PER-62/PJ/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:** Bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap proses pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Kedua Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak;

4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 41/PJ/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 44/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK.

PASAL1

Mengubah Ketentuan Bab V Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak, sehingga keseluruhan Bab V Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) KPP harus melakukan konfirmasi lapangan untuk:

a. membuktikan kebenaran pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1); dan

b. melakukan penelitian kelayakan usaha, meliputi:

1. Peta Tempat Kegiatan Usaha;

2. Foto Tempat Kegiatan Usaha;

3. Gambaran Kegiatan Usaha;

4. Data Peredaran Usaha;

5. Daftar Harta di Tempat Kegiatan Usaha

(2) Konfirmasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah terbitnya NPWP dan SKT dan/atau SPPKP dengan prioritas sesuai tingkat resiko Wajib Pajak baru.

(3) Pada saat melakukan konfirmasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPP dapat meminta dokumen kepada Wajib Pajak dan/atau PKP.

(4) Wajib Pajak dan/atau PKP wajib memberikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Hasil konfirmasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Konfirmasi Lapangan.

PASAL II

1. Mengubah Lampiran I Romawi II dan Romawi IV.B., Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008 menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

2. Mengubah Lampiran II-7, Lampiran II-17, dan Lampiran II-18 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008 menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.1, Lampiran II.2, dan Lampiran II.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal III

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Desember 2010 KEMESH CRIAN KEUANGAMAN DIREKTUR JENDERAL DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAN KAJA Mochamad Tjiptardjo NK 19510428 197512 1 002

II. Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pelaporan dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP.

1. Wajib Pajak harus mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Formulir Permohonan Pengukuhan PKP secara lengkap dan jelas. Dalam hal Wajib Pajak membutuhkan bantuan dalam mengisi formulir tersebut dapat menanyakan kepada Petugas Pendaftaran Wajib Pajak.

2. Wajib Pajak menyerahkan Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Formulir Pengukuhan PKP yang telah diisi secara lengkap dan jelas serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya kepada Petugas Pendaftaran Wajib Pajak.

3. Dalam hal formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1 belum diisi secara lengkap, Petugas Pendaftaran Wajib Pajak mengembalikan formulir kepada pemohon untuk dilengkapi.

4. Wajib Pajak menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang telah di ditandatangani oleh petugas pendaftaran setelah Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Formulir Pengukuhan PKP dilengkapi.

5. Dalam hal Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP, kepada Wajib Pajak diberikan SKT dan/atau SPPKP dan Kartu NPWP.

6. Jangka waktu penyelesaian permohonan pendaftaran NPWP dan/atau permohonan pengukuhan PKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

7. Setelah menerbitkan SKT dan Kartu NPWP serta SPPKP, Kepala Kantor dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan menugaskan petugas konfirmasi lapangan untuk melakukan konfirmasi lapangan dengan prioritas sesuai tingkat resiko Wajib Pajak Baru dalam rangka membuktikan kebenaran pengisian formulir/data yang disampaikan Wajib Pajak.

8. Dalam hal hasil konfirmasi lapangan menunjukkan bahwa data yang disampaikan oleh Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar tidak benar, KPP menerbitkan Surat Penghapusan NPWP, Surat Pencabutan SKT dan/atau Surat Pencabutan SPPKP secara jabatan untuk disampaikan kepada Wajib Pajak dan/atau PKP.

9. Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau PKP di wilayah KP4/KP2KP yang tidak sekota dengan KPP, Kepala KPP dapat meminta bantuan KP4/KP2KP untuk membuktikan kebenaran data yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan/atau PKP.

10. Dalam hal KPP menerima permohonan pendaftaran NPWP dan/atau pengukuhan PKP yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan/atau PKP melalui KP4/KP2KP, KPP menindaklanjuti sebagaimana Bagian II angka 5 sd. angka 9.

IV.B. Tata Cara Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau PKP di KPP

1. Wajib Pajak dan/atau PKP dan petugas pendaftaran Wajib Pajak melakukan langkah langkah atau prosedur sebagaimana Bagian IV.A angka 2 sd. 5.

2. Atas permohonan perubahan data tersebut, KPP menerbitkan SKT dan/atau SPPKP dan Kartu NPWP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

3. Setelah menerbitkan SKT dan Kartu NPWP serta SPPKP, Kepala Kantor dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan menugaskan petugas konfirmasi lapangan untuk melakukan konfirmasi lapangan dengan prioritas sesuai tingkat resiko Wajib Pajak Baru dalam rangka membuktikan kebenaran pengisian formulir/data yang disampaikan Wajib Pajak.

4. Dalam hal hasil konfirmasi lapangan menunjukkan bahwa data yang disampaikan oleh Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar tidak benar, KPP menerbitkan Surat Penghapusan NPWP, Surat Pencabutan SKT dan/atau Surat Pencabutan SPPKP secara jabatan untuk disampaikan kepada Wajib Pajak dan/atau PKP.


5. Dalam hal tempat tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau PKP di wilayah KP2KP yang tidak satu kota dengan KPP. Kepala KPP dapat meminta bantuan KP2KP untuk membuktikan kebenaran data yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan/atau PKP.

6. Dalam hal KPP menerima permohonan perubahan data yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan/atau PKP melalui KP2KP, KPP menindaklanjuti sebagaimana Bagian IV.B angka 2.

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH.

KANTOR PELAYANAN PAJAK.

UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI/BADAN/JO

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isi atau beri tanda x pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk)

PERMOHONAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

NPWP (diisi dalam hal pemohon PKP sudah memiliki NPWP)

A. Menentukan kegiatan usaha yang wajib melaporkan SPT Masa PPN *) □ Ya □ Tidak (Diisi “Ya” jika WP memiliki lebih dari satu tempat kegiatan usaha) Dengan mengajukan permohonan Pengukuhan PKP dan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

Tanggal.

Petugas Pemohon

Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) digunakan dalam hal Wajib Pajak mengajukan pengajuan pengukuhan PKP baik bersamaan dengan permohonan NPWP maupun permohonan diajukan sesudah memperoleh NPWP.

Formulir Permohonan Pengukuhan PKP ini digunakan oleh orang pribadi atau badan atau joint operation.

Dalam hal sebelumnya WP telah memiliki NPWP tetapi belum mengajukan PKP maka WP wajib mengisi kolom isian NPWP sebelum bagian A. Dalam hal WP mengajukan NPWP dan Pengajuan PKP maka WP tidak perlu mengisi kolom isian NPWP sebelum Bagian A.

Bagian A.

Penentuan kegiatan usaha yang wajib melaporkan SPT Masa PPN, dalam hal WP hanya memiliki satu tempat kegiatan usaha maka WP memilih “tidak” sedangkan dalam hal WP memiliki lebih dari satu tempat kegiatan dalam satu KPP maka WP mengisi “Ya”

Bagian B

Diisi dengan alamat yang digunakan sebagai tempat kegiatan usaha oleh PKP sebagai berikut:

• Jalan: KH. WAHID HASYIM APARTEMEN CENTURY PARK SAKTI V KOMPLEK KEUANGAN JEND. SUDIRMAN KAV. 12 WISMA BCA LT.3 - Blok: Cukup jelas.

• Nomor: Cukup jelas.

• RT/RW: Diisi dengan angka Arab (angka biasa) 3 digit - Kelurahan: Cukup jelas.

• Kecamatan: Cukup jelas.

• Kota/Kabupaten: Cukup jelas.

• Kode Pos: Cukup jelas.

• Propinsi: Cukup jelas.

• Nomor Telepon: Cukup jelas.

• Nomor Facsimile: Cukup jelas.

• Nomor Handphone: Cukup jelas.

• Email: Cukup jelas.

Bagian C

Diisi mengenai status kepemilikan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengukuhan.

• Milik Pribadi/Perusahaan: Cukup jelas.

• Sewa/Kontrak: Cukup jelas.

• Lain-lain: Diisi dalam hal status kepemilikan selain milik pribadi/perusahaan maupun sewa/kontrak, misalkan Hak Guna Bangunan.

Bagian D

Pernyataan: Cukup Jelas Catatan:

Formulir Permohonan Pengukuhan PKP ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon. Dalam hal pengukuhan secara jabatan ditandatangani oleh pengusul.

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH.

KANTOR PELAYANAN PAJAK.

SURAT TUGAS PELAKSANAAN KONFIRMASI LAPANGAN

NOMOR:.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, penertiban admisitrasi dan pengawasan terhadap Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak, dipandang perlu untuk melaksanakan konfirmasi lapangan Pengusaha Kena Pajak, maka dengan ini ditugaskan kepada:

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.
2.

Nama:

NPWP:

Alamat:

A.n. Kepala Kantor, Kepala KP2KP/ Kepala Seksi Pelayanan/ Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/ Kepala Seksi Ekstensifikasi

BENTUK FORMULIR BERITA ACARA KONFIRMASI LAPANGAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya:

Nama:

NIP:

Pangkat/Golongan:

Jabatan: berdasarkan surat tugas nomor.tanggal. telah melakukan konfirmasi lapangan dalam rangka pembuktian kebenaran lokasi usaha dan kegiatan usaha Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak sebagaimana yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak dalam formulir pendaftaran NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sebagai berikut:

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK/PENGUSAHA KENA PAJAK

1. Nama Wajib Pajak

2. NPWP

3. Tanggal Pengukuhan PKP

4. Bidang Usaha/KLU

5. Alamat dan Nomor Telepon a. Saat Pengukuhan b. Saat Penelitian

6. Status Permodalan

7. Status PKP Pusat Cabang

8. Penanggung Jawab - Nama - Jabatan - Kartu Identitas - Alamat - Alamat - Telepon

9. Akte Pendirian (diisi dalam hal PKP berbentuk Badan Hukum) - Nomor akte pendirian - Tanggal akte pendirian - Nama Notaris

10. Daftar Pemegang Saham | No | Nama | Alamat/NPWP | Jumlah saham yang disetor | Keterangan | | | |-|-|-|-|-|-|-| | Saham(lembar) | Nilai Nominal | (%) | | | | | | | | | | | | | | Jumlah | | | | | | |

11. Pengurus

a. Dewan Direksi | No | Nama | Jabatan | Alamat/NPWP | Keterangan | |-|-|-|-|-| | | | | | |

| No | Nama | Jabatan | Alamat/NPWP | Keterangan | |-|-|-|-|-| | | | | | |;

II. PENELITIAN KELAYAKAN USAHA

A. Peta Tempat Kegiatan Usaha B. Foto Tempat Kegiatan Usaha C. Gambaran Kegiatan Usaha D. Data Peredaran Usaha E. Daftar Harta di Tempat Kegiatan Usaha | No | Jenis Harta*) | Milik Sendiri | Sewa | Lainnya | |-|-|-|-|-| | | | | | |

III. Kesimpulan dan Usulan

Berdasarkan konfirmasi lapangan di atas, dengan ini disampaikan bahwa pengisian formulir permohonan pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP terbukti (sesuai/tidak sesuai**) dengan hasil konfirmasi lapangan. Dokumen pendukung yang diberikan Wajib Pajak dan/atau PKP sebagai berikut:

1. dengan demikian, Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak tersebut diusulkan (tetap diberikan NPWP/ tetap dikukuhkan sebagai PKP/ dicabut NPWP-nya/ dicabut pengukuhan PKP-nya**) dengan alasan Kepala Seksi, Pembuat Berita Acara, NIP NIP