PER-63/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang selanjutnya disebut dengan PKP Berisiko Rendah adalah Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut dengan UU PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Pasal 2

(1) PKP Berisiko Rendah dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan menggunakan:

a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan cara mengisi kolom “Dikembalikan (restitusi)”; atau

b. Surat Permohonan tersendiri, apabila kolom “Dikembalikan (restitusi)” dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Masa Pajak dan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Pasal 3

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan penelitian atas:

a. kebenaran pemenuhan ketentuan Pasal 9 ayat (4b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang PPN;

b. kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya;

c. kebenaran penulisan dan penghitungan pajak; dan

d. kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 4

(1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pajak, harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, permohonan pengembalian kelebihan pajak yang diajukan dianggap dikabulkan dan

(3) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan apabila:

a. hasil penelitian menyatakan Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (4b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang PPN;

b. hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar;

c. lampiran Surat Pemberitahuan tidak lengkap; dan/atau

d. pembayaran pajak tidak benar.

(4) Dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan maka:

a. kepada PKP berisiko rendah diberikan pemberitahuan secara tertulis dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan

b. permohonan pengembalian kelebihan pajak diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Pasal 5

Nota Penghitungan yang digunakan dalam pembuatan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2008 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak dan perubahannya.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 63/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR KEP -.SKPPKP/WPJ.KP.

TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PASAL 9 AYAT (4c)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

MEMBACA:

a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Masa Pajak.1) sebesar Rp. 2); atau

b. Surat Permohonan atas nama.3) NPWP:.4) Nomor.5) tanggal.6) mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;

MENIMBANG:

a. Bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

b. Bahwa setelah dilakukan penelitian, Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

c. Bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-…….7) tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah;

MENGINGAT:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-63/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MASA PAJAK.8) KEPADA.9) NPWP:.10)

Pasal 1

(1) Kepada.11) NPWP.12) diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak.13) sesuai Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebesar Rp.14) (.15)) dengan penghitungan sebagaimana terlampir.

(2) Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tersebut harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.

Pasal 2

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Ditetapkan di:.16)

Pada tanggal:.17)

A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEPALA KANTOR.18)

NIP.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak;

2. Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;

4. Arsip.

Petunjuk Pengisian

Angka 1: diisi dengan Masa Pajak

Angka 2: diisi dengan jumlah lebih bayar menurut SPT Masa PPN

Angka 3: diisi dengan nama Wajib Pajak

Angka 4: diisi dengan NPWP Wajib Pajak

Angka 5: diisi dengan nomor surat permohonan

Angka 6: diisi dengan tanggal surat permohonan

Angka 7: Diisi dengan Nomor Keputusan

Angka 8: diisi dengan Masa Pajak

Angka 9: diisi dengan nama Wajib Pajak

Angka 10: diisi dengan NPWP Wajib Pajak

Angka 11: diisi dengan nama Wajib Pajak

Angka 12: diisi dengan NPWP Wajib Pajak

Angka 13: diisi dengan Masa Pajak

Angka 14: diisi dengan jumlah rupiah dalam angka

Angka 15: diisi dengan jumlah rupiah dalam huruf

Angka 16: diisi dengan nama kota tempat KPP berada

Angka 17: diisi dengan tanggal ditetapkan

Angka 18: diisi dengan nama, NIP dan tandatangan pejabat yang menandatangani surat

Nama:

NPWP:

Masa Pajak:

1 Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:

a.1 Ekspor

a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN

a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

a.6 Jumlah (a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5);

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)

2 Penghitungan PPN Lebih Bayar

a.

b. Dikurangi:

b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama

b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

b.3 STP (pokok kurang bayar)

b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri

b.5 Lain-lain

b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5);

c.

3 Kelebihan Pajak yang sudah:

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)

c. Jumlah (a+b)

4 Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN (2.c-3.c)

Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar (b-a)

LAMPIRAN PENGHITUNGAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

URAIAN JUMLAH RUPIAH

MENURUT PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau NIHIL)

PENGUSAHA KENA PAJAK FISKUS;