(16)  Tahun Pajak ……………(17). 
atas: 
 
Wajib Pajak  : ……………. (18)  
NPWP  : …………… (19) 
Alamat  : ……………. (20) 
NOP  : ……………. (21) 
Alamat Objek Pajak  : …………… (22) 
 
 
Uraian Semula 
(Rp) 
Selisih 
(Rp) 
Menjadi 
(Rp) 
Jumlah yang masih 
harus dibayar 
23 24 25 
 
Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) Dibayar 
 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (26) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan (27) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar (28) 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/ (29) 

- 356 - 
 
 
 
(Lebih) Dibayar 
 
KEDUA :  Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini 
disampaikan kepada: 
Nama Wajib Pajak  : …………… (30) 
Alamat    : …………… (31) 
 
 
Ditetapkan di ……………. (32), 
pada tanggal …………....... (33)  
KEPALA KANTOR, 
 
        
 
          ………………………. (34) 
 
  

- 357 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT 
PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B 
SECARA JABATAN 
 
Nomor (1)  : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (2)  :  Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (3)  : Diisi dengan nomor surat keputusan 
Nomor (4)  : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (5) : Diisi dengan Surat Pemberit ahuan Pajak Terutang  atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (7)  : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terut ang atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (8)  : Diisi dengan tahun pajak yang diusulkan pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (9)  : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau 
pembatalan Surat P emberitahuan Pajak Terutang  atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (11) :  Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (12)  : Diisi dengan Keputusan Direktur  Jenderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (13)  : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (14)  : Diisi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (15)  :  Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (16)  :  Diisi dengan tangga l Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (17)  : Diisi dengan tahun pajak yang diusulkan pengurangan atau 
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (18)  :  Diisi dengan Nama Wajib Pajak. 
Nomor (19)  :  Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (20)  :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (21)  :  Diisi dengan nomor objek pajak. 
Nomor (22)  :  Diisi dengan alamat letak objek pajak. 

- 358 - 
 
 
 
Nomor (23)  :  Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (24)  :  Diisi dengan jumlah pembatalan sesuai dengan hasil penelitian. 
Nomor (25)  :  Diisi dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dikurangi dengan jumlah pembatalan sesuai dengan 
hasil penelitian. 
Nomor (26)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibaya r sesuai 
dengan keputusan pembatalan. 
Nomor (27)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan. 
Nomor (28)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar. 
Nomor (29)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih) 
dibayar.  
Nomor (30)  :  Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (31)  : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (32)  :  Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (33)  :  Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (34) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
  

- 359 - 
 
 
 
C.6. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN 
SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR ATAU PEMBATALAN 
SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK 
BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK 
1. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DO KUMEN, DATA, 
INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
  
Nomor  : ................................... (2)     ...................... (3) 
Sifat  : Segera 
Hal  : Permintaan Dokumen, Data, Informasi, dan/atau Keterangan  
 
Yth. .................................  
........................................ (4) 
 
Sehubungan dengan surat Saudara nomor  ………..(5) tanggal ………..(6) 
hal Permohonan ………………(7) atas ..................(8) nomor ..... ..............(9) 
tanggal………..(10), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, 
data, informasi, dan/atau keterangan, dalam bentuk hardcopy dan/atau 
softcopy yang meliputi: 
1. ................................................; 
2. ................................................; 
3. .....................................dst. (11) 
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy 
dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada: 
nama  : .............................................................................; (12) 
jabatan  : .............................................................................; (13) 
tempat  : ............................................................................., (14) 
paling lama 15 (lima belas)  hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim. 
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan 
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy 
dan/atau softcopy, penyelesaian ……………..(15) Saudara tetap diproses sesuai 
dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau 
diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. 
Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih. 
  
Kepala Kantor, 
 
 
 
 
................................ (16) 

- 360 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, 
INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
 
Nomor (1)  :  Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2)  :  Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3)  :  Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (5)  :  Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (6)  :  Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (7)  : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak : Pengurangan atau 
Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar  atau 
Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
Tidak Benar. 
Nomor (8)  :  Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (10)  :  Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (11) : Diisi dengan jenis dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan yang diminta. 
Nomor (12)  :  Diisi dengan nama petugas yang meneliti perm ohonan Wajib 
Pajak. 
Nomor (13)  :  Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib 
Pajak. 
Nomor (14)  :  Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, 
data, informasi, dan/atau keterangan akan diberikan. 
Nomor (15)  : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar  atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
tidak benar. 
Nomor (16)  :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.  
 
  

- 361 - 
 
 
 
2. CONTOH FORMAT SURAT PE RMINTAAN DOKUMEN, DATA, 
INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
  
Nomor  : ................................... (2)     ...................... (3) 
Sifat  : Segera 
Hal  : Permintaan Dokumen, Data, Informasi, dan/atau Keterangan 
Tambahan  
 
Yth. .................................  
........................................ (4) 
 
Sehubungan dengan surat Saudara nomor  ………..(5) tanggal ………..(6) 
hal Permohonan ……………… ….(7) atas ...................(8) nomor ....... .............(9) 
tanggal………..(10), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, 
data, informasi, dan/atau keterangan tambahan, dalam bentuk hardcopy 
dan/atau softcopy yang meliputi: 
1. ................................................; 
2. ................................................; 
3. .....................................dst. (11) 
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk 
hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada: 
nama  : .............................................................................; (12) 
jabatan  : .............................................................................; (13) 
tempat  : ............................................................................., (14) 
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim. 
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan 
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk 
hardcopy dan/atau softcopy, pen yelesaian ……………..(1 5) Saudara tetap 
diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/a tau keterangan yang 
dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. 
Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih. 
  
Kepala Kantor, 
 
 
 
 
................................ (16) 

- 362 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, 
INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
Nomor (1)  :  Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2)  :  Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3)  :  Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (5)  :  Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (6)  :  Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (7)  : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak : Pengurangan atau 
Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atau 
Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
Tidak Benar. 
Nomor (8)  :  Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan nomor Surat Tag ihan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (10)  :  Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
Nomor (11) : Diisi dengan jenis dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan yang diminta. 
Nomor (12)  :  Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib 
Pajak. 
Nomor (13)  :  Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib 
Pajak. 
Nomor (14)  :  Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, 
data, informasi dan/atau keterangan tambahan akan diberikan. 
Nomor (15)  : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar  atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
tidak benar. 
Nomor (16)  :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
  

- 363 - 
 
 
 
3. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
 
Nomor : ....................... (2)     …….………..(3) 
Sifat : ....................... (4) 
Lampiran : ....................... (5) 
Hal : Permintaan Keterangan atau Bukti 
 
Yth. .................................. 
........................................ (6) 
 
Sehubungan dengan surat permohonan ………………….( 7) Wajib Pajak nomor 
......................(8) tanggal ......................( 9) dalam .....................( 10) nomo r 
………………...(11) tanggal .......................(1 2), dengan ini dimohon kepada 
Saudara untuk memberikan keterangan atau bukti mengenai hal -hal sebagai 
berikut: 
1. .........................................................; 
2. .........................................................; 
3. .............................................dst. (13) 
 
Keterangan atau bukti tersebut di atas disampaikan paling lama ….. (….) (14) 
hari kerja setelah surat ini diterima dan disampaikan kepada: 
Nama : ................................................................................. (15) 
Jabatan : ................................................................................. (16) 
Tempat : ................................................................................. (17) 
 
Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. 
 
 
       Kepala Kantor,  
 
 
 
 
       .................................(18) 
  
 
  

- 364 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
 SURAT PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi dengan jumlah lampiran surat. 
Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (7) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak : pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar  atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
tidak benar. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (10) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (11)  : Diisi dengan nomor Surat Tagiha n Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (12)  : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (13)  : Diisi dengan hal -hal yang akan dimintai keterangan atau bukti 
yang diperlukan. 
Nomor (14)  : Diisi dengan jangka waktu  yang ditentukan oleh pihak yang 
meminta keterangan atau bukti 
Nomor (15) : Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib 
Pajak. 
Nomor (16) : Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib 
Pajak. 
Nomor (17) : Diisi dengan unit kantor petugas yang meneliti permohonan 
Wajib Pajak. 
Nomor (18)  : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- 365 - 
 
 
 
4. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
 
Nomor     : …………………….. (2)                                                   ………………………… (3)                         
Sifat  : …………………….. (4) 
Lampiran : …………………….. (5) 
Hal  :  Panggilan Pembahasan   
     
Yth …………………………….. 
………………………………… (6) 
 
 
 Sehubungan dengan surat Saudara nomor .......(7)  tanggal ...... (8)  hal 
Permohonan …………………. (9) atas ……….(10) nomor ………(11) tanggal ……… 
(12) Masa/Tahun Pajak ………..(13). 
 Dengan ini diharapkan kehadiran Saudara dalam ra ngka pembahasan 
dimaksud,  yang akan dilaksanakan pada :  
Hari/Tanggal   : …………………………. (14)  
Waktu   : …………………………. (15) 
Tempat   : …………………………. (16) 
 Mengingat pentingnya acara dimaksud diharapkan Saudara dapat hadir 
tepat waktu dengan membawa dokumen yang diperlukan, antara lain:  
1. ………………………………………………... 
2. ………………………………………………… 
3. ………………..….......................................dst (17) 
 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, 
diucapkan terima kasih. 
 
Kepala Kantor, 
   
 
  
                                                         …………………. (18) 
 
 
  

- 366 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat 
Nomor (5) : Diisi dengan jumlah lampiran. 
Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pimpinan dan alamat Wajib 
Pajak. 
Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (9) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak : Pengurangan atau 
Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atau 
Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
Tidak Benar. 
Nomor (10) : Diisi dengan jenis ketetapan. 
Nomor (11) : Diisi dengan nomor ketetapan. 
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal ketetapan. 
Nomor (13) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak. 
Nomor (14) : Diisi dengan hari/tanggal pembahasan akan dilaksanakan. 
Nomor (15) : Diisi dengan waktu pembahasan akan dilaksanakan. 
Nomor (16) : Diisi dengan tempat pembahasan akan dilaksanakan. 
Nomor (17) : Diisi dengan dokumen yang diperlukan untuk pembahasan. 
Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
  

- 367 - 
 
 
 
5. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN 
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN       
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
 
BERITA ACARA PEMENUHAN  
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .......... .......(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun 
........(6), kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
 
sesuai surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
nomor ………….(8) tanggal ………………(9) dalam rangka penyelesaian 
……………(10) telah menerima dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
dari …………………(11) dengan rincian sebagai berikut: (12) 
 
No Dokumen, data, informasi dan/atau  
keterangan yang diminta 
Dokumen yang dipenuhi*) 
1.   
2.   
 
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuh i/memenuhi sebagian/tidak 
memenuhi**) permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan 
tersebut sehingga ………..(13) diproses menggunakan data yang ada atau  
diterima. 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
        Tim Peneliti  
 
         ................................... (14) 
 
        ................................... (14) 
 
        ................................... (14) 
 
 
Keterangan: 
*)    : Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi.  
**)   : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
 
 

- 368 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN  
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7) :   Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan jabatan tim 
peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan. 
Nomor (9) :  Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan. 
Nomor (10) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak : permohonan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar atau pembatalan  Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan dokumen, data, 
informasi, dan/atau keterangan. 
Nomor (12) : Diisi dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
yang diminta dan dokumen yang dipenuhi. 
Nomor (13) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak : permohonan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar atau pembatalan Sur at Ta gihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
 
  

- 369 - 
 
 
 
6. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN 
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
 
BERITA ACARA PEMENUHAN  
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
TAMBAHAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun 
........(6), kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
 
sesuai surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
tambahan nomor …………….( 8) tanggal ………………( 9) dalam rangka 
penyelesaian ………….(10) telah menerima dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan dari ……………(11) dengan rincian sebagai berikut: (12) 
No Dokumen, data, informasi dan/atau  
keterangan tambahan yang diminta 
Dokumen tambahan yang 
dipenuhi*) 
1.   
2.   
 
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak 
memenuhi**) permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan 
tambahan tersebut sehingga ………………(13) diproses menggunakan data yang 
ada atau diterima. 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
        Tim Peneliti  
 
 
         ..................................... (14) 
         
        ..................................... (14) 
 
        ..................................... (14) 
 
 
Keterangan: 
*)    : Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi.  
**)   : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
  

- 370 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN,  
DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7) :  Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan  jabatan tim 
peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (9) :  Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (10) : Diisi den gan jenis permohonan Wajib Pajak : permohonan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan dokumen, data, 
informasi, dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (12) : Diisi dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
tambahan yang diminta dan dokumen tambahan yang dipenuhi. 
Nomor (13) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak : permohonan 
pengurangan atau p embatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
  

- 371 - 
 
 
 
7. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN  
 
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………….. (1) 
 
                                                                               
BERITA ACARA PEMBAHASAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4 ), bulan ...........(5), tahun ........(6), 
kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
 
sesuai panggilan pembahasan ………………..(8) nomor ………………..(9) 
tanggal………………(10), telah dilakukan pembahasan dengan: (11) 
 
No Nama Jabatan Keterangan 
1.    
2.    
 
dengan uraian sebagai berikut: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………(12) 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
 
Pihak yang Diundang Tim Peneliti, 
   
 
........................... (13) ......................... (14) 
 
 
   ......................... (14) 
 
    
   ......................... (14) 
  

- 372 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMBAHASAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai, d an jabatan tim 
peneliti. 
Nomor (8) :  Diisi dengan jenis pembahasan : pengurangan atau pembatalan 
Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atau pembatalan Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat panggilan pembahasan. 
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat panggilan pembahasan. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama, jabatan, dan keterangan pihak yang dipanggil 
dalam pembahasan. 
Nomor (12) : Diisi dengan uraian pembahasan. 
Nomor (13) : Diisi dengan identitas dan tanda tangan pihak yang memberikan 
keterangan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
  

- 373 - 
 
 
 
8. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN LOKASI 
OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK, DAN/ATAU 
TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
 
Nomor  : ................................... (2)             ..................... (3) 
Sifat  : Segera 
Hal  : Pemberitahuan Peninjauan Lokasi Objek Pajak, Tempat 
Kedudukan Wajib Pajak, dan/atau Tempat Lain  
 
 
Yth. ................................. 
....................................... (4) 
 
Sehubungan dengan surat Saudara nomor ...................(5) tanggal 
.............(6) hal Permohonan ……………(7)  atas ..............(8) nom or ............(9) 
tanggal ............(10), dengan ini diberitahukan bahwa akan dilaksanakan 
peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau 
tempat lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian permohonan 
pengurangan atau pembata lan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar*) 
pada: 
hari/tanggal  : ......................................................... (11)  
lokasi   : ..........................................................(12) 
Demi kelancaran kegiatan dimaksud, Saudara atau kuasa Saudara 
diminta untuk mendampingi dan memberikan bantuan seperlunya kepada 
petugas. 
Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima 
kasih. 
 
Kepala Kantor, 
 
 
 
............................(13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
*)   : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
  

- 374 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN  
LOKASI OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK,  
DAN/ATAU TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU 
 
Nomor (1)  :  Diisi dengan kepala surat.  
Nomor (2)  :  Diisi dengan nomor surat.  
Nomor (3)  :  Diisi dengan tanggal surat.  
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.  
Nomor (5)  :  Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.  
Nomor (6)  :  Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.  
Nomor (7) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak : pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak ya ng tidak benar atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
tidak benar. 
Nomor (8) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (10)  :  Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (11)  :  Diisi dengan hari dan tanggal peninjauan dilaksanakan.  
Nomor (12)  :  Diisi dengan lokasi dilaksanakannya peninjauan.  
Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
  

- 375 - 
 
 
 
9. CONTOH FORMAT SURAT KEP UTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN 
PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT 
(1) HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (PERTAMA) 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
…………………………………….. (1)  
 
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK  
ATAS ……………………… (2)  
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1)  HURUF C  
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK  
NOMOR …………………….. (3)  
 
KEPALA ……….………………………..(4),  
 
Menimbang   : a.    bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama 
…………..(5) nomor …………(6) tanggal ……….(7)  yang 
diterima oleh ………....(8) tanggal …..……..(9) 
berdasarkan bukti penerimaan nomor …………( 10) 
tanggal ………….. (11), diajukan permohonan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak 
yang tidak benar atas …………(12) nomor ………(13) 
tanggal………..(14) Masa/Tahun Pajak ………..(15); 
b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai 
laporan penelitian pengurangan atau pembatalan 
Surat Tagihan Pajak yang tidak benar nomor 
……......(16) tanggal ………….(17); 
c. bahwa berdasarkan per timbangan sebagaimana 
dimaksud dalam  huruf   a   dan   huruf   b,   perlu   
menetapkan   Surat Keputusan Pengurangan 
Ketetapan Pajak Atas …………(18) Berdasarkan Pasal 
36 Ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak; 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 6 T ahun 1983 tentang 
Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana  telah  
beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan Undang-
Undang Nomor 6 T ahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
2. ………………………………………………..………… (19); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan 

- 376 - 
 
 
 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834); 
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... Tahun 
2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, 
Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di 
Bidang Perpajakan; 
5. ..................................................................... (20); 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan   :   SURAT   KEPUTUSAN   PENGURANGAN   KETETAPAN   PAJAK 
ATAS …………. ( 21)  BERDASARKAN  PASAL 36  AYAT (1) 
HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK. 
PERTAMA :  1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan 
Sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagiha n Pajak yang tidak benar 
Wajib Pajak dalam suratnya nomor ……………..(22) 
tanggal ………….(23). 
2.  Mengurangkan/Mempertahankan*)   jumlah   yang    
masih    harus  dibayar  dalam …………(24) nomor 
…………(25) tanggal ………..(26) Masa/Tahun Pajak  
………..(27) 
atas: 
Wajib Pajak : ………….. (28) 
NPWP : ………….. (29) 
Alamat : ………….. (30) 
dengan perincian sebagai berikut: 
   …………………………………………….. (31) 
 
Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) Dibayar 
 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) 
Dibayar  
(32) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan  (33) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar  (34) 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) 
Dibayar  
(35) 
 
  

- 377 - 
 
 
 
KEDUA : Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini 
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
  Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini 
disampaikan kepada: 
 
Nama Wajib Pajak  : ………… (36) 
Alamat   : ………… (37) 
 
 
Ditetapkan di …………… (38), 
pada tanggal ……………….(39) 
  
KEPALA KANTOR, 
 
 
…………………………. ( 40) 
  

- 378 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS  
SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C 
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (PERTAMA) 
 
Nomor (1) :  Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (2) :  Diisi dengan Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan 
atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (3) :  Diisi dengan nomor surat keputusan. 
Nomor (4) :  Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat 
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak 
yang tidak benar. 
Nomor (6)  : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (7)  : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (8) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
terdaftar. 
Nomor (9)  : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima. 
Nomor (10)  : Diisi dengan nomor bukti penerimaan. 
Nomor (11)  : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. 
Nomor (12) : Diisi dengan jenis Surat Tagihan Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (13)  : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang ti dak 
benar. 
Nomor (14)  : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (15) : Diisi dengan masa pajak  atau tahun pajak  yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (16) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (18)  : Diisi dengan jenis Surat Tagihan Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (19)  : Pilih salah satu: 
a.  Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Pengh asilan, diisi dengan "Undang -
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang  Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang 

- 379 - 
 
 
 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856)". 
b.  Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Pen jualan atas Barang Mewah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang 
Nomor 2 Tahun 2022  tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6841)". 
Nomor (20) : Diisi dengan Keputusan Direktur J enderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (21) : Diisi dengan jenis Surat Tagihan Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (22) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (23)  : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (24) : Diisi d engan jenis Surat Tagihan  Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (25) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (26)  : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (27) : Diisi dengan masa pajak  atau tahun pajak  yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (28) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat 
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak 
yang tidak benar. 
Nomor (29)  : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (30)  : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (31)  : Rincian perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian 
dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai berikut: 
  

- 380 - 
 
 
 
 
a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi: 
Uraian Semula 
(Rp/US$) 
Dikurangkan 
(Rp/US$)) 
Menjadi 
(Rp/US$)) 
a. Angsuran 
pajak/pokok pajak 
yang harus dibayar 
   
b. Telah dibayar    
c. Kurang dibayar (a-
b) 
   
d. Sanksi 
administrasi 
   
e. Jumlah yang masih 
harus dibayar 
(c+d) 
   
b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan 
Uraian Semula 
(Rp) 
Dikurangkan 
(Rp) 
Menjadi 
(Rp) 
a. Pajak yang harus 
dibayar 
   
b. Telah dibayar    
c. Kurang dibayar (a-b)    
d. Sanksi administrasi    
e. Jumlah yang masih 
harus dibayar (c+d) 
   
c. Pajak Pertambahan Nilai 
Uraian Semula 
(Rp) 
Dikurangkan 
(Rp) 
Menjadi 
(Rp) 
a. Pajak harus dibayar/ 
ditagih kembali 
   
b. Telah dibayar    
c. Kurang dibayar (a-b)    
d. Sanksi administrasi    
e. Jumlah yang masih 
harus dibayar (c+d) 
   
d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
Uraian Semula 
(Rp) 
Dikurangkan 
(Rp) 
Menjadi 
(Rp) 
a. Pajak harus dibayar / 
ditagih kembali 
   
b. Telah dibayar    
c. Kurang dibayar (a-b)    
d. Sanksi administrasi    
e. Jumlah yang masih 
harus dibayar (c+d) 
   
 
Nomor (32)  : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar  
sesuai dengan keputusan pengurangan/penghapusan sanksi. 
Nomor (33)  : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan berdasarkan 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan. 
Nomor (34)  : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar. 
Nomor (35)  : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih) 
dibayar.  
Nomor (36) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (37) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (38)  : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (39)  : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (40)  : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
*)  :   Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
  

- 381 - 
 
 
 
10. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN 
PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT 
(1) HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (KEDUA) 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
…………………………………….. (1)  
 
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK  
ATAS ……………………… (2)  
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1)  HURUF C  
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK  
NOMOR …………………….. (3)  
 
KEPALA …………..……………… (4), 
 
Menimbang   : a.    bahwa berdasarkan surat Wajib Paja k atas nama 
…………..(5) nomor …………(6) tanggal ……….(7)  yang 
diterima oleh ………..(8) tanggal ………..(9) 
berdasarkan bukti penerimaan nomor ……………(10) 
tanggal ………….. (11), diajukan permohonan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak 
yang tidak benar atas …………(12) nomor ………(13) 
tanggal………..(14) Masa/Tahun Pajak ………..(15); 
d. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai 
laporan penelitian pengurangan atau pembatalan 
Surat Tagihan Pajak yang tidak benar nomor 
….....….(16) tanggal ………….(17); 
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam  huruf   a   dan   huruf   b,   perlu   
menetapkan   Surat Keputusan Pengurangan 
Ketetapan Pajak Atas …………(18) Berdasarkan Pasal 
36 Ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak; 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana  telah  
beberapa  kali  diubah   terakhir  dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
2. …………………………………………………………..(19); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan 

- 382 - 
 
 
 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834); 
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomo r ...... Tahun 
2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, 
Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di 
Bidang Perpajakan; 
5. .............................................................................(20); 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan   :    SURAT   KEPUTUSAN   PENGURANGAN   KETETAPAN   PAJAK 
ATAS …………. ( 21)  BERDASARKAN  PASAL 36  AYAT (1) 
HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK. 
PERTAMA :  1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan 
sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan atau 
Surat Tagihan Pajak yang tidak benar Wajib Pajak 
dalam suratnya nomor ……….(22) tanggal 
………….(23). 
2. Mengurangkan/Mempertahankan*)   jumlah   yang    
masih    harus  dibayar dalam … ……..(24) nomor 
………..(25) tanggal ………..( 26) Masa/T ahun Pajak  
………..(27) 
atas: 
Wajib Pajak : ………….. (28) 
NPWP : ………….. (29) 
Alamat : ………….. (30) 
dengan perincian sebagai berikut: 
   …………………………………………….. (31) 
 
Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) Dibayar 
 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) 
Dibayar  
(32) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan  (33) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar  (34) 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) 
Dibayar  
(35) 
 
KEDUA : Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini 
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
   
   
  

- 383 - 
 
 
 
  Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini 
disampaikan kepada: 
 
Nama Wajib Pajak  : ………… (36) 
Alamat   : ………… (37) 
 
 
Ditetapkan di …………  (38), 
pada tanggal ……………..(39) 
KEPALA KANTOR, 
 
 
…………………………. ( 40)  

- 384 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS  
SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C 
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK (KEDUA) 
 
Nomor (1)  :  Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (2) :  Diisi dengan jenis Surat Tagihan Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (3)  :  Diisi dengan nomor surat keputusan. 
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (5)  :  Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat 
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak 
yang tidak benar. 
Nomor (6)  : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (7)  : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (8)  :  Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
terdaftar. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima. 
Nomor (10)  :  Diisi dengan nomor bukti penerimaan. 
Nomor (11)  :  Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. 
Nomor (12):  Diisi dengan jenis Surat Tagihan Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (13)  :  Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (14)  : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (15) : Diisi dengan masa pajak  atau tahun pajak  yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan  Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (16)  : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian penguran gan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (18) :  Diisi dengan jenis Surat Tagihan Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (19) :  Pilih salah satu: 
a.  Dalam hal Surat Keputusan Pen gurangan Ketetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang -
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
sebagaimana telah beberapa kali d iubah terakhir dengan 

- 385 - 
 
 
 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856)". 
b.  Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang  Pajak Pertamb ahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 T ahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6841)". 
Nomor (20) :  Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (21) :  Diisi dengan jenis Surat Tagihan Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (22) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (23)  : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (24) :  Diisi dengan jenis Surat Tagihan Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (25) :  Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pem batalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (26) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (27) : Diisi dengan masa pajak  atau tahun pajak  yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
benar. 
Nomor (28) :  Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat 
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak 
yang tidak benar. 
Nomor (29)  :  Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (30)  :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (31)  :  Rincian perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian 
dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai berikut: 
  

- 386 - 
 
 
 
a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi: 
Uraian Semula 
(Rp/US$) 
Dikurangkan 
(Pertama) 
(Rp/US$)) 
Dikurangkan 
(kedua) 
(Rp/US$)) 
Menjadi 
(Rp/US$)) 
a. Angsuran 
pajak/pokok 
pajak yang harus 
dibayar 
    
b. Telah dibayar     
c. Kurang dibayar 
(a-b) 
    
d. Sanksi 
administrasi 
    
e. Jumlah yang 
masih harus 
dibayar (c+d) 
    
b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan 
Uraian Semula 
(Rp) 
Dikurangkan 
(Pertama) 
(Rp) 
Dikurangkan 
(kedua) 
(Rp) 
Menjadi 
(Rp) 
a. Pajak yang harus 
dibayar 
    
b. Telah dibayar     
c. Kurang dibayar (a-b)     
d. Sanksi administrasi     
e. Jumlah yang masih 
harus dibayar (c+d) 
    
c. Pajak Pertambahan Nilai 
Uraian Semula 
(Rp) 
Dikurangkan 
(Pertama) 
(Rp) 
Dikurangkan 
(kedua) 
(Rp) 
Menjadi 
(Rp) 
a. Pajak harus dibayar / 
ditagih kembali 
    
b. Telah dibayar     
c. Kurang dibayar (a-b)     
d. Sanksi administrasi     
e. Jumlah yang masih 
harus dibayar (c+d) 
    
d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
Uraian Semula 
(Rp) 
Dikurangkan 
(Pertama) 
(Rp) 
Dikurangkan 
(kedua) 
(Rp) 
Menjadi 
(Rp) 
a. Pajak harus dibayar / 
ditagih kembali 
    
b. Telah dibayar     
c. Kurang dibayar (a-b)     
d. Sanksi administrasi     
e. Jumlah yang masih 
harus dibayar (c+d) 
    
 
Nomor (32)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar  
sesuai dengan keputusan pengurangan/penghapusan sanksi.  
Nomor (33) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan  berdasarkan 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan. 
Nomor (34)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar. 
Nomor (35)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih) 
dibayar.  
Nomor (36) :  Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (37) :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (38)  :  Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (39)  :  Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (40) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat 
*)  :  Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 

- 387 - 
 
 
 
11. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN 
PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) 
HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
……………………………….. (1)  
 
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 
ATAS …………………………. (2)  
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1)  HURUF C  
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK  
     NOMOR ……………………… (3)  
 
KEPALA ………….…………………………( 4) , 
 
Menimbang  :  a.  bahwa   berdasarkan   surat   Wajib   Pajak   atas   
nama  …………….( 5) nomor ……………..( 6)  tanggal   
……………..(7) yang  diterima oleh …………………( 8) 
tanggal …………….( 9) berdasarkan bukti penerimaan  
nomor ……………(10)   tanggal   ………….(11), diajukan    
permohonan pengurangan atau pembatalan *) 
.................(12)  yang tidak benar atas …………..( 13) 
nomor ………( 14) tanggal ………….( 15)  Masa/Tahun  
Pajak ………………….. (16); 
b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai 
laporan penelitian pengurangan  atau  pembatalan*)  
.................(17) yang tidak benar nomor …………(18) 
tanggal ………………(19); 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam  huruf   a   dan   huruf   b,   perlu   
menetapkan   Surat Keputusan Pembatalan 
Ketetapan Pajak Atas ……………(20) Ber dasarkan 
Pasal 36 Ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib  
Pajak; 
Mengingat :  1. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana  telah  
beberapa  kali  diubah  terakhir  deng an Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
2. ………………………………………………………. (21); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 

- 388 - 
 
 
 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Rep ublik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834); 
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  ...... Tahun 
2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, 
Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di 
Bidang Perpajakan; 
5. ............................................................................. (22); 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan :  SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS 
……………..(23) BERDASARKAN PASAL  36 AYAT  (1) HURUF 
C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK. 
 
PERTAMA :  1. Mengabulkan seluruhnya/Menolak*)  permohonan 
pengurangan atau pembatalan *) .................(24) 
yang tidak benar Wajib Pajak dalam suratnya 
…………(25) tanggal …………...(26). 
2. Membatalkan/Mempertahankan*) atas ……………( 27) 
nomor ………..(28) tanggal …………(29) Masa/Tahun 
Pajak ………………..(30). 
atas: 
Wajib Pajak : ……………………. (31) 
 NPWP : ……………………. (32) 
Alamat : ……………………. (33) 
NOP : ……………………. (34) 
Alamat Objek Pajak :  ……………………. (35) 
 
Uraian Semula 
(Rp) 
Selisih 
(Rp) 
Menjadi 
(Rp) 
Jumlah yang masih 
harus dibayar 
(36) (37) (38) 
 
Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) Dibayar 
 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (39) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan (40) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar (41) 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) Dibayar 
(42) 
 
KEDUA : Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini 
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
  

- 389 - 
 
 
 
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini 
disampaikan kepada: 
Nama Wajib Pajak : ………………….. (43) 
Alamat   : ………………….. (44) 
 
 
 Ditetapkan di ……………  (45), 
pada tanggal …………….. ( 46) 
KEPALA KANTOR, 
 
  
         ……………………….. (47) 
  

- 390 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS  
SURAT TAGIHAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C  
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK 
 
Nomor (1)  :  Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (2)  :  Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (3)  :  Diisi dengan nomor surat keputusan. 
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (5)  :  Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat 
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak 
atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (6)  : Diisi dengan nomor surat permohonan  pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak atau pembatalan Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (7)  : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak atau pembatalan Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (8)  :  Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
terdaftar. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima. 
Nomor (10)  :  Diisi dengan nomor bukti penerimaan. 
Nomor (11)  :  Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. 
Nomor (12)  : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (13) :  Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (14)  :  Diisi dengan nomor Surat  Tagihan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan  yang diajukan pengurangan 
atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (15)  : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan  yang dia jukan pengurangan 
atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (16) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak Surat Tagihan Pajak 
atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (17)  : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (18)  : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (19) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian  pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (20)  : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (21)  :  Pilih salah satu: 

- 391 - 
 
 
 
a.  Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang -
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi a Nomor 
3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indo nesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856)". 
b.  Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak  Penjualan atas Barang Mewah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah tera khir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia 
Nomor 6856)". 
c. Dalam hal  Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan, diisi dengan 
"Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 No mor 68, Tambahan Lembaran Negara Republi k 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 
atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569)". 
Nomor (22)  : Diisi dengan  Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (23)  : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (24)  : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (25)  : Diisi dengan nomor surat permohonan  pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak atau pembatalan Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (26) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak atau pembatalan Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (27) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan. 

- 392 - 
 
 
 
Nomor (28) :  Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak atau  Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (29) :  Diisi dengan tanggal Surat Ta gihan Pajak atau  Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (30) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diajukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
tidak benar. 
Nomor (31) :  Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (32)  :  Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (33)  :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (34)  : Diisi dengan nomor objek pajak , dalam hal Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (35)  : Diisi dengan alamat letak Objek Pajak, dalam hal Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (36)  : Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Surat 
Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang diajukan pembatalan. 
Nomor (37)  :  Diisi dengan jumlah keputusan pembatalan yang diberikan. 
Nomor (38)  : Diisi dengan jumlah pembatalan sesuai dengan hasil penelitian. 
Nomor (39)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar  
sesuai nomor (38). 
Nomor (40)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan. 
Nomor (41)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar. 
Nomor (42)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih) 
dibayar.  
Nomor (43) :  Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (44) :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (45)  :  Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (46)  :  Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (47) :  Diisi dengan tanda tangan dan nama, pejabat. 
*)  :  Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai 
  

- 393 - 
 
 
 
C.7. CONTOH FORMAT DOK UMEN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN 
SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR ATAU PEMBATALAN 
SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK 
BENAR SECARA JABATAN 
1. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI 
DAN/ATAU KETERANGAN  
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
  
Nomor : ................................ (2)                                ..........................(3) 
Sifat :  ................................ (4)  
Hal : Permintaan Dokumen, Data, Informasi dan/atau  Keterangan 
     
Yth.................................  
......................................(5)  
 
 Sehubungan dengan Nota Dinas usulan nomor .........................(6) 
tanggal ......................(7) hal Usulan  ………………..(8) Seca ra Jabatan 
atas...................(9) nomor..................(10) tanggal....................(11), dengan ini 
Saudara diminta un tuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:  
1. .............................................................................; 
2. .............................................................................; 
3. ………………………………………….......dst. (12) 
  
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy 
dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada: 
nama   : ............................................................................. (13) 
jabatan  : ............................................................................. (14) 
tempat  : ............................................................................. (15) 
paling lama …….. (…………….) (16) hari sejak tanggal surat permintaan ini 
dikirim. 
  
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan 
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy 
dan/atau softcopy, penyelesaian ………………….(17) Saudara tetap diproses 
sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau ke terangan yang dimiliki 
dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. 
  
Atas kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih. 
 
 
Kepala Kantor, 
 
 
 
 
 
.............................. (18) 

- 394 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA,  
INFORMASI DAN/ATAU KETERANGAN 
 
Nomor (1) :  Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) :  Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) :  Diisi dengan tanggal surat 
Nomor (4) :  Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak atau unit kantor. 
Nomor (6) :  Diisi dengan nomor nota dinas usulan. 
Nomor (7) :  Diisi dengan tanggal nota dinas usulan. 
Nomor (8) :  Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Pembatalan Surat 
Tagihan Pajak yang Tidak Benar atau Pembatalan Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar. 
Nomor (9) :  Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (12) : Diisi dengan jenis do kumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan yang dimintakan. 
Nomor (13) :  Diisi dengan nama petugas yang meneliti. 
Nomor (14) :  Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti. 
Nomor (15)  : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, 
data, informasi, dan/atau keterangan akan disampaikan. 
Nomor (16) : Diisi dengan jangka waktu  yang ditentukan oleh pihak yang 
meminta dokumen, data, informasi dan/atau keterangan. 
Nomor (17) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan : pengurangan 
atau pembatala n Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
tidak benar. 
Nomor (18) :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
 
  

- 395 - 
 
 
 
2. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI 
DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN  
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
  
Nomor : ................................ (2)                                ..........................(3) 
Sifat :  ................................ (4)  
Hal : Permintaan Dokumen, Data, Informasi dan/atau  Keterangan 
Tambahan 
     
Yth.................................  
......................................(5)  
 
 Sehubungan dengan Nota Dinas usulan nomor .........................(6) 
tanggal .................. ....(7) hal Usulan  ………………..(8) Secara Jabatan 
atas...................(9) nomor..................(10) tanggal....................(11), dengan ini 
Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:  
1. .............................................................................; 
2. .............................................................................; 
3. ………………………………………….......dst. (12) 
  
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk 
hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada: 
nama   : ..............................................................................(13) 
jabatan  : ..............................................................................(14) 
tempat  : ............................................................................. (15) 
paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal surat permintaan ini dikirim. 
  
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan 
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk 
hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian …………………. (16) Saudara tetap 
diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang 
dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. 
  
 
Atas kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih. 
 
 
Kepala Kantor, 
 
 
 
 
 
.............................. (17) 

- 396 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI  
DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
Nomor (1) :  Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) :  Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) :  Diisi dengan tanggal surat 
Nomor (4) :  Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak atau unit kantor. 
Nomor (6) :  Diisi dengan nomor nota dinas usulan. 
Nomor (7) :  Diisi dengan tanggal nota dinas usulan. 
Nomor (8) : Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Pembatalan Surat 
Tagihan Pajak yang Tidak Benar atau Pembatalan Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar. 
Nomor (9) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (12) : Diisi dengan jenis dokumen, data, informasi dan/atau 
keterangan tambahan yang dimintakan. 
Nomor (13) :  Diisi dengan nama petugas yang meneliti. 
Nomor (14) :  Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti. 
Nomor (15)  : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, 
data, informasi,  dan/atau keterangan tambahan akan 
disampaikan. 
Nomor (16) :  Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan : pengurangan 
atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
tidak benar. 
Nomor (17) :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
 
  

- 397 - 
 
 
 
3. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
 
Nomor     : …………………….. (2)                                                   …………………………… (3)                         
Sifat  : …………………….. (4) 
Lampiran : …………………….. (5) 
Hal  : Panggilan Pembahasan   
     
Yth ……………………………….. 
………………………………… (6) 
 
 
 Sehubungan dengan nota dinas usulan nomor.......(7)  tanggal ...... (8)  
hal Usulan …………………. (9) atas ……….(10) nomor ………(11) tanggal ……… 
(12) Masa/Tahun Pajak ………..(13). 
 Dengan ini diharapkan kehadiran Saudara dalam rangka pembahasan 
dimaksud,  yang akan dilaksanakan pada :  
Hari/Tanggal   : …………………………. (14)  
Waktu   : …………………………. (15) 
Tempat   : …………………………. (16) 
 Mengingat pentingnya acara dimaksud diharapkan Saudara dapat hadir 
tepat waktu dengan membawa dokumen yang diperlukan, antara lain:  
1. ………………………………………………... 
2. ………………………………………………… 
3. ………………..…...................................dst (17) 
Demikian disampaikan, atas p erhatian dan kerjasama Saudara, 
diucapkan terima kasih. 
 
Kepala Kantor, 
   
 
  
                                                         …………………. (18) 
  

- 398 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat 
Nomor (5) : Diisi dengan jumlah lampiran. 
Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pimpinan dan alamat Wajib 
Pajak atau unit kantor. 
Nomor (7) : Diisi dengan nomor nota dinas usulan. 
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal nota dinas usulan. 
Nomor (9) : Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Pembatalan Surat 
Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atau Pembatalan Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Yang Tidak Benar. 
Nomor (10) : Diisi dengan jenis ketetapan. 
Nomor (11) : Diisi dengan nomor ketetapan. 
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal ketetapan. 
Nomor (13) :  Diisi dengan Masa/Tahun Pajak. 
Nomor (14) : Diisi dengan hari/tanggal pembahasan akan dilaksanakan. 
Nomor (15) : Diisi dengan waktu pembahasan akan dilaksanakan. 
Nomor (16) : Diisi dengan tempat pembahasan akan dilaksanakan. 
Nomor (17) : Diisi dengan dokumen yang diperlukan untuk pembahasan. 
Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
  

- 399 - 
 
 
 
4. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN 
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
                 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
 
BERITA ACARA PEMENUHAN  
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan .... .......(5), tahun 
........(6), kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
 
sesuai surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
nomor …………….(8) tanggal …………….(9) dalam rangka penyelesaian 
…………(10) telah menerima dokumen, data, informasi,  dan/atau keterangan 
dari …………………(11) dengan rincian sebagai berikut: (12) 
 
No Dokumen, data, informasi dan/atau  
keterangan yang diminta 
Dokumen yang dipenuhi*) 
1.   
2.   
 
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak 
memenuhi**) permi ntaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan 
tersebut sehingga ................(13) diproses menggunakan data yang ada atau  
diterima. 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
        Tim Peneliti  
 
 
         ..................................... (14) 
 
        ..................................... (14) 
 
        ..................................... (14) 
 
Keterangan: 
*)    : Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi. 
**)   : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
 
  

- 400 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN  
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7) :  Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan jabatan tim 
peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan. 
Nomor (10) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan : pengurangan 
atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar  atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
tidak benar. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan dokumen, data, 
informasi, dan/atau keterangan. 
Nomor (12) : Diisi dengan dokumen, data, i nformasi, dan/atau keterangan 
yang diminta dan dokumen yang dipenuhi. 
Nomor (13) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan : pengurangan 
atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atau  
pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
tidak benar. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
 
  

- 401 - 
 
 
 
5. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN 
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN  
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
 
BERITA ACARA PEMENUHAN  
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
TAMBAHAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun 
........(6), kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
 
sesuai surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
tambahan nomor ……………….(8) tanggal ………..……….(9) dalam rangka 
penyelesaian ………….(10) telah menerima dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan dari ……………(11) dengan rincian sebagai berikut: (12) 
 
No Dokumen, data, informasi dan/atau  
keterangan tambahan yang diminta 
Dokumen tambahan yang 
dipenuhi*) 
1.   
2.   
 
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak 
memenuhi**) perminta an dokumen, data, informasi dan/atau keterangan 
tambahan tersebut sehingga ………………(13) diproses menggunakan data yang 
ada atau diterima. 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
        Tim Peneliti  
 
 
         ................................... (14) 
 
................................... (14) 
 
        ................................... (14) 
 
 
Keterangan: 
*)    : Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi. 
**)   : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
  

- 402 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN,  
DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7)  : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan jabatan tim 
peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (10) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabata n: pengurangan 
atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar  atau 
Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
tidak benar. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan dokumen, data, 
informasi, dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (12) : Diisi denga n dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
tambahan yang diminta dan dokumen tambahan yang dipenuhi. 
Nomor (13) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan : pengurangan 
atau pembatalan Surat Tagihan Pajak  yang tidak benar atau 
Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 
tidak benar. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
 
  

- 403 - 
 
 
 
6. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN  
 
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………….. (1) 
 
                                                                               
BERITA ACARA PEMBAHASAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun ........(6), 
kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
 
sesuai panggilan pembahasan ………………(8) nomor ……………...(9) 
tanggal………………(10), telah dilakukan pembahasan dengan: (11) 
 
No Nama Jabatan Keterangan 
1.    
2.    
 
dengan uraian sebagai berikut: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………(12) 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
Pihak yang Diundang      Tim Peneliti, 
   
 
 
........................... (13)      ......................... (14) 
 
         ......................... (14) 
    
         ......................... (14) 
  

- 404 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMBAHASAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan jabatan tim 
peneliti. 
Nomor (8) :  Diisi dengan j enis pembahasan: pengurangan atau pembatalan 
Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atau pembatalan Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat panggilan pembahasan. 
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat panggilan pembahasan. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama, jabatan, dan keterangan pihak yang dipanggil 
dalam pembahasan. 
Nomor (12) : Diisi dengan uraian pembahasan. 
Nomor (13) : Diisi dengan identitas dan tanda tangan pihak yang memberikan 
keterangan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
  

- 405 - 
 
 
 
7. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN LOKASI 
OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK, DAN/A TAU 
TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU 
 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
………………..…………………..(1) 
 
Nomor  : ................................... (2)             ...................... (3) 
Sifat  : Segera 
Hal  : Pemberitahuan Peninjauan Lokasi Objek Pajak, Tempat 
Kedudukan Wajib Pajak, dan/atau Tempat Lain  
 
Yth. ................................. 
....................................... (4) 
 
Sehubungan dengan nota dinas usulan  nomor ...................(5) 
tanggal .............(6) hal Usulan ……….. (7) secara Jabatan  atas ..............(8) 
nomor ............(9) tanggal ........ ....(10), dengan ini diberitahukan bahwa akan 
dilaksanakan peninjauan di lokasi objek pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, 
dan/atau tempat lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian …….. (11) 
pada: 
hari/tanggal  : .................................................... (12) 
lokasi  : .................................................... (13) 
Demi kelancaran kegiatan dimaksud, Saudara atau kuasa Saudara 
diminta untuk mendampingi dan memberikan bantuan seperlunya kepada 
petugas. 
Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima 
kasih. 
 
Kepala Kantor, 
 
 
 
............................ (14) 
 
  

- 406 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN  
LOKASI OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK,  
DAN/ATAU TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU  
 
Nomor (1)  :  Diisi dengan kepala surat.  
Nomor (2)  :  Diisi dengan nomor surat.  
Nomor (3)  :  Diisi dengan tanggal surat.  
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.  
Nomor (5)  :  Diisi dengan nomor nota dinas usulan.  
Nomor (6)  :  Diisi dengan tanggal nota dinas usulan.  
Nomor (7)  :  Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Pembatalan Surat 
Tagihan Pajak yang Tidak Benar atau Pembatalan Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar. 
Nomor (8) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan nomor Surat Tagiha n Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (10)  :  Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.  
Nomor (11)  :  Diisi dengan jenis usulan: Pengurangan atau Pembatalan Surat 
Tagihan Pajak yang Tidak Benar atau Pembatalan Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar. 
Nomor (12)  :  Diisi dengan hari dan tanggal peninjauan dilaksanakan.  
Nomor (13)  :  Diisi dengan lokasi dilaksanakannya peninjauan.  
Nomor (14) :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
  

- 407 - 
 
 
 
8. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN 
PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT 
(1) HURUF C SECARA JABATAN 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
…………………………………….. (1)  
 
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK  
ATAS ……………………… (2)  
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1)  HURUF C  
SECARA JABATAN  
NOMOR …………………….. (3)  
 
KEPALA …………………………………. (4), 
 
Menimbang   : a.  bahwa   berdasarkan   data  dan/atau  informasi  
yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat 
Jenderal Pajak,  diusulkan untuk dilakukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan 
Pajak atau Surat Tagihan Pajak  Pajak   Bumi   
dan  Bangunan   yang   tidak   benar   secara   
jabatan   atas …………(5) nomor ………(6) tanggal 
………(7) Masa/Tahun Pajak ………………..(8); 
b. bahwa atas data dan/atau informasi sebagaimana 
dimaksud pada huruf a telah dilakukan p enelitian 
sesuai dengan laporan penelitian pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak atau Surat 
Tagihan Pajak  Pajak   Bumi   dan  Bangunan  
yang tidak benar nomor ………….. (9) tanggal  
……….(10); 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam  huruf   a   dan   huruf   b,   perlu   
menetapkan Surat Keputusan Pengurangan 
Ketetapan Pajak Atas …………(11) Berdasarkan Pasal 
36 Ayat (1) huruf c Secara Jabatan; 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana  telah  
beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
2. …………………………………………… …………….… (12); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan  

- 408 - 
 
 
 
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6834); 
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  ...... Tahun 
2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, 
Pengurangan, Pen ghapusan, dan Pembatalan di 
Bidang Perpajakan; 
5. .............................................................................. (13); 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan   :   SURAT   KEPUTUSAN   PENGURANGAN   KETETAPAN   PAJAK 
ATAS ………….(14)  BERDASARKAN  PASAL 36  AYAT (1) 
HURUF C SECARA JABATAN. 
PERTAMA  :  Mengurangkan jumlah yang masih harus dibayar dalam  
……………..(15) nomor ………. (16)  tanggal …………. (17)  
Masa/Tahun Pajak ……..(18). 
atas: 
Wajib Pajak : ………….. (19) 
NPWP : ………….. (20) 
Alamat : ………….. (21) 
dengan perincian sebagai berikut: 
   …………………………………………….. (22) 
 
Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) Dibayar 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) 
Dibayar  
(23) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan  (24) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar  (25) 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih) 
Dibayar  
(26) 
 
KEDUA : Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini 
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
  Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak ini 
disampaikan kepada: 
 
Nama Wajib Pajak  : ………… (27) 
Alamat   : ………… (28) 
 
Ditetapkan di ………………. (29), 
pada tanggal ……………….(30) 
 KEPALA KANTOR, 
 
…………………………. (3 1) 

- 409 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS  
SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C 
SECARA JABATAN 
 
Nomor (1)  :  Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (2)  :  Diisi dengan Surat Tagihan Pajak. 
Nomor (3)  :  Diisi dengan nomor surat keputusan. 
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (5)  :  Diisi dengan Surat Tagihan Pajak. 
Nomor (6)  :  Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak. 
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak. 
Nomor (8) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak Surat Tagihan Pajak. 
Nomor (9) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan Surat 
Tagihan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan Surat 
Tagihan Pajak yang tidak benar. 
Nomor (11) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak. 
Nomor (12) : Pilih salah satu: 
a.  Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan K etetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang -
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
sebagaimana telah beberapa kali d iubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856)". 
b.  Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Per tambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor  6 T ahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856)". 
Nomor (13) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (14) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak. 
Nomor (15) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak. 
Nomor (16) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak. 
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak. 

- 410 - 
 
 
 
Nomor (18) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak Surat Tagihan Pajak. 
Nomor (19) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (20) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (21) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (22) :  Rincian perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian 
dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai berikut: 
a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi: 
Uraian Semula 
(Rp/US$) 
Dikurangkan 
(Rp/US$) 
Menjadi 
(Rp/US$) 
a. Angsuran pajak/pokok 
pajak yang harus 
dibayar 
   
b. Telah dibayar    
c. Kurang dibayar (a-b)    
d. Sanksi administrasi    
e. Jumlah yang masih 
harus dibayar (c+d) 
   
b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan 
Uraian Semula 
(Rp) 
Dikurangkan 
(Pertama) 
(Rp) 
Menjadi 
f. Pajak yang harus 
dibayar 
   
g. Telah dibayar    
h. Kurang dibayar (a-b)    
i. Sanksi administrasi    
j. Jumlah yang masih 
harus dibayar (c+d) 
   
c. Pajak Pertambahan Nilai 
Uraian Semula 
(Rp) 
Dikurangkan 
(Pertama) 
(Rp) 
Menjadi 
f. Pajak harus dibayar / 
ditagih kembali 
   
g. Telah dibayar    
h. Kurang dibayar (a-b)    
i. Sanksi administrasi    
j. Jumlah yang masih harus 
dibayar (c+d) 
   
d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
Uraian Semula 
(Rp) 
Dikurangkan 
(Pertama) 
(Rp) 
Menjadi 
f. Pajak harus dibayar / 
ditagih kembali 
   
g. Telah dibayar    
h. Kurang dibayar (a-b)    
i. Sanksi administrasi    
j. Jumlah yang masih harus 
dibayar (c+d) 
   
 
Nomor (23) :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar 
sesuai dengan keputusan pengurangan/penghapusan sanksi. 
Nomor (24) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan berdasarkan 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah diterbitkan 
Nomor (25)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar. 
Nomor (26) :  Diisi dengan jumlah p ajak yang masih harus dibayar/(lebih) 
dibayar. 
Nomor (27) :  Diisi dengan nama Wajib Paja 
Nomor (28) :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak 
Nomor (29) :  Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 

- 411 - 
 
 
 
Nomor (30) :  Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (31) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
*)  :  Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
 
  

- 412 - 
 
 
 
9. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN 
PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) 
HURUF C SECARA JABATAN 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
……………………………….. (1)  
 
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN 
PAJAK ATAS …………………………. (2)  
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1)  HURUF C  
SECARA JABATAN  
NOMOR ……………………… (3)  
 
KEPALA …………….……………….. (4), 
 
Menimbang  :  a.  bahwa   berdasarkan   data  dan/atau  informasi  
yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat 
Jenderal Pajak,  diusulkan untuk dilakukan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan 
Pajak at au Surat Tagihan Pajak  Pajak   Bumi   
dan  Bangunan   yang   tidak   benar   secara   
jabatan atas …………..(5) nomor …………(6) tanggal 
………….(7)  Masa/Tahun  Pajak ……………..(8); 
d. bahwa atas data dan/atau informasi sebagaimana 
dimaksud pada huruf a telah dilakukan  penelitian 
sesuai dengan laporan penelitian pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak atau Surat 
Tagihan Pajak  Pajak   Bumi   dan  Bangunan  
yang tidak benar nomor …………..( 9) tanggal  
……….(10); 
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam  huruf   a   dan   huruf   b,   perlu   
menetapkan   Surat Keputusan Pembatalan 
Ketetapan Pajak Atas ……………(11) Berdasarkan 
Pasal 36 Ayat (1) huruf c Secara Jabatan; 
Mengingat :  1. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan  Umum dan Tata Cara Per pajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana  telah  
beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan Undang -
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pe ngganti Undang -Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
2. ……………………………………………………………. ( 12); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang 

- 413 - 
 
 
 
Tata Cara Pelaksanaan  Hak dan Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834); 
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  ...... Tahun 
2024 tentang  Tata Cara Pembetulan, Keberatan, 
Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di 
Bidang Perpajakan; 
5. ............................................................................. (13); 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan :  SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 
ATAS ……………..(14) BERDASARKAN PASAL  36 AYAT  (1) 
HURUF C SECARA JABATAN. 
PERTAMA :  Membatalkan …………… (15) nomor ………..(16) tanggal 
…………(17) Masa/Tahun Pajak ………………..(18). 
atas: 
Wajib Pajak : ……………………. (19) 
NPWP : ……………………. (20) 
Alamat : ……………………. (21) 
NOP : ……………………. (22) 
Alamat Objek Pajak :  ……………………. (23) 
 
 
Uraian Semula 
(Rp) 
Selisih 
(Rp) 
Menjadi 
(Rp) 
Jumlah yang masih 
harus dibayar 
(24) (25) (26) 
 
Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) Dibayar 
 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (27) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan (28) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar (29) 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) Dibayar 
(30) 
 
 
  

- 414 - 
 
 
 
KEDUA : Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
  Surat Keputusa n Pembatalan Ketetapan Pajak ini 
disampaikan kepada: 
Nama Wajib Pajak : ………………….. (31) 
Alamat   : ………………….. (32) 
 
 
 Ditetapkan di ………………  (33), 
 pada tanggal …………….. (34) 
 KEPALA KANTOR, 
 
  
         
……………………….. (35) 
  

- 415 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS  
SURAT TAGIHAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN 
 
Nomor (1)  : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (2)  : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (3)  : Diisi dengan nomor surat keputusan. 
Nomor (4)  : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (5)  : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (6)  : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (7)  : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (8) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak Surat Tagihan Pajak 
atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (9) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan yang tidak benar. 
Nomor (11) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (12) :  Pilih salah satu: 
a.  Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang -
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Un dang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6841)". 
b.  Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)  
sebagaimana t elah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6841)". 

- 416 - 
 
 
 
c.  Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan, diisi dengan 
"Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Le mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 
atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569)". 
Nomor (13) : Diisi dengan  Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (14) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (15) : Diisi dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (16) : Diisi dengan nomor Surat  Tagihan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (18) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun  Pajak Surat Tagihan Pajak 
atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (19) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (20) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (21) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (22) : Diisi dengan nomor objek pajak, dalam hal Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (23) : Diisi dengan alamat letak Objek Pajak, dalam hal Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (24) : Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Surat 
Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang diusulkan pembatalan. 
Nomor (25) : Diisi dengan jumlah keputusan pembatalan yang diberikan. 
Nomor (26) : Diisi dengan jumlah pembatalan sesuai dengan hasil penelitian. 
Nomor (27) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar 
sesuai nomor (26). 
Nomor (28) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan. 
Nomor (29) : Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar. 
Nomor (30) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih) 
dibayar. 
Nomor (31) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (32) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (33) : Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (34) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (35) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
 
  

- 417 - 
 
 
 
C.8. CONTOH FORMAT DOKUMEN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN 
PAJAK ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
DARI HASIL PEMERIKSAAN BERDASARKAN PERMOHONAN WAJIB 
PAJAK 
1. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, 
INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
  
Nomor  : ................................... (2)     ..................... (3) 
Sifat  : Segera 
Hal  : Permintaan Dokumen, Data, Informasi, dan/atau Keterangan  
 
Yth. .................................  
........................................ (4) 
 
Sehubungan dengan surat Saudara nomor  ………..(5) tanggal ………..(6) 
hal Permohonan …………………..(7) atas ....................(8) nomor ....................(9) 
tanggal………..(10), dengan ini Saudara dimin ta untuk memberikan dokumen, 
data, informasi, dan/atau keterangan, dalam bentuk hardcopy dan/atau 
softcopy yang meliputi: 
1. ................................................; 
2. ................................................; 
3. .....................................dst. (11) 
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy 
dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada: 
nama  : .............................................................................; (12) 
jabatan  : .............................................................................; (13) 
tempat  : ............................................................................., (14) 
paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim. 
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan 
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy 
dan/atau softcopy, penyelesaian ……………..(15) Saudara tetap diproses sesuai 
dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau 
diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. 
Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih. 
  
Kepala Kantor, 
 
 
 
 
................................ (16) 

- 418 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, 
INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
  
Nomor (1)  :  Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2)  :  Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3)  :  Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (5)  :  Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (6)  :  Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (7)  : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak : Pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari Hasil Pemeriksaan. 
Nomor (8)  :  Diisi dengan Surat Ketetap an Pajak Kurang Bayar , Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Sur at 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau  Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (10)  :  Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (11) : Diisi dengan jenis dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan yang diminta. 
Nomor (12)  :  Diisi dengan n ama petugas yang meneliti permohonan Wajib 
Pajak. 
Nomor (13)  :  Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti pe rmohonan Wajib 
Pajak. 
Nomor (14)  :  Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, 
data, informasi dan/atau keterangan akan diberikan. 
Nomor (15)  : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan  Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (16)  :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
  

- 419 - 
 
 
 
2. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAA N DOKUMEN, DATA, 
INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
  
Nomor  : ................................... (2)     ...................... (3) 
Sifat  : Segera 
Hal  : Permintaan Dokumen, Data, Informasi, dan/atau Keterangan 
Tambahan 
 
Yth. .................................  
........................................ (4) 
 
Sehubungan dengan surat Saudara nomor  ………..(5) tanggal ………..(6) 
hal Permohonan …………………..(7) atas ....................(8) nomor ....................(9) 
tanggal………..(10), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, 
data, informasi, dan/atau keterangan tambahan, dalam bentuk hardcopy 
dan/atau softcopy yang meliputi: 
1. ................................................; 
2. ................................................; 
3. .....................................dst. (11) 
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk 
hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada: 
nama  : .............................................................................; (12) 
jabatan  : .............................................................................; (13) 
tempat  : ............................................................................., (14) 
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim. 
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan 
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk 
hardcopy dan/atau softcopy, penyelesa ian ……………..(1 5) Saudara tetap 
diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang 
dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. 
Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih. 
  
Kepala Kantor, 
 
 
 
 
................................ (16) 

- 420 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, 
INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
Nomor (1)  :  Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2)  :  Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3)  :  Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4)  :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (5)  :  Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (6)  :  Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (7)  : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak : Pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak  atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari Hasil Pemeriksaan. 
Nomor (8)  :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar , Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar , atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Baya r, atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (10)  :  Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan  
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (11) : Diisi dengan jenis dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan yang diminta. 
Nomor (12)  :  Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib 
Pajak. 
Nomor (13)  :  Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib 
Pajak. 
Nomor (14)  :  Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, 
data, informasi dan/atau keterangan tambahan akan diberikan. 
Nomor (15)  : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak  Bumi dan 
Bangunan dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (16)  :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
  

- 421 - 
 
 
 
3. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
 
Nomor     : …………………….. (2)                                                   ……………………………… (3)                         
Sifat  : …………………….. (4) 
Lampiran : …………………….. (5) 
Hal  :  Panggilan Pembahasan   
     
Yth …………………………….. 
………………………………… (6) 
 
 
 Sehubungan dengan surat Saudara nomor .......(7)  tanggal ...... (8)  hal 
Permohonan …………………. (9) atas ……….(10) nomor ………(11) tanggal ……… 
(12) Masa/Tahun Pajak ………..(13). 
 Dengan ini diharapkan kehadiran Saudara dalam rangka pembahasan 
dimaksud,  yang akan dilaksanakan pada :  
Hari/Tanggal   : …………………………. (14)  
Waktu   : …………………………. (15) 
Tempat   : …………………………. (16) 
 Mengingat pentingnya acara dimaksud diharapkan Saudara dapat hadir 
tepat waktu dengan membawa dokumen yang diperlukan, antara lain:  
1. ………………………………………………... 
2. ………………………………………………… 
3. ………………..….......................................dst (17) 
 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, 
diucapkan terima kasih. 
 
Kepala Kantor, 
   
 
  
                                                         …………………. (18) 
 
  

- 422 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi dengan jumlah lampiran. 
Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pimpinan dan alamat Wajib 
Pajak. 
Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (9) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak : Pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari Hasil Pemeriksaan. 
Nomor (10) : Diisi dengan jenis ketetapan. 
Nomor (11) : Diisi dengan nomor ketetapan. 
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal ketetapan. 
Nomor (13) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak. 
Nomor (14) : Diisi dengan hari/tanggal pembahasan akan dilaksanakan. 
Nomor (15) : Diisi dengan waktu pembahasan akan dilaksanakan.   
Nomor (16) : Diisi dengan tempat pembahasan akan dilaksanakan. 
Nomor (17) : Diisi dengan dokumen yang diperlukan untuk pembahasan.  
Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
  

- 423 - 
 
 
 
4. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN 
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN  
                 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
 
BERITA ACARA PEMENUHAN  
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun 
........(6), kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
 
sesuai surat permintaan dokumen , data, informasi, dan/atau keterangan 
nomor …………….(8) tanggal ………………(9) dalam rangka penyelesaian 
…………….(10) telah menerima dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
dari …………………(11) dengan rincian sebagai berikut: (12) 
 
No Dokumen, data, informasi dan/atau  
keterangan yang diminta 
Dokumen yang dipenuhi*) 
1.   
2.   
 
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak 
memenuhi**) permintaan dokumen, data, informa si dan/atau keterangan 
tersebut sehingga ………..(13) diproses menggunakan data yang ada atau  
diterima. 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
        Tim Peneliti  
 
 
 
         ................................... (14) 
 
        ................................... (14) 
 
        ................................... (14) 
 
 
Keterangan: 
*)    : Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi. 
**)   : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
  

- 424 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN  
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7) :  Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan jabatan tim 
peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan. 
Nomor (9) :  Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan. 
Nomor (10) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak : pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan dokumen, data, 
informasi, dan/atau keterangan. 
Nomor (12) : Diisi dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
yang diminta dan dokumen yang dipenuhi. 
Nomor (13) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
 
  

- 425 - 
 
 
 
5. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PER MINTAAN 
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
 
BERITA ACARA PEMENUHAN  
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
TAMBAHAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
  Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), 
tahun ........(6), kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
 
sesuai surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
tambahan nomor …… ……….(8) tanggal ……………….( 9) dalam rangka 
penyelesaian ………….(10) telah menerima dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan dari ……………(11) dengan rincian sebagai berikut: (12) 
No Dokumen, data, informasi dan/atau  
keterangan tambahan yang diminta 
Dokumen tambahan yang 
dipenuhi*) 
1.   
2.   
 
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak 
memenuhi**) permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan 
tambahan tersebut sehingga ………………(13) diproses menggunakan data yang 
ada atau diterima. 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
        Tim Peneliti  
 
 
         ..................................... (14) 
         
        ..................................... (14) 
 
        ..................................... (14) 
 
 
Keterangan: 
*)    : Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi. 
**)   : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
  

- 426 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN,  
DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7)  : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan jabatan tim 
peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (9) :  Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (10) : Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak : pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (11) : Diisi d engan nama pihak yang memberikan dokumen, data, 
informasi, dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (12) : Diisi dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
tambahan yang diminta dan dokumen tambahan yang dipenuhi. 
Nomor (13) : Diisi dengan jenis permo honan Wajib Pajak : pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
  

- 427 - 
 
 
 
6. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN  
 
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………….. (1) 
 
                                                                               
BERITA ACARA PEMBAHASAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .................(3) tanggal ......... (4), bulan ...........(5), tahun ........(6), 
kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
 
sesuai panggilan pembahasan ……………….(8) nomor …………….(9) 
tanggal………………(10), telah dilakukan pembahasan dengan: (11) 
 
No Nama Jabatan Keterangan 
1.    
2.    
 
dengan uraian sebagai berikut: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………(12) 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
Pihak yang Diundang      Tim Peneliti, 
   
 
 
........................... (13)      ......................... (14 
 
         ......................... (14) 
 
         ......................... (14) 
  

- 428 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMBAHASAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan jabatan tim 
peneliti. 
Nomor (8) :  Diisi dengan jenis pembahasan : pembatalan Surat Ketetapan 
Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari 
hasil pemeriksaan. 
Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat panggilan pembahasan. 
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat panggilan pembahasan. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama, jabatan, dan keterangan pihak yang dipanggil 
dalam pembahasan. 
Nomor (12) : Diisi dengan uraian pembahasan. 
Nomor (13) : Diisi dengan identitas dan tanda tangan pihak yang memberikan 
keterangan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
  

- 429 - 
 
 
 
7. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN 
PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D KARENA 
PERMOHONAN WAJIB PAJAK 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
   …………………………… (1)  
 
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK  
ATAS ……………………………. (2)  
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D KARENA 
PERMOHONAN WAJIB PAJAK  
NOMOR ………………………. (3)  
 
KEPALA ……..……………………………... (4),  
 
Menimbang  :  a.   bahwa   berdasarkan   surat   Wajib   Pajak   atas   
nama  …………….( 5) nomor ………..( 6) tanggal 
…………(7) yang diterima oleh ………..( 8) tanggal 
………(9) berdasarkan bukti penerimaan nomor 
……….(10) tanggal …………(1 1), diajukan 
permohonan pembatalan surat ketetapan p ajak 
atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari hasil pemeriksaan  atas ………(12) 
nomor ……….(13) tanggal ………..(14) Masa/ Tahun 
Pajak …………(15); 
b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai 
laporan penel itian pembatalan surat ketetapan 
pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari hasil peme riksaan nomor …….( 16) 
tanggal ……………….(17); 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Surat Keputu san Pembatalan 
Ketetapan Pajak Atas ……………. (18) Berdasarkan 
Pasal 36 Ayat (1) huruf d Karena Permohonan Wajib 
Pajak; 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana  telah  
beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
2. …………………………………………………………… ( 19); 

- 430 - 
 
 
 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834 ); 
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... Tahun 
2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, 
Pengurangan, Pengh apusan, dan Pembatalan di 
Bidang Perpajakan; 
5. ............................................................................. (20); 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan :  SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 
ATAS ……………..   (21) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) 
HURUF D KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.  
PERTAMA :  1. Mengabulkan seluruhnya/Menolak*)  permohonan 
pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari 
hasil pemeriksaan Wajib Pajak dalam suratnya 
nomor ………. (22) tanggal ……………. (23). 
2. Membatalkan/Mempertahankan*) atas  …………….(24)  
nomor …………(25)  tanggal ………….(26)  Masa/Tahun 
Pajak ………………. (27). 
atas: 
Wajib Pajak  : …………… (28) 
 NPWP  : …………… (29) 
Alamat  : …………… (30) 
NOP  : …………… (31) 
Alamat Objek Pajak  : …………… (32) 
 
Uraian Semula Selisih Menjadi 
Jumlah Pajak Yang Masih 
Harus Dibayar/(Lebih) 
Dibayar 
(33) (34) (35) 
 
Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) Dibayar 
 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) Dibayar 
(36) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan (37) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar (38) 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) Dibayar 
(39) 
 
  

- 431 - 
 
 
 
KEDUA : Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
  Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini 
disampaikan kepada: 
Nama Wajib Pajak : ………………. (40)  
Alamat   : ………………. (41) 
 
 
Ditetapkan di Jakarta……. (42), 
pada tanggal ……………. (43) 
KEPALA KANTOR, 
 
       
       ……………………….. (44) 
  

- 432 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN 
PASAL 36 AYAT (1) HURUF D KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK 
 
Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (2) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan pembatalan 
seperti Surat Ket etapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar , atau Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (3)  : Diisi dengan nomor surat keputusan. 
Nomor (4)  : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (5)  :  Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat 
permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan  dari hasil 
pemeriksaan. 
Nomor (6)  :  Diisi dengan nomor s urat permohonan pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (7)  :  Diisi dengan tanggal surat permohonan pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi da n 
Bangunan dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (8)  :  Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
terdaftar. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima. 
Nomor (10)  :  Diisi dengan nomor bukti penerimaan. 
Nomor (11)  :  Diisi dengan tanggal bukti penerimaan. 
Nomor (12)  :  Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, seperti Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan  
Pajak Kurang Bayar Tam bahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (13)  :  Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (14)  :  Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (15)  :  Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak  yang diajukan 
pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan. 
Nomor (16)  :  Diisi dengan nomor laporan penelitian pe mbatalan Surat 
Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan hasil pemeriksaan. 
Nomor (17)  :  Diisi dengan tanggal laporan penelitian pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak  atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan hasil pemeriksaan. 
Nomor (18) :  Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, seperti Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan 

- 433 - 
 
 
 
Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pa jak Lebih 
Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (19)  :  Pilih salah satu: 
a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan "Undang -
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang  Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerint ah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 20 22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856)". 
b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai d an Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan "Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta K erja menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856)". 
c. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan, diisi dengan 
"Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak  Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Per ubahan 
atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1985 t entang Pajak 
Bumi dan Bangunan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569)". 
Nomor (20) : Diisi dengan  Keputusan Direktur Jenderal Pajak ten tang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Paja k kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (21) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, seperti Surat Ketetapan  Pajak 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapa n 
Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (22) : Diisi dengan nomor surat permohonan pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari hasil pemeriksaan. 

- 434 - 
 
 
 
Nomor (23) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (24) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, seperti Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (25)  :  Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (26)  :  Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (27)  :  Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak yang diajukan 
pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan. 
Nomor (28) : Diiisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (29)  :  Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (30)  :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (31)  : Diisi dengan nomor objek pajak , dal am hal Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (32)  :  Diisi dengan alamat letak objek pajak, dalam hal Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (33)  : Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam  Surat 
Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang diajukan pembatalan. 
Nomor (34)  :  Diisi dengan jumlah keputusan pembatalan yang diberikan. 
Nomor (35)  : Diisi dengan jumlah pembatalan sesuai dengan hasil penelitian. 
Nomor (36)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar  
sesuai nomor (35). 
Nomor (37)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan. 
Nomor (38)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar. 
Nomor (39)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih) 
dibayar.  
Nomor (40)  : Diiisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (41)  : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (42)  :  Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (43)  :  Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (44)  : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
*)  :  Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
  

- 435 - 
 
 
 
C.9. CONTOH FORMAT DOKUMEN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN 
PAJAK ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
DARI HASIL PEMERIKSAAN SECARA JABATAN 
1. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI 
DAN/ATAU KETERANGAN  
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
  
Nomor : ................................ (2)                                ......................... (3) 
Sifat :  ................................ (4)  
Hal : Permintaan Dokumen, Data, Informasi dan/atau  Keterangan 
     
Yth.................................  
......................................(5)  
 
 Sehubungan dengan Nota Dinas usulan nomor .........................(6) 
tanggal ..................... .(7) hal Usulan  ………………..(8) Secara Jabatan 
atas...................(9) nomor..................(10) tanggal....................(11), dengan ini 
Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:  
1. .............................................................................; 
2. .............................................................................; 
3. ………………………………………….......dst. (12) 
  
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy 
dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada: 
nama   : ............................................................................. (13) 
jabatan  : ............................................................................. (14) 
tempat  : ............................................................................. (15) 
paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal surat permintaan ini dikirim. 
  
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberik an 
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy 
dan/atau softcopy, penyelesaian ………………….(16) Saudara tetap diproses 
sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki 
dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. 
  
 
Atas kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih. 
 
 
Kepala Kantor, 
 
 
 
 
 
.............................. (17) 

- 436 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA,  
INFORMASI DAN/ATAU KETERANGAN 
 
Nomor (1) :  Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) :  Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) :  Diisi dengan tanggal surat 
Nomor (4) :  Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (6) :  Diisi dengan nomor nota dinas usulan. 
Nomor (7) :  Diisi dengan tanggal nota dinas usulan. 
Nomor (8) :  Diisi dengan jenis usulan: Pembatalan Surat Ketetapan Pajak 
atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil 
pemeriksaan. 
Nomor (9) :  Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar , Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar , atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pa jak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (12) : Diisi dengan jenis dokum en, data, informasi, dan/atau 
keterangan yang dimintakan. 
Nomor (13) :  Diisi dengan nama petugas yang meneliti. 
Nomor (14) :  Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti. 
Nomor (15)  : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, 
data, informasi, dan/atau keterangan akan disampaikan. 
Nomor (16) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak atau Surat Kete tapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (17) :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
 
  

- 437 - 
 
 
 
2. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI 
DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN  
 
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
  
Nomor : ................................ (2)                                .......................... (3) 
Sifat :  ................................ (4)  
Hal : Permintaan Dokumen, Data, Informasi dan/atau Keter angan 
Tambahan 
     
Yth.................................  
......................................(5)  
 
 Sehubungan dengan Nota Dinas usulan nomor .........................(6) 
tanggal ......................(7) hal Usulan  ………………..(8) Secara Jabatan 
atas...................(9) nomor..................(10) tanggal....................(11), dengan ini 
Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:  
1. .............................................................................; 
2. .............................................................................; 
3. ………………………………………….......dst. (12) 
  
Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk 
hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada: 
nama   : ............................................................................. (13) 
jabatan  : ..............................................................................(14) 
tempat  : ............................................................................. (15) 
paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal surat permintaan ini dikirim. 
  
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan 
dokumen, data, informasi, dan/atau kete rangan tamba han dalam bentuk 
hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian …………………. (16) Saudara tetap 
diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang 
dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. 
  
Atas kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih. 
 
 
Kepala Kantor, 
 
 
 
 
 
............................. (17) 

- 438 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA,  
INFORMASI DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
Nomor (1) :  Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) :  Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) :  Diisi dengan tanggal surat 
Nomor (4) :  Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) :  Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (6) :  Diisi dengan nomor nota dinas usulan. 
Nomor (7) :  Diisi dengan tanggal nota dinas usulan. 
Nomor (8) : Diisi dengan jenis usulan: Pembatalan Surat Ketetapan Pajak 
atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil 
pemeriksaan. 
Nomor (9) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar , Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar , atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih B ayar, atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (12) : Diisi dengan jenis dokumen, data, informasi dan/atau 
keterangan tambahan yang dimintakan. 
Nomor (13) :  Diisi dengan nama petugas yang meneliti. 
Nomor (14) :  Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti. 
Nomor (15)  : Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, 
data, informasi,  dan/atau keterangan tambahan akan 
disampaikan. 
Nomor (16) :  Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pembatalan Surat 
Ketetapan P ajak atau Surat Ketetapan Paj ak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari hasil pemeriksaan 
Nomor (17) :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
  

- 439 - 
 
 
 
3. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
 
Nomor     : …………………….. (2)          …………………….. (3)                                                                      
Sifat  : …………………….. (4) 
Lampiran : …………………….. (5) 
Hal  : Panggilan Pembahasan   
     
Yth …………………………….. 
………………………………… (6) 
 
 Sehubungan dengan nota dinas usulan nomor.......(7)  tanggal ...... (8)  
hal Usulan …………………. (9) atas ……….(10) nomor ………(11) tanggal ……… 
(12) Masa/Tahun Pajak ………..(13). 
 Dengan ini diharapkan kehadir an Saudara dalam rangka pembahasan 
dimaksud,  yang akan dilaksanakan pada :  
Hari/Tanggal   : …………………………. (14)  
Waktu   : …………………………. (15) 
Tempat   : …………………………. (16) 
 Mengingat pentingnya acara dimaksud diharapkan Saudara dapat hadir 
tepat waktu dengan membawa dokumen yang diperlukan, antara lain:  
1. ………………………………………………... 
2. ………………………………………………… 
3. ………………..….......................................dst (17) 
 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, 
diucapkan terima kasih. 
 
Kepala Kantor, 
   
 
  
                                                         …………………. (18) 
  

- 440 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi dengan jumlah lampiran. 
Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (7) : Diisi dengan nomor nota dinas usulan. 
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal nota dinas usulan. 
Nomor (9) : Diisi dengan jenis usulan: Pembatalan Surat Ketetapan Pajak 
atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil 
pemeriksaan. 
Nomor (10) : Diisi dengan jenis ketetapan. 
Nomor (11) : Diisi dengan nomor ketetapan. 
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal ketetapan. 
Nomor (13) :  Diisi dengan Masa/Tahun Pajak. 
Nomor (14) : Diisi dengan hari/tanggal pembahasan akan dilaksanakan.  
Nomor (15) : Diisi dengan waktu pembahasan akan dilaksanakan.   
Nomor (16) : Diisi dengan tempat pembahasan akan dilaksanakan. 
Nomor (17) : Diisi dengan dokumen yang diperlukan untuk pembahasan.  
Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
  

- 441 - 
 
 
 
4. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN 
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
                 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
 
BERITA ACARA PEMENUHAN  
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun 
........(6), kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
 
sesuai surat permintaa n dokumen , data, informasi, dan/atau keterangan 
nomor ……………(8) tanggal …………(9) dalam rangka penyelesaian 
…………..(10) telah menerima dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
dari ……………(11) dengan rincian sebagai berikut: (12) 
 
No Dokumen, data, informasi dan/atau  
keterangan yang diminta 
Dokumen yang dipenuhi*) 
1.   
2.   
 
Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak 
memenuhi**) permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan 
tersebut sehingga ................(13) diproses men ggunakan data yang ada atau  
diterima. 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
        Tim Peneliti  
 
 
 
         ................................... (14) 
 
        ................................... (14) 
 
        ................................... (14) 
 
Keterangan: 
*)    : Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi. 
**)   : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.  

- 442 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN  
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7) :  Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan jabatan  tim 
peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan. 
Nomor (10) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama  pihak yang memberikan dokumen, data, 
informasi, dan/atau keterangan. 
Nomor (12) : Diisi dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
yang diminta dan dokumen yang dipenuhi. 
Nomor (13) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
 
  

- 443 - 
 
 
 
5. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN 
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN  
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
 
BERITA ACARA PEMENUHAN  
PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN 
TAMBAHAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .................( 3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun 
........(6), kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
 
sesuai surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
tambahan nomor …………….(8) tanggal ……………….(9) dalam rangka 
penyelesaian ………….(10) telah menerima dokumen, data, informasi, dan/atau 
keterangan tambahan dari …………(11) dengan rincian sebagai berikut: (12) 
 
No Dokumen, data, informasi dan/atau  
keterangan tambahan yang diminta 
Dokumen tambahan yang 
dipenuhi*) 
1.   
2.   
 
Wajib Paja k yang bersangkutan memenuhi/memenuhi sebagian/tidak 
memenuhi**) permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan 
tambahan tersebut sehingga ………………(13) diproses menggunakan data yang 
ada atau diterima. 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
        Tim Peneliti  
 
 
         ..................................... (14) 
 
..................................... (14) 
 
        ..................................... (14) 
 
Keterangan: 
*)    : Diisi “ada” jika dokumen dipenuhi, dan “tidak ada” jika tidak dipenuhi. 
**)   : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.  

- 444 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN,  
DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7)  : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan jabatan tim 
peneliti. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi, 
dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (10) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan dokumen, data, 
informasi, dan/atau keterangan tambahan. 
Nomor (12) : Diisi dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan 
tambahan yang diminta dan dokumen tambahan yang dipenuhi. 
Nomor (13) : Diisi dengan jenis penyelesaian secara jabatan: pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak atau Surat Ket etapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
  

- 445 - 
 
 
 
6. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN  
 
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………….. (1) 
 
                                                                               
BERITA ACARA PEMBAHASAN 
NOMOR - .............………..... (2) 
 
Pada hari ini .................(3) tanggal .........(4), bulan ...........(5), tahun ........(6), 
kami: (7) 
No Nama NIP Jabatan 
1.    
2.    
 
sesuai panggilan pembahasan ……………(8) nomor ………..(9) tanggal  
……………(10), telah dilakukan pembahasan dengan: (11) 
 
No Nama Jabatan Keterangan 
1.    
2.    
 
dengan uraian sebagai berikut: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………(12) 
 
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 
Pihak yang Diundang      Tim Peneliti, 
   
 
 
........................... (13)      ......................... (14) 
 
         ......................... (14) 
 
         ......................... (14) 
  

- 446 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA PEMBAHASAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor berita acara. 
Nomor (3) : Diisi dengan nama hari pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (5) : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (6) : Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan. 
Nomor (7) : Diisi dengan nama, nomor induk pegawai , dan jabatan tim 
peneliti. 
Nomor (8) :  Diisi dengan je nis pembahasan : pembatalan Surat Ketetapan 
Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari 
hasil pemeriksaan. 
Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat panggilan pembahasan. 
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat panggilan pembahasan. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama, jabatan, dan keterangan pihak yang dipanggil 
dalam pembahasan. 
Nomor (12) : Diisi dengan uraian pembahasan. 
Nomor (13) : Diisi dengan identitas dan tanda tangan pihak yang memberikan 
keterangan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama tim peneliti. 
  

- 447 - 
 
 
 
7. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN 
PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D SECARA JABATAN 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
…………………………………………. (1) 
 
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETET APAN PAJAK 
ATAS ………………………… (2)  
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1)  HURUF D 
SECARA JABATAN 
NOMOR ………………….. (3)  
 
KEPALA .............................................. (4), 
 
Menimbang : a.  bahwa berdasarkan data  dan/atau  informasi  
yang  diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat 
Jenderal Pajak,  diusulkan untuk dilakukan 
pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari 
hasil pemeriksaan secara jabatan atas ……… (5) 
nomor …….(6) tanggal …………(7) Masa/Tahun 
Pajak ………..(8); 
b. bahwa at as data dan/atau informasi sebagaimana 
dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian 
sesuai laporan penelitian pembatalan surat 
ketetapan pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan dari  hasil pemeriksaan nomor 
……….(9) tanggal …………….(10); 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Surat Keputusan  Pembatalan 
Ketetapan Pajak Atas ……………..(11) Berdasarkan 
Pasal 36 Ayat (1) huruf d Secara Jabatan; 
Mengingat :  1.   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana  telah  
beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
2. ………………………………… ……………………….. (12); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan 

- 448 - 
 
 
 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834); 
4. Peraturan Men teri Keuangan Nomor ....... Tahun 
2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, 
Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di 
Bidang Perpajakan; 
5. .............................................................................(13); 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan :  SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 
ATAS ………………  (14) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) 
HURUF D SECARA JABATAN.  
PERTAMA :  Membatalkan …………..(15) nomor …………..(16) tanggal 
…………(17) Masa/Tahun Pajak ………………….(18) 
atas: 
Wajib Pajak  : ……………… (19) 
NPWP  : ……………… (20) 
Alamat  : ……………… (21) 
NOP  : ……………… (22) 
Alamat  Objek Pajak   : ………......... (23) 
 
Uraian Semula Selisih Menjadi 
Jumlah Pajak Yang Masih 
Harus Dibayar/(Lebih) 
Dibayar 
(24) (25) (26) 
Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) Dibayar 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) Dibayar 
(27) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dikembalikan (28) 
Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar (29) 
Jumlah Pajak Yang Masih Harus 
Dibayar/(Lebih) Dibayar 
(30) 
 
KEDUA : Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
   
  

- 449 - 
 
 
 
  Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak ini 
disampaikan kepada: 
Nama Wajib Pajak : ………………….. (31) 
Alamat   : ………………….. (32) 
 
 
Ditetapkan di …………….. (33), 
pada tanggal ……………..... (34) 
KEPALA KANTOR, 
 
 
         
…………………… (35) 
  

- 450 - 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK  
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D SECARA JABATAN 
 
Nomor (1)  :  Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (2)  :  Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak ata u Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diusulkan pembatalan : 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar , Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar , atau Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (3)  :  Diisi dengan nomor surat keputusan. 
Nomor (4) :  Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan. 
Nomor (5)  : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak atau  Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diusulkan pembatalan : 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar , Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan , Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (7)  : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (8)  : Diisi dengan masa pajak  atau tahun pajak  yang diusulakn 
pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan. 
Nomor (9)  :  Diisi dengan nomor laporan penelitian pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (10)  :  Diisi dengan tanggal laporan penelitian pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (11)  : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan: Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar , atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (12)  :  Pilih salah satu: 
a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, d iisi dengan "Undang -
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang No mor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856)". 
b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, diis i dengan "Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 

- 451 - 
 
 
 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) 
sebagaimana te lah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengg anti Undang -Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856)". 
c. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak 
diterbitkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan, diisi dengan 
"Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah den gan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 
atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangun an (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569)". 
Nomor (13)  : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para 
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Nomor (14)  : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan: Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan , Surat 
Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (15)  :  Diisi dengan jenis Surat Ketetapa n Pajak atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, seperti Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan , 
Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, 
atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (16)  : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar , Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar , atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (17)  : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar , Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar , atau Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (18)  : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Baya r Tambahan, 
Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, 
atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (19)  :  Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (20)  :  Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Nomor (21)  :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (22) : Diisi dengan nomor objek pajak , dalam hal Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (23)  : Diisi dengan alamat letak objek pajak, dalam hal Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (24)  :  Diisi dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Surat 
Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan yang diajukan pembatalan. 
Nomor (25) :  Diisi dengan jumlah pembatalan sesuai dengan hasil penelitian. 

- 452 - 
 
 
 
Nomor (26) :  Diisi dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak 
atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dikurangi 
dengan jumlah pembatalan sesuai dengan hasil penelitian. 
Nomor (27)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus/(lebih ) dibayar  
sesuai nomor (26). 
Nomor (28)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang telah dikembalikan. 
Nomor (29)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar. 
Nomor (30)  :  Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih) 
dibayar. 
Nomor (31)  :  Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
Nomor (32)  :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (33)  :  Diisi dengan nama tempat surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (34)  :  Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. 
Nomor (35)  :  Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
*)  :  Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai. 
 

- 453 - 
 
 
 
 
 
D. PEMBERITAHUAN PERMOHONAN ATAU PENGAJUAN DISAMPAIKAN TIDAK 
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  TEMPAT WAJIB PAJAK TERDAFTAR 
DAN DOKUMEN PENCABUTAN 
 
1. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN  ATAU 
PENGAJUAN DISAMPAIKAN TIDAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
TEMPAT WAJIB PAJAK TERDAFTAR 
  
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
 
 
Nomor     :  ……………………… (2)     ………………... (3)                         
Sifat  :  ……………………… (4) 
Lampiran :  ……………………… (5) 
Hal  :  Pemberitahuan …………………. (6) Disampaikan Tidak pada Kantor 
Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar 
     
 
Yth. …………………………….  
 ……………………………… (7) 
 
 
Sehubungan dengan surat Saudara nomor  …..…..(8) tanggal ….……..(9) 
hal …………..(10) atas ..............(11) nomor ......... .......(12) tanggal …....…..(13) 
Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak ……………..(14) dari objek pajak dengan  
NOP………….(15) yang diterima tanggal .….….…..(16), disampaikan bahwa 
surat  ……………..(17) Saudara tidak disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak 
tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak 
dikukuhkan atau tempat Objek Pajak terdaftar.  
Bersama ini kami kirimkan kembali surat ……………..(18) Saudara untuk 
selanjutnya dapat disampaikan ke mbali melalui Kantor Pelayanan Pajak 
.....................................................(19). 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara 
diucapkan terima kasih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepala Kantor, 
 
 
 
  .……………………… (20) 
 
  

- 454 - 
 
 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN  
DISAMPAIKAN TIDAK PADA TEMPATNYA 
   
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi dengan jumlah lampiran. 
Nomor (6) : Diisi dengan Permohonan Pembetulan, Pengajuan Keberatan, 
Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi 
Administratif, Permohonan Pengurangan Denda 
Administratif Pajak Bumi dan Bangunan, Permohonan 
Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketet apan Pajak yang 
Tidak Benar, Permohonan Pengurangan atau Pembatalan 
Surat Pemberitahuan  Pajak Terutang yang Tidak Benar , 
Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar,  
Permohonan Pengurangan atau Pem batalan Surat Tagihan 
Pajak yang Tidak Benar, Permohonan Pembatalan Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar, 
Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari Hasil 
Pemeriksaan, atau Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari Hasil Pemeriksaan. 
Nomor (7) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (10) : Diisi dengan Permohonan Pembetulan, Pengajuan Keberatan, 
Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi 
Administratif, Permohonan Pengurangan Denda 
Administratif Pajak Bumi dan Bangunan, Permohonan 
Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang 
Tidak Benar, Permohonan P engurangan atau Pembatalan 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang Tidak Benar, 
Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar,  
Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan 
Pajak yang Tidak Be nar, Permohonan Pembatalan Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar, 
Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan  Pajak dari Hasil 
Pemeriksaan, atau Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari Hasil Pemeriksaan. 
Nomor (11) : Diisi dengan jenis ketetapan, keputusan, pemotongan, atau 
pemungutan pajak. 
Nomor (12) : Diisi dengan nomor ketetapan, keputusan, pemotongan, atau 
pemungutan pajak. 
Nomor (13) : Diisi dengan tanggal ketetapan, keputusan, pemotongan, 
atau pemungutan pajak. 

- 455 - 
 
 
 
 
 
Nomor (14) : Diisi dengan masa/bagian tahun/tahun pajak ketetapan, 
keputusan, pemotongan, atau pemungutan pajak. 
Nomor (15) : Diisi dengan nomor objek pajak , dalam hal Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (16) : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan atau 
surat keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (17) : Diisi dengan permohonan pembetulan, keberatan, 
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif, permohonan pengurangan denda administratif 
Pajak Bumi dan Bangunan , permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak  yang tidak benar, 
permohonan pengurangan a tau pembatalan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, 
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan  yang tidak ben ar,  
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan 
Pajak yang tidak benar, permohonan pembatalan Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, 
permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak  dari hasil 
pemeriksaan, atau permohonan pembatalan Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (18) : Diisi dengan permohonan pembetulan, keberatan, 
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif, permohonan pengurangan denda administratif 
Pajak Bumi dan Bangunan, permohonan pengurangan atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar, 
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, 
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan  Bangunan yang tidak benar,  
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan 
Pajak yang tidak benar, permohonan pembatalan Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, 
permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari hasil 
pemeriksaan, atau permohonan pembatalan Surat Ketetapan 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (19) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak 
tempat seharusnya Wajib Pajak menyampaikan surat 
permohonan atau surat keberatan. 
Nomor (20) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
  

- 456 - 
 
 
 
 
 
2. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN  
 
Nomor      :   ............................... (1)    ....................... (2) 
Lampiran : ………………………… (3) 
Hal  :   Permohonan Pencabutan …………………. (4) 
 
 
Yth. Direktur Jenderal Pajak 
melalui Kantor Pelayanan Pajak .….............................. 
.…................................................................................ (5)  
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
nama     :  .................................................................   (6) 
NPWP      :  .................................................................   (7) 
jabatan     :  .................................................................   (8) 
alamat    :  .................................................................   (9) 
nomor telepon    :  ................................................................   (10) 
bertindak selaku    :       Wajib Pajak        Wakil         Kuasa 
 
dari Wajib Pajak: 
nama     :  ................................................................ (11) 
NPWP     :  ................................................................ (12) 
alamat    :  ................................................................ (13) 
 
atas objek pajak: 
NOP    : ....................................................... (14) 
Alamat    : ….................................................... (15) 
Tanggal SPPT/SKP PBB diterima :  .......................................................(16) 
 
bersama ini mengajukan permohonan pencabutan …………..  (17) : 
nomor surat   :  ................................................................ (18) 
tanggal surat   :  ................................................................ (19) 
nomor Bukti Penerimaan :  ................................................................ (20) 
tanggal Bukti Penerimaan :  ................................................................ (21) 
 
Alasan permohonan pencabutan................. (22): 
.................................................................................................................. (23) 
Demikian surat permohonan pencabutan ini kami sampaikan untuk  
dapat disetujui. 
 Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*) 
 
 
 
....................................... (24)  
Keterangan: 
1. Beri tanda X pada     yang sesuai. 
2. *)  Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai  dan dalam hal surat 
permohonan pencabutan ditandatangani oleh Kuasa harus dilampiri Surat 
Kuasa Khusus. 

- 457 - 
 
 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan nomor sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak. 
Nomor (2) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat permohonan 
pencabutan ditandatangani. 
Nomor (3)   : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat 
permohonan pencabutan. 
Nomor (4) : Diisi dengan Permohonan Pembetulan, Pengajua n Keberatan, 
Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi 
Administratif, Permohonan Pengurangan Denda Administra tif 
Pajak Bumi dan Bangunan, Permohonan Pengurangan atau 
Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, 
Permohonan Pengurangan atau Pembat alan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang yang Tidak Benar, Permohonan 
Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan  Bangunan yang Tidak Benar,  Permohonan 
Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak 
Benar, Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi 
dan Bangunan yang Tidak Benar, Permohonan Pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak dari Hasil Pemeriksaan,  atau Permohonan 
Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
dari Hasil Pemeriksaan. 
Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat 
Wajib Pajak terdaftar. 
Nomor (6)   : Diisi dengan nama Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa yang  
menandatangani  surat  permohonan pencabutan. 
Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak, Wakil, 
atau Kuasa yang menandatangani surat permohonan 
pencabutan. 
Nomor (8)   : Diisi dengan jabatan Wakil atau Kuasa yang menandatanga ni  
surat permohonan pencabutan. Dalam hal per mohonan 
pencabutan ditandatangani oleh Wajib Pajak  Orang Pribadi , 
Nomor (8) tidak perlu diisi. 
Nomor (9)  : Diisi dengan alamat Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa yang  
menandatangani surat permohonan pencabutan. 
Nomor (10) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa yang  
menandatangani surat permohonan pencabutan. 
Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak  dalam hal  surat permohonan 
pencabutan ditandatangani oleh Wakil atau Kuasa dari Wajib 
Pajak.  
Nomor (12) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak dalam 
hal surat permohonan pencabutan ditandatangani oleh  Wakil 
atau Kuasa dari Wajib Pajak.  
Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam hal  surat permohonan 
pencabutan ditandatangani oleh Wakil atau Kuasa dari Wajib 
Pajak.  

- 458 - 
 
 
 
 
 
Nomor (14) :  Diisi dengan nomor objek pajak , dalam hal Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (15) : Diisi dengan alamat letak objek pajak, dalam hal Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Nomor (16) :  Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau 
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan  diterima, 
dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan. 
Nomor (17) : Diisi dengan permohonan pembetulan, keberatan, permohonan 
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, 
permohonan pengurangan denda administra tif Pajak Bumi dan 
Bangunan, permohonan pengurangan atau pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak yang ti dak benar, permohonan pe ngurangan 
atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak 
benar, permohonan pengurangan atau pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar,  
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak 
yang tidak benar, permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, permohonan 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan, atau 
permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (18) : Diisi dengan nomor surat permohonan atau surat keberatan 
Wajib Pajak. 
Nomor (19)  : Diisi dengan tanggal surat permohonan atau surat keberatan 
Wajib Pajak. 
Nomor (20) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan surat permohonan a tau 
surat keberatan Wajib Pajak.  
Nomor (21) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan surat permohonan atau 
surat keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (22) : Diisi dengan permohonan pembetulan, keberatan, permohonan 
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif , 
permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan, permohonan pengurangan atau pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak yang tidak benar, permohonan pe ngurangan 
atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak 
benar, permohonan peng urangan atau pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, 
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak 
yang tidak benar, permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, permohonan 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan, atau 
permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (23) : Diisi dengan alasan permohonan pencabutan. 
Nomor (24) : Diisi dengan tanda tangan dan  nama Wajib Pajak, Wakil, atau 
Kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan. 
 
  

- 459 - 
 
 
 
 
 
3. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN 
PENCABUTAN 
 
 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
 
Nomor  : …………………. (2)                                      ……………….. (3) 
Sifat  :  …………………. (4) 
Lampiran : …………………. (5)  
Hal  : Pengembalian Permohonan Pencabutan 
   Permohonan ………………………………. (6) 
 
 
Yth. …………………………………  
…………………………………… (7) 
 
Sehubungan dengan surat Saudara nomor   ……….(8) tanggal …………(9) 
hal ………………(10) yang diterima tanggal ………(11) yang isi suratnya 
mencabut surat permohonan ………………(12) nomor ……….(13) tanggal 
………(14), dengan ini disampaikan bahwa : 
1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan  
……………(15), dengan penjelasan sebagai berikut: 
a. ......................; 
b. ......................; 
c. ……….dst.  (16) 
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini kami kembalikan surat 
pencabutan dimaksud dan selanjutnya Saudara dapat menyampaikan 
kembali permohonan pencabutan sebelum diterbitkan surat keputusan atas 
permohonan ............ (17) yang Saudara ajukan. 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan 
terima kasih. 
                                                 Kepala Kantor, 
 
 
 
 
……………………………  (18) 

- 460 - 
 
 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENCABUTAN  
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi jumlah lampiran surat. 
Nomor (6) : Diisi dengan Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan 
Sanksi Administratif, Pengurangan Denda Administra tif Pajak 
Bumi dan Bangunan, Pengurangan atau Pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, Pengurangan atau 
Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang Tidak 
Benar, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar,  Pengurangan atau 
Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, Pembatalan 
Surat Tagihan Pajak Pajak  Bumi dan Bangunan yang Tidak 
Benar, Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari Hasil 
Pemeriksaan, atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan dari Hasil Pemeriksaan. 
Nomor (7) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permohonan pencabutan Wajib Pajak. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pencabutan Wajib Pajak. 
Nomor (10) : Diisi dengan hal/perihal surat permohonan pencabutan. 
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal diterima  surat permohonan pencabutan 
Wajib Pajak. 
Nomor (12) : Diisi dengan pembetulan, pengurangan atau penghapusan 
sanksi administratif, pengurangan denda administra tif Pajak 
Bumi dan Bangunan, pengurangan atau pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan yang tidak benar,  peng urangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, pembatalan 
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan, atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (13) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (15) : Diisi dengan ketentuan Pasal yang tidak terpenuhi. 
Nomor (16) : Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi. 
Nomor (17) : Diisi dengan pembetulan, pengurangan atau penghapusan 
sanksi administratif, pengurangan denda administratif Pajak 
Bumi dan Bangunan, pengurangan atau pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, 
pengurangan atau pembatalan S urat Ketetapan Pajak Pajak 

- 461 - 
 
 
 
 
 
Bumi dan Bangunan yang tidak benar,  pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, pembata lan 
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksa an, atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
  

- 462 - 
 
 
 
 
 
4. CONTOH FORMAT SURAT P EMBERITAHUAN PERMOHONAN 
PENCABUTAN KEBERATAN 
 
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
 
Nomor  : …………………. (2)                                            ……………….. (3) 
Sifat  : …………………. (4) 
Lampiran : …………………. (5)  
Hal : Pemberitahuan Permohonan Pencabutan Surat Keberatan Tidak 
Memenuhi Persyaratan 
 
Yth. …………………………………  
…………………………………… (6) 
 
Sehubungan dengan surat Saudara nomor  ……….(7) tanggal ………(8) hal 
……….(9) yang diterima tanggal ………(10), bersama ini disampaikan bahwa : 
1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan 
……………(11), dengan penjelasan sebagai berikut: 
a. ......................; 
b. ......................; 
c. ……….dst.  (12) 
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini kami kirimkan kembali surat 
permohonan pencabutan keberatan dimaksud dan selanjutnya Saudara 
dapat meny ampaikan permohonan pencabutan  pengajuan keberatan 
kembali sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Unt uk Hadir oleh 
Saudara. 
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih. 
                                                 Kepala Kantor, 
 
 
 
 
……………………………  (13) 

- 463 - 
 
 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENCABUTAN KEBERATAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi jumlah lampiran surat. 
Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan pencabutan Wajib Pajak. 
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pencabutan Wajib Pajak. 
Nomor (9) : Diisi dengan hal/perihal surat permohonan pencabutan. 
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal diterima  surat permohonan pencabutan 
Wajib Pajak. 
Nomor (11) : Diisi dengan ketentuan Pasal yang tidak terpenuhi. 
Nomor (12) : Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi. 
Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat.  
  

- 464 - 
 
 
 
 
 
5. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN 
PENCABUTAN 
 
 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
Nomor      : ……………………… (2)     ………………. (3)                         
Sifat  : ……………………… (4)  
Lampiran  : ……………………… (5) 
Hal : Persetujuan Permohonan Pencabutan Permohonan …………. (6) 
 
 
Yth. …………………………………. 
…………………….……………… (7) 
 
 
Sehubungan dengan surat Saudara nomor  ……..(8) tanggal ……….(9) hal 
………(10) yang diterima tanggal ………….(11) yang isi suratnya mencabut surat 
permohonan ……………( 12) nomor …….( 13) tanggal ………..( 14), dengan ini 
disampaikan bahwa berdasarkan penelitian kami, sampai dengan diterimanya 
surat permohonan pencabutan, surat keputusan atas permohonan Saudara 
belum diterbitkan sehingga permohonan pencabutan surat permohonan 
………………………...(15) disetujui. 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara 
diucapkan terima kasih. 
 
 
Kepala Kantor, 
 
 
 
.……………………… (16) 
 
 
 
  

- 465 - 
 
 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN PENCABUTAN  
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi dengan jumlah lampiran. 
Nomor (6) : Diisi dengan  Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan 
Sanksi Administratif, Pengurangan Denda Administratif Pajak 
Bumi dan Bangunan, Pengurangan atau Pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, Pengurangan atau 
Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak T erutang yang Tidak 
Benar, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar,  Pengurangan atau 
Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, Pembatalan 
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak 
Benar, Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari Hasil 
Pemeriksaan, atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan dari Hasil Pemeriksaan.  
Nomor (7) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permohonan pencabut an dari Wajib 
Pajak. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pencabutan  dari Wajib 
Pajak. 
Nomor (10) : Diisi dengan hal/perihal surat permohonan pencabutan. 
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan pencabutan 
dari Wajib Pajak. 
Nomor (12) : Diisi dengan  pembetulan, pengurangan atau penghapusan 
sanksi administratif, pengurangan denda administra tif Pajak 
Bumi dan Bangunan, pengurangan atau pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan 
Surat Pembe ritahuan Pajak Terutang yang tidak benar, 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan yang tidak benar,  pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, pembatalan 
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan, atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (13) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. 
Nomor (15) : Diisi dengan  pembetulan, p engurangan atau penghapusan 
sanksi administratif, pengurangan denda administratif Pajak 
Bumi dan Bangunan, pengurangan atau pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak 

- 466 - 
 
 
 
 
 
Bumi dan Bangunan yang tidak benar,  pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, pembatalan 
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan, atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
  

- 467 - 
 
 
 
 
 
6. CONTOH F ORMAT SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN 
PENCABUTAN KEBERATAN 
 
 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
 
Nomor      : ……………………… (2)           ………………….. (3)                         
Sifat  : ……………………… (4)  
Hal  : Persetujuan Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan  
 
 
Yth. …………………………………. 
…………………….……………… (5) 
 
 
Sehubungan dengan surat Saudara nomor  ……………..(6) tanggal 
……………(7) hal Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan atas Surat 
Keberatan nomor ………..(8) tanggal …………….(9), dengan ini disampaikan 
bahwa berdasarkan penelitian kami, sampai dengan diterimanya surat 
permohonan pencabutan pengajuan keberatan Saudara, Surat Pemberi tahuan 
Untuk Hadir (SPUH) belum dikirimkan kepada Saudara sehingga permohonan 
pencabutan pengajuan keberatan Saudara disetujui. 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara 
diucapkan terima kasih. 
 
 
Kepala Kantor, 
 
 
 
.……………………… (10) 
 
  

- 468 - 
 
 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN PENCABUTAN KEBERATAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan pencabutan pengajuan 
keberatan. 
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal  surat permohonan pencabutan pengajuan 
keberatan. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (10) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 469 - 
 
 
 
 
 
7. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENCABUTAN 
 
 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
  
Nomor  : …………………. (2)                                       ………………….. (3) 
Sifat  :  …………………. (4) 
Lampiran : …………………. (5)  
Hal  : Penolakan Permohonan Pencabutan Permohonan ……………… (6) 
 
Yth. …………………..  
 
……………………… (7) 
 
 
Sehubungan dengan surat Saudara nomor  …………..(8) tanggal 
……………..(9) hal ………….(10) yang diterima tanggal ………….(11) yang isi 
suratnya mencabut surat permohonan …………..(12) nomor  ………..(13) tanggal 
………….(14), dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Berdasarkan penelitian kami bahwa atas Permohonan ………………(15) 
tersebut di atas telah diterbitka n Surat Keputusan ……………..(16) Nomor 
…………(17) tanggal ………….(18). 
2. Berdasarkan ……………(19) mengatur bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan 
permohonan pencabutan surat permohonan ………………. (20)  yang telah 
disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum diterbitkan Surat 
Keputusan ……………...(21). 
3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 
memperhatikan uraian pada angka 1, maka permohonan pencabutan 
permohonan ………………….(22) Saudara ditolak. 
 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara di ucapkan 
terima kasih. 
 
       Kepala Kantor, 
 
 
 
        ………………………… (23) 

- 470 - 
 
 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENCABUTAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.  
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi dengan jumlah lampiran surat. 
Nomor (6) : Diisi dengan  Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan 
Sanksi Administratif, Pengurangan Denda Administra tif Pajak 
Bumi dan Bangunan, Pengurangan atau Pembatalan Sura t 
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, Pengurangan atau 
Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang Tidak 
Benar, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar,  Pengurangan atau 
Pembatalan Surat Tagihan Paja k yang Tidak Benar, Pembatalan 
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak 
Benar, Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari Hasil 
Pemeriksaan, atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan dari Hasil Pemeriksaan. 
Nomor (7) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permohonan pencabutan. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pencabutan. 
Nomor (10) : Diisi dengan hal/perihal surat permohonan pencabutan. 
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan pencabutan 
dari Wajib Pajak. 
Nomor (12) : Diisi dengan  pembetulan, pengurangan atau penghapusan 
sanksi administratif, pengurangan denda administra tif Pajak 
Bumi dan Bangunan, pengurangan atau pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan yang tidak benar,  pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar,  pembatalan 
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan, atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (13) : Diisi dengan nomor surat permohonan. 
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal surat permohonan. 
Nomor (15) : Diisi dengan  pembetulan, pengurangan atau penghapusan 
sanksi administratif, pengurangan denda administratif Pajak 
Bumi dan Bangunan, pengurangan atau pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan yang tidak benar,  pengurangan at au 
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak be nar, pembatalan 

- 471 - 
 
 
 
 
 
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan, atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (16) : Diisi dengan jenis surat keputusan yang telah diterbitkan. 
Nomor (17) : Diisi dengan nomor surat keputusan yang telah diterbitkan.  
Nomor (18) : Diisi dengan tanggal diterbitkan surat keputusan. 
Nomor (19) : Diisi dengan ketentuan Pasal yang tidak terpenuhi. 
Nomor (20) : Diisi dengan pembetulan, pengurangan atau penghapusan 
sanksi administratif, pengurangan denda administratif Pajak 
Bumi dan Bangunan, pengurangan atau pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutan g yang tidak benar, 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan yang tidak benar,  pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, pembatalan 
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan, atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (21) : Diisi dengan jenis surat keputusan yang telah diterbitkan. 
Nomor (22) : Diisi dengan  pembetulan, pengura ngan atau penghapusan 
sanksi administratif, pengurangan denda administratif Pajak 
Bumi dan Bangunan, pengurangan atau pembatalan Surat 
Ketetapan Pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, 
pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak 
Bumi dan Bangunan yang tidak benar,  pengurangan atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, pembatalan 
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, 
pembatalan Surat Ketetapan Paj ak dari hasil pemeriksaan, atau 
pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 
dari hasil pemeriksaan. 
Nomor (23) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
 
  

- 472 - 
 
 
 
 
 
8. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENCABUTAN 
KEBERATAN 
 
 
 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
…………………………………………..(1) 
 
 
Nomor      : ……………………… (2)     ……………….. (3)                         
Sifat  : ……………………… (4)  
Lampiran : ……………………….(5) 
Hal  : Penolakan Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan  
 
 
Yth ……………………………….. (6) 
 
 Sehubungan dengan surat Saudara nomor  ………………(7) tanggal 
…………(8) yang diterima tanggal ……………….(9) hal Permohonan Pencabutan 
Pengajuan Keberatan atas Surat Keberatan nomor ……………..(10) tanggal 
…………..(11), dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Berdasarkan penelitian kami, kepada Saudara telah dikirimkan Surat 
Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH). 
2. Berdasarkan …………………….(12) , Saudara tidak dapat mencabut 
pengajuan keberatan dan permohonan pencabutan pengajuan keberatan 
Saudara ditolak. 
3. Pengajuan Keberatan Saudara tetap diselesaikan dengan penerbitan Surat 
Keputusan Keberatan.  
 Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara 
diucapkan terimakasih. 
  
       Kepala Kantor, 
 
 
 
 
…………………………… (13) 
 
 
 
  

- 473 - 
 
 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENCABUTAN KEBERATAN 
 
Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat. 
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat. 
Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat. 
Nomor (5) : Diisi dengan jumlah lampiran. 
Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. 
Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan pencabutan pengajuan 
keberatan. 
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal   surat permohonan pencabutan pengajuan 
keberatan. 
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan pencabutan 
pengajuan keberatan. 
Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat keberatan Wajib Pajak. 
Nomor (12) : Diisi dengan ketentuan Pasal yang tidak terpenuhi. 
Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat. 
 
 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
ttd. 
 
SRI MULYANI INDRAWATI