PER-66/PJ/2010 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital

TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain, dan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2008 tentang Penggunaan Mesin Teraan Meterai Digital;

b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam pelaksanaan pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3950);

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain;

4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2008 tentang Penggunaan Mesin Teraan Meterai Digital;

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATACARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:

1. Wajib Pajak adalah Penerbit dokumen yang melakukan pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital.

2. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Penerima Pembayaran.

3. Kantor Penerima Pembayaran adalah Kantor Pos dan/atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau Tempat Pembayaran Lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau penyetoran pajak.

4. Aplikasi Kode Deposit adalah Aplikasi yang diinstal dalam server milik distributor Mesin Teraan Meterai Digital yang ditempatkan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi sebagai penerbit Kode Deposit Mesin Teraan Meterai Digital setelah mendapat informasi hasil verifikasi pembayaran deposit dari Aplikasi e-Meterai.

5. Aplikasi e-Meterai adalah Aplikasi yang diinstal dalam server milik Direktorat Jenderal Pajak yang melayani pendaftaran Mesin Teraan Meterai Digital, verifikasi pembayaran deposit, dan pelaporan Bea Meterai, yang dapat diakses melalui portal intranet Direktorat Jenderal Pajak.

6. Kode Deposit adalah Kode yang dibutuhkan untuk mengisi deposit Mesin Teraan Meterai Digital.

7. Deposit adalah Penyetoran Bea Meterai di muka oleh Wajib Pajak.

Pasal 2

Wajib Pajak yang bermaksud melakukan pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital harus mengajukan Surat Permohonan Izin kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan melampirkan data sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Layak Pakai dari distributor Mesin Teraan Meterai Digital; dan

2. Surat Pernyataan Kepemilikan Mesin Teraan Meterai Digital sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 3

(1) Petugas Kantor Pelayanan Pajak meneliti dan meng-input data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ke Aplikasi e-Meterai.

(2) Petugas Kantor Pelayanan Pajak mencetak Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital dari Aplikasi e-Meterai sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib menerbitkan Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Surat Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterima lengkap.

Pasal 4

(1) Wajib Pajak yang bermaksud menggunakan Mesin Teraan Meterai Digital untuk membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas harus menyetor deposit sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau kelipatannya, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Kas Negara melalui Kantor Penerima Pembayaran.

(2) Penyetoran deposit sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau kelipatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum dalam satu Surat Setoran Pajak.

(3) Kode Akun Pajak untuk penyetoran deposit Mesin Teraan Meterai Digital adalah 411611.

(4) Kode Jenis Setoran untuk penyetoran deposit Mesin Teraan Meterai Digital adalah:

a. Digit pertama adalah angka “2” yaitu kode untuk pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital, dan;

b. Digit kedua dan ketiga diisi:

1. angka “01”, dalam hal Wajib Pajak hanya memiliki 1 (satu) unit Mesin Teraan Meterai Digital; atau

2. sesuai dengan nomor urut dilakukannya pendaftaran Mesin Teraan Meterai Digital dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit Mesin Teraan Meterai Digital.

Pasal 5

(1) Wajib Pajak harus menyetor ulang deposit dalam hal terjadi kesalahan sebagai berikut:

a. Melakukan penyetoran deposit namun tidak sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau kelipatannya dalam satu Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);

b. Melakukan penyetoran deposit namun tidak menggunakan Kode Akun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);

c. Melakukan penyetoran deposit namun tidak menggunakan Kode Jenis Setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4); atau

d. Identitas Wajib Pajak pada Surat Setoran Pajak yang berbeda dengan identitas Wajib Pajak pada Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital.

(2) Kesalahan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan Aplikasi Kode Deposit tidak dapat membangkitkan (generate) Kode Deposit.

Pasal 6

(1) Wajib Pajak setelah membayar deposit Mesin Teraan Meterai Digital akan memperoleh Kode Deposit paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pembayaran deposit dilakukan.

(2) Agar dapat menggunakan Mesin Teraan Meterai Digital, Wajib Pajak harus memasukan Kode Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Mesin Teraan Meterai Digital yang akan digunakan, baik secara manual (entry langsung) maupun menggunakan cara lain sesuai dengan spesifikasi Mesin Teraan Meterai Digital yang akan digunakan.

(3) Kesalahan prosedur dalam memasukan Kode Deposit mengakibatkan Mesin Teraan Meterai Digital terkunci, dan hanya dapat dibuka kembali melalui prosedur unlock (pembukaan) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 7

(1) Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital dicabut dalam hal:

a. Mesin Teraan Meterai Digital mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan lagi,;

b. Wajib Daik b Wajib Pajak mengajukan pencabutan izin pembubuhan, atau

c. Kantor Pelayanan Pajak menemukan Mesin Teraan Meterai Digital digunakan tidak sesuai dengan izin pembubuhan tanda Bea Meterai lunas.

(2) Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital dapat dibetulkan dalam hal terdapat kesalahan data akibat salah tulis atau salah input kedalam Aplikasi e-Meterai.

(3) Prosedur Pencabutan atau Pembetulan Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(4) Pencabutan Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara jabatan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Surat Izin Pembubuhan diterbitkan.

Pasal 8

(1) Dalam hal setoran tidak berhasil membangkitkan (generate) Kode Deposit karena terjadi kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wajib Pajak dapat melakukan Pemindahbukuan.

(2) Dalam hal dilakukan Pencabutan Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, atas saldo deposit yang tersisa dapat dilakukan Pemindahbukuan.

(3) Dalam hal dilakukan Pencabutan Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, atas saldo deposit masih tersisa tidak dapat dilakukan Pemindahbukuan.

(4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan ke Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran selain Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran untuk penyetoran deposit Mesin Teraan Meterai Digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.

(5) Prosedur Pemindahbukuan atas saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 9

Penggunaan Mesin Teraan Meterai Digital tanpa izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Pasal 10

(1) Bentuk teraan Bea Meterai lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital paling sedikit memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. logo dan tulisan Direktorat Jenderal Pajak,

2. logo dan/atau tulisan Wajib Pajak pelaksana pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital,

3. tulisan METERAI TERAAN,

4. tulisan nominal tarif Bea Meterai,

5. tulisan tanggal, bulan, dan tahun dilaksanakannya pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital,

6. nomor mesin, dan

7. kode unik.

(2) Warna teraan Bea Meterai lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital adalah warna merah.

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2008 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 31 Desember 2010

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

4 KEMENTERIAN KEUANGAN NEPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL INDONESIA Warner MOCHAMAD TJIPTARDJO NIP 195104281975121002

Lampiran 1

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 66 /PJ/2010 Tentang: Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital.

1. DATA PEMILIK MESIN TERAAN METERAI DIGITAL


2. IDENTITAS MESIN TERAAN METERAI DIGITAL

 Pemohon, METERAI Rp 6.000,-

Telepon Fax:.

IZIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL Nomor SI-./MTM/WPJ./KP./., tanggal. (1)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca: Surat. nomor. tanggal. (2) Mengingat 1. Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tentang Pelunasan Bea Metera Dengan Menggunakan Cara Lain;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2008 tentang Penggunaan Mesin Teraan Meterai Digital;

4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak;

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-.PJ/2010 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama

Memberikan izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital kepada:

Waijib Boink: Memberikan izin pembubuh kepada:

Wajib Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak Alamat Jenis Usaha Dengan identitas Mesin Teraan Meterai Digital sebagai berikut:

Dengan identitas Mesin Tera Merek Tipe/Model Nomor Seri Tahun Pembuatan Kode Akun Pajak (KAP) $ ^{} $ Kode Jenis Setoran (KJS) $ ^{} $ Digital sebagai berikut:

4. 411611 2xx (5) Kedua: Penggunaan Mesin Teraan Meterai Digital tanpa izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala KPP.(6) NIP.

(1) Nomor dan tanggal Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

(2) Nama Wajib Pajak, nomor, dan tanggal Surat Permohonan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital yang diajukan oleh Wajib Pajak.

(3) Identitas Wajib Pajak.

(4) Identitas Mesin Teraan Meterai Digital yang digunakan untuk pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas.

(5) Kode Akun Pajak (KAP) untuk Mesin Teraan Meterai Digital adalah 411611, sedangkan Kode Jenis Setoran (KJS) yaitu 2xx diisi secara otomatis oleh Aplikasi e-Meterai setelah Wajib Pajak melakukan pendaftaran. KAP dan KJS berguna untuk mengisi “KAP dan KJS” pada Surat Setoran Pajak (SSP) pada saat Wajib Pajak melakukan penyetoran deposit Mesin Teraan Meterai Digital.

(6) Nama Kantor Pelayanan Pajak, Nama, dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

PROSEDUR UNLOCK (PEMBUKAAN) MESIN TERAAN METERAI DIGITAL YANG TERKUNCI

1. Wajib Pajak harus membawa Mesin Teraan Meterai Digital yang terkunci ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Surat Izin Pembubuhan diterbitkan, dengan menyertakan:

a. Surat Permohonan Unlock Mesin Teraan Meterai Digital yang terkunci, dan;

b. Surat Pernyataan dari Distributor Mesin Teraan Meterai Digital yang menyatakan bahwa Mesin Teraan Meterai Digital tersebut terkunci sehingga tidak dapat digunakan.

2. Petugas Kantor Pelayanan Pajak harus:

a. Melakukan penelitian fisik dan administrasi terhadap Mesin Teraan Meterai Digital yang terkunci;

b. Membuat Berita Acara hasil penelitian bersama Wajib Pajak dan Distributor Mesin Teraan Meterai Digital, yang berisi:

1. pernyataan Mesin Teraan Meterai Digital dalam kondisi terkunci (lock) dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan

2. penghitungan kelebihan deposit Mesin Teraan Meterai Digital,

3. penghitungan kelebihan deposit Mesin Teraan Meterai Digital, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; dan

c. Mengirim Berita Acara kepada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dengan tembusan:

1. Wajib Pajak; dan

2. Distributor Mesin Teraan Meterai Digital. paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Surat Permohonan diterima secara lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak.

3. Distributor wajib menyerahkan Kode Unlock ke Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan guna mengaktifkan kembali Mesin Teraan Meterai Digital yang terkunci.

4. Dalam hal Wajib Pajak telah melakukan penyetoran deposit dan telah mendapat Kode Deposit, namun tidak dapat dientry ke dalam Mesin Teraan Meterai Digital karena terkunci, maka selain Kode Unlock, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan perlu menggenerate/membangkitkan Kode Deposit Pengganti.

5. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan mengirimkan Kode Unlock dan Kode Deposit Pengganti kepada Wajib Pajak paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima dari Distributor Mesin Teraan Meterai Digital.

6. Wajib Pajak memasukan Kode Unlock dan Kode Deposit Pengganti ke dalam Mesin Teraan Meterai Digital yang terkunci setelah menerimanya dari Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan.


Jalan.

Telepon Faksimili Website

1. Pada hari ini. tanggal. bulan. tahun. bertempat di kantor. jalan., telah dilakukan penelitian atas fisik dan administrasi terhadap Mesin Teraan Meterai Digital yang terkunci yang digunakan oleh:

a. Wajib Pajak b. Nomor Pokok Wajib Pajak c. Alamat d. Jenis Usaha Dengan identitas Mesin Teraan Meterai Digital:

a. Merek b. Tipe/Model c. Nomor Seri d. Tahun Pembuatan e. Kode Akun Pajak (KAP);

f. Kode Jenis Setoran (KJS) 411611;

2. Penelitian dilakukan sehubungan dengan surat permohonan Wajib Pajak nomor. tanggal. hal. karena Mesin Teraan Meterai Digital sebagaimana dimaksud pada butir 1 terkunci (lock).

a. Mesin Teraan Meterai Digital sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam kondisi terkunci (lock) sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, karena.;

b. Jumlah kelebihan deposit yang dapat dipindahbukuan adalah sebesar:

1. Total penyetoran deposit berdasarkan MPN

2. Total deposit yang digunakan/telah diterakan

3. Saldo deposit yang ada di dalam MTMD

4. Kelebihan deposit Kepala KPP, Distributor MTMD, Wajib Pajak, NIP.

PROSEDUR PENCABUTAN ATAU PEMBETULAN SURAT IZIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL

I. Prosedur Pencabutan Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital

A. Mesin Teraan Meterai Digital Mengalami Kerusakan Sehingga Tidak Dapat Digunakan Lagi Prosedur pencabutan izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak harus mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Surat Izin Pembubuhan diterbitkan.

2. Wajib Pajak harus mendapat Surat Pernyataan dari Distributor Mesin Teraan Meterai Digital yang menyatakan bahwa Mesin Teraan Meterai Digital tersebut telah mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

3. Petugas Kantor Pelayanan Pajak harus:

a. Melakukan penelitian fisik dan administrasi terhadap Mesin Teraan Meterai Digital yang mengalami kerusakan,;

b. Membuat Berita Acara hasil penelitian yang berisi:

1. pernyataan Mesin Teraan Meterai Digital mengalami kerusakan, dan

2. penghitungan saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital yang tersisa,

2. penghitungan saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital yang tersisa, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 4.1.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini,

c. Membuat Surat Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 4.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dan;

d. Mengirim Surat Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital dengan dilampiri Berita Acara hasil penelitian kepada Wajib Pajak, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Surat Permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak.

B. Wajib Pajak Mengajukan Pencabutan Izin Pembubuhan

Prosedur pencabutan izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak harus mengajukan Surat Permohonan Pencabutan izin pembubuhan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Surat Izin Pembubuhan diterbitkan, dengan menyebutkan alasan permohonan pencabutan.

2. Petugas Kantor Pelayanan Pajak harus:

a. Melakukan penelitian fisik dan administrasi terhadap Mesin Teraan Meterai Digital,;

b. Membuat Berita Acara hasil penelitian yang berisi:

1. alasan dilakukan Pencabutan izin pembubuhan Mesin Teraan Meterai Digital dan

2. perhitungan saldo deposit Mesin Teraan Meteral Digital yang tersisa, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 4.1.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini,

c. Menera sampai habis saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital hasil penghitungan di atas, sehingga saldo akhir deposit Mesin Teraan Meterai Digital bersaldo 0 (nol). Hasil teraan tersebut dilampirkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

d. Membuat Surat Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 4.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dan;

e. Mengirim Surat Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital dengan dilampiri Berita Acara hasil penelitian ke Wajib Pajak, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak.

C. Kantor Pelayanan Pajak Tempat Surat Izin Pembubuhan Diterbitkan Menemukan Penyalahgunaan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Prosedur pencabutan izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital adalah Petugas Kantor Pelayanan Pajak harus:

1. Melakukan penelitian fisik dan administrasi terhadap Mesin Teraan Meterai Digital,

2. Membuat Berita Acara hasil penelitian yang berisi:

a. alasan dilakukan Pencabutan izin pembubuhan Mesin Teraan Meterai Digital, dan;

b. penghitungan saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital yang tersisa, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini,;

3. Menera sampai habis saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital hasil penghitungan di atas, sehingga saldo akhir deposit Mesin Teraan Meterai Digital bersaldo 0 (nol). Hasil teraan tersebut dilampirkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

4. Membuat Surat Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 4.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dan

5. Mengirim Surat Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital dengan dilampiri Berita Acara hasil penelitian ke Wajib Pajak, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Berita Acara hasil penelitian ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

II. Prosedur Pembetulan Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital

Prosedur pembetulan izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak harus mengajukan Surat Permohonan Pembetulan izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Surat Izin Pembubuhan diterbitkan.

2. Petugas Kantor Pelayanan Pajak harus:

a. Melakukan penelitian fisik dan administrasi terhadap Mesin Teraan Meterai Digital,;

b. Membuat Berita Acara hasil penelitian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 4.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dan;

c. Mengirim Berita Acara hasil penelitian kepada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, perpajakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak.

3. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan melakukan Pembetulan Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Berita Acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2 diterima.

4. Kantor Pelayanan Pajak mencetak ulang dan mengirimkan Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital hasil pembetulan kepada Wajib Pajak paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan membetulkan dan mengupload Surat Izin Pembubuhan yang baru ke Aplikasi e-Meterai.


Jalan.

Telepon. Faksimili. Website.

PENCABUTAN IZIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS

DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL Nomor SCI-./MTM/WPJ./KP./., tanggal.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca: Surat. nomor. tanggal.

Mengingat:

1. Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2008 tentang Penggunaan Mesin Teraan Meterai Digital;

4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak;

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-.PJ/2010 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital;

6. Berita Acara Pencabutan Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital Nomor BA-./MTM/WPJ./KP./.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama: Mencabut izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital Nomor SI-./MTM/WPJ./KP./, tanggal. yang diberikan kepada:

Wajib Pajak:.

Nomor Pokok Wajib Pajak:.

Alamat:.

Jenis Usaha:.

Kedua: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala KPP., NIP.


Jalan.

Telepon Faksimili Website

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

1. Pada hari ini. tanggal. bulan. tahun. bertempat di kantor. jalan., telah dilakukan penelitian atas fisik dan administrasi terhadap Mesin Teraan Meterai Digital yang digunakan oleh:

a. Wajib Pajak b. Nomor Pokok Wajib Pajak c. Alamat d. Jenis Usaha Dengan identitas Mesin Teraan Meterai Digital:

a. Merek b. Tipe/Model c. Nomor Seri d. Tahun Pembuatan e. Kode Akun Pajak (KAP);

f. Kode Jenis Setoran (KJS) 411611;

2. Penelitian dilakukan sehubungan dengan surat permohonan Wajib Pajak nomor. tanggal. hal. karena Mesin Teraan Meterai Digital mengalami kerusakan/Sebab lainnya, yaitu. ”

3. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Mesin Teraan Meterai Digital tersebut di atas, maka dengan ini dinyatakan bahwa:

a. Mesin Teraan Meterai Digital sebagaimana dimaksud pada butir 1 mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya/Sebab lainnya, yaitu. $ ^{*} $;

b. Jumlah saldo deposit yang dapat dipindahbukuan adalah sebesar:

1. Total penyetoran deposit berdasarkan MPN: Rp.

2. Total deposit yang digunakan/telah diterakan: Rp ___ (-)

3. Saldo deposit

4. Saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital yang tersisa sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf b angka 3) dihabiskan dengan melakukan teraan, sehingga saldo akhir deposit Mesin Teraan Meterai Digital bersaldo 0 (nol). Hasil teraan tersebut dilampirkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. $ ^{**} $ Kepala KPP, Distributor MTMD, Wajib Pajak, NIP.

*) coret yang tidak perlu

Telepon. Faksimili. Website.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

ag: bahwa telah terjadi penyalahgunaan izin pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital.

Mengingat:

ingat 1. Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Metera

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2008 tentang Penggunaan Mesin Teraan Meterai Digital;

4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak;

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-.PJ/2010 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital;

6. Berita Acara Pencabutan Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital Secara Jabatan Nomor BA-./MTM/WPJ./KP./.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama

: Mencabut izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digita Nomor SI-./MTM/WPJ./KP./, tanggal. yang diberikan kepada:

Wajib Pajak:.

Nomor Pokok Wajib Pajak:.

Alamat:.

Jenis Usaha:.

Dengan identitas Mesin Teraan Meterai Digital sebagai berikut:

Kedua: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala KPP., NIP

Telepon. Faksimili. Website.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

1. Pada hari ini. tanggal. bulan. tahun. bertempat di kantor. jalan. telah dilakukan penelitian atas fisik dan administrasi terhadap Mesin Teraan Meterai Digital yang digunakan oleh:

a. Wajib Pajak b. Nomor Pokok Wajib Pajak c. Alamat d. Jenis Usaha Dengan identitas Mesin Teraan Meterai Digital:

a. Merek b. Tipe/Model c. Nomor Seri d. Tahun Pembuatan e. Kode Akun Pajak (KAP);

f. Kode Jenis Setoran (KJS);

2. Penelitian dilakukan sehubungan dengan ditemukannya penyalahgunaan izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital oleh Wajib Pajak.

3. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Mesin Teraan Meterai Digital tersebut di atas, maka dengan ini dinyatakan bahwa: a Mesin Teraan Meterai Digital sebagaimana dimaksud pada butir 1 digunakan tidak sesuai dengan izin pembubuhan yang diberikan.

b. Jumlah saldo deposit adalah sebesar:

1. Total penyetoran deposit berdasarkan MPN: Rp.

2. Total deposit yang digunakan/telah diterakan: Rp. (-)

3. Saldo deposit

4. Saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital yang tersisa sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf c dihabiskan dengan melakukan teraan, sehingga saldo akhir deposit Mesin Teraan Meterai Digital bersaldo 0 (nol). Hasil teraan tersebut dilampirkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Kepala KPP, NIP.


Jalan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

1 Pada hari ini. tanggal. bulan. tahun. bertempat di kantor. jalan. telah dilakukan penelitian atas fisik dan administrasi terhadap Mesin Teraan Meterai Digital.

2 Penelitian dilakukan sehubungan dengan Surat Permohonan Wajib Pajak Nomor. tanggal. hal., karena terdapat kesalahan data akibat salah tulis / salah input ke dalam Aplikasi e-Meterai*).

3 Hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Identitas Wajib Pajak dan atau identitas Mesin Teraan Meterai Digital, yang terdapat kesalahan: a. Wajib Pajak b. Nomor Pokok Wajib Pajak c. Alamat d. Jenis Usaha e. Merek f. Tipe/Model g. Nomor Seri h. Tahun Pembuatan i. Kode Akun Pajak (KAP) j. Kode Jenis Setoran (KJS) Unsur identitas yang salah di “bold”

Identitas Wajib Pajak dan atau identitas Mesin Teraan Meterai Digital, yang seharusnya:

Identitas Wajib Pajak dan atau id a. Wajib Pajak b. Nomor Pokok Wajib Pajak c. Alamat d. Jenis Usaha e. Merek f. Tipe/Model g. Nomor Seri h. Tahun Pembuatan i. Kode Akun Pajak (KAP) j. Kode Jenis Setoran (KJS) 411611

2. Unsur identitas yang seharusnya di “bold”

Kepala KPP, Distributor MTMD, Wajib Pajak, NIP.

PROSEDUR PEMINDAHBUKUAN SALDO DEPOSIT MESIN TERAAN METERAI DIGITAL

Prosedur Pemindahbukuan saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital adalah sebagai berikut:

1. Saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital yang dapat dilakukan Pemindahbukuan adalah:

a. Kelebihan penyetoran deposit Mesin Teraan Meterai Digital karena Wajib Pajak melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

b. Saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital yang tersisa karena Mesin Teraan Meterai Digital mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan lagi.

c. Saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital yang tersisa karena Wajib Pajak mengajukan pencabutan izin pembubuhan.

2. Prosedur Pemindahbukuan adalah sebagai berikut:

a. Wajib Pajak harus mengajukan Surat Permohonan Pemindahbukuan, dengan:

1. Mencantumkan jumlah saldo deposit yang akan dipindahbukukan, dan

2. Memberitahukan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran selain Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran untuk penyetoran deposit Mesin Teraan Meterai Digital, sebagai tujuan pemindahbukuan.

b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib menyelesaikan dan mengirim hasil Pemindahbukuan terhadap saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Surat Permohonan Pemindahbukuan diterima secara lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak.

3. Saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital yang tersisa karena Kantor Pelayanan Pajak menemukan Mesin Teraan Meterai Digital digunakan tidak sesuai dengan izin pembubuhan tanda Bea Meterai lunas, tidak dapat dilakukan Pemindahbukuan.

4. Penyetoran yang berasal dari Bukti Pemindahbukuan tidak dapat digunakan untuk membangkitkan (generate) Kode Deposit atau cara lain dalam rangka pengisian deposit Mesin Teraan Meterai Digital.